cms.kanalindependen.id

Tag: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim

  • Darurat Teror Beras Pasir Sampit!

    Darurat Teror Beras Pasir Sampit!

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Gelombang kejahatan berbasis pangan yang sangat meresahkan kini sedang meneror warga di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dugaan penipuan dengan modus operandi penjualan beras retail harga miring yang ternyata berisi pasir, dipastikan bukan lagi kejadian tunggal. Dalam sepekan terakhir, belasan warga dari berbagai sudut Kota Sampit mulai berani bersuara dan mengaku telah menjadi korban dari jaringan pelaku yang diduga memiliki pola, ciri-ciri fisik, hingga kendaraan yang nyaris identik.

    Pola Klasik: ‘Umpan Beras Pulen’ di Atas Tumpukan Pasir

    Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi, predator ekonomi ini bergerak secara gerilya menyasar wilayah-wilayah permukiman padat dan gang sempit, mulai dari Kecamatan Baamang hingga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Target utamanya adalah para pedagang kecil penjual nasi kuning, sayur keliling, hingga warung kelontong rumahanyang sangat rentan terhadap godaan selisih harga demi menekan biaya produksi di tengah impitan inflasi pangan.

    Modus yang digunakan terbilang sederhana namun sangat taktis (bait-and-switch). Pelaku beraksi seorang diri menggunakan sepeda motor matic, menawarkan beras dengan narasi didatangkan langsung dari Pulau Jawa, memperlihatkan contoh beras premium yang sangat berkualitas, kemudian meminjam karung kosong milik korban. Setelah kembali, pelaku menyerahkan karung yang diklaim telah diisi beras penuh, meminta pembayaran instan di tempat, dan langsung bergegas pergi dengan terburu-buru tanpa mematikan mesin motor. Siasat licik ini bertujuan agar korban tidak memiliki waktu sedetik pun untuk mengecek isi karung secara mendalam.

    Kesaksian Getir Korban: Predator Tidak Mengenal Iba

    Aksi predatoris ini meninggalkan luka mendalam bagi para korbannya. Di Gang Usman Harun II, Baamang Hilir, Jamilah (56), seorang pedagang nasi kuning, terpaksa gigit jari pada Minggu pagi (7/6/2026). Ia kehilangan Rp410 ribu setelah tergiur tawaran beras seharga Rp13 ribu per kuintal atau per kilogram dari harga pasaran. Karung seberat 31 kilogram yang ia beli ternyata hanya berisi lapisan tipis beras di bagian paling atas, sementara sisa volume ke bawah sepenuhnya merupakan tumpukan pasir putih.

    Kekecewaan serupa dialami keluarga Ningsih di Jalan Kenan Sandan, Baamang. Ibunya yang seorang pedagang kecil menjadi korban pada Selasa (2/6/2026). Pelaku tetap nekat menjalankan tipu dayanya meski melihat kondisi ayah Ningsih yang sedang sakit keras dan harus menggunakan kaki palsu. Pelaku juga menyasar Elly Yanti di Jalan Sari Gading yang kehilangan Rp80 ribu, orang tua Gusti Arifin yang merugi Rp100 ribu, hingga pedagang di Jalan H Imran, Mentawa Baru Ketapang, yang memilih ikhlas meski terekam CCTV lingkungan karena enggan berurusan dengan birokrasi laporan.

    Banyaknya pengakuan korban dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor matic jenis Honda Beat berwarna biru atau biru-putih menunjukkan indikasi kuat adanya pelaku tunggal atau kelompok terorganisir yang secara aktif berpatroli berkeliling wilayah Sampit untuk mencari mangsa baru dalam beberapa pekan terakhir.

    Maraknya kasus “beras pasir” di Kotim ini adalah manifestasi paling brutal dari kriminalitas di sektor perut masyarakat. Pelaku tidak sekadar mencuri uang; mereka merampas modal dagang yang menjadi urat nadi kehidupan bagi para pedagang kecil di Gang Gudang Kuning atau Jalan Usman Harun II. Keberanian pelaku menyasar target di wilayah pinggiran menunjukkan adanya pemetaan target (target profiling) yang matang, di mana warga kelas ekonomi bawah dianggap lebih mudah tergiur harga murah dan cenderung enggan melapor ke pihak kepolisian karena keterbatasan akses atau stigma “biaya laporan lebih besar dari kerugian”.

    Menanggapi krisis ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim, Muslih, mengeluarkan peringatan keras agar masyarakat tidak lagi menjadi konsumen yang naif.

    “Jangan tergiur dengan harga murah. Lebih baik beli di toko resmi, lihat barangnya langsung, baru kemudian dibeli,” tegas Muslih, Selasa (9/6/2026).

    Muslih juga membeberkan informasi internal bahwa modus serupa diduga mulai bermigrasi ke sektor kebutuhan lain seperti bahan bakar minyak (BBM), air isi ulang, hingga tabung LPG yang ditawarkan dari rumah ke rumah. Pemerintah daerah berjanji akan mengumpulkan data para korban dan berkoordinasi secara intensif dengan Polres Kotim agar jaringan predator ini segera dicokok.

