cms.kanalindependen.id

Tag: bupati kotim halikinnor

  • Rapat Kartu Huma Betang Sejahtera yang Menyentil Partai, Memori Pilkada, hingga Provokator

    Rapat Kartu Huma Betang Sejahtera yang Menyentil Partai, Memori Pilkada, hingga Provokator

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rapat koordinasi soal Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama bupati dan wali kota se-Kalteng, Rabu (25/2/2026), bukan sekadar paparan angka dan jadwal penyaluran bantuan.

    Hampir sepanjang paparan dan diskusi dengan kepala daerah, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menggunakan bahasa politis yang menyelipkan nama partai, mengungkit memori pilkada, hingga menyebut ”provokator” di balik ramainya bahasan KHBS di ruang publik dan digital dalam setahun terakhir.

    Rapat tersebut digelar setelah rangkaian sosialisasi dan launching KHBS pada Jumat (20/2/2026) pekan lalu. Selain membahas KHBS, pertemuan itu juga terkait penyaluran penerima bantuan presiden di Kalteng.

    ”KHBS adalah bentuk komitmen kami yang tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung masyarakat, meskipun kita menghadapi efisiensi anggaran, di mana APBD tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun,” ujar Agustiar.

    Dalam forum yang diikuti kepala daerah, jajaran Forkopimda, dan pejabat teknis itu, Agustiar kembali menegaskan bahwa bantuan tidak boleh membedakan partai, suku, agama, maupun daerah yang perolehan suaranya kecil saat pilkada.

    Penegasan itu disampaikan di tengah candaan dan pernyataan langsung yang menyinggung afiliasi politik dan peta suara saat Pilkada Kalteng 2024 lalu.

    ​Menyentuh Partai dan Hasil Pilkada

    Pada setiap sesi dialog dengan kepala daerah, Agustiar selalu menyinggung partai yang menaungi bupati. Gubernur menyapa bupati sambil mengaitkan posisi politik dengan konteks bantuan, lalu menegaskan bahwa program tidak melihat partai atau perbedaan apa pun.

    ”Saya tidak melihat agama apa pun, suku apa pun. Bapak kan Golkar kan? Tidak melihat Golkar. Tidak melihat partai yang tidak mengusung kami sebagai gubernur. Partai lain pun sama pengakuannya,” ucapnya, pada seorang kepala daerah.​​

    Rujukan ke hasil pilkada juga mengemuka. Agustiar menyebut ada daerah yang pada pemilihan lalu perolehan suaranya kecil, tetapi tetap mendapatkan alokasi bantuan besar.

    Agustiar bahkan blak-blakan menyebut di Sampit membagikan sekitar 50 ribu kartu sosialisasi (kartu huma betang versi sosialisasi kampanye, Red), namun warga yang mencoblos dirinya (pasangan Agustiar-Edy, Red) hanya sekitar 10 ribuan.

    Mengacu hasil perolehan suara Pilkada Kalteng di Kotim pada 2024 lalu, pasangan Agustiar–Edy unggul tipis dengan total 87.140 suara. Adapun untuk wilayah perkotaan yang terdiri dari dua kecamatan; Mentawa Baru Ketapang dan Baamang, totalnya sebesar 30.652 suara.

    Bupati Kotim Halikinnor merespons sentilan Gubernur saat diberi kesempatan bicara. ”Walaupun Pak Gubernur kalah di kota, tetapi menang di kecamatan-kecamatan saya. Jadi, untuk Kotawaringin Timur, Pak Gubernur tetap menang secara keseluruhan, sehingga alhamdulillah banyak sekali bantuan yang disampaikan ke Kotawaringin Timur,” katanya.

    Laman: 1 2 3

  • Irigasi Negara Dikepung Sawit, Bupati Kotim Didesak Audit Total Izin Sawit di Danau Lentang

    Irigasi Negara Dikepung Sawit, Bupati Kotim Didesak Audit Total Izin Sawit di Danau Lentang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sengkarut lahan irigasi Danau Lentang tak boleh lagi dibiarkan menggantung. Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor diminta membuka secara transparan peta perizinan PT Borneo Sawit Perdana (BSP) beserta skema plasma di sekitar jalur irigasi tersebut.

    Hal itu ditegaskan pengamat kebijakan publik dan politik di Kotawaringin Timur, Riduan Kesuma. Menurutnya, polemik sengketa lahan antara warga, perusahaan, dan koperasi plasma sudah terlalu lama digantung tanpa kepastian hukum yang tegas dan final.

    ”Pemerintah harus berdiri di tengah dan menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas. Jangan hanya sebatas mediasi tanpa ada keputusan yang final dan mengikat,” kata Riduan kepada Kanal Independen, Minggu (22/2/2026).

    Riduan yang juga tergabung dalam Komunitas Peduli Kotim ini menuturkan, pola penyelesaian yang selama ini ditempuh cenderung administratif dan seremonial, tanpa menyentuh akar masalah di lapangan.

    Riduan menyoroti keberadaan jaringan irigasi Danau Lentang yang dibangun sekitar 2009, jauh sebelum polemik sengketa mencuat ke permukaan. Jalur irigasi ini bukan sekadar parit biasa, melainkan aset negara yang menopang sistem pengairan dan mata pencarian warga di sekitarnya.

