cms.kanalindependen.id

Kategori: Nasional

  • BPJS Tak Lagi Sekadar untuk Berobat, Kini Menyentuh Urusan Administrasi, Penerbitan SIM, SKCK hingga Perjalanan Ibadah Haji

    BPJS Tak Lagi Sekadar untuk Berobat, Kini Menyentuh Urusan Administrasi, Penerbitan SIM, SKCK hingga Perjalanan Ibadah Haji

    SAMPIT, kanalindependen.id — Jika selama ini BPJS Kesehatan identik dengan layanan berobat di puskesmas dan rumah sakit, kini perannya jauh lebih luas.

    Status kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah terintegrasi dengan berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

    Melalui berbagai kebijakan integrasi layanan yang dijalankan pemerintah, kepesertaan JKN kini tidak hanya berkaitan dengan akses layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari proses verifikasi sejumlah layanan administrasi negara.

    Analis Mutu Layanan Pratama Kedeputian Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Sari Wahyu, menjelaskan bahwa integrasi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan kewajiban masyarakat menjadi peserta JKN.

    “Status kepesertaan JKN bersifat mandatory dan sistemnya sudah terintegrasi untuk layanan SIM, SKCK termasuk perjalanan ibadah haji dan umrah,” ujar Sari Wahyu saat memberikan paparan materi  Kanal Layanan Digital dalam acara Ngopi JKN yang digelar di Ruang Betang Lantai II, Swiss Bel-hotel Danum Palangka Raya, Selasa (9/6/2026).

    Sari menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak serta-merta membuat masyarakat yang belum aktif sebagai peserta JKN langsung kehilangan akses terhadap layanan publik yang dibutuhkan.

    Namun, fakta bahwa data kepesertaan JKN kini menjadi bagian dari proses verifikasi administrasi menunjukkan adanya perubahan penting dalam hubungan antara program jaminan kesehatan dan layanan negara.

    Dari Layanan Kesehatan ke Layanan Administrasi

    Dalam layanan penerbitan SIM yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, proses verifikasi dilakukan secara elektronik melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Saat pemohon mengajukan pembuatan atau perpanjangan SIM, petugas cukup memasukkan NIK ke dalam aplikasi layanan kepolisian. Sistem kemudian akan melakukan pengecekan secara real time terhadap basis data BPJS Kesehatan.

    Apabila status kepesertaan aktif, proses dapat dilanjutkan seperti biasa. Sebaliknya, jika peserta belum terdaftar atau status kepesertaannya tidak aktif, sistem akan menampilkan notifikasi yang menjelaskan penyebab ketidakaktifan beserta mekanisme untuk mengaktifkan kembali kepesertaan tersebut.

    Integrasi serupa juga diterapkan dalam layanan penerbitan SKCK yang mulai berlaku secara nasional sejak 1 Agustus 2024.

    SKCK selama ini menjadi dokumen penting yang digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan, mulai dari melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, mengikuti seleksi aparatur sipil negara, hingga pencalonan jabatan tertentu. Kini, proses penerbitannya juga terhubung dengan sistem validasi kepesertaan JKN.

    Dalam paparannya, disebutkan bahwa sistem mengenali sekitar 20 kondisi kepesertaan JKN. Dari jumlah tersebut, sembilan kategori dinyatakan dapat langsung melanjutkan proses penerbitan SKCK.

    Kategori tersebut tidak hanya mencakup peserta aktif, tetapi juga peserta yang sedang berada di luar negeri dalam periode tertentu, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan status tertentu, hingga peserta yang sedang berada dalam masa penangguhan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Hal itu menunjukkan bahwa status kepesertaan JKN tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai aktif atau tidak aktif. Di baliknya terdapat sejumlah kategori administratif yang menentukan bagaimana seseorang dapat mengakses layanan publik tertentu.

    Tantangan bagi Pekerja Informal

    Bagi masyarakat yang bekerja di sektor formal dengan pembayaran iuran yang dilakukan secara rutin melalui perusahaan, kebijakan integrasi tersebut mungkin tidak menimbulkan banyak persoalan.

    Namun kondisinya bisa berbeda bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal. Di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagian besar masyarakat menggantungkan penghasilan pada sektor perkebunan, perdagangan kecil, perikanan, jasa informal, hingga pekerjaan harian dengan pendapatan yang tidak selalu stabil setiap bulan.

    Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan mengalami tunggakan iuran maupun perubahan status kepesertaan akibat keterbatasan kemampuan ekonomi.

    Dalam paparannya, Sari mengatakan BPJS Kesehatan mengakui masih terdapat peserta yang mengalami kesulitan melunasi tunggakan iuran secara sekaligus.

    Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPJS menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB), yang memungkinkan peserta mencicil kewajiban iurannya sesuai kemampuan.

    Keberadaan program tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa persoalan tunggakan masih menjadi tantangan nyata dalam pelaksanaan JKN.

    JKN dan Perjalanan Ibadah Haji

    Integrasi JKN juga telah menyentuh penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui kerja sama BPJS Kesehatan dengan Kementerian Agama yang sudah dimulai sejak tahun 2023.

    Perjanjian kerja sama tersebut tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan  bagi jemaah haji reguler dan petugas haji.

    Perlindungan utama layanan JKN mencakup persiapan keberangkatan hingga kepulangan ibadah haji.

    “Kerja sama ini tujuannya untuk memastikan jemaah haji reguler maupun petugas haji memperoleh perlindungan kesehatan sejak masa persiapan keberangkatan hingga kembali ke tanah air,” ujarnya.

    Dalam praktiknya, status kepesertaan JKN yang aktif menjadi penting sejak tahapan pemeriksaan kesehatan calon jemaah.

    BPJS memberikan contoh, bahwa apabila seorang calon jemaah mengalami kondisi gawat darurat saat perjalanan menuju embarkasi, biaya pelayanan kesehatannya dapat dijamin melalui Program JKN selama status kepesertaannya aktif.

    Meski demikian, BPJS juga menegaskan bahwa tidak seluruh kebutuhan kesehatan menjelang keberangkatan haji ditanggung oleh program tersebut.

    Biaya pemeriksaan kesehatan awal atau Medical Check Up (MCU) untuk istitha’ah kesehatan tidak termasuk dalam manfaat JKN.

    Demikian pula vaksin meningitis yang menjadi salah satu syarat keberangkatan.

    “Yang dijamin oleh JKN adalah pelayanan kesehatan lanjutan apabila hasil pemeriksaan menemukan penyakit atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” ujarnya.

    Penjelasan ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang menganggap seluruh kebutuhan kesehatan menjelang keberangkatan haji otomatis ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

    Skala Besar Program JKN

    Dalam kesempatan tersebut, Sari menekankan besarnya skala Program JKN yang saat ini menjadi salah satu program perlindungan sosial terbesar di Indonesia.

    Data yang disampaikan menunjukkan bahwa sepanjang 2025 terjadi sekitar dua juta pemanfaatan layanan JKN setiap hari.

    Jumlah tersebut setara dengan sekitar 1.338 pemanfaatan layanan setiap menit.

    Untuk mendukung pelayanan tersebut, BPJS Kesehatan mengelola pembiayaan kesehatan dengan nilai yang sangat besar. Total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan melalui Program JKN disebut mencapai Rp190,3 triliun.

    Pelayanan tersebut didukung oleh sekitar 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    BPJS menggunakan data tersebut untuk menggambarkan pentingnya prinsip gotong royong dalam sistem JKN.

    Sari mencontohkan, satu tindakan operasi jantung kompleks dengan biaya sekitar Rp130 juta disebut setara dengan kontribusi iuran dari sekitar 3.095 peserta sehat kelas III.

    Dalam hal ini, BPJS ingin menunjukkan bahwa keberlangsungan program sangat bergantung pada kepatuhan peserta dalam membayar iuran sehingga biaya pelayanan kesehatan bagi peserta yang sakit dapat terus dijamin.

    Digitalisasi Layanan Terus Diperluas

    Selain integrasi layanan publik, BPJS Kesehatan juga terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan peserta.

    Saat ini masyarakat dapat mengakses berbagai layanan melalui Mobile JKN, Pandawa, Care Center 165, VIOLA, Aman JKN, situs resmi BPJS Kesehatan, hingga aplikasi LAPOR.

    “Melalui pemanfaatan kanal digital diharapkan mampu mengurangi antrean pelayanan tatap muka dan mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi peserta,” ujarnya.

