cms.kanalindependen.id

Tag: Gumarang

  • Mesin Tambang, Karat Kemiskinan: Angka Membeku, Ketimpangan Kotim Kian Tajam

    Mesin Tambang, Karat Kemiskinan: Angka Membeku, Ketimpangan Kotim Kian Tajam

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menderu kencang memutar peredaran uang hingga triliunan rupiah, namun nasib penduduk miskin seolah membatu.

    Paparan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotim yang mengolah data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 27.700 warga miskin di kabupaten ini pada 2017.

    Delapan tahun kemudian, ketika laju ekonomi Kotim berhasil tumbuh 5,82 persen pada 2025, BPS kembali menyajikan jumlah yang persis sama, 27.700 jiwa.

    Dokumen Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 merekam anomali itu secara gamblang. Sejak 2018, jumlah warga miskin Kotim tidak pernah keluar dari kisaran 26.570 hingga 28.200 jiwa.

    Tahun lalu angkanya kembali naik, dari 26.690 jiwa pada 2024 menjadi 27.700 jiwa. Tambahan sekitar seribu orang ini setara dengan hampir separuh lonjakan jumlah warga miskin se-Kalimantan Tengah (Kalteng) pada periode yang sama.

    Pengamat hukum dan kebijakan publik Gumarang menilai, siapa pun yang kelak memimpin Kotim wajib memiliki kecakapan merobohkan kebuntuan kemiskinan dan pengangguran tersebut.

    ”Sejak dulu sampai sekarang, sulitnya lapangan kerja dan membangun peluang usaha makin menjadi momok di Kotim. Akibatnya kemiskinan, pengangguran, dan putus sekolah menjadi masalah yang tidak mampu diselesaikan,” kata Gumarang dalam pernyataan tertulis kepada Kanal Independen, Kamis (29/10/2026).

    Persentase kemiskinan Kotim yang menyentuh 5,83 persen memang masih berada di bawah rata-rata nasional 8,47 persen pada Maret 2025, tetapi bertengger di atas rata-rata provinsi 5,19 persen.

    Secara kuantitas, BPS mencatat Kotim sebagai kabupaten dengan penduduk miskin terbanyak di Kalteng, yakni 27.700 dari total 147.800 jiwa. BPS mengaitkan data ini dengan besaran populasi Kotim yang juga terbesar di provinsi tersebut.

    Luka kemiskinan itu tergambar makin dalam. Indeks kedalaman kemiskinan Kotim naik dari 0,96 menjadi 1,00, beriringan dengan indeks keparahan yang bergeser dari 0,24 menjadi 0,27.

    Melalui publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kotim 2025, BPS menyebut kenaikan tersebut menandakan pengeluaran warga miskin makin menjauh dari garis kemiskinan. Jarak kesejahteraan di antara kelompok miskin juga ikut merenggang.

    Beban kian terasa saat batas pengeluaran minimum atau garis kemiskinan itu naik 4,06 persen menjadi Rp596.118 per orang per bulan, seiring kenaikan harga kebutuhan pokok.

    Gemerincing Tambang dan Kesunyian Kebun

    Skala ekonomi Kotim sendiri berputar dengan nilai raksasa. Menurut angka sangat sementara BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menembus Rp42,1 triliun pada 2025, atau setara Rp92,97 juta per penduduk per tahun.

    ”Kotim sebenarnya kaya sumber daya alam, tetapi masih belum mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Belum mampu pula membuat terobosan ekonomi melalui kebijakan bupati yang populis dan bernilai strategis, yang punya nilai tambah dan efek berganda yang luas,” tegas Gumarang.

    Data BPS melacak jejak sumber pertumbuhan tersebut. Angka pertumbuhan tertinggi memancar dari sektor pertambangan dan penggalian yang melonjak 37,85 persen pada 2025, bangkit tajam setelah sempat anjlok 50,42 persen pada 2023, padahal porsinya hanya 4,35 persen dari PDRB.

    Transportasi dan pergudangan menyusul tumbuh 15,63 persen. Hitungan Kanal Independen atas tabel PDRB harga konstan BPS menunjukkan kedua sektor ini mendominasi sekitar 62 persen dari seluruh pertumbuhan ekonomi Kotim tahun lalu.

    Nuansa kontras menyelimuti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor penopang hajat hidup ini hanya tumbuh 1,06 persen dan menyumbang kurang dari 4 persen pertumbuhan.

    Padahal, lahan pekerjaan inilah yang membentuk 21,78 persen PDRB. Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, sektor ini menampung 83.488 pekerja, atau sekitar 39 dari setiap 100 orang yang bekerja di Kotim.

    Lembaga statistik membeberkan alasan mengapa denyut ekonomi yang kencang itu gagal menyusutkan angka kemiskinan.

    Dalam publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025, BPS menulis kemiskinan bertambah karena daya beli melemah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, serta terbatasnya kesempatan kerja yang menekan pendapatan rumah tangga.

    Ekonomi Kotim pada triwulan pertama 2025 memang tumbuh 6,17 persen. Namun menurut BPS, penyumbangnya tidak didominasi oleh sektor padat karya, melainkan tambang dan sektor formal lain.

    Publikasi yang sama mencatat mayoritas warga miskin mendiami perdesaan yang sulit dijangkau, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah.

    Sebagian dari mereka masih menggantungkan hidup pada hasil perkebunan, yang harganya sangat dipengaruhi oleh kebijakan nasional.

    Ketimpangan struktural ini terekam tajam dari sisi pengeluaran. Porsi konsumsi rumah tangga dalam PDRB Kotim merosot dari 36,82 persen pada 2021 menjadi 32,07 persen pada 2025, sementara porsi ekspor neto naik dari 17,74 persen menjadi 27,11 persen.

    Sepanjang 2021 hingga 2025, ekonomi Kotim tumbuh rata-rata 4,22 persen per tahun. Konsumsi rumah tangga, menurut hitungan Kanal Independen dari data BPS, hanya bergerak rata-rata sekitar 2,35 persen per tahun.

    Bagian nilai ekonomi yang sanggup dibelanjakan oleh rumah tangga di wilayah ini cenderung mengecil.

    Langkah Tertahan Angka Pengangguran

    Upaya masyarakat untuk keluar dari garis kemiskinan juga tersendat. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kotim pada Agustus 2025 tercatat 4,56 persen.

    Angkanya memang turun perlahan dari 5,15 persen pada 2021, tetapi masih menetap di atas rata-rata Kalteng yang berada pada 3,97 persen.

    Catatan itu menjadikan Kotim sebagai wilayah dengan pengangguran tertinggi ketiga di provinsi ini setelah Palangka Raya (5,23 persen) dan Katingan (4,59 persen). Jumlah pencari kerja yang menganggur praktis tidak bergerak, yakni 10.133 orang pada 2024 dan 10.114 orang pada 2025.

    Menurut jenjang pendidikan, tingkat pengangguran tertinggi mendera para lulusan SMA, menyentuh 8,23 persen.

    Kritik Gumarang soal putus sekolah turut divalidasi deretan angka. Rata-rata lama sekolah penduduk Kotim berusia 25 tahun ke atas pada 2025 baru menjejak 8,25 tahun, setara bangku kelas delapan atau sembilan SMP, di bawah rata-rata Kalteng 8,96 tahun.

    Fakta ini bertolak belakang dengan harapan lama sekolah anak Kotim yang mematok angka 12,90 tahun, melampaui rata-rata provinsi.

    Dalam publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kotim 2025, BPS menduga akses menuju fasilitas pendidikan masih cukup sulit.

    Keberadaan fasilitas tersebut masih terpusat di kawasan ibu kota kabupaten, terutama untuk jenjang yang lebih tinggi.

    Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dipublikasikan BPS menunjukkan lebih dari sepertiga anak usia 16 hingga 18 tahun di Kotim tidak bersekolah.

    Dasbor Anak Tidak Sekolah milik kementerian pendidikan, yang diakses Kanal Independen pada Oktober 2026, mencatat 11.038 anak tidak sekolah di Kotim.

    Sebanyak 2.488 di antaranya putus sekolah, 4.000 lulus tetapi urung melanjutkan, dan 4.550 tercatat belum pernah bersekolah. Angka anak putus sekolah dan anak yang lulus tapi tidak melanjutkan di Kotim menduduki urutan tertinggi se-Kalteng.

