cms.kanalindependen.id

Tag: bea cukai sampit

Rokok Ilegal Menang di Harga, Penerimaan Tergerus, Industri Legal Hingga Dana BPJS Terkena Dampaknya

SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran rokok ilegal tidak berhenti pada persoalan produk tanpa pita cukai yang dijual lebih murah.

Dampaknya merembet ke penerimaan negara, persaingan industri, keberlangsungan tenaga kerja hingga pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat.

Bea Cukai Sampit melihat salah satu faktor yang ikut mendorong peredaran rokok ilegal disebabkan karena fenomena down trading, yakni perpindahan konsumsi masyarakat dari rokok legal ke produk yang memiliki harga lebih murah.

Harga menjadi daya tarik utama ketika konsumen berhadapan dengan perbedaan yang cukup besar antara rokok legal dan ilegal.

Rokok ilegal dapat dijual lebih rendah karena tidak menanggung kewajiban yang melekat pada produk legal, mulai dari cukai, PPN hingga pajak rokok.

Di sisi lain, produk legal, beban cukai dan pajak bahkan dapat mencapai hampir 70 persen dari harga atau nilai rokok. Hal ini menciptakan kesenjangan harga yang kemudian berpengaruh terhadap persaingan di pasar.

Persoalannya, ketika konsumen beralih ke rokok ilegal, dampaknya tidak berhenti pada transaksi di tingkat konsumen.

Penerimaan negara ikut tergerus, industri yang menjalankan kewajiban secara legal menghadapi persaingan yang tidak seimbang, tenaga kerja berpotensi terdampak, sementara sebagian penerimaan pajak rokok yang telah ditentukan peruntukannya juga berkaitan dengan pembiayaan kesehatan masyarakat.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, menjelaskan bahwa harga menjadi salah satu faktor yang mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal.

”Produk legal dibebani berbagai kewajiban fiskal, mulai dari cukai, PPN hingga pajak rokok. Akumulasi beban tersebut bahkan dapat mencapai hampir 70 persen dari harga atau nilai rokok,” ujar Agus dalam konferensi pers yang digelar di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

Sebaliknya, rokok ilegal dapat ditawarkan dengan harga lebih rendah karena tidak memenuhi kewajiban yang sama.

Perbedaan struktur biaya ini, akhirnya menciptakan persaingan yang tidak seimbang. Produk legal harus memasukkan komponen cukai dan pajak dalam harga jual, sedangkan produk ilegal dapat menghindari beban tersebut dan menggunakan harga murah untuk menarik konsumen.

”Fenomena down trading inilah yang menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya.

Perpindahan konsumsi terjadi ketika konsumen yang sebelumnya membeli produk legal memilih rokok dengan harga lebih murah.

Dalam kondisi tertentu, selisih harga dapat menjadi pertimbangan utama, terutama ketika konsumen memiliki pilihan produk dengan karakteristik konsumsi yang dianggap serupa tetapi memiliki harga jauh berbeda.

Masalahnya, harga murah pada rokok ilegal diperoleh dengan menghindari kewajiban yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Sementara produsen dan pelaku usaha legal tetap harus memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk membayar cukai dan pajak yang menjadi bagian dari harga produknya.

Hal ini membuat industri legal menghadapi tekanan dari produk yang beroperasi di luar ketentuan.

”Jika peredaran rokok ilegal semakin luas dan konsumen semakin banyak berpindah, ruang pasar bagi produk legal dapat menyempit. Dalam jangka panjang, bisa berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha yang selama ini menjalankan kewajiban secara resmi,” ujarnya.

Selain itu, Agus mengatakan dampaknya tidak berhenti pada perusahaan atau produsen.

Industri rokok memiliki rantai kegiatan yang melibatkan tenaga kerja. Ketika kegiatan usaha legal mengalami tekanan akibat persaingan dengan produk ilegal, keberlangsungan lapangan pekerjaan yang terkait dengan industri tersebut juga berpotensi terkena dampaknya.

”Pemberantasan rokok ilegal memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas daripada sekadar menemukan dan menyita produk tanpa pita cukai,” ujarnya

Rp1,16 Miliar Potensi Penerimaan Negara yang Hilang

Dampak fiskal dari peredaran BKC ilegal juga terlihat dari hasil penindakan Bea Cukai Sampit.

Sepanjang periode Januari 2025 hingga Juli 2026, Bea Cukai Sampit melakukan penindakan terhadap berbagai BKC ilegal yang kemudian menjadi bagian dari barang yang dimusnahkan pada 15 September 2026.

Barang tersebut terdiri atas 799.440 batang rokok ilegal dan 4.200 liter MMEA ilegal. Nilai perkiraan seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636.

Sementara estimasi potensi kerugian negara dari komponen cukai, PPN hasil tembakau dan pajak rokok mencapai Rp1.160.139.877.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kewajiban fiskal yang seharusnya melekat pada barang apabila diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan.

Selain kehilangan potensi penerimaan dari barang yang tidak memenuhi kewajiban cukai dan pajak, Bea Cukai Sampit juga melakukan penegakan melalui instrumen denda administrasi.

”Sepanjang 2025 hingga 2026, denda administrasi hasil penindakan BKC yang telah disetorkan ke kas negara mencapai Rp1.963.028.000,” ungkapnya.

Dalam penindakan hukumnya, Bea Cukai menerapkan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan pelanggaran.

Pendekatan tersebut menempatkan instrumen fiskal sebagai salah satu bagian penting dalam penegakan ketentuan. Denda administrasi rata-rata mencapai sekitar tiga kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Dengan mekanisme tersebut, penegakan tidak hanya diarahkan untuk menghentikan peredaran barang ilegal, tetapi juga memulihkan hak negara atas kewajiban fiskal yang tidak dipenuhi.

Penerimaan Bea Cukai Capai Rp119,8 Miliar

Besarnya peran penerimaan yang dihimpun melalui kegiatan kepabeanan dan cukai dapat dilihat dari realisasi penerimaan Bea Cukai Sampit hingga Agustus 2026.

Penerimaan kepabeanan dan cukai, yang meliputi bea masuk, bea keluar dan cukai, tercatat mencapai Rp33,69 miliar.

Selain itu, pajak yang dipungut melalui kegiatan kepabeanan, terdiri atas PPN dan PPh impor, mencapai Rp30,37 miliar.

Sementara dana sawit yang dihimpun sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai Rp55,74 miliar.

Jika ketiga komponen tersebut dijumlahkan, penerimaan yang dihimpun mencapai sekitar Rp119,8 miliar.

Penerimaan tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam laporan penerimaan negara. Sebagian mekanisme penerimaan tersebut berkaitan dengan pembiayaan daerah melalui berbagai skema transfer dan dana bagi hasil.

Di antaranya melalui dana bagi hasil pajak rokok, dana bagi hasil sawit, serta kontribusi cukai terhadap transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Artinya, kepatuhan terhadap kewajiban fiskal dalam rantai perdagangan memiliki konsekuensi terhadap kemampuan negara menghimpun penerimaan yang kemudian dapat kembali mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan publik.

”Semakin besar peredaran produk ilegal, semakin besar pula potensi penerimaan yang tidak masuk melalui jalur resmi,” jelasnya.