    Untuk menjaga kualitas pelayanan, BPJS juga mengungkapkan bahwa kinerja kantor cabang dipantau melalui berbagai mekanisme, termasuk pemantauan CCTV, mystery shopper, serta indikator penilaian yang mengukur kualitas layanan petugas.

    Kendati demikian, efektivitas transformasi digital tersebut masih menjadi pertanyaan yang perlu diuji lebih jauh di lapangan.

    Di sejumlah wilayah pedesaan Kalimantan Tengah, keterbatasan jaringan internet dan tingkat literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

    Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah seluruh masyarakat benar-benar sudah dapat menikmati manfaat digitalisasi layanan secara merata.

    Bagi jutaan warga Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai program BPJS Kesehatan yang terus berkembang akan semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari dan karena itu perlu terus diawasi serta dievaluasi dampaknya bagi publik. (hgn/ign)

  • Keaktifan Peserta JKN di Kalteng Masih di Bawah 75 Persen, BPJS Gandeng Media Perkuat Edukasi Publik

    Keaktifan Peserta JKN di Kalteng Masih di Bawah 75 Persen, BPJS Gandeng Media Perkuat Edukasi Publik

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Tengah masih berada di bawah 75 persen atau belum mencapai target nasional.

    Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, K Hindro Kusumo, mengatakan peningkatan keaktifan peserta JKN masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

    BPJS Kesehatan menargetkan angka keaktifan peserta di Kalimantan Tengah dapat melampaui 75 persen pada semester pertama tahun ini dan terus meningkat hingga mencapai target nasional sebesar 80 persen.

    “Keaktifan peserta kita di Kalimantan Tengah ini masih di bawah 75 persen. Harapan kami pada semester I ini, bulan Juni, kita sudah bisa mencapai lebih dari 75 persen. Targetnya adalah 80 persen,” kata Hindro saat memberikan sambutan dalam kegiatan Ngopi JKN yang digelar di Ruang Betang Lantai II Swiss Bel-hotel Danum Palangka Raya, Selasa (9/6/2026) pagi.

    Kegiatan tersebut juga dihadiri jajaran BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah VIII, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Tengah, serta 30 perwakilan insan pers dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah.

    Secara nasional, Hindro mengatakan tingkat keaktifan peserta JKN telah mencapai 78,78 persen atau mendekati target nasional. Namun sejumlah daerah di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya masih perlu melakukan percepatan.

    Diantaranya, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Katingan termasuk Kotim masih harus mengejar peningkatan keaktifan peserta karena angkanya masih belum mencapai target yang diharapkan.

    “Termasuk Kotim masih perlu mengejar keaktifan kepesertaan,” ujarnya.

    Selain persoalan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit yang menjadi mitra pelayanan JKN.

    “Kami sebagai mitra rumah sakit dan fasilitas kesehatan terus berupaya memperkuat layanan agar nantinya pelayanan kesehatan kita di mana-mana bisa menjadi lebih baik,” katanya.

    Hindro menilai perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi yang begitu cepat di media sosial maupun platform digital lainnya sering kali diiringi munculnya berbagai informasi yang belum tentu benar.

    Karena itu, peran media massa dinilai sangat penting dalam menghadirkan informasi yang akurat dan terverifikasi kepada masyarakat.

    “Alhamdulillah, dengan hadirnya awak media yang selalu aktif melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada sumbernya, berita-berita positif bisa lebih mengimbangi bahkan menguatkan sehingga informasi sesat yang beredar di masyarakat bisa kita kurangi dan tekan,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan Ngopi JKN, BPJS Kesehatan juga memperkenalkan berbagai sumber informasi resmi yang dapat dimanfaatkan insan pers maupun masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar terkait Program JKN.

    “Transformasi layanan yang dilakukan BPJS Kesehatan saat ini tidak hanya hadir melalui layanan tatap muka di kantor cabang, tetapi juga melalui berbagai kanal pelayanan lainnya,” ujarnya.

    BPJS Kesehatan saat ini menyediakan layanan seperti Mobile JKN, layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP), serta layanan virtual bernama VIOLA yang memungkinkan peserta berinteraksi langsung dengan petugas tanpa harus datang ke kantor.

    “Ada pelayanan yang bisa kami lakukan mirip menggunakan Zoom sehingga kita bisa berbincang dengan petugas. Harapannya layanan seperti ini juga diadopsi oleh fasilitas kesehatan sehingga peserta dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke faskes,” jelasnya.

    Hindro menambahkan, BPJS Kesehatan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepatuhan dan keaktifan peserta JKN. Saat ini status kepesertaan JKN aktif telah menjadi salah satu persyaratan dalam sejumlah layanan publik, seperti pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), kebutuhan ibadah haji, hingga keperluan melanjutkan pendidikan.

    “Dengan begitu, keaktifan peserta diharapkan bisa mencapai 80 persen sebagai target nasional,” katanya.

    Hindro mengakui Program JKN masih menghadapi berbagai tantangan. Namun selama lebih dari 12 tahun sejak diluncurkan pada 2014, program tersebut telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam memperoleh akses layanan kesehatan.

    Karena itu, ia berharap media dapat terus membantu menyebarluaskan informasi yang benar dan edukatif mengenai Program JKN kepada masyarakat.

    Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Tengah, M Zainal, mengapresiasi pelaksanaan Ngopi JKN yang dinilai menjadi forum strategis antara BPJS Kesehatan dan media massa.

    Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada insan pers untuk memperoleh informasi langsung dari sumber yang berkompeten sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi acara ini karena merupakan sesuatu yang baru bagi kami. Melalui kegiatan ini, kawan-kawan media mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Sebaliknya, media juga dapat menyampaikan kondisi masyarakat yang mungkin saja lepas dari pengawasan BPJS,” ujar Zainal.

    Zainal menegaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam menghadirkan informasi yang sehat kepada masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut bekerja cepat, akurat, dan tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

    “Pers yang sehat lahir dari informasi yang sehat,” ujarnya.

    Menurut Zainal, kompetensi wartawan menjadi filter penting dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat tetap kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Program JKN ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Di sinilah peran krusial kita sebagai insan pers. Tugas kita bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga menjadi agen edukasi bagi masyarakat,” tegasnya.

    Zainal berharap sinergi antara BPJS Kesehatan dan media dapat terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jernih, objektif, dan solutif mengenai Program JKN.

    Pada kesempatan yang sama, Analis Komunikasi dan Kesekretariatan Deputi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, Handi Widiyatno, mengatakan media memiliki posisi strategis dalam membantu penyebarluasan informasi Program JKN kepada masyarakat luas.

    BPJS Kesehatan menyadari bahwa informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program sehingga harus disampaikan secara utuh dan berkelanjutan.

    “Jurnalis menjadi kunci bagi kami untuk penyampaian informasi ke masyarakat luas tentang Program JKN. Kami ingin masyarakat benar-benar mengetahui secara utuh terkait Program JKN ini,” kata Handi saat diwawancarai awak media usai kegiatan berakhir.

    Handi menegaskan kepesertaan JKN pada prinsipnya bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain menjadi amanat regulasi, jaminan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar yang penting karena setiap orang tidak pernah mengetahui kapan risiko sakit datang.

    Dengan menjadi peserta JKN, masyarakat memiliki perlindungan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga tidak perlu khawatir ketika menghadapi kondisi sakit di masa mendatang.

    “Untuk kebutuhan kesehatan dasar ke depan, masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila suatu saat mengalami sakit karena sudah ada jaminan dari BPJS Kesehatan,” tandasnya.

    Melalui kegiatan Ngopi JKN tersebut, BPJS Kesehatan berharap kolaborasi dengan media massa dapat semakin memperkuat literasi masyarakat terkait Program JKN, meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan, serta mendorong peningkatan keaktifan peserta di Kalimantan Tengah. (hgn/ign)

  • Soroti SE Jampidsus, Pakar Hukum: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat Semua Pihak

    Soroti SE Jampidsus, Pakar Hukum: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat Semua Pihak

    JAKARTA, kanalindependen.id – Kepastian hukum terkait institusi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi kembali memicu diskusi publik.

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan terbaru telah menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat atributif untuk menetapkan nilai kerugian tersebut.

    Namun, langkah kejaksaan menerbitkan instruksi internal dinilai berpotensi menimbulkan dualisme penafsiran.

    Sorotan hukum ini mengemuka setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B-1391/F/Fjp/04/2026 tertanggal 20 April 2026.

    Surat edaran tersebut dinilai masih membuka ruang bagi institusi di luar BPK untuk melakukan audit dan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

    Langkah internal kejaksaan ini dianggap berbenturan dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Putusan tertinggi tersebut sebelumnya dipandang telah mengakhiri perdebatan panjang mengenai batas kewenangan antar-lembaga dalam penanganan kasus rasuah.

    Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid, menilai secara yuridis surat edaran tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai norma hukum yang mengikat.

    Dia menyebut SE hanya bersifat internal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menafsirkan putusan MK.

    ”Putusan MK itu bersifat erga omnes, mengikat semua pihak tanpa kecuali. Tidak boleh ada tafsir lain di luar putusan tersebut, apalagi dari lembaga yang tidak memiliki kewenangan konstitusional,” ujar Fahri dalam keterangannya.

    Menurut Fahri, Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi (the sole interpreter of the constitution).

    Oleh karena itu, setiap putusan MK bersifat final dan menjadi rujukan utama dalam sistem hukum tata negara.

    Melalui ketukan palu MK tersebut, tafsir hukum tata negara sebelumnya resmi bergeser. Seluruh institusi penegak hukum kini terikat untuk menempatkan BPK sebagai pintu tunggal dalam menetapkan kerugian keuangan negara.

    Fahri menegaskan, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 merupakan bentuk perkembangan hukum yang sah, menggantikan tafsir sebelumnya.

    Dalam doktrin hukum, hal ini sejalan dengan prinsip lex posterior derogat legi priori, di mana ketentuan yang lebih baru mengesampingkan yang lama.

    Perubahan pendirian MK atau overruling ini, menurut Fahri, merupakan hal yang lazim dalam praktik ketatanegaraan untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

    ”MK menganut prinsip living constitution, sehingga tafsir terhadap UUD 1945 bisa berkembang mengikuti dinamika zaman dan kebutuhan keadilan,” katanya.

    Melalui penegasan hukum ini, MK dinilai berupaya menciptakan satu standar konstitusional yang seragam guna menghindari ketidakpastian hukum dalam pembuktian perkara korupsi di persidangan.

    ”Putusan ini dibuat agar tidak ada lagi multitafsir. Semua harus tunduk pada satu standar konstitusional, yaitu BPK sebagai lembaga yang berwenang secara atributif,” tegas Fahri.

    Dia mengingatkan, upaya menafsirkan berbeda melalui pendekatan argumentum a contrario, atau penalaran yang berlawanan dengan putusan MK, berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.

    Fahri menekankan pentingnya menghormati asas litis finiri oportet, yaitu setiap perkara harus memiliki kepastian dan akhir. Dalam konteks ini, putusan MK menjadi titik final yang wajib dipatuhi oleh seluruh institusi negara.

    ”Tidak boleh ada lagi tafsir baru setelah putusan MK. Jika itu terjadi, maka akan membuka ruang ketidakpastian hukum yang berkepanjangan,” pungkasnya. (ign)

  • Panasnya ”Pesta Babi”: Orde Baru Perlu SK untuk Membungkam, Sekarang Cukup Tangan Satpam

    Panasnya ”Pesta Babi”: Orde Baru Perlu SK untuk Membungkam, Sekarang Cukup Tangan Satpam

    LAYAR proyektor di Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, baru memantulkan gambar selama tiga menit pada Jumat (8/5/2026).

    Penonton belum sempat benar-benar duduk nyaman ketika seorang satpam melangkah maju dan menutup layar dengan tangannya.

    Dia mengatakan pemutaran tidak diizinkan. Keterangan yang beredar menyebut film itu tidak etis. Tidak ada surat. Tidak ada perintah tertulis.

    Tidak ada larangan resmi dari pemerintah pusat. Hanya tangan satpam dan sebuah layar yang padam.

    Ratusan kilometer dari sana, anggota Babinsa dan intelijen TNI sudah mendatangi kawasan Benteng Oranje, Ternate, sejak pukul 19.30 WIT pada malam yang sama.

    Panitia dari AJI Ternate dan SIEJ masih menyusun kursi dan menyiapkan proyektor saat aparat mendokumentasikan seluruh aktivitas persiapan.

    Dua jam kemudian, sekitar pukul 21.00, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta pemutaran dihentikan.

    Dandim 1501/Ternate Jani Setiadi mengatakan film ini dinilai provokatif.

    Dia meminta kegiatan tidak dilanjutkan, mengingat isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif. Namun ia mempersilakan diskusi tetap berlangsung, tanpa filmnya.

    Satu malam sebelumnya, Universitas Mataram menjadi saksi ketika puluhan personel keamanan kampus berdiri di depan layar dan menutup proyektor.

    Film sempat tayang hingga menit ke-45 sebelum dihentikan.

    Wakil Rektor III Unram Sujita mengatakan, keputusan diambil demi menjaga kondusivitas kampus dan persatuan. Lalu ia mengajak mahasiswa menonton pertandingan sepakbola saja.

    Pola serupa terjadi lebih dulu di Yogyakarta pada 25 April 2026. Pusat Pastoral Mahasiswa DIY membatalkan pemutaran yang dijadwalkan pada Sabtu sore.

    Staf LBH Yogyakarta Wetub Toatubun menyebutkan Pusat Pastoral sebelumnya mendapat telepon dari sekelompok orang dari organisasi masyarakat tertentu dan anggota polisi, dengan tuduhan bahwa film ini membahas gerakan separatis.

    Romo Agustinus Daryanto mengatakan pembatalan diambil dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ia perlu membicarakan hal ini kepada otoritas yang lebih tinggi.

    Panitia kemudian mencari tempat alternatif di sejumlah kafe. Pemilik kafe menyatakan tidak berani memutar. Alasannya: berisiko. Empat peristiwa. Tiga kota. Beragam alasan. Satu pola yang sama.

    Film yang Tidak Dilarang

    Ketiadaan dokumen formal yang melarang pemutaran “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” bukan berarti ketiadaan pola.

    Justru ketiadaan bukti tertulis itu memperlihatkan sebuah sistem yang sanggup bekerja secara efektif tanpa memerlukan instruksi eksplisit.

    Fakta ini perlu dicatat dengan cermat sebagai bagian dari analisis terhadap pola yang terjadi di lapangan.

    Lingkungan UIN Mataram memperlihatkan pola tersebut. Mahasiswa meminta klarifikasi ihwal adanya larangan tertulis dari pihak kampus.

    Tidak ada dokumen yang bisa ditunjukkan. Karena ketiadaan larangan resmi, mahasiswa tetap melanjutkan acara. Sampai tangan satpam menutup layar.

    Kondisi serupa terjadi pada birokrasi Unram. Petugas menyebutkan instruksi datang dari Rektor. Namun tidak ada surat perintah tertulis yang bisa diverifikasi.

    Wakil Rektor III Sujita menegaskan, tidak ada tekanan dari pihak eksternal. Ia hanya menjalankan perintah atasannya.

    Sejumlah alasan berulang dalam beberapa peristiwa: menjaga kondusivitas dan ketertiban, mencegah potensi konflik SARA, serta konten yang dianggap provokatif atau tidak etis.

    Kesamaan alasan di lokasi yang berjauhan, meski tanpa dokumen koordinasi yang bisa diverifikasi, menunjukkan pola respons yang identik terhadap film ini.

    Dalam beberapa kasus, keputusan lahir dari kombinasi ketakutan lokal, sensitivitas isu Papua, dan kehati-hatian birokrasi kampus menghadapi potensi konflik.

    Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengecam kehadiran aparat sejak tahap persiapan sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi.

    Kehadiran itu, kata Yunita, menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi panitia dan peserta, bahkan sebelum film sempat diputar.

    Menyaksikan eskalasi pembubaran, Universitas Gunung Rinjani memilih langkah berbeda. Kampus ini menggelar nobar dan diskusi secara terbuka dan kondusif.

    Rektor UGR Basri Mulyani menegaskan kampus seharusnya menjadi ruang paling aman bagi pertukaran gagasan dan ekspresi intelektual mahasiswa. Seharusnya. Kata yang berat kalau diletakkan di samping semua yang terjadi di kota-kota lain.

    Mengapa Film Ini Mengusik Narasi Kekuasaan

    “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” adalah karya 95 menit yang digarap Dandhy Laksono bersama antropolog Cypri Jehan Paju Dale.

    Produksinya berlangsung dari 2024 hingga 2025, melibatkan JubiMedia, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia. Film ini bukan dokumenter wisata budaya.

    Lensa kamera merekam masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan yang berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional: pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, dan Mappi atas nama ketahanan pangan dan energi. Empat suku terdampak langsung: Marind, Yei, Awyu, dan Muyu.

