cms.kanalindependen.id

Tag: elpiji subsidi

  • Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    Pangkalan Habis, Eceran Menumpuk, Ada Apa dengan Distribusi LPG 3 Kg di Sampit?

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Informasi bahwa LPG 3 kilogram sudah kembali tersedia di pangkalan tak sepenuhnya membawa kelegaan. Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, warga justru menemukan kenyataan yang berlawanan: pangkalan kosong, sementara tabung gas justru menumpuk di pengecer dengan harga jauh lebih mahal.

    Seorang warga Mentawa Baru Ketapang mengaku mendatangi pangkalan setelah mendengar kabar pasokan gas LPG subsidi telah masuk. Namun harapan itu pupus.

    “Katanya hari ini gas sudah ada di pangkalan. Tapi pas didatangi, barangnya tidak ada dan dibilang sudah habis. Anehnya, di eceran malah banyak tabung isi LPG 3 kilo, harganya Rp35 ribu sampai Rp40 ribu lebih per tabung,” ujar Hidayat, Selasa (24/2/2026).

    Kondisi tersebut memicu pertanyaan di tengah warga. LPG 3 kilogram adalah gas bersubsidi yang seharusnya lebih dulu tersedia di pangkalan resmi dengan harga eceran tertinggi (HET). Jika pangkalan kosong, bagaimana pengecer justru memiliki stok melimpah?

    “Kalau di pangkalan habis, bagaimana caranya pengecer bisa punya banyak stok?” tambahnya.

    Situasi ini memperkuat kecurigaan warga bahwa distribusi LPG 3 kilogram tidak berjalan sebagaimana mestinya. Akses warga kecil ke gas bersubsidi terasa makin sempit, sementara harga di tingkat pengecer terus melambung.

    Padahal sebelumnya, pemerintah daerah melalui pernyataan resmi yang dimuat kanalindependen.id menegaskan bahwa kelangkaan LPG subsidi bukan disebabkan stok habis, melainkan gangguan teknis dan distribusi. Setelah inspeksi mendadak (sidak), harga pun diklaim akan kembali normal.

    Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Gas masih sulit ditemukan di pangkalan, sementara harga di pengecer tetap jauh di atas HET. Bagi warga, ini menimbulkan jarak antara klaim kebijakan dan realitas sehari-hari.

    Dalam kondisi terdesak, rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro tak punya banyak pilihan selain membeli di pengecer dengan harga mahal. Gas melon, yang seharusnya melindungi kelompok rentan dari lonjakan biaya hidup, justru berubah menjadi beban tambahan.

    Jika pemerintah menyatakan stok tersedia, maka pertanyaan kuncinya bukan lagi soal jumlah, melainkan ke mana gas itu mengalir. Tanpa pengawasan distribusi yang ketat dan transparan dari agen, pangkalan, hingga pengecer LPG 3 kilogram berisiko terus bocor dari jalur resmi.

    Selama pangkalan tetap kosong dan eceran terus menumpuk, wajar jika warga mempertanyakan efektivitas sidak dan pengawasan. Sebab bagi mereka, gas subsidi bukan sekadar angka dalam laporan melainkan kebutuhan harian yang menentukan apakah dapur bisa tetap menyala. (***)

  • Editorial: Kelangkaan Elpiji 3 Kg Terus Berulang, Dapur Rakyat yang Gagal Dijaga

    Editorial: Kelangkaan Elpiji 3 Kg Terus Berulang, Dapur Rakyat yang Gagal Dijaga

    Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Kotawaringin Timur kembali berulang. Mengguncang dapur warga yang jadi urat nadi makan hari-hari.

    Tabung hijau yang mestinya menjadi penopang utama rumah tangga kecil dan pelaku usaha mikro mendadak sulit dicari.

    Warga berkeliling membawa tabung kosong, sementara antrean di pangkalan memanjang sejak pagi.

    Pemkab Kotim dan dinas teknis buru-buru menenangkan publik. Ini bukan soal stok nasional yang habis, melainkan dampak gangguan alat pengisian dan penyegelan sebagian nozzle di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sampit.

    Untuk menutup jeda, pengisian sementara dialihkan ke SPBE di Pangkalan Bun dan dari total 12 nozzle, dua masih dipasangi garis polisi, sementara 10 nozzle lainnya tetap beroperasi.

    Secara teknis, skema darurat itu nyata. Namun, di hilir, banyak warga tetap merasakan hal yang sama. Gas susah, antrean panjang, dan ketidakpastian kapan situasi benar-benar normal.