Pajak Rokok Bukan Sekadar Penerimaan

Salah satu konsekuensi yang lebih spesifik berkaitan dengan pajak rokok.

Bea Cukai Sampit menjelaskan bahwa 50 persen pajak rokok telah ditentukan peruntukannya. Dari alokasi pajak rokok yang diterima pemerintah daerah tersebut, 37,5 persen wajib digunakan untuk mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor rokok memiliki fungsi yang telah diarahkan untuk kepentingan tertentu, termasuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan.

Karena itu, ketika konsumsi bergeser dari rokok legal menuju rokok ilegal, persoalannya tidak hanya berupa berkurangnya penerimaan negara secara umum.

Ada pula penerimaan yang memiliki peruntukan tertentu dan seharusnya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

”Apabila pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan penggunaan alokasi tersebut, ada konsekuensi yang harus dihadapi berupa potensi pemotongan alokasi oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Fungsi Bea Cukai Bukan Hanya Mengumpulkan Penerimaan

Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap rokok ilegal tidak semata-mata berkaitan dengan tugas Bea Cukai sebagai pengumpul penerimaan negara.

Bea Cukai juga menjalankan fungsi community protector, yaitu melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap barang-barang tertentu yang peredarannya diatur negara.

Rokok yang beredar melalui jalur ilegal tidak berada dalam mekanisme pengawasan yang sama dengan produk legal.

Karena itu, pengawasan dan penindakan memiliki tujuan yang lebih luas, yakni memastikan barang yang beredar di masyarakat memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga kepentingan negara.

”Aspek kesehatan juga menjadi bagian dari persoalan yang perlu jadi perhatian bersama. Konsumsi rokok memiliki konsekuensi terhadap kesehatan masyarakat,di sisi lain sebagian penerimaan pajak rokok diarahkan untuk mendukung pembiayaan kesehatan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat peredaran rokok ilegal memiliki persoalan berlapis: produk dijual lebih murah karena kewajiban fiskal dihindari, industri legal menghadapi persaingan yang tidak seimbang, penerimaan negara berpotensi berkurang, dan sumber penerimaan yang memiliki peruntukan bagi kepentingan masyarakat juga ikut terdampak.

Karena itu, Bea Cukai Sampit lebih mengedepankan upaya sosialisasi, edukasi dan pembinaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengawasan.

Langkah tersebut diarahkan agar pelaku usaha memahami konsekuensi menjalankan kegiatan di luar ketentuan sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak memilih produk ilegal hanya karena pertimbangan harga.

”Persoalan rokok ilegal tidak bisa dilihat semata sebagai pertarungan antara barang murah dan barang mahal. Tetapi, ada struktur kewajiban negara yang membedakan keduanya,” ujarnya.

Agus menjelaskan, bahwa produk legal menanggung cukai dan pajak, sedangkan produk ilegal berusaha mendapatkan keunggulan harga dengan menghindari kewajiban tersebut.

Ketika keunggulan harga itu berhasil menarik konsumen, dampaknya merembet ke pasar, industri, tenaga kerja dan penerimaan negara.

”Persoalan rokok tidak semata menyangkut penerimaan negara, melainkan juga kesehatan masyarakat, keberlangsungan industri, dan tenaga kerja,” tegas Agus.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan rokok ilegal bukan sekadar upaya mengejar barang tanpa pita cukai.

Tujuan yang lebih luas adalah menjaga agar persaingan usaha berlangsung secara adil, kewajiban fiskal tetap dipenuhi, industri legal tidak kehilangan ruang karena praktik ilegal, dan penerimaan negara yang memiliki manfaat bagi masyarakat tidak terus tergerus.

”Operasi penindakan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan distribusi, edukasi masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pencegahan dari sisi permintaan,” tandasnya. (hgn/ign)

September 15, 2026
4.200 Liter Miras Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai Sampit Catat Lonjakan Fantastis Hingga 2.296 Persen

SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit menunjukkan lonjakan yang sangat tajam. Jumlah MMEA ilegal yang dimusnahkan pada 2026 meningkat hingga 2.296 persen dibandingkan kegiatan pemusnahan pada 2025 yang berjumlah 175 liter.

Dalam pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Bea Cukai Sampit memusnahkan 4.200 liter MMEA ilegal dengan cara memecahkan botol menggunakan palu bersamaan dengan 799.440 batang rokok ilegal yang juga dimusnahkan menggunakan alat gergaji senso.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengatakan lonjakan tersebut menjadi salah satu perubahan paling mencolok dalam hasil penindakan BKC ilegal.

”Di tahun 2026, jumlah Hasil Tembakau yang dimusnahkan meningkat 10,96 persen dan jumlah MMEA yang dimusnahkan meningkat 2.296 persen,” kata Agus dalam keterangan Konferensi Pers di halaman Kantor Bea Cukai Sampit Sampit, Selasa (15/9/2026).

Potensi kerugian negara dari barang hasil penindakan yang dimusnahkan juga mengalami peningkatan sebesar 63,48 persen dibandingkan kegiatan pemusnahan pada tahun sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap MMEA ilegal menjadi semakin penting, terutama karena barang yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan produk dari pabrik, tetapi juga produksi skala rumahan.

Bea Cukai Sampit menemukan bahwa minuman ilegal yang beredar di wilayah kerjanya berasal dari berbagai sumber.

Selain produksi pabrik, terdapat pula MMEA yang dibuat oleh industri rumahan. Jumlah produksi rumahan tersebut disebut terus meningkat.

Di wilayah Kalimantan Tengah, terdapat pula minuman tradisional yang dikenal dengan nama baram, arak putih dan arak madu.

Keberadaan produk-produk tersebut menjadi bagian dari tantangan pengawasan karena peredarannya dapat berlangsung melalui berbagai saluran.

Masalahnya bukan hanya apakah sebuah minuman memiliki konsumen, tetapi juga apakah produk tersebut diproduksi dan diedarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

MMEA yang tidak memenuhi ketentuan cukai maupun perizinan kemudian menjadi objek penindakan.

Tempat Hiburan Malam Jadi Salah Satu Titik Peredaran

Salah satu lokasi yang banyak menjadi perhatian dalam penindakan MMEA ilegal adalah tempat hiburan malam.

Bea Cukai Sampit menemukan adanya peredaran minuman mengandung etil alkohol yang dijual tanpa izin.

”Pengawasan terhadap tempat hiburan menjadi bagian dari upaya menekan distribusi MMEA ilegal,” ujar Agus.

Selain tempat hiburan malam, distribusi juga ditemukan melalui toko dan pengiriman langsung dari satu titik ke titik lainnya.

Namun, karakter MMEA berbeda dengan rokok. Peredarannya tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Bea Cukai Sampit menyebut peredaran minuman keras ilegal dapat menimbulkan persoalan ketertiban dan keamanan, terutama ketika produk tersebut beredar tanpa mekanisme pengawasan sebagaimana barang yang diproduksi dan dipasarkan secara legal.

4.200 Liter Berasal dari Rangkaian Penindakan

Sebanyak 4.200 liter MMEA yang dimusnahkan merupakan bagian dari hasil penindakan Bea Cukai Sampit selama periode Januari 2025 hingga Juli 2026.