    Film membangun framing bahwa pembangunan tidak sebatas proyek ekonomi, melainkan bagian dari upaya mengontrol dan menyingkirkan masyarakat asli Papua.

    Cypri Jehan meminjam semangat pidato Sukarno di Konferensi Asia Afrika untuk mempertanyakan paradoks sejarah Indonesia: sebuah proyek dekolonial di satu sisi, namun praktik kolonial berjalan diam-diam di tanah Papua.

    Dandhy menyebut film ini mencoba membongkar dugaan keterlibatan “konglomerat hitam” dalam lanskap konflik, aktor ekonomi yang menggunakan TNI untuk kepentingan bisnis.

    Adegan pembuka menampilkan puluhan lelaki memanggul batang kayu besar dan menancapkannya sebagai Salib Merah, simbol perlawanan Suku Awyu terhadap masuknya proyek nasional ke wilayah adat.

    Pernyataan paling tajam dalam film datang bukan dari narasumber akademik atau aktivis. Tapi dari penonton biasa.

    ”Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri.”

    Kalimat itu merangkum seluruh argumen film dalam satu tarikan napas.

    Respons terhadap film ini tampak berakar dari cara narasinya mengkritik relasi negara, pembangunan, dan Papua.

    Film dokumenter yang kuat bekerja dengan ritme berbeda dari berita teks.

    Dokumenter ini memberi wajah manusia pada rentetan angka, mengubah data deforestasi menjadi wajah seorang lelaki yang kehilangan hutan tempatnya lahir, dan menciptakan memori emosional yang jauh lebih sulit dibantah hanya dengan konferensi pers.

    Made Supriatma, peneliti politik di ISEAS – Yusof Ishak Institute Singapura, yang hadir dalam salah satu diskusi, melontarkan refleksi kritis.

    ”Sebagai orang Indonesia, saya bertanya kepada negara saya, apakah yang sekarang terjadi adalah apa yang diinginkan pendiri negara ini?” katanya.

    Seketika refleksi kritis semacam itu menemukan ruang kolektif dari satu nobar ke nobar lain, ia berhenti menjadi keresahan pribadi dan berubah menjadi kesadaran bersama.

    Dalam banyak konteks politik, situasi semacam ini kerap dipandang sensitif oleh pemegang kekuasaan.

    Bukan Pertama Kali

    Pola ini bukan barang baru. Data menunjukkan hal yang sama sudah berulang jauh sebelum “Pesta Babi” ada.

    Pada 17 Desember 2014. Setidaknya tiga lokasi pemutaran film “Senyap” karya Joshua Oppenheimer di Yogyakarta didatangi puluhan anggota organisasi masyarakat yang memaksa acara dihentikan.

    Fakultas Seni Media Rekam ISI, Fisipol UGM, dan Kafe Memoar di Sleman dibubarkan malam itu. Kapolda DIY saat itu menyatakan pihaknya tidak punya kewenangan melarang pemutaran film. Namun begitu intelijen menangkap adanya ancaman, polisi berkoordinasi dengan pelaksana agar kegiatan untuk sementara tidak dilaksanakan. Tidak ada larangan. Tapi film tidak jadi diputar.

    16 September 2017. Seminar Sejarah 1965 yang digelar Forum 65 di kantor LBH Jakarta dibubarkan polisi.

    Alasan resmi, tidak ada izin. Ketua LBH Jakarta Alghifari Aqsa menyebut polisi mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dan memaksa membubarkan acara.

    Ia menyebut pelarangan seminar ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi, terlebih seminar dilakukan dalam bentuk kajian akademis.

    11 April 2019. Seseorang yang mengaku dari Panwaslu datang meminta pemutaran “Sexy Killers” di Indramayu dihentikan sesaat sebelum film usai.

    Dalihnya, film ini memprovokasi warga dan mengandung ujaran kebencian.

    Dandhy Laksono menepis temuan tersebut dengan fakta. Dari 476 nobar di seluruh Indonesia, baru satu kejadian seperti ini.

    Oktober 2019. LPM Teropong dari PENS Surabaya menggelar diskusi tentang Papua dan framing media.

    Diskusi belum dimulai ketika satpam kampus datang. Rektorat mengancam membubarkan lembaga pers mahasiswa dengan dalih diskusi tidak berizin dan mengundang pihak luar.

    Pola yang sama berulang dalam rentang satu dekade. Alasan berbeda, mekanisme serupa, aktor yang berganti tapi metodenya menetap. Tidak ada izin. Menjaga kondusivitas. Konten provokatif. Potensi konflik.

    Policy brief The Indonesian Institute mencatat 86 kasus pelanggaran kebebasan akademik di perguruan tinggi Indonesia sejak 2019 hingga pertengahan 2025.

    Kasus-kasus itu mencakup kriminalisasi dosen dan mahasiswa, represi terhadap diskusi publik, pembatasan tema riset, dan intervensi politik dalam manajemen kampus.

    “Pesta Babi” bukan awal dari sebuah tren, melainkan titik terbaru dari pola yang sudah lama berjalan.

    Orde Baru Melarang, Sekarang Tidak Perlu

    Analisis perbandingan historis memegang peran penting guna melihat apa yang berubah dan apa yang tidak.

    Orde Baru memiliki instrumen kontrol yang formal, tersentralisasi, dan terang-terangan.

    SIUPP bisa dicabut melalui surat keputusan menteri. Buku-buku dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung dengan SK resmi.

    Lembaga Kebudayaan Rakyat dibubarkan berdasarkan TAP MPRS. Dua mahasiswa di Yogyakarta ditangkap karena menjual buku Pramoedya Ananta Toer.

    Kampus dijaga ketat oleh ABRI. Kritik dipidanakan secara terbuka. Ketakutan bersifat struktural dan disebarkan secara sadar.

    Peristiwa 21 Juni 1994 menjadi tonggak ketika tiga media sekaligus dibredel dalam satu hari: Majalah Tempo, Majalah Editor, dan Tabloid Detik.

    Alasan resminya, tidak menjalankan prinsip “Pers Pancasila” yang sehat dan bertanggung jawab.

    Sekarang tidak ada pembredelan. Tidak ada SIUPP. Tidak ada SK nasional yang melarang “Pesta Babi.”

    Tetapi, sedikitnya dalam empat peristiwa, pemutaran film itu dibatalkan atau dihentikan. Perbedaannya bukan pada tujuan, melainkan pada mekanisme.

    Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti memetakan anatomi fenomena ini secara lugas.

    ”Tujuan mereka bukan menang atau kalah secara hukum. Tujuannya adalah chilling effect, membuat kita takut dan bungkam,” katanya.

    Dampak chilling effect bekerja tanpa harus mengeksekusi ancaman. Efek ini beroperasi dengan memastikan bahwa biaya berbicara terasa lebih besar dari manfaatnya.

    Pembungkaman tidak lagi datang dari negara melalui dokumen resmi, melainkan lahir dari kalkulasi individu itu sendiri.

    Mundurnya pihak penyedia lokasi adalah wujud chilling effect. Pemilik kafe yang tidak berani memutar adalah wujud chilling effect.

    Kampus yang membubarkan nobar sebelum ada surat larangan adalah wujud chilling effect.

    Mesin sensor paling efektif saat ini bukanlah penjara, melainkan atmosfer di mana orang secara sukarela berhenti berbicara setelah menyelesaikan kalkulasi risiko mereka sendiri.

    Steven Levitsky dan Lucan Way, dalam studi komparatif competitive authoritarianism, menunjukkan bahwa rezim-rezim kontemporer jarang mematikan demokrasi sekaligus.

    Mereka melemahkannya secara bertahap melalui tekanan berulang terhadap aktor-aktor independen, seperti pers, peradilan, dan masyarakat sipil.

    Keruntuhan demokrasi terjadi lewat proses akumulasi. Dari tekanan yang dinormalisasi, dari impunitas yang berulang, dari kalkulasi-kalkulasi kecil yang membuat orang memilih diam.

    Relasi ini tidak sepenuhnya sama dengan Orde Baru yang membungkam melalui instrumen formal dan koersif.

    Yang sekarang terjadi lebih menyerupai pengikisan bertahap, tanpa pisau yang terlihat, tanpa bekas luka yang mudah ditunjuk pelakunya.

    Sulit untuk membuktikan apakah pembatasan ini lahir dari instruksi informal yang tak terendus atau murni dari inisiatif ketakutan lokal, namun kedua kemungkinan itu bermuara pada hasil yang sama: sensor yang bekerja secara otomatis.