    Napas Panjang Bergantung Jakarta

    Gumarang memotret postur kepemimpinan daerah yang membiarkan diri mereka terlalu bersandar pada uang kiriman dari pusat.

    ”Sekarang ini kepala daerah sifatnya pasif, hanya menjalani kebiasaan yang ada dan bergantung pada dana bagi hasil (DBH) serta dana transfer pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU),” ujar Gumarang.

    ”Bahkan yang ada sepertinya selalu mengemis ke pusat untuk mendapat DBH, DAK, dan DAU,” ujarnya.

    Dia juga menyoroti sempitnya ruang dalam menggali kantong pendapatan. ”Upaya mengejar pendapatan asli daerah (PAD) sangat terbatas, karena pungutan PAD lewat peraturan daerah terhadap masyarakat tidak boleh bertentangan dengan aturan pusat atau aturan yang lebih tinggi. Artinya, tidak boleh terjadi pungutan ganda yang merugikan masyarakat,” papar Gumarang.

    Postur APBD Kotim 2026 menyingkap betapa dalamnya rasio ketergantungan itu. Peraturan Bupati Kotim Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD 2026 mencatat pendapatan daerah senilai Rp1,95 triliun.

    Sebanyak Rp1,48 triliun atau sekitar 76 persennya menengadah pada pendapatan transfer, dengan aliran Rp1,38 triliun memancar langsung dari pemerintah pusat.

    Alokasi DAU mencapai Rp897,3 miliar atau sekitar 46 persen dari total pundi pendapatan. PAD hanya diproyeksi Rp466,9 miliar atau sekitar 24 persen, dan Rp177,9 miliar di antaranya bertumpu pada pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD).

    Riwayat pembukuan kas daerah menampilkan ketimpangan yang lebih tajam. Menurut data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotim yang dimuat BPS dalam Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026, porsi PAD dalam realisasi pendapatan sepanjang 2016 hingga 2024 hanya berayun di kisaran 11 hingga 18 persen.

    Pada 2024, PAD terealisasi Rp310 miliar atau 13,2 persen dari total pendapatan Rp2,34 triliun. Sebagai pembanding, dana perimbangan dari pusat pada tahun yang sama menyumbang porsi hingga 79,9 persen.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim pernah mengakui hal tersebut. Menjawab pandangan fraksi DPRD pada Juni 2024, seperti diberitakan Antara, Wakil Bupati Kotim Irawati mengungkap realisasi PAD 2023 hanya mencapai 69,67 persen.

    Penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) baru menyentuh 39 persen dari target Rp296,1 miliar.

    Penyebab utamanya, potensi terbesar BPHTB itu terkunci pada pengurusan hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan sawit, yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat.

    Dalam dokumen anggaran 2026, target pungutan BPHTB hanya dipatok pada Rp50,6 miliar.

    Rapuhnya sandaran fiskal ini membuat Kotim acap kali limbung setiap kali pusat merombak arah kebijakan.

    Menurut data BKAD yang sama, realisasi DBH Kotim sempat naik dari Rp277,1 miliar pada 2022 menjadi Rp521,5 miliar pada 2024.

    Namun, pada tahun anggaran 2026, pos DBH hanya dianggarkan Rp102,1 miliar, seiring kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) secara nasional yang menyusut ke angka Rp693 triliun.

    Realisasi dan pagu anggaran memang memiliki basis hitungan berbeda, namun realisasi 2024 itu tercatat lebih dari lima kali lipat melampaui pagu anggaran 2026.

    Aliran DBH sawit juga mengalami nasib serupa. Kotim untuk pertama kalinya menerima DBH sawit pada 2023 sebesar Rp46,485 miliar.

    Riset CNBC Indonesia mencatat realisasi DBH sawit Kotim 2025 berada pada angka Rp16,67 miliar, yang walau menyusut, tetap menjadikan kabupaten ini sebagai penerima kucuran sawit terbesar ketiga se-Indonesia. Namun untuk tahun 2026, DBH sawit Kotim hanya dianggarkan Rp9,26 miliar.

    Konsekuensinya, keleluasaan pemerintah membangun infrastruktur menyempit. Belanja modal Kotim 2026 hanya dialokasikan Rp181,7 miliar dari total belanja Rp1,98 triliun, atau sekitar 9 persen.

    Bupati Kotim Halikinnor beberapa waktu lalu, saat meninjau peningkatan Jalan Kandan-Camba di Kecamatan Kota Besi, menyebut pengerjaan jalan itu dicicil setiap tahun guna menyesuaikan kemampuan anggaran.

    Gumarang menyoroti kapasitas kepemimpinan daerah dari fenomena ini. Lemahnya daya cipta menggerakkan ekonomi di luar APBD melahirkan tradisi birokrasi yang membuat bupati lebih banyak mewarisi cara pendahulunya.

    Dia mengingatkan, motivasi menambah dana transfer dari pusat memicu risiko data kemiskinan kadang diutak-atik demi membesarkan jumlah warga miskin.

    ”Jadi, data miskin sangat rentan dimanipulasi,” tegasnya.

    Angka kemiskinan resmi 5,83 persen dihitung BPS lewat Susenas. Adapun data penduduk miskin di tingkat rumah tangga difungsikan sebagai landasan penyaluran bantuan sosial.

    Barisan angka tersebut juga menjadi komponen pembentuk formula Dana Desa, yang tahun ini untuk Kotim dianggarkan sebesar Rp128,3 miliar.

    Temuan nasional menunjukkan rentannya akurasi data bantuan ini; verifikasi lapangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada 2025 mendapati lebih dari 1,9 juta warga menerima bantuan yang semestinya tidak berhak.

    Cetak Biru yang Kehilangan Arah

    ”Pembangunan ekonomi Kotim sekarang lebih bersifat tambal sulam atau sporadis. Tidak ada blueprint yang menjadi acuan, sehingga tata kelola ekonomi oleh pemerintah daerah carut-marut,” kata Gumarang.

    Secara aturan, Kotim memiliki naskah perencanaan pembangunan yang utuh. Peraturan Daerah Kotim Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menetapkan visi “Kotim Sejahtera, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan” hingga 2045.

    Misi keduanya menargetkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    Panduan lima tahunannya juga telah terikat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Bahkan pada panggung Pilkada 2024, Halikinnor-Irawati membawa misi penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

    Hal yang disoal Gumarang mengenai besaran persentase cetak biru itu dijadikan pedoman aksi.

    ”Pembangunan infrastruktur memang lebih dititikberatkan pada kekuatan APBD atau kebijakan fiskal daerah. Tapi peran swasta juga harus bisa dimaksimalkan melalui kebijakan ekonomi yang populis dan bernilai strategis, dengan nilai tambah ekonomi yang tinggi serta efek berganda yang luas,” jelasnya.

    Bara Sengketa Plasma yang Terus Menyala

    ”Ditambah lagi persoalan konflik agraria dan plasma perkebunan kelapa sawit yang belum bisa diselesaikan dengan baik, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa dan korban hukum,” kata Gumarang.

    Akar sengkarut lahan di Kotim memanjang ke belakang. Pada Desember 2011, data Dinas Perkebunan Kotim yang mencatat 36 izin perusahaan perkebunan sawit belum menyediakan kebun plasma.

    Kepala dinas di era itu beralasan sebagian besar izin korporasi terbit sebelum aturan wajib plasma 20 persen diberlakukan.

    Laporan akhir tahun lembaga Save Our Borneo yang diberitakan Mongabay pada Februari 2014 menempatkan Kotim di peringkat pertama konflik masyarakat dengan perusahaan se-Kalteng lewat 49 kasus.

    Pada September 2016, Pemkab Kotim menyiapkan rencana audit terhadap perusahaan perkebunan sawit, seperti diberitakan Bisnis.com.

    Halikinnor, yang kini menjabat bupati, saat itu menyebut dirinya sebagai ketua tim audit dengan memprioritaskan perusahaan bermasalah.

    Satu dekade berlalu, sengketa lahan nyatanya terus meletus, sebagian di antaranya dikawal langsung melalui liputan Kanal Independen sepanjang 2026.

    Skala konflik juga tergambar di tingkat nasional. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat 341 letusan konflik agraria sepanjang 2025.

    Sektor perkebunan keluar sebagai penyumbang terbesar melalui 135 letusan, dengan 74 di antaranya bersumber dari area perkebunan sawit.