Dalam periode tersebut, Bea Cukai Sampit menerbitkan 101 Surat Bukti Penindakan terhadap BKC ilegal.

Selain MMEA, penindakan tersebut juga menghasilkan 799.440 batang rokok ilegal. Total perkiraan nilai seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636.

Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan dari barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.160.139.877, yang terdiri atas nilai cukai, PPN hasil tembakau dan pajak rokok.

Namun, khusus dalam konteks MMEA, peningkatan 2.296 persen menjadi indikator yang perlu mendapat perhatian tersendiri.

Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa persoalan minuman ilegal tidak dapat dianggap sebagai persoalan kecil yang hanya muncul sesekali.

Penindakan Makin Intensif

Peningkatan jumlah barang yang dimusnahkan berlangsung bersamaan dengan meningkatnya frekuensi operasi.

Pada 2025, Bea Cukai Sampit rata-rata melakukan penindakan setiap seminggu sekali.

Pada 2026, frekuensinya ditingkatkan menjadi dua kali seminggu atau naik sekitar 100 persen.

”Semakin seringnya operasi menunjukkan intensitas pengawasan yang lebih tinggi terhadap peredaran BKC ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit,” ujarnya.

Barang Dimusnahkan dengan Metode Penghancuran

Setelah melalui proses penindakan, barang-barang tersebut ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara.

Bea Cukai Sampit kemudian mengajukan usulan peruntukan barang kepada KPKNL Pangkalan Bun. Setelah mendapatkan keputusan dan persetujuan pemusnahan, barang ilegal tersebut kemudian dimusnahkan.

Pemusnahan tidak dilakukan dengan cara dibakar. Barang dihancurkan, kemudian dicampur dengan air dan deterjen, sebelum ditimbun di TPA Jalan Jenderal Sudirman km 14.

Proses pemusnahan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai bagian dari upaya pengelolaan barang hasil penindakan dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Namun, tindakan pemusnahan di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, hanya dilakukan secara seremonial, sedangkan barang ilegal baik ratusan botol miras ilegal dan rokok ilegal yang masih terbungkus rapi dalam kemasan per slop dari berbagai merek diangkut menggunakan truk dan dimusnahkan langsung di Kawasan TPA.

Pemberantasan Tidak Berhenti pada Pemusnahan

Bea Cukai Sampit memastikan pengawasan terhadap MMEA ilegal akan terus dilakukan melalui pendekatan preventif, preemtif dan represif.

Lonjakan MMEA ilegal yang dimusnahkan pada 2026 menunjukkan bahwa persoalan peredaran minuman ilegal masih membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, pencegahan, sosialisasi, edukasi dan pembinaan masyarakat, menjadi langkah penting yang terus dilakukan melalui tindakan patroli serta operasi pemberantasan.

Agus menegaskan bahwa pemusnahan 4.200 liter MMEA menjadi bukti bahwa barang yang berhasil diamankan memang cukup besar.

Namun, bagi aparat, pekerjaan berikutnya justru memastikan jalur yang memasok barang tersebut tidak terus beroperasi dengan pola yang sama.

”Ke depan, kami akan meningkatkan kegiatan preventif, preemtif, dan represif melalui sinergi serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Upaya ini terus dilakukan untuk menekan peredaran miras ilegal sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang masih memilih menjalankan usaha di luar ketentuan,” pungkasnya. (hgn/ign)

September 15, 2026
Rokok dan Miras Ilegal Makin Sulit Dilacak, Bea Cukai Sampit Ungkap Modus E-Commerce hingga Pengiriman Lewat Ojol

SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan semakin sulit diawasi karena pola distribusinya ikut berubah mengikuti perkembangan perdagangan dan jasa pengiriman.

Barang ilegal kini tidak hanya berpindah melalui jalur konvensional. Bea Cukai Sampit menemukan penggunaan perdagangan elektronik, jasa titipan, hingga ojek daring dalam rantai distribusi.

Identitas pengirim dan penerima pun semakin sering disamarkan untuk menyulitkan pelacakan.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengungkapkan, perubahan pola tersebut menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya yang mencakup tiga kabupaten.

”Modus pelanggaran dari tahun ke tahun semakin kompleks. Identitas pengirim dan penerima barang kini kerap disamarkan.” kata Agus dalam konferensi pers kegiatan pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN), Selasa, di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

Agus menyebut kondisi saat ini berbeda dengan pola yang ditemukan sebelumnya. Jika dahulu nama, alamat, dan nomor telepon pengirim maupun penerima masih relatif mudah diketahui, kini informasi tersebut semakin sulit dilacak.

Perubahan itu semakin terlihat seiring berkembangnya perdagangan elektronik.

Bea Cukai Sampit mencatat sekitar 50 persen temuan berkaitan dengan penggunaan jasa titipan. Jalur tersebut bahkan dapat dikombinasikan dengan layanan ojek daring sehingga distribusi barang berlangsung melalui beberapa tangan sebelum sampai ke tujuan.

Pola semacam itu membuat proses penelusuran menjadi lebih rumit. Dalam sejumlah kasus, barang yang dikirim pada akhirnya tidak dikuasai ataupun diakui oleh pihak tertentu.

”Perkembangan perdagangan elektronik juga memengaruhi pola peredaran. Sekitar 50 persen temuan kami berkaitan dengan jasa titipan.” ungkap Agus.

Persoalan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal tidak lagi cukup hanya mengandalkan pemeriksaan terhadap toko atau lokasi penjualan fisik.

Rantai distribusi yang memanfaatkan platform digital dan layanan pengantaran membuat barang dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya tanpa harus terlihat sebagai transaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Pita Cukai Jadi Salah Satu Indikator Pelanggaran

Selain cara distribusinya, Bea Cukai Sampit menemukan sejumlah bentuk pelanggaran terkait penggunaan pita cukai.

Mayoritas barang ilegal yang diamankan merupakan produk yang tidak dilekati pita cukai atau polosan.

Namun, petugas juga menemukan produk yang menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, maupun pita cukai yang tidak sesuai dengan hak dan peruntukannya untuk hasil tembakau tersebut.

”Pelanggaran tidak hanya dilakukan dengan cara mengedarkan produk tanpa membayar kewajiban cukai, tetapi juga melalui upaya membuat produk ilegal seolah-olah memenuhi ketentuan,” ujarnya.

Pola tersebut menjadi bagian dari persoalan yang harus dibongkar dalam setiap operasi penindakan.

Sepanjang Januari 2025 hingga Juli 2026, Bea Cukai Sampit mencatat 101 Surat Bukti Penindakan terhadap barang kena cukai ilegal di tiga kabupaten wilayah kerjanya.

Peningkatan aktivitas penindakan juga terjadi pada 2026. Jika pada 2025 rata-rata operasi dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, pada 2026 frekuensinya meningkat menjadi dua kali dalam satu minggu.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa frekuensi operasi tidak otomatis berarti setiap penindakan menghasilkan barang dalam jumlah besar.

