Tag: DPKP Kotim

  • Saat Harga Pangan Serba Mahal, GPM Kotim Tawarkan Belanja Paket Hemat dan Banting Harga Gas Elpiji Jadi Rp22 Ribu

    Saat Harga Pangan Serba Mahal, GPM Kotim Tawarkan Belanja Paket Hemat dan Banting Harga Gas Elpiji Jadi Rp22 Ribu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Saat harga kebutuhan bahan pokok dan pangan menjadi beban pengeluaran rumah tangga, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Kota Sampit, Rabu (30/8/2026) pagi, menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat berbelanja lebih hemat.

    Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga di bawah harga pasaran, termasuk gas elpiji 3 kilogram dijual seharga Rp22 ribu per tabung.

    Harga gas yang ditawarkan sebenarnya sudah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) ditingkat pangkalan.

    Namun, penjualan gas elpiji dengan harga segitu sangat langka digapai. Bukan barangnya yang tak tersedia, harga jual yang jauh melampaui HET mudah didapatkan di warung eceran dengan harga Rp 35-40 ribu per tabung di areal Kota Sampit. Namun, bisa jauh lebih mahal di pelosok desa.

    Meskipun Agen Harapan Mentaya hanya menyediakan 200 tabung di kegiatan GPM, itu sudah sangat berarti bagi masyarakat kaum mendang mending. Lapak penjualan elpiji ramai diserbu, ludes terjual dalam sekejap.

    Kegiatan Gerakan Pangan Murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim cukup membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Selain gas elpiji, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang ditetapkan lebih murah dari harga pasar.

    Bawang merah disediakan sebanyak 100 kilogram dibanderol seharga Rp35 ribu per kilogram, sedangkan bawang putih sebanyak 80 kilogram dijual Rp34 ribu per kilogram.

    Gula pasir disediakan sebanyak 250 kilogram dijual seharga Rp17.500 per kilogram. Sementara telur ayam disediakan sebanyak 100 krat dijual dengan harga Rp45 ribu per krat.

    Petani lokal juga mendapat kesempatan menjual hasil panen secara langsung melalui lapak sayuran. Berbagai sayuran segar ditawarkan dengan harga sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per ikat.

    Sementara untuk komoditas beras dan minyak goreng, Perum Bulog Cabang Kotim menyediakan beras merk Punokawan sebanyak 1 ton dan beras SPHP sebanyak 1 ton. Keduanya dijual Rp60 ribu per sak.

    Bulog juga menyediakan Minyakita sebanyak 1.200 liter dengan harga Rp15.700 per liter.

    Masyarakat yang ingin mendapatkan beras sekaligus minyak goreng juga ditawarkan paket hemat. Untuk pembelian 5 kilogram beras dan 3 liter minyak goreng, masyarakat cukup membayar Rp124 ribu.

    Penawaran harga yang terjangkau membuat sejumlah lapak ramai didatangi masyarakat sejak kegiatan berlangsung.

    Komoditas yang memiliki selisih harga cukup jauh dengan harga yang biasa ditemukan di pasaran menjadi salah satu daya tarik utama dalam kegiatan GPM.

    Enam Kali Digelar, Masih Ada Dua GPM

    Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto mengatakan GPM merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan menggandeng sejumlah pelaku usaha dan kelompok masyarakat.

    Bulog dilibatkan dalam penyediaan beras dan minyak goreng. Agen elpiji menyediakan gas bersubsidi, sedangkan peternak telur lokal dan petani lokal mendapat ruang untuk menjual komoditas mereka secara langsung kepada masyarakat.

    GPM tidak hanya ditujukan sebagai tempat masyarakat mendapatkan pangan dengan harga lebih murah.

    Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi kenaikan harga.

    ”GPM ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan dengan tujuan utama membantu pengendalian harga pangan,” kata Yephi.

    Kegiatan GPM juga digelar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

    Sepanjang 2026, DPKP Kotim menjadwalkan tujuh kegiatan GPM dengan satu kegiatan lainnya dilaksanakan melalui skema nonanggaran daerah.

    ”Tahun ini ada tujuh kegiatan GPM dan satu kegiatannya nonanggaran daerah. Ini kegiatan GPM yang keenam, rencananya masih ada dua kali kegiatan GPM lagi sekitar Oktober dan akhir tahun,” ujarnya.

    GPM Dirangkai Penyaluran Bantuan Pangan

    Kegiatan GPM kali ini juga dirangkai dengan seremoni penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

    ”Penyaluran bantuan pangan beras sebanyak 30 kilogram untuk periode Juli, Agustus dan September. Bantuan pangan ini untuk membantu masyarakat, apalagi saat ini musim kemarau, serta menjaga inflasi melalui pasar murah yang kita laksanakan hari ini,” kata Halikinnor.

    Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 atau kelompok berpenghasilan rendah.