    Korban nyawa pernah jatuh di kabupaten tetangga. Gijik, warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, tewas tertembak pada 7 Oktober 2023 di tengah barisan warga yang berunjuk rasa menuntut kewajiban plasma 20 persen dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP).

    Untuk wilayah Kotim sendiri, Kanal Independen turun langsung meliput rentetan kasus saat aparat menjerat warga dengan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan dalam sengketa klaim lahan dengan perusahaan sawit.

    Ritual Musim Bencana Tanpa Jeda

    ”Begitu pula karhutla di musim kemarau dan banjir di musim hujan, tidak ada tata kelola penanganan yang baik. Tidak ada mitigasi yang jelas terhadap bencana yang pasti terjadi. Sifatnya bertindak setelah kejadian, sehingga risiko dan beban biayanya lebih besar,” kata Gumarang.

    Pola penanganan reaktif setiap kali bencana datang, menurutnya, justru menambah parah efek perlambatan pembangunan.

    Data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat 66 kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 2024 dan 46 kejadian pada 2025. Sepanjang 2025, pendeteksi satelit yang dicatat oleh BPS mengidentifikasi keberadaan 674 titik panas di Kotim.

    Ancaman genangan pun sama nyatanya; banjir mencetak 12 kejadian yang memukul 8.326 warga terdampak pada 2024, disusul 18 kejadian yang menimpa 3.929 warga terdampak pada 2025.

    Hasil Pendataan Potensi Desa BPS menangkap pola berulang: desa-desa di lima kecamatan hulu, yakni Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Antang Kalang, dan Telaga Antang, tidak pernah absen terendam banjir pada setiap periode pendataan 2021, 2024, dan 2025.

    Siklus ini berputar kembali. Sejak Juni 2026, BPBD Kotim sudah menggaungkan peringatan akan kemarau ekstrem yang diprediksi melanda pada Juli hingga September. Payung status tanggap darurat kemudian berlaku dari 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Namun, hingga 19 Agustus, seperti dilaporkan Antara, dana belanja tidak terduga (BTT) senilai sekitar Rp5 miliar belum terserap.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim kala itu mengakui pencairan BTT belum optimal, bertepatan dengan momen saat Bupati Halikinnor turut meminta bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Skenario serupa terangkai saat bencana air bah. Pada September 2025, banjir merendam permukiman di 16 desa, dan Pemkab menetapkan status siaga darurat.

    Menurut penjelasan Pemkab saat itu, situasi ini belum memenuhi prasyarat tanggap darurat yang memungkinkan pencairan dana BTT. Memasuki Mei 2026, wilayah Desa Hanjalipan di Kecamatan Kota Besi kembali tergenang luapan Sungai Mentaya.

    Mencari Ruang di Luar Anggaran

    ”Jangan sepenuhnya berharap pembangunan hanya bertumpu pada kekuatan fiskal saja. Harus mampu menggali kekuatan lain yang sebenarnya sudah ada dan diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan,” urai Gumarang.

    Sebagian ruang kolaborasi itu sudah lama diatur. Kotim memiliki Perda Nomor 21 Tahun 2014 yang menaungi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

    Namun, riset akademis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di jurnal Restorica pada 2018 mengungkap pelaksanaannya lemah di lapangan.

    Forum CSR cenderung mati suri, dan tidak semua perusahaan melaporkan pelaksanaan program kemasyarakatannya secara transparan. Kajian itu menyebut Kotim adalah rumah bagi perusahaan besar swasta perkebunan terbanyak di seluruh Kalteng.

    Pintu masuk penerimaan lainnya bersandar pada badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam APBD 2026, Pemkab Kotim merogoh kocek untuk penyertaan modal BUMD hingga Rp14,5 miliar.

    Akan tetapi, dividen yang dianggarkan hanya Rp5,36 miliar, seluruhnya dari BUMD lembaga keuangan.

    Pada September 2025, menyikapi tren pemangkasan TKD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara terbuka mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi BUMD sebagai sumber pendapatan kas tambahan.

    Persoalan HGU juga menyimpan potensi yang belum tergarap. Ketua DPRD Kotim Rimbun pada 2025 meminta penertiban terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa HGU, mengingat hal tersebut menghambat aliran masuk PAD dari sektor BPHTB.

    Gumarang turut menarik benang merah ketahanan ekonomi lokal dengan dinamika global. ”Keadaan geopolitik dunia semakin tidak stabil sehingga berdampak terhadap ekonomi dunia, yang menuntut ketahanan ekonomi mandiri,” imbuhnya.

    Guncangan dari luar perbatasan memang mengintai setiap saat. Laporan Sistem Informasi Indeks K dan Harga TBS mencatat harga tandan buah segar (TBS) sawit turun 7,3 persen dalam rentang sepekan ke Rp3.222,9 per kilogram pada Mei 2026.

    Penurunan nilai ini meletus setelah pemerintah pusat menjatuhkan kebijakan ekspor satu pintu. Kementerian Pertanian kemudian mendapati 139 pabrik kelapa sawit di berbagai daerah membeli TBS di bawah harga ketetapan daerah.

    Tugas Berat Nakhoda Berikutnya

    ”Kotim kaya SDA. Sangat disayangkan kalau ekonominya jalan di tempat, bahkan mundur, bilamana bupatinya punya kemampuan dan gaya yang kurang lebih sama dengan yang terdahulu,” kata Gumarang.

    Tampuk pimpinan Kotim dipastikan akan beralih ke tangan nakhoda baru pada pemilihan berikutnya. Masa jabatan Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati dijadwalkan berakhir pada 20 Februari 2030.

    Halikinnor, yang saat ini mengabdi di periode keduanya, dikunci oleh batas dua periode dalam Undang-Undang Pilkada, menutup rapat peluang pencalonan dirinya sebagai bupati atau wakil bupati Kotim ke depan.

    Kapan pemilihan itu digelar masih menanti kepastian. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 26 Juni 2025 memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah lewat jeda paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun sejak pelantikan anggota DPR dan DPD, atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu nasional.

    Bersandar pada agenda pemilu nasional 2029, pemilihan kepala daerah berikutnya paling cepat berlangsung pada 2031. Opsi perpanjangan masa tugas para kepala daerah hingga tahun tersebut masih sebatas kajian.

    Dalam pertimbangannya, MK juga menyoroti partai politik yang selama ini kerap tidak punya cukup waktu membina kader akibat padatnya agenda pemilu.

    ”Karena itu, bupati Kotim mendatang harus mempunyai kemampuan menghapus kemiskinan dan pengangguran serta menjadikan Kotim daerah mandiri. Caranya dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki melalui tata kelola fiskal yang baik dan berkolaborasi dengan kekuatan lain yang diatur perundang-undangan, yang selama ini belum dilakukan,” lanjut Gumarang.

    ”Saya yakin itu bisa dikerahkan secara maksimal dan serius, dengan catatan bupatinya nanti visioner, berkualitas, berintegritas, dan paham membangun ekonomi Kotim yang berbasis karakteristik daerahnya,” ujarnya optimistis.

    Untuk mewujudkan semua itu, kata Gumarang, bergantung pada niat baik. Terutama partai politik dan masyarakat sebagai pemilik mandat atas kekuasaan. (ign)

  • Menatap Gelanggang Kekuasaan: Lingkaran Setan Politik Uang Kalteng

    Menatap Gelanggang Kekuasaan: Lingkaran Setan Politik Uang Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Delapan suara memantik kegaduhan pada Pemilihan Bupati Barito Utara, November 2024 silam. Selisih teramat tipis itu mengantarkan hajatan perebutan kekuasaan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diuji.

    Persidangan justru menguak tabir kejahatan yang hanya separuh terendus pengawas pemilu. Saat MK memerintahkan pemungutan suara ulang di dua TPS, yakni di Kelurahan Melayu dan Desa Malawaken, dua tempat itu beralih rupa menjadi panggung jual beli suara.

    Wajah asli kontestasi meledak di lapangan, kontras dengan label provinsi berkerawanan rendah yang disematkan Bawaslu tiga bulan sebelum pencoblosan.

    Putusan MK 14 Mei 2025 menguliti transaksi tersebut. Suara untuk memenangkan pasangan Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya dibeli hingga Rp16 juta per pemilih.

