cms.kanalindependen.id

Tag: BPS Kotim

  • Akrobat Data Gizi Buruk Kotim: ”Meledak” 115 Persen, Diklaim Sukses Turun 57 Persen

    Akrobat Data Gizi Buruk Kotim: ”Meledak” 115 Persen, Diklaim Sukses Turun 57 Persen

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sebuah anomali fatal tengah dipertontonkan dalam sistem pelaporan kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Dinas Kesehatan Kotim menyajikan narasi keberhasilan menekan kasus gizi buruk hingga 57 persen.

    Padahal, publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang datanya bersumber langsung dari Dinkes Kotim, justru merekam ledakan kasus hingga 115 persen pada periode yang sama.

    Benturan antara klaim publik Dinkes dengan rekam jejak laporan resmi mereka sendiri ini mustahil hanya urusan keliru ketik administrasi.

    Kondisi ini menyingkap adanya ilusi metodologi, sebuah celah penarikan basis data yang berpotensi meracik narasi penurunan yang menyesatkan, sekaligus mengaburkan potret masalah nutrisi yang sebenarnya terjadi di tingkat akar rumput.

    Kepala Dinas Kesehatan Kotim Umar Kaderi melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Noorliyana, menegaskan, data yang dimiliki Dinkes Kotim bersumber dari Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi).

    Menurutnya, data rilisan BPS 2026 menyebut pada tahun 2024 terdapat 73 kasus dan melonjak menjadi 157 kasus di tahun 2025 adalah data yang berbeda dengan catatan internal mereka.

    ”Berdasarkan jumlah, tidak ada peningkatan kasus gizi buruk. Yang ada justru menurun dari 370 kasus di tahun 2024 menjadi 157 kasus di tahun 2025. Penurunannya 57,57 persen, tidak ada peningkatan sampai 115 persen,” ujar Noorliyana saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (31/3/2026).

    Perbedaan angka tersebut kemungkinan terjadi akibat perbedaan metode pengolahan dan sumber data. Dia menegaskan, data Dinkes dihimpun langsung dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem nasional.

    Secara rinci, Noorliyana menyebutkan, pada 2024 jumlah balita yang ditimbang dan diukur mencapai 11.520 anak. Dari jumlah tersebut, tercatat 2.275 bayi berat badan lahir rendah (BBLR), 2.839 balita pendek, 1.256 balita kekurangan gizi, dan 370 balita mengalami gizi buruk.

    Sedangkan pada 2025, jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi 11.848 anak. Kasus BBLR turun menjadi 1.514, balita pendek 2.390, balita kekurangan gizi 711, dan gizi buruk 157 kasus atau sekitar 1,3 persen dari total balita.

    ”Artinya tidak ada peningkatan signifikan, justru menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Noorliyana menjelaskan, stunting dan gizi buruk merupakan dua kondisi yang berbeda. Stunting adalah kekurangan gizi kronis yang diukur berdasarkan tinggi badan menurut umur, sedangkan gizi buruk merupakan kondisi akut yang diukur dari berat badan terhadap tinggi badan.

    ”Gizi buruk jika tidak ditangani bisa berujung stunting. Tapi, stunting juga tidak hanya soal tinggi badan, melainkan berkaitan dengan perkembangan otak,” ujarnya.

    Upaya Intervensi dan Alokasi Anggaran

    Noorliyana mengatakan, upaya penanganan stunting dan gizi buruk di Kotim telah dilakukan sejak 2023 melalui program Grebek Stunting yang melibatkan seluruh puskesmas hingga pemerintah kecamatan dan desa.

    Dalam program tersebut, anak yang mengalami stunting maupun kekurangan gizi mendapat bantuan berupa telur dan susu UHT yang didistribusikan melalui puskesmas.

    Pada 2024 hingga 2025, program beralih ke skema Pangan Khusus Medis Khusus (PKMK). Program ini menyasar anak stunting yang telah didiagnosis dokter spesialis anak dan diberikan susu formula khusus sesuai resep yang dianjurkan dokter.

    Untuk mendukung program, Pemkab Kotim telah mengalokasikan anggaran Rp200 juta pada 2024 dan meningkat menjadi Rp250 juta pada 2025.

    ”Di Kalteng, hanya Kotim yang menganggarkan dana, tidak hanya untuk pencegahan, tetapi juga sampai penanganan pengobatan stunting termasuk penanganan gizi buruk,” ungkapnya.

