cms.kanalindependen.id

Tag: harga

  • Pahitnya Sabuk Kelapa Kotim: Harga Terjun Bebas tanpa Payung Kebijakan di Jantung Sawit

    Pahitnya Sabuk Kelapa Kotim: Harga Terjun Bebas tanpa Payung Kebijakan di Jantung Sawit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rumpun nyiur di pesisir selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kini berdiri seperti saksi bisu sebuah ketimpangan.

    Kawasan yang berbatasan langsung dengan hamparan luas perkebunan kelapa sawit ini menyimpan ironi.

    Harga komoditas kelapa rakyat anjlok tajam, menyentuh hanya sekitar seperempat dari level tertingginya setahun terakhir.

    Petani yang merawat kebun warisan keluarga harus menghadapi pasar bebas tanpa perisai kebijakan, membiarkan nasib mereka ditentukan oleh segelintir pemodal.

    Angka riil di lapangan menunjukkan realitas yang suram. Harga kelapa yang tahun lalu sanggup bertengger pada kisaran Rp6.000 hingga Rp7.000 per butir, kini merosot tajam ke rentang Rp1.400 sampai Rp1.800 di tingkat pengepul.

    Penurunan drastis ini sama sekali tidak diikuti dengan penyesuaian biaya operasional. Upah potong buah, biaya angkut dari kebun, hingga ongkos kupas tetap kaku, bahkan perlahan merangkak naik.

    Laporan dari Teluk Sampit memperlihatkan pola serupa dalam beberapa tahun terakhir.

    Beban operasional yang tinggi membuat margin keuntungan menyusut drastis, sehingga pendapatan bersih yang dibawa pulang petani sering kali hanya tersisa kepingan ratusan rupiah per butir ketika harga jatuh.

    ”Kondisi anjloknya harga ini membuat petani kelapa terpukul. Karena biaya operasional untuk upah potong, angkut, mengupas dan lainnya tetap harus dibayar. Sehingga petani kelapa saat ini hanya mendapatkan hasil sekitar Rp300 per butir,” ujar Wahito Fajriannor, anggota DPRD Kotim Dapil III, baru-baru ini.

    Rapuhnya Tata Niaga dan Hilangnya Kompetitor

    Struktur pasar yang rapuh menjadi akar persoalan menukiknya harga komoditas ini. Selama beberapa tahun terakhir, kehadiran PT Samuda Coco Indonesia di Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, sempat menumbuhkan harapan.

    Pabrik pengolahan kelapa ini menyerap panen rakyat untuk dijadikan berbagai produk turunan, seperti kopra hingga arang tempurung, untuk pasar domestik maupun ekspor.

    Keberadaan offtaker besar ini sempat menahan harga di level yang lebih menjanjikan, mendekati Rp4.000 per butir.

    Petani memiliki daya tawar karena ada persaingan lebih sehat antara pabrik dan pengepul. Namun, skema itu runtuh seketika saat operasional pabrik tersendat.

    Pasar kembali dikuasai sepenuhnya oleh pedagang perantara yang jumlahnya sangat terbatas.

    ”Petani kelapa hari ini harganya anjlok. Memang sudah seminggu ini informasinya pabrik kelapa di Samuda tidak produksi. Akhirnya para pengepul tidak ada kompetitornya sehingga harga hanya ditentukan pengepul,” kata Wahito.

    Menurut Wahito, dapur petani baru bisa mengepul aman apabila harga kelapa kembali stabil pada kisaran Rp3.500 hingga Rp5.000 per butir.

    Rentang nominal tersebut dinilai memberikan ruang yang cukup untuk menutup ongkos produksi sekaligus membawa pulang penghasilan yang layak bagi keluarga pekebun.

    Anak Tiri Regulasi

    Ketimpangan kebijakan ini semakin terasa perih saat menyandingkan nasib kelapa dengan komoditas kelapa sawit yang mengepung Kotim.

    Merujuk data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang dipublikasikan dalam Kalimantan Tengah dalam Angka 2025, hamparan sawit di kabupaten ini menembus angka sekitar 4.621 kilometer persegi, mendominasi hampir 29,7 persen dari total luas wilayah.

