Tag: Cempaga Hulu

Karyawan Cuci Motor Ditemukan Tewas di Area Pemakaman GBI, Diduga Dipicu Tekanan Batin Mendalam

SAMPIT, Kanalindependen.id – Sudut sunyi area pemakaman Kristen GBI Km 74, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak berubah menjadi pusat perhatian publik pada Rabu (10/6/2026) siang sekitar pukul 12.30 WIB. Seorang pria paruh baya ditemukan terbujur kaku tak bernyawa di tengah keheningan kompleks pekuburan tersebut, menguak drama kepasrahan hidup yang luput dari radar kepedulian sosial lingkungan urban.

Penemuan di Tengah Makam dan Jejak Isolasi Sosial

Identitas jasad pria malang tersebut dipastikan bernama Kurnadi (40), warga asli yang bermukim di kawasan RT 04 RW 02 Desa Pelantaran. Sehari-harinya, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi karyawan di sebuah jasa pencucian sepeda motor lokal.

Kabar penemuan mayat Kurnadi seketika menyebar cepat dari mulut ke mulut hingga memicu gelombang kedatangan warga yang penasaran sekaligus terpukul atas nasib tragis sang pelayan jasa kebersihan kendaraan tersebut. Suasana duka pun langsung mengunci lingkungan rumah orang tua korban begitu tubuh kaku Kurnadi dievakuasi dari TKP.

Otoritas pemerintahan setempat membenarkan peristiwa memilukan ini setelah menerima manifes laporan dari pihak kepala desa. Camat Cempaga Hulu, Sarju, membeberkan bahwa di balik status kedudaannya, Kurnadi diduga kuat sedang memikul beban psikologis yang teramat berat dan destruktif selama bertahun-tahun tanpa adanya ruang katarsis atau curahan hati yang memadai.

“Benar, telah meninggal dunia warga RT 04 RW 02 Desa Pelantaran atas nama Kurnadi. Informasinya korban mengalami tekanan batin setelah lama berpisah dengan keluarganya (istri dan anak) selama kurang lebih tiga tahun terakhir,” ungkap Sarju saat memberikan konfirmasi resmi pada Kamis (11/6/2026).

Olah TKP Taktis dan Penolakan Otopsi Pihak Keluarga

Merespons laporan darurat dari masyarakat, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Kapolsek Cempaga Hulu, Iptu Edi Hariyanto, langsung mengerahkan personel gabungan Polsek dan Pos Polisi Pelantaran untuk mengepung area makam GBI guna melakukan sterilisasi perimeter serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah TKP,” terang Iptu Edi Hariyanto.

Di lokasi kejadian, selain mengamankan jasad korban, unit identifikasi juga mengumpulkan sejumlah barang pribadi yang melekat dan tertinggal di sekitar perimeter penemuan sebagai material penyelidikan penunjang. Kendati demikian, teka-teki medis mengenai penyebab pasti kematian Kurnadi dipastikan tidak akan diuji di meja forensik interlokal.

Pihak keluarga besar korban secara bulat menyatakan keikhlasan mereka dan memandang kematian Kurnadi murni sebagai sebuah musibah takdir. Mereka menolak keras segala bentuk tindakan pembedahan atau autopsi medis, yang kemudian dituangkan ke dalam lembaran surat pernyataan resmi hitam di atas putih di hadapan penyidik.

“Pihak keluarga telah membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah,” tegas Edi. Kendati autopsi ditolak, Unit Reskrim Polsek Cempaga Hulu menegaskan tetap melakukan pendalaman administratif guna memastikan tidak ada unsur kejahatan luar biasa (foul play) di balik kematian korban. Pasca-evakuasi, jasad Kurnadi langsung dikebumikan sore itu juga oleh pihak keluarga dibantu warga lokal di pemakaman desa setempat.

