cms.kanalindependen.id

Tag: agustiar sabran

  • Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pola komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran setidaknya empat kali memantik polemik publik dalam rentang waktu sekitar 18 bulan terakhir.

    Insiden teranyar pada awal Oktober 2026, justru saat provinsi ini tengah didera krisis ekologis yang parah. Merujuk data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, terdapat 5.848 insiden dengan hamparan lahan hangus menembus 17 ribu hektare.

    Kabut asap bahkan memaksa Bandara Haji Asan Sampit melumpuhkan penerbangan selama dua pekan akibat jarak pandang sore hari yang terjerembap hingga di bawah 100 meter.

    Peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” tentu sangat akrab di telinga masyarakat. Namun, saat bara api di lahan gambut belum seutuhnya padam, Agustiar Sabran justru mengganti ujung kalimat tersebut kala merespons pertanyaan wartawan seputar karhutla.

    ”Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ucapnya di depan sorotan kamera.

    Lelucon itu seketika memantik badai. Gelombang kritik melesat melampaui lini masa media sosial, menembus dinding Senayan, hingga memancing teguran tersirat dari Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi pengamat hukum dan politik Gumarang, polemik ini ibarat kaset kusut yang sekadar memutar ulang peringatannya.

    Pertengahan September lalu, saat dua video Agustiar mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan bantuan air bersih telanjur ditertawakan warganet, Gumarang sudah mendesak orang-orang di sekeliling gubernur untuk menjadikan insiden itu sebagai bahan evaluasi serius. Kali ini, tagihan serupa ia lontarkan dengan nada yang jauh lebih keras.

    ”Disarankan kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memperbaiki kualitas gaya komunikasi atau public speaking melalui orang-orang di sekelilingnya. Jangan yang di sekelilingnya hanya bisa menikmati fasilitas saja,” kata Gumarang, Kamis (15/10/2026).

    Gema Candaan hingga Senayan

    Latar kelakar tersebut terekam tatkala Agustiar menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Oktober 2026. Pertanyaan wartawan saat itu menyinggung penanganan karhutla.

    Agustiar membuka jawabannya dengan mengaitkan takdir dan ulah manusia.

    ”Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” katanya dalam wawancara itu.

    Dia lalu menyuarakan pentingnya kebersamaan dalam melawan karhutla, persis sebelum plesetan kalimat itu meluncur tanpa rem.

    Dalam pidato resminya selaku inspektur upacara Hari Jadi ke-67 Kobar di halaman Kantor Bupati Kobar, Selasa (6/10/2026), Agustiar tegas menyerukan semangat kebersamaan Huma Betang.

    Rilis Media Center Pemprov Kalteng merekam pesannya soal karhutla. ”Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

    Namun, pesan penting itu tenggelam, tersapu potongan candaan yang telanjur beredar luas. Sejumlah warganet bahkan mengolok-olok kelayakan Agustiar menjadi gubernur, alih-alih menanggapi isi pernyataannya.

    Agustiar berupaya menjernihkan opini publik saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026) siang. Kalimat tersebut, menurutnya, sekadar ajakan agar semua pihak meredam perdebatan soal siapa yang salah.

    ”Enggak ada lagi waktu kita begitu,” ujarnya.

    Ia menegaskan ucapan itu murni terlontar dalam nuansa santai dan mengaku tidak menyangka kalimatnya bakal berujung viral. ”Kami bercanda aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Maksudnya bercanda,” tegasnya.

    Namun, klarifikasi itu gagal membendung arus kritik. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan tersebut kehilangan empati ruang dan waktu.

    ”Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya, Selasa (13/10/2026), seperti dikutip detikcom.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan hal senada. ”Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” ujarnya.

    Rabu (14/10/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut angkat bicara. Ia menyoroti lima gubernur di Kalimantan, termasuk Agustiar, tatkala menyambangi kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

    Bima juga meminta kepala daerah lebih berfokus pada koordinasi lapangan serta menahan laju pernyataan yang memancing polemik. “Jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga,” kata Bima, seperti dilansir tirto.id.