    Seorang saksi bahkan mengaku menerima total Rp64 juta untuk satu keluarga. Dari seberang arena, kubu Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo turut menabur uang hingga Rp6,5 juta per pemilih, berkelindan dengan janji keberangkatan umrah bila menang. Kedua pasangan itu pun didiskualifikasi.

    Ketua MK Suhartoyo, dalam laporan tahunan MK Januari 2026, mencatat peristiwa ini sebagai sejarah. Kali pertama MK mendiskualifikasi seluruh pasangan calon di satu daerah.

    Tagihannya mendarat di kas daerah. Pemkab Barito Utara terpaksa mengalokasikan hibah Rp35,3 miliar untuk pemilihan ulang yang kemudian digelar pada 6 Agustus 2025.

    Skalanya membengkak tajam, kali ini menyapu seluruh 270 TPS yang dihuni 114.980 pemilih.

    Pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, mengatakan, jual beli suara di tingkat pemilih ibarat muara dari sungai yang keruh. Pangkal masalahnya tersembunyi jauh sebelum hari pencoblosan, yakni meja partai politik. Kala tiket pencalonan ditebus dengan mahar.

    ”Partai politik pengusung calon kepala daerah di Kalteng jangan meracuni atau menularkan politik uang kepada masyarakat dengan membebani calon dengan uang mahar fantastis. Itu beban yang tidak wajar bagi calon, dan sudah menjadi rahasia umum,” kata Gumarang dalam keterangan tertulis yang diterima Kanal Independen, Rabu (28/10/2026).

    Dari meja elite itulah, menurutnya, politik uang menetes leluasa ke bawah.

    ”Hal itu menjadi mata rantai. Masyarakat bawah ikut melakukan hal yang sama, berorientasi politik uang, karena beranggapan parpol sudah mendapat uang besar dari calon, sementara partisipasi masyarakat dalam proses itu minim. Masyarakat pun tertular politik uang,” ujarnya.

    Dia membunyikan alarm peringatan itu kala panggung politik mulai dipanaskan. Merujuk pengamatannya, figur-figur calon kepala daerah mulai disodorkan oleh tim sukses masing-masing di etalase media massa dan media sosial.

    Nama-nama yang ditawarkan merentang dari calon bupati Kotawaringin Timur hingga calon gubernur, baik pemain lama maupun pendatang baru. Padahal, garis start pertarungan masih jauh.

    Mengacu Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, pilkada dan pemilihan anggota DPRD dipisahkan dari pemilu nasional 2029.

    Pesta demokrasi lokal ini digelar paling cepat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun setelah pelantikan presiden serta anggota DPR dan DPD, diperkirakan baru bergulir pada 2031.

    Aturan mainnya pun masih ditulis ulang. Panitia Kerja RUU Pemilu Komisi II DPR dijadwalkan mulai meracik rumusan pada 2 November 2026.

    Harga Sebuah Tiket

    Undang-undang tak pernah mengenal lema mahar. Hukum hanya mematoknya sebagai larangan menerima imbalan.

    Pasal 47 UU Pilkada melarang partai menerima imbalan dalam bentuk apa pun selama proses pencalonan, dipagari ancaman denda sepuluh kali lipat dari nilai imbalan.

    Partai yang terbukti menerima dilarang mengusung calon pada periode berikutnya di daerah yang sama, sedangkan status calon, calon terpilih, hingga kepala daerah yang terbukti memberi imbalan dapat dibatalkan.

    Ancaman pidananya membentang antara 36 dan 72 bulan penjara bagi anggota partai yang menerima, serta antara 24 dan 60 bulan penjara bagi pemberi.

    Sayangnya, jerat pasal itu nyaris tak pernah mengayun tajam. Sanksi bagi partai baru berlaku bila dibuktikan lewat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

    Jurnal Adhyasta Pemilu terbitan Bawaslu tahun 2019 menyoroti pembuktian mahar yang teramat rumit. Hingga rentetan kasus 2018 mencuat, belum satu pun dugaan transaksi tiket partai berhasil diseret ke ranah hukum.

    Kajian yang sama merekam survei KPK: dua puluh responden mengaku pernah membayar mahar antara Rp50 juta dan Rp500 juta untuk setiap kursi DPRD partai pengusung dalam pilkada serentak.

    Kalteng menyimpan catatannya sendiri. Pada Januari 2018, Jhon Krisli, yang kala itu menjabat Ketua DPRD Kotawaringin Timur, mengaku dikenai tarif saat hendak maju di Pilwali Palangka Raya bersama Maryono.

    Dia menyebut dimintai Rp1,5 miliar oleh Gerindra yang memiliki empat kursi di DPRD Kota Palangka Raya, dan Rp1 miliar oleh PPP yang menggenggam dua kursi.

    Pasangan itu gagal mendaftar. Jhon menyebut, dari Rp500 juta yang ia setorkan ke oknum Gerindra, Rp150 juta belum kembali ke tangannya.

    Ia tak menampik politik butuh biaya, tetapi menurutnya biaya itu harus rasional dan bisa dipertanggungjawabkan.

    Ketua DPC Gerindra Palangka Raya kala itu, Ida Bagus Suprayatna, membantah partainya meminta mahar.

    Berkaca pada Pilkada 2013 kala calon yang diusung ingkar janji membiayai saksi, ia menyebut Jhon sendiri yang menyanggupi Rp500 juta untuk biaya saksi dan operasional kampanye.

    Sebanyak Rp350 juta, katanya, sudah dikembalikan. Ida juga berkeras DPC sudah merekomendasikan pasangan itu, tetapi pendaftaran calon mutlak mensyaratkan persetujuan pengurus pusat.

    Pada 21 Februari 2018, Jhon mengulang kisahnya di acara Mata Najwa, Trans7. Ia menyebut telah menyetor Rp500 juta ke Gerindra dan Rp150 juta ke PPP tanpa memegang kuitansi, seraya menduga dirinya gagal maju karena kurang bayar.

    Wakil Ketua Umum Gerindra kala itu, Arief Poyuono, menyebut uang itu murni untuk membiayai saksi dan survei.

    Dia menilai elektabilitas Jhon tidak naik, lalu menegaskan uang tersebut adalah sumbangan yang dibolehkan undang-undang, bukan mahar.

    Sekjen PPP kala itu, Arsul Sani, mengakui adanya aliran dana dari Jhon, tetapi menolak menyebutnya mahar. Kasus ini layu sebelum berkembang dan tak pernah sampai ke pengadilan.

    Kajian di jurnal Bawaslu yang sama mencatat, Panwaslu Palangka Raya kalah suara di Sentra Gakkumdu ketika menentukan cukup tidaknya alat bukti.

    Modal yang Ditagih Balik

    Mahar di meja partai sering kali menjadi karcis masuk menuju jerat utang politik. Pada Juli 2023, Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata, mengungkap survei KPK dan Kemendagri terkait ongkos mencalonkan diri.

    Dibutuhkan dana Rp20 miliar sampai Rp30 miliar bagi calon bupati atau wali kota. Untuk memenangkan pertarungan, angkanya bisa berlipat menjadi Rp50 miliar sampai Rp70 miliar, atau lebih tinggi lagi di daerah kaya sumber daya alam.

    Uang raksasa sebesar itu jarang keluar murni dari kantong pribadi sang calon. Wakil Ketua KPK saat itu, Nawawi Pomolango, pada November 2020 memaparkan survei KPK tahun 2018: 82,3 persen calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan ada donatur dalam pendanaan pilkada, dan 83,8 persen dari 198 responden menyatakan akan memenuhi harapan donatur itu setelah menjabat.

    ”Ketika pesta demokrasi diwarnai politik uang, calon yang menang pun memikul beban berat untuk mengembalikan uang itu. Tidak jarang caranya dengan menyalahgunakan wewenang atau korupsi,” kata Gumarang.

    Kalteng punya potret nyatanya. Saat menetapkan Bupati Kapuas dua periode Ben Brahim S. Bahat dan istrinya, Ary Egahni, yang kala itu anggota DPR, sebagai tersangka pada Maret 2023, KPK menyebut uang yang mereka terima bersumber dari berbagai pos anggaran SKPD Pemkab Kapuas.

    Dana miliaran itu dipakai antara lain untuk menyuntik biaya operasional Ben di Pilbup Kapuas dan Pilgub Kalteng, serta pencalonan Ary di Pileg 2019.