”Di tahun ini, operasi ditingkatkan dari tahun 2025 setiap seminggu sekali, di tahun ini meningkat dua kali seminggu. Namun, tidak semua operasi menghasilkan barang ilegal yang diamankan dalam jumlah besar, tergantung volume barang yang ditemukan pada masing-masing lokasi operasi penindakan,” jelasnya.

Tidak Hanya Toko, Distribusi Peredaran Menjangkau THM

Bea Cukai Sampit juga menemukan bahwa barang kena cukai ilegal beredar melalui berbagai titik.

Untuk minuman mengandung etil alkohol, salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah tempat hiburan malam, terutama penjualan minuman tanpa izin.

Sementara rokok ilegal juga ditemukan melalui toko-toko kelontong. Ada pula distribusi dengan pola point-to-point delivery, yakni barang dikirim langsung dari satu titik ke titik lainnya.

Dengan demikian, rantai distribusi BKC ilegal dapat bergerak melalui beberapa saluran sekaligus, mulai dari penjualan, pengiriman, penyediaan hingga pengantaran.

Agus menjelaskan, modus distribusi yang ditemukan mencakup pengangkutan, penyerahan, penyediaan maupun penjualan produk rokok dan minuman ilegal.

”Modus distribusi dan peredaran barang kena cukai ilegal antara lain melalui pengangkutan, penyerahan, penyediaan, maupun penjualan rokok dan miras ilegal.” jelasnya.

Tiga Kabupaten Menjadi Satu Wilayah Pengawasan

Tantangan pengawasan tersebut semakin kompleks karena Bea Cukai Sampit tidak hanya bekerja di satu wilayah administrasi.

Wilayah kerjanya mencakup Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan.

Karena itu, pengawasan terhadap peredaran barang ilegal membutuhkan pertukaran informasi dan koordinasi lintas instansi.

Agus menyebut keberhasilan operasi penindakan tidak terlepas dari sinergi serta pertukaran informasi antar-aparat penegak hukum.

Cakupan wilayah yang luas membuat koordinasi menjadi penting untuk memetakan potensi pelanggaran sekaligus menelusuri jalur distribusi yang digunakan pelaku.

Pengawasan juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari Bea Cukai, TNI, Polri, BNN, kejaksaan, pemerintah daerah, Satpol PP, hingga instansi terkait lainnya.

Perusahaan jasa titipan juga menjadi bagian penting dalam upaya pengawasan karena jasa tersebut ditemukan sebagai salah satu jalur yang cukup sering digunakan dalam distribusi barang ilegal.

Pengawasan Tak Bisa Lagi Mengandalkan Pola Lama

Perubahan modus tersebut membuat strategi pengawasan harus mengikuti perkembangan cara pelaku mendistribusikan barang.

Jika identitas pengirim dan penerima semakin disamarkan, maka penelusuran tidak cukup hanya dengan memeriksa nama dan alamat yang tercantum dalam dokumen pengiriman.

Begitu pula ketika perdagangan dilakukan melalui platform elektronik dan pengiriman melibatkan lebih dari satu layanan, pemetaan rantai distribusi harus dilakukan secara lebih menyeluruh.

”Bea Cukai Sampit memastikan kegiatan preventif, preemtif, dan represif akan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Upaya tersebut mencakup pencegahan, sosialisasi, edukasi, pembinaan masyarakat, patroli bersama hingga operasi pemberantasan.

”Upaya dan langkah-langkah pencegahan ini terus dilakukan dengan harapan agar penindakan tidak hanya berhenti ketika barang ilegal ditemukan, tetapi juga dapat menekan jalur distribusinya,” tandasnya. (hgn/ign)

September 15, 2026
Paling Rawan di Kalteng, Peredaran Rokok dan Miras Ilegal di Kotim Capai 68,66 Persen

SAMPIT, kanalindependen.id – Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi terhadap peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal dalam wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit.

Berdasarkan pemetaan Bea Cukai Sampit pada 2026, 68,66 persen peta kerawanan peredaran hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal berada di Kotawaringin Timur.

Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dua kabupaten lain yang masuk dalam wilayah kerja Bea Cukai Sampit, yakni Seruyan sebesar 21,8 persen dan Katingan 9,54 persen.

Komposisi tersebut menempatkan Kotim sebagai wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar dalam pengawasan dan pencegahan peredaran rokok maupun MMEA ilegal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, mengatakan wilayah kerja Bea Cukai Sampit memang cukup luas karena mencakup tiga kabupaten sekaligus, sehingga pemetaan tingkat kerawanan menjadi penting untuk menentukan strategi pengawasan.

”Cakupan wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit tergolong luas, meliputi tiga kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan. Oleh karena itu, koordinasi lintas instansi menjadi krusial dalam memetakan potensi pelanggaran,” ujar Agus.

Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Sampit membaca pola dan lokasi yang berpotensi menjadi titik peredaran BKC ilegal.

Pengawasan tidak hanya dilakukan berdasarkan temuan di lapangan, tetapi juga membutuhkan informasi mengenai karakter wilayah, jalur distribusi, serta potensi pelanggaran yang berkembang.

101 Penindakan dalam 18 Bulan

Tingkat kerawanan tersebut didasari atas aktivitas penindakan yang dilakukan Bea Cukai Sampit sepanjang Januari 2025 hingga Juli 2026.

Dalam periode tersebut, Bea Cukai Sampit mencatat 101 Surat Bukti Penindakan (SBP) terhadap BKC ilegal.

Dari berbagai penindakan tersebut, barang yang kemudian ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan dimusnahkan terdiri atas 799.440 batang rokok ilegal serta 4.200 liter MMEA ilegal.

Nilai perkiraan seluruh barang mencapai Rp1.353.279.636. Sementara potensi penerimaan negara yang hilang dari barang-barang tersebut diperkirakan mencapai Rp1.160.139.877, yang berasal dari komponen cukai, PPN hasil tembakau, dan pajak rokok.

Intensitas penindakan juga mengalami peningkatan pada 2026. Jika pada 2025 rata-rata penindakan dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan, pada 2026 frekuensinya meningkat menjadi sekitar dua kali dalam sepekan.

Dengan demikian, frekuensi penindakan meningkat sekitar 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun jumlah barang yang ditemukan dalam setiap penindakan tidak selalu sama.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan peredaran BKC ilegal masih menjadi pekerjaan serius dalam wilayah pengawasan Bea Cukai Sampit, terutama dengan Kotim sebagai daerah yang memiliki persentase kerawanan paling tinggi.

Jalur Laut, Sungai, dan Darat Jadi Perhatian

Tingginya tingkat kerawanan di Kotim juga tidak terlepas dari karakter geografis wilayah tersebut.

Kotim memiliki akses transportasi yang terbuka melalui jalur laut, sungai, dan darat. Beragam jalur tersebut menjadi bagian dari lalu lintas distribusi barang dari dan menuju wilayah Kotim.

“Peredaran rokok ilegal yang masih sulit kami awasi kebanyakan lewat jalur darat,” ujarnya.

Bagi Bea Cukai, kondisi tersebut membuat pengawasan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada satu titik. Potensi pelanggaran dapat muncul pada berbagai jalur dan melibatkan lebih dari satu wilayah maupun instansi.