    Jejak Pola Berulang

    Gumarang menilai respons publik di media sosial terhadap gaya komunikasi Agustiar sudah bergeser dari kritik menjadi ejekan.

    ”Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selama ini sering mendapat sorotan, kritikan, bahkan ejekan dan hujatan yang sangat memprihatinkan dalam setiap gaya komunikasinya di media pemberitaan,” katanya.

    ”Bukan lagi kritik, tapi menjadi bahan ejekan dan hujatan di media sosial yang bisa merusak citra Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, karena kritikan sudah mengarah ke hujatan, termasuk pembunuhan karakter,” lanjutnya.

    Candaan terbarunya memercikkan bara baru. ”Kalimat inilah yang menjadi viral dan sangat rentan digoreng-goreng untuk merusak citra Gubernur Agustiar Sabran, walaupun sebenarnya kalimat itu cuma candaan. Namun, kalimat itu menjadi pemantik kegaduhan di media sosial,” ujarnya.

    Gumarang mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi. Akhir Agustus hingga awal September 2026, video berdurasi sekitar satu menit soal OMC beredar luas.

    Perhatian warganet kadung tersita oleh gaya bicara sang gubernur, sehingga nyaris mengubur pengakuan penting yang ia sampaikan: tingkat keberhasilan OMC hanya 30 persen.

    Video kedua menyusul pada Minggu (13/9/2026), merekam momen saat Agustiar mencari istilah yang pas kala menjelaskan bantuan air bersih di halaman Istana Isen Mulang.

    Rentetan insiden inilah yang menjadi dasar peringatan Gumarang. Senin (14/9/2026), ia sudah meniup peluit panjang.

    Gumarang menilai kritik soal logat tidaklah substantif. Namun, ia juga meminta lingkar dalam gubernur menjadikan polemik tersebut sebagai evaluasi serius agar pola yang memancing ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik.

    Pola itu pun terulang, dengan polemik yang membesar hingga menyentuh Senayan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Pekerjaan Rumah Ring Satu

    Bidikan Gumarang bergeser dari soal logat menuju teknik penyampaian pesan, dengan alamat yang teramat jelas, yakni orang-orang terdekat gubernur.

    ”Kasihan gubernur tidak diberi masukan yang terbaik untuk beliau, karena secara konstitusi beliau gubernur yang sah, pilihan masyarakat Kalteng. Maka dari itu, orang-orang di sekelilingnya harus memberikan yang terbaik untuk beliau sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengingatkan, ruang kesempurnaan seorang pemimpin selalu memiliki batas. ”Ada hal yang harus dipelajari lebih jauh bersama timnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, kepala daerah setiap hari menapaki arena publik, khususnya tatkala berhadapan dengan lensa wartawan.

    ”Hal ini jangan dianggap sepele, karena rentan menjadi sasaran tembak lawan politik yang selalu mencari celah,” katanya.

    Karena itu, ia menuntut ring satu gubernur menanggalkan sikap pasif. ”Orang-orang di sekeliling gubernur harus memberikan atensi serius terhadap hal tersebut, jangan diam seribu bahasa. Padahal gubernur membutuhkan dukungan kinerja dari tim,” ujarnya.

    Dukungan itu berupa masukan taktis dalam menghadapi sorotan publik. ”Mulai dari intonasi suara, artikulasi, tempo, ritme, dan pembatasan isu percakapan, sehingga tidak bias,” kata Gumarang.

    Ia menilai masukan semacam itu ibarat air yang mudah diserap. “Hal ini saya kira tidak sulit bagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memahami dan menyerapnya, karena beliau juga orang yang punya pengalaman dan seorang sarjana,” katanya.

    Lanskap rekam jejak Agustiar membenarkan hal tersebut. Laman Kamu Bersih Aku Pilih milik Transparency International Indonesia mencatat ia memimpin Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mulai 2016 dan melangkah masuk ke DPR RI pada 2019.