Kematian Kurnadi di area pemakaman GBI Km 74 ini bukan sekadar statistik kematian biasa, melainkan sebuah alarm sosial yang berdering nyaring mengenai fenomena silent killer berupa depresi akut di kalangan pekerja sektor informal Kotim. Lokasi penemuan jasad di area pekuburan secara semiotik mengindikasikan adanya ruang keputusasaan yang mendalam; sebuah pelarian psikologis di mana korban memilih menyendiri di tempat peristirahatan terakhir guna meratapi tekanan batin akibat keterpisahan domestik.

Sebagai buruh cuci motor dengan penghasilan harian yang fluktuatif, Kurnadi mewakili potret kelas pekerja bawah yang kerap kali mengalami isolasi sosial ganda. Mereka tidak hanya rentan secara ekonomi, tetapi juga miskin akses terhadap layanan kesehatan mental (mental health support). Di tengah budaya masyarakat pedesaan yang maskulin, beban psikologis akibat perceraian atau kehilangan hak asuh anak selama tiga tahun sering kali dianggap tabu untuk dibicarakan, dipendam sendiri, hingga menjelma menjadi bom waktu yang siap mengakhiri kewarasan.

Perangkat desa, pemuka agama, serta jejaring RT di Cempaga Hulu tidak boleh menutup mata pasca-pemakaman Kurnadi. Solidaritas komunal tidak boleh hanya muncul di hilir saat jasad sudah terbujur kaku di keranda. Kasus ini harus memicu kesadaran preventif hulu: perlunya mengaktifkan kembali jaring pengaman sosial berbasis tetangga (peer-to-peer support).

Kita dituntut lebih peka mendeteksi perubahan perilaku para pekerja rentan di sekitar kita mereka yang mendadak menarik diri dari pergaulan atau menunjukkan tanda-tanda stres berat. Negara melalui Puskesmas juga harus mulai meluaskan program konseling psikologis gratis hingga ke tingkat desa, agar masyarakat kelas bawah memiliki ruang aman untuk bersandar sebelum keputusasaan membimbing langkah kaki mereka menuju kesunyian kolong pemakaman. (***)

Juni 11, 2026
Berbulan-bulan Diabaikan, Warga Trobos Akhirnya Bertatap Muka dengan Agrinas

SAMPIT, kanalindependen.id – Sejumlah warga Dusun Trobos akhirnya menembus kebuntuan. Setelah berbulan-bulan kehilangan pendapatan dari kebun plasma dan diabaikan secara formal, mereka kini mendapat ruang dialog langsung dengan pihak korporasi yang menguasai lahan.

Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengambil peran sentral dalam memfasilitasi pertemuan antara warga Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dan PT Sapta Danu Nusantara (SDN).

Dialog ini terlaksana menyusul aduan resmi warga ke institusi adat tersebut pada 5 Mei 2026, setelah surat permohonan audiensi yang mereka kirim pada 27 April silam tak berbalas.

Kuasa hukum warga, Sapriyadi, menilai jalannya pertemuan membawa kemajuan yang signifikan.

”Dalam pertemuan tadi pihak PT APN memberikan sinyal yang baik dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Kesepakatan awal mengerucut pada satu tindakan konkret: verifikasi ulang data warga atas lahan yang disengketakan.

Proses ini akan menjadi landasan pengambilan keputusan, termasuk membuka peluang untuk mengintegrasikan kembali lahan warga ke dalam skema kerja sama operasi (KSO).

”Nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika memang benar sesuai data dan mekanisme, maka dimungkinkan diarahkan ke pola KSO,” jelas Sapriyadi.

PT SDN, sebagai mitra eksekusi Agrinas di lapangan, menyatakan tidak akan keberatan dengan apa pun hasil kesepakatan yang dicapai.

menyatakan kesediaan untuk tunduk pada hasil akhir negosiasi tersebut.

”Pihak PT SDN juga siap mengikuti hasil kesepakatan bersama nantinya,” ujarnya.

Posisi warga dalam mediasi ini, merujuk keterangan Sapriyadi, tidak bermaksud menolak investasi perusahaan.