    Bukan Hanya Soal Gangguan Alat Pengisian

    Gangguan alat pengisian dan penyegelan dua nozzle oleh Polda Kalteng sebelumnya diduga kuat ikut memicu gangguan.

    Krisis gas subsidi di Kotim bukan sekadar insiden teknis sesaat, melainkan gejala lama dari tata kelola distribusi yang rentan, diulang lagi dalam konteks baru.

    Penyelidikan Polda Kalteng beberapa waktu lalu menemukan indikasi pengisian LPG 3 kg di bawah standar, dengan puluhan tabung yang diduga kurang isi.

    Temuan ini membuat dua nozzle disegel dan proses pemeriksaan berjalan, sesuatu yang patut diapresiasi sebagai langkah penegakan hukum.

    Namun, pada saat yang sama, itu membuka fakta lain, pengawasan kualitas dan takaran selama ini tidak setajam retorika soal stok aman.

    Untuk menahan dampak gangguan, sebagian agen di Kotim terpaksa mengisi ke SPBE Pangkalan Bun. Ini menunjukkan adanya rencana cadangan.

    Akan tetapi, jarak yang lebih jauh dan waktu tempuh tambahan otomatis mengganggu ritme distribusi harian, khususnya di wilayah padat konsumsi seperti perkotaan Sampit.

    Dalam jeda itulah kelangkaan terasa di tingkat pengecer, di mana warga biasa berinteraksi dengan tabung gas setiap hari.

    Skema Darurat Belum Menjawab Keresahan

    Pejabat terkait sudah menyatakan, sebagian besar nozzle SPBE Sampit kembali beroperasi, hanya dua yang masih dipasangi garis polisi, dan pasokan disebut akan normal dalam 1–2 hari.

    Narasi resminya, distribusi ”tidak terganggu signifikan” dan masyarakat diminta tidak panik.

    Masalahnya, yang dihadapi warga bukan sekadar angka nozzle di lembar briefing. Di lapangan, mereka berjumpa dengan fakta yang berbeda, yakni tabung datang tak menentu, pangkalan cepat habis, pengecer banyak yang kosong, sementara sebagian harga di tingkat pengecer melampaui HET yang ditetapkan.

    Publik layak mempertanyakan bukan ada atau tidaknya skema darurat, tetapi kualitas dan keterbukaannya.

    Rencana pengalihan pengisian ke Pangkalan Bun memang mencegah situasi benar-benar kolaps, namun tidak disertai informasi rinci ke publik soal wilayah mana yang diprioritaskan.

    Tidak menjelaskan seberapa besar penurunan kapasitas distribusi harian selama masa peralihan dan tidak terang menjawab mengapa keluhan kelangkaan tetap muncul sekalipun pejabat menyebut penyaluran normal.

    Kekosongan informasi ini yang menggerus kepercayaan. Warga mendengar klaim ”aman” di pemberitaan, tetapi melihat tabung kosong di depan mata.

    Laman: 1 2

  • Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    Kelangkaan LPG Subsidi Dipastikan Bukan Karena Barang Habis, Tapi Gangguan Teknis dan Distribusi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kelangkaan LPG 3 kg subsidi yang sempat menggerakkan warga untuk mencari gas melon di sejumlah pangkalan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bukan disebabkan karena stok habis, melainkan oleh kombinasi gangguan teknis pada fasilitas utama dan keseimbangan alokasi distribusi yang terkendala di lapangan.

    Sejak awal Ramadan 1447 Hijriah, banyak warga melaporkan pangkalan kosong, antre panjang, dan dapur rumahan harus menunda aktivitas memasak karena gas yang sulit didapat. Kondisi ini sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Gangguan Kompresor dan Pengalihan Distribusi
    Menurut Robby, Kepala Operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) , gangguan itu bermula dari kerusakan mesin kompresor di fasilitas pengisian unit SPBE Jalan HM Arsyad km 10 Sampit. Kompresor ini sangat vital karena berfungsi menyuplai gas ke seluruh nozel pengisian. Ketika mesin ini bermasalah, seluruh proses pengisian menjadi terganggu.

    “Kami langsung berkomunikasi dengan pihak Pertamina untuk pengalihan sebagian alokasi. Dari SPBE juga langsung pengadaan unit baru, dan baru hari ini bisa dioperasikan normal,” jelas Robby. Ia menambahkan bantuan alokasi dari Pertamina kini dibagi sebagian ke Pangkalan Bun dan sebagian lagi ke Titop atau daerah Tangkiling agar suplai tetap berjalan.