    Selain itu, Pemkab Kotim juga menjalankan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sejak 2024 di 21 puskesmas. Program ini menyasar balita dengan kekurangan gizi, berat badan rendah, serta ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK).

    PMT disiapkan oleh kader posyandu dalam bentuk makanan lokal seperti telur rebus, risoles, dan menu lain sesuai panduan gizi. Dari total 8.465 ibu hamil di Kotim, tercatat 499 mengalami KEK pada 2025, meningkat tipis dari 488 kasus pada 2024.

    ”Secara jumlah memang naik, tapi secara prevalensi hanya sekitar 5 persen dan masih dalam kategori baik. Peningkatan jumlah ini dipengaruhi seiring dengan bertambahnya jumlah ibu hamil pada tahun 2025,” katanya.

    Membongkar Labirin Metodologi: Bayi vs Balita

    Klaim penurunan dari 370 kasus menjadi 157 kasus ini menghadapi ujian validitas statistik saat disandingkan dengan rekam jejak pelaporan BPS dan dokumen Profil Kesehatan Dinkes sendiri.

    Penelusuran silang terhadap dokumen Kotawaringin Timur Dalam Angka edisi 2024, 2025, dan 2026 memperlihatkan perbedaan kategorisasi umur yang mendasar.

    Melalui publikasi BPS, Dinkes Kotim tercatat konsisten menyajikan riwayat angka gizi buruk pada kelompok usia “Bayi” (anak usia 0-11 bulan).

    Dalam tabel kesehatan tiga tahun terakhir, BPS mencatat tren yang terus mendaki: 20 kasus (2023), 73 kasus (2024), hingga mencapai 157 kasus di tahun 2025.

    Data BPS Kotim dari publikasi resmi Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026.

    Jika merujuk pada kategori bayi ini, terjadi lonjakan kasus sebesar 115 persen dalam setahun.

    Asal-usul angka 370 kasus di tahun 2024 yang menjadi tumpuan klaim penurunan Dinkes terekam dalam dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Data 2024).

    Dokumen tersebut mencatat prevalensi Gizi Buruk (BB/TB) sebesar 3,2 persen dari 11.520 balita yang ditimbang.

    Secara matematis, 3,2 persen dari 11.520 adalah 368,6 anak. Angka yang sejalan dengan klaim 370 kasus oleh Dinkes.

    Data Dinkes Kotim dari publikasi Profil Kesehatan Tahun 2025.

    Namun, label yang digunakan dalam Profil Kesehatan tersebut secara eksplisit adalah kategori “Balita” (anak usia 0-59 bulan).

    Kondisi ini menunjukkan adanya perbandingan silang antara dua kelompok umur yang berbeda, yang berpotensi membentuk narasi penurunan 57 persen.

    Data dasar (2024) menggunakan populasi cakupan luas “Total Balita” (370 kasus), sementara data capaian (2025) menggunakan angka 157 yang dalam publikasi BPS secara spesifik dilabeli sebagai kelompok usia “Bayi”.

    Akan tetapi, dalam keterangan Dinkes, justru diklaim dan digunakan sebagai agregat “Balita”.

    Membandingkan jumlah kasus pada populasi anak usia lima tahun dengan populasi anak usia satu tahun untuk menciptakan narasi kesuksesan adalah sebuah anomali statistik.

    Prosedur Forum dan Penjelasan BPS

    Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, menegaskan, data yang dirilis bersumber dari Dinas Kesehatan Kotim.

    Seluruh data yang dirilis telah melalui proses konfirmasi melalui FGD (Focus Group Discussion) bersama instansi terkait sepuluh hari sebelum rilis resmi dipublikasikan.

    Mengacu pernyataan itu, data yang ditampilkan BPS dalam publikasi resmi, yakni 73 kasus (2024) dan 157 kasus (2025) seharusnya telah melalui meja verifikasi bersama.

    ”Jadi, 10 hari sebelum data itu dirilis, kami adakan lagi FGD untuk memastikan data yang diberikan sudah sesuai. Apabila ada yang tidak sesuai bisa disampaikan sebelum rilis BPS dipublikasikan,” kata Eddy Surahman, Selasa (14/4/2026).

    Eddy menuturkan, Dinkes Kotim bisa menempuh jalur administratif jika terdapat ketidaksesuaian.

    ”Dinkes Kotim bisa bersurat ke BPS Kotim agar data itu diperbaiki dan disesuaikan dengan data yang benar menurut Dinkes Kotim,” ujarnya.

