cms.kanalindependen.id

Tag: Cempaga Hulu

  • Misteri Dentuman Bergetar dan Benda Menyerupai Bangkai Pesawat Gempar di PT Agro Bukit Kotim!

    Misteri Dentuman Bergetar dan Benda Menyerupai Bangkai Pesawat Gempar di PT Agro Bukit Kotim!

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga di sejumlah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak digemparkan oleh rangkaian peristiwa misterius yang memicu teka-teki besar. Sehari setelah suara dentuman keras menggelegar dan memicu getaran hebat pada Minggu (18/10/2026) petang, sebuah benda misterius dengan komponen menyerupai bangkai pesawat ditemukan di area perkebunan sawit PT Agro Bukit, Blok G.37/38, Senin (19/10/2026) pagi.

    Dalam rekaman video durasi pendek yang mendadak viral di media sosial, objek berukuran sedang tersebut tampak hancur sebagian dengan rincian material kabel, panel logam, dan struktur komposit yang terserak di antara pohon kelapa sawit.

    Perekam video secara eksplisit menyebut objek tersebut mirip dengan puing pesawat atau perangkat antariksa.

    “Kami menemukan benda mungkin bangkai pesawat, karena masih ada kabel-kabelnya ini,” tutur seorang warga dalam rekaman video penemuan di lokasi PT Agro Bukit.

    Dentuman Magrib Getarkan Kaca Rumah, Benda Bercahaya Melintas di Langit Kotim

    Penemuan objek misterius ini terjadi selang beberapa jam dari insiden dentuman dahsyat yang menghentak wilayah Cempaga Hulu, Telawang, Mentawa Baru Ketapang (MBK), hingga Baamang pada Minggu (18/10/2026) pasca-Magrib.

    Sejumlah saksi mata melaporkan getaran kuat yang menyertai dentuman keras tersebut. Vina, warga MBK, mengaku dikejutkan oleh suara bergemuruh yang disangkanya merupakan truk material, sementara Wiwik dan Aina mengonfirmasi getaran yang ditimbulkan cukup kuat hingga merobohkan tiang jemuran serta menggetarkan kaca jendela rumah.

    Bersamaan dengan laporan dentuman, beredar pula dokumentasi foto yang memvisualisasikan benda bercahaya (fireball) melintas di langit malam Kotim sebelum akhirnya padam, menguatkan dugaan adanya objek luar angkasa atau sampah antariksa (space debris) yang jatuh menembus atmosfer Bumi.

     

    Kemunculan benda menyerupai bangkai pesawat yang didahului dentuman bergetar merupakan fenomena serius yang membutuhkan investigasi ilmiah transparan (scientific investigation) oleh otoritas gabungan. Penanganan cepat diperlukan untuk meredam spekulasi liar serta mengantisipasi potensi bahaya zat kimia/radiasi dari benda asing tersebut.

    Polres Kotim bersama Polsek setempat didesak segera memasang garis polisi (police line) di Blok G.37/38 PT Agro Bukit. Masyarakat dan pekerja kebun diimbau keras untuk tidak menyentuh, membongkar, atau mengambil komponen kabel/logam dari lokasi kejadian sebelum dinyatakan bebas dari bahan berbahaya toxic/radiatif.

    Pemkab Kotim dan Polres dituntut berkoordinasi langsung dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) serta AirNav/Kemenhub untuk mengidentifikasi secara pasti apakah pecahan tersebut merupakan sampah satelit, roket, pendorong antariksa, atau komponen pesawat udara. (***)

  • Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    Menuntut Kurang dari Satu Persen: Janji Agrinas yang Menggantung di Dusun Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Aktivitas memanen dan merawat kebun kelapa sawit di areal kelolaan eks Makin Group terus bergulir.

    Tugas PT Sapita Danu Nusantara (SDN) di hamparan tersebut memang sebatas itu, sebagaimana ditegaskan Humas perusahaan pada mediasi Mei lalu.

    Namun, rutinitas korporasi ini mengiringi penantian panjang sepuluh warga Dusun Trobos yang terasa kedap suara.

    Lima bulan setelah mediasi perdana pada 14 Mei 2026, janji PT Agrinas Palma Nusantara untuk mencari cara mengakomodasi harapan warga belum berwujud.

    Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu ini memperjuangkan lahan seluas 29,01 hektare. Luasan tersebut memakan porsi kurang dari satu persen dari sekitar 3.000 hektare areal yang dikelola SDN sebagai mitra operasi Agrinas.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyatakan lahan itu milik warga. Pengakuan ini tertuang dalam Kesimpulan Mediasi Nomor 250/DAD-KOTIM/X/2026 yang diteken enam anggota Tim Mediasi di Sampit, 6 Oktober 2026.

    Tim tersebut diketuai Gahara yang juga Ketua Harian DAD Kotim, serta melibatkan dua anggota yang merupakan wakil ketua DAD Kotim.

    Agrinas, menurut kuasa hukum warga, Sapriyadi, hanya hadir pada mediasi pertama.

    Jejak Kebun Karet yang Lenyap

    Sebelum ditanami sawit, lahan tersebut ditumbuhi kebun karet, rotan, cempedak, dan tanam tumbuh lain milik warga. Keterangan mengenai asal-usul ini disampaikan Sapriyadi dalam mediasi dan tercatat resmi dalam dokumen DAD.

    ”Mereka mempunyai kebun karet yang dikelola secara terus-menerus, secara turun-temurun. Bahkan, di situ merupakan mata pencaharian mereka,” kata Sapriyadi saat diwawancarai, Senin (12/10/2026). Ia berbicara didampingi para pemilik lahan.

    Lahan itu kemudian dimitrakan dengan PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), perusahaan di bawah bendera Makin Group.

    Warga bergabung melalui Koperasi Isen Mulang. Menurut penuturan Sapriyadi dalam mediasi, warga mendapatkan bagian 20 persen dari hasil kemitraan tersebut.

    ”Selama proses kemitraan tersebut, mereka mendapatkan hak-haknya. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa itulah sebagian penghasilan untuk menafkahi anak-anak dan keluarga mereka,” ujar Sapriyadi.

    Terkait legalitas, Sapriyadi menyebut Surat Keterangan Tanah (SKT) warga terbit pada 2008 dari pemerintahan desa. Dalam mediasi, ia menjelaskan warga hanya memegang fotokopi dokumen tersebut lantaran SKT asli diserahkan ke PT MSK sebagai syarat kemitraan.

    Arah angin berubah ketika areal eks Makin disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

    Pengelolaan aset sitaan diserahkan kepada Agrinas, sebuah badan usaha milik negara, yang lalu menjalin kerja sama operasi (KSO) dengan SDN sejak Agustus 2025.

    Menurut klaim Sapriyadi, sitaan ini ibarat memutus urat nadi pendapatan warga dari kemitraan. ”Semenjak disita satgas, mereka tidak mendapatkan lagi hak-hak yang seharusnya mereka terima setiap bulan,” katanya.

    Dokumen DAD juga mencatat keterangan Sapriyadi, bahwa lahan warga awalnya masuk Koperasi Isen Mulang, tetapi tiba-tiba pindah ke lahan inti sehingga tertinggal. Dokumen tersebut tidak merinci kapan perpindahan itu terjadi.

    Tiga Bidang di Areal Sitaan

    Kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan mengajukan permohonan mediasi ke DAD Kotim pada 5 Mei 2026. Langkah ini ditempuh lantaran surat klarifikasi status lahan yang lebih dulu mereka kirim ke Agrinas seolah membentur tembok tanpa tanggapan.