    Namun, kebijakan penanganan ini akan mandul tanpa adanya keaktifan masyarakat untuk melawan. Kanal Independen mendesak aparat kepolisian, khususnya Polsek Baamang and Polsek Ketapang, untuk meningkatkan patroli fisik di gang-gang sempit, bukan hanya di jalur utama.

    Kita juga menuntut PLN Sampit dan DKUKMPP untuk memperketat standarisasi timbangan eceran. Di atas semua itu, warga yang menjadi korban seperti Jamilah, Ningsih, Elly, dan Gusti harus berani melaporkan kejadian ini secara resmi, tidak boleh diam atau “ikhlas”. Diamnya satu korban adalah “lampu hijau” bagi pelaku untuk terus memeras keringat belasan pedagang nasi kuning lainnya. Hanya melalui restorasi keadilan ekonomi melalui penegakan hukum yang radikal, lingkaran setan penipuan sembako di Kotim dapat diputus sepenuhnya. (***)

  • Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kelangkaan LPG 3 kg subsidi yang sempat menggerakkan warga untuk mencari gas melon di sejumlah pangkalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bukan disebabkan karena stok habis, melainkan oleh kombinasi gangguan teknis pada fasilitas utama dan keseimbangan alokasi distribusi yang terkendala di lapangan.

    Sejak awal Ramadan 1447 Hijriah, banyak warga melaporkan pangkalan kosong, antre panjang, dan dapur rumahan harus menunda aktivitas memasak karena gas yang sulit didapat. Kondisi ini sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Gangguan Kompresor dan Pengalihan Distribusi
    Menurut Robby, Kepala Operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) , gangguan itu bermula dari kerusakan mesin kompresor di fasilitas pengisian unit SPBE Jalan HM Arsyad km 10 Sampit. Kompresor ini sangat vital karena berfungsi menyuplai gas ke seluruh nozel pengisian. Ketika mesin ini bermasalah, seluruh proses pengisian menjadi terganggu.

    “Kami langsung berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk pengalihan sebagian alokasi. Dari SPBE juga langsung pengadaan unit baru, dan baru hari ini bisa dioperasikan normal,” jelas Robby. Ia menambahkan bantuan alokasi dari Pertamina kini dibagi sebagian ke Pangkalan Bun dan sebagian lagi ke Titop atau daerah Tangkiling agar suplai tetap berjalan.

    Beberapa Nozel Sudah Normal, Ada yang Masih Disegel imbas penyegelan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah belum lama ini.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere, salah satu agen distribusi, menjelaskan dampak langsung dari gangguan teknis tersebut. Akibat kerusakan dan tindak lanjut petugas di lapangan, beberapa nozel sempat tidak berfungsi sehingga tampak “kosong”. Namun saat ini dari sebelas nozel yang tersedia, sembilan sudah beroperasi normal, sedangkan dua lainnya masih disegel oleh aparat.

    “Ini bukan kelangkaan karena barang tidak ada. Barangnya ada, hanya proses distribusinya yang terganggu akibat kerusakan alat dan proses pengambilan dari Pangkalan Bun yang harus antre,” ujar Johny. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam situasi ini.

    Masuk dari Luar Daerah Bukan karena Barang Habis
    Robby dan Johny sepakat bahwa LPG tetap tersedia di fasilitas pengisian, namun proses pengambilan harus menyesuaikan karena gangguan teknis di satu titik yang berdampak luas. Agen distribusi terpaksa mengambil gas dari Pangkalan Bun dan Palangka Raya, yang memakan waktu lebih lama dan membuat distribusi ke pangkalan lokal cukup tersendat.

    Seperti diketahui SPBE ini sempat diperiksa oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim dan Polda Kalimantan Tengah.

    Menanggapi itu pihak SPBE memastikan tidak ada pengurangan volume atau praktik distribusi yang merugikan warga. Dari keterangan pihak SPBE, tidak ditemukan indikator pengurangan.

    “Tetapi pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kepatuhan teknis dan prosedural di lapangan,” ungkap Robby.

    Sementara itu, dampak gangguan distribusi ini nyata dirasakan warga. Seperti diberitakan sebelumnya, banyak ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di Sampit yang harus bersabar menunggu pasokan LPG tiba di pangkalan, bahkan harus berkeliling ke sejumlah tempat untuk mendapatkannya.

    Pengalaman ini sejalan dengan dinamika penataan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang diberlakukan pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah memang telah merapikan sistem distribusi dengan menyesuaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan resmi guna memastikan subsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat.

    Namun kenyataannya di lapangan, proses penyesuaian sistem distribusi ini memunculkan tantangan baru  antrean panjang, pemindahan titik distribusi, hingga kebutuhan sosialisasi yang belum sepenuhnya merata. Sejumlah lembaga pengawas juga mencatat masih adanya kelemahan dalam distribusi yang dapat berdampak pada keterjangkauan masyarakat.

    Kelangkaan LPG 3 kg subsidi di Kotim bukan karena stok hilang, melainkan akibat gangguan teknis dan proses distribusi yang belum pulih sepenuhnya. Masyarakat tetap diimbau untuk tenang karena suplai barang tersedia, dan pihak terkait terus menormalkan operasional serta pengawasan distribusi di pangkalan. (***)