    Latar pendidikannya pun bernapas pada ranah serupa; ucapan selamat BPS Kalimantan Tengah saat pelantikan, 20 Februari 2025, mematrikan gelarnya sebagai sarjana ilmu komunikasi (S.I.Kom).

    Urgensi meracik kata di tengah krisis ekologis diuraikan dalam kerangka panduan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

    Panduan tersebut menegakkan enam pilar utama, yakni menjadi yang pertama, tepat, kredibel, menunjukkan empati, mendorong tindakan, dan menunjukkan rasa hormat.

    Kerangka itu menitikberatkan bahwa warga yang tercekik krisis harus lebih dulu melihat bahwa pemimpinnya peduli.

    Sikap kurang hormat kepada publik yang dilanda bencana justru akan menggerus kepercayaan, seperti ditulis Jana Telfer dari CDC dalam panduan manajemen krisis terbitan PR News.

    Sebagai katup pelepas tekanan, Gumarang memberikan jalan keluar strategis. ”Untuk mengurangi tugas, hal tersebut bisa diperankan wakil gubernur dan humas, sehingga gubernur juga tidak sendirian, karena gubernur bekerja atas dasar tim dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan,” katanya.

    Saat ini kursi wakil gubernur diduduki oleh Edy Pratowo, figur matang yang memimpin Pulang Pisau hingga dua periode sebelum menjabat Wagub Kalteng pada 2021.

    ”Apalagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran banyak dikelilingi orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3. Saya yakin hal itu bisa lebih baik bila mereka merasa punya tanggung jawab dan menyayangi pimpinannya,” ujar Gumarang.

    Taruhan Periode Pertama

    Gumarang lantas menarik benang merah antara rentetan persoalan komunikasi ini dengan masa depan politik Agustiar.

    ”Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menjalankan visi, misi, dan program yang dicanangkannya jelas tidak cukup satu periode atau lima tahun, tetapi membutuhkan dukungan untuk dua periode atau sepuluh tahun,” katanya.

    ”Semua itu tidak terlepas dari kinerja pada periode pertama dalam menjalankan pemerintahan, yang dirasakan dan dinilai masyarakat,” lanjutnya.

    Faktanya, mandat periode pertama itu diraih melalui pertarungan yang ketat. Agustiar dan Edy Pratowo memenangi Pilgub Kalteng 2024 berbekal perolehan 37,27 persen suara.

    Unggul sekitar 1,2 poin persentase atas pesaing terdekatnya, Nadalsyah Koyem (almarhum) dan Supian Hadi, menurut rekapitulasi KPU Kalteng.

    Menyoal lawan politik yang disebut Gumarang, Agustiar sendiri juga menyinggungnya. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya pihak yang belum puas dengan hasil kontestasi politik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, saat memberikan klarifikasi pada 12 Oktober lalu.

    Gumarang juga mengingatkan, tembok kebisuan di lingkar dalam hanya akan memperparah keadaan.

    ”Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” katanya.

    Dia menilai gubernur memiliki kelapangan dada untuk berbenah. ”Sepanjang saran disampaikan dengan baik, saya kira Gubernur Agustiar Sabran akan menerimanya dengan senang hati untuk memperkaya kemampuan beliau, di samping beliau sudah banyak memiliki kelebihan sehingga menjadi gubernur yang konstitusional,” ujarnya.

    Napas keterbukaan itu memang berulang kali didengungkan Agustiar. Pada Agustus 2025, ia menyatakan senang dikritik, terutama kritik yang membangun. Awal September 2026, di hadapan pengurus PWI Kalteng, ia menyebut kritik yang membangun jadi obat untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik.

    Gumarang mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pengakuan yang dibarengi tagihan tanggung jawab.

    ”Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.

    ”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.

    Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”

    “Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.

    Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.

    Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.

    Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.

    Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.

    Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.

    Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.

    Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.

    Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.

    Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.

    ”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).