    Kampus Bukan Zona Steril

    Sikap dunia akademik menyelipkan ironi tajam dalam rantai polemik ini. Wakil Rektor III Unram Sujita, saat membubarkan nobar “Pesta Babi,” mengatakan: “Film ini saya kira kurang baik untuk ditonton.” Lalu mengajak mahasiswa menonton sepak bola saja.

    Kalimat bernada enteng itu secara sepihak mengambil alih otoritas atas apa yang pantas ditonton dan didiskusikan di dalam institusi pendidikan.

    Kerangka hukum pendidikan tinggi menempatkan kampus sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan yang memberlakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

    Pemblokiran diskusi yang relevan dengan isu publik seharusnya diuji secara akademik, bukan dihentikan sepihak.

    Laporan visual tentang konflik agraria, deforestasi, dan kebijakan negara bukan sekadar hiburan malam.

    Karya ini berdiri sebagai bagian dari ekosistem pengetahuan yang seharusnya dijaga oleh perguruan tinggi.

    Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Taufik Basari memberikan penegasan.

    ”Apabila ada yang tidak setuju dengan pemikiran-pemikiran tertentu, maka uji dan diskusikanlah secara bebas dalam forum akademik. Tugas kampus adalah memfasilitasi, bukan malah dilarang diskusi,” ujarnya.

    Catatan dari akademisi menyorot bahwa jika kampus masih menggunakan alasan kondusivitas untuk membatasi diskusi, maka institusi tersebut belum melepaskan belenggu NKK/BKK produk Orde Baru.

    Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), kebijakan tahun 1978 yang meletakkan organisasi mahasiswa di bawah pengendalian kampus dan melarang kegiatan bernuansa politik, tampaknya masih bisa datang tanpa diundang puluhan tahun kemudian.

    Pembungkaman yang Bekerja tanpa Perintah

    Film “Pesta Babi” tetap beredar. Pemutarannya berhasil berlangsung di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Yogyakarta pada 17 April 2026, dihadiri ratusan orang.

    Sebelumnya, film ini sudah diputar perdana secara internasional di Auckland, Selandia Baru, sebagai pembuka Forum Papua Barat pada Maret 2026.

    Rentetan pembubaran itu tidak mematikan karya tersebut. Bahkan ada kemungkinan represi itu justru memperluas jangkauannya, membuat nama “Pesta Babi” disebut di tempat-tempat yang sebelumnya tidak tahu film itu ada.

    Akan tetapi, yang lebih penting dari nasib sebuah film adalah realitas sosial yang menyertainya.

    Ketiadaan larangan resmi justru diisi oleh pilihan mundur dari banyak pihak. Alasan yang dipakai di Yogyakarta, Mataram, dan Ternate terasa seperti dibaca dari teks yang sama, meski tidak ada instruksi sentral.

    Kampus yang seharusnya menjadi ruang kebebasan berpikir justru bertindak paling cepat menutup proyektor.

    Survei AJI pada 2023 menemukan 72 persen jurnalis mengaku melakukan sensor mandiri dalam pemberitaan isu-isu sensitif karena khawatir terhadap pemblokiran konten.

    Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya 530 kasus kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui UU ITE terhadap 563 korban selama 2019 hingga 2024.

    Angka-angka itu bukan statistik abstrak, melainkan bentuk kalkulasi yang sudah diinternalisasi oleh ribuan orang, yakni jurnalis, mahasiswa, pemilik kafe, pengelola pendopo, dalam setiap keputusan tentang apa yang boleh dan tidak boleh disampaikan.

    Ketika kalkulasi risiko itu sudah tersebar luas, pembatasan ruang diskusi bisa bekerja bahkan tanpa surat larangan resmi. Layar akan ditutup oleh tangan satpam. Sebelum perintah sempat datang. (ign)

    Catatan Redaksi:

    News analysis ini disusun berdasarkan laporan media, pernyataan publik, dan dokumen yang tersedia secara terbuka terkait peristiwa periode April hingga Mei 2026, diperkuat dengan data dari policy brief The Indonesian Institute, catatan Amnesty International Indonesia, dan survei Aliansi Jurnalis Independen. Analisis menggunakan pendekatan komparatif historis terhadap pola pembatasan ruang sipil di Indonesia.

  • Ilmuwan Ungkap Perubahan Iklim Membuat Serangan Alergi Semakin Ganas

    Ilmuwan Ungkap Perubahan Iklim Membuat Serangan Alergi Semakin Ganas

    Kanalindependen.id  – Perubahan iklim ternyata membawa dampak yang lebih luas dari sekadar cuaca ekstrem dan suhu panas. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan menemukan krisis iklim turut membuat musim alergi menjadi lebih panjang, lebih intens, dan memicu gangguan kesehatan yang semakin berat.

    Kenaikan suhu global membuat banyak tanaman berbunga lebih cepat dan bertahan lebih lama. Kondisi ini menyebabkan produksi serbuk sari atau pollen meningkat drastis di berbagai wilayah dunia.

    Tidak hanya itu, tingginya kadar karbon dioksida (CO2) di atmosfer juga disebut membuat tanaman menghasilkan pollen dalam jumlah lebih banyak dibanding sebelumnya.

    Sejumlah penelitian menunjukkan musim alergi kini datang lebih awal dan berlangsung lebih lama dibanding beberapa dekade lalu. Di Amerika Serikat misalnya, musim bebas embun beku dilaporkan bertambah rata-rata hingga 21 hari sejak tahun 1970.

    Perubahan tersebut memberi waktu lebih panjang bagi tanaman untuk tumbuh dan melepaskan pollen ke udara.

    Dokter spesialis THT dari NYU Langone Health, Neelima Tummala, mengatakan banyak pasien kini mengeluhkan alergi yang terasa semakin parah setiap tahun.

    Gejala yang muncul beragam, mulai dari bersin berkepanjangan, mata gatal, hidung tersumbat, hingga memicu serangan asma pada sebagian penderita.

    Tak hanya suhu panas, badai petir juga disebut dapat memperburuk kondisi alergi. Saat hujan deras disertai kelembapan tinggi terjadi, butiran pollen dapat pecah menjadi partikel yang jauh lebih kecil dan mudah masuk ke paru-paru.

    Fenomena tersebut dikenal dengan istilah “thunderstorm asthma” atau asma akibat badai petir.

    Di sejumlah wilayah Eropa, musim pollen bahkan tercatat lebih panjang satu hingga dua minggu dibanding era 1990-an. Intensitas pollen juga dilaporkan meningkat hingga 20 persen akibat pemanasan global.

    Keluhan masyarakat pun ramai bermunculan di media sosial dan forum daring seperti Reddit. Banyak pengguna mengaku alergi mereka kini terasa jauh lebih buruk dibanding beberapa tahun lalu.

    Seorang pengguna di Austin misalnya mengaku mengalami migrain, hidung tersumbat, hingga bersin terus-menerus akibat tingginya kadar pollen dan perubahan cuaca ekstrem.

    Para ahli mengimbau masyarakat mulai rutin memperhatikan kualitas udara dan kadar pollen harian untuk mengurangi risiko paparan.

    Beberapa langkah sederhana seperti menggunakan filter udara, mandi setelah beraktivitas di luar rumah, menutup jendela saat kadar pollen tinggi, hingga memakai masker dinilai dapat membantu meredakan gejala alergi. (***)

  • Inflasi Sampit 3,65 Persen,  Saat Emas Melonjak, Rupiah Melemah, Daya Beli Warga Tertekan

    Inflasi Sampit 3,65 Persen,  Saat Emas Melonjak, Rupiah Melemah, Daya Beli Warga Tertekan

    SAMPIT, Kanalindependen.id –  Angka inflasi 3,65 persen pada April 2026 di Sampit bukan sekadar statistik. Di baliknya, mulai terlihat pola tekanan yang lebih kompleks: harga pangan naik, emas melonjak, dan di saat yang sama nilai tukar rupiah justru melemah.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat, kenaikan harga terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran. Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 106,85 pada April 2025 menjadi 110,75 pada April 2026.

    Namun, ada satu lonjakan yang menonjol. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melesat hingga 13,36 persen tertinggi dibanding kelompok lain. Di dalamnya, emas perhiasan menjadi penyumbang dominan inflasi.

    Kepala BPS Kotawaringin Timur Eddy Surahman, menyebut emas sebagai salah satu komoditas utama yang mendorong inflasi di Sampit.

    “Komoditas dominan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, ikan nila, beras, hingga angkutan udara,” ujarnya dalam rilis resmi.