    KPK juga menduga Ben menerima uang dari pihak swasta terkait izin lokasi perkebunan, dan meminta sejumlah pihak swasta menyiapkan massa saat ia berlaga.

    Dari total penerimaan yang ditaksir sekitar Rp8,7 miliar itu, sebagian kucurannya mengalir untuk melunasi dua lembaga survei nasional.

    Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Desember 2023, memvonis Ben lima tahun dan Ary empat tahun penjara. Pada Januari 2024, Pengadilan Tinggi Palangka Raya mengencangkan jeratnya dengan memperberat hukuman Ben menjadi enam tahun penjara, sementara hak keduanya untuk dipilih dalam jabatan publik tetap dicabut selama lima tahun setelah bebas.

    Menurut Gumarang, tagihan korupsi ini tidak berhenti di dinding penjara, melainkan memutar lingkaran setan yang mencekik warga.

    Kualitas pembangunan rendah, ekonomi warga tidak bergerak, peluang usaha dan lapangan kerja makin sempit, sementara biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup terus naik.

    Gumarang bahkan mengaitkannya dengan meningkatnya kejahatan dan narkoba, ketika warga terpaksa mengambil jalan pintas di tengah himpitan ekonomi.

    Lahan Subur di Negeri Kaya Alam

    Politik uang, dalam pembacaan Gumarang, mekar di tanah yang memang kadung gembur.

    ”Memang diakui Kalimantan Tengah kaya sumber daya alam, namun masih belum mampu menyejahterakan masyarakatnya secara maksimal. Kondisi sosial yang masih buruk sangat memengaruhi kualitas politik dan demokrasi, mesin yang menghasilkan bupati, wali kota, gubernur, maupun wakil rakyat,” ujarnya.

    Gumarang memetakan tiga anatomi kerentanan. Pertama, warga miskin dan berpendidikan rendah yang belum memahami politik dan demokrasi sebagai komponen strategis pemerintahan, sehingga orientasinya mudah ditukar uang.

    Kedua, warga berekonomi lemah seperti pegawai rendahan, pedagang kaki lima, dan pedagang kecil. Ketiga, mereka yang mapan secara ekonomi, tetapi menjadi tim sukses murni berorientasi uang dan jatah kekuasaan, bukan kualitas figur pemimpin.

    Angka-angka BPS memberi bobot pada peta itu. Pada Maret 2026, penduduk miskin Kalteng tercatat 146,71 ribu jiwa atau 5,09 persen, di bawah rata-rata nasional 8,07 persen.

    Namun, arah keduanya melaju berlawanan. Ketika jumlah penduduk miskin nasional berhasil turun 430 ribu orang dibanding September 2025, Kalteng malah tersandung masuk segelintir provinsi yang jumlahnya justru bertambah, merangkak dari 141,75 ribu menjadi 146,71 ribu jiwa.

    Ketertinggalan itu juga memantul di ruang kelas. Indeks Pembangunan Manusia Kalteng 2025 tercatat sebesar 74,86, dengan rata-rata lama sekolah 8,96 tahun dan harapan lama sekolah 12,78 tahun.

    Ketiganya tertinggal di bawah capaian nasional, yakni IPM 75,90 dengan rata-rata lama sekolah 9,07 tahun, serta harapan lama sekolah 13,30 tahun.

    Gumarang menunjuk tumpukan pekerjaan rumah yang menurutnya tak pernah tuntas di tangan bupati, wali kota, maupun gubernur. Daftarnya berurat akar. Dari urusan plasma perkebunan kelapa sawit dan konflik agraria, penanganan karhutla dan banjir, hingga cara menciptakan nilai tambah ekonomi daerah yang berefek pengganda pada pertumbuhan dan pendapatan per kapita, dengan pendidikan berkualitas sebagai pijakannya.

    Kritik yang Membawa Jalan Keluar

    Menurut Gumarang, panggung yang mulai panas juga terasa di tingkat provinsi: figur penantang petahana bermunculan seiring derasnya ombak kritik di media massa dan media sosial terhadap gaya komunikasi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.

    Dia menilai kritik itu kerap meleset dari substansi dan cenderung sekadar mencari-cari kelemahan. Sebagian serangannya berupa ejekan dan hujatan, bahkan merambah wilayah pribadi yang tidak pantas menjadi objek kritik.

    ”Kritiklah kinerja, kebijakan, dan program kepala daerah yang substantif. Lakukan kritik konstruktif, yaitu kritik yang sekaligus memberikan alternatif penyelesaian masalah, jangan kritik destruktif yang tujuannya hanya mencari kesalahan lawan untuk menjatuhkan,” katanya.

    Kepala daerah, sarannya, tak perlu membangun tembok alergi.

    “Hadapi saja bersama tim, buat rileks melalui forum dialog formal penyerapan aspirasi untuk mengurangi kebuntuan dan kegaduhan, sekaligus mencegah isu menjadi bola liar yang dimanfaatkan lawan politik,” ujarnya.

    Celah yang Belum Ditutup

    Gumarang juga menyinggung penyelenggaraan pemilu yang buruk, celah terbuka yang membuat kedaulatan pemilih rentan diperdagangkan tatkala politik hanya berorientasi uang, bukan kualitas figur.

    Barito Utara mempertontonkan celah menganga itu. Setelah mendiskualifikasi kedua pasangan calon, MK memerintahkan pemilihan ulang dengan pasangan baru yang diajukan partai atau gabungan partai pengusung.

    Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini, pada Mei 2025, menyebut putusan itu sebagai tamparan keras bagi partai pengusung, pasangan calon, Bawaslu, dan pemilih. Ia sekaligus menilai MK bisa menjatuhkan putusan yang lebih radikal bila ingin memberi efek jera kepada partai.

    Ketumpulan juga terasa pada penegakan pidananya. Media Indonesia mencatat, Sentra Gakkumdu hanya memproses politik uang dari satu kubu. Pemberi uangnya divonis tiga tahun penjara, hukuman terendah dalam Pasal 187A UU Pilkada.

    Pada bentang nasional, wacana mengembalikan pilkada ke DPRD kembali mencuat sejak akhir 2025, bertolak dari beban ongkos pilkada langsung yang mahal dan maraknya politik uang.

    Namun, peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, pada Januari 2026, mengingatkan bahwa skema itu tidak menghapus politik uang, melainkan hanya mempersempit cakupannya.

    Sementara itu, peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Beni Kurnia, pada Desember 2025, menyebut yang lebih mungkin terjadi hanyalah perpindahan politik uang dari pemilih ke elite di DPRD.

    Mahalnya pilkada, urainya, bersumber dari lemahnya pengawasan politik uang dan transaksi tiket pencalonan oleh partai yang selama ini sulit dijatuhi sanksi.

    Lewat Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada 29 Juni 2026, MK menyatakan permohonan uji materi terkait mekanisme pilkada tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pilkada hingga kini dilaksanakan langsung oleh rakyat.

    Kompas perbaikan yang disodorkan KPK menyorot titik yang sama, yakni partai. Pada April 2026, KPK menyatakan telah mengirim kajian tata kelola partai kepada Presiden dan Ketua DPR.

    Kajian itu menemukan bahwa lemahnya kaitan antara rekrutmen dan kaderisasi menjadi salah satu pemicu mahar politik.

    KPK merekomendasikan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada; revisi UU Partai Politik agar memuat standar pendidikan politik, kaderisasi, dan pelaporan keuangan partai; serta mendorong pembahasan RUU Pembatasan Uang Kartal.

    Jendela perubahan itu kini terbuka. Menurut anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, draf RUU Pemilu ditargetkan rampung akhir Desember 2026 dan disahkan paling lambat akhir Maret 2027.

    Penawar untuk memutus lingkaran setan ini, menurut Gumarang, harus dimulai dari partai. Dia meminta partai pengusung mencalonkan figur yang visioner, berkualitas, berintegritas, dan memahami karakteristik ekonomi daerah masing-masing di Kalteng, tanpa politik uang, sehingga calon yang disodorkan kepada pemilih bukanlah barang kualitas rendah. Setelah pintu partai bersih, barulah giliran pemilih mengawal suaranya.