    Mediasi digelar pada 14 Mei 2026 dengan menghadirkan perwakilan Agrinas dan SDN. Gahara selaku Ketua Tim Mediasi membuka pertemuan dengan membidik pokok perkaranya, yakni penguasaan lahan oleh Agrinas yang ber-KSO dengan SDN.

    Pertemuan diakhiri dengan simpulan Gahara terkait dua langkah lanjutan, yakni menginventarisasi pemilik lahan yang sebenarnya dan menjadwalkan cek lapangan untuk memverifikasi area sengketa.

    Cek lapangan berlangsung pada 9 Juni 2026 di areal sitaan Satgas PKH yang diserahkan kepada SDN. Hasil pengukuran mencatat tiga bidang tanah dengan luas masing-masing 19,57 hektare, 4,17 hektare, dan 5,27 hektare, lengkap dengan titik koordinatnya. Totalnya 29,01 hektare.

    Berdasarkan sejarah kepemilikan dan legalitas berupa SKT yang mereka miliki, DAD menyimpulkan lahan tersebut benar milik warga Dusun Trobos.

    Kepemilikannya tercatat atas nama Uwis, Setel, Iyan L, Ira, Sardia, Rahman, Madi, M Karya, Saliwa, dan Radit.

    DAD lantas merumuskan dua saran bagi warga. Mereka disarankan membentuk kelompok tani berbadan hukum untuk mengelola lahan, serta mengurus pelimpahan KSO secara resmi ke Satgas PKH atau Agrinas di Jakarta.

    Kesimpulan ini dibuat sebagai bahan rujukan atau rekomendasi untuk penyelesaian lebih lanjut demi kepastian hukum.

    ”Kami sangat berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotawaringin Timur. Melalui DAD ini, hak-hak masyarakat tidak dihilangkan,” ujar Sapriyadi.

    Sikap Agrinas dan SDN

    Dokumen DAD turut merekam sikap Agrinas dan SDN pada meja mediasi Mei lalu. Bambang Nugroho dari PT Agrinas menyebut perusahaannya sudah membentuk organisasi baru di Kalimantan Tengah.

    Ia menyatakan persoalan ini bisa dikomunikasikan lewat bagian legal Agrinas dan dibahas dengan duduk bersama SDN. Menurut Bambang, wilayah Parenggean saat itu hanya diurus empat orang yang terdiri dari satu GM, satu manajer, dan dua staf.

    Perwakilan legal Agrinas yang namanya tidak dicantumkan dalam dokumen menegaskan pihaknya sekadar menjalankan amanah Satgas PKH.

    Kewenangan pengembalian lahan, menurutnya, ada di tangan Satgas PKH, yang salah satunya melibatkan kejaksaan.

    Dia menambahkan, Agrinas punya program CSR yang akan dijalankan ke depan dan akan berkomunikasi dengan SDN soal cara mengakomodasi harapan masyarakat.

    Adapun Humas SDN, Indra, menyebut perusahaannya hanya memanen dan merawat kebun. Dia meminta warga tidak mengganggu aktivitas SDN di lapangan karena perusahaan memiliki kewajiban kepada negara.

    ”Kalau memang sudah ada putusan atas kepemilikan yang sah, maka kami siap melepas,” ujar Indra dalam pernyataan yang tercatat di dokumen DAD.

    Setelah pertemuan itu, menurut Sapriyadi, jejak Agrinas di meja mediasi seolah menguap. ”Pada mediasi pertama, pihak Agrinas Palma Nusantara hadir. Namun, pada mediasi-mediasi selanjutnya mereka tidak hadir,” katanya.

    Surat klarifikasi kuasa hukum ke Agrinas juga belum membuahkan jawaban terang.

    ”Sampai kemarin kami belum mendapatkan tanggapan yang pasti dari Agrinas,” ujarnya.

    ”Kami dari Kantor Hukum Sapriyadi sangat menyayangkan PT Agrinas Palma Nusantara karena tidak menghargai adat kita. Ini difasilitasi oleh DAD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sangat disayangkan,” tegas Sapriyadi.

    Pintu yang Terbuka dan Tertutup

    Berdasarkan keterangan dalam mediasi Mei, pola kerja sama yang diminta warga saat ini sebenarnya sudah berjalan di areal eks Makin.

    Legal Agrinas menyebut bahwa setelah menerima pengelolaan dari Satgas PKH, Agrinas bermitra dengan menunjuk pihak lain untuk KSO, misalnya koperasi.

    Keterangan Indra dari SDN menunjukkan pola tersebut dalam angka. Wilayah KSO perusahaannya di areal eks Makin semula sekitar 7.000 hektare. Sekitar 4.000 hektare di antaranya dilepas kepada koperasi yang menjalankan KSO sendiri.

    Areal yang tersisa untuk SDN berkisar di angka 3.000 hektare. Luasan 29,01 hektare milik sepuluh warga Trobos itu berada di bawah angka satu persen dari total lahan kelolaan tersebut.

    Sejalan dengan saran DAD, Sapriyadi menyebut kliennya mendahulukan jalur KSO.

    ”Harapan kita, kalau sesuai dengan mekanismenya, kita menuntut untuk di-KSO-kan. Namun, ketika nanti memang tidak sesuai, kami meminta agar lahan-lahan tersebut diserahkan kepada masyarakat adat ini,” tuturnya.

    Namun, komunikasi dengan Koperasi Isen Mulang diklaim buntu. Koperasi yang menjadi wadah kemitraan warga dengan MSK di masa lalu itu kini terasa berjarak, dan tidak tercatat sebagai pihak dalam mediasi DAD.

    ”Sampai saat ini kami mencoba berkomunikasi dengan Koperasi Isen Mulang. Namun, ruang itu tertutup sehingga kami tidak mengetahui informasi lebih lanjut,” kata Sapriyadi.

    Ia menilai koperasi berhenti mengurus warga sejak lahan disita. “Faktanya, koperasi ini tidak pernah lagi mengurus masyarakat adat ini. Surat kepemilikan tanah mereka resmi, dikeluarkan oleh pemerintahan desa. Namun, mereka tidak mengurus lagi setelah disita oleh tim satgas,” ujarnya.

    Masalah Baru dari Negara

    Bagi Sapriyadi, keberadaan Agrinas di lahan sitaan belum menjelma menjadi jalan keluar bagi warga lokal. ”Kehadiran mereka bukan menyejahterakan, tetapi membuat masalah baru,” katanya.

    Ia melontarkan kritik keras. ”Mereka mengajari masyarakat kita untuk mencuri dari hasil hutan tersebut,” ujar Sapriyadi. ”Padahal itu milik masyarakat sendiri,” tegasnya.

    Ia menggambarkan warga Trobos sebagai masyarakat yang hidup dari hasil hutan, kebun karet dan rotan, serta ladang berpindah.

    ”Dengan hilangnya mata pencaharian mereka, ini bukan menyejahterakan masyarakat adat, tetapi menyengsarakan. Jadi, kami berharap pemerintah memperhatikan masyarakat adat yang masih hidup,” tuturnya.

    Syarat dari SDN sudah digaungkan sejak Mei. Perusahaan siap melepas lahan bila ada putusan atas kepemilikan yang sah. Kini, sepuluh warga Trobos menggenggam kesimpulan DAD yang menyatakan lahan itu adalah milik masyarakat, meski dokumen tersebut berstatus rekomendasi. (ign)

  • Lutung Merah Ditemukan Kritis di Tepi Jalan Cempaga Hulu, Mati Sebelum Ditangani Dokter

    Lutung Merah Ditemukan Kritis di Tepi Jalan Cempaga Hulu, Mati Sebelum Ditangani Dokter

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Seekor lutung merah atau kelasi ditemukan dalam kondisi terluka parah di tepi jalan raya wilayah Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Senin (28/9/2026).

