cms.kanalindependen.id

Tag: hibah keagamaan

  • Kejar Tayang Hibah Keagamaan Kotim: Miliaran Rupiah Diteken Serentak Menabrak Tenggat

    Kejar Tayang Hibah Keagamaan Kotim: Miliaran Rupiah Diteken Serentak Menabrak Tenggat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga hari sebelum tahun anggaran 2023 ditutup, 41 dokumen hibah Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur tercatat dengan tanggal yang sama: 28 Desember.

    Alokasi dana untuk rumah ibadah, kelompok fardhu kifayah, dan lembaga keagamaan ini menyebar dari masjid di Baamang sampai balai basarah Kaharingan di Bukit Santuai, dengan nilai total Rp2.457.000.000.

    Tanggal itu jatuh delapan hari setelah batas yang dipasang oleh pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati Kotim Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah menetapkan dua batas waktu.

    Permohonan pencairan paling lambat 10 Desember. Pencairan surat perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) dibatasi paling lambat 20 Desember pada tahun berkenaan.

    Jejak administratif ini terekam dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2023 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran 5.1.13 dokumen itu memuat 323 baris rincian belanja hibah Setda sepanjang 2023.

    Realisasinya mencapai Rp34.891.356.600 dari pagu setelah perubahan sebesar Rp41.448.799.600.

    Hibah keagamaan Setda inilah yang kini ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kotim. Perkara tersebut selama ini disebut bernilai sekitar Rp40 miliar.

    Nilai yang sama melekat pada perkara lain di kabupaten ini. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menangani dugaan korupsi hibah Pemilihan Bupati Kotim 2024 kepada KPU Kotim, dengan tujuh tersangka. Kedua perkara berjalan terpisah.

    Maraton Pemeriksaan Fisik

    Kepala Kejari Kotim Edwin Ignatius Beslar memastikan penyidikan perkara tidak berhenti meski kursi pimpinan berganti.

    Edwin menggantikan Nur Akhirman. Perkara ini sendiri telah naik ke tahap penyidikan pada 2 Oktober 2025.

    ”Enggak ada yang dihentikan. Sementara berproses terkait dana hibah itu. Kan tetap berproses,” kata Edwin, Rabu (16/9/2026) pekan lalu.

    Lamanya penanganan perkara, menurut Edwin, bukan berarti penyidikan mandek. Ia menjelaskan besaran nilai anggaran dan luasnya sebaran penerima membuat pemeriksaan membutuhkan waktu.

    ”Dana hibah tersebut disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah. Karena penerimanya banyak dan ada kegiatan fisik, pemeriksaannya membutuhkan waktu,” ujarnya.

    Proses ini menuntut penelusuran lapangan yang teliti. ”Misalnya, jika ada pekerjaan di Desa A atau Desa B, seluruhnya perlu diperiksa terlebih dahulu,” katanya.

    Edwin menyebut terdapat pekerjaan bernilai sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta di sejumlah tempat ibadah maupun organisasi kemasyarakatan. Seluruhnya, kata dia, harus ditelusuri satu per satu.

    Gambaran teknis dari Edwin sejalan dengan rincian laporan keuangan. Blok terbesar hibah Setda 2023 berisi 228 baris penerima senilai Rp21.705.170.000.

    Sebagian besar mengalir ke rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan: masjid, langgar, musala, gereja dari berbagai denominasi, balai basarah Kaharingan, taman pendidikan Alquran, pondok pesantren, madrasah, dan majelis taklim.

    Blok yang sama juga memuat pembayaran untuk sebuah sekolah tinggi ilmu hukum dan satu lembaga bantuan hukum.

    Nilainya bervariasi dari Rp10 juta sampai Rp1,85 miliar. Sedikitnya 60 baris berada di rentang Rp100-200 juta, seperti rentang yang disebut Kajari.

    Penerima terbesar pada blok ini adalah Gereja di Kelurahan Pasir Putih senilai Rp1.850.000.000, dengan dokumen bertanggal 18 Oktober 2023.

    Ketentuan administratif yang menjadi tolok ukur pemeriksaan lapangan ini tertuang dalam aturan daerah.

    Perbup 58/2022 mewajibkan permohonan pencairan hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan dilampiri surat rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Kotim.

    Permohonan itu juga wajib menyertakan salinan bukti legalitas tempat berdirinya rumah ibadah beserta status tanahnya.

    Menabrak Batas Kalender

    Perbup 58/2022 mengatur urutan pencairan secara ketat. Pasal 21 menetapkan penyerahan hibah dilakukan setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan Pakta Integritas ditandatangani.

    Pasal 22 menjadikan NPHD sebagai salah satu lampiran wajib permohonan pencairan. Rangkaian ini ditutup oleh Pasal 48 ayat (2) yang mematok batas: permohonan pencairan paling lambat 10 Desember, dan pencairan SP2D-LS paling lambat 20 Desember.

    Penelusuran Kanal Independen atas kolom Berita Acara/NPHD pada blok hibah Setda menemukan 53 baris dokumen bertanggal setelah 10 Desember 2023, dengan nilai Rp4.062.000.000.

    Lebih jauh, 45 baris di antaranya bertanggal setelah 20 Desember, senilai Rp2.857.000.000.

    Rinciannya memperlihatkan 42 baris pada 28 Desember, yang terdiri atas 41 baris di blok rumah ibadah dan satu di blok lembaga. Dua baris lain bertanggal 29 Desember, dan satu baris bertanggal 22 Desember.

    Lampiran tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apakah tanggal yang tercatat merujuk pada NPHD atau berita acara serah terima.

    Keduanya sama-sama diatur dalam Perbup. Bila tanggal yang tercatat adalah NPHD, Pasal 21 menempatkan penyerahan dana setelah tanggal itu, yang berarti melewati batas 20 Desember. Bila yang tercatat adalah berita acara serah terima, SP2D-nya bisa saja terbit lebih awal.