    Sektor ini menyumbang sekitar 23,9 persen areal dan 26,68 persen produksi sawit se-Kalimantan Tengah.

    Bagi kelapa sawit, pemerintah hadir dengan kekuatan regulasi.

    Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024 memastikan kerangka perlindungan harga tandan buah segar (TBS) bagi pekebun mitra, dengan pedoman formula harga, kewajiban kemitraan perusahaan, hingga pembentukan satuan tugas khusus di setiap daerah untuk mengawasi penetapan harga.

    Nasib komoditas kelapa rakyat justru bertolak belakang. Belum ada satu pun regulasi sekelas Permentan yang menetapkan harga dasar sebagai acuan mengikat bagi pelaku industri.

    Program hilirisasi kelapa nasional dengan target pengembangan kawasan 154.000 hektare pada 2026 memang digulirkan untuk mendorong industri pengolahan dan nilai tambah di tingkat petani, namun belum menjelma menjadi jaring pengaman riil bagi petani Kotim ketika harga di tingkat pengepul jatuh.

    Kelapa seakan diposisikan sebagai anak tiri yang dibiarkan bertarung sendiri melawan fluktuasi pasar bebas.

    ”Harapan kami juga pemerintah mengeluarkan standarisasi harga, jangan sampai ada permainan harga oleh pembeli kelapa dengan harga seenaknya. Jika ada standarisasi harga maka petani ataupun pengepul sama-sama tidak dirugikan,” ujarnya.

    Wahito juga mendorong pemerintah daerah segera turun tangan mengambil langkah konkret.

    ”Mudah-mudahan dari dinas terkait bisa memantau terkait harga kelapa ini dan bisa membuka akses ke pusat, menyampaikan kendala-kendala petani kelapa,” ucapnya.

    Ancaman Konversi Lahan

    Gejolak tata niaga kelapa di Kotim adalah siklus kronis yang terus berulang tanpa penyelesaian sistemik.

    Pada 2018, petani di wilayah selatan mencatat rekam jejak pahit saat harga anjlok dari kisaran Rp2.400 menjadi Rp700 per butir dalam waktu singkat.

    Pola pelemahan ekonomi petani ini kembali dikeluhkan pada 2025 di Teluk Sampit, ketika harga merosot sementara biaya kupas dan ongkos lainnya terus membengkak.

    Sejumlah kajian di daerah lain menunjukkan sebuah peringatan penting: tekanan pendapatan yang bertubi-tubi berpotensi memicu konversi lahan secara masif.

    Kebun kelapa tradisional sangat rentan beralih fungsi menjadi kebun sawit. Secara jangka pendek, transisi ini bisa menaikkan pendapatan sebagian kelompok, namun hilangnya diversifikasi tanaman justru menempatkan pondasi ekonomi wilayah pada posisi sangat rapuh saat harga minyak sawit dunia bergejolak.

    Dominasi sawit di hampir sepertiga wilayah Kotim berpotensi terus meluas, menelan sisa-sisa kebun kelapa milik rakyat jika tidak ada intervensi pemerintah untuk membenahi tata niaga.

    ”Jangan sampai petani kelapa ini beralih ke kelapa sawit. Karena kalau beralih ke kelapa sawit, ke depannya kita ini kelapa harus mencari dari luar daerah atau bisa jadi impor dari negara lain,” tegas Wahito. (ign)

  • Jelang Lebaran, Harga Ayam, Daging Sapi, dan Cabai Rawit di Sampit Melambung Tinggi

    Jelang Lebaran, Harga Ayam, Daging Sapi, dan Cabai Rawit di Sampit Melambung Tinggi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Sehari menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Pasar Tradisional Kota Sampit melambung tinggi.

    Harga ayam potong terpantau dijual sebesar Rp60 ribu per kilogram. Dua kali lipat dibandingkan harga normal.