    ”Bantuan beras diberikan untukmasyarakat yang masuk desil 1 sampai 4 atau kategori tidak mampu, bantuan ini sangat membantu. Mereka menerima 10 kilogram per bulan dan disalurkan sekaligus 30 kilogram untuk tiga bulan. Harapan kita, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan pokok,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Halikin mengatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat.

    Karena itu, pemerintah daerah memandang ketersediaan, keterjangkauan, keamanan serta stabilitas harga pangan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah.

    Ia menilai kenaikan harga komoditas pangan dapat langsung memengaruhi daya beli masyarakat karena meningkatnya harga bahan kebutuhan pokok akan menambah beban pengeluaran rumah tangga.

    Karena itu, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan diminta terus memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.

    Dalam konteks tersebut, GPM dinilai menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk mendekatkan akses pangan kepada masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.

    ”Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

    Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan pangan di lapangan.

    ”Jika ditemukan gejolak harga atau gangguan pasokan, pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipasi dan intervensi sesuai kewenangan,” ujarnya.

    BANTUAN: Bupati Kotim dan jajarannya saat penyaluran bantuan pangan. (Istimewa/Kanal Independen)

    Selain bantuan beras, pemerintah daerah juga mendapat tambahan kuota elpiji 3 kilogram dari pemerintah pusat.

    Halikinnor mengatakan pengajuan tambahan kuota tersebut telah disampaikan sekitar satu bulan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pengajuan tersebut telah mendapat persetujuan.

    ”Insya Allah ada penambahan 9.000 tabung untuk enam kecamatan. Ini untuk memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan elpiji dan membantu menjaga inflasi,” kata Halikinnor.

    Tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan elpiji bagi masyarakat sekaligus mengurangi potensi kelangkaan dan tekanan harga di tingkat konsumen.

    Harga elpiji menjadi salah satu perhatian pemerintah karena komoditas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga.

    Karena itu, tambahan kuota diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.

    Halikinnor juga menekankan agar penyaluran bantuan pangan dilakukan secara tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.

    Ia meminta seluruh proses distribusi berlangsung tertib dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

    38.261 Penerima Dapat 30 Kilogram Beras

    Pemimpin Cabang Perum Bulog Kotawaringin Timur Wahyu Tri Hutomo mengatakan bantuan pangan pemerintah pusat di Kotim menyasar 38.261 penerima.

    ”Kegiatan hari ini hanya seremoni, bantuan pangan beras sudah mulai disalurkan ke kelurahan dan desa di seluruh Kotim. Sehari setelah kami rapat bersama DPKP, besoknya mulai 14 Agustus dan kami targetkan akhir September semua selesai kami distribusikan,” ujar Wahyu.

    Ia menjelaskan beras yang disalurkan merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CPP) yang berasal dari pemerintah pusat.

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut.

    Selanjutnya, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

    Untuk Kotim, jumlah penerima mencapai 38.261 orang. Setiap penerima memperoleh tiga karung beras dengan berat masing-masing 10 kilogram.

    Bantuan dialokasikan untuk periode Juli, Agustus dan September, lalu diserahkan sekaligus. Setiap penerima bantuan pangan akan menerima tiga karung beras masing-masing 10 kilogram, sehingga totalnya 30 kilogram per penerima manfaat,” jelas Wahyu.

    Didistribusikan ke 168 Desa dan 17 Kelurahan

    Distribusi bantuan dilakukan hingga ke titik yang telah ditentukan pemerintah, yakni 168 desa dan 17 kelurahan di seluruh Kotim.

    Luas wilayah Kotim menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog dalam menjalankan distribusi. Sejumlah desa berada jauh dari Sampit dengan waktu tempuh berjam-jam, khususnya wilayah utara.

    Akses menuju sejumlah wilayah tersebut tidak selalu mudah. Namun, kondisi geografis dan jarak tempuh tidak menjadi alasan bagi Bulog untuk membatasi penyaluran bantuan.

    Wahyu memastikan bantuan tetap diantar sampai ke desa dan kelurahan tujuan sesuai penugasan.

    ”Sesuai penugasan, Bulog tetap mengantarkan bantuan sampai ke kantor desa dan kelurahan, termasuk daerah yang aksesnya jauh. Kami berkomitmen menyalurkan bantuan hingga ke titik distribusi yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Operasi Senyap di Balik 1.650 Sembelihan: Menakar Standardisasi Higienis Daging Kurban di Kotim

    Operasi Senyap di Balik 1.650 Sembelihan: Menakar Standardisasi Higienis Daging Kurban di Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Momentum perayaan Iduladha 1447 Hijriah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tidak sekadar menjadi ruang ibadah ritual keagamaan massal, melainkan juga sebuah operasi logistik pangan berskala raksasa. Di balik keriuhan warga yang mengantre pembagian daging, sebuah operasi senyap pengawasan medis bergerak di ratusan titik penyembelihan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim mengambil langkah taktis guna memastikan bahwa seluruh komoditas daging yang beredar di tangan masyarakat berada dalam kondisi aman, sehat, dan sepenuhnya layak konsumsi pada Jumat (29/5/2026).