    Pola waktu pada akhir tahun terlihat lebih luas bila seluruh blok rumah ibadah dihitung. Dari 227 baris yang bertanggal, 188 jatuh pada tiga bulan terakhir: 79 baris pada Oktober, 48 pada November, dan 61 pada Desember.

    Hanya 39 baris bertanggal April sampai September. Tidak satu pun bertanggal Januari hingga Maret.

    Blok yang sama juga memuat tiga pembayaran berlabel utang tahun anggaran 2022 senilai total Rp455.000.000.

    Pembayaran terbesar dialokasikan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sampit senilai Rp400.000.000 yang dicatat tanpa nomor SP2D.

    Dua lainnya tercatat untuk sebuah langgar di Desa Jaya Kelapa dan taman pendidikan Alquran di Desa Samuda Besar. Nama terakhir ini termasuk dalam deretan dokumen bertanggal 28 Desember 2023.

    Pola administratif yang khas terselip pada tumpukan dokumen 28 Desember itu. Dari 41 baris rumah ibadah yang diteken pada hari tersebut, 29 baris bernilai Rp50 juta ke bawah.

    Alokasi ini mengalir ke rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan berskala kecil, mulai dari musala dan langgar sampai satu gereja dan dua balai basarah Kaharingan. Pencairan yang berdesakan di ujung waktu ini tampak kontras dengan pencairan bagi lembaga-lembaga bernilai miliaran rupiah yang sudah lebih dulu rampung pada rentang Maret hingga Agustus.

    Impitan Waktu Pelaporan

    Pedoman pemberian hibah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Pasal 25 Perbup 58/2022 menetapkan penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil.

    Bagi penerima hibah uang, pertanggungjawaban itu terdiri atas laporan penggunaan hibah, bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dan dokumentasi kegiatan.

    Laporan disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai.

    Sementara itu, format Pakta Integritas dalam lampiran Perbup hanya memuat batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 pada tahun anggaran berikutnya, tanpa mencantumkan nama bulan secara eksplisit.

    Ketentuan yang menyebut bulan secara jelas baru ditemukan di dua tempat lain: Pasal 44 ayat (5) Perbup yang khusus mengatur bantuan sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mematok penyerahan pertanggungjawaban hibah kepada kepala daerah paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

    Bagi penerima yang dokumen hibahnya bertanggal 28 Desember 2023, sisa waktu menuju batas 10 Januari menyisakan tiga belas hari.

    Terpotong libur pergantian tahun, dalam waktu yang sempit itu mereka harus membelanjakan dana sekaligus merampungkan laporan beserta kelengkapan bukti pengeluarannya.

    Konsekuensi keterlambatan ini diatur secara berjenjang. Pasal 27 Perbup memberikan tiga kali peringatan berselang sepuluh hari.

    Bila tidak diindahkan, persoalan diserahkan kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Adapun format NPHD dalam lampiran menyebut penyerahan kepada aparat penegak hukum.

    Format NPHD dan Pakta Integritas juga secara eksplisit menyatakan penerima yang terlambat melapor tidak akan menerima hibah pada tahun berikutnya.

    Aspek pertanggungjawaban inilah yang menjadi salah satu fokus penyidik sejak awal. Perkara ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam besaran dana hibah yang diterima sejumlah lembaga keagamaan, terutama terkait proses pengusulan dan laporan pertanggungjawaban.

    Sumber terpercaya menyebut penyidik menyoroti sejumlah organisasi penerima hibah bernilai besar yang laporan pertanggungjawabannya dinilai janggal.

    Peta Penerima Dana Jumbo

    Beralih ke blok kedua hibah Setda 2023, 25 lembaga keagamaan dan kemasyarakatan tercatat menerima total Rp12.640.000.000.

    Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang kerap disebut dalam pemberitaan, bukan penerima terbesar pada blok ini.

    Penerima terbesar adalah Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotim, dengan kucuran dana Rp4.500.000.000 melalui dua kali pencairan.

    Pencairan pertama senilai Rp1.000.000.000 mengalir melalui SP2D bernomor 0020/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 31 Maret 2023.

    Pencairan kedua senilai Rp3.500.000.000 melalui SP2D 0185/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 23 Agustus 2023. Kedua pencairan ini tercatat atas nama H Sutimin SH.

    Angka pencairan tersebut melampaui gabungan dua lembaga lainnya. Lembaga Pespawari Kabupaten Kotim, menerima Rp1.700.000.000 melalui SP2D 0076/SP2D-LS/SETDA/2023.

    Dokumen bertanggal 10 Mei 2023 ini tercatat atas nama Diana Setiawan, yang sejak 11 September 2026 menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Kotim.

    Menyusul LPTQ yang menerima Rp1.150.000.000 melalui SP2D 0039/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 17 April 2023 atas nama Fajrurrahman, mantan Sekda Kotim.

    Kolom lampiran pada dokumen memperlihatkan bahwa nama-nama tersebut tercatat sebagai penanggung jawab lembaga, bukan penerima pribadi.

    Penerima besar berikutnya secara berturut-turut adalah Panitia Safari Keagamaan (Rp800.000.000), Lembaga Seni dan Qasidah (Rp700.000.000), Muhammadiyah Kabupaten Kotim (Rp650.000.000), Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (Rp600.000.000), dan Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat (Rp550.000.000).

    Kanal Independen mengirimkan permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sutimin, Diana Setiawan, dan Fajrurrahman pada Senin (21/9/2026).

    Diana membalas singkat bahwa dirinya sedang rapat, dan hingga naskah ini disusun, belum ada keterangan lanjutan.

    Pesan kepada Sutimin telah dibaca, tetapi belum berbalas. Pesan kepada Fajrurrahman berstatus terkirim dan belum berbalas.

    Hingga naskah ini disusun, belum ada tersangka yang ditetapkan. Seluruh pihak yang telah diperiksa penyidik masih berstatus sebagai saksi.

    Lompatan Pagu di Tengah Jalan

    Laporan keuangan yang diaudit turut merekam lonjakan anggaran hibah Kotim pada 2023.

