cms.kanalindependen.id

Kategori: DPRD Gunung Mas

  • Dana Desa Masih Monoton, Pemdes di Gumas Didorong Lebih Berani Berinovasi

    Dana Desa Masih Monoton, Pemdes di Gumas Didorong Lebih Berani Berinovasi

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Gunung Mas dinilai masih cenderung berkutat pada pembangunan fisik dan belum banyak menyentuh penguatan ekonomi warga.

    Pemerintah desa diminta mulai berani mengembangkan program yang lebih kreatif agar anggaran yang digelontorkan benar‑benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

    Anggota DPRD Gunung Mas, Tuah D. Tanggalong, menyebut dana desa memiliki potensi besar jika dikelola dengan cara yang tepat dan tidak sekadar mengikuti pola lama.

    Ia mendorong setiap desa menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga manfaat program bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh warga.

    ”Pemanfaatan dana desa jangan hanya monoton pada pembangunan infrastruktur saja. Harus ada inovasi, seperti pengembangan UMKM, sektor pertanian, maupun potensi wisata desa,” ujarnya.

    Menurut Tuah, terobosan program yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Langkah seperti ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Selain mendorong inovasi program, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

    Tuah menilai, kemampuan perangkat desa dalam merancang dan menjalankan program yang kreatif dan tepat sasaran sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa.

    ”SDM aparatur desa juga harus terus ditingkatkan. Dengan kemampuan yang baik, mereka bisa merancang program yang benar‑benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Tuah berharap, inovasi dalam penggunaan dana desa dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

    Di sisi lain, ia mengingatkan agar tata kelola dana desa tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga.

    ”Yang tidak kalah penting adalah transparansi. Dana desa harus dikelola secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (***/ign)

  • Pelayanan Desa Masih Kaku, Nomi Aprilia Dorong Kades Lebih Inovatif

    Pelayanan Desa Masih Kaku, Nomi Aprilia Dorong Kades Lebih Inovatif

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pelayanan publik di sejumlah desa di Kabupaten Gunung Mas dinilai belum berjalan lincah dan responsif terhadap kebutuhan warga.

    Kondisi ini memunculkan dorongan agar para kepala desa tidak lagi berkutat pada pola lama, melainkan mulai mengembangkan inovasi dalam melayani masyarakat.

    Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas, Nomi Aprilia, mengingatkan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

    Karena itu, setiap layanan yang diberikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung prinsip transparansi.

    ”Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh stagnan. Kades harus mampu berinovasi agar pelayanan semakin mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.

    Nomi menilai, pemanfaatan teknologi dalam urusan administrasi desa bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk mendorong perubahan.

    Melalui penerapan sistem berbasis digital, warga tidak perlu lagi menunggu lama hanya untuk mengurus dokumen atau keperluan administrasi sederhana.

    Selain inovasi layanan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa.

    Aparat desa, kata dia, perlu terus dibekali pelatihan dan pendampingan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih profesional.

    Nomi menambahkan, evaluasi berkala terhadap kinerja aparatur desa perlu dilakukan untuk memastikan standar pelayanan benar‑benar dijalankan dan sejalan dengan harapan masyarakat.

    ”Dengan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan, saya yakin pembangunan desa akan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya. (***/ign)

  • UMKM Gumas Belum Naik Kelas, Legislator Desak Pembinaan Nyata dari Pemkab

    UMKM Gumas Belum Naik Kelas, Legislator Desak Pembinaan Nyata dari Pemkab

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Masih lemahnya pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Gunung Mas menjadi sorotan anggota DPRD setempat, Neni Yuliani.

    Dia meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait benar‑benar memaksimalkan pendampingan agar UMKM mampu berkembang dan bersaing.

    ”UMKM harus mendapatkan perhatian serius. Pembinaan yang maksimal sangat diperlukan agar mereka bisa naik kelas dan lebih mandiri,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).

    Neni menegaskan, pembinaan tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan permodalan semata.

    Menurutnya, pelaku UMKM juga perlu difasilitasi pelatihan keterampilan, penguatan manajemen usaha, hingga dorongan untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usaha.

    Selain itu, ia menilai perluasan akses pasar bagi produk UMKM lokal sama pentingnya.

    Produk yang dihasilkan pelaku usaha di daerah, kata dia, harus didorong agar mampu menembus pasar regional bahkan nasional.

    ”Pembinaan harus berkelanjutan dan tidak hanya bersifat seremonial. Pelaku UMKM perlu didampingi secara nyata agar usahanya benar‑benar berkembang,” tegasnya. (***/ign)

  • BUMDes Rawan Mandek, Ketua DPRD Gunung Mas Minta Pengelolaan Lebih Profesional

    BUMDes Rawan Mandek, Ketua DPRD Gunung Mas Minta Pengelolaan Lebih Profesional

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai masih belum terarah dan profesional di Kabupaten Gunung Mas mendapat perhatian Ketua DPRD setempat, Binartha.

    Dia mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengelola BUMDes secara asal-asalan, mengingat unit usaha ini memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi warga.

    “Saya berharap agar BUMDes dapat dikelola secara profesional,” ujar Binartha, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, BUMDes berisiko tidak berkembang, bahkan bisa berhenti beroperasi.

    Padahal, jika dikelola dengan serius, keberadaan BUMDes dapat menjadi salah satu penopang pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Binartha juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan BUMDes agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

    Ia mengingatkan, pengelola wajib membuka informasi secara jelas sehingga penggunaan dana dapat diawasi bersama.

    Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memberikan pelatihan bagi pengelola BUMDes.

    Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai penting agar pengurus mampu menjalankan unit usaha desa secara lebih profesional.

    Dengan manajemen yang tertata dan didukung SDM yang kompeten, Binartha berharap BUMDes di Gunung Mas benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan, bukan sekadar nama di atas kertas. (***/ign)