    ”Ayam naik per hari ini Rp60 ribu per kilogram. Kemarin masih jual Rp55 ribu. Sebabnya, permintaan tinggi dan sebagian warga Kotim ada yang sudah Lebaran hari ini, sehingga sebagian pedagang ayam ada yang sudah tidak berjualan,” kata Dandi, pedagang ayam di Pasar Tradisional Jalan MT Haryono, Jumat (20/3/2026).

    Dalam empat hari terakhir, penjualan ayam mengalami peningkatan signifikan hingga 2.000 ekor ayam terjual dalam sehari.

    ”Hari normal biasanya laku terjual 800 ekor, ini sudah empat hari permintaan tinggi penjualan tembus sampai 2.000 ekor. Jualan mulai siang sampai jam 10 malam saja,” ujarnya.

    Terkait pasokan ayam potong ia menyebut masih aman. Ayam yang dijualnya berasal dari peternak di Banjarmasin, Palangka Raya dan peternak lokal Sampit.

    ”Pasokan ayam aman saja, ngambil dari mana saja, yang penting barang tersedia, bisa jualan. Besok Lebaran baru libur,” ujarnya.

    Selain ayam potong, penjualan daging sapi turut mengalami kenaikan harga. Dari Rp 150 ribu per kilogram naik menjadi Rp 160 ribu hingga Rp200 ribu per kilogram.

    ”Sudah dua hari ini naik harga. Karena, stok menipis, dan permintaan masyarakat cukup tinggi,” ujar pedagang di Pasar Ikan Mentaya.

    Sejumlah pedagang sapi baik di Pasar Ikan Mentaya maupun di Pasar Tradisional Jalan MT Haryono memasarkan daging sapi tidak hanya daging sapi lokal tetapi juga daging beku impor.

    ”Ada daging sapi lokal, ada daging impor. Ngambil dari Banjarmasin. Sehari bisa laku terjual lima ekor sapi selama menjelang Lebaran ini,” ujarnya.

    Tidak hanya daging sapi dan daging ayam potong, penjualan lombok rawit di Pasar Al Kamal juga terpantau melambung tinggi mencapai Rp150 ribu per kilogram.

    Sedangkan, bawang merah dijual di kisaran Rp 38-40 ribu per kg dan bawang putih dijual Rp 32-35 ribu per kilogram.

    ”Bawang-bawangan masih stabil. Yang naik ini lombok rawit, sebelumnya jual Rp130 ribu per kilogram, sudah dua hari ini harga pasaran lombok rawit naik lagi Rp 150 ribu per kilogram,” ujarnya.

    Selain permintaan tinggi dan pasokan menipis, sejumlah lapak pedagang di Pasar Al Kamal juga terpantau meliburkan diri, tak berjualan demi menyambut Lebaran.Kesempatan itu dimanfaatkan bagi sebagian pedagang yang masih semangat meraih pundi-pundi rejeki menjelang H-1 Lebaran. (hgn/ign)

  • Kadin Kotim Wanti-wanti Dampak Perang Israel-Iran, Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok

    Kadin Kotim Wanti-wanti Dampak Perang Israel-Iran, Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ketegangan perang konflik bersenjata antara Iran dan Israel yang kian memanas dan melibatkan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk terhadap dunia usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),

    Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kotim Susilo mengingatkan pelaku usaha agar memperketat pengelolaan arus kas (cash flow) dan tidak menjadikan konflik perang sebagai alasan menaikkan harga kebutuhan bahan pokok.

    ”Kita berharap kepada seluruh pelaku usaha untuk tidak serta merta menaikkan harga sembako selama biaya operasional belum naik. Jangan dijadikan konflik perang sebagai alasan menaikan harga barang. Karena saat Ramadan ini semuanya masih relatif aman dan tidak ada terkendala ataupun kenaikan yang signifikan,” kata Susilo kepada Kanal Independen, Selasa (3/3/2026).

    Sebagai informasi, perang antara Iran dan Israel merupakan konflik berkepanjangan. Israel memicu eskalasi pada 1 April 2024 lewat serangan ke kompleks diplomatik Iran di Damaskus, Suriah, yang menewaskan sejumlah pejabat militer Iran.