    Tabel Perubahan Belanja Daerah mencatat kenaikan pagu belanja hibah dari Rp74.439.760.800 menjadi Rp121.221.444.458.

    Penambahan sebesar Rp46.781.683.658 ini menjadikan belanja hibah sebagai pos dengan penambahan pagu terbesar kedua di seluruh Belanja Operasi 2023, setelah Belanja Subsidi.

    Pos tersebut mencakup seluruh hibah daerah, termasuk hibah Pilkada Rp16 miliar kepada KPU Kotim yang perjanjiannya diteken 30 Oktober 2023.

    Catatan atas Laporan Keuangan tidak merinci bagian mana dari penambahan itu yang dialokasikan ke Setda.

    Dokumen juga tidak memuat penjelasan spesifik, hanya menyebut latar umum evaluasi pelaksanaan anggaran sampai Triwulan II serta penyesuaian belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

    Satu tahun berselang, realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia turun menjadi Rp48.423.239.115,88 pada 2024 dari angka Rp90.963.122.255 di tahun sebelumnya.

    Namun secara keseluruhan, total realisasi belanja hibah pada 2024 meningkat menjadi Rp119,65 miliar dari Rp112,81 miliar.

    Anomali Lembar Kosong 2024

    Penyidikan kejaksaan mencakup tahun anggaran 2023 dan 2024, menelusuri proses sejak tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

    Catatan atas Laporan Keuangan audited 2024 mencatat belanja hibah Setda sebesar Rp21.985.167.332, turun sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya.

    Blok rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan menyusut dari 228 menjadi 118 baris senilai Rp10.771.450.000. Kelompok lembaga keagamaan pemilik Surat Keterangan Terdaftar berisi 22 baris senilai Rp9.287.433.652.

    Perbedaan paling mencolok terlihat bila menyandingkan pencatatan data antara dua tahun anggaran Setda yang sedang diusut.

    Pada 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda dilengkapi nomor SP2D dan tanggal dokumen Berita Acara/NPHD. Namun pada 2024, kolom SP2D untuk seluruh baris hibah Setda dibiarkan kosong.

    Kekosongan serupa juga membentang pada blok Dinas Sosial, Bapenda, dan sebagian blok Dinas Cipta Karya.

    Sebagai konteks, instansi lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengisinya lengkap dengan nomor dan tanggal, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan DP3AP2KB mencantumkan nomor SP2D.

    Pada kelompok lembaga Setda 2024, kolom penyampaian laporan pertanggungjawaban hanya terisi nomor berformat 400/xxx/KESRA/2024 tanpa tanggal pelaporan. Pada blok rumah ibadah, kolom tersebut tidak terisi sama sekali.

    Bagian ini kontras dengan rincian pelaporan di bagian lain dokumen yang sama. Catatan atas Laporan Keuangan 2024 merinci dengan jelas status laporan hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, Polres, dan Subdenpom, lengkap dengan nilai nominal yang belum dipertanggungjawabkan.

    Dokumen 2024 juga mencantumkan secara utuh nomor dan tanggal Keputusan Bupati untuk bantuan sosial Dinas Sosial.

    Pasal 19 Perbup 58/2022 mengatur bahwa hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

    Namun, nomor penetapan untuk penerima hibah keagamaan Setda justru tidak tercantum dalam catatan laporan tersebut.

    Pola Kucuran Berturut-turut

    Berdasarkan Pasal 6 Perbup 58/2022, hibah dilarang diberikan terus menerus setiap tahun anggaran.

    Aturan ini memuat empat pengecualian: hibah kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, partai politik, dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

    Praktiknya, rincian dokumen dua tahun memperlihatkan sejumlah lembaga menerima hibah Setda berturut-turut.

    Tiga di antaranya menyerap gabungan dana Rp11,45 miliar. PHBI menerima Rp4,5 miliar (2023) lalu Rp1,25 miliar (2024). Pesparawi mendapat Rp1,7 miliar lalu disusul Rp2,35 miliar pada tahun saat Pesparawi ke-17 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dibuka di Pulang Pisau pada 29 Juni 2024. Sementara Panitia Safari Keagamaan menerima Rp800 juta lalu diikuti Rp850 juta.

    Sedikitnya sepuluh lembaga lain juga tercatat berulang di kedua tahun, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, BKPRMI, BAZNAS, dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan.

    Terdapat satu baris pada 2024 senilai Rp1.772.433.652 yang hanya ditulis sebagai “Lembaga Pengembangan”, tanpa rincian nama organisasi secara pasti.

    Dua lembaga yang paling sering disebut dalam perkara ini berstatus ditetapkan oleh pemerintah. LPTQ dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan 7 Mei 1977.

    Sementara lembaga Pesparawi tingkat kabupaten dikukuhkan melalui Keputusan Bupati, sebagaimana dicantumkan dalam laman Pesparawi Kotim.

    Untuk PHBI dan Panitia Safari Keagamaan, Kanal Independen belum memperoleh dokumen penetapannya.

    Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak mencantumkan kapan laporan pertanggungjawaban 2023 dari lembaga-lembaga penerima berulang ini diterima oleh daerah.

    Uji Konstruksi dan Imbas Hukum

    Pemeriksaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sendiri oleh penyidik kejaksaan. Edwin menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng ahli. ”Kami juga menggandeng ahli karena kami bukan ahli konstruksi,” ujarnya.

    Dia memastikan tahapan pembuktian ini terus berjalan. “Jadi, penanganan dana hibah ini masih terus berproses. Tidak benar jika disebut dihentikan ataupun mandek,” katanya.

    Belum tuntasnya proses pembuktian, urai Edwin, berdampak langsung pada kehati-hatian pemerintah daerah. Penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan menjadi tertunda akibat belum adanya kepastian hukum.

    ”Kami juga perlu memberikan kepastian hukum, sebab dampak kasus ini membuat penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan tertunda,” ujarnya.

    ”Pemerintah daerah khawatir untuk kembali mengucurkan bantuan,” tambahnya.