    Substansi yang Hilang di Balik Transkrip

    Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.

    Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.

    Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.

    Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.

    ”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    ”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.

    Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.

    Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.

    Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.

    Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

    Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.

    Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

    Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

    ”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.

    Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.

    Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.

    Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.

    Sains Bahasa Membaca Selip Lidah

    Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.

    Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.

    Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.

    Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.

    Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.

    Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).

    Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.

    Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.

    Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.

    Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.

    Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.

    Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.

    Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen

    Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.

    “Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.

    Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.

    Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.

    Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.

    Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.

    Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.

    Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.

    ”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.

    Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik

    Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.

    Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.

    Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.

    Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.

    Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.

    Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.

    Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.

    Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.

    Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.

    Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.

    Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.

    Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.

    Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.

    Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)

  • Gubernur Kalteng Turun Tangan Konflik Sebabi: Saat Kekuatan Adat dan Tekanan Politik Menjepit PT BAP

    Gubernur Kalteng Turun Tangan Konflik Sebabi: Saat Kekuatan Adat dan Tekanan Politik Menjepit PT BAP

    SAMPIT, kanalindependen.id – Palu pengadilan adat di Desa Sebabi semestinya jatuh tepat pada momentum penentuan batas akhir.

    Namun, alih-alih berujung pada eksekusi sanksi terhadap PT Binasawit Abadipratama (PT BAP), arena pertarungan justru ditarik paksa sejauh ratusan kilometer menuju jantung kekuasaan di Palangka Raya.

    Tepat di garis tenggat waktu habis bagi PT BAP untuk menghadiri sidang adat Basara Hai, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran turun tangan langsung mengambil alih kendali tekanan.

    Berdasarkan penuturan Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, Agustiar mengundang warga Sebabi dan Bangkal pada Kamis (20/8/2026). Pertemuan itu diklaim menghasilkan gempuran tekanan politik terhadap korporasi.

    Pemilihan tanggal pertemuan itu jatuh bertepatan dengan tenggat waktu Putusan Sela Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai tertanggal 13 Agustus 2026.

    Putusan itu mewajibkan PT BAP hadir pada sidang lanjutan sekaligus batas akhir mediasi.

    Anggota majelis, Damang Tenung, bahkan telah melempar ancaman eksplisit dalam sidang 14 Agustus.

    Apabila sampai tanggal 20 Agustus iktikad baik tidak terwujud, Tim Basara Hai memiliki otoritas dan kewenangan lain untuk mengeksekusi objek tersebut.

    Arahan Berlapis dari Palangka Raya

    Menurut penuturan Yustinus, gubernur menyampaikan sejumlah poin yang menukik langsung ke tiga persoalan, yakni penghentian proses hukum, pemenuhan kompensasi warga, dan dorongan ke peradilan adat.

    Menyikapi gempuran hukum yang tengah berjalan, sang gubernur disebut telah bergerak menghubungi pihak manajemen.

    ”Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa beliau telah meminta pihak perusahaan untuk mencabut gugatan terhadap Damang, termasuk kriminalisasi terhadap Petrus Limbas,” ujar Yustinus.

    Di luar urusan peradilan, tekanan turut diarahkan pada penyelesaian finansial yang selama ini menjadi akar letupan konflik.

    ”Selain itu, Gubernur juga mendorong adanya penyelesaian ganti rugi plasma. Itu sudah didorong beliau,” tuturnya.

    Istilah “ganti rugi plasma” yang dilontarkan Yustinus ini memiliki tautan hukum. Frasa tersebut bersinggungan erat dengan kewajiban perusahaan membangun kebun plasma sebesar 20 persen dari luasan izin, merujuk pada Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

    Meski menjanjikan komunikasi, gubernur tidak menggaransi bahwa konflik akan berhenti begitu saja. Agustiar disebut meminta agar proses adat tetap bersiaga sebagai jalur penyelesaian.

    ”Pak Gubernur meminta agar proses tetap dilanjutkan dan beliau tetap berkomunikasi dengan perusahaan. Nah, sampai waktunya apabila pihak perusahaan tidak ada niat baik, maka tetap ditempuh melalui putusan adat,” kata Yustinus.