    Satwa liar tersebut ditemukan di kawasan yang berada di sekitar areal bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kondisinya mengenaskan karena mengalami patah tulang pada kedua kaki.

    Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah mengatakan informasi mengenai keberadaan lutung merah tersebut diterimanya sekitar pukul 13.00 WIB dari wartawan media online Borneo.news, Dewi, yang meneruskan laporan warga di media sosial.

    Petugas kemudian menelusuri informasi tersebut dan menghubungi Arlan, warga Kecamatan Tualan Hulu yang mengunggah informasi keberadaan satwa tersebut.

    Dari keterangan Arlan, lutung merah berada di tepi jalan raya. Satwa itu diduga mengalami kecelakaan saat hendak menyeberang jalan.

    “Lutung terluka di kedua kaki, kemungkinan besar tertabrak mobil atau truk saat mau menyeberang jalan,” kata Muriansyah berdasarkan laporan yang diterimanya.

    Setelah mendapat informasi tersebut, lutung kemudian dijemput komunitas atau aktivis lingkungan dari Sampit untuk dibawa ke klinik hewan.

    Namun, upaya penyelamatan itu berakhir tragis.

    Mati Sebelum Mendapat Penanganan

    Lutung merah tersebut sempat dibawa ke klinik hewan. Namun, sebelum dokter sempat memberikan tindakan medis, satwa tersebut mengembuskan napas terakhir.

    Hasil pemeriksaan dokter menunjukkan terdapat tiga bagian tulang yang patah.

    Patahan ditemukan pada paha kaki kanan, paha kaki kiri serta bagian engkel kaki kanan.

    Kondisi luka pada bagian paha juga cukup parah. Pada paha kanan terdapat luka robek besar yang mengeluarkan banyak darah.

    Sementara pada paha kiri, ujung tulang yang patah bahkan terlihat menyembul keluar.

    Kondisi tersebut menunjukkan lutung mengalami cedera berat sebelum berhasil dievakuasi dari tepi jalan.

    Setelah lutung dinyatakan mati, petugas BKSDA Resort Sampit melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan di Pangkalan Bun.

    Berdasarkan arahan pimpinan, bangkai lutung kemudian dikuburkan dan dibuatkan berita acara kematian sebagai bagian dari penanganan satwa liar dilindungi tersebut.

    Kemunculan lutung merah dalam kondisi terluka di tepi jalan kembali menunjukkan risiko yang dihadapi satwa liar ketika wilayah jelajahnya bersinggungan dengan jalur kendaraan dan kawasan yang terdampak kebakaran.

    Kali ini, pertolongan datang sebelum terlambat, tetapi cedera yang dialami terlalu parah. Lutung merah itu akhirnya mati sebelum sempat mendapat penanganan dokter. (***)

  • Polikrisis Komunikasi BNPB: Saat Narasi “Kondisi Normal” Melukai Realitas Korban Karhutla  

    Polikrisis Komunikasi BNPB: Saat Narasi “Kondisi Normal” Melukai Realitas Korban Karhutla  

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto soal kondisi masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) menuai sorotan.

    Dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Rabu (23/9/2026), Suharyanto menyebut roda kehidupan masyarakat di tengah kepungan asap karhutla masih berjalan normal.

    “Lalu lintas, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya juga biasa, Bapak Presiden, tidak ada yang terganggu,” ujar Suharyanto dalam laporan tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan ketika BNPB sendiri mengakui asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal.

    Bahkan, kondisi tersebut disebut mengganggu penerbangan komersial serta operasi udara untuk pemadaman karhutla. BNPB juga menyebut pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di kedua provinsi belum maksimal.

    Di lapangan, persoalan asap juga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertokoan atau lalu lintas.

    Di Kotawaringin Timur (Kotim), misalnya, seorang siswi SMKN 1 Cempaga Hulu meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat perjalanan menuju sekolah pada Jumat (18/9/2026).

    Korban berinisial L, siswi kelas X jurusan Desain Komunikasi Visual, mengendarai sepeda motor menuju sekolah di kawasan Pelantaran. Saat kejadian, wilayah tersebut disebut diselimuti kabut asap cukup pekat.

    Namun, sejauh ini belum ada keterangan resmi kepolisian yang memastikan kabut asap sebagai penyebab kecelakaan. Faktor tersebut masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.

    Asap Tebal, Tapi Aktivitas Disebut Normal

    Kontras inilah yang menjadi persoalan utama.

    Ukuran kondisi bencana tidak cukup hanya dilihat dari apakah toko masih buka, rumah makan masih melayani pelanggan, atau kendaraan masih melintas.

    Ketika asap mengganggu jarak pandang, penerbangan terganggu, operasi pemadaman udara terkendala, dan warga tetap harus beraktivitas di tengah kualitas udara buruk, dampaknya perlu dilihat lebih luas.

    Data kualitas udara juga menunjukkan kondisi yang dapat berubah sangat cepat. Pada pemantauan IQAir untuk Palangka Raya pada Kamis (24/9), kualitas udara bahkan tercatat berada dalam kategori berbahaya, dengan AQI US 1.843 dan PM2.5 mencapai 999,6 µg/m³ pada waktu pemantauan tersebut.

    Angka itu tentu merupakan hasil pemantauan pada titik dan waktu tertentu. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa istilah “normal” perlu dibaca secara hati-hati ketika berbicara mengenai kondisi udara di tengah karhutla.

    Bukan Kali Pertama Pernyataan BNPB Disorot

    Pernyataan Suharyanto kali ini juga mengingatkan publik pada polemik saat bencana banjir dan longsor melanda Sumatera pada November 2025.

    Saat konferensi pers 28 November 2025, Suharyanto mengatakan kondisi bencana di sejumlah wilayah Sumatera tidak semencekam seperti yang beredar di media sosial.

    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” kata Suharyanto ketika itu.

    Dua hari kemudian, saat mengunjungi Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Suharyanto mengaku terkejut melihat kondisi di lapangan dan menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan.

    “Tapsel saya surprise, saya tidak mengira seperti ini. Saya mohon maaf Pak Bupati,” ujarnya.

    Dua peristiwa tersebut memang terjadi dalam konteks berbeda. Namun, keduanya menunjukkan pentingnya memastikan narasi pemerintah pusat tetap selaras dengan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat di daerah.

    Yang Dipertaruhkan Bukan Sekadar Aktivitas Ekonomi

    Karhutla bukan hanya soal apakah pasar masih buka atau kendaraan masih bergerak.

    Ada kualitas udara yang dihirup warga. Ada jarak pandang pengguna jalan. Ada penerbangan yang tertunda atau dibatalkan. Ada petugas yang tetap bekerja di tengah asap. Ada anak sekolah yang harus bepergian ketika kondisi lingkungan memburuk.

    BNPB sendiri masih mencatat 209,78 hektare lahan gambut yang belum tertangani hingga 22 September 2026. Pemerintah menargetkan penanganan karhutla dapat selesai paling cepat pertengahan Oktober dan paling lambat pekan ketiga November.

    Artinya, persoalan karhutla belum selesai.

    Karena itu, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar narasi bahwa aktivitas masih berjalan. Yang lebih penting adalah informasi yang menggambarkan kondisi secara utuh, termasuk risiko kesehatan, keselamatan transportasi, gangguan penerbangan, serta kebutuhan perlindungan bagi warga di wilayah terdampak.