    ”Kalau parpol pengusung sudah menyodorkan calon berkualitas tanpa mahar, masyarakat Kalteng harus meninggalkan budaya lama politik uang yang merusak masa depan Kalteng,” ucapnya. (ign)

  • Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    Pola Blunder Komunikasi Berulang: Gumarang Sorot Tanggung Jawab Ring Satu Gubernur Kalteng

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Pola komunikasi Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran setidaknya empat kali memantik polemik publik dalam rentang waktu sekitar 18 bulan terakhir.

    Insiden teranyar pada awal Oktober 2026, justru saat provinsi ini tengah didera krisis ekologis yang parah. Merujuk data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutla Kalteng per 7 Oktober 2026, terdapat 5.848 insiden dengan hamparan lahan hangus menembus 17 ribu hektare.

    Kabut asap bahkan memaksa Bandara Haji Asan Sampit melumpuhkan penerbangan selama dua pekan akibat jarak pandang sore hari yang terjerembap hingga di bawah 100 meter.

    Peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh” tentu sangat akrab di telinga masyarakat. Namun, saat bara api di lahan gambut belum seutuhnya padam, Agustiar Sabran justru mengganti ujung kalimat tersebut kala merespons pertanyaan wartawan seputar karhutla.

    ”Karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi,” ucapnya di depan sorotan kamera.

    Lelucon itu seketika memantik badai. Gelombang kritik melesat melampaui lini masa media sosial, menembus dinding Senayan, hingga memancing teguran tersirat dari Kementerian Dalam Negeri.

    Bagi pengamat hukum dan politik Gumarang, polemik ini ibarat kaset kusut yang sekadar memutar ulang peringatannya.

    Pertengahan September lalu, saat dua video Agustiar mengenai Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan bantuan air bersih telanjur ditertawakan warganet, Gumarang sudah mendesak orang-orang di sekeliling gubernur untuk menjadikan insiden itu sebagai bahan evaluasi serius. Kali ini, tagihan serupa ia lontarkan dengan nada yang jauh lebih keras.

    ”Disarankan kepada Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memperbaiki kualitas gaya komunikasi atau public speaking melalui orang-orang di sekelilingnya. Jangan yang di sekelilingnya hanya bisa menikmati fasilitas saja,” kata Gumarang, Kamis (15/10/2026).

    Gema Candaan hingga Senayan

    Latar kelakar tersebut terekam tatkala Agustiar menghadiri peringatan hari jadi Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) pada awal Oktober 2026. Pertanyaan wartawan saat itu menyinggung penanganan karhutla.

    Agustiar membuka jawabannya dengan mengaitkan takdir dan ulah manusia.

    ”Sebenarnya sama aja, takdir juga, tapi banyak ulah manusianya. Hampir 97 persen tuh akibat manusianya,” katanya dalam wawancara itu.

    Dia lalu menyuarakan pentingnya kebersamaan dalam melawan karhutla, persis sebelum plesetan kalimat itu meluncur tanpa rem.

    Dalam pidato resminya selaku inspektur upacara Hari Jadi ke-67 Kobar di halaman Kantor Bupati Kobar, Selasa (6/10/2026), Agustiar tegas menyerukan semangat kebersamaan Huma Betang.

    Rilis Media Center Pemprov Kalteng merekam pesannya soal karhutla. ”Penanganan karhutla bukan hanya soal pemadaman. Pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.

    Namun, pesan penting itu tenggelam, tersapu potongan candaan yang telanjur beredar luas. Sejumlah warganet bahkan mengolok-olok kelayakan Agustiar menjadi gubernur, alih-alih menanggapi isi pernyataannya.

    Agustiar berupaya menjernihkan opini publik saat diwawancarai di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (12/10/2026) siang. Kalimat tersebut, menurutnya, sekadar ajakan agar semua pihak meredam perdebatan soal siapa yang salah.

    ”Enggak ada lagi waktu kita begitu,” ujarnya.

    Ia menegaskan ucapan itu murni terlontar dalam nuansa santai dan mengaku tidak menyangka kalimatnya bakal berujung viral. ”Kami bercanda aja. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Maksudnya bercanda,” tegasnya.

    Namun, klarifikasi itu gagal membendung arus kritik. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menilai candaan tersebut kehilangan empati ruang dan waktu.

    ”Meskipun niatnya bercanda, tapi tidak pada tempatnya karena kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah,” katanya, Selasa (13/10/2026), seperti dikutip detikcom.

    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan hal senada. ”Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati,” ujarnya.

    Rabu (14/10/2026), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ikut angkat bicara. Ia menyoroti lima gubernur di Kalimantan, termasuk Agustiar, tatkala menyambangi kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

    Bima juga meminta kepala daerah lebih berfokus pada koordinasi lapangan serta menahan laju pernyataan yang memancing polemik. “Jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apa lagi menyakiti hati warga,” kata Bima, seperti dilansir tirto.id.

    Jejak Pola Berulang

    Gumarang menilai respons publik di media sosial terhadap gaya komunikasi Agustiar sudah bergeser dari kritik menjadi ejekan.

    ”Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran selama ini sering mendapat sorotan, kritikan, bahkan ejekan dan hujatan yang sangat memprihatinkan dalam setiap gaya komunikasinya di media pemberitaan,” katanya.

    ”Bukan lagi kritik, tapi menjadi bahan ejekan dan hujatan di media sosial yang bisa merusak citra Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, karena kritikan sudah mengarah ke hujatan, termasuk pembunuhan karakter,” lanjutnya.

    Candaan terbarunya memercikkan bara baru. ”Kalimat inilah yang menjadi viral dan sangat rentan digoreng-goreng untuk merusak citra Gubernur Agustiar Sabran, walaupun sebenarnya kalimat itu cuma candaan. Namun, kalimat itu menjadi pemantik kegaduhan di media sosial,” ujarnya.

    Gumarang mengingatkan bahwa hal serupa pernah terjadi. Akhir Agustus hingga awal September 2026, video berdurasi sekitar satu menit soal OMC beredar luas.

    Perhatian warganet kadung tersita oleh gaya bicara sang gubernur, sehingga nyaris mengubur pengakuan penting yang ia sampaikan: tingkat keberhasilan OMC hanya 30 persen.

    Video kedua menyusul pada Minggu (13/9/2026), merekam momen saat Agustiar mencari istilah yang pas kala menjelaskan bantuan air bersih di halaman Istana Isen Mulang.

    Rentetan insiden inilah yang menjadi dasar peringatan Gumarang. Senin (14/9/2026), ia sudah meniup peluit panjang.

    Gumarang menilai kritik soal logat tidaklah substantif. Namun, ia juga meminta lingkar dalam gubernur menjadikan polemik tersebut sebagai evaluasi serius agar pola yang memancing ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik.

    Pola itu pun terulang, dengan polemik yang membesar hingga menyentuh Senayan dan Kementerian Dalam Negeri.

    Pekerjaan Rumah Ring Satu

    Bidikan Gumarang bergeser dari soal logat menuju teknik penyampaian pesan, dengan alamat yang teramat jelas, yakni orang-orang terdekat gubernur.

    ”Kasihan gubernur tidak diberi masukan yang terbaik untuk beliau, karena secara konstitusi beliau gubernur yang sah, pilihan masyarakat Kalteng. Maka dari itu, orang-orang di sekelilingnya harus memberikan yang terbaik untuk beliau sebagai pemimpin,” katanya.

    Dia mengingatkan, ruang kesempurnaan seorang pemimpin selalu memiliki batas. ”Ada hal yang harus dipelajari lebih jauh bersama timnya dalam menjalankan pemerintahan,” ujarnya.

    Menurut Gumarang, kepala daerah setiap hari menapaki arena publik, khususnya tatkala berhadapan dengan lensa wartawan.

    ”Hal ini jangan dianggap sepele, karena rentan menjadi sasaran tembak lawan politik yang selalu mencari celah,” katanya.

    Karena itu, ia menuntut ring satu gubernur menanggalkan sikap pasif. ”Orang-orang di sekeliling gubernur harus memberikan atensi serius terhadap hal tersebut, jangan diam seribu bahasa. Padahal gubernur membutuhkan dukungan kinerja dari tim,” ujarnya.

    Dukungan itu berupa masukan taktis dalam menghadapi sorotan publik. ”Mulai dari intonasi suara, artikulasi, tempo, ritme, dan pembatasan isu percakapan, sehingga tidak bias,” kata Gumarang.