Karena itu, koordinasi menjadi bagian penting dalam upaya mencegah peredaran BKC ilegal. Informasi mengenai potensi pelanggaran perlu dipertukarkan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Bea Cukai Sampit juga tidak bekerja sendiri dalam melakukan pengawasan. Penanganan BKC ilegal melibatkan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI dan Polri, BNN, kejaksaan, pengadilan, Satpol PP, organisasi perangkat daerah, hingga instansi vertikal lainnya.

Sinergi tersebut diperlukan karena peredaran BKC ilegal dapat melintasi batas wilayah dan menggunakan berbagai jalur distribusi.

Selain aparat penegak hukum, koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan lalu lintas barang dan jasa, termasuk perusahaan jasa titipan serta unsur kepelabuhanan.

Dengan cakupan pengawasan yang meliputi Kotim, Seruyan dan Katingan, pemetaan kerawanan menjadi salah satu instrumen untuk menentukan prioritas pengawasan sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.

Penindakan Bukan Berhenti pada Pemusnahan

Barang Kena Cukai (BKC) ilegal yang berhasil ditindak selanjutnya diproses sesuai ketentuan hingga ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dan dilakukan pemusnahan setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Pangkalan Bun.

Pemusnahan yang dilaksanakan secara seremoni di Kantor Bea Cukai Sampit tersebut, bukan sekadar menghilangkan barang hasil penindakan, tetapi menjadi bagian dari rangkaian penegakan ketentuan kepabeanan dan cukai.

Pemusnahan barang ilegal tahun ini, tidak dilakukan dengan metode dibakar, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu dikarenakan pertimbangan situasi daerah Kotim yang masih menghadapi kabut asap akibat dampak dari kebakaran lahan yang masih terjadi selama lebih dari dua bulan terakhir.

Sebanyak 799.440 batang rokok ilegal dari berbagai merek yang masih terbungkus dalam kemasan kotak per slop dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan gergaji chainsaw.

Sementara itu, 4.200 liter miras ilegal dimusnahkan dengan cara dipecahkan botol kacanya menggunakan palu ke dalam drum berwarna biru, kemudian dicampurkan detergen cair.

Namun, pemusnahan barang hanya dilakukan secara seremoni, tidak seluruhnya dimusnahkan di halaman Kantor Bea Cukai.

Ribuan slop rokok ilegal dan botol miras ilegal yang masih belum dimusnahkan diangkut menggunakan truk untuk dimusnahkan di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Jalan Jenderal Sudirman km 14 yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kotim.

”Pemusnahan barang ilegal kali ini, kami melibatkan DLH Kotim, karena barang ilegal tidak dimusnahkan dengan cara dibakar,mengingat situasi daerah Kotim masih menghadapi bencana karhutla, sehingga kami tidak ingin menyumbang kabut asap dari hasil pembakaran pemusnahan barang ilegal, sehingga pemusnahan rokok ilegal dihancurkan menggunakan gergaji senso,” jelasnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan penindakan barang ilegal merupakan salah satu bagian dari strategi pengawasan.

Upaya tersebut perlu berjalan bersama langkah pencegahan, edukasi, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam peredaran BKC ilegal.

”Ke depan, kami akan meningkatkan kegiatan preventif, preemtif, dan represif melalui sinergi serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” kata Agus saat memberikan konferensi pers di halaman Kantor Bea Cukai Sampit, Selasa (15/9/2026).

Dengan peta kerawanan yang menempatkan Kotim pada angka 68,66 persen, pengawasan di wilayah ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya menekan peredaran BKC ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Sampit.

Namun, luasnya wilayah dan terbukanya akses distribusi membuat pengawasan tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah barang ditemukan.

Pertukaran informasi, pemetaan jalur distribusi dan kerja bersama antarlembaga menjadi bagian penting untuk mencegah barang ilegal terus bergerak dari satu titik ke titik lainnya.

Pemusnahan Barang Ilegal Bukti Nyata Hasil Operasi Penindakan

Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati mengapresiasi langkah Bea Cukai Sampit beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penindakan dan pemusnahan BKC ilegal tersebut.

“Kegiatan pemusnahan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan bukti nyata dari komitmen bersama dalam menegakkan aturan kepabeanan dan cukai di wilayah Kotawaringin Timur dan sekitarnya,” kata Irawati.

Ia menilai peredaran barang ilegal tidak hanya berkaitan dengan persoalan penerimaan negara, tetapi juga dapat membawa dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Karena itu, Pemkab Kotim menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan Bea Cukai, kepolisian, kejaksaan, TNI dan seluruh instansi terkait dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukum.

Irawati secara khusus mengingatkan pentingnya pengawasan pada jalur lalu lintas barang yang menjadi akses keluar-masuk wilayah Kotim.

”Saya juga mengajak seluruh jajaran instansi yang hadir untuk terus meningkatkan pengawasan, khususnya pada jalur laut, sungai, dan darat, mengingat wilayah Kotawaringin Timur memiliki akses yang cukup terbuka bagi lalu lintas keluar masuk barang,” ujar Irawati.

Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.

Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan perlu bergerak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Dengan posisi Kotim sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pemetaan Bea Cukai Sampit, komitmen tersebut menjadi penting untuk memastikan jalur distribusi barang tidak dimanfaatkan untuk memasukkan maupun mengedarkan rokok dan MMEA ilegal.

”Penindakan dan pemusnahan ini kita harapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan sekaligus mencegah dampak yang lebih luas dari peredaran BKC ilegal di masyarakat,” tandasnya. (hgn/ign)

September 15, 2026
Siasat Kirim Ganja Pakai Sepatu Mewah Kandas

SAMPIT, Kanalindependen.id – Sirkuit peredaran gelap narkotika lintas pulau yang memanfaatkan celah jasa ekspedisi kilat kembali patah di Kota Sampit. Langkah seorang pemuda berinisial HK (29) terhenti total saat disergap oleh tim gabungan di halaman depan kantor J&T Express, Jalan Tjilik Riwut RT 041 RW 008, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin siang (13/7/2026). Taktik terlapor mengelabui petugas dengan menyisipkan tanaman ganja di dalam komoditas fesyen mewah berakhir di sel tahanan.

Operasi Senyap Lintas Lembaga dan Penggerebekan di Pelataran Ekspedisi

Operasi represif ini berawal dari manifes informasi intelijen yang dikantongi jajaran Satresnarkoba Polres Kotim mengenai adanya paket logistik mencurigakan yang diduga kuat memuat narkotika golongan I bentuk tanaman. Paket dengan nomor resi kode 720-SMQ01-04 tersebut terdeteksi masuk ke area Baamang dengan manifes nama penerima MKN and dikirim oleh akun pengirim BOOM SNEAKERS.

Merespons ancaman tersebut, aparat kepolisian bergerak taktis membangun sirkuit koordinasi dengan Petugas Bea dan Cukai Sampit untuk menggelar operasi pemantauan pergerakan barang (controlled delivery).

Petugas gabungan bersiaga penuh mengawasi pergerakan terlapor di sekitar lokasi tapak. Begitu HK selesai mengambil paket and hendak melangkah meninggalkan Kantor J&T Express, tim gabungan langsung melakukan pengepungan and mengunci pergerakan pria berusia 29 tahun tersebut.

“Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terlapor yang membawa satu buah paketan. Petugas kemudian menunjukkan surat tugas resmi serta menghadirkan Ketua RT setempat and warga sekitar untuk menyaksikan sirkuit penggeledahan secara transparan di tempat kejadian,” urai Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Kasi Humas AKP Edy Wiyoko saat merilis manifes ungkap kasus.

Manifes Penggeledahan Kotak Fila and Penyitaan Gadget Premium

Disaksikan oleh perangkat RT and warga sekitar, sirkuit pembongkaran paket tersebut menyingkap modus operandi yang cukup rapi. Di dalam kotak kardus, terdapat satu pasang sepatu kasual merek FILA. Petugas yang jeli langsung memeriksa rongga bagian dalam sepatu sebelah kiri. Di sana, ditemukan sepotong plastik berwarna merah muda yang membungkus gumpalan tanaman kering diduga ganja dengan berat kotor mencapai 77 gram.

Selain mengamankan psikotropika jenis ganja tersebut, sirkuit penyitaan petugas juga menyasar barang bukti elektronik berupa satu unit smartphone premium merek iPhone 15 Pro yang ditengarai kuat sebagai alat komunikasi transaksi hitam ini. Di hadapan saksi mata, HK tidak dapat berkutik and mengakui secara makro bahwa seluruh barang bukti itu adalah milik pribadinya. Guna sirkuit pengembangan penyidikan lebih lanjut, HK bersama seluruh manifes barang bukti langsung digelandang ke Markas Polres Kotim.

Gagalnya siasat HK menyelundupkan 77 gram ganja di dalam sepatu FILA bermerek ‘BOOM SNEAKERS’ menegaskan satu hipotesis tajam: sirkuit pasar gelap ganja di Sampit kini sangat mengandalkan kamuflase gaya hidup fesyen daring untuk menembus barikade hukum. Modus operandi memanfaatkan paket kiriman sepatu mewah ini menunjukkan tingkat kepraktisan transaksi ritel narkoba yang semakin ugal-ugalan di tingkat tapak. Sinergi kilat Polres Kotim and Bea Cukai Sampit dalam menggelar controlled delivery wajib diberi apresiasi, namun kasus ini sekaligus melempar rapor merah pada sistem sekuritas kargo logistik lokal.

Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam. Menangkap HK yang bertindak sebagai pembeli atau pengguna akhir adalah penegakan hukum lini bawah yang sangat normatif. Ujian integritas and profesionalisme kepolisian yang sesungguhnya di sisa tahun 2026 ini adalah berani atau tidak Satresnarkoba Polres Kotim memburu jaringan hulu di balik nama pengirim ‘BOOM SNEAKERS’ tersebut?

Otoritas berwenang juga harus menegur keras manajemen internal perusahaan ekspedisi arus utama di Kotim. Mengapa paket berisi narkotika golongan I seberat hampir satu ons bisa melenggang mulus lolos dari pemindaian X-ray bandara atau pelabuhan hingga sampai ke unit cabang pembantu di Baamang?

Jika skrining logistik di pintu gerbang masuk darat and udara Kota Sampit masih dibiarkan longgar and amatiran, maka sirkuit jasa pengiriman kilat akan terus ditunggangi oleh sindikat mafia untuk meracuni masa depan pemuda Kotim secara missal. (***)

Juli 15, 2026
Modus Ekspedisi Warnai Peredaran Rokok Ilegal di Kotim, Aparat Kepentok Anggaran dan Personel

SAMPIT, kanalindependen.id – Pola operasi penindakan di lini logistik Sampit kerap berujung pada jalan buntu yang sama. Modusnya serupa. Paket tembakau ilegal sengaja dikirim menggunakan identitas palsu.

Ketika petugas Bea Cukai bersiap menyergap di kantor ekspedisi, target yang diburu justru menghilang.

Indikasi bahwa keberadaan petugas sudah diketahui pihak pemesan membuat aparat hanya bisa mengamankan barang bukti tak bertuan, sementara aktor intelektualnya tetap gagal tersentuh.

”Kita sudah tunggu di ekspedisinya, ternyata penerimanya tidak datang-datang. Ini karena sudah tahu sudah dipantau. Kami benar-benar mencoba memotong jalur distribusi melalui ekspedisi. Cuma, kadang-kadang sudah ketahuan duluan, jadinya tidak dapat orangnya,” ujar Agus Dwi Setia Kuncoro Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Sampit melalui Hery Purwono Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Sampit, Senin (18/5/2026).

Peta peredaran tembakau ilegal di Kabupaten Kotawaringin Timur telah bergeser. Menurut Hery, jaringan pengedar tidak lagi hanya mengandalkan warung-warung kecil di pelosok desa atau distribusi darat konvensional, tetapi juga memanfaatkan kecepatan dan anonimitas sistem ekspedisi modern.

Di sisi lain, aparat penegak hukum terpaksa bermain kucing-kucingan dalam kondisi pincang akibat keterbatasan anggaran operasional dan keterbatasan personel di lapangan.

Anatomi Distribusi Jalur Senyap

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Sampit yang membentang dari Kotawaringin Timur, Katingan, hingga Seruyan, berada dalam kepungan pasokan ilegal.

Dalam pertemuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Paripurna DPRD Kotim pada Senin (18/5/2026) pagi, Hery mengungkapkan bahwa dari pola yang terekam dalam sejumlah penindakan Bea Cukai, distribusinya tampak rapi dan terstruktur.

Komoditas rokok tak berizin diproduksi di luar Pulau Kalimantan, masuk menembus pelabuhan-pelabuhan besar lewat jalur laut, lalu menyusup ke wilayah pedalaman menggunakan kombinasi distribusi darat dan ekspedisi komersial.

Penggunaan nama dan alamat palsu pada manifes pengiriman menjadi benteng pertahanan utama kelompok pengedar.

Sistem ini memutus keterkaitan langsung antara barang bukti dengan aktor intelektual di balik jaringan distribusi, membuat petugas di lapangan kerap hanya mampu memotong rantai pasok di tingkat paling bawah tanpa pernah menyentuh para pengendali modal.

Terbentur Anggaran dan Personel di Lapangan

Ketimpangan antara ruang gerak penyelundup dan kapasitas aparat penindak berpotensi memicu kebocoran fiskal yang berkepanjangan.

KPPBC Sampit mengakui bahwa realitas di lapangan memaksa mereka bersikap selektif.

Operasi pasar tidak bisa lagi digelar secara acak atau berkala di seluruh wilayah pedalaman.

Setiap pergerakan personel harus dihitung secara matematis agar tidak menguras anggaran operasional yang sejak awal sudah terbatas.

Akibatnya, penindakan kini sangat bergantung pada laporan intelijen dan aduan masyarakat yang memiliki tingkat akurasi tinggi.

Tanpa data awal yang cukup kuat, Bea Cukai cenderung menahan langkah demi menghindari operasi nihil hasil yang justru menghabiskan sumber daya.

Titik-titik penjualan baru akan disentuh ketika indikasi pelanggaran telah terverifikasi relatif kuat.

Hery mengakui, kendala terbesar dalam penertiban rokok ilegal, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota, adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

”Jadi, kami harus bertindak efektif dan efisien. Tindakan kami harus tepat sasaran. Jangan sampai ketika bertindak ternyata nihil, ini jadi tidak efektif,” tegasnya.