    Sebab, toko yang masih buka bukan berarti bencana tidak berdampak. Jalan yang masih ramai bukan berarti perjalanan berlangsung tanpa risiko. Dan kehidupan yang masih berjalan bukan berarti kondisi sudah normal. (***)

  • Marwah Adat Dinilai Dilecehkan: Tiga Kali Agrinas Mangkir Mediasi Lahan Trobos

    Marwah Adat Dinilai Dilecehkan: Tiga Kali Agrinas Mangkir Mediasi Lahan Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jejak penyelesaian sengketa lahan seluas lebih dari 6 hektare di Dusun Trobos menemui jalan buntu di meja Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur.

    Sepanjang empat kali forum penyelesaian sengketa digelar sejak Mei 2026, PT Agrinas Palma Nusantara tercatat tiga kali mangkir tanpa alasan.

    Warga yang menempuh perjalanan dua jam dari desa menuju pusat Kota Sampit harus menelan kekecewaan.

    Setibanya di ruang mediasi, mereka hanya menemukan kursi kosong tanpa tuan. Tidak ada secarik surat penjelasan.

    Mereka terus dihadapkan dengan pihak ketiga yang secara terang-terangan mengaku tidak memiliki wewenang hukum untuk mengambil keputusan.

    Akar Sengketa dan Peralihan Status Lahan

    Sengketa ini berakar dari hamparan tanah yang dikelola warga Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, sejak rentang 1992 hingga 2000-an.

    Penguasaan fisik tersebut tercatat sah dalam dua Surat Pernyataan Tanah Adat tertanggal 22 Maret 2008 atas nama UIS dan Setel.

    Dokumen penguasaan lahan seluas lebih dari 6 hektare itu diketahui langsung oleh Camat Cempaga Hulu dan Kepala Desa Bukit Raya, lengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Ketua RT setempat.

    Menurut kuasa hukum warga, luas keseluruhan lahan yang disengketakan sepuluh warga mencapai sekitar 30 hektare, namun sebagian dokumen kepemilikan tidak lagi dipegang warga karena tersimpan di pihak perusahaan.

    Lahan garapan tersebut mulanya diserahkan kepada PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), anak usaha Makin Group, untuk dikelola lewat skema kemitraan plasma.

    Menurut kuasa hukum warga, Ardon, dari Kantor Hukum Sapriyadi SH & Rekan, status hamparan itu belakangan diubah sepihak oleh MSK menjadi kebun inti tanpa didasari Hak Guna Usaha (HGU).

    Persoalan berlanjut saat MSK masuk bidikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Area kebun perusahaan dianggap merambah kawasan hutan tanpa izin.

    Ketika status kawasan berubah, lahan warga ikut tersita. Hamparan itu kini bergeser ke tangan pengelola baru, PT Agrinas Palma Nusantara, melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mitra pelaksana, PT Sapita Danu Nusantara (SDN).

    Sepuluh warga Dusun Trobos lantas memberi kuasa hukum kepada Sapriyadi dan Ardon.

    Melalui surat klarifikasi dan keberatan tertanggal 27 April 2026, tim kuasa hukum menegaskan penguasaan fisik lahan oleh masyarakat adat tetap memiliki kekuatan hukum, kendati izin konsesi dari negara telah berubah.

    Mereka merujuk pada ketentuan Pasal 529 dan 548 KUHPerdata mengenai bezit. Klausul ini menggarisbawahi bahwa pemegang penguasaan fisik diakui sebagai pemilik sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

    Surat keberatan yang juga menyinggung dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dikirimkan langsung dengan tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan, Kapolri, hingga Panglima TNI.

    Tiga Kali Mangkir dan Tuntutan Sidang Adat

    Upaya pencarian jalan keluar bergulir saat permohonan mediasi diserahkan kepada Ketua DAD Kotim pada 5 Mei 2026.

    Tiga hari berselang, pada 8 Mei, Ketua Harian DAD menerima berkas tersebut. Forum perdana pada 12 Mei sempat memunculkan titik terang. Agrinas hadir dan kedua belah pihak bersepakat menggelar peninjauan langsung ke lokasi sengketa.

    Kesepakatan itu tidak terealisasi. Saat pengecekan lapangan dilakukan pada 9 Juni, perwakilan Agrinas tidak terlihat sama sekali.

    Hanya SDN yang hadir di lokasi, sembari menegaskan mereka berstatus sekadar operator dan tidak mewakili entitas hukum Agrinas.

    Pola serupa berulang pada mediasi kedua, 20 Juli. Agrinas kembali absen, membiarkan SDN datang sendirian.

    Puncaknya terjadi pada forum keempat, 5 Agustus. Ruang mediasi lengang. SDN absen dengan alasan ada jadwal persidangan, sementara Agrinas sama sekali tidak memberikan keterangan.

    ”Kami sebagai masyarakat adat merasa dilecehkan, karena kami sudah memberi ruang penyelesaian, tapi Agrinas beberapa kali tidak hadir,” ucap Dedis, warga Dusun Trobos yang terlibat langsung dalam sengketa ini.

    Dedis mempertanyakan iktikad perusahaan, mengingat jarak kantor Agrinas berada di pusat Kota Sampit, tempat mediasi digelar.

    ”Sementara kantor Agrinas di Sampit, kok tidak bisa meluangkan waktu untuk hadir mediasi?” katanya.

    Ketidakhadiran beruntun ini memicu reaksi. Ardon, dari kantor kuasa hukum warga, meminta DAD Kotim mengambil langkah lanjutan.

    ”Harapan kami, tidak hanya mediasi saja, tapi sidang adat,” ujarnya.

    Ardon menambahkan bahwa ketidakhadiran berulang tanpa konsekuensi berisiko membuat perusahaan semakin menyepelekan undangan resmi lembaga adat.

    Operator Lapangan tanpa Mandat

    Rangkaian ketidakhadiran ini menguak celah tanggung jawab antara dua entitas perusahaan yang mengelola lahan warga.

    SDN rutin hadir dalam mediasi selaku mitra KSO, tetapi secara terbuka menyatakan tidak memiliki mandat mengambil keputusan mewakili Agrinas.

    Sementara itu, pihak yang menguasai penuh kewenangan hukum atas status lahan, yakni Agrinas, memilih absen dari forum.

    Dampaknya, warga terus menerus dipertemukan dengan pihak yang tidak memiliki kapasitas memecahkan masalah. Pemegang wewenang sesungguhnya nyaris tidak pernah duduk bersama untuk mendengar langsung tuntutan masyarakat.

    Pola SDN sebagai mitra pelaksana di lapangan ini memiliki rekam jejak berbeda di wilayah lain.

    Sebagai perbandingan, di kawasan Tanah Ulayat 388, Parenggean, SDN tercatat menyerahkan dana bagi hasil Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 20 persen kepada 250 anggota pada November 2025 lalu.

    Langkah itu mendapat respons positif dari Ketua DAD Parenggean. Hubungan SDN dengan masyarakat adat di wilayah tersebut berjalan tanpa sengketa terbuka, kontras dengan kondisi di Dusun Trobos.

    Beda Meja: Audiensi Pejabat vs Mediasi Warga

    Ketidakhadiran Agrinas pada mediasi 5 Agustus terjadi persis sehari setelah Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas, Seger Budiarjo, hadir di Rumah Jabatan Bupati Kotim.

    Pertemuan pada Selasa (4/8/2026) itu secara khusus membahas penataan ulang skema kemitraan Agrinas untuk 14 perusahaan sawit se-Kotim bersama Bupati Halikinnor dan Ketua DPRD Kotim Rimbun.

    Bupati Halikinnor dalam pertemuan tersebut mengingatkan agar hak masyarakat atas lahan garapan lama tetap dipenuhi dalam skema kemitraan baru.