    Lonjakan emas ini tidak berdiri sendiri. Dalam waktu yang berdekatan, nilai tukar rupiah dilaporkan melemah hingga menyentuh kisaran Rp17.434 per dolar AS pada Mei. Meski belum tercermin dalam data inflasi April, tekanan ini menjadi sinyal awal arah pergerakan harga ke depan.

    Secara mekanisme, pelemahan rupiah akan langsung berdampak pada harga emas yang mengikuti pasar global berbasis dolar. Ketika rupiah melemah, harga emas domestik cenderung melonjak lebih cepat.

    Di titik ini, emas tidak lagi sekadar komoditas konsumsi, tetapi berubah menjadi indikator ketidakpastian ekonomi.

    Bagi sebagian masyarakat, emas menjadi instrumen lindung nilai. Namun bagi kelompok berpenghasilan rendah, kenaikan harga ini justru mempersempit akses terhadap aset yang sebelumnya dianggap sebagai “tabungan aman”.

    Fenomena ini memperlihatkan bahwa tekanan inflasi mulai bergeser tidak hanya berasal dari kebutuhan dasar, tetapi juga dari perubahan perilaku ekonomi masyarakat.

    Di sisi lain, tekanan dari sektor pangan tetap menjadi fondasi utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi 4,61 persen, dengan komoditas seperti beras, daging ayam ras, ikan nila, dan minyak goreng sebagai pendorong utama.

    Artinya, masyarakat menghadapi tekanan ganda: kebutuhan pokok yang naik, dan aset pelindung nilai yang semakin mahal.

    Dampaknya langsung terasa pada daya beli.

    Ketika harga pangan meningkat, porsi pengeluaran rumah tangga membengkak. Dalam kondisi rupiah melemah, biaya distribusi dan barang yang memiliki komponen impor ikut terdorong. Sementara itu, peluang untuk mengamankan nilai uang melalui emas semakin sulit dijangkau.

    Tekanan juga datang dari sektor transportasi. Secara bulanan, kelompok ini mencatat inflasi tertinggi, didorong kenaikan tarif angkutan udara yang sensitif terhadap biaya operasional berbasis energi dan kurs.

    Di titik ini, terbentuk pola yang saling terkait: pelemahan rupiah meningkatkan biaya, biaya mendorong harga, dan harga menekan daya beli.

    Meski sejumlah komoditas seperti cabai rawit dan bawang putih mengalami penurunan harga, efeknya tidak cukup kuat untuk menahan laju inflasi secara keseluruhan.

    Gelombang Berikutnya: Dampak Rupiah Belum Selesai

    Pelemahan rupiah yang terjadi pada Mei diperkirakan belum sepenuhnya tercermin dalam data inflasi April. Jika tekanan kurs bertahan, dampaknya berpotensi muncul dalam beberapa bulan ke depan.

    Ada beberapa jalur transmisi yang mulai terlihat.

    Pertama, harga emas berpotensi terus meningkat. Dalam kondisi rupiah lemah, harga emas domestik akan tetap tertekan naik, membuka kemungkinan inflasi lanjutan pada kelompok non-pangan.

    Kedua, sektor transportasi berisiko kembali terdorong. Biaya bahan bakar berbasis dolar, seperti avtur, dapat memicu kenaikan tarif angkutan udara dan logistik.

    Ketiga, efek rambatan ke pangan. Komponen seperti pakan ternak, pupuk, dan distribusi sangat bergantung pada faktor impor dan energi. Dampaknya biasanya tidak langsung, melainkan muncul dalam jeda waktu satu hingga dua bulan.

    Artinya, tekanan terhadap harga pangan berpotensi berlanjut hingga Mei dan Juni.

    Keempat, daya beli masyarakat berada dalam tekanan berlapis. Ketika harga kebutuhan pokok naik dan biaya transportasi meningkat, ruang konsumsi masyarakat semakin sempit. Belanja non-prioritas berpotensi ditekan.

    Jika kondisi ini berlanjut, inflasi di Sampit berpotensi bertahan di kisaran 3,5 hingga 4 persen dalam jangka pendek.

    Dari Lokal ke Global

    Jika sebelumnya inflasi di Sampit lebih banyak dipengaruhi faktor lokal seperti distribusi dan pasokan, kini pola tersebut mulai berubah.

    Tekanan global terutama dari nilai tukar mulai merembes ke tingkat daerah.

    Dalam konteks ini, inflasi bukan lagi sekadar soal kenaikan harga di pasar. Ia menjadi refleksi dari keterhubungan antara ekonomi lokal dan dinamika global yang bergerak cepat.

    Bagi masyarakat, dampaknya sederhana namun terasa: harga naik di banyak sisi, sementara kemampuan menyesuaikan diri semakin terbatas.

    Dan ketika emas ikut melonjak bersamaan dengan melemahnya rupiah pilihan untuk bertahan pun menjadi semakin sempit. (***)

  • Siklus Sindikat Sabu Sampit: Penjara Tak Bikin Jera, Residivis Masih Bisa Kendalikan Bisnis Skala Besar

    Siklus Sindikat Sabu Sampit: Penjara Tak Bikin Jera, Residivis Masih Bisa Kendalikan Bisnis Skala Besar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penegakan hukum tindak pidana narkotika di Kabupaten Kotawaringin Timur mengarah pada indikasi kuat adanya kegagalan sistemik.

    Hukuman penjara terbukti tidak menghentikan residivis, bahkan dalam beberapa kasus, kurungan justru mengantarkan mereka pada peran yang lebih masif dalam rantai distribusi sabu.

    Fakta persidangan terbaru di Pengadilan Negeri Sampit membuka terang fenomena ini.

    Berdasarkan dakwaan dan fakta persidangan, terdakwa Supriadi bin Suriansah asal Samuda tercatat sudah tiga kali keluar-masuk penjara.

    Bukannya jera, pascabebas pada 2025, ia langsung merajut ulang kontak dengan pemasok bernama Alex alias Blade di Pontianak.

    Supriadi terbukti menampung hingga satu kilogram sabu yang dikirim bertahap, memecahnya ke paket siap edar, dan meraup keuntungan sekitar Rp150 juta.

    Uang hasil bisnis ilegal itu ia gunakan untuk membiayai kebutuhan dan membeli dua unit mobil yang kini disita aparat.

    Residivis lain bernama Ateng juga kembali dibekuk pada awal 2026 untuk ketiga kalinya atas kasus serupa.

    Pemerhati sosial politik dan kebijakan publik Kotim, Riduwan Kesuma, menilai deretan kasus tersebut menyingkap kelemahan mendasar sistem pemasyarakatan.

    Ia menyoroti indikasi bahwa institusi penjara gagal memutus mata rantai sindikat.

    ”Kalau residivis terus berulang dengan pola yang sama, bahkan skalanya meningkat, ini bukan lagi soal orangnya. Ini menunjukkan ada yang gagal di dalam sistem pembinaan kita,” tegas Riduwan.

    Pendekatan pembinaan saat ini dinilai masih terjebak pada rutinitas administratif. Akibatnya, penjara rentan hanya menghasilkan pelaku lama dengan jam terbang baru.

    ”Selama pembinaan hanya bersifat seremonial, sekadar kegiatan tanpa perubahan cara berpikir, nilai hidup, dan orientasi ekonomi, maka yang keluar dari penjara adalah orang yang sama, hanya dengan pengalaman yang berbeda,” katanya.

    Kasus Supriadi menunjukkan bagaimana pelaku yang berkali-kali merasakan penjara justru kembali ke masyarakat dengan skala bisnis yang lebih masif.

    Perputaran uang besar membuat ancaman kurungan tidak lagi menakutkan bagi para bandar.

    ”Selama jaringan di luar tetap hidup dan keuntungannya besar, maka penjara bisa dianggap sebagai bagian dari risiko. Bahkan dalam praktiknya, itu seperti biaya operasional dalam bisnis ilegal,” ungkap Riduwan.

    Fakta bahwa jejaring sindikat ini tetap utuh dan langsung aktif begitu pelaku bebas menjadi sinyal bahaya bagi aparat penegak hukum.

    Riduwan menilai sistem belum benar-benar memutus mata rantai meski pelaku telah menjalani hukuman.

    Sejumlah literatur kriminologi di Indonesia, salah satunya studi dari Universitas Sriwijaya (2024), turut menguatkan pola ini.

    Kesimpulan akademis menunjukkan bahwa pidana penjara tanpa pembinaan mendalam, dukungan sosial, dan kepastian ekonomi pascabebas tidak cukup menghentikan mantan narapidana kembali ke jaringan lama.

    Realitas minimnya pilihan kerja legal membuat uang cepat dari narkotika menjadi godaan besar bagi mantan narapidana di Kotim.