    Terkait pelaksanaan sidang adat secara khusus, Yustinus mengutip penekanan gubernur kepada majelis adat.

    ”Intinya, Pak Gubernur tetap meminta kepada hakim Basara Hai untuk menegakkan supremasi hukum adat. Karena itu menjadi barometer jika persoalan ini harus diselesaikan dengan cara tersebut,” ujarnya.

    Pisau Bermata Dua di Tangan Sang Pemimpin

    Dimensi yang membuat pertemuan ini melampaui sekadar audiensi politik biasa terletak pada posisi ganda yang dipegang erat oleh Agustiar Sabran.

    Selain duduk sebagai Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025-2030, ia merupakan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah.

    Yustinus menegaskan penyatuan dua kapasitas ini secara eksplisit saat menceritakan ulang pertemuan tersebut.

    ”Pak Gubernur menyampaikan bahwa hukum adat harus dihormati, terutama di Kalimantan Tengah. Kalau menghormati hukum adat, berarti menghormati Gubernur, yang juga menjabat Ketua DAD,” katanya.

    Kedua jabatan itu diayunkan bersamaan bak pisau bermata dua. Mengutip penuturan Yustinus, sebagai kepala daerah, Gubernur menekan manajemen PT BAP untuk mencabut gugatan sekaligus menghormati hukum adat.

    Menguji Janji Plasma dan Ketegasan

    Pernyataan keras Agustiar Sabran yang menyinggung urusan plasma dalam pusaran konflik korporasi bukanlah barang baru. Tuntutan warga Sebabi menggemakan kembali janji spesifik yang pernah dilontarkan sang gubernur.

    Pada Oktober 2025 lalu, dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD sektor perkebunan dan kehutanan, Agustiar dengan lantang menegaskan kewajiban korporasi menyediakan kebun plasma 20 persen.

    ”Yang tidak menjalankan plasma, ya angkat kaki dari Kalimantan Tengah,” tegasnya kala itu.

    Kanal Independen sebelumnya beberapa kali melayangkan permohonan konfirmasi kepada manajemen PT Binasawit Abadipratama.

    Akan tetapi, hingga laporan ini diturunkan, belum ada respons sampai berita ini ditulis. (ign)

  • Gubernur Perintahkan Posko Antinarkoba Segera Dibangun di Puntun

    Gubernur Perintahkan Posko Antinarkoba Segera Dibangun di Puntun

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memerintahkan percepatan pembangunan posko terpadu antinarkoba di kawasan Puntun, Kota Palangka Raya, menyusul laporan Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN) terkait maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut.

    Perintah itu disampaikan setelah Gubernur menerima informasi dari Ketua GDAN, Ririen Binti, yang menyebut kawasan Puntun telah menjadi lokasi transaksi narkoba yang berlangsung selama 24 jam.

    Hal itu disampaikan Ririen dalam pertemuan antara Gubernur Kalteng dengan insan pers di Istana Isen Mulang, Jumat (17/4/2026).

    Menindaklanjuti laporan itu, Agustiar langsung menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Joni Gultom, untuk segera membangun posko terpadu sebagai langkah awal penanganan di lapangan.

    ”Narkoba adalah ancaman mematikan. Kita tidak bisa main-main. Mata rantai narkoba harus diputus,” tegas Agustiar.

    Posko terpadu ini direncanakan menjadi titik koordinasi penanganan terpadu, sekaligus upaya mempersempit ruang gerak peredaran narkoba di kawasan yang disebut rawan tersebut.

    Selain itu, Gubernur juga menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum serta menyiapkan skema penghargaan bagi pihak yang berhasil mengungkap jaringan narkoba skala besar.

    Ketua GDAN, Ririen Binti, menyambut cepat langkah pemerintah tersebut. Ia menyebut jajaran Dinas Pekerjaan Umum Kalteng telah mulai berkoordinasi dengan pihaknya terkait pembangunan posko.