    Sehari setelahnya, warga Trobos terduduk menanti kepastian di ruang mediasi DAD tanpa kehadiran satu pun perwakilan Agrinas.

    Pola kesenjangan antara janji di meja kebijakan dengan realitas di tingkat tapak ini pernah direkam Kanal Independen sebelumnya.

    Kasus serupa terekam di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, saat lahan plasma warga di bawah Koperasi Cempaga Perkasa lenyap disita bersama konsesi PT Wanayasa Kahuripan Indonesia.

    Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, kala itu menyebut pergeseran konflik dari masyarakat melawan perusahaan menjadi masyarakat berhadapan dengan negara sebagai persoalan yang lebih besar daripada sengketa awal.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara belum merilis pernyataan resmi mengenai alasan ketidakhadiran mereka di tiga dari empat forum penyelesaian sengketa bersama warga Dusun Trobos. (ign)

  • Vonis Pembacok Pasutri: Ayunkan Parang Panjang, Dihukum Setara Penganiayaan Biasa

    Vonis Pembacok Pasutri: Ayunkan Parang Panjang, Dihukum Setara Penganiayaan Biasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Ridwan Bin Asir, terdakwa pembacokan sepasang suami istri di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Meski majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti sah melakukan penganiayaan berat yang ancaman pidananya mencapai delapan tahun, vonis yang dijatuhkan nyaris setara dengan batas maksimal hukuman untuk delik penganiayaan biasa.

    Putusan Nomor 252/Pid.B/2026/PN Spt itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Salim, bersama hakim anggota Edi Montana dan Juna Saputra Ginting, Senin (3/8/2026).

    Durasi hukuman dari majelis hakim ini identik dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan enam hari sebelumnya.

    ”Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Asir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan primair. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua tahun,” demikian bunyi amar putusan sebagaimana tercatat utuh dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit.

    Hakim berkesimpulan perbuatan Ridwan memenuhi unsur Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pasal tersebut secara spesifik mengatur kejahatan penganiayaan berat. Vonis dua tahun yang dijatuhkan hanya seperempat dari ambang maksimal pasal tersebut.

    Hukuman ini justru nyaris menyamai batas maksimal Pasal 466 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa, yakni dua tahun enam bulan penjara.

    Delik penganiayaan biasa ini tertera sebagai dakwaan subsidair JPU, yang secara hukum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dakwaan primair sudah terbukti.

    Majelis hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Ridwan dikurangkan seluruhnya dari vonis, disertai perintah agar ia tetap ditahan.

    Satu-satunya angka yang diubah hakim dari tuntutan jaksa hanyalah pembebanan biaya perkara, yang dipangkas dari Rp5.000 menjadi Rp2.000.

    Malam Berdarah di Bukit Batu

    Rentetan perkara ini bermula pada Senin malam, 13 April 2026, di kompleks Mess Kelompok Tani Jirak Sepakat Jaya, Jalan Mentaya Kalang Km 10, Desa Bukit Batu.

    Berdasarkan surat dakwaan JPU yang disusun Galang Nugrahaning Tunggal, Muhammad Tiara, dan Devy Christina Vebiola Nainggolan, pemicu serangan berawal dari konsumsi minuman beralkohol.

    Ridwan menenggak arak, bir, dan minuman merek Kawa-Kawa di kediamannya sejak pukul 18.00 WIB. Ia kemudian duduk termenung dalam kondisi mabuk sekitar dua jam berselang.

    Dakwaan jaksa mencatat, saat itulah muncul niat Ridwan melukai tetangganya yang ia anggap sering ikut campur urusannya dan kerap membicarakan perilakunya yang gemar menenggak minuman beralkohol.

    Ia lalu beranjak mengambil sebilah parang dari dapur, menarik batu asah dari bawah bangku, dan menajamkan bilah baja tersebut di depan mess miliknya.

    Ridwan memecah keheningan kompleks mess dengan teriakan ancaman menjelang pukul 23.00 WIB. Sesuai catatan dakwaan, ia berteriak, “minum pakek uang ku sendiri, nyabu pake uang ku sendiri orang lama orang baru ku bunuh kalian.”

    Tetangganya, Muhamad Ahsin, terbangun lalu berjalan keluar usai mendengar keributan tersebut.

    Ia duduk di kursi sebelah messnya. Ridwan kemudian menghampiri Ahsin sambil memegang parang panjang.

    Merespons situasi itu, Ahsin mencoba menegur dengan sapaan akrab, “ada apa om Edo”. Sapaan itu langsung dibalas dengan ayunan parang ke arah kepala.

    Ahsin secara refleks menangkis serangan menggunakan tangan kiri. Bilah tajam itu tetap mendarat, melukai tangan kiri, bagian belakang kepala, dan telinga kirinya. Serangan berlanjut saat Ridwan kembali mengayunkan senjata hingga menebas area pundak atau punggung kiri korban.

    Istri Ahsin, Hikmatus Solikhah, yang keluar usai mendengar keributan turut menjadi sasaran berikutnya.

    Perempuan itu menangkis tebasan parang yang mengarah padanya, memicu luka robek di pergelangan tangan kiri, sebelum akhirnya berhasil lari mundur ke dalam mess dan menutup pintu.

    Ahsin yang dalam kondisi terluka berlari menjauh sambil berteriak meminta pertolongan. Ridwan merespons dengan terus mengejar korban.

    Satu tebasan kembali bersarang di pinggang belakang kanan Ahsin saat korban melintas tepat di depan mess karyawan nomor 3.

    Korban sempat berusaha mencari perlindungan di mess nomor 6 milik Ahmad Yasifun, tetapi pintu tak kunjung dibuka.

    Ahsin akhirnya terlepas dari kejaran saat penghuni mess nomor 2, Sudiyah dan suaminya Walidi Toryadi, membuka pintu dan menarik tubuh korban ke dalam.

    Ridwan yang masih memburu sempat mendobrak dan membacok pintu mess tersebut. Gagal menerobos masuk, ia melarikan diri ke arah kebun sawit sambil menenteng parangnya.

    Karyawan kelompok tani yang berdatangan pada malam itu, salah satunya Suryo Purnomo, langsung mengevakuasi Ahsin dan Hikmatus ke Puskesmas Pundu Cempaga Hulu.

    Suryo kemudian mewakili pihak Kelompok Tani Jirak Sepakat Jaya melaporkan peristiwa pembacokan tersebut kepada kepolisian.

    Ridwan akhirnya menyerahkan diri sekaligus mengakui perbuatannya tiga hari setelah pelarian, tepatnya pada 16 April 2026 pukul 19.00 WIB.

    Fakta Medis yang Menguatkan Dakwaan

    Tingkat keparahan serangan Ridwan tergambar dalam dokumen medis. Hasil visum et repertum dari Puskesmas Pundu yang ditandatangani dr. Eri Aprilia merekam jejak luka kedua korban.

    Ahsin menderita empat luka terbuka. Tiga dari luka tersebut disertai perdarahan aktif, yakni luka sepanjang 10 sentimeter dengan kedalaman 1,5 sentimeter di sisi kiri kepala, luka yang menembus hingga jaringan otot di bahu kiri, serta luka memanjang di punggung tangan kiri yang juga mengenai jaringan otot.

    Sementara itu, satu luka robekan pada daun telinga kiri tercatat mengalami perdarahan minimal.

    Hikmatus harus menahan rasa sakit akibat luka robek memanjang delapan sentimeter dengan kedalaman dua sentimeter di pergelangan tangan kiri.

    Senjata tajam itu merobek jaringan lemak hingga lapisan otot. Keterangan medis menegaskan bahwa luka kedua korban memerlukan tindakan penjahitan dan membuat mereka terhalang menjalankan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.