Kotim Jadi Episentrum Penindakan

Sepanjang 2026, KPPBC Sampit mencatat sedikitnya 22 kali penindakan terkait tembakau ilegal.

Dari puluhan operasi tersebut, aparat menyita sekitar 170.000 hingga 172.000 batang rokok tanpa cukai atau yang menggunakan pita cukai bermasalah.

”Kalau dari 2025 secara triwulan, perbandingannya triwulan 1 2025 dengan triwulan 1 2026 ada peningkatan. Tapi berapa persennya saya kembali harus lihat data lagi,” ujarnya.

Konsentrasi penindakan terbesar ditemukan di Kotim dengan porsi mencapai 51 persen dari total seluruh tangkapan di tiga kabupaten wilayah kerja Bea Cukai Sampit.

Angka itu menjadikan Kotim sebagai titik penindakan paling dominan di wilayah kerja Bea Cukai Sampit. Sisanya tersebar di Katingan dan Seruyan.

Meski data rinci per kecamatan belum dipaparkan, sebaran kasus disebut bervariasi, mulai dari kawasan sekitar kota hingga wilayah yang lebih ke pinggir.

Pertaruhan Fiskal dan Klaim Pasar yang Belum Teruji

Dampak dari maraknya pasokan tanpa cukai ini memicu respons dari DPRD Kotim. Ruang rapat Komisi I DPRD Kotim sempat menghangat ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar bersama sejumlah instansi, termasuk Bea Cukai.

Fokus legislatif tertuju pada potensi penerimaan daerah yang tidak optimal akibat beredarnya rokok ilegal di pasar.

Dalam forum itu, sempat mencuat data dari salah satu distributor yang menyebut penetrasi rokok ilegal di pasar Kotim mencapai 41 persen.

Angka itu langsung ditanggapi hati-hati oleh Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha, yang menegaskan bahwa data tersebut belum bisa diperlakukan sebagai gambaran final sebelum diverifikasi lebih lanjut.

”Kalau memang benar mencapai 41 persen, tentu ini harus segera ditindaklanjuti. Tapi kami masih menunggu data validnya apakah seluruhnya benar-benar rokok ilegal atau tidak,” ujarnya.

Beban Ganda untuk PAD dan Kesehatan

Rokok ilegal tidak hanya memukul penerimaan negara dari sisi cukai, tetapi juga berdampak pada penerimaan daerah dari pajak rokok.

Angga menuturkan, maraknya rokok ilegal berpotensi menggerus penerimaan cukai yang semestinya kembali ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

Kebocoran tersebut berpotensi berdampak terhadap pembangunan dan pelayanan publik.

”Komisi I fokus utamanya pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana dari kebijakan pemerintah pusat itu ada 70% untuk pemerintah pusat dan 30% itu kembali ke daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya peningkatan hasil PAD 30% ini, kami ingin mengoptimalkan pendapatan dari bea cukai di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujarnya.

Sementara itu, Hery mengungkapkan, secara nasional, peredaran rokok ilegal pada 2023 diperkirakan masih berada di kisaran 6,78 persen.

Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan penanda adanya penerimaan yang tidak masuk ke kas negara maupun daerah karena produk yang beredar tidak memenuhi kewajiban cukai sebagaimana mestinya.

”PAD-nya tidak maksimal karena ada kebocoran dari rokok ilegal. Secara nasional 2023 itu ada sekitar 6,78% yang masih beredar di masyarakat. Tentu ini bagi pemerintah daerah, PAD-nya jadi tidak optimal,” katanya.

Hery menilai, situasi ini juga berdampak pada sektor kesehatan. Menurutnya, ketika rokok legal beredar, setidaknya ada kontribusi fiskal yang kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan kesehatan dan dukungan pembiayaan publik.

Sebaliknya, ketika rokok ilegal mendominasi, kontribusi itu hilang, sementara beban kesehatan tetap harus ditanggung negara.

”Ketika rokok ilegal banyak beredar, perlindungan untuk masyarakat dari sisi kesehatan tidak optimal. Karena kalau rokok legal, masyarakat akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk pelayanan kesehatan atau BPJS. Nah, ini juga jadi tidak optimal. Perokok sebenarnya kan merusak lingkungan, merusak kesehatan. Kalau mereka rokoknya ilegal, mereka sakit masa negara suruh nanggung, padahal mereka tidak ada kontribusi,” katanya.

Ikhtiar Memecah Kebuntuan

Sadar bahwa Bea Cukai tidak bisa berjalan sendiri dalam keterbatasan strukturalnya, RDP yang digelar Komisi I DPRD Kotim merumuskan lima poin kesepakatan.

Pertama, mendorong alokasi dana khusus yang berkaitan dengan pengawasan rokok dikembalikan ke perangkat daerah yang berwenang menindaklanjuti dan melakukan pengawasan.

Kedua, merekomendasikan pembentukan satuan khusus penegakan rokok ilegal yang melibatkan pemerintah daerah, SKPD terkait, kepolisian, dan Bea Cukai.

Ketiga, Bea Cukai didorong memperluas sosialisasi kepada masyarakat, komunitas, dan instansi terkait mengenai perbedaan rokok legal dan ilegal.

Keempat, pemerintah daerah, OPD, dan aparat penegak hukum diminta membangun komitmen bersama dalam pemberantasan rokok ilegal.

”Masyarakat dan distributor kami imbau aktif melaporkan indikasi distribusi rokok ilegal kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun Bea Cukai,” kata Angga. (hgn/ign)

Mei 19, 2026
Tularkan Pengalaman Raih WBK, Kepala Bea Cukai Sampit Tekankan Reformasi Birokrasi Harus Dimulai dari Perubahan Mindset

SAMPIT, kanalindependen.id – Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro, menegaskan bahwa keberhasilan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak ditentukan oleh banyaknya dokumen administrasi, melainkan perubahan pola pikir, budaya kerja, dan komitmen integritas seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan publik.

Penegasan tersebut disampaikan Agus saat menjadi narasumber dalam kegiatan sharing session pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK yang digelar Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur di Aula Kantor Pertanahan Kotim, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman, best practices, dan strategi sukses meraih predikat WBK.

Pembahasan difokuskan pada pemenuhan dokumen bukti dukung enam area perubahan, baik pada komponen pengungkit maupun hasil reformasi birokrasi.

Dalam paparannya, Agus menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya memenuhi persyaratan penilaian administratif.

Menurutnya, inti utama WBK adalah perubahan nyata dalam perilaku kerja dan integritas aparatur.

”WBK itu bukan hanya soal nilai, tetapi soal komitmen nyata. Integritas individu harus dibangun dari atas, dari pimpinan sebagai role model, hingga staf paling bawah. Apalagi bagi Kantor Pertanahan yang memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengurusan masalah tanah,” tegas Agus.

Ia menjelaskan, keberhasilan pembangunan Zona Integritas memerlukan keterlibatan seluruh unsur organisasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Pimpinan, kata dia, harus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pelayanan.