    ”Personel PU sudah menghubungi GDAN untuk koordinasi. Kami mengapresiasi respons cepat gubernur,” ujar Ririen, Minggu (19/4).

    Menurutnya, posko terpadu nantinya diharapkan beroperasi selama 24 jam dengan melibatkan aparat gabungan, termasuk kepolisian, BNN, serta partisipasi masyarakat dan tokoh adat setempat.

    Ririen menilai kehadiran posko tersebut menjadi simbol kehadiran negara dalam upaya pemberantasan narkoba, khususnya di wilayah yang selama ini disebut sebagai titik rawan.

    ”Dengan berdirinya posko ini, menunjukkan negara hadir untuk memerangi narkoba,” ujarnya.

    Pendirian posko terpadu di Puntun kini menjadi langkah awal yang didorong GDAN dan direspons pemerintah provinsi, di tengah kekhawatiran atas peredaran narkoba yang diklaim semakin terbuka di kawasan tersebut. (ign)

  • Jelang Lebaran, Gubernur Kalteng Salurkan Banpres hingga Gratiskan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Kotim

    Jelang Lebaran, Gubernur Kalteng Salurkan Banpres hingga Gratiskan 2.000 Paket Sembako untuk Warga Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan berbagai program bantuan untuk masyarakat berjalan optimal.

    Mulai dari bantuan pangan Presiden (Banpres), pasar murah bersubsidi hingga bantuan uang tunai melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) disalurkan untuk warga.

    Bantuan yang diberikan tersebut digelontorkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dan menyambut perayaan Idulfitri 1447 H.

    Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S Ampung, melaporkan bahwa penyaluran bantuan pangan Presiden untuk periode Februari dan Maret 2026 menyasar sebanyak 205.140 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Kalimantan Tengah.

    Khusus di Kabupaten Kotawaringin Timur, bantuan yang disalurkan mencapai 37.754 paket, dengan masing-masing paket berisi 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng.

    Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang dipusatkan di Museum Kayu Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (16/3/2026).

    Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 2.000 paket pasar murah yang terdiri dari beras 5 kilogram, minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 1 kilogram.

    ”Setiap paket bernilai Rp147.000, kemudian disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp137.000, sehingga masyarakat hanya menebus cukup Rp10 ribu per paket,” ujar Leonard.

    Tak hanya pasar murah, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga melibatkan berbagai pihak, di antaranya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perum BULOG, ID Food, BUMD pangan, hingga petani, peternak, gapoktan dan pelaku usaha pangan.

    Berbagai komoditas disiapkan dalam kegiatan tersebut, antara lain beras premium 15 ton, bawang merah 500 kilogram, bawang putih 500 kilogram, gula pasir 1.200 kilogram, minyak goreng 1.200 liter, telur ayam ras 600 tray, serta aneka sayuran dan ikan segar.

    ”Dipastikan semua komoditas pangan yang dijual di Gerakan Pangan Murah disubsidi oleh Pemprov Kalteng, sehingga masyarakat Kotim bisa berbelanja dengan harga yang sangat terjangkau,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Uang Tunai program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) melalui Bank Kalteng kepada 28.492 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kotim. Masing-masing KPM menerima uang tunai sebesar Rp250 ribu.

    ”Seluruh rangkaian program ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, meringankan beban ekonomi masyarakat, memperkuat daya beli, serta menekan laju inflasi daerah menjelang Idulfitri dan Hari Raya Nyepi,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan tekanan darah, status gizi, skrining kesehatan jiwa, perilaku merokok hingga layanan kesehatan lansia.

    Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang turun langsung ke daerah Kotim.

    ”Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotim dan masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran yang hadir. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah,” ucap Halikinnor.

    Dia menilai, pasar murah dengan subsidi sangat membantu masyarakat, terutama menjelang Lebaran.