Mereka sekadar meminta pengembalian hak ekonomi yang sejak awal disepakati dalam skema kemitraan.

”Masyarakat siap bekerja sama dengan PT APN selama hak-hak mereka juga diperhatikan dan dijalankan sesuai ketentuan,” katanya.

Peran DAD sebagai fasilitator membawa bobot konteks politik lokal yang kuat. Delapan bulan silam, tepatnya September 2025, institusi adat ini justru bersuara lantang mengkritik operasional Agrinas.

Ketua Harian DAD Kotim Gahara saat itu memprotes skema KSO yang diserahkan kepada pihak luar daerah.

”Jangan sampai kita orang lokal hanya jadi penonton, sementara orang luar yang menikmati hasil tanah kita,” kata Gahara kala itu, mengutip pepatah Tjilik Riwut.

Langkah DAD yang kini menjadi penengah mencerminkan pergeseran taktis secara kelembagaan. Dari konfrontasi publik beralih menjadi pendampingan langsung di meja perundingan.

Skala penguasaan lahan memberikan perspektif luas atas mediasi ini. Agrinas mengelola lahan bekas sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan luasan masif.

Merujuk data Oktober 2025, perusahaan pelat merah ini mengambil alih 12.059,39 hektare lahan dan satu pabrik kelapa sawit hasil sitaan dari PT Globalindo Alam Perkasa di Kotim.

Dibandingkan angka belasan ribu hektare tersebut, luasan 30 hektare milik warga Trobos terlihat sangat kecil.

Namun, penyelesaian kasus ini memegang peranan kunci. Cara BUMN ini menangani hak warga Trobos akan menjadi preseden dan standar penanganan bagi ratusan keluarga lain di Kotim yang berpotensi terjebak dalam sengketa serupa.

Sapriyadi menangkap kesediaan korporasi untuk berdialog ini sebagai modal awal penyelesaian konflik.

”Pola penyelesaian seperti ini membuktikan bahwa PT APN sebagai pihak yang mewakili negara tidak arogan terhadap masyarakatnya sendiri dan tetap membuka ruang komunikasi,” tegasnya.

Tahapan verifikasi data kini menjadi ujian sesungguhnya bagi perusahaan. Jika data administrasi membenarkan posisi warga, skema KSO yang mulanya menjadi sumber sengketa berpotensi berubah menjadi jalan pulang bagi hak ekonomi mereka yang terampas. (ign)

Mei 12, 2026
Bom Waktu di Jalan Perkebunan Kotim: Tragedi Bus Pelajar dan Peringatan yang Diabaikan

SAMPIT, kanalindependen.id – Rangka besi hangus di pinggir jalan Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, kini menjadi sisa dari sebuah pembiaran panjang.

Jumat siang (8/5/2026), sebuah bus angkutan pelajar milik PT Bumi Hutani Lestari (BHL) ludes dilalap api.

Puluhan siswa SMA PGRI Mirah Lestari berhasil berlari keluar menyelamatkan diri, meninggalkan barang pribadi seperti kunci motor dan seragam pramuka yang kemudian menjadi abu.

Kejadian ini disinyalir melampaui batasan musibah teknis. Bus tersebut telah menyusuri jalanan perkebunan sejak 2008.

Selama 18 tahun beroperasi, kondisi fisik armada menurun drastis tanpa ada peremajaan dari pihak perusahaan yang menaunginya.

Pemerintah desa mencatat peringatan dari warga telah terjadi berulang kali. Sekretaris Desa Tumbang Koling, Rio Ardi, membeberkan kondisi riil armada sebelum hari nahas itu tiba.

”Kacanya sudah pecah dan tempat duduk banyak yang tidak ada. Anak-anak sebenarnya sudah pernah menolak naik bus itu karena memang tidak layak,” ungkap Rio.

Permintaan resmi agar PT BHL mengganti armada pengangkut siswa itu tidak mendapat respons memadai dari manajemen.

”Kami sudah minta supaya diganti karena yang diangkut ini manusia, anak-anak sekolah. Tapi sampai kejadian ini masih tetap dipakai,” kata Rio.