    Skala Masif dan Deteksi Anatomi Organ Dalam

    Menakar standardisasi higienis pada perayaan tahun ini memerlukan pembacaan data lapangan yang jeli. Volume penyembelihan di wilayah Kotim tahun ini mencapai angka yang sangat masif, yakni 1.650 ekor hewan kurban, yang memuat komposisi bervariasi antara 1.131 ekor sapi dan 519 ekor kambing. Tantangan nyata pengawasan terletak pada luasnya sebaran eksekusi, di mana ribuan hewan tersebut disembelih di 357 titik pemotongan yang tersebar merata di 17 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Guna mengawal sirkulasi pangan massal ini agar tidak kecolongan oleh penyakit, tim dokter dan petugas kesehatan hewan dikerahkan untuk melakukan prosedur pemeriksaan post-mortem atau pasca-penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKP Kotim, drh. Endrayatno, menjelaskan bahwa deteksi medis difokuskan langsung pada pembedahan dan pemeriksaan organ-organ dalam hewan. Petugas secara jeli memeriksa bagian-bagian vital seperti hati, paru-paru, limpa, hingga saluran pencernaan untuk memastikan tidak ada infeksi parasit seperti cacing hati maupun kelainan anatomi lainnya.

    “Pemeriksaan post mortem ini dilakukan untuk memastikan tidak ada penyakit ataupun kelainan pada organ hewan kurban,” ujar Endrayatno saat memantau jalannya pemeriksaan di lapangan.

    Dari hasil penyisiran senyap di ratusan cawan juru jagal tersebut, otoritas terkait memastikan tidak ada temuan klinis yang berisiko membahayakan kesehatan masyarakat luas. Endrayatno menegaskan bahwa seluruh komoditas yang diperiksa telah melewati ambang batas kelayakan pangan.

    “Alhamdulillah dari hasil pemeriksaan, seluruh daging hewan kurban aman dan layak konsumsi,” jelasnya dengan lega.

    Kendati demikian, jika dalam operasi tersebut ditemukan organ yang terindikasi rusak atau tidak layak, petugas di lapangan tetap dibekali otoritas penuh untuk langsung mengisolasi dan merekomendasikan agar bagian tersebut segera dimusnahkan dan dilarang keras untuk didistribusikan kepada warga.

    Filtrasi Ganda dari Bursa Penjualan hingga Cawan Juru Jagal

    Ketahanan benteng pangan ini sebenarnya telah dibangun lewat sistem filtrasi ganda sejak dari hulu. Jauh sebelum pisau sembelih diturunkan, DPKP Kotim telah menjalankan tahapan pemeriksaan ante-mortem atau pemeriksaan fisik sebelum pemotongan. Petugas menyisir sedikitnya 55 titik lokasi penampungan serta bursa penjualan hewan kurban di seluruh wilayah Kotim untuk menguji kesehatan klinis satwa secara langsung. Langkah awal ini sangat krusial untuk menjamin bahwa hewan yang dibeli oleh pekurban sudah memenuhi prasyarat syariat sekaligus standar kesehatan veteriner internasional. Melalui kombinasi pengawasan sebelum dan sesudah penyembelihan ini, otoritas terkait mencoba membangun rasa aman dan tenang bagi publik dalam mengonsumsi hidangan hari raya.

    Distribusi daging kurban dari 1.650 ekor hewan yang tersebar di 357 titik dalam waktu singkat adalah sebuah pembuktian kinerja dinas yang patut diapresiasi. Keberhasilan memitigasi penyakit ternak melalui pemeriksaan organ dalam menunjukkan bahwa deteksi dini dari hulu ke hilir berjalan sesuai rel taktisnya. Namun, jika kita benar-benar ingin menakar standardisasi higienis secara komprehensif, pengawasan tidak boleh berhenti pada status kesehatan organ hewan di bawah pisau dokter.

    Tantangan higienitas yang sesungguhnya justru kerap muncul pasca-penyembelihan di tingkat panitia lokal. Di tengah lingkungan permukiman padat atau area terbuka yang berdebu, proses pencacahan daging sering kali masih menggunakan alas yang kurang steril, terpapar air bersanitasi rendah, atau dikemas dalam wadah yang rentan kontaminasi bakteri silang. Oleh karena itu, standardisasi masa depan di Kotim tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada pemeriksaan klinis biologis hewan semata. Pemerintah daerah dan lembaga keagamaan harus mulai menginisiasi sertifikasi sanitasi dan edukasi higienitas bagi para juru sembelih dan panitia masjid. Langkah ini penting agar kesucian niat berkurban berbanding lurus dengan jaminan kebersihan pangan yang murni dari pisau jagal hingga ke meja makan warga. (***)