    Dalam penjelasan selanjutnya, Rabu (15/4/2026) malam, Eddy menegaskan kekhawatirannya yang bisa menimbulkan kesan di masyarakat, bahwa data yang disajikan dalam publikasi BPS melalui buku Kotim Dalam Angka—yang dinarasikan seolah data tersebut berasal dari produk BPS—memunculkan kesan negatif.

    ”Padahal yang dibicarakan di sini adalah data dari sumber yang sama, yang justru perbedaan itu bisa jadi hanya karena kesalahan dalam penyampaian data ke BPS,” katanya.

    ”Kita tidak sedang membicarakan dua data dari sumber/produsen data yang berbeda, tapi dua data dari sumber yang sama, Dinkes,” jelasnya lagi.

    Menurut Eddy, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan mudah. Apabila Dinkes Kotim merasa data yang ditampilkan di publikasi ”Kotim Dalam Angka 2026” adalah data yang keliru, hal itu bisa diperbaiki dengan data yang menurut instansi tersebut merupakan data yang tepat.

    ”Karena data itu milik dinkes. Data yang dihasilkan oleh Dinkes,” ujarnya kembali mempertegas.

    Ironi Jantung Kota

    Berdasarkan data dari Kotim Dalam Angka 2026, sebaran angka kasus gizi buruk dari 17 kecamatan di Kotim, tertinggi tercatat di Kecamatan Mentaya Hulu sebanyak 27 kasus, disusul Parenggean 23 kasus, Mentawa Baru Ketapang 18 kasus, Telawang 17 kasus, Cempaga 15 kasus, dan Baamang 16 kasus.

    Wilayah perkotaan seperti Baamang dan Mentawa Baru Ketapang menjadi sorotan karena masih ditemukan kasus meski akses layanan kesehatan relatif mudah.

    Menurut Noorliyana, data tersebut tidak bisa dilihat dari jumlah kasus saja, harus dibandingkan dengan total balita di wilayah tersebut.

    ”Sebagai contoh, di Mentawa Baru Ketapang terdapat 18 kasus dari total 2.304 balita, artinya kasus gizi buruk di Kecamatan MB Ketapang hanya sekitar 0,1 persen,” jelasnya.

    Sementara itu, dalam dokumen Profil Kesehatan 2025, agregat gizi buruk di seluruh Kecamatan MB Ketapang tercatat 54 kasus. Tersebar di tiga puskesmas: Ketapang 1 (12 kasus), Ketapang 2 (24 kasus), dan Pasir Putih (18 kasus).

    Total balita yang ditimbang di kecamatan tersebut tercatat 1.693 anak. Angka 18 yang disebut Noorliyana hanya merepresentasikan satu dari tiga fasilitas.

    Jika merujuk data yang tertera di dokumen resmi Dinkes tersebut, prevalensi gizi buruk di Kecamatan MB Ketapang bukan 0,1 persen, melainkan 3,2 persen dari 1.693 balita yang ditimbang. Tiga puluh dua kali lebih tinggi dari yang diklaim.

    Secara statistik, entah 0,1 persen maupun 3,2 persen, mungkin hanya berupa desimal dalam kolom tabel pelaporan.

    Namun, di balik wilayah dengan akses layanan kesehatan paling lengkap di kabupaten ini dan perdebatan teknis kategorisasi ‘bayi’ atau ‘balita’, puluhan nyawa kecil itu tumbuh dalam diam.

    Terlepas dari perdebatan teknis ‘bayi’ atau ‘balita’, rekam jejak data resmi justru membeberkan realitas muram.

    Tren kasus konsisten mendaki dari 20, 73, hingga menembus 157 kasus dalam tiga tahun terakhir.

    Angka-angka ini bukan produk keliru ketik, melainkan krisis nyata yang menuntut mitigasi, bukan sekadar adu argumen soal label. (hgn/ign)

    Catatan Redaksi: Artikel ini telah diperbarui pada 15 April 2026 pukul 21.54 WIB untuk menyertakan klarifikasi dari BPS Kotim terkait kedudukan data gizi buruk sebagai data sektoral yang bersumber sepenuhnya dari laporan Dinas Kesehatan Kotim. Penyesuaian dilakukan pada bagian mekanisme data dan paragraf penutup, serta beberapa bagian yang perlu penegasan dan perapian data.