    Beberapa Nozel Sudah Normal, Ada yang Masih Disegel imbas penyegelan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah belum lama ini.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim Johny Tangkere, salah satu agen distribusi, menjelaskan dampak langsung dari gangguan teknis tersebut. Akibat kerusakan dan tindak lanjut petugas di lapangan, beberapa nozel sempat tidak berfungsi sehingga tampak “kosong”. Namun saat ini dari sebelas nozel yang tersedia, sembilan sudah beroperasi normal, sedangkan dua lainnya masih disegel oleh aparat.

    “Ini bukan kelangkaan karena barang tidak ada. Barangnya ada, hanya proses distribusinya yang terganggu akibat kerusakan alat dan proses pengambilan dari Pangkalan Bun yang harus antre,” ujar Johny. Ia menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam situasi ini.

    Masuk dari Luar Daerah Bukan karena Barang Habis
    Robby dan Johny sepakat bahwa LPG tetap tersedia di fasilitas pengisian, namun proses pengambilan harus menyesuaikan karena gangguan teknis di satu titik yang berdampak luas. Agen distribusi terpaksa mengambil gas dari Pangkalan Bun dan Palangka Raya, yang memakan waktu lebih lama dan membuat distribusi ke pangkalan lokal cukup tersendat.

    Seperti diketahui SPBE ini sempat diperiksa oleh pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kotim dan Polda Kalimantan Tengah.

    Menanggapi itu pihak SPBE memastikan tidak ada pengurangan volume atau praktik distribusi yang merugikan warga. Dari keterangan pihak SPBE, tidak ditemukan indikator pengurangan.

    “Tetapi pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kepatuhan teknis dan prosedural di lapangan,” ungkap Robby.

    Sementara itu, dampak gangguan distribusi ini nyata dirasakan warga. Seperti diberitakan sebelumnya, banyak ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di Sampit yang harus bersabar menunggu pasokan LPG tiba di pangkalan, bahkan harus berkeliling ke sejumlah tempat untuk mendapatkannya.

    Pengalaman ini sejalan dengan dinamika penataan distribusi LPG 3 kg bersubsidi yang diberlakukan pemerintah di tingkat nasional. Pemerintah memang telah merapikan sistem distribusi dengan menyesuaikan status pengecer menjadi sub-pangkalan resmi guna memastikan subsidi tepat sasaran dan harga tetap terjangkau oleh masyarakat.

    Namun kenyataannya di lapangan, proses penyesuaian sistem distribusi ini memunculkan tantangan baru  antrean panjang, pemindahan titik distribusi, hingga kebutuhan sosialisasi yang belum sepenuhnya merata. Sejumlah lembaga pengawas juga mencatat masih adanya kelemahan dalam distribusi yang dapat berdampak pada keterjangkauan masyarakat.

    Kelangkaan LPG 3 kg subsidi di Kotim bukan karena stok hilang, melainkan akibat gangguan teknis dan proses distribusi yang belum pulih sepenuhnya. Masyarakat tetap diimbau untuk tenang karena suplai barang tersedia, dan pihak terkait terus menormalkan operasional serta pengawasan distribusi di pangkalan. (***)

  • Editorial: Mencuri di Titik Paling Lemah

    Editorial: Mencuri di Titik Paling Lemah

    Subsidi LPG 3 kilogram diberi label tepat sasaran dan melindungi masyarakat kecil. Negara menggelontorkan anggaran raksasa agar tabung melon itu bisa dibeli sekitar Rp22.000 di pangkalan.

    Dalam praktik di lapangan, anggaran besar terkadang beriringan dengan praktik curang. Dari korupsi besar-besaran hingga penyimpangan kecil-kecilan.

    Hasil operasi yang digelar Polda Kalteng, didukung tim dari Pemkab Kotim pada Rabu (12/2) lalu di Desa Pelangsian, menjadi isyarat pahit bagi masyarakat yang jadi sasaran program subsidi.

    Uji timbang di SPBE memperlihatkan tabung yang seharusnya berisi 3 kilogram gas, hanya terisi sekitar 2,7 hingga 2,8 kilogram.

    Selisih 0,2–0,3 kilogram itu mungkin tampak sepele di satu tabung, tetapi menjadi sangat serius ketika kita menyadari bahwa permainan terjadi di titik hulu pengisian.​

    Jika temuan itu benar, praktik yang diduga terjadi di SPBE bukan sekadar “kesalahan teknis”, melainkan bentuk penggerusan subsidi di titik paling lemah, yakni isi tabung yang tidak kasat mata.

