Tag: Banjir di Kotim

  • Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di saat sebagian wilayah Kotawaringin Timur (Kotim) masih berjibaku dengan genangan air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) justru melempar peringatan untuk bersiap menghadapi “dahaga” panjang. Masyarakat diimbau segera memaksimalkan penampungan air hujan selagi awan Cumulonimbus masih merajai langit hingga akhir April ini.

    ​Kepala Pelaksana BPBD KotimnMultazam, menegaskan bahwa intensitas hujan sedang hingga lebat saat ini adalah momentum krusial. Alih-alih membiarkan air mengalir sia-sia ke muara, warga diminta menabung air untuk kebutuhan bersih saat musim kemarau tiba nanti.

    ​“Dari sisi alam, saat ini air sedang disediakan. Tinggal bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dengan menampung air hujan sebanyak-banyaknya,” ujar Multazam, Selasa (28/4/2026).

    ​Meski curah hujan tinggi dianggap peluang, BPBD tetap memantau titik-titik rawan. Kawasan Sei Ubar sempat terdampak tingginya debit Sungai Cempaga yang menghambat aliran air di daratan rendah. Meski status banjir masih dikategorikan “ringan”, kewaspadaan terhadap fluktuasi air laut dan sungai tetap menjadi harga mati.

    ​Ancaman tidak hanya datang dari air, tapi juga dari penghuninya. BPBD kembali mengeluarkan alarm keras bagi warga pesisir Sungai Mentaya: Pindahkan ternak ke daratan. Aktivitas ternak di tepi sungai adalah “undangan terbuka” bagi predator seperti buaya yang kian sering menampakkan diri saat air pasang siang hari.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami menilai imbauan “panen air” ini adalah langkah cerdas namun menuntut kesiapan infrastruktur rumah tangga yang memadai. Pertanyaannya: sejauh mana masyarakat kecil mampu menyediakan penampungan air bersih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif?

    ​Selain itu, narasi banjir “ringan” jangan sampai membuat kita lengah. Di wilayah selatan, genangan di halaman rumah adalah sinyal awal bahwa tata kelola drainase dan MCK kita masih sangat rapuh. Penataan fasilitas publik di kawasan rawan bukan lagi sekadar wacana mitigasi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dieksekusi sebelum kemarau dan predator benar-benar mengunci ruang gerak warga.

    ​Alam sedang memberi kita air hari ini, namun ia juga mengirimkan predator sebagai pengingat akan batas aman.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menetapkan status siaga bencana karhutla dan kekeringan selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi bencana saat musim kemarau.

    Multazam menjelaskan, status siaga tersebut bukan berarti kondisi darurat telah terjadi, melainkan bentuk kesiapsiagaan agar seluruh pihak dapat mempersiapkan langkah mitigasi secara lebih matang.

    “Walaupun saat ini masih masa transisi, kita tetapkan status siaga lebih awal selama 185 hari, agar semua pihak punya waktu untuk bersiap,” katanya.

    Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memprediksi musim kemarau di Kotim akan mulai terjadi pada awal Juni 2026 dan berlangsung selama sekitar 120 hari hingga September, dengan puncak pada Agustus.

    Wilayah selatan seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut diperkirakan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau, yakni sekitar 21 Juni. Namun, kawasan ini juga dinilai paling rentan terhadap dampak kekeringan, termasuk ancaman krisis air bersih akibat intrusi air laut.

    BMKG juga mengingatkan adanya potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat yang dapat memperpanjang durasi kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.


    Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran Sungai Mentaya.(***)

  • Banjir Jadi Rutinitas, Kantor Kecamatan Pulau Hanaut Ikut Terendam, Pelayanan Publik Terganggu

    Banjir Jadi Rutinitas, Kantor Kecamatan Pulau Hanaut Ikut Terendam, Pelayanan Publik Terganggu

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Banjir kembali menjadi “tamu rutin” di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Hujan deras yang mengguyur sejak malam, berpadu dengan pasang air sungai pada pagi hari, memicu genangan yang merendam hampir seluruh desa bahkan hingga ke fasilitas pemerintahan.

    Kantor Kecamatan Pulau Hanaut tak luput dari dampak. Air setinggi sekitar 30 sentimeter atau setinggi lutut orang dewasa menggenangi halaman hingga akses masuk kantor. Kondisi ini bukan sekadar gangguan visual, tapi langsung menghambat pelayanan publik.

    “Karena malam tadi hujan, air belum sempat turun, pagi tadi sungai pasang sehingga terjadi banjir. Saat ini air masih terus naik,” ujar Camat Pulau Hanaut, Fahrujiansyah, Jumat, (24/4/2026).

    Meski bangunan utama kantor kecamatan berada di posisi lebih tinggi, bagian aula yang lebih rendah kerap menjadi langganan genangan.

    “Kalau di kantor memang lebih tinggi, tapi aula lebih rendah, jadi sering terendam. Ini sudah biasa terjadi,” katanya.

    Namun “kebiasaan” itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Warga yang ingin mengurus administrasi tetap harus berjibaku dengan genangan air.

    “Pasti mengganggu, karena masyarakat harus melewati banjir untuk masuk ke kantor,” tambahnya.

    Fenomena ini mencerminkan kondisi yang lebih luas. Dari total 14 desa di Kecamatan Pulau Hanaut, sebanyak 11 hingga 12 desa hampir selalu terdampak banjir saat curah hujan tinggi dan sungai pasang. Hanya Desa Rawasari dan Makarti Jaya yang relatif aman karena letaknya jauh dari aliran sungai.

    Di beberapa wilayah seperti Desa Santiruk dan Hantipan, banjir bahkan kerap masuk ke dalam rumah warga. Sementara di Desa Babirah, genangan di ruas Jalan Bapinang–Pagatan mencapai rata-rata 50 sentimeter, bahkan hingga 1 meter di titik terendah.

    Meski umumnya air akan surut dalam waktu 4 hingga 6 jam, kondisi ini tetap menyisakan persoalan klasik: infrastruktur yang tak kunjung memadai.

    Fahrujiansyah mengaku pihaknya telah berulang kali mengusulkan perbaikan melalui musrenbang, terutama untuk pembenahan aula dan bangunan lama yang sebagian masih berbahan kayu dan mengalami kebocoran.

    “Kami tidak muluk-muluk, hanya berharap ada perbaikan aula dan bangunan lama yang kondisinya sudah banyak rusak,” ujarnya.

    Selain soal infrastruktur, ancaman lain juga mengintai saat banjir datang. Kemunculan buaya di bantaran sungai menjadi risiko yang terus diingatkan kepada masyarakat.

    “Kami imbau masyarakat tetap berhati-hati, terutama yang beraktivitas di pinggir sungai. Untuk wilayah pesisir juga kami larang memelihara ternak di bantaran sungai karena bisa mengundang buaya,” tandasnya.

    Di Pulau Hanaut, banjir bukan lagi sekadar bencana musiman ia telah menjadi pola berulang yang menuntut solusi lebih dari sekadar penanganan sementara. (***)