cms.kanalindependen.id

Tag: Bencana Asap Sampit

  • Hari-Hari Suram setelah Kunjungan Petinggi Negeri: Amuk Api Tak Terkendali, Udara Berbahaya Kian Menyiksa

    Hari-Hari Suram setelah Kunjungan Petinggi Negeri: Amuk Api Tak Terkendali, Udara Berbahaya Kian Menyiksa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Raungan sirine armada pemadam kebakaran memecah jalanan Kota Sampit nyaris setiap waktu.

    Truk pengangkut air hilir mudik menyuplai pasokan menuju berbagai titik api yang kini mengepung kawasan perkotaan hingga jalur lintas provinsi.

    Kepungan kabut asap merampas wajah kota, menebal siang dan malam, serta menolak pergi meski matahari sedang terik.

    Indeks kualitas udara IQAir merekam angka yang muram pada Jumat (28/8). Kotawaringin Timur menyentuh USIQ 475, sedangkan Palangka Raya menembus 564. Keduanya bertengger kokoh pada kategori berbahaya.

    ”Tak ada lagi udara bersih di Sampit ini. Bau asap sudah masuk dalam rumah, kecuali di ruangan ber-AC,” kata Iwan, warga Kecamatan Baamang, Minggu (30/8).

    Yang dialami Iwan senasib dengan puluhan ribu warga lain yang harus menghirup udara produksi karhutla nyaris sepanjang hari.

    Iwan mengaku heran situasi justru makin parah setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Palangka Raya pekan sebelumnya.

    Kedatangan orang nomor satu di republik ini, menurutnya, seharusnya bisa meredam karhutla, bukan dibiarkan makin parah.

    ”Saya melihat kunjungan itu sekadar seremoni saja, meski akhirnya ada bantuan,” kata Dani, warga Mentawa Baru Ketapang.

    Menurutnya, kedatangan presiden baru terjadi saat karhutla Kalimantan mendapat sorotan tajam nasional, dan kondisi asap yang memburuk menjadi bukti bahwa kunjungan tersebut tak banyak mengubah keadaan.

    Keluhan warga sejalan dengan pantauan lapangan. Kanal Independen menyaksikan langsung kebuasan api saat menyusuri jalan Trans Kalimantan rute Sampit-Pangkalan Bun pada Jumat (28/8).

    Hamparan semak sekitar kilometer 80 masih menghijau saat pagi. Menjelang sore, ketika tim redaksi melintasi rute yang sama, lahan tersebut sudah hangus terbakar. Sisa amukan itu hanya meninggalkan onggokan ratusan batang pohon yang menghitam.

    Pelintas lain melihat pemandangan serupa. Semak belukar sekitar kilometer 30 sampai 40 tak luput dari lahapan api.

    ”Tak ada petugas ataupun warga yang sibuk memadamkan. Kami juga tak mungkin memadamkan, karena saat itu sedang dalam perjalanan menuju Sampit dari arah Pangkalan Bun,” kata Ian, warga yang melihat langsung kebakaran tersebut pada Jumat petang (28/8).

    Pola kebakaran seperti ini terus berulang. Senin (24/8), sedikitnya 18 titik panas mengepung Sampit.

    Salah satunya berkobar dekat bahu Jalan Trans Kalimantan Kilometer 8, Jalan Tjilik Riwut, hingga mengganggu lalu lintas.

    Wakil Bupati Kotawaringin Timur Irawati, saat memantau langsung ke lokasi, menyebut lahan itu sempat padam sebelum menyala kembali. “Karakter lahan gambut, api ini muncul lagi,” katanya.

    Klaim Teratasi yang Terbantah Data

    Tiga hari setelah peninjauan karhutla oleh Prabowo di Palangka Raya, Sabtu (22/8), optimisme yang tersiar di panggung nasional tak sejalan dengan kondisi lapangan.

    Dari Pulau Dewata, saat meresmikan proyek PLTS pada Selasa (25/8), Prabowo menyatakan kondisi karhutla sudah mulai teratasi dan termitigasi di beberapa tempat.

    ”Saya harap dalam satu dua minggu ini bisa selesai semua,” ujarnya.

    Fakta dan data pemerintah sendiri menyajikan realitas berbeda. Pemantauan BMKG mencatat titik panas di Kalimantan Tengah berjumlah 242 pada 19 Agustus.