    Sebagai balasan, pada 13–14 April 2024, Iran untuk pertama kalinya meluncurkan ratusan drone dan rudal langsung ke wilayah Israel.

    Ini menjadi momen bersejarah karena sebelumnya konflik hanya melalui perang proxy (Hezbollah, Suriah, dan kelompok lain), bukan serangan langsung antarnegara.

    Permusuhan berkembang jadi perang terbuka pada 13 Juni 2025, ketika Israel melancarkan serangan besar terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran yang memicu balasan masif oleh Teheran.

    Konflik perang yang awalnya hanya ketegangan proxy di Timur Tengah kini semakin genting saat masuknya AS yang terlibat langsung melakukan serangan kepada Iran.

    Konflik memasuki fase paling serius ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke Iran pada 28 Februari 2026.

    Serangan ini diklaim menargetkan fasilitas militer strategis dan pejabat tinggi Iran. Dalam perkembangan yang masih menjadi sorotan global, muncul laporan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan tersebut.

    Pemerintah Iran kemudian menyatakan berkabung nasional, meski detail awal sempat simpang siur di berbagai media internasional.

    Informasi terkini, Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke Israel hingga ke negara tetangga seperti Qatar, Saudi Arabia, serta pangkalan militer AS di negara Arab, sekaligus mengancam ditutupnya jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz.

    Menghadapi situasi global yang terjadi saat ini, Susilo mengingatkan kepada dunia usaha dan stakeholder terkait agar siaga menghadapi efek domino yang berpotensi berdampak terhadap ekonomi di Kotim.

    “Meski perang terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya terhadap perekonomian nasional hingga daerah tidak bisa diabaikan. Seluruh dunia usaha pasti mengikuti perkembangan ini. Kalau perang berlarut-larut dan tidak terkendali, dampaknya akan terasa pada iklim investasi, stabilitas harga, hingga mempengaruhi daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Susilo mengatakan bahwa Indonesia hingga saat ini masih bergantung terhadap pasokan energi global, khususnya minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Jika eskalasi konflik mengganggu jalur distribusi atau produksi minyak, harga bahan bakar minyak (BBM) dunia berpotensi melonjak.

    Kenaikan harga energi, lanjutnya, akan berdampak berantai terhadap sektor transportasi, distribusi barang, industri pengolahan, hingga harga sembako.

    ”Semua barang yang menggunakan transportasi pasti terdampak. Kalau biaya logistik naik, harga barang ikut terdorong. Ini yang bisa memicu inflasi,” katanya.

    Ia berharap Pemkab Kotin melakukan langkah antisipasi dengan mengaktifkan satuan tugas pengawasan pasar guna mencegah praktik kenaikan harga yang tidak relevan. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan agar stabilitas harga tetap terjaga dan masyarakat tidak panik.

    Dampak perang tidak hanya berpengaruh pada sektor perdagangan dan distribusi, tetapi juga pada sektor strategis seperti sawit, pertambangan, serta UMKM.

    Ketidakpastian global dapat memengaruhi harga komoditas, nilai tukar, hingga arus investasi.

    ”Anggaran pemerintah daerah juga sedang dalam kondisi defisit. Kalau ekonomi global terguncang, perputaran uang di daerah ikut melambat. Yang paling terdampak tentu masyarakat kecil,” ujarnya.

    Karena itu, ia mengajak seluruh pelaku usaha untuk fokus pada strategi bertahan di tengah ketidakpastian global. Beberapa langkah yang disarankan antara lain memperketat pengelolaan pengeluaran, menjaga arus kas (cash flow), menyusun ulang program kerja, serta menghindari ekspansi berisiko tinggi.

    ”Saat ini bukan waktunya melaju terlalu jauh. Bertahan dan mempertahankan yang sudah ada itu sudah luar biasa. Kita harus fighter dan tetap survive,” katanya.

    Dia menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

    ”Kalau kita tidak hadapi bersama-sama, mustahil persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita harus duduk bersama, merumuskan solusi, menjaga stabilitas harga, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tandasnya. (hgn)