    ”Ketika pilihan legal tidak menjanjikan, sementara mereka sudah tahu narkotika memberikan uang cepat, maka dorongan untuk kembali itu sangat besar. Ini realitas yang tidak bisa kita abaikan,” tegas Riduwan.

    Pengawasan internal dan model evaluasi lembaga pemasyarakatan perlu dibenahi agar tidak menyediakan ruang aman bagi sindikat menyusun strategi.

    Riduwan memandang deretan residivis yang tak kunjung surut ini menjadi bukti bahwa pemberantasan narkotika tidak bisa bertumpu pada vonis pengadilan semata.

    ”Artinya, yang bermasalah bukan hanya pelakunya, tapi sistem yang membiarkannya kembali. Selama sistemnya tidak berubah, penjara bukan solusi. Ia hanya menjadi tempat singgah,” ujarnya.

    Kepala Lapas Kelas IIB Sampit, Muhammad Yani, sebelumnya telah menegaskan institusinya terus berupaya memperkuat pembinaan kemandirian.

    Yani mengklaim program keterampilan kerja (Giatja) seperti menjahit dan manufaktur adalah strategi utama untuk mengubah pola pikir warga binaan melalui pernyataan resminya (3/3/2026).

    ”Kami berharap keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk mandiri setelah bebas nanti, sehingga mereka tidak memulai dari nol,” ujarnya.

    Pihak Lapas juga secara rutin mengklaim telah menjalankan SOP ketat melalui tes urine berkala dan penggeledahan blok hunian untuk memutus komunikasi sindikat.

    Catatan pengamanan internal menunjukkan petugas sempat menggagalkan upaya penyelundupan paket sabu melalui area toilet luar pada November 2025 sebagai bukti kesigapan sistem pengawasan. (ign)

  • Saat Pagi Runtuh di Manado, 20 Detik yang Mengguncang Rasa Aman

    Saat Pagi Runtuh di Manado, 20 Detik yang Mengguncang Rasa Aman

    Kanalindependen.id -Pagi itu, Manado belum benar-benar terjaga. Namun, ketenangan subuh mendadak pecah ketika bumi di bawah kaki warga berguncang hebat. Dalam hitungan yang singkat sekitar 10 hingga 20 detik waktu seolah melambat dan berubah menjadi horor yang nyata.

    Kamis (2/42026), tepat pukul 05.48 WIB, gempa bermagnitudo 7,6 menghantam. Tak ada peringatan, yang ada hanyalah suara gemuruh bangunan dan jerit kepanikan. Warga berhamburan keluar rumah dengan pakaian seadanya, berlari menjauhi atap yang mulai retak, meninggalkan harta benda demi satu hal: nyawa.

    Namun, tidak semua sempat menyelamatkan diri. Di antara puing-puing Gedung KONI, Lapangan Sario, debu reruntuhan menyisakan duka. Seorang warga ditemukan tak lagi bernapas, menjadi korban pertama yang dievakuasi oleh tim gabungan dan warga sekitar yang bahu-membahu membongkar material bangunan bahkan sebelum alat berat tiba.

    Luka fisik mulai terpetakan seiring matahari yang kian tinggi. Di Kecamatan Pulau Batang Dua, Ternate, sebuah tempat ibadah dilaporkan rusak berat. Sementara di Kelurahan Gambesi, dua rumah warga kini tak lagi utuh, menyisakan trauma bagi penghuninya.

    Di Bitung hingga Ternate, getaran terasa begitu kuat hingga membuat orang-orang enggan kembali ke dalam rumah. Mereka memilih bertahan di jalanan atau lapangan terbuka, menatap nanar ke arah bangunan yang masih bergoyang setiap kali lindu susulan datang.

    Hingga pukul 06.50 WIB saja, BMKG mencatat setidaknya ada 11 gempa susulan. Meski kekuatannya mengecil, setiap getaran adalah serangan balik bagi mental warga yang sudah terpukul.

    Kegelisahan tak hanya berhenti di darat. Laut pun mulai menunjukkan gelagat yang tidak biasa. Gempa ini memicu tsunami kecil dengan ketinggian yang bervariasi: mulai dari 0,3 meter di Halmahera Barat hingga yang tertinggi mencapai 0,75 meter di Minahasa Utara.

    Angka-angka ini mungkin terdengar kecil di atas kertas, namun di pinggir pantai, ia adalah ancaman yang nyata. BMKG mengingatkan sebuah kebenaran pahit dalam setiap bencana laut: gelombang pertama bukanlah yang terakhir, dan seringkali bukan yang terbesar. Ancaman belum benar-benar usai hanya karena air pertama sudah menyentuh daratan.

    Di tengah situasi yang masih genting, pemerintah terus bergerak melakukan asesmen. Pesan yang digemakan pun sederhana namun krusial: tetap tenang, jauhi bangunan yang sudah retak, dan bagi warga pesisir, segeralah mencari tempat yang lebih tinggi jika merasakan getaran kuat kembali.

    Satu lagi musuh yang harus dilawan selain gempa: simpang siur informasi. Di era digital, hoaks bisa jauh lebih mematikan daripada reruntuhan bangunan karena ia menciptakan kepanikan massal yang tak perlu.

    Pendataan korban dan kerusakan memang masih terus berjalan, dan angka-angka itu bisa saja bertambah. Namun satu hal yang pasti, pagi itu di Manado, gempa tidak hanya meruntuhkan dinding beton ia juga mengguncang rasa aman yang selama ini kita anggap biasa. (***)

  • Saat Hilal Tak Terlihat, Perbedaan Kembali Tak Terelakkan

    Saat Hilal Tak Terlihat, Perbedaan Kembali Tak Terelakkan

    Kanalindependen.id – Malam itu, keputusan kembali diambil. Bukan tanpa perhitungan, bukan pula tanpa perdebatan.

    Di balik meja Sidang Isbat yang digelar Kementerian Agama RI, Kamis (19/3/2026), berbagai data dikumpulkan, laporan dibacakan, dan hasil pengamatan dari seluruh penjuru Indonesia disampaikan satu per satu. Namun ujungnya sama: hilal tak terlihat.

    Dari 117 titik pemantauan, tak satu pun yang berhasil melihat tanda awal bulan Syawal itu.

    “Berdasarkan hasil hisab dan laporan rukyat, hilal belum memenuhi kriteria. Karena itu, 1 Syawal 1447 Hijriah ditetapkan jatuh pada Sabtu (21/3/2026),” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Secara astronomis, posisi hilal memang masih berada di bawah ambang batas visibilitas yang ditetapkan pemerintah berdasarkan standar MABIMS. Tingginya belum cukup, elongasinya belum memenuhi syarat. Dengan kata lain, Syawal belum bisa dimulai setidaknya menurut metode ini.

    Namun di luar ruang sidang, keputusan itu bukan satu-satunya.

    Muhammadiyah telah lebih dulu menetapkan Idulfitri jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Metode yang digunakan berbeda: hisab dengan pendekatan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Tanpa menunggu terlihatnya hilal, perhitungan matematis sudah memberikan kepastian.

    Dan seperti yang sudah-sudah, Indonesia kembali berada di dua tanggal.

    Perbedaan ini bukan hal baru. Ia hadir hampir setiap tahun, menjadi semacam “ritual lain” menjelang Lebaran. Bagi sebagian orang, ini membingungkan. Bagi yang lain, ini sudah menjadi bagian dari dinamika.

    Di satu sisi, ada rukyat pengamatan langsung terhadap hilal. Di sisi lain, ada hisab perhitungan ilmiah yang tak bergantung pada cuaca atau visibilitas.

    Keduanya punya dasar. Keduanya punya pengikut.
    Pemerintah pun kembali menyampaikan imbauan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya: menjaga toleransi.

    Sebab pada akhirnya, Lebaran bukan hanya soal kapan dirayakan. Tapi bagaimana perbedaan itu disikapi.
    Karena ketika hilal tak terlihat, yang sering kali justru paling tampak adalah perbedaan itu sendiri. (***)

  • Pastikan Iuran Kepesertaan Aktif, BPJS Kesehatan Tegaskan Enam Janji Layanan Selama Mudik Lebaran

    Pastikan Iuran Kepesertaan Aktif, BPJS Kesehatan Tegaskan Enam Janji Layanan Selama Mudik Lebaran

    SAMPIT, kanalindependen.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan optimal selama masa mudik dan libur Lebaran 2026, termasuk bagi peserta yang bepergian ke luar daerah domisili.