    Seluruh konstruksi fakta medis dan kronologi tersebut bermuara pada putusan dua tahun penjara.

    Sementara itu, barang bukti berupa celana jeans biru, kaus hitam, sebilah parang tanpa kumpang, batu asah, serta botol kosong Kawa-Kawa, ditetapkan majelis hakim untuk dirampas dan dimusnahkan. (ign)

  • Batu Asah, Parang, dan Amarah Malam Buta: Membedah Dakwaan Kasus Berdarah Cempaga Hulu

    Batu Asah, Parang, dan Amarah Malam Buta: Membedah Dakwaan Kasus Berdarah Cempaga Hulu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Nasib Ridwan bin Asir di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Sampit tidak lagi ditentukan oleh pengakuannya membacok orang, melainkan oleh tindakannya mengasah parang.

    Menyerang tetangganya dalam kondisi mabuk pada 13 April lalu, Ridwan kini dijerat dakwaan berlapis.

    Majelis hakim harus membedah apakah tindakan menajamkan parang lima jam sebelum penyerangan memenuhi unsur niat melukai berat, atau semata amarah sesaat akibat pengaruh alkohol.

    Sekitar jam enam sore, Ridwan menuntaskan tiga botol minuman, arak, bir, dan kawa-kawa, sendirian di dalam mess.

    Dua jam berselang, dia duduk. Termenung. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mencatat, dari sela lamunan itulah niat melukai orang-orang yang ia rasa sering membicarakannya perlahan terbentuk.

    Langkahnya terarah ke dapur untuk mengambil sebilah parang, lalu meraih batu asahan dari bawah bangku depan.

    Tepat di pelataran mess, dalam kondisi mabuk, ia menajamkan bilah bajanya. Baru menjelang pukul 23.00 WIB, malam pecah oleh keributan.

    Jeda waktu dan ritual mengasah parang itu terekam utuh dalam berkas Perkara Nomor 252/Pid.B/2026/PN Spt.

    Dokumen tersebut kini membelah dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menjadi dua lapis.

    Tim jaksa yang beranggotakan Galang Nugrahaning Tunggal, Muhammad Tiara, dan Devy Christina Vebiola Nainggolan mematok dakwaan primair dan subsidair, dengan konsekuensi yang sangat senjang.

    Dakwaan primair menggunakan Pasal 468 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebuah delik penganiayaan berat yang berdiri sendiri, dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

    Agar pasal ini terbukti, jaksa memikul beban untuk memperlihatkan bahwa niat Ridwan sedari awal memang ditujukan secara khusus untuk melukai berat. Aktivitas mengasah parang menjadi alat uji utama.

    Sebaliknya, apabila niat melukai berat itu kandas dibuktikan, dakwaan subsidair menjerat lewat Pasal 466 ayat (1). Delik penganiayaan biasa ini memiliki ancaman hukuman jauh lebih ringan.

    Selisih putusan dari kedua pasal ini sepenuhnya bergantung pada bagaimana majelis hakim membaca niat di balik gesekan batu asah.

    Malam yang Pecah di Kompleks Mess

    Kompleks Mess Karyawan Kelompok Tani Jirak Sepakat Jaya di Jalan Mentaya Kalang Km 10, Desa Bukit Batu, Kecamatan Cempaga Hulu, masih ditelan sunyi, sekitar pukul 23.00 WIB, Senin, 13 April 2026 lalu.

    Muhamad Ahsin dan keluarganya sudah terlelap. Tiba-tiba, teriakan keras merobek kesunyian.

    ”Minum pakai uangku sendiri, nyabu pakai uangku sendiri, orang lama orang baru kubunuh kalian,” teriak Ridwan, sebagaimana tertuang dalam narasi dakwaan.

    Ahsin melangkah keluar. Ia mendapati sumber suara itu berasal dari tetangga sebelahnya, sosok yang biasa ia panggil “om Edo”.

    Saat Ahsin duduk di kursi dekat messnya, Ridwan mendekat cepat. Parang panjang berada dalam genggaman.

    ”Ada apa, om Edo?” tanya Ahsin.

    Pertanyaan itu dijawab dengan sabetan ke arah kepala. Ahsin refleks menangkis menggunakan tangan kiri, tetapi mata pisau mendarat keras di kepala bagian belakang dan telinga kirinya.

    Darah tumpah. Ia berteriak minta tolong. Ridwan mengayunkan parangnya lagi, kali ini mengoyak pundak kiri korban.

    Keributan itu menarik Hikmatus Solikhah, istri Ahsin, keluar dari mess. Ridwan serta-merta mengubah arah serangannya.

    Hikmatus menangkis. Sayatan dalam langsung mencetak luka robek di pergelangan tangannya, menembus lapisan lemak hingga ke jaringan otot. Menyadari ancaman maut, ia mundur, lari masuk, dan mengunci pintu.

    Ahsin tertinggal di luar. Ia berlari. Ridwan mengejar beringas dari mess ke mess sambil mengacungkan senjata tajam.

    Tepat di depan mess karyawan Nomor 3, sabetan parang diklaim jaksa kembali mengenai tubuh Ahsin, kali ini menyasar pinggang belakang sebelah kanan.

    Dia memaksakan kaki terus berlari dalam kondisi berlumuran darah menuju mess Nomor 6 milik Ahmad Yasifun. Pintu terkunci rapat.

    Tanpa jeda, Ahsin berbelok ke mess Nomor 2, kediaman Sudiyah dan Walidi Toryadi. Melihat tubuh yang bersimbah darah, pasangan suami istri itu lekas menariknya masuk.

    Pintu dibanting tutup. Ridwan mencoba mendobrak dari luar. Gagal. Sudiyah dan Walidi menahan daun pintu itu mati-matian dari dalam, meskipun parang pelaku sempat merusak kayunya. Kehabisan akal, Ridwan akhirnya mundur ke arah kebun sawit.

    Penghuni mess perlahan keluar. Suryo Purnomo dan beberapa karyawan lain mengevakuasi Ahsin beserta Hikmatus menuju Puskesmas Pundu, serta melaporkan insiden berdarah tersebut ke pihak kepolisian.

    Yang Tertinggal di Tubuh Korban

    Rekam medis mencatat detail kekerasan fisik tersebut. Visum et repertum Puskesmas Pundu tertanggal 20 April 2026, yang ditandatangani dr. Eri Aprilia, merinci kondisi Ahsin: empat luka terbuka bertepi rata dan bersudut tajam.

    Rinciannya meliputi luka 10 sentimeter berkedalaman 1,5 sentimeter di kepala sisi kiri, robekan pada daun telinga, sayatan tiga sentimeter di bahu, dan luka lima sentimeter di punggung tangan kiri. Seluruhnya memicu perdarahan aktif.

    Namun, rekam medis itu menyisakan satu kejanggalan terhadap alur cerita jaksa. Kesimpulan visum dokter sama sekali tidak mencantumkan adanya luka di punggung atau pinggang bagian kanan, meski sabetan di titik tersebut sempat disebut terjadi di depan mess Nomor 3.

    Sementara itu, lembar visum Hikmatus mengonfirmasi luka sayat sepanjang delapan sentimeter sedalam dua sentimeter di pergelangan tangan kiri.

    ”Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhamad Ahsin dan saksi Hikmatus Solikhah mengalami luka yang cukup parah sehingga terhalang melakukan aktivitas sehari-hari,” urai JPU.

    Motif penyerangan ini digambarkan sederhana. Ridwan, yang menyerahkan diri pada 16 April 2026, merasa tersinggung.