  • Tekanan Biaya Hidup di Sampit Meningkat, Inflasi Capai 5,15 Persen

    Tekanan Biaya Hidup di Sampit Meningkat, Inflasi Capai 5,15 Persen

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tekanan biaya hidup masyarakat di Kota Sampit kian terasa. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) di kota ini pada Februari 2026 mencapai 5,15 persen

    Kepala BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, Eddy Surahman, mengatakan inflasi tersebut terlihat dari meningkatnya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,41 pada Februari 2025 menjadi 109,79 pada Februari 2026.

    “Pada Februari 2026 terjadi inflasi year-on-year sebesar 5,15 persen dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 109,79,” ujar Eddy dalam rilis resmi BPS Kotim, Kamis (5/3/2026).

    Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi secara bulanan (month-to-month) sebesar 0,61 persen, sementara inflasi sejak awal tahun (year-to-date) mencapai 1,03 persen.

    Listrik dan kebutuhan rumah tangga melonjak
    Salah satu pemicu utama inflasi berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami kenaikan hingga 16,91 persen.
    Tarif listrik menjadi komoditas yang paling besar memberikan andil terhadap inflasi di Sampit. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada kontrak rumah, sewa rumah, hingga bahan bakar rumah tangga.

    Lonjakan harga pada sektor ini memperlihatkan bahwa tekanan biaya hidup tidak hanya datang dari kebutuhan pangan, tetapi juga dari kebutuhan dasar rumah tangga.
    Harga pangan ikut naik

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mencatat inflasi 3,71 persen. Beberapa komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga antara lain daging ayam ras, beras, ikan nila, udang basah, serta minyak goreng.

    Kenaikan harga bahan pangan ini turut berdampak pada biaya konsumsi masyarakat, termasuk di sektor jasa makanan. BPS mencatat kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran juga mengalami inflasi 4,65 persen.

    Emas dan jasa pribadi ikut menyumbang inflasi
    Selain kebutuhan pokok, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami lonjakan cukup tinggi hingga 15,80 persen.

    Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, yang menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Sampit.

    Di tengah kenaikan harga berbagai komoditas, sejumlah barang justru mengalami penurunan harga.
    Kelompok transportasi tercatat mengalami deflasi 0,65 persen, dipicu turunnya harga bensin serta beberapa biaya transportasi. Selain itu, komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, dan bawang putih juga mengalami penurunan harga.

    Meski demikian, kenaikan harga pada kebutuhan utama seperti listrik, pangan, dan biaya tempat tinggal tetap menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di Sampit. Kondisi ini berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap daya beli masyarakat apabila tren kenaikan harga terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. (***)

  • Bonus Demografi atau Bonus Pengangguran?

    Bonus Demografi atau Bonus Pengangguran?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Angka itu terlihat menjanjikan. Sebanyak 452,87 ribu jiwa kini tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2025. Dari jumlah itu, lebih dari 71 persen berada pada usia produktif, 15 hingga 64 tahun. Angka beban ketergantungan pun berada di level 40,76 persen. Secara teori demografi, ini adalah fase emas: bonus demografi.

    Artinya sederhana. Setiap 100 orang usia kerja hanya menanggung sekitar 40 orang usia nonproduktif. Tenaga kerja melimpah. Potensi ekonomi terbuka lebar. Konsumsi meningkat. Pertumbuhan bisa dipacu.

    Namun angka-angka dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2025 yang dirilis BPS Kotim , justru menyisakan pertanyaan yang lebih sunyi: apakah bonus itu benar-benar sedang dimanfaatkan, atau justru perlahan berubah menjadi tekanan sosial baru?

    Kepala BPS Kotim Eddy Surahman, menyebut struktur demografi daerah ini memang sedang berada dalam momentum yang menguntungkan. Dominasi usia produktif, menurutnya, adalah modal besar pembangunan jika kualitas sumber daya manusianya mampu mengikuti.

    Masalahnya, kualitas itulah yang belum sepenuhnya siap.

    Rata-rata lama sekolah di Kotim pada 2025 tercatat 8,25 tahun. Secara sederhana, itu berarti penduduk rata-rata hanya menempuh pendidikan sampai kelas dua SMP. Angka partisipasi murni di jenjang SMA bahkan hanya sekitar 50 persen. Artinya, separuh anak usia SMA tidak bersekolah sesuai jenjangnya.

    Di atas kertas, bonus demografi berarti melimpahnya tenaga kerja. Tetapi tenaga kerja seperti apa yang sedang bertumbuh?