    Angka itu melesat menjadi 1.471 titik pada 25 Agustus, tepat saat presiden menyuarakan optimismenya.

    Sehari berselang, 26 Agustus, titik panas melonjak lagi menyentuh 1.871. Kotawaringin Timur, Gunung Mas, dan Palangka Raya menjadi titik konsentrasi tertinggi.

    Lonjakan ini berimbas langsung pada kesehatan warga. Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) se-Kalteng, yang sempat disebut mencapai 66 ribu sebelum kunjungan presiden, kini meroket hingga 72.431 kasus sampai pekan ketiga Agustus. Palangka Raya tercatat sebagai penyumbang terbesar.

    Status Darurat yang Terus Diperpanjang

    Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, dua hari setelah kunjungan presiden, resmi memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan hingga 15 September.

    Keputusan ini diambil karena laporan harian Satgas Karhutla terus mencatat peningkatan titik api setiap harinya.

    ”Kami menyepakati status yang berakhir 26 Agustus diperpanjang, sembari terus mengevaluasi keadaan,” kata Halikinnor di Sampit, Senin (24/8), seusai memimpin rapat koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, Manggala Agni, Basarnas, Tagana, dan seluruh instansi terkait.

    Perpanjangan status ini menjadi pengakuan resmi di level kabupaten bahwa kondisi lapangan belum sejalan dengan optimisme di tingkat nasional.

    Bantuan Tiba, Sumur Bor Buram

    Respons pemerintah pusat berwujud lewat pengiriman pesawat A400M Atlas pada Minggu (23/8) yang membawa 500 unit pompa air, alat berat, dan alat pelindung diri.

    Bantuan disusul pesawat Hercules pengangkut drone pemantau serta tangki air fleksibel.

    Namun, janji pembangunan sekitar 1.000 sumur bor yang diumumkan di Palangka Raya belum terlihat realisasinya dalam skala besar.

    Praktik di lapangan baru berupa inisiatif kecil yang tersebar, seperti tiga sumur bor di Tumbang Nusa, sumur darurat galian warga, serta pemasangan skala kecil oleh Satuan Brimob Polda Kalteng sembari membagikan 500 masker.

    Nasib anggaran darurat Rp290,9 miliar yang didesak DPR sejak 18 Agustus juga belum menemui pemberitaan yang mengonfirmasi pencairannya dari Kementerian Keuangan hingga naskah ini diturunkan.

    El Nino Belum Sampai Puncak

    Tantangan ke depan diprediksi makin berat. Prakiraan terbaru BMKG menaikkan status El Nino tahun ini menjadi sangat kuat, berbarengan dengan fenomena Indian Ocean Dipole positif yang menekan curah hujan.

    Cuaca kering diprediksi menetap di Kalteng setidaknya sampai awal September, membuat peluang modifikasi cuaca hujan buatan sangat minim.

    Pakar kebakaran hutan, Rijal, memperingatkan periode kritis ini akan berlangsung hingga September.

    Namun, ia menegaskan El Nino sebatas menciptakan kondisi kering. Sumber api sebagian besar tetap bermula dari aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan yang disengaja hingga kelalaian membuang puntung rokok di area gambut.

    Sepekan setelah rombongan presiden meninggalkan Palangka Raya, Sampit dan jalur Trans Kalimantan di sekitarnya tetap menjadi tempat asap dan api silih berganti muncul, persis seperti yang dikeluhkan warga lain yang melintas. (ign)

  • Asap Karhutla Ancam Kesehatan Janin, Hapus Capaian Kebijakan Udara Bersih Puluhan Tahun

    Asap Karhutla Ancam Kesehatan Janin, Hapus Capaian Kebijakan Udara Bersih Puluhan Tahun

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Keberhasilan pengurangan emisi industri dan kendaraan bermotor selama puluhan tahun kini terancam sirna akibat maraknya bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Riset terbaru mendapati bahwa kepulan asap karhutla tidak hanya mencemari lingkungan secara masif, melainkan secara sistematis menghapus manfaat kesehatan udara bersih bagi kelompok masyarakat paling rentan: bayi di dalam kandungan (fetus in the womb).