    ”Subsidi yang diberikan sangat besar, sehingga masyarakat hanya menebus Rp10.000 sudah mendapatkan bahan pangan lengkap. Ini sangat membantu dan juga berdampak pada pengendalian inflasi di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini merupakan salah satu yang terbesar di wilayah tersebut. Hal itu mengingat Kotim merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di Kalteng.

    ”Kami menyampaikan bantuan dari Bapak Presiden kepada lebih dari 200 ribu kepala keluarga. Ini jumlah yang sangat besar dan belum pernah ada sebelumnya di Kalimantan Tengah,” tegasnya.

    Dia juga menegaskan, program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan bagian dari arahan Presiden agar masyarakat tetap dalam kondisi sehat.

    Di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami pemotongan hampir Rp5 triliun dari pemerintah pusat, Gubernur memastikan program kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.

    ”Program untuk masyarakat tetap kita jalankan, termasuk bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera, bantuan pendidikan dan lainnya, tentu diberikan kepada yang berhak sesuai regulasi,” katanya.

    Khusus untuk pasar murah, Gubernur bahkan memberikan kebijakan tambahan dengan menggratiskan paket sembako bagi masyarakat pada hari pelaksanaan.

    ”Untuk hari ini, 2.000 paket sembako yang sudah disubsidi itu kita gratiskan,” ungkapnya.

    Dia juga mengingatkan agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran. Masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan penerima yang tidak layak.

    ”Kalau ada penerima yang tergolong mampu, memiliki mobil atau aset banyak, silakan laporkan. Akan kita verifikasi dan bantuan akan dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya. (hgn)

  • Forum Administratif atau Arena Politik? Batas yang Kian Tipis dalam Rakor KHBS

    Forum Administratif atau Arena Politik? Batas yang Kian Tipis dalam Rakor KHBS

    SAMPIT, kanalindependen.id – Narasi politik yang hadir dalam forum resmi pemerintahan dinilai masih dalam batas kewajaran. Akan tetapi, ketika penyebutan partai politik dan perolehan suara pilkada berulang hadir dalam ruang kebijakan publik, batas antara komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan mulai menipis.

    Pengamat politik dan kebijakan publik di Kotim, Riduwan Kesuma, menilai pola komunikasi tersebut perlu menjadi perhatian.

    ”Pola komunikasi politiknya masih harus banyak belajar supaya Kalteng bisa maju,” katanya saat merespons gaya komunikasi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam rakot terkait Karyu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dihadiri bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah, Rabu (25/2/2026).

    Sebelumnya, rapat koordinasi penyaluran Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwarnai penyampaian narasi yang menyentil unsur politik. Termasuk penyebutan nama partai, perolehan suara pilkada, dan pelabelan pengkritik, di luar pembahasan teknis distribusi bantuan sosial.

    Riduwan menyebut apa yang terjadi dalam forum tersebut masih berada dalam koridor kewajaran politik. Namun, kewajaran itu menurutnya tetap disertai tanggung jawab untuk menjaga fokus pada substansi kebijakan dan realisasi janji kepada publik.

    Dia mengingatkan bahwa pilihan bahasa dan narasi dalam forum resmi tidak hanya menyampaikan pesan kebijakan, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap cara pemerintah menjalankan programnya.

    “Kritik dari masyarakat adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam kepemimpinan publik,” ujarnya.

    Menurut Riduwan, pembahasan menjadi berbeda ketika perolehan suara pilkada kembali disebut dalam forum kebijakan publik.

    Dalam situasi semacam itu, publik dapat dengan mudah mengaitkan narasi politik dengan distribusi program pemerintah, meski penyebutan tersebut dimaksudkan untuk menegaskan tidak adanya perbedaan dalam penyaluran bantuan.

    ”Ketika perolehan suara disebut dalam forum kebijakan, publik tentu akan membandingkannya dengan distribusi program yang dijalankan. Itu hal yang wajar dalam ruang demokrasi,” ujarnya.

    Laman: 1 2