    Warga tetap membayar harga subsidi penuh. Bahkan, di beberapa tempat lebih mahal di pengecer, tetapi tidak pernah benar‑benar menerima 3 kilogram gas seperti yang dijanjikan.

    Selisih Kecil, Kebocoran Besar

    Dari kasus di Pelangsian, kita tahu satu truk penyaluran memuat sekitar 560 tabung dan dijadikan dasar pengambilan 80 sampel timbang.

    Mengacu pada informasi selisih 0,2–0,3 kilogram per tabung yang diberitakan, tulisan ini menggunakan 0,2 kilogram sebagai ilustrasi konservatif.

    Jika tiap tabung kurang 0,2 kilogram, berarti setiap pembeli ”kehilangan” sekitar Rp1.466 nilai subsidi per tabung, jika memakai HET Rp22.000 sebagai acuan.​

    Dalam satu muatan truk 560 tabung, volume gas yang raib mencapai 112 kilogram—setara kira‑kira 37 tabung baru berisi penuh.

    Dinilai dengan HET, ini berarti sekitar Rp814.000 “tabung siluman” hanya dari satu kali pengisian truk. Jika pola ini terjadi setiap hari selama sebulan, potensi kebocorannya bisa menembus Rp24 jutaan.​

    Ingat, angka itu bukan vonis hasil penyidikan, tetapi ilustrasi matematis berdasar pola penyaluran dan kisaran selisih yang terpantau. Namun, cukup untuk menunjukkan betapa “sedikit” di timbangan bisa berarti ”banyak” keuntungan.

    Laman: 1 2 3

  • Dugaan Cuan Kotor Bisnis Gas Subsidi di Kotim, Keuntungan Bisa Puluhan Juta Sebulan

    Dugaan Cuan Kotor Bisnis Gas Subsidi di Kotim, Keuntungan Bisa Puluhan Juta Sebulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penyegelan dua nozzle di sebuah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) oleh Polda Kalteng di Kabupaten Kotawaringin Timur Rabu (11/2) lalu menyingkap dugaan praktik kotor dalam bisnis gas subsidi tersebut.

    Pelaku berpotensi meraup puluhan juta dalam sebulan. Nilainya bisa berkali lipat jika praktik itu terjadi berulang.​​

    Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskop UKM Perdagangan) Kotim, Johny Tangkere mengatakan, pihaknya hanya bertugas mendampingi tim Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam pengecekan takaran di SPBE PT Naga Jaya Makmur di Jalan Niaga, Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    ”Yang kami lakukan adalah pendampingan teknis, menggunakan alat ukur kami yang sudah terverifikasi dan berstandar nasional. Dari satu truk berisi 560 tabung, diambil 80 tabung sebagai sampel penimbangan sesuai ketentuan batas deteksi kritis tabung,” ujarnya.​

    Johny meluruskan kabar bahwa SPBE tersebut disegel total. Menurut dia, di lokasi itu terdapat 12 nozzle pengisian gas dan yang dipasang garis polisi hanya dua nozzle yang digunakan dalam uji penimbangan.

    ”SPBE tetap beroperasi dengan 10 nozzle lainnya. Dua nozzle dan 80 tabung sampel itu yang diberi police line sebagai barang bukti. Soal hasil dan tindak lanjutnya sepenuhnya kewenangan penyidik Polda,” kata Johny.​

    Dia menegaskan, Diskop UKM Perdagangan memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan pengukuran takaran di SPBE maupun pelaku usaha lain. Jika hasil pengukuran melampaui batas toleransi yang diizinkan, perangkat pengisian bisa langsung disegel dan dilaporkan ke Pertamina untuk diproses sesuai ketentuan.

    ”Kalau memang hasilnya berulang melampaui toleransi, itu bisa mengarah pada unsur kesengajaan dan masuk ranah pidana perlindungan konsumen. Namun, kami tetap menunggu hasil resmi dari Polda untuk kasus ini,” ujarnya.​

    Informasinya, hasil uji timbang di lokasi memperlihatkan tabung yang seharusnya berisi 3 kilogram gas, ternyata hanya terisi sekitar 2,7 hingga 2,8 kilogram. Selisih 0-2-0,3 kilogram dari seharusnya.

    Hingga berita ini diterbitkan, manajemen SPBE PT Naga Jaya Makmur belum memberikan tanggapan resmi terkait dua nozzle yang disegel aparat.

    Laman: 1 2