    Studi teranyar dari University of Maryland, Amerika Serikat, yang dirilis dalam jurnal Frontiers in Environmental Health, mengungkap fakta mengkhawatirkan. Peningkatan aktivitas kebakaran hutan secara konsisten “mengikis” (systematically offsetting) peningkatan kualitas udara prenatal yang sebelumnya berhasil dicapai melalui regulasi pengetat emisi pabrik dan kendaraan.

    Para peneliti mengolah data paparan partikel debu halus (PM 2.5) dari 65 juta kelahiran selama periode 16 tahun. Hasil studi menunjukkan bahwa meski rata-rata paparan harian asap dari sumber industri turun hingga 37 persen, kontribusi pencemaran dari karhutla justru melonjak dua kali lipat dalam periode yang sama.

    Senior author riset tersebut, Michel Boudreaux, menekankan bahwa dampak paparan asap karhutla pada masa prenatal memiliki efek berantai yang sangat merusak bagi masa depan anak.

    “Paparan asap karhutla pada periode prenatal secara signifikan meningkatkan risiko bayi lahir prematur atau dengan berat badan rendah (BBLR). Kondisi ini meningkatkan risiko kematian dini serta penyakit respirasi kronis saat mereka tumbuh dewasa,” terang Michel Boudreaux, mengutip Archtehnica.com.

    Riset ini juga menggarisbawahi adanya ketimpangan beban (disproportionate burden). Masyarakat berpenghasilan rendah, warga kawasan pedesaan, hingga komunitas adat menjadi kelompok yang paling parah terdampak kepulan asap karhutla. Ironisnya, wilayah-wilayah yang mengalami penurunan kualitas udara terparah akibat karhutla tersebut umumnya memiliki akses fasilitas kesehatan neonatal yang sangat terbatas.

    Penyebaran asap karhutla yang makin dominan di atmosfer kini menjadi bukti nyata bahwa ancaman pencemaran udara telah bergeser dari polusi kendaraan menuju bencana karhutla berbasis perubahan iklim. Para ahli mendesak pemerintah dan pemangku kebijakan untuk tidak hanya berfokus pada pengetatan emisi kota, tetapi juga wajib menyediakan infrastruktur mitigasi darurat bagi warga terdampak seperti ruang perlindungan udara bersih (clean-air shelter), penyediaan filter udara, serta jaminan akses medis darurat bagi ibu hamil di kawasan rawan karhutla.

    Temuan riset global ini adalah tamparan keras bagi penanganan karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di saat wilayah Kotim terus dikepung ratusan hotspot dan ribuan hektare lahan gambut terbakar, ancaman kabut asap tidak boleh lagi ditakar sebatas persoalan jarak pandang penerbangan atau gangguan aktivitas ekonomi belaka. Ada ancaman tak terlihat (invisible threat) yang sedang mengintai kesehatan fisik dan kognitif bayi-bayi yang masih berada di dalam kandungan ibu hamil di Kotim.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan desakan kebijakan pelayanan publik yang sangat tajam:

    1. Perlindungan Prioritas Bagi Ibu Hamil di Zona Rawan Karhutla: Dinas Kesehatan Kotim bersama Puskesmas di kecamatan rawan seperti Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Seranau, dan Mentaya Hilir Selatan didesak segera mendistribusikan masker standar N95/KN95 dan vitamin secara gratis khusus bagi ibu hamil.
    2. Penyediaan Ruang Singgah Berudara Bersih di Tiap Desa/Kelurahan: Pemkab Kotim wajib menginstruksikan pembentukan fasilitas clean-air shelter yang dilengkapi pemurni udara (air purifier) di pusat-pusat kesehatan masyarakat atau kantor desa. Langkah ini krusial untuk menyelamatkan generasi masa depan Kotim dari ancaman cacat lahir dan penyakit paru kronis akibat paparan asap gambut.

    Lindungi ibu hamil dari asap gambut, selamatkan generasi masa depan Kotim!  Asap karhutla terbukti rusak janin di dalam kandungan! 🚨 Dinkes Kotim wajib bagikan masker N95 gratis bagi ibu hamil! (***)

  • Satu Orang Jadi Tersangka, Polres Kotim Kirim Pesan Keras kepada Pembakar Lahan

    Satu Orang Jadi Tersangka, Polres Kotim Kirim Pesan Keras kepada Pembakar Lahan

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di tengah status tanggap darurat karhutla, Polres Kotim menetapkan satu orang sebagai tersangka kasus pembakaran lahan. Langkah ini menjadi sinyal bahwa aparat tidak lagi hanya mengedepankan imbauan, tetapi juga proses pidana terhadap pelaku yang terbukti memicu kebakaran.

    Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan, tidak ada lagi toleransi terhadap aktivitas pembakaran, baik untuk membuka lahan maupun membakar sampah. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering membuat api sekecil apa pun dapat berkembang menjadi kebakaran besar.

    “Pada saat ini karena sudah tanggap darurat, pembakaran lahan tidak dibenarkan dalam bentuk apa pun. Termasuk pembakaran sampah, ini menjadi atensi kami juga,” kata Resky, Senin (3/8/2026).

    Ia menuturkan, selama ini kepolisian lebih mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun ketika ditemukan bukti yang mengarah pada unsur pidana, penegakan hukum menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari.

    “Penegakan hukum adalah langkah terakhir. Kami selalu melakukan upaya preemtif dan preventif. Namun apabila memang terbukti melakukan pembakaran berdasarkan alat bukti yang sah dan hasil investigasi, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat. Tim kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memasang garis polisi, mengumpulkan barang bukti, hingga menggunakan metode investigasi ilmiah untuk memastikan penyebab kebakaran.

    Menurut Resky, penyidik saat ini masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur untuk menentukan pasal yang akan diterapkan. Sejumlah ketentuan hukum sedang dikaji, mulai dari aturan khusus mengenai karhutla hingga regulasi lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana pembakaran.

    “Sudah ada satu orang yang kami tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya kami berkoordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan penerapan pasalnya,” katanya.

    Langkah tersebut menjadi peringatan keras di tengah meningkatnya ancaman karhutla di Kotim. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan ratusan hektare lahan telah terbakar selama musim kemarau, sementara status tanggap darurat masih diberlakukan untuk mempercepat penanganan di lapangan.

    Kapolres mengingatkan, kebakaran tidak selalu berawal dari pembukaan lahan dalam skala besar. Pembakaran sampah yang dianggap sepele pun dapat menjadi sumber api yang sulit dikendalikan ketika merambat ke lahan gambut atau vegetasi kering.

    Selain menimbulkan kerusakan lingkungan, karhutla juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Kabut asap dapat memicu gangguan kesehatan, menghambat transportasi, mengganggu aktivitas pendidikan, hingga memengaruhi perekonomian daerah.

    Karena itu, Polres Kotim meminta masyarakat tidak lagi melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat menghentikan pembakaran lahan maupun sampah dengan sengaja. Mari bersama-sama menjaga agar karhutla tidak meluas dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkas Resky. (***)

  • BNPB Perkuat Strategi Karhutla Kalteng: Tambah Pesawat OMC di Pangkalan Bun dan Siapkan Penerbangan Malam

    BNPB Perkuat Strategi Karhutla Kalteng: Tambah Pesawat OMC di Pangkalan Bun dan Siapkan Penerbangan Malam

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah agresif untuk menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Selain memaksimalkan giat pemadaman darat, BNPB resmi memperkuat operasi udara melalui perluasan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menambah armada pesawat, menjamin stok bahan semai, hingga membuka opsi penerbangan penyemaian awan pada malam hari.

    Kepala BNPB menginstruksikan agar seluruh armada pesawat OMC dioperasikan secara fleksibel tanpa terikat jam operasional reguler, termasuk pelaksanaan sortie penerbangan malam hari apabila BMKG mengidentifikasi ketersediaan awan potensi hujan. Tim BMKG diminta melakukan pemantauan serta pemetaan pergerakan awan secara real-time dan presisi sebagai dasar eksekusi penyemaian.

    Langkah taktis ini ditargetkan untuk memperbesar peluang terjadinya hujan buatan di atas wilayah-wilayah kritis, guna mempercepat pendinginan lapisan gambut dalam (cooling down) serta memutus potensi perambatan api darat. Untuk menjaga kontinuitas operasi, ketersediaan pasokan bahan semai natrium klorida (NaCl) dipastikan terus terpenuhi.

    Guna memperluas jangkauan operasional di wilayah barat Kalteng, BNPB menyetujui penambahan armada pesawat OMC sekaligus membuka pangkalan operasi baru dengan menempatkan unit pesawat tambahan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat.