Sebelum hangus terbakar, bus tua ini memiliki rekam jejak yang membahayakan nyawa. Mesin kendaraan tersebut kerap kehilangan tenaga saat berhadapan dengan kontur jalan perkebunan.

”Itu pernah hampir mencelakakan penumpang karena tidak kuat naik tanjakan,” katanya.

Kendaraan itu sempat meluncur mundur, keluar dari jalur, dan menabrak semak belukar.

Rentetan kejadian ini menunjukkan posisi bus tersebut menyerupai bom waktu yang terus dipaksa beroperasi mengangkut puluhan pelajar menuju sekolah di Jalan Poros BHL Mirah Estate 02, Desa Mirah Kalanaman.

Kapolsek Cempaga Hulu Iptu Sarju pada Sabtu (9/5/2026) menyebutkan sumber api bermula dari korsleting arus listrik pada aki yang merambat cepat ke bodi kendaraan.

Penjelasan teknis kepolisian menjawab penyebab kebakaran, tetapi menyisakan persoalan besar dari sisi tanggung jawab penyedia layanan angkutan.

PT Bumi Hutani Lestari mengantongi HGU Nomor 08/Kotim sejak 1 Maret 1991. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga tercatat dalam skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Standar internasional tersebut menuntut perusahaan mematuhi tanggung jawab sosial dan menjamin keselamatan di lingkungan operasionalnya.

Kenyataan di lapangan bertolak belakang. Operasional armada yang tak laik jalan ini memunculkan dugaan ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Anak Sekolah.

Aturan ini secara tegas mewajibkan penyedia transportasi memastikan setiap kendaraan dalam kondisi aman sebelum digunakan.

Hingga berita ini dipublikasikan, manajemen PT BHL belum memberikan pernyataan resmi mengenai kompensasi barang siswa yang terbakar atau jaminan keselamatan transportasi pada masa mendatang.

Pembiaran selama hampir dua dekade ini memperlihatkan pemenuhan standar regulasi perusahaan gagal melindungi manusia yang menggantungkan mobilitas pada fasilitas mereka. (ign)

Mei 11, 2026
Bubble Wrap Pink Berisi Kristal Haram, Perempuan di Bukit Raya Diciduk Polisi Bersama 41 Paket

SAMPIT, Kanalindependen.id – Jalan Tjilik Riwut Kilometer 75, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu mendadak geger pada Jumat sore (8/5/2026). Fokus warga yang biasanya tertuju pada arus lalu lintas lintas kabupaten, seketika beralih ke sebuah rumah yang digerebek jajaran Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur. Dalam operasi senyap tersebut, seorang perempuan berinisial KMR (34) tak berkutik saat polisi membongkar bisnis haram yang ia jalankan dari balik pintu rumahnya.

Penggerebekan di Balik Pengawasan RT

Ketegangan memuncak sekitar pukul 17.00 WIB ketika petugas mulai menyisir setiap sudut rumah KMR dengan disaksikan langsung oleh pengurus RT/RW setempat. Kecurigaan masyarakat selama ini ternyata bukan isapan jempol belaka. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan sebuah kantong bubble wrap berwarna merah muda yang sekilas tampak seperti paket belanjaan biasa, namun di dalamnya tersimpan 41 paket klip berisi kristal bening diduga sabu siap edar.

Selain puluhan paket narkotika, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti pendukung yang memperkuat dugaan peran KMR sebagai pengedar, termasuk satu unit timbangan digital dan uang tunai sebesar Rp1,4 juta yang diduga merupakan hasil transaksi.

Pengakuan di Hadapan Petugas

Kapolres Kotim melalui Kasi Humas AKP Edy Wiyoko menjelaskan bahwa keberhasilan pengungkapan ini merupakan buah dari keberanian warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan pelaku. KMR sendiri tidak bisa mengelak saat total barang bukti seberat 15,35 gram ditemukan dalam penguasaannya.

“Anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terlapor sering membawa narkotika jenis sabu. Setelah dilakukan penyelidikan, terlapor berhasil diamankan dan ia mengakui seluruh barang tersebut berada dalam penguasaannya,” ungkap AKP Edy Wiyoko, Sabtu (10/5/2026).

Kini, KMR harus menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Ia telah diamankan di Mapolres Kotim dan dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengancamnya dengan hukuman penjara jangka panjang.

Kasus KMR di Desa Bukit Raya ini menjadi alarm keras bagi wilayah pinggiran kota. Fenomena peredaran narkoba yang mulai merambah ke lingkungan perumahan warga dengan pelaku yang tampak “biasa saja” menunjukkan bahwa jaringan narkotika semakin pandai menyamar di tengah masyarakat.

Warna bubble wrap pink yang digunakan pelaku mungkin terlihat remeh, namun itu adalah simbol betapa licinnya modus operandi saat ini untuk mengelabui mata awam. Keberanian warga Bukit Raya dalam melapor adalah bukti bahwa benteng pertahanan terbaik melawan narkoba bukan hanya ada pada lencana polisi, melainkan pada ketajaman mata para tetangga yang peduli pada masa depan lingkungannya. (***)

Mei 10, 2026
120 KK Terkepung Banjir ‘Lokal’: Saat Peringatan BMKG Hanya Menjadi Arsip di Meja Birokrasi

SAMPIT, Kanalindependen.id – Seluruh wilayah Rukun Tetangga (RT) di Desa Sei Ubar Mandiri, Kecamatan Cempaga Hulu, kini berubah menjadi lautan cokelat. Sebanyak 120 Kepala Keluarga (KK) terisolasi setelah air setinggi 60 sentimeter melumpuhkan akses jalan dan permukiman pada Kamis (23/4/2026). Ironisnya, banjir ini bukan datang dari hulu, melainkan akibat “hujan lokal” yang sebenarnya sudah diprediksi secara presisi oleh otoritas cuaca.

Laporan dari BPBD Kotim mengonfirmasi bahwa banjir kali ini murni dipicu oleh curah hujan lokal yang ekstrem selama masa peralihan musim. Jika kita menengok dokumen Peringatan Dini BMKG periode 22-24 April 2026, fenomena ini sudah terbaca dengan jelas melalui adanya daerah belokan angin dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) di langit Kalimantan Tengah.

BMKG telah merilis data bahwa labilitas lokal yang kuat mendukung pertumbuhan awan hujan masif di wilayah Kotawaringin Timur pada tanggal 22 dan 23 April. Namun, di Sei Ubar Mandiri, peringatan teknis tersebut gagal diterjemahkan menjadi aksi penyelamatan aset warga sebelum air mengepung seluruh RT.

Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengakui bahwa banjir di wilayah ini adalah kejadian yang “kerap berulang”. Pernyataan ini justru mempertegas kritik mengenai lemahnya mitigasi jangka panjang. Jika bencana ini sudah “terjadwal” setiap tahun, mengapa langkah penanganan masih bersifat reaktif berupa penerjunan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk pendataan, alih-alih perbaikan infrastruktur drainase yang permanen?

“Seluruh RT sudah terendam. Di beberapa titik, ketinggian air mencapai 50 sampai 60 sentimeter. Ini lebih karena hujan lokal di masa peralihan,” ungkap Multazam, Kamis (23/4/2026).

Ketegasan BMKG dalam memberikan informasi 24 jam mengenai potensi bencana seperti genangan air dan banjir seolah membentur tembok tebal birokrasi yang hanya sibuk memetakan kebutuhan setelah warga terendam, bukan mencegah air masuk ke ruang tamu mereka.

Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami menilai narasi “hujan lokal” tidak boleh lagi dijadikan tameng untuk memaklumi banjir yang berulang. Dengan adanya jeda cuaca yang diprediksi akan NIHIL pada 24 April, pemerintah daerah memiliki waktu sempit untuk melakukan evaluasi total.