    Data menunjukkan lebih dari 32 persen penduduk usia 15 tahun ke atas hanya tamat SD. Lulusan perguruan tinggi bahkan tak sampai 7 persen. Ini menggambarkan struktur tenaga kerja yang masih didominasi pendidikan dasar dan menengah bawah.

    Dalam konteks ekonomi yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi, struktur seperti ini menyimpan risiko jangka panjang. Bonus demografi membutuhkan generasi yang terampil, adaptif, dan mampu menciptakan nilai tambah. Tanpa itu, usia produktif yang besar justru dapat berubah menjadi beban pasar kerja.

    Di sisi lain, ada gejala sosial yang tak boleh diabaikan. Angka kesakitan (morbiditas) pada 2025 tercatat meningkat menjadi 8,73 persen. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut perlahan naik. Artinya, waktu untuk memanfaatkan momentum ini tidak panjang.

    Bonus demografi adalah jendela kesempatan yang terbatas. Ketika kelompok lansia bertambah, beban ketergantungan akan kembali meningkat. Jika hari ini kelompok usia produktif tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai, satu dekade ke depan Kotim bisa menghadapi situasi berbeda: pengangguran meningkat, pekerja informal mendominasi, produktivitas stagnan.

    Mengapa banyak anak usia SMA tidak melanjutkan sekolah? Faktor ekonomi keluarga, jarak sekolah di kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten, biaya transportasi, hingga keputusan masuk dunia kerja lebih dini menjadi bagian dari realitas sosial yang sulit diabaikan.

    Bonus demografi tidak otomatis membawa kesejahteraan. Ia hanyalah peluang statistik. Negara dan daerah yang berhasil memanfaatkannya adalah yang berani berinvestasi besar pada pendidikan menengah dan vokasi, membuka lapangan kerja produktif, serta memperkuat daya saing generasi mudanya.

    Kotawaringin Timur masih berada di fase emas itu. Struktur penduduknya mendukung. Angka beban ketergantungannya relatif rendah. Namun kualitas sumber daya manusia menjadi titik krusial yang akan menentukan arah.

    Apakah usia produktif yang melimpah ini akan menjadi mesin pertumbuhan, atau justru menambah antrean pencari kerja?

    Pertanyaan itu mungkin belum terjawab hari ini. Tetapi data sudah memberi sinyal: bonus demografi tidak akan menunggu kesiapan kita.

    Dan ketika jendela itu tertutup, yang tersisa bukan lagi bonus, melainkan beban. (***)

  • Harga Naik, Dapur Rumah Tangga Kian Sempit

    Harga Naik, Dapur Rumah Tangga Kian Sempit

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pagi hari di pasar Sampit selalu dimulai dengan hitung-hitungan. Bukan hanya soal timbangan, tapi juga soal cukup atau tidaknya uang belanja hari ini. Saat Ramadan, hitungan itu terasa makin ketat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur mencatat inflasi di Sampit menjelang Ramadan dan Idulfitri 2025 menjadi yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Angkanya naik, tapi yang lebih cepat naik adalah rasa khawatir di rumah-rumah warga.

    “Sekarang belanja harus pilih-pilih. Kalau dulu bisa beli ayam sama ikan, sekarang salah satu saja,” kata Hidayah, ibu rumah tangga di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Ia mengaku pengeluaran dapur meningkat, sementara penghasilan suaminya tetap.

    Kenaikan paling terasa ada pada bahan pangan. Beras, cabai, telur, daging ayam, hingga gula perlahan naik. Bagi rumah tangga, komoditas itu bukan pilihan melainkan kebutuhan harian yang sulit dikurangi.

    Tekanan tak hanya dirasakan pembeli. Di lapak kecil Fauzi, pedagang sembako, juga ikut terjepit.

    “Modal naik terus, tapi kalau harga kami ikutkan naik terlalu tinggi, pembeli kabur,” ujarnya. Ia mengaku sering menurunkan margin keuntungan agar dagangan tetap laku, meski risikonya pendapatan harian makin menipis.

    Kepala BPS Kotim Eddy Surahman, menyebut lonjakan inflasi menjelang hari besar keagamaan memang pola berulang. Namun pada 2025, tekanannya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi tahunan yang semula di kisaran 1–2 persen naik mendekati 3 persen, dan hingga awal 2026 masih bertahan di atas 2 persen.

    Masalahnya, penghasilan warga tak bergerak secepat harga. Sektor informal, buruh harian, hingga pedagang kecil menghadapi kenyataan yang sama: biaya hidup naik, daya beli turun.