    Ia menilai masukan semacam itu ibarat air yang mudah diserap. “Hal ini saya kira tidak sulit bagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk memahami dan menyerapnya, karena beliau juga orang yang punya pengalaman dan seorang sarjana,” katanya.

    Lanskap rekam jejak Agustiar membenarkan hal tersebut. Laman Kamu Bersih Aku Pilih milik Transparency International Indonesia mencatat ia memimpin Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng mulai 2016 dan melangkah masuk ke DPR RI pada 2019.

    Latar pendidikannya pun bernapas pada ranah serupa; ucapan selamat BPS Kalimantan Tengah saat pelantikan, 20 Februari 2025, mematrikan gelarnya sebagai sarjana ilmu komunikasi (S.I.Kom).

    Urgensi meracik kata di tengah krisis ekologis diuraikan dalam kerangka panduan Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

    Panduan tersebut menegakkan enam pilar utama, yakni menjadi yang pertama, tepat, kredibel, menunjukkan empati, mendorong tindakan, dan menunjukkan rasa hormat.

    Kerangka itu menitikberatkan bahwa warga yang tercekik krisis harus lebih dulu melihat bahwa pemimpinnya peduli.

    Sikap kurang hormat kepada publik yang dilanda bencana justru akan menggerus kepercayaan, seperti ditulis Jana Telfer dari CDC dalam panduan manajemen krisis terbitan PR News.

    Sebagai katup pelepas tekanan, Gumarang memberikan jalan keluar strategis. ”Untuk mengurangi tugas, hal tersebut bisa diperankan wakil gubernur dan humas, sehingga gubernur juga tidak sendirian, karena gubernur bekerja atas dasar tim dalam mengorkestrasi jalannya pemerintahan,” katanya.

    Saat ini kursi wakil gubernur diduduki oleh Edy Pratowo, figur matang yang memimpin Pulang Pisau hingga dua periode sebelum menjabat Wagub Kalteng pada 2021.

    ”Apalagi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran banyak dikelilingi orang-orang yang berkualitas, berpengalaman, dan memiliki jenjang pendidikan S2 dan S3. Saya yakin hal itu bisa lebih baik bila mereka merasa punya tanggung jawab dan menyayangi pimpinannya,” ujar Gumarang.

    Taruhan Periode Pertama

    Gumarang lantas menarik benang merah antara rentetan persoalan komunikasi ini dengan masa depan politik Agustiar.

    ”Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam menjalankan visi, misi, dan program yang dicanangkannya jelas tidak cukup satu periode atau lima tahun, tetapi membutuhkan dukungan untuk dua periode atau sepuluh tahun,” katanya.

    ”Semua itu tidak terlepas dari kinerja pada periode pertama dalam menjalankan pemerintahan, yang dirasakan dan dinilai masyarakat,” lanjutnya.

    Faktanya, mandat periode pertama itu diraih melalui pertarungan yang ketat. Agustiar dan Edy Pratowo memenangi Pilgub Kalteng 2024 berbekal perolehan 37,27 persen suara.

    Unggul sekitar 1,2 poin persentase atas pesaing terdekatnya, Nadalsyah Koyem (almarhum) dan Supian Hadi, menurut rekapitulasi KPU Kalteng.

    Menyoal lawan politik yang disebut Gumarang, Agustiar sendiri juga menyinggungnya. Dia mengisyaratkan kemungkinan adanya pihak yang belum puas dengan hasil kontestasi politik, tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud, saat memberikan klarifikasi pada 12 Oktober lalu.

    Gumarang juga mengingatkan, tembok kebisuan di lingkar dalam hanya akan memperparah keadaan.

    ”Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” katanya.

    Dia menilai gubernur memiliki kelapangan dada untuk berbenah. ”Sepanjang saran disampaikan dengan baik, saya kira Gubernur Agustiar Sabran akan menerimanya dengan senang hati untuk memperkaya kemampuan beliau, di samping beliau sudah banyak memiliki kelebihan sehingga menjadi gubernur yang konstitusional,” ujarnya.

    Napas keterbukaan itu memang berulang kali didengungkan Agustiar. Pada Agustus 2025, ia menyatakan senang dikritik, terutama kritik yang membangun. Awal September 2026, di hadapan pengurus PWI Kalteng, ia menyebut kritik yang membangun jadi obat untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik.

    Gumarang mengakhiri pernyataannya dengan sebuah pengakuan yang dibarengi tagihan tanggung jawab.

    ”Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tegasnya. (ign)

  • Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    Viral Pola Komunikasi Gubernur Kalteng: Saat Publik Sibuk Mengurus Logat Ketimbang Substansi Kebijakan

    PALANGKA RAYA, kanalindependen.id – Sorotan kamera wartawan mengarah lurus kepada Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Minggu (13/9/2026).

    Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai itu tampak mencari istilah yang tepat saat menjelaskan skema bantuan air bersih bagi warga terdampak kabut asap.

    ”Air apa namanya? Air Aqua ya,” ucap Agustiar.

    Seseorang menyahut cepat. ”Air mineral.”

    “Air mineral,” ulang Agustiar, lalu kembali merangkai penjelasannya soal pembangunan sumur bor dan pengisian ulang galon.

    Rekaman wawancara berdurasi 1 menit 29 detik itu melesat tak terkendali ke ruang digital.

    Akun Instagram Lambe Turah mencatat potongan video tersebut memanen lebih dari 10.600 tanda suka dan 5.121 komentar sampai Rabu (16/9/2026) pagi, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Warganet beramai-ramai menertawakan dan mengomentari gaya bicara sang gubernur. Namun, keriuhan itu sekaligus mengubur satu kenyataan yang jauh lebih pekat: puluhan ribu hektare wilayah Kalteng sedang hangus dikepung api.

    Ini bukan satu-satunya video yang memicu sorotan. Sekitar dua pekan sebelumnya, potongan rekaman berdurasi 1 menit saat Agustiar menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga ramai menjadi tontonan.

    Video itu meraup 14.300 tanda suka, 12.200 komentar, dan dibagikan 1.461 kali di akun Metro TV, serta memancing 21.400 tanda suka dan 10.100 komentar di akun Lambe Turah.

    Dalam rekaman tersebut, Agustiar secara gamblang menyebut tingkat keberhasilan OMC hanya tiga puluh persen.

    Angka tersebut nyaris tidak dibahas warganet. Perhatian publik kembali tertuju pada logatnya.

    Padahal, pada saat yang sama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah memperkirakan luasan indikatif karhutla tahun ini bisa menembus 45.000 hingga 68.000 hektare, enam sampai sembilan kali lipat lebih luas dari klaim resmi pemerintah seluas 7.634 hektare.

    Menurut pengamat hukum dan kebijakan publik, Gumarang, keriuhan publik tersebut sarat dengan nuansa politis.

    Publik salah mengarahkan amarahnya di tengah situasi bencana. Ia menilai fenomena viral ini murni sebagai “gorengan politik” yang sengaja dijadikan lelucon.

    ”Kritik yang dilakukan melalui media sosial yang viral terhadap Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran tidak substantif, karena menyangkut dialek dan aksen atau logat seseorang berbicara, yang dibentuk oleh faktor kebiasaan dan kondisi geografis lingkungan,” ujar Gumarang, Senin (14/9/2026).

    Substansi yang Hilang di Balik Transkrip

    Video pertama memuat penjelasan mitigasi jangka panjang untuk mengatasi dampak karhutla.

    Agustiar menyebut pembangunan sumur bor di Kalteng telah mencapai ratusan unit dan akan terus bertambah.

    Pemerintah juga menyediakan isi ulang galon air mineral serta membagikan sembako bagi warga terdampak yang belum masuk daftar penerima bantuan sosial.

    Video kedua menyimpan muatan masalah yang jauh lebih berat.

    ”Kendalanya Kalimantan Tengah ini, Kalimantan ini mungkin karena peristiwa awannya kurang,” kata Agustiar, sebelum mengoreksi dirinya sendiri.

    ”Tapi untuk kesuksesan water bombing apa, OMC ini cuma, OMC ya bukan water bombing ya. OMC ini cuma tiga puluh persen ya,” jelasnya.

    Dalam rentetan penjelasan itu ia menyebut “PNPB,” yang dari konteksnya jelas merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Tingkat keberhasilan modifikasi cuaca yang hanya 30 persen itu semestinya memicu diskusi serius, terutama jika disandingkan dengan data lapangan.