Jangan sampai jeda “nihil” dari BMKG ini hanya dijadikan waktu untuk beristirahat, sementara 120 KK di Sei Ubar Mandiri masih harus berkawan dengan lumpur dan kerugian materiil. Peringatan dini sudah di meja, kini saatnya aksi nyata yang bicara.

Banjir yang berulang adalah bukti bahwa kita sedang memelihara kegagalan mitigasi. (***)

April 23, 2026
Akibat Kecelakaan, Minyak Tumpah di Jalur Nadi Kalimantan, Antrean Mengular Sejak Malam hingga Pagi

SAMPIT, Kanalindependen.id – Pagi baru saja menyapa, tetapi laju kendaraan di ruas Trans Kalimantan, Desa Parit, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, belum juga benar-benar bergerak. Deretan truk, mobil pribadi, hingga sepeda motor terjebak dalam antrean panjang yang sudah mengular sejak malam sebelumnya, Minggu (29/3/2026).

Di jalur yang menjadi penghubung vital antara Sampit dan Palangka Raya itu, perjalanan berubah menjadi penantian.

Muhammad Rizal, salah satu pengendara yang melintas, menyaksikan sendiri bagaimana arus kendaraan tersendat nyaris tanpa jeda. Ia menggambarkan situasi pagi itu sebagai antrean panjang yang memaksa pengendara ekstra waspada.

“Antrean panjang di Desa Parit. Arah Sampit–Palangka Raya harus hati-hati,” ujarnya, Senin (30/3) sekitar pukul 06.58 WIB.

Dari rekaman video yang beredar, kendaraan tampak bergerak perlahan dalam sistem buka-tutup jalan. Satu per satu melintas, seolah bergantian mengambil napas di jalur sempit yang tersisa.

Di balik kemacetan itu, ada peristiwa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Informasi di lapangan menyebut, kecelakaan bermula dari sebuah truk pengangkut peti kemas yang diduga tak kuat menanjak.

Kendaraan besar itu kemudian memicu tabrakan beruntun dengan truk bermuatan crude palm oil (CPO).
Benturan itu bukan hanya menghentikan laju kendaraan. Muatan minyak sawit yang tumpah ke badan jalan menjadikan aspal licin mengubah ruas jalan menjadi bidang berbahaya bagi siapa saja yang melintas.

“Katanya truk kontainer tidak kuat nanjak, lalu terjadi tabrakan dengan truk CPO. Minyaknya tumpah ke jalan,” kata Rizal, mengulang informasi yang ia terima di lokasi.

Hingga Senin pagi, sisa-sisa kecelakaan masih terlihat. Potongan kendaraan, termasuk bagian truk peti kemas, belum sepenuhnya dievakuasi. Kondisi ini mempersempit ruang gerak kendaraan dan memperpanjang antrean.

Situasi semakin riskan karena permukaan jalan yang licin. Pengendara diminta menahan kecepatan, menjaga jarak, dan tidak memaksakan manuver. Di sisi lain, kebutuhan akan penanganan cepat menjadi mendesak terutama untuk membersihkan tumpahan minyak yang berpotensi memicu kecelakaan lanjutan.

Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait penyebab pasti insiden maupun progres evakuasi. Namun satu hal jelas: di jalur yang menjadi nadi distribusi dan mobilitas Kalimantan ini, satu peristiwa kecil bisa menjelma menjadi kemacetan panjang yang menahan ribuan perjalanan.

Sementara itu, pengguna jalan diimbau mempertimbangkan jalur alternatif. Sebab, di Desa Parit pagi ini, perjalanan bukan lagi soal jarak melainkan tentang seberapa lama bersabar di tengah antrean.(***)

Maret 30, 2026
Malam Hiburan di Desa Sudan yang Memantik Luka dan Kejanggalan di Balik Penanganan Kasus

SAMPIT, Kanalindependen.id – Malam itu, Sabtu (15/2/2026), jam hampir setengah satu. Di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu, Desa Sudan, riuh rendah suara musik dan tawa masih saja terdengar dari panggung sore yang berubah jadi arena hiburan. Namun bagi satu keluarga, suara itu tercampur ketakutan.