    Sebelumnya, BNPB telah menuntaskan OMC tahap pertama di Kalimantan Tengah pada periode 16 hingga 30 Juni 2026. Dalam periode tersebut, tim udara mencatatkan durasi terbang hingga 63 jam 18 menit melalui 31 sorti penerbangan dengan total bahan semai NaCl yang ditebarkan mencapai 31.000 kilogram.

    Penempatan tambahan armada pesawat OMC di Pangkalan Bun serta opsi penerbangan malam adalah jawaban taktis yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan kawasan gambut di Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Mengingat wilayah Kotim saat ini berada dalam Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dengan tumpukan ratusan hotspot, penyemaian awan hujan buatan dari Pangkalan Bun dan Palangka Raya harus menyasar langsung titik-titik krisis di koridor selatan Kalteng.

    Kanal Independen memberikan catatan pengawasan kebijakan disaster management yang sangat tajam. Penambahan armada udara dan fleksibilitas penerbangan malam harus dibarengi dengan efektivitas di tingkat tapak.

    Pemerintah daerah dan Satgas Karhutla Kalteng wajib mengawal implementasi langkah taktis ini; Presisi Sasaran Hujan Buatan di Gambut Dalam: BMKG dan tim OMC harus memprioritaskan penyemaian di atas wilayah anomali gambut seperti Pulau Hanaut, Baamang, MB Ketapang, dan Kota Besi yang memproduksi asap pekat. Sinergi Pasukan Darat Pasca Hujan: Setelah hujan berhasil diturunkan melalui OMC, tim pemadam darat (BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri) harus langsung memobilisasi ground-check untuk memastikan bara api di bawah permukaan tanah benar-benar padam total.

    Integrasi total antara strategi OMC udara BNPB dan penindakan di tingkat tapak adalah kunci utama agar Kalteng bebas dari ancaman bencana kabut asap! Penambahan pesawat OMC Karhutla Kalteng! Guyur hujan buatan di kubah gambut Kotim dan Kobar! (***)

  • BPBD Kotim Catat 331 Hotspot Karhutla Sepanjang Juli 2026

    BPBD Kotim Catat 331 Hotspot Karhutla Sepanjang Juli 2026

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mencatat lonjakan tajam ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak musim kemarau. Sepanjang bulan Juli 2026, BPBD Kotim merangkum sebanyak 331 titik panas (hotspot) yang tersebar di wilayah Kotim, dengan konsentrasi terbanyak menumpuk di tiga kecamatan rawan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengonfirmasi bahwa Kecamatan Kota Besi, Mentawa Baru Ketapang, dan Mentaya Hilir Utara menjadi tiga kawasan utama yang menyumbang porsi hotspot terbesar sepanjang Juli.

    “Dominasi hotspot selama Juli berada di Kecamatan Kota Besi, Mentawa Baru Ketapang, dan Mentaya Hilir Utara. Wilayah-wilayah tersebut menjadi fokus pengawasan karena memiliki potensi kebakaran yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya,” ujar Multazam, Minggu (2/8/2026).

    Berdasarkan rincian rekapitulasi data BPBD Kotim, Kecamatan Kota Besi berada di posisi teratas dengan 67 hotspot. Selanjutnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menyumbang 59 hotspot, diikuti Mentaya Hilir Utara sebanyak 55 hotspot.

    Sebaran titik panas lainnya terdeteksi di Telaga Antang (30 titik), Antang Kalang dan Telawang (masing-masing 24 titik), Parenggean (17 titik), Baamang (15 titik), Teluk Sampit (10 titik), Mentaya Hulu (8 titik), Cempaga (7 titik), Cempaga Hulu (5 titik), Tualan Hulu (4 titik), serta Seranau (2 titik). Adapun Pulau Hanaut dan Mentaya Hilir Selatan mencatatkan nol hotspot sepanjang bulan Juli.

    Multazam menekankan bahwa tingginya angka hotspot satelit berfungsi sebagai petunjuk awal bagi tim reaksi cepat untuk segera melakukan verifikasi dan pemadaman langsung (ground-check) di lapangan.

    “Hotspot merupakan indikator awal yang harus segera diverifikasi. Dalam kondisi cuaca panas, kelembapan rendah, dan lahan yang mengering, titik panas berpotensi berkembang menjadi kebakaran apabila tidak segera ditangani. Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena kondisi cuaca saat ini sangat kering sehingga api mudah menyebar,” pangkas Multazam.