    Edwin mengimbau semua pihak agar bersabar mengikuti jalannya proses hukum. Untuk persoalan penetapan tersangka, kecukupan alat bukti menjadi pijakan tunggal penentuan arah perkara.

    ”Setiap perkara harus memiliki kepastian, apakah bukti yang ada cukup untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan atau tidak,” katanya.

    ”Perkara-perkara yang sudah berada di kantor ini (Kejari Kotim, Red) akan kami selesaikan terlebih dahulu agar ada kepastian hukum,” tegas Edwin di bagian lain keterangannya.

    Penyidikan perkara hibah keagamaan Kotim telah berjalan hampir dua belas bulan. Sedikitnya 250 saksi telah dimintai keterangan, meliputi pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Sekretariat Daerah, serta pimpinan lembaga penerima.

    Sebagian obyek penelusuran yang memakan waktu itu sejatinya telah terbuka dalam laporan keuangan yang diaudit.

    Untuk 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda termuat secara lengkap dengan rincian nomor SP2D, tanggal dokumen Berita Acara/NPHD, nama penanggung jawab, dan nilai realisasi. Memasuki tahun kedua yang diusut, 2024, lembar pencairannya kosong. (hgn/ign)

  • Rp80 Miliar, Nihil Tersangka: Komunitas Peduli Kotim ”Gugat” Lambatnya Jaksa Usut Skandal Hibah Kotim

    Rp80 Miliar, Nihil Tersangka: Komunitas Peduli Kotim ”Gugat” Lambatnya Jaksa Usut Skandal Hibah Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua kali penggeledahan. Ratusan saksi diperiksa. Puluhan ponsel disita bersama deretan stempel perusahaan yang janggal.

    Skala pengusutan dugaan korupsi dana hibah dengan nilai total Rp80 miliar di Kotawaringin Timur berjalan masif.

    Auditor BPKP pun sudah masuk untuk merinci kepastian uang negara yang bocor. Semua elemen pembuktian seolah sudah terkumpul utuh di atas meja kejaksaan, namun menyisakan satu keheningan panjang yang belum terpecahkan, yakni soal tersangka.

    Kondisi timpang itu memantik desakan tajam dari Komunitas Peduli Kotim (KPK). Mereka menagih kepastian hukum atas rentetan skandal dugaan korupsi dana hibah dengan taksiran nilai yang menyentuh Rp80 miliar.

    Dua perkara besar kini berada di meja dua institusi berbeda, yakni Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

    Keduanya telah memasuki status penyidikan, namun kompak belum menetapkan satu pun pihak yang harus bertanggung jawab.

    Tuntutan ini dilontarkan Penasihat Komunitas Peduli Kotim, Riduwan Kesuma, Kamis (4/6/2026).

    Dia mempertanyakan kelanjutan tiga perkara sekaligus, yakni aliran dana hibah Pilkada untuk KPU Kotim, kucuran hibah keagamaan dari Sekretariat Daerah, serta polemik dana hibah KORMI Kotim yang telanjur menjadi konsumsi publik meski belum bersentuhan dengan tahap penyidikan.

    ”Kami tidak meminta kejaksaan bertindak gegabah. Kami meminta kepastian bahwa proses yang sudah berjalan panjang ini menuju ke suatu kesimpulan hukum yang jelas,” kata Riduwan.

    Hibah KPU Kotim: Janji Tersangka yang Belum Ditepati

    Perkara dana hibah Pilkada Rp40 miliar untuk KPU Kotim sebenarnya sempat bergerak agresif. Sejak penyidikan naik pada awal Januari 2026, Kejati Kalteng telah menyapu sejumlah instansi penting, mulai dari KPU, Kesbangpol, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga DPRD Kotim.

    Selain menyita puluhan perangkat elektronik, penyidik mendapati indikasi kuat manipulasi laporan pertanggungjawaban lewat temuan deretan stempel entitas swasta di lokasi yang ganjil; Kantor KPU Kotim.

    Daftar panggilannya pun tidak main-main. Lebih dari 40 saksi telah diperiksa, termasuk dua mantan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, Ketua DPRD Kotim, hingga para vendor rekanan.

    Manuver masif ini sempat memuncak pada 11 Mei 2026, ketika Asisten Intelijen Kejati Kalteng Hendri Hanafi menyatakan bahwa pemeriksaan saksi telah rampung dan BPKP sedang menghitung kerugian negara.

    ”Sesegera mungkin kami dapat menetapkan tersangka terhadap perkara ini,” ucap Hendri kala itu.

    Hampir empat pekan berlalu sejak kalimat tersebut terucap, daftar tersangka itu belum juga terisi.

    Janji dari pihak kejaksaan itulah yang kini menjadi landasan masyarakat menagih bukti. Riduwan memandang transparansi tahapan audit sebagai instrumen wajib yang harus dipaparkan ke hadapan publik secara berkala.

    ”Kejaksaan sudah menyampaikan bahwa mereka bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan besaran kerugian negara. Sikap yang sesuai asas kepastian hukum seharusnya tidak sebatas mengatakan ‘audit masih berjalan’, melainkan menjelaskan secara periodik: tahap apa yang sudah selesai, apa hambatannya, dan estimasi waktu realistis menuju pemenuhan unsur kerugian negara,” paparnya.

    Riduwan turut mempertanyakan pemenuhan minimal dua alat bukti pasca-penerbitan sprindik dan upaya paksa penggeledahan, mengingat tindakan penegakan hukum harus terukur.

    ”Asas kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan penegak hukum berujung pada kejelasan status hukum suatu perkara, tidak dibiarkan menggantung dalam ketidakpastian,” kata Riduan.

    Bobot perkara ini semakin berat karena menyangkut dana hibah penyelenggaraan pemilu daerah, hal yang menuntut pertanggungjawaban sangat ketat.