    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng, Ahmad Toyib, mencatat luas area terbakar menembus 7.634,46 hektare.

    Data ini merujuk pada citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS melalui Sipongi Kementerian Kehutanan per 24 Agustus 2026.

    Laporan dari 14 kabupaten dan kota turut mencatat 5.065,28 hektare lahan terbakar dari 1.782 kejadian. Sebanyak 23.599 titik panas terpantau sejak awal tahun.

    Imbasnya, status penanganan dinaikkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026.

    Hitungan Walhi Kalteng berjarak sangat jauh dari data resmi tersebut. Organisasi ini memperkirakan luas indikatif lahan terbakar mencapai 45.000 hingga 68.000 hektare.

    Titik api teridentifikasi berada di 38 konsesi sawit dan wilayah perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

    Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, turut mengkritik maraknya kunjungan pejabat pusat ke lokasi karhutla yang dinilai tidak menyentuh akar persoalan.

    ”Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan. Perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat,” tegas Janang dalam konferensi pers di Riau, 25 Agustus 2026.

    Kondisi wilayah Kotawaringin Timur, basis operasi Kanal Independen, juga masuk kategori sangat rawan.

    Rapat evaluasi Satgas Karhutla Kalteng bersama Kepala BNPB pada 11 September 2026 mencatatkan kabupaten ini memiliki jumlah titik panas dan luasan terbakar tertinggi.

    Sementara itu, Palangka Raya menjadi daerah dengan frekuensi kejadian paling banyak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Barat melaporkan 4.390 hektare terbakar dengan 2.896 titik panas per 14 September 2026.

    Sains Bahasa Membaca Selip Lidah

    Kacamata ilmu bahasa melihat dua video transkrip yang beredar sebenarnya jauh dari luar biasa.

    Penggunaan kata seperti “apa namanya”, “ya kan”, dan jeda “ee” yang berulang adalah pengisi percakapan atau filler.

    Ahli linguistik Herbert Clark dan Jean Fox Tree (2002) menyebutnya sebagai penanda yang membantu pembicara mempertahankan giliran bicara sembari merangkai kalimat berikutnya, bukan sebuah kesalahan.

    Penelitian Bortfeld dan kawan-kawan (2001) juga menemukan bahwa frekuensi filler semacam ini meningkat tajam ketika seseorang membahas topik yang tidak familier dan saat mengambil peran mengarahkan dalam percakapan.

    Situasi ini persis menggambarkan posisi seorang gubernur yang harus menjelaskan persoalan teknis sumur bor dan operasi modifikasi cuaca secara mendadak kepada wartawan, tanpa teks panduan.

    Momen saat wartawan menyahut “air mineral” setelah Agustiar berkali-kali menyebut “Air Aqua” punya nama spesifik: repair atau perbaikan tuturan (Schegloff, Jefferson, dan Sacks, 1977).

    Sementara penggunaan kata “Aqua” untuk merujuk pada air mineral adalah fenomena umum bernama generic trademark, ketika merek dagang telanjur dipakai untuk menyebut kategori produk secara umum.

    Fenomena serupa terlihat pada kekeliruan menyebut “PNPB” alih-alih “BNPB”, atau melafalkan “berikhtiar” menjadi “beristiar”.

    Ini adalah bentuk selip lidah lazim pada siapa pun saat berbicara spontan di bawah tekanan, terutama saat mengucapkan akronim.

    Menariknya, Agustiar justru secara sadar mengoreksi dirinya sendiri saat membedakan OMC dari water bombing, dua istilah penanganan karhutla yang sering tertukar di masyarakat.

    Hal ini menunjukkan pemahaman teknisnya tetap terjaga meski penyampaiannya tersendat.

    Pakar bahasa Noam Chomsky memisahkan antara competence (pengetahuan bahasa) dan performance (bagaimana pengetahuan itu diucapkan dalam situasi tertekan). Video viral tersebut merekam performance Agustiar, bukan competence-nya.

    Menagih Kebijakan, Bukan Menghakimi Aksen

    Bagi Gumarang, ke arah inilah kritik publik seharusnya diarahkan. Ia merujuk pada sepuluh asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014, yang meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, hingga akuntabilitas, sebagai patokan yang sah untuk menekan gubernur yang terpilih secara konstitusional tersebut.

    “Saya sepakat mendukung siapa saja, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah, mengkritik kebijakan gubernur yang merugikan rakyat, kebijakan yang keliru dan melanggar hukum, gaya kepemimpinan yang melanggar etika dan moral, serta melakukan atau membiarkan pemborosan dan korupsi uang negara,” katanya.

    Di sisi lain, Gumarang tidak luput memberikan catatan tajam kepada lingkaran dalam gubernur.

    Ia meminta agar peristiwa ini menjadi evaluasi serius bagi orang-orang di sekeliling Agustiar Sabran.

    Tujuannya agar pola komunikasi publik yang memicu celah ejekan tidak terus berulang dan merembes menjadi komoditas politik pada persoalan lain.

    Agustiar Sabran sendiri menanggapi rentetan kritik ini dengan pola yang relatif konsisten.

    Pada April 2025, saat video parodi kreator konten Saifullah yang meniru gaya bicaranya viral, ia merespons santai. “Saya mengimbau agar masyarakat Kalteng bijak bermedsos dan menyampaikan kritikan yang membangun, saya tidak anti kritik,” ucapnya kepada awak media, 22 April 2025.

    Sikap serupa diulangi awal September 2026 di hadapan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng.

    ”Lebih baik saya fokus bagaimana meminimalisir karhutla dan dampaknya, dan melayani rakyat. Kalau ada kritik yang membangun, itu jadi obat bagi saya untuk bergerak lebih cepat dan lebih baik, kalau yang negatif-negatif biarkan saja, jangan diambil pusing,” tuturnya.

    Akar Sejarah dan Budaya Reaktif Publik

    Argumen Gumarang sejalan dengan catatan panjang sosiolinguistik. Eksperimen matched-guise test dari Wallace Lambert sejak dekade 1960-an membuktikan satu temuan konsisten: pendengar menilai kecerdasan seseorang berdasarkan aksennya, bukan isi ucapannya.

    Riset Levon dan kolega (2021) menemukan pola penilaian kompetensi profesional serupa di dunia kerja.

    Sejarah kepemimpinan dunia juga mencatat nama-nama yang membantah korelasi tersebut secara telak.

    Joe Biden gagap sejak kecil, diejek gurunya sendiri di sekolah, dan tetap menjabat Senator Amerika Serikat selama 36 tahun sebelum menjadi Presiden.

    Winston Churchill memimpin Inggris melewati Perang Dunia II dengan gangguan bicara yang terdokumentasi luas.

    Raja George VI, dengan gagap berat yang menjadi subjek film The King’s Speech, memimpin Inggris melintasi periode paling genting abad ke-20.

    Kecenderungan publik yang gemar bereaksi pada hal-hal permukaan ini terekam dalam laporan Digital Civility Index 2020 terbitan Microsoft.

    Laporan itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan warganet paling tidak sopan di Asia Tenggara, sekaligus peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei secara global.

    Skor ketidaksopanan digital naik dari 67 pada 2019 menjadi 76 pada 2020, dengan penyumbang dominan justru orang dewasa usia 18 hingga 74 tahun.

    Arah amarah publik ini menjadi sebuah ironi jika dibandingkan dengan kasus Bima Yudho Saputro pada 2023.

    Kritik Bima soal infrastruktur jalan rusak di Lampung berujung pada laporan polisi atas dasar UU ITE dari seorang pengacara di sana.

    Laporan itu secara resmi menyasar diksi “Dajjal” yang dipakai Bima, bukan kritik infrastrukturnya. Meskipun laporan itu akhirnya dihentikan polisi, fokus penegakan hukum dan amarah publik sempat bergeser murni hanya pada masalah pilihan kata.

    Ketika kritik dibiarkan bergeser menyasar diksi, logat, dan aksen, substansi kebijakan yang merugikan publik justru tenggelam tanpa pengawalan.

    Bagi Gumarang, itulah mengapa kritik terhadap Gubernur Agustiar Sabran perlu dikembalikan pada tempatnya. Menagih kinerja menangani lahan yang terbakar, alih-alih menertawakan cara bicaranya. (ign)