    Jika belakangan kawasan tersebut ternyata masuk dalam peta Hak Guna Usaha (HGU) inti maupun areal pengembangan kebun BSP, Riduan menilai ada pertanyaan serius yang harus dijawab. Pada titik mana proses perizinan dan penataan ruang mulai mengabaikan keberadaan irigasi tersebut?

    ”Kalau memang di lokasi itu sudah ada aset negara sebelum izin keluar, maka itu harus menjadi bahan evaluasi. Mengapa tidak diinklap (dikecualikan, Red) sejak awal dalam proses perizinan?” tegasnya.

    Dia melanjutkan, pengabaian terhadap aset irigasi di tahap perencanaan dan izin justru menjadi sumber konflik berkelanjutan sampai hari ini.

    Peta Izin yang Gelap dan Tumpang Tindih

    Salah satu sorotan Riduan adalah minimnya transparansi data perizinan di kawasan irigasi Danau Lentang. Batas kebun inti, blok plasma, lahan warga, hingga fasilitas umum seperti saluran irigasi dinilai tidak pernah dipaparkan secara jelas dan terbuka kepada publik.

    Ketidakjelasan itu membuka ruang tafsir dan klaim sepihak di lapangan. Warga mengaku lahannya masuk jalur irigasi dan telah dikelola turun‑temurun, sementara perusahaan dan koperasi plasma membawa dokumen kemitraan dan peta kerja sama.

    Dalam posisi tarik‑menarik tersebut, Pemkab Kotim dinilai cenderung berperan sebagai penengah pasif.

    Riduan menegaskan, Bupati Kotim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memerintahkan audit dan evaluasi menyeluruh atas seluruh izin BSP. Termasuk memverifikasi ulang batas‑batas areal inti, plasma, dan posisi persis jalur irigasi.

    Tanpa itu, lanjutnya, sengketa tumpang tindih lahan hanya akan berputar di lingkaran yang sama.

    Laman: 1 2

  • Bazar Ramadan Sampit 2026 Bidik Transaksi Rp2 Miliar, Ada Imbauan Khusus Bupati untuk ASN

    Bazar Ramadan Sampit 2026 Bidik Transaksi Rp2 Miliar, Ada Imbauan Khusus Bupati untuk ASN

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bazar Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 yang resmi dibuka di Kota Sampit, Kamis (19/2/2026), bakal jadi mesin ekonomi masyarakat selama Ramadan.

    Sekitar 130 pedagang dipastikan meramaikan dua titik lokasi bazar dengan potensi perputaran ekonomi selama sebulan pelaksanaan diproyeksikan mencapai Rp2 miliar.

    Deretan tenda menutup separuh badan Jalan S Parman. Aroma hidangan berbagai kuliner bercampur menyambut pengunjung.

    Di panggung utama, Bupati Kotawaringin Timur H Halikinnor membuka bazar dengan rangkaian salam lintas agama dan pantun manis, seraya menyebut Ramadan sebagai momentum mempererat silaturahmi sekaligus menggerakkan ekonomi warga lewat transaksi jual beli.​

    Menurut Halikinnor, bazar itu menjadi etalase UMKM kuliner lokal yang diklaim mampu menghidupkan kembali kue-kue tradisional sekaligus menambah pendapatan pedagang kecil selama Ramadan.

    Halikinnor menegaskan, bazar bukan sekadar tempat berburu takjil, melainkan ruang promosi bagi pelaku usaha kuliner agar terus maju dan meningkatkan kualitas produknya.

    Dia mengimbau seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kotim, agar bergiliran berbelanja di bazar sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha kecil.​

    ”Semoga bazar kuliner Ramadan ini dapat berjalan dengan sukses, lancar dan memberikan berkah serta manfaat bagi seluruh pedagang dan pengunjungnya,” katanya.

    Tahun ini, bazar digelar lebih besar. Lokasinya melebar ke dua titik, area sekitar Taman Kota di Jalan S. Parman dan ruas Jalan Yos Sudarso yang ditutup sementara untuk menampung deretan lapak.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere mengatakan, sekitar 130 pedagang kuliner lokal ikut serta, mulai dari penjual kue basah, minuman dingin, hingga makanan siap saji.

    Pihaknya juga menyiapkan bantuan modal terbatas untuk sebagian pedagang. Hal itu untuk mendorong UMKM agar berani menambah stok dan variasi dagangan selama bazar berlangsung.​

    Johny melanjutkan, potensi perputaran uang selama sebulan penuh Ramadan dipatok hingga miliaran rupiah. Rinciannya, jual-beli di area bazar sekitar Rp2 miliar, omzet pendapatan lain-lain Rp1 miliar, dan pendapatan daerah dari retribusi parkir, kebersihan, dan lainnya sekitar Rp50 juta.

    Total transaksi diyakini cukup signifikan bagi skala ekonomi lokal Sampit. Perkiraan ini menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menjadikan bazar sebagai agenda tahunan yang selalu diperluas, baik dari sisi lokasi maupun jumlah pedagang.​ (ign)