    ”Bila dugaan laporan fiktif dan penyalahgunaan hibah Pilkada dibiarkan berlarut tanpa kejelasan pelaku, pesan yang sampai ke masyarakat adalah bahwa manipulasi dana pemilu bisa dinegosiasikan, tidak harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Hibah Keagamaan: Delapan Bulan Penyidikan, Masih Senyap

    Pola serupa terjadi pada kasus dugaan penyimpangan dana hibah keagamaan yang ditangani Kejari Kotim. Institusi dan karakter kasusnya berbeda, tetapi muaranya seragam. Delapan bulan penyidikan berlalu tanpa satu pun tersangka.

    Perkara ini mengusut kucuran dana Rp40 miliar dari Sekretariat Daerah Kotim (2023-2024) kepada 251 penerima. Aliran terbesar masuk ke Pesparawi (Rp2,35 miliar pada 2024 dan Rp1,7 miliar pada 2023), LPTQ (Rp1,77 miliar dan Rp1,15 miliar), serta panitia safari keagamaan.

    Sejak naik ke tahap penyidikan pada Oktober 2025, kejaksaan telah memeriksa lebih dari 100 saksi, mulai dari pejabat BKAD, Sekretariat Daerah, hingga para penerima hibah.

    Namun, setelah prosesnya memakan waktu lebih dari delapan bulan, penjelasan kejaksaan masih berkutat pada alasan audit kerugian negara yang sedang berjalan, tanpa merilis angka resmi maupun menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab.

    Riduan menyoroti karakter kasus ini secara khusus. Dia mengingatkan bahwa label keagamaan sama sekali tidak menggugurkan unsur pidana apabila terjadi penyelewengan aliran dana.

    ”Ketika dana hibah keagamaan diselewengkan melalui penyalahgunaan kewenangan dan laporan pertanggungjawaban yang tidak benar hingga menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan itu masuk dalam ranah Pasal 3 UU Tipikor. Bungkus kegiatan keagamaan tidak mengubah esensi tindak pidananya, justru membuat kebutuhan transparansi dan ketegasan penegakan hukum menjadi lebih tinggi demi melindungi martabat institusi keagamaan yang taat prosedur,” tegasnya.

    Dia juga mempingatkan efek berantai dari penanganan kasus yang terkesan jalan di tempat ini terhadap interpretasi sosial masyarakat.

    ”Apabila dana hibah keagamaan yang seharusnya menyokong syiar dan kehidupan beragama malah bocor melalui lembaga yang tidak layak atau kegiatan yang direkayasa, lalu penanganan hukumnya dibiarkan berlarut tanpa kejelasan, masyarakat bisa menafsir bahwa simbol agama sedang dipakai sebagai selubung untuk menghindari akuntabilitas,” katanya.

    ”Penafsiran ini tidak sehat, dan justru bisa dicegah jika kejaksaan bersedia lebih transparan soal progres dan basis hukumnya,” jelasnya lebih lanjut.

    Hal yang dituntut saat ini, urai Riduwan, bukanlah publikasi besaran nominal kerugian negara secara instan.

    ”Yang dituntut adalah arah. Sejauh mana proses perhitungan kerugian berjalan, lembaga mana yang terlibat, dan kapan kira-kira unsur kerugian negara itu bisa dipastikan dengan penetapan tersangka,” ungkapnya.

    Preseden KONI dan Pertanyaan untuk KORMI

    Riduan menyodorkan satu cermin besar bagi penegak hukum, yakni rekam jejak penyelesaian kasus korupsi dana hibah KONI Kotim.

    Kompleksitas tiap perkara dan syarat perhitungan kerugian riil negara tentu berbeda. Namun, rekam jejak ini memperlihatkan jurang durasi penegakan hukum yang terlampau lebar, sehingga wajar memantik pertanyaan publik soal konsistensi transparansi penanganan perkara.

    Garis waktu memperlihatkan ritme kerja yang sangat progresif dalam kasus KONI. Surat Perintah Penyidikan terbit pada 8 Mei 2024, dilanjutkan dengan penggeledahan di Kantor KONI, BKAD, dan Dispora pada 20 Mei 2024.

    Puncaknya, pada 31 Mei 2024, kejaksaan resmi menetapkan Ketua dan Bendahara KONI sebagai tersangka. Dari penerbitan sprindik hingga pengumuman tersangka, penyidik hanya butuh 23 hari kalender.

    Durasi 23 hari itu sangat kontras jika disandingkan dengan kasus hibah KPU Kotim yang telah menyentuh 147 hari, dihitung sejak sprindik terbit 8 Januari 2026 hingga 4 Juni 2026, tanpa kejelasan pelaku.

    Situasi serupa membayangi kasus dugaan korupsi hibah keagamaan yang ditangani Kejari Kotim, yang usianya sudah menembus lebih dari delapan bulan di tahap penyidikan tanpa satu pun tersangka.

    Selain cepat menetapkan tersangka dalam skandal KONI periode 2021-2023 tersebut, Kejati Kalteng juga sukses menyeret perkaranya hingga ke meja persidangan.

    Majelis Hakim Tipikor Palangka Raya memvonis Ketua KONI Kotim Ahyar dengan hukuman dua tahun penjara pada Desember 2024.

    Palu hukum berbunyi lebih keras di tingkat banding pada Februari 2025, ketika Pengadilan Tinggi Palangka Raya melipatgandakan hukuman Ahyar menjadi lima tahun penjara dan denda Rp250 juta.

    Nasib lebih berat dialami Bendahara KONI Bani Purwoko di tingkat kasasi. Mahkamah Agung, melalui putusan Nomor 5470 K/PID.SUS/2025 tertanggal 25 Juni 2025, memperbaiki dan memperberat hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda Rp300 juta.

    Rentetan vonis hingga tingkat kasasi ini menjadi bukti sahih bahwa kejaksaan memiliki kemampuan mengurai kerugian negara atas dana hibah olahraga dan memproses pelakunya.

    ”Preseden KONI itu penting sebagai standar pembanding, tidak untuk menyamakan semua perkara secara kaku, tetapi untuk mengukur konsistensi,” kata Riduwan.