    Secara akumulatif, BPBD Kotim mencatat hingga awal Agustus 2026 telah terjadi 152 kejadian penanganan karhutla dengan total luas lahan terbakar menembus 313,82 hektare. Menyikapi kondisi tersebut, patroli gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli api semakin diperketat guna mencegah perluasan bencana kabut asap.

    Rekapitulasi 331 hotspot sepanjang Juli 2026 di mana Kota Besi menyumbang angka tertinggi (67 hotspot) menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan (land clearing) dengan cara membakar di koridor Kotim masih marak terjadi. Lonjakan ini berbanding lurus dengan akumulasi 313,82 hektare lahan yang hangus dan mempertegas bahwa Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Kotim 2026 menghadapi ujian nyata di lapangan.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan pengawasan kebijakan yang sangat tajam; Fokus Ground-Check Kota Besi: Satgas Karhutla Kotim dan BPBD wajib memprioritaskan penyebaran tim patroli darat ke Kota Besi dan Mentawa Baru Ketapang guna memadamkan titik api sebelum merembet ke lapisan gambut dalam.

    Selanjuitnya, Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Satreskrim Polres Kotim dan Gakkum LHK harus menindak tegas pemilik lahan yang sengaja membakar atau membiarkan lahannya terbakar di wilayah Kota Besi dan Ketapang, demi memberikan efek jera (deterrent effect).

    Kemudian, Posko Siaga Karhutla Tingkat Desa: Membuka dan mengaktifkan anggaran Posko Siaga di tingkat desa/kelurahan rawan agar respons awal terhadap kemunculan asap dapat ditangani dalam hitungan jam.

    Peningkatan hotspot tidak boleh dibiarkan menjadi kepulan asap pekat yang melumpuhkan aktivitas warga Kotim. (***)

  • Karhutla Amin Klaru Kepung Batas Sawit, Bara Gambut Dalam Ancam Kepung Sampit dengan Asap

    Karhutla Amin Klaru Kepung Batas Sawit, Bara Gambut Dalam Ancam Kepung Sampit dengan Asap

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus merembet mendekati kawasan produktif dan pemukiman. Kali ini, amukan api membakar semak belukar di atas lahan gambut seluas kurang lebih tiga hektare di Jalan Amin Klaru, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kamis (30/7/2026). Lokasi kebakaran yang berbatasan langsung dengan area perkebunan kelapa sawit tersebut kini menyisakan ancaman baru: bara api bawah tanah (underground fire) yang berpotensi terus memproduksi kabut asap bagi Kota Sampit.

    ​Laporan insiden diterima Tim Posko Karhutla Kotim sekitar pukul 12.27 WIB melalui grup komunikasi BPBD. Tim reaksi cepat langsung meluncur ke lokasi dan tiba pukul 13.15 WIB untuk melakukan pemadaman serta pendinginan.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menjelaskan bahwa dari total tiga hektare lahan yang terbakar, sekitar dua hektare berhasil dipadamkan oleh tim gabungan.

    ​“Setelah menerima laporan, tim langsung menuju lokasi dengan perlengkapan lengkap untuk melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas,” tegas Multazam, Jumat (31/7/2026).


    ​Multazam menambahkan, tantangan terbesar pemadaman di Jalan Amin Klaru adalah karakteristik tanah gambut yang mengelilingi vegetasi semak belukar dan menempel pada batas perkebunan sawit. Api merambat cepat di bawah permukaan tanah, membuat pemadaman tidak cukup hanya menyasar kobaran di atas.

    ​Guna menundukkan api, BPBD Kotim mengerahkan personel gabungan bersama unsur TNI, Polri, PMI, pihak Kecamatan MB Ketapang, Kelurahan Ketapang, serta masyarakat. Petugas menghabiskan sekitar 122.000 liter air yang disedot langsung dari Sungai Amin Klaru berjarak 300 meter dari titik api, dengan membentangkan 16 gulung selang.

    ​Meski operasi pemadaman dihentikan sekitar pukul 17.10 WIB karena api permukaan berhasil dilokalisasi, bara api di dalam lapisan gambut masih terus mengepulkan asap. Petugas memperketat pemantauan berkala di lokasi guna mengantisipasi letupan api susulan (re-ignition) yang dapat memperparah sebaran asap di wilayah Kotim.