    Dakwaan menyebut pelaku menganggap Ahsin dan istrinya kerap mencampuri urusan pribadinya serta membeberkan kebiasaannya menenggak minuman keras kepada orang lain.

    Kini, sebilah parang tanpa sarung, batu asah, celana jeans biru, kaus hitam, dan botol kosong Kawa-Kawa membisu di ruang penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

    Sidang demi sidang di Pengadilan Negeri Sampit kelak yang akan mengunci tafsir akhir untuk kasus ini. Majelis hakim bertugas memutus status batu asah di pelataran mess itu sebagai representasi niat melukai berat, atau sebatas amarah mabuk yang tak terkendali. (ign)

  • Karyawan Cuci Motor Ditemukan Tewas di Area Pemakaman GBI, Diduga Dipicu Tekanan Batin Mendalam

    Karyawan Cuci Motor Ditemukan Tewas di Area Pemakaman GBI, Diduga Dipicu Tekanan Batin Mendalam

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Sudut sunyi area pemakaman Kristen GBI Km 74, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendadak berubah menjadi pusat perhatian publik pada Rabu (10/6/2026) siang sekitar pukul 12.30 WIB. Seorang pria paruh baya ditemukan terbujur kaku tak bernyawa di tengah keheningan kompleks pekuburan tersebut, menguak drama kepasrahan hidup yang luput dari radar kepedulian sosial lingkungan urban.

    Penemuan di Tengah Makam dan Jejak Isolasi Sosial

    Identitas jasad pria malang tersebut dipastikan bernama Kurnadi (40), warga asli yang bermukim di kawasan RT 04 RW 02 Desa Pelantaran. Sehari-harinya, korban dikenal sebagai sosok pekerja keras yang menyambung hidup dengan menjadi karyawan di sebuah jasa pencucian sepeda motor lokal.

    Kabar penemuan mayat Kurnadi seketika menyebar cepat dari mulut ke mulut hingga memicu gelombang kedatangan warga yang penasaran sekaligus terpukul atas nasib tragis sang pelayan jasa kebersihan kendaraan tersebut. Suasana duka pun langsung mengunci lingkungan rumah orang tua korban begitu tubuh kaku Kurnadi dievakuasi dari TKP.

    Otoritas pemerintahan setempat membenarkan peristiwa memilukan ini setelah menerima manifes laporan dari pihak kepala desa. Camat Cempaga Hulu, Sarju, membeberkan bahwa di balik status kedudaannya, Kurnadi diduga kuat sedang memikul beban psikologis yang teramat berat dan destruktif selama bertahun-tahun tanpa adanya ruang katarsis atau curahan hati yang memadai.

    “Benar, telah meninggal dunia warga RT 04 RW 02 Desa Pelantaran atas nama Kurnadi. Informasinya korban mengalami tekanan batin setelah lama berpisah dengan keluarganya (istri dan anak) selama kurang lebih tiga tahun terakhir,” ungkap Sarju saat memberikan konfirmasi resmi pada Kamis (11/6/2026).

    Olah TKP Taktis dan Penolakan Otopsi Pihak Keluarga

    Merespons laporan darurat dari masyarakat, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Kapolsek Cempaga Hulu, Iptu Edi Hariyanto, langsung mengerahkan personel gabungan Polsek dan Pos Polisi Pelantaran untuk mengepung area makam GBI guna melakukan sterilisasi perimeter serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

    “Setelah menerima laporan dari masyarakat, personel kami langsung menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan olah TKP,” terang Iptu Edi Hariyanto.

    Di lokasi kejadian, selain mengamankan jasad korban, unit identifikasi juga mengumpulkan sejumlah barang pribadi yang melekat dan tertinggal di sekitar perimeter penemuan sebagai material penyelidikan penunjang. Kendati demikian, teka-teki medis mengenai penyebab pasti kematian Kurnadi dipastikan tidak akan diuji di meja forensik interlokal.

    Pihak keluarga besar korban secara bulat menyatakan keikhlasan mereka dan memandang kematian Kurnadi murni sebagai sebuah musibah takdir. Mereka menolak keras segala bentuk tindakan pembedahan atau autopsi medis, yang kemudian dituangkan ke dalam lembaran surat pernyataan resmi hitam di atas putih di hadapan penyidik.

    “Pihak keluarga telah membuat surat pernyataan tidak bersedia dilakukan autopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah,” tegas Edi. Kendati autopsi ditolak, Unit Reskrim Polsek Cempaga Hulu menegaskan tetap melakukan pendalaman administratif guna memastikan tidak ada unsur kejahatan luar biasa (foul play) di balik kematian korban. Pasca-evakuasi, jasad Kurnadi langsung dikebumikan sore itu juga oleh pihak keluarga dibantu warga lokal di pemakaman desa setempat.

    Kematian Kurnadi di area pemakaman GBI Km 74 ini bukan sekadar statistik kematian biasa, melainkan sebuah alarm sosial yang berdering nyaring mengenai fenomena silent killer berupa depresi akut di kalangan pekerja sektor informal Kotim. Lokasi penemuan jasad di area pekuburan secara semiotik mengindikasikan adanya ruang keputusasaan yang mendalam; sebuah pelarian psikologis di mana korban memilih menyendiri di tempat peristirahatan terakhir guna meratapi tekanan batin akibat keterpisahan domestik.

    Sebagai buruh cuci motor dengan penghasilan harian yang fluktuatif, Kurnadi mewakili potret kelas pekerja bawah yang kerap kali mengalami isolasi sosial ganda. Mereka tidak hanya rentan secara ekonomi, tetapi juga miskin akses terhadap layanan kesehatan mental (mental health support). Di tengah budaya masyarakat pedesaan yang maskulin, beban psikologis akibat perceraian atau kehilangan hak asuh anak selama tiga tahun sering kali dianggap tabu untuk dibicarakan, dipendam sendiri, hingga menjelma menjadi bom waktu yang siap mengakhiri kewarasan.

    Perangkat desa, pemuka agama, serta jejaring RT di Cempaga Hulu tidak boleh menutup mata pasca-pemakaman Kurnadi. Solidaritas komunal tidak boleh hanya muncul di hilir saat jasad sudah terbujur kaku di keranda. Kasus ini harus memicu kesadaran preventif hulu: perlunya mengaktifkan kembali jaring pengaman sosial berbasis tetangga (peer-to-peer support).

    Kita dituntut lebih peka mendeteksi perubahan perilaku para pekerja rentan di sekitar kita mereka yang mendadak menarik diri dari pergaulan atau menunjukkan tanda-tanda stres berat. Negara melalui Puskesmas juga harus mulai meluaskan program konseling psikologis gratis hingga ke tingkat desa, agar masyarakat kelas bawah memiliki ruang aman untuk bersandar sebelum keputusasaan membimbing langkah kaki mereka menuju kesunyian kolong pemakaman. (***)

  • Berbulan-bulan Diabaikan, Warga Trobos Akhirnya Bertatap Muka dengan Agrinas

    Berbulan-bulan Diabaikan, Warga Trobos Akhirnya Bertatap Muka dengan Agrinas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sejumlah warga Dusun Trobos akhirnya menembus kebuntuan. Setelah berbulan-bulan kehilangan pendapatan dari kebun plasma dan diabaikan secara formal, mereka kini mendapat ruang dialog langsung dengan pihak korporasi yang menguasai lahan.

    Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur mengambil peran sentral dalam memfasilitasi pertemuan antara warga Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) dan PT Sapta Danu Nusantara (SDN).

    Dialog ini terlaksana menyusul aduan resmi warga ke institusi adat tersebut pada 5 Mei 2026, setelah surat permohonan audiensi yang mereka kirim pada 27 April silam tak berbalas.