Di tempat duduk penonton, Suyetno (44) menatap langit gelap yang mulai meresap ke bumi. Ia tak menyangka, malam yang seharusnya sederhana menonton acara kampung dan bercengkrama dengan tetangga justru menjadi titik dimana hidupnya nyaris terseret maut.

“Saat itu saya hendak naik ke panggung,” ceritanya pelan, suara tersekat sesekali oleh napas yang belum pulih. “Tiba-tiba… seperti ada yang menarik saya dari belakang.”

Ia tak sempat berteriak. Tubuhnya terjatuh dengan keras, dan saat ia bangun, ia sudah merasakan darah segar mengalir deras dari dada sebelah kiri. Betapa terkejutnya ia ketika sadar bahwa sebuah senjata tajam telah menusuk dadanya, tembus hingga paru-paru.

Sekarang, saat cerita itu diulang lagi, ada suara selang yang berdenyut di sampingnya. Selang itu bukan sekadar alat medis ia adalah saksi bisu perjuangan hidup melawan luka dalam yang hampir merenggutnya. Itu adalah selang yang membantu mengeluarkan darah dari luka yang menembus paru-parunya.

Di ujung ranjang rumah sakit RSUD dr Murjani Sampit, Juaty, sang istri, duduk tak jauh dari suaminya. Matanya kosong sesaat, lalu berkaca-kaca saat mengingat detik-detik ketika Suyetno dibawa dari Puskesmas Cempaga ke rumah sakit ini.

“Waktu itu saya melihat dia penuh darah… langsung kami bawa ke Puskesmas, lalu dirujuk ke sini,” ujarnya lirih, suaranya menahan getar harap.

Namun luka fisik itu bukan satu-satunya yang menoreh dalam hidup keluarga ini. Sejak peristiwa itu dilaporkan ke polisi, pertanyaan demi pertanyaan justru muncul dari mulut keluarga.

Ibam, salah seorang kerabat yang mewakili keluarga korban, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang berjalan lambat dan penuh kejanggalan.

Ia mengungkapkan, laporan yang mereka buat pada 15 Februari sesuai kronologi kejadian justru tertulis pada kertas laporan sebagai tanggal 15 April 2023, dan lebih aneh lagi, insiden itu diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian, bukan penganiayaan berat.

“Ini kasus penganiayaan, kenapa dibuat seperti pencurian?” tanya Ibam, penuh keheranan.

Menurutnya, kejanggalan administratif itu justru memperlambat penanganan kasus sementara pelaku yang diduga saat kejadian diketahui oleh banyak orang masih bebas berkeliaran.

Keluarga bahkan diminta kembali melapor dan membawa saksi ulang, sebuah prosedur yang bagi mereka terasa tak masuk akal dan kontraproduktif. “Disuruh ke sana lagi dan bawa saksi, ini terkesan seperti ada intervensi,” tambah Ibam, menyinggung soal proses yang menurutnya tak sejalan dengan urgensi kasus penganiayaan berat.

Di lingkungan Desa Sudan, warga pun bertanya-tanya. Orang-orang yang menyaksikan malam itu kini tak bisa lagi tidur nyenyak tanpa pertanyaan: apa yang sebenarnya terjadi?

Mengapa seorang pria, yang hanya ingin menikmati hiburan kampung, harus menderita luka parah? Dan lebih dari itu kenapa pelaku belum juga ditangkap sementara kejanggalan dalam laporan polisi dibiarkan begitu saja?

Sementara Suyetno masih berjuang di ranjang rumah sakit, dan keluarganya terus mendesak jawaban, malam itu tetap bergema dalam benak mereka sebagai pengingat bahwa kehidupan bisa berubah dalam sekejap, dan bahwa keadilan tak boleh hanya menjadi sebuah janji di atas kertas laporan. (***)

Februari 19, 2026