Dalam kesempatan itu, Agus juga membagikan pengalaman KPPBC Sampit dalam menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Salah satu poin yang disoroti ialah pentingnya kolaborasi internal serta konsistensi dalam mengimplementasikan core values ASN BerAKHLAK di lingkungan kerja.

Menurutnya, predikat WBK dan WBBM pada dasarnya merupakan bentuk komitmen menghadirkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

”WBK juga merupakan wujud pelayanan publik yang bersih dan bebas dari KKN. Bagi masyarakat selaku penerima layanan publik, pencapaian predikat ZI-WBK-WBBM akan sangat dirasakan, yakni pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan bebas dari KKN,” ujarnya.

Ia menambahkan, inovasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi. Namun, inovasi yang dibangun tidak harus berupa program besar dengan biaya tinggi.

”Untuk mencapainya perlu inovasi. Inovasi tidak harus mahal, yang penting inovasi tersebut dapat menjawab kebutuhan stakeholder dan mempermudah layanan, serta yang terpenting adalah konsisten, tidak hanya saat ada penilaian,” tambah Agus.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang cukup tinggi.

Peserta sharing session aktif mengajukan pertanyaan terkait manajemen perubahan, penataan tata laksana, strategi penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM), hingga kiat menghadapi survei persepsi anti korupsi dan survei kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tercipta sinergi antarinstansi dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, bebas dari korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Kotawaringin Timur. (hgn)

Mei 14, 2026
Standarisasi Produk Jadi Kendala UMKM Tembus Pasar Global, Bea Cukai Sampit Hadirkan Solusi Lewat UEF IV

SAMPIT, kanalindependen.id – Pemenuhan standarisasi produk masih menjadi salah satu kendala utama yang membuat banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sulit menembus pasar global.

Untuk bisa bertahan, berkembang, hingga menembus pasar modern dan ekspor, pelaku usaha lokal tidak cukup hanya memproduksi barang, tetapi juga dituntut memenuhi berbagai standar kualitas, mulai dari legalitas usaha, keamanan pangan, kualitas kemasan, hingga standarisasi produk nasional maupun internasional agar bisa naik kelas.

Persoalan tersebut masih menjadi tantangan utama yang dihadapi banyak UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan.

Padahal, berbagai produk unggulan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas.

Mulai dari gula semut nipah, kerajinan rotan, tepung pisang, produk makanan dan minuman, hingga kerajinan tas dan berbagai produk olahan lainnya dinilai memiliki daya saing tinggi.

Namun, banyak pelaku usaha masih terkendala minimnya pemahaman terkait standarisasi produk dan persyaratan pasar modern maupun ekspor.

Menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Sampit bersama Kementerian Keuangan Satu Sampit yang tergabung dalam Tim BUMIKU ELOK (Bina UMKM Mendukung Iklim Kondusif Ekonomi Lokal) kembali menghadirkan solusi melalui kegiatan UMKM Empowerment Forum (UEF) IV yang digelar di Aula BKAD Kabupaten Seruyan, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Peningkatan Standarisasi Produk UMKM dalam Rangka Perluasan Pasar” itu menjadi forum edukasi dan pembinaan bagi pelaku usaha agar mampu meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar serta mendorong UMKM memenuhi standar nasional dan internasional agar mampu naik kelas hingga menembus pasar ekspor.

Forum tersebut merupakan hasil kolaborasi Bea Cukai Sampit, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sampit, Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Koperasi UKM dan Perindag, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sebanyak 60 pelaku UMKM dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Katingan mengikuti kegiatan tersebut.

Mereka berasal dari berbagai sektor usaha unggulan daerah yang selama ini dinilai potensial untuk dikembangkan hingga pasar nasional maupun internasional.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Seruyan Supian dan dihadiri berbagai unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas.

Dalam sambutannya, Supian menegaskan, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan daya saing produk lokal.

”Untuk melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM ini perlu upaya kolaborasi dan sinergi bersama sehingga memberikan dampak nyata terutama dalam meningkatkan daya saing produk unggulan daerah,” ujar Supian.

Supian juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

”Atas nama Pemerintah Kabupaten Seruyan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini,” katanya.

Sementara itu, Team Leader I BUMIKU ELOK sekaligus Kepala KPPBC TMP C Sampit Agus Dwi Setia Kuncoro mengatakan, UMKM Empowerment Forum bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi forum strategis dalam memperkuat pembinaan UMKM di wilayah Kotim, Seruyan, dan Katingan.

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah diskusi, inovasi, kolaborasi, sekaligus monitoring dan evaluasi berbagai program pemberdayaan UMKM yang selama ini dijalankan.

”UEF IV ini menjadi wadah diskusi, inovasi, kolaborasi, dan monev dalam rangka pemberdayaan dan pembinaan UMKM di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Seruyan,” jelas Agus.

Dia menilai, salah satu persoalan terbesar yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman mengenai standarisasi produk.

Kondisi itu membuat banyak produk lokal belum mampu masuk pasar modern maupun memenuhi persyaratan ekspor.

Karena itu, UEF IV kali ini secara khusus menghadirkan forum edukasi terkait peningkatan standarisasi produk UMKM sebagai solusi agar pelaku usaha mampu naik kelas dan memperluas pasar.

Para peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber nasional maupun internasional, di antaranya Atase Perdagangan New Delhi–India, Badan Standardisasi Nasional (BSN), Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Kalimantan Tengah.

Melalui forum tersebut, para pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi produk, legalitas usaha, keamanan pangan, kualitas kemasan, hingga standar ekspor yang dibutuhkan agar produk UMKM mampu bersaing di pasar global.

Agus menyebutkan, selama ini banyak produk UMKM daerah sebenarnya memiliki kualitas yang baik dan potensi pasar yang besar.

Namun, produk-produk tersebut sering kali belum mampu berkembang maksimal karena belum memenuhi standar yang dipersyaratkan pasar nasional maupun internasional.

”Kami ingin UMKM tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu naik kelas dan bersaing lebih luas. Ketika kualitas produk meningkat dan memenuhi standar, maka peluang pasar domestik maupun internasional akan semakin terbuka,” ujarnya.

Agus menambahkan, Kementerian Keuangan Satu Sampit melalui inovasi BUMIKU ELOK berkomitmen terus mendukung pengembangan UMKM melalui berbagai kebijakan, program, dan dukungan anggaran.

Berbagai fasilitas seperti akses permodalan, fasilitas perpajakan dan kepabeanan, hingga bimbingan teknis terus diberikan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi pintu awal bagi produk-produk unggulan UMKM dari Kotim, Seruyan, dan Katingan untuk mulai memasuki pasar internasional, khususnya India dan kawasan Asia Selatan yang dinilai memiliki potensi besar.

”Ketika pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produknya, maka peluang pasar baik domestik maupun internasional akan semakin terbuka. Ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus nasional,” ujarnya.

Dengan adanya sinergi lintas instansi dan pembinaan berkelanjutan, para pelaku usaha diharapkan mulai menerapkan standar nasional maupun internasional dalam proses produksi dan pengemasan produknya sehingga UMKM lokal tidak hanya eksis di pasar daerah, tetapi mampu berkembang menjadi produk unggulan yang kompetitif di tingkat nasional hingga internasional. (hgn)

Mei 12, 2026