    Dia melanjutkan, apabila dalam kasus KONI Kotim kejaksaan bisa secara terbuka menjelaskan nilai hibah, pola penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, dan akhirnya menetapkan para pengurus sebagai pelaku, wajar bila publik berharap standar keterbukaan yang sama diterapkan pada kasus-kasus yang statusnya jauh lebih lama bergantung.

    Berpijak pada standar keterbukaan yang sama, Komunitas Peduli Kotim turut mempertanyakan nasib perkara dana hibah KORMI Kotim.

    Walau isu ini belum memijak anak tangga penyidikan, isunya telanjur merebak luas. Hal ini memanas pasca-klarifikasi Ketua KORMI Kotim Gahara Ramadhan pada Maret 2026.

    Dia mengklaim kucuran dana Rp250 juta per tahun yang diterima organisasinya telah dipertanggungjawabkan tuntas secara administratif.

    Gahara bersikukuh hasil klarifikasi dengan kejaksaan tidak menemukan adanya penyimpangan. Dia bahkan menyatakan telah menyiapkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menyerang kehormatannya di media sosial.

    Riduan menggarisbawahi bahwa bantahan tersebut bukan menjadi masalah utama, melainkan menuntut kejaksaan untuk mengambil sikap resmi guna meluruskan posisi perkara ini di mata publik.

    ”Karena perkara ini sudah muncul di ruang publik, masyarakat berhak mengetahui apakah memang tidak ada temuan. Kejelasan dari kejaksaan justru penting untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak,” tegasnya.

    Membaca perkara ini dengan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, standar kerja kejaksaan harus ditegakkan secara utuh untuk tiap kasus.

    ”Kalau di satu sisi negara mampu menghitung kerugian dan menjerat pelaku di KONI, maka semua dugaan penyimpangan hibah, baik yang sudah naik penyidikan maupun yang masih dalam permintaan keterangan, semestinya diperiksa dan dijelaskan kepada publik dengan standar yang sama,” ujar Riduwan.

    “Jangan Sampai Di-86-kan”

    Menutup rentetan desakannya, Riduwan melontarkan satu peringatan tajam mengenai kegelisahan yang mulai merayap di akar rumput.

    Gejala sosial ini harus direspons cepat oleh institusi penegak hukum sebelum memicu ketidakpercayaan publik.

    ”Kami tidak ingin muncul kecurigaan atau prasangka negatif terhadap institusi penegak hukum. Justru karena itu kami meminta adanya keterbukaan. Yang tidak baik adalah ketika perkara besar yang menjadi perhatian publik dibiarkan menggantung tanpa kepastian,” ucapnya.

    Kegelisahan itu dipicu oleh desas-desus di tengah masyarakat bahwa rangkaian kasus bernilai jumbo ini berpotensi meredup tanpa ujung penyelesaian.

    Dalam bahasa pergaulan yang kerap muncul sebagai bentuk apatisme publik, ada ketakutan kasus ini pada akhirnya akan “di-86-kan”.

    ”Kami percaya kejaksaan bekerja profesional. Tetapi kejelasan informasi juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Siapa yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Kalau memang ada alasan hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan, sampaikan juga secara resmi kepada publik. Jangan sampai perkara yang sudah masuk tahap penyidikan justru menguap tanpa penjelasan,” tegasnya. (ign)

  • Skandal Hibah Rp40 Miliar di Kotim, Bidikan Jaksa Menyasar Pusaran Pokir DPRD

    Skandal Hibah Rp40 Miliar di Kotim, Bidikan Jaksa Menyasar Pusaran Pokir DPRD

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bidikan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam sengkarut dana hibah senilai Rp40 miliar kini menukik tajam ke hulu penganggaran. Kasus yang menyeret organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keagamaan ini tidak lagi sekadar menyasar indikasi kecurangan di tingkat penerima.

    Titik apinya kini mengarah pada mekanisme pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kotim. Dana aspirasi itu disinyalir menjadi pintu masuk bagi daftar penerima “titipan” bermasalah.

    Kejari Kotim tengah menelusuri alur tersebut secara maraton. Ratusan orang telah diperiksa dari total 251 penerima hibah keagamaan Bagian Kesra Setda Kotim tahun anggaran 2023–2024 tersebut.

    Penyelidikan dipastikan tidak berhenti di meja penerima, melainkan melacak jejak hulu untuk mengurai siapa pihak yang mengusulkan serta mengarahkan nama-nama tersebut.

    Penelusuran ini perlahan menyingkap tabir baru. Sejumlah alokasi dana hibah yang kini masuk radar penyidikan ternyata memiliki garis singgung dengan usulan pokir.

    Alokasi anggaran yang semestinya lahir dari aspirasi murni dan kebutuhan nyata masyarakat, diduga sengaja diarahkan kepada kelompok atau lembaga yang telah dikondisikan sebelumnya.

    ”Ada keterkaitan antara yang mengusulkan dengan yang menerima. Ini tidak berdiri sendiri,” ungkap sumber internal di Kejari Kotim.

    Sumber tersebut membeberkan adanya indikasi intervensi yang mengawal ketat sejak tahap pengusulan hingga nama penerima ditetapkan. Terdapat sejumlah usulan yang disinyalir “dipaksakan” untuk lolos ke dalam daftar pencairan, kendati tidak berpijak pada landasan kebutuhan riil masyarakat.

    Dalih Rumah Ibadah, Beda Cerita di Lapangan

    Indikasi modus operandi yang terendus penyidik pun tampak berlapis. Pengajuan dana hibah sering kali menggunakan dalih pembelian perlengkapan atau pembangunan rumah ibadah.

    Namun, aliran uang di lapangan diduga menyeberang jauh dari proposal awal, termasuk untuk pembelian lahan atau kepentingan lain yang sama sekali tidak tertulis dalam dokumen pengajuan.

    Guna menyamarkan jejak aliran dana tersebut, laporan pertanggungjawaban (LPJ) diduga direkayasa sedemikian rupa. Dokumen disusun rapi secara administratif agar tampak selaras dengan proposal, menutupi realitas penggunaan uang yang disinyalir berbeda drastis di lapangan.