    Pemerintah daerah merespons dengan langkah-langkah klasik operasi pasar, pengawasan distribusi, dan koordinasi antarinstansi. Namun bagi warga dan pedagang kecil, pertanyaannya sederhana: seberapa jauh kebijakan itu benar-benar menahan harga di lapangan?
    Inflasi bukan sekadar angka di rilis statistik. Ia hadir di dapur rumah tangga, di lapak kecil pasar, dan di keputusan harian warga apakah lauk hari ini dikurangi, atau kebutuhan lain ditunda.

    Tanpa kebijakan yang lebih berani dan tepat sasaran mulai dari jaminan pasokan pangan, perlindungan pedagang kecil, hingga intervensi harga yang konsisten inflasi akan terus menjadi beban yang diam-diam dipikul rumah tangga. Dan dalam kondisi itu, warga hanya bisa terus menyesuaikan diri, sementara harga melaju lebih cepat dari kemampuan mereka mengejar. (***)

  • Ketika Lampu Menyala Lebih Mahal dan Emas Tak Lagi Sekadar Tabungan

    Ketika Lampu Menyala Lebih Mahal dan Emas Tak Lagi Sekadar Tabungan

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Menjelang senja di Sampit, lampu-lampu rumah mulai menyala satu per satu. Dapur kembali hidup, kipas angin berputar lebih lama, dan rice cooker tak pernah benar-benar dingin. Ramadan pun mulai menyapa. Namun, di balik rutinitas itu, ada kegelisahan yang ikut menyala tagihan listrik.

    Di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Baamang, Risna (39) menyodorkan ponselnya. Di layar kecil itu, angka tagihan listrik bulan terakhir terpampang jelas.

    “Pemakaian saya sama saja. Masak ya tetap masak, malam kadang kipas nyala karena panas. Tapi begitu mau Ramadan, tagihannya naik,” ujarnya.

    Ia mengaku kini harus lebih berhitung. Bukan hanya soal listrik, tapi juga pengeluaran dapur yang ikut menyesuaikan.

    Data  Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur mencatat inflasi Januari 2026 di Sampit sebesar 3,85 persen (y-on-y). Salah satu pendorong terbesarnya adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang melonjak 13,64 persen, dengan tarif listrik sebagai penyumbang utama.

    Bagi banyak keluarga, angka itu bukan sekadar statistik. Ia menjelma pilihan-pilihan kecil yang terasa berat: mengurangi lauk berbuka, menunda beli kebutuhan nonpokok, hingga membatasi penggunaan listrik di malam hari padahal Ramadan justru membuat aktivitas rumah tangga kian padat.

    Kegelisahan serupa terasa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Hidayah (35), ibu rumah tangga, menyebut Ramadan tahun ini terasa berbeda.

    “Biasanya jelang puasa saya simpan sedikit uang di emas. Kalau perlu mendadak, bisa dijual. Tapi sekarang harga emas tinggi sekali. Mau beli berat, mau jual juga sayang,” katanya.

    Kenaikan emas perhiasan tercatat menjadi penyumbang terbesar inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melesat 15,05 persen. Bagi rumah tangga seperti Hidayah, emas bukan simbol gaya hidup, melainkan penyangga ekonomi terakhir saat kondisi mendesak.

    Ironisnya, di bulan puasa kebutuhan justru bertambah: zakat, sedekah, persiapan lebaran, hingga biaya sekolah anak. Sementara harga makanan mungkin masih terlihat “terkendali”, biaya memasak yang bergantung pada listrik pelan-pelan menggerus anggaran.

    “Kalau listrik naik, otomatis semua ikut naik. Kita mau hemat juga ada batasnya,” ujar Risna, sambil tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip upaya menenangkan diri.

    Di tengah inflasi yang didorong listrik mahal dan emas yang kian tinggi, pertanyaan kritis pun muncul: sejauh mana rumah tangga kecil mampu bertahan? Tanpa bantalan pengaman yang memadai, tekanan harga akan selalu jatuh paling cepat ke dapur-dapur sederhana.

    Malam-malam Ramadan akan dilalui. Lampu-lampu rumah tetap menyala bukan karena boros, tetapi karena hidup harus berjalan. Dan di balik cahaya itu, ada harapan sederhana agar kebijakan harga lebih peka pada denyut warga, sehingga Ramadan tetap menjadi bulan ketenangan, bukan bulan kecemasan.(***)