    ​Terbakarnya lahan gambut di Jalan Amin Klaru yang mengepung batas perkebunan kelapa sawit adalah peringatan nyata betapa riskan dan sulitnya menjinakkan kebakaran bawah tanah (underground fire) jika bara api sudah mengunci struktur gambut dalam. Menyiramkan 122 ribu liter air hanya memadamkan lidah api di permukaan, sementara bara di lapisan dalam akan terus mengepulkan asap racun yang mengancam keselamatan udara Kota Sampit.

    ​Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan desakan taktis yang sangat tajam. Penanganan karhutla di kawasan buffer zone perkebunan seperti Amin Klaru tidak boleh berhenti pada penyiraman air semata!

    ​Satgas Karhutla Kotim bersama pihak terkait harus segera mengambil langkah konkrit:

    ​Pembuatan Parit Penyekat (Canal Blocking): BPBD dan pengelola perkebunan sawit terdekat wajib menyiagakan alat berat untuk membuat parit basah guna memutus jalur rambatan bara gambut ke area vegetasi lain.

    ​Penyegelan dan Penyelidikan Asal Api: Satreskrim Polres Kotim dan Gakkum LHK wajib memasang garis polisi di lokasi kebakaran 3 hektare Jalan Amin Klaru untuk menyelidiki dugaan unsur kesengajaan land clearing dengan cara membakar.

    ​Aparat dan Pemkab Kotim tidak boleh membiarkan bara gambut Amin Klaru menjadi pabrik asap harian yang memperparah Status Tanggap Darurat Karhutla Kotim 2026! Api Amin Klaru masih membara di dalam gambut!  Usut tuntas pemicu kebakaran! (***)

  • Kotim Resmi Tetapkan Status Tanggap Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 Selama 28 Hari

    Kotim Resmi Tetapkan Status Tanggap Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 Selama 28 Hari

    SAMPIT, Kanalinmdependen.id – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air yang kian mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya memicu tindakan tertinggi dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kotim secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Bencana Kekeringan Tahun 2026 yang berlaku efektif selama 28 hari kalender, terhitung mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Keputusan strategis ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Bencana Karhutla dan Kekeringan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim pada Rabu (29/7/2026). Penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan status tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi administrasi.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotim Multazam, menyampaikan bahwa penetapan status tanggap darurat ini mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026–2029.

    “Penetapan status didasarkan pada tiga parameter utama, yaitu tingginya frekuensi kejadian karhutla harian, penurunan drastis Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dalam tiga minggu terakhir, serta melonjaknya jumlah hotspot harian,” kata Multazam.

    Selain itu, kebijakan ini diperkuat oleh peringatan dini BMKG, maraknya Hari Tanpa Hujan (HTH), memburuknya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), besarnya luasan kebakaran di tanah gambut, meningkatnya kasus ISPA, hingga terganggunya pasokan air bersih dan air pertanian warga.

    Peningkatan status menjadi Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 adalah langkah krusial yang tepat waktu sekaligus pintu masuk legalitas bagi Pemkab Kotim untuk membongkar sumbatan anggaran darurat.

    Dengan status ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk memobilisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menyewa armada tangki air, menambah personel pemadam, serta menyediakan fasilitas penanganan kesehatan warga secara masif.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan desakan taktis yang sangat tajam. Penetapan status selama 28 hari ini tidak boleh sebatas formalitas di atas kertas SK Bupati semata.

    Satgas Karhutla Kotim harus segera mengambil tindakan nyata di lapangan, mulai dari pengerahan armada tangki sewaan ke desa-desa terdampak krisis air seperti Tanah Putih, hingga tindakan tegas Polres Kotim dan Gakkum LHK untuk menyegel lahan gambut yang terbakar demi membongkar oknum penyulut api. Di saat yang sama, pembukaan posko kesehatan ISPA gratis 24 jam sangat mendesak untuk melindungi kelompok rentan dan anak-anak sekolah.

    Rakyat Kotim menantikan aksi nyata komando terpadu ini agar ancaman asap pekat dan krisis air bersih dapat dituntaskan sebelum masa 28 hari kalender ini berakhir. (***)

  • Eskalasi Meledak Dua Puluh Enam Hotspot Menyala Sehari Telaga Antang Jadi Episentrum Baru Karhutla Kotim

    Eskalasi Meledak Dua Puluh Enam Hotspot Menyala Sehari Telaga Antang Jadi Episentrum Baru Karhutla Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali melonjak tajam ke titik mengkhawatirkan. Data terbaru dari instrumen pemantauan satelit merekam ledakan 26 titik panas (hotspot) baru yang menyala serentak hanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kecamatan Telaga Antang di wilayah pedalaman utara mendadak melesat menjadi episentrum merah baru dengan konsentrasi titik api paling padat.