    ”Ada proposalnya untuk rumah ibadah, tapi realisasinya berbeda. LPJ-nya dibuat seakan sesuai. Ini yang sedang didalami,” tegas sumber yang sama.

    Dalam fase pengembangan perkara, aroma keterlibatan oknum anggota DPRD Kotim pun menyeruak. Indikasi perannya diduga tidak berhenti pada tahapan pengusulan pokir, melainkan ikut mengawal ketat laju anggaran hingga proses pencairan.

    Pola ini memunculkan kecurigaan adanya dugaan penyimpangan yang terorganisir, bukan sekadar kelalaian hitungan di atas meja.

    Jejak Pola Serupa di Kotim

    Pola penyimpangan dana hibah semacam ini bukan barang baru di Kotim. Publik masih mengingat kasus korupsi hibah KONI Kotim periode 2021–2023 senilai Rp7,9 miliar yang kini telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara yang merugikan negara sebesar Rp7,46 miliar tersebut, eks Ketua KONI Kotim Ahyar Umar divonis tujuh tahun penjara setelah terbukti melakukan mark-up dan merekayasa LPJ.

    Paralel dengan hal itu, skandal hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotim senilai Rp40 miliar terkait Pilkada 2024 juga tengah dalam bidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah pascagelar perkara pada Januari 2026.

    Ketiga pusaran kasus ini disinyalir berbagi benang merah yang sama, yakni indikasi manipulasi dokumen, lemahnya verifikasi, dan lumpuhnya sistem pengawasan.

    Dua Lini Pengawasan yang Dipertanyakan

    Situasi ini sontak memantik pertanyaan serius mengenai kualitas pengawasan dari dua lini sekaligus, yakni internal pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Dinas terkait yang memikul tanggung jawab verifikasi proposal hingga realisasi di lapangan dinilai gagal bekerja maksimal.

    Pada saat yang sama, mekanisme kontrol legislatif terhadap produk pokir mereka sendiri juga nyaris tak terlihat wujudnya.

    Sementara itu, jajaran pimpinan DPRD Kotim sejauh ini belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan oknum anggotanya dalam perkara ini.

    Merespons hal ini, aktivis antikorupsi Burhanurohman menegaskan, jika dugaan rekayasa LPJ dan penyimpangan realisasi ini terbukti, perbuatannya telah melampaui batas toleransi kelalaian administratif.

    ”Kalau proposalnya beda dengan realisasi, lalu LPJ-nya direkayasa, itu bukan lagi kelalaian. Itu sudah indikasi kuat penyalahgunaan anggaran. Harus diusut sampai ke pihak yang mengusulkan dan mengarahkan,” tegasnya.

    Burhanurohman mendesak aparat penegak hukum untuk tidak membatasi perburuan hanya pada para penerima hibah di tingkat bawah. Penelusuran harus berani menembus dinding aktor-aktor di balik layar penganggaran, tanpa terkecuali dari unsur legislatif.

    ”Jangan hanya yang di bawah yang disasar. Kalau ada oknum dewan terlibat, harus dibuka. Ini uang publik,” ujar Burhanurohman.

    Hingga saat ini, Kejari Kotim menegaskan masih terus mengumpulkan alat bukti guna menguatkan konstruksi perkara demi kepentingan penetapan tersangka.

    Pemanggilan dan permintaan keterangan dari berbagai pihak masih bergulir, seiring dengan upaya penyidik membongkar teka-teki alur pokir hingga ke akarnya. (ign)

  • Hibah Puluhan Miliar di Kotim Diusut, Rawan Sejak Perencanaan, Ada Aroma Kepentingan

    Hibah Puluhan Miliar di Kotim Diusut, Rawan Sejak Perencanaan, Ada Aroma Kepentingan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Perkara dana hibah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tengah diusut aparat memperlihatkan bahwa anggaran hibah bukan sekadar bantuan, melainkan kantong fleksibel yang mudah ditunggangi kepentingan.

    Setelah skandal hibah KONI Kotim yang berujung vonis pengadilan, kini dua kantong besar lain, hibah pilkada di KPU Kotim sekitar Rp40 miliar dan hibah keagamaan dengan nilai yang sama, sedang dibedah jaksa.

    Pengamat politik dan kebijakan publik di Kotim, Riduwan Kesuma, melihat pola yang sama berulang. Laporan pertanggungjawaban bermasalah, distribusi tak merata, dan pengawasan internal yang mandul.

    Riduwan menilai jalur dana hibah pilkada Rp40 miliar sejak awal tampak rapi. Anggaran diusulkan, dibahas di DPRD, disetujui, lalu diteken BPKAD sebelum akhirnya masuk ke rekening KPU.

    Namun, begitu uang sampai di lembaga penyelenggara pemilu, publik praktis kehilangan akses untuk mengikuti detail penggunaannya.

    ”Proses dari usulan sampai cair itu kelihatan prosedural. Masalahnya, setelah masuk ke KPU, orang awam tidak tahu lagi apa saja yang diminta, untuk kegiatan apa, dan bagaimana pembagiannya,” ujarnya.

    Pandangan itu sejalan dengan fokus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Kotim sudah resmi naik ke tahap penyidikan, disertai penggeledahan di kantor KPU Kotim dan instansi terkait, penyitaan dokumen serta perangkat elektronik, dan pemeriksaan sejumlah saksi.

    Kejati menyebut tengah mendalami dugaan laporan pertanggungjawaban fiktif dan penggelembungan biaya dalam penggunaan dana hibah Rp40 miliar tersebut.

    Dalam liputan sebelumnya, kanalindependen.id juga mengungkap indikasi penggunaan dokumen fiktif dan stempel pihak ketiga yang ”nyasar” dalam LPJ hibah Pilkada.

    Menurut Riduwan, posisi KPU dalam aliran dana ini sangat sentral. Honor petugas, uang lelah, hingga berbagai pengeluaran teknis Pilkada pada akhirnya bermuara di lembaga tersebut.