    Kuasa hukum warga, Sapriyadi, menilai jalannya pertemuan membawa kemajuan yang signifikan.

    ”Dalam pertemuan tadi pihak PT APN memberikan sinyal yang baik dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya, Selasa (12/5/2026).

    Kesepakatan awal mengerucut pada satu tindakan konkret: verifikasi ulang data warga atas lahan yang disengketakan.

    Proses ini akan menjadi landasan pengambilan keputusan, termasuk membuka peluang untuk mengintegrasikan kembali lahan warga ke dalam skema kerja sama operasi (KSO).

    ”Nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Jika memang benar sesuai data dan mekanisme, maka dimungkinkan diarahkan ke pola KSO,” jelas Sapriyadi.

    PT SDN, sebagai mitra eksekusi Agrinas di lapangan, menyatakan tidak akan keberatan dengan apa pun hasil kesepakatan yang dicapai.

    menyatakan kesediaan untuk tunduk pada hasil akhir negosiasi tersebut.

    ”Pihak PT SDN juga siap mengikuti hasil kesepakatan bersama nantinya,” ujarnya.

    Posisi warga dalam mediasi ini, merujuk keterangan Sapriyadi, tidak bermaksud menolak investasi perusahaan.

    Mereka sekadar meminta pengembalian hak ekonomi yang sejak awal disepakati dalam skema kemitraan.

    ”Masyarakat siap bekerja sama dengan PT APN selama hak-hak mereka juga diperhatikan dan dijalankan sesuai ketentuan,” katanya.

    Peran DAD sebagai fasilitator membawa bobot konteks politik lokal yang kuat. Delapan bulan silam, tepatnya September 2025, institusi adat ini justru bersuara lantang mengkritik operasional Agrinas.

    Ketua Harian DAD Kotim Gahara saat itu memprotes skema KSO yang diserahkan kepada pihak luar daerah.

    ”Jangan sampai kita orang lokal hanya jadi penonton, sementara orang luar yang menikmati hasil tanah kita,” kata Gahara kala itu, mengutip pepatah Tjilik Riwut.

    Langkah DAD yang kini menjadi penengah mencerminkan pergeseran taktis secara kelembagaan. Dari konfrontasi publik beralih menjadi pendampingan langsung di meja perundingan.

    Skala penguasaan lahan memberikan perspektif luas atas mediasi ini. Agrinas mengelola lahan bekas sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dengan luasan masif.

    Merujuk data Oktober 2025, perusahaan pelat merah ini mengambil alih 12.059,39 hektare lahan dan satu pabrik kelapa sawit hasil sitaan dari PT Globalindo Alam Perkasa di Kotim.

    Dibandingkan angka belasan ribu hektare tersebut, luasan 30 hektare milik warga Trobos terlihat sangat kecil.

    Namun, penyelesaian kasus ini memegang peranan kunci. Cara BUMN ini menangani hak warga Trobos akan menjadi preseden dan standar penanganan bagi ratusan keluarga lain di Kotim yang berpotensi terjebak dalam sengketa serupa.

    Sapriyadi menangkap kesediaan korporasi untuk berdialog ini sebagai modal awal penyelesaian konflik.

    ”Pola penyelesaian seperti ini membuktikan bahwa PT APN sebagai pihak yang mewakili negara tidak arogan terhadap masyarakatnya sendiri dan tetap membuka ruang komunikasi,” tegasnya.

    Tahapan verifikasi data kini menjadi ujian sesungguhnya bagi perusahaan. Jika data administrasi membenarkan posisi warga, skema KSO yang mulanya menjadi sumber sengketa berpotensi berubah menjadi jalan pulang bagi hak ekonomi mereka yang terampas. (ign)

  • Bom Waktu di Jalan Perkebunan Kotim: Tragedi Bus Pelajar dan Peringatan yang Diabaikan

    Bom Waktu di Jalan Perkebunan Kotim: Tragedi Bus Pelajar dan Peringatan yang Diabaikan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rangka besi hangus di pinggir jalan Desa Tumbang Koling, Kecamatan Cempaga Hulu, kini menjadi sisa dari sebuah pembiaran panjang.

    Jumat siang (8/5/2026), sebuah bus angkutan pelajar milik PT Bumi Hutani Lestari (BHL) ludes dilalap api.

    Puluhan siswa SMA PGRI Mirah Lestari berhasil berlari keluar menyelamatkan diri, meninggalkan barang pribadi seperti kunci motor dan seragam pramuka yang kemudian menjadi abu.

    Kejadian ini disinyalir melampaui batasan musibah teknis. Bus tersebut telah menyusuri jalanan perkebunan sejak 2008.

    Selama 18 tahun beroperasi, kondisi fisik armada menurun drastis tanpa ada peremajaan dari pihak perusahaan yang menaunginya.

    Pemerintah desa mencatat peringatan dari warga telah terjadi berulang kali. Sekretaris Desa Tumbang Koling, Rio Ardi, membeberkan kondisi riil armada sebelum hari nahas itu tiba.

    ”Kacanya sudah pecah dan tempat duduk banyak yang tidak ada. Anak-anak sebenarnya sudah pernah menolak naik bus itu karena memang tidak layak,” ungkap Rio.

    Permintaan resmi agar PT BHL mengganti armada pengangkut siswa itu tidak mendapat respons memadai dari manajemen.

    ”Kami sudah minta supaya diganti karena yang diangkut ini manusia, anak-anak sekolah. Tapi sampai kejadian ini masih tetap dipakai,” kata Rio.

    Sebelum hangus terbakar, bus tua ini memiliki rekam jejak yang membahayakan nyawa. Mesin kendaraan tersebut kerap kehilangan tenaga saat berhadapan dengan kontur jalan perkebunan.

    ”Itu pernah hampir mencelakakan penumpang karena tidak kuat naik tanjakan,” katanya.

    Kendaraan itu sempat meluncur mundur, keluar dari jalur, dan menabrak semak belukar.

    Rentetan kejadian ini menunjukkan posisi bus tersebut menyerupai bom waktu yang terus dipaksa beroperasi mengangkut puluhan pelajar menuju sekolah di Jalan Poros BHL Mirah Estate 02, Desa Mirah Kalanaman.

    Kapolsek Cempaga Hulu Iptu Sarju pada Sabtu (9/5/2026) menyebutkan sumber api bermula dari korsleting arus listrik pada aki yang merambat cepat ke bodi kendaraan.

    Penjelasan teknis kepolisian menjawab penyebab kebakaran, tetapi menyisakan persoalan besar dari sisi tanggung jawab penyedia layanan angkutan.

    PT Bumi Hutani Lestari mengantongi HGU Nomor 08/Kotim sejak 1 Maret 1991. Perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga tercatat dalam skema sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

    Standar internasional tersebut menuntut perusahaan mematuhi tanggung jawab sosial dan menjamin keselamatan di lingkungan operasionalnya.

    Kenyataan di lapangan bertolak belakang. Operasional armada yang tak laik jalan ini memunculkan dugaan ketidaksesuaian terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Keamanan Angkutan Anak Sekolah.

    Aturan ini secara tegas mewajibkan penyedia transportasi memastikan setiap kendaraan dalam kondisi aman sebelum digunakan.

    Hingga berita ini dipublikasikan, manajemen PT BHL belum memberikan pernyataan resmi mengenai kompensasi barang siswa yang terbakar atau jaminan keselamatan transportasi pada masa mendatang.

    Pembiaran selama hampir dua dekade ini memperlihatkan pemenuhan standar regulasi perusahaan gagal melindungi manusia yang menggantungkan mobilitas pada fasilitas mereka. (ign)