    Direktur Utama BPJS Kesehatan, dr Prihati Pujowaskito Sp Jantung Militer, menegaskan tradisi mudik yang melibatkan jutaan orang menjadi dasar komitmen lembaganya menjaga akses layanan kesehatan tetap aman dan mudah dijangkau.

    ”Tradisi mudik sudah menjadi bagian dari budaya yang membuat jutaan masyarakat melakukan perjalanan lintas daerah untuk berkumpul bersama keluarga. Dalam situasi seperti ini, BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan peserta JKN tetap dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan, baik di dalam maupun di luar domisili tempat tinggalnya,” ujar Mayjen TNI (Purn) dr Prihati Pujowaskito dalam Konferensi Pers Kesiapan Masa Libur Lebaran 2026, Senin (9/3/2026).

    Dalam situasi seperti ini, BPJS Kesehatan memastikan bahwa peserta JKN dapat tetap mengakses layanam yang dibutuhkan baik di dalam maupun di luar domisili.

    Dia menekankan bahwa perlindungan kesehatan bagi peserta JKN berlaku lintas wilayah, sejalan dengan prinsip portabilitas program.

    ”Bagi kami di BPJS Kesehatan, perlindungan kesehatan tidak mengenal wilayah. Peserta JKN harus tetap dapat memperoleh layanan kesehatan kapan pun dan di mana pun mereka membutuhkannya, termasuk ketika sedang dalam perjalanan mudik,” kata Prihati.

    Untuk mendukung hal itu, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 23.532 fasilitas kesehatan tingkat pertama, lebih dari 3.189 rumah sakit, klinik swasta, dan 6.763 fasilitas penunjang seperti apotek, optik dan laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia dan diperkuat 126 kantor cabang dan 388 kantor kabupaten/kota dengan petugas piket selama libur Lebaran.

    ”Infrastruktur pelayanan ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pelayanan JKN tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Kami pastikan kantor-kantor tidak tutup dan akan diterapkan jadwal piket layanan yang beroperasi 08.00-13.30 terutama pada hari libur Lebaran per 18-24 Maret 2026,” ujarnya.

    Prihati menegaskan pesan menenangkan bagi peserta. “Sekali lagi kepada warga masyarakat peserta JKN, jangan cemas, jangan khawatir dengan pelayanan kesehatan pada saat masa mudik atau perjalanan pulang di Lebaran ini,” ujar Prihati.

    Selain menjaga operasional kantor cabang, BPJS Kesehatan akan mendirikan Posko Mudik di delapan titik padat pemudik pada 13–16 Maret 2026, mulai Pelabuhan Merak, sejumlah rest area tol utama di Jawa, Terminal Purabaya Sidoarjo, hingga Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.

    Di posko tersebut, pemudik dapat memanfaatkan konsultasi kesehatan, pemeriksaan tanda vital, penyediaan obat dasar, fasilitas relaksasi, hingga layanan ambulans dan tindakan kegawatdaruratan sederhana jika mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan di perjalanan.

    ”Layanan bisa diakses di seluruh Indonesia tanpa dibatasi domisili atau daerah asal KTP. Kami juga menyediakan Posko Mudik BPJS Kesehatan di tempat-tempat yang padat, serta membuka akses layanan kepesertaan dan layanan kesehatan,” ujarnya.

    Di sisi kepesertaan, BPJS Kesehatan mengandalkan kanal digital dan layanan jarak jauh agar peserta tidak harus datang ke kantor di tengah arus mudik.

    Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan tiga kanal utama 24 jam yang disiapkan, yakni aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp Pandawa di 08118165165, dan Care Center 165 untuk administrasi, informasi, serta pengaduan.

    ”Kami ingin menyampaikan bahwa akses pelayanan berada dalam genggaman peserta BPJS Kesehatan. Untuk cek status kepesertaan JKN tidak perlu ke kantor, karena bisa dilakukan melalui smartphone,”ujarnya.

    Akmal mengingatkan bahwa peserta agar memastikan status kepesertaan aktif sebelum mudik, termasuk melalui program keringanan pembayaran.

    ”Program REHAB membantu melunasi tunggakan iuran JKN dengan cara dicicil. Ini adalah fasilitas payment supaya peserta JKN tetap aktif. Status peserta JKN akan aktif begitu cicilan lunas,” ujarnya.

    Ia menambahkan, peserta juga dapat memanfaatkan skema auto-debit agar iuran terpotong otomatis dari rekening dan tidak terjadi tunggakan karena lupa membayar.

    ”Libur Lebaran kami hadir dengan memastikan peserta JKN merasa tenang terlayani dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga di manapun berada,” ujarnya.

    Dari sisi pelayanan medis, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menegaskan enam janji layanan JKN selama mudik, mulai kemudahan akses dengan KTP/NIK hingga kepastian tidak ada biaya tambahan di fasilitas yang bekerja sama.

    ”Di daerah tempat mudik, peserta bisa berobat dengan KTP atau NIK, tidak perlu berkas fotokopian, tidak ada biaya tambahan, lama perawatan sesuai indikasi medis, dan kami melayani peserta dari luar daerah,” kata Abdi.

    Untuk peserta penyakit kronis dan Program Rujuk Balik, BPJS Kesehatan membuka opsi pengambilan obat lebih awal, selama libur Lebaran, maksimal tujuh hari sebelum stok habis, termasuk di apotek jejaring di daerah tujuan mudik.

    “Peserta bisa datang ke FKTP untuk dapat resep obat, ambil obat ke apotek atau ke Program Rujuk Balik (PRB) ke daerah tujuan mudik,” ujarnya.

    Terkait risiko kecelakaan lalu lintas selama arus mudik, BPJS Kesehatan menegaskan tetap hadir dalam skema penjaminan sesuai regulasi dan koordinasi dengan kepolisian serta Jasa Raharja.

    Kecelakaan tunggal yang bukan kecelakaan kerja ditanggung BPJS Kesehatan dengan syarat peserta aktif dan ada laporan kepolisian, sementara untuk kecelakaan ganda biaya hingga 20 juta rupiah ditanggung Jasa Raharja dan selebihnya dijamin BPJS Kesehatan.

    “Pastikan status kepesertaan JKN selalu aktif, jaga kesehatan selama mudik, jangan lupa istirahat, manfaatkan kemudahan layanan digital BPJS Kesehatan dan jangan ragu hubungi kami apabila terdapat kendala,” ujarnya.

    Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Bambang Wibowo memberikan tanggapan dan masukan bahwa rumah sakit di berbagai daerah telah menyiapkan pelayanan bagi peserta JKN selama periode libur Lebaran.

    ”Pada prinsipnya, Rumah sakit beroperasi 24 jam/7 hari, tetapi memang perlu diantisipasi pada libur panjang Lebaran dari 18-25 Maret. Untuk itu, kami sudah membuat surat edaran pada 4 Maret lalu, agar anggota Persi mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dengan memastikan dokter jaga dan tenaga kesehatan yang lain ada di tempat ketika jadwalnya bertugas,” ujarnya.

    Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan adalah memastikan rantai pasokan logistik dan alat penunjang lain, kesiapan terhadap seluruh faskes rumah sakit seperti genset dan alat pemadam kebakaran serta mengantisipasi kemungkinan bencana.

    ”Memang tidak semua layanan dibuka 24 jam. Untuk pelayanan rawat jalan libur kecuali layanan rawat inap dan IGD serta layanan terjadwal seperti hemodialisis itu juga tetap berjalan,” ujarnya.

    Bambang juga menyambut baik adanya posko. Ia berharap adanya koordinasi dengan rumah sakit terdrkat yang akan dijadikan rujukan utama sehingga jika ada rujukan, rumah sakit sudah siap melayani.

    ”Kita lihat fatalitas di jalan tol tinggi, disini kualitas layanan yang kita berikan dengan memastikan kecepatan layanan rujukan. Insya allah, seluruh rumah sakit yang tergabung dalam Persi siap memberikan layanan terbaik dan mudahan tidak ada kendala di luar kapasitas kemampuan kami,” tutup Bambang.

    Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sampit, Iwan Kurnia, menyampaikan bahwa selama masa cuti bersama dan libur Lebaran 2026, BPJS Kesehatan tetap memastikan pelayanan kepada peserta JKN dapat diakses dengan baik.

    Peserta tetap dapat memperoleh layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, termasuk dalam kondisi kegawatdaruratan di seluruh fasilitas kesehatan.

    ”BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan non tatap muka seperti Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (Pandawa) dan Aplikasi Mobile JKN agar peserta tetap dapat mengakses layanan administrasi kepesertaan dengan mudah selama periode libur Lebaran,” pungkasnya. (hgn/ign)