    Berdasarkan pembaruan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Haji Asan Sampit yang dirilis pada Senin (20/7/2026) pukul 16.00 WIB, lonjakan titik panas ini terekam secara rigid oleh satelit NOAA20 dengan tingkat kepercayaan level 8.

    Kecamatan Telaga Antang mendominasi secara mutlak dengan temuan 18 hotspot yang tersebar di empat desa rawan, yakni Desa Bukit Indah, Tumbang Puan, Luwuk Kowan, dan Batu Agung.

    Peta sebaran titik panas di wilayah lainnya terbagi sebagai berikut; Kecamatan Antang Kalang: Mendeteksi 5 hotspot di Desa Kuluk Telawang dan Desa Sungai Hanya. Kecamatan Parenggean: Terpantu 1 hotspot di Desa Manjalin. Kecamatan Mentaya Hilir Utara: Terdeteksi 1 hotspot di Desa Bagendang Tengah. Kecamatan Telawang: Merekam 1 hotspot di Desa Tanah Putih.

    Seluruh titik panas terpantau memiliki radius ketidakpastian hingga 1.125 meter dari titik koordinat satelit, yang terekam pada dua interval pengamatan utama, yakni pukul 00.42 WIB dini hari dan 13.24 WIB siang.

    Rekapitulasi BPBD: 171 Hektare Lahan Ludes Terpanggang

    Kenaikan drastis jumlah titik panas ini berbanding lurus dengan kondisi vegetasi dan lahan gambut yang semakin mengering akibat defisit curah hujan. Berdasarkan rekapitulasi kumulatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga 18 Juli 2026, akumulasi bencana karhutla di bumi Habaring Hurung telah menyentuh angka yang sangat memprihatinkan;  Total Hotspot Kumulatif: 415 titik panas. Total Kejadian Karhutla: 84 kejadian. Status Penanganan: 76 kejadian berhasil dipadamkan, sementara 8 kejadian masih dalam proses penanganan/terbengkalai. Total Luas Kerusakan Lahan: 171,39 hektare.

    Wilayah perkotaan seperti Kecamatan Baamang dan Mentawa Baru Ketapang masih mendominasi frekuensi pemadaman terpadu, sementara Kecamatan Kota Besi kokoh memegang akumulasi hotspot terbanyak sepanjang tahun 2026.

     Meledaknya 18 titik panas sekaligus di Telaga Antang dalam tempo 24 jam adalah alarm keras bahwa episentrum ancaman karhutla Kotim mulai bergeser secara agresif ke wilayah pedalaman utara. Keterfokusan penanganan armada BPBD dan Damkar di area urban seperti Baamang dan Ketapang selama ini terbukti menciptakan blind spot atau ruang kosong pengawasan di kecamatan-kecamatan pedalaman.

    Kanal Independen melemparkan catatan investigatif yang tajam dan tanpa kompromi. Mengandalkan narasi klasik bahwa “hotspot butuh verifikasi lapangan” adalah bentuk kelambanan yang berbahaya di tengah puncak kemarau Juli 2026. Di wilayah pelosok seperti Telaga Antang dan Antang Kalang, jarak tempuh yang jauh dari pusat komando di Sampit sering kali dijadikan alasan keterlambatan penanganan, sehingga api berpotensi melahap puluhan hektare lahan sebelum tim darat tiba.

    Pemkab Kotim bersama Satgas Karhutla harus segera melancarkan intervensi radikal: geser sebagian armada taktis dan bangun posko darurat permanen di teritori Telaga Antang!

    Selain itu, Satreskrim Polres Kotim dan Tim Gakkum LHK wajib memeriksa secara forensik koordinat 18 hotspot di Telaga Antang tersebut. Jangan sampai lonjakan titik api di pedalaman ini merupakan aktivitas pembersihan lahan (land clearing) ilegal yang sengaja memanfaatkan minimnya pengawasan petugas di wilayah utara.(***)