    ”Kalau di lapangan ada honor yang bermasalah atau laporan yang tidak cocok, sentralnya tetap di KPU. Di situ kelihatan bahwa semua pengumpulannya di satu pintu,” katanya.

    Soal hibah keagamaan yang juga bernilai sekitar Rp40 miliar dan kini ditelisik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim, Riduwan menyebut kerawanan justru sudah muncul sejak tahap pengusulan.

    Hibah itu disalurkan melalui Sekretariat Daerah Kotim kepada sekitar 251 penerima untuk kegiatan keagamaan dan rumah ibadah. Lebih dari 160 orang di antaranya sudah diperiksa jaksa.

    Laman: 1 2

  • Tiga Hibah di Kotim Bermasalah, Ada Pola yang Nyaris Sama dalam Pengelolaan Dana

    Tiga Hibah di Kotim Bermasalah, Ada Pola yang Nyaris Sama dalam Pengelolaan Dana

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dalam tiga tahun terakhir, pengelolaan dana hibah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jadi sorotan tajam aparat penegak hukum. Ada tiga hibah dengan nilai besar yang bermasalah yang dibedah, hingga satu di antaranya berujung penjara pejabat terkait.

    Tiga hibah itu, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim, hibah Pilkada kepada KPU Kotim, dan hibah keagamaan yang dikelola melalui Sekretariat Daerah (Setda) Kotim.

    Dari tiga kasus tersebut, satu perkara sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di Mahkamah Agung, yakni korupsi dana hibah KONI Kotim dengan dua terpidana, eks Ketua KONI Kotim Ahyar Umar dan eks bendahara Bani Purwoko.

    Dua lainnya, dugaan korupsi dana hibah Pilkada untuk KPU Kotim dan hibah keagamaan Setda, masih berada di tahap penyidikan di kejaksaan.

    Kanal Independen menarik benang merah dari tiga perkara tersebut dalam pengelolaan dana hibah.

    Hibah KONI Kotim

    Kasus hibah KONI Kotim berawal dari pengelolaan dana hibah olahraga tahun anggaran 2021–2023 yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dalam perkara ini, pegawai honorer KONI Kotim, Bani Purwoko, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana hibah tersebut.

    ​Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Bani dari sebelumnya 2 tahun menjadi 6 tahun penjara. Putusan kasasi ini dikutip media pada 16 September 2025. Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

    ​Dalam pertimbangan, MA menyebut Bani melakukan serangkaian modus penyimpangan dana hibah KONI bersama Ahyar, antara lain pencairan dana hibah tanpa surat penunjukan/kuasa resmi, menyetujui pencairan operasional dan dana cabang olahraga yang tidak sesuai RAB.

    Kemudian, pemotongan anggaran cabang olahraga, mentransfer dana hibah ke pengurus cabor tingkat provinsi, mark up pengadaan medali dan maskot Porprov Kalteng XII 2023, serta pembuatan LPJ fiktif untuk pembelian sarana-prasarana. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp7,9 miliar.

    ​Dalam perkara terpisah, MA juga memperberat hukuman mantan Ketua KONI Kotim, Ahyar, menjadi 7 tahun penjara dan mewajibkan membayar uang pengganti sekitar Rp7,46 miliar. Hal ini tercantum dalam amar putusan kasasi yang dimuat media pada Juni 2025.

    ​Dengan putusan kasasi terhadap Bani Purwoko dan Ahyar, perkara korupsi dana hibah KONI Kotim untuk kedua terdakwa tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Laman: 1 2 3

  • Ketika Skandal Hibah Keagamaan di Kotim “Menghantam” Pintu Rumah Ibadah

    Ketika Skandal Hibah Keagamaan di Kotim “Menghantam” Pintu Rumah Ibadah

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pembangunan sebuah rumah ibadah di Kotim tertahan di tengah jalan. Sejumlah bagian bangunan belum bisa diselesaikan karena kekurangan dana.

    Di antara tumpukan material, pengurus hanya bisa menghitung waktu dan peluang yang kian menyempit.

    Mereka pernah percaya pada janji hibah keagamaan pemerintah daerah. Proposal diajukan, verifikasi dilakukan, bahkan sinyal disetujui sempat membuat jemaah bersyukur lebih dulu.

    Akan tetapi, sejak perkara dugaan korupsi dana hibah keagamaan menggelinding ke meja penyidik Kejari Kotawaringin Timur, harapan itu perlahan berganti kecemasan.

    ”Kami sudah dijanjikan dapat dana untuk penyelesaian bangunan. Itu memang kebutuhan mendesak. Tapi setelah kasus hibah ini disidik, sepertinya tidak bisa lagi diharapkan,” ujar seorang pengurus rumah ibadah yang meminta namanya tidak dipublikasikan.

    Dia bukan satu-satunya. Sejumlah pengurus rumah ibadah lain menyampaikan hal serupa. Mereka sama‑sama mendapat kabar bahwa permohonan hibahnya sudah ”diakomodasi”, tetapi pencairan tak kunjung datang hingga tahun anggaran lewat begitu saja.

    Anggaran untuk bantuan rumah ibadah dan kegiatan keagamaan sejatinya telah dialokasikan pemerintah daerah. Namun, di lapangan, sebagian bangunan justru terkatung di tengah badai perkara hukum.

    Menurut sumber tersebut, situasi berubah drastis setelah penyidik mulai mengendus adanya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah keagamaan Rp40 miliar untuk ratusan organisasi dan lembaga keagamaan.

    Nama-nama penerima hibah dipanggil, kegiatan diperiksa, dan satu per satu aliran uangnya dipertanyakan. Di sisi lain, calon penerima hibah tahun berjalan merasakan imbas yang tak pernah mereka duga.

    ”Yang salah ini oknumnya, tapi dampaknya ke kami yang benar-benar membutuhkan. Tidak mungkin kami menyalahgunakan dana untuk agama. Itu perbuatan sangat tercela dan berdosa,” ucapnya pelan.

    Laman: 1 2

  • Desak Jaksa Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Keagamaan Rp40 Miliar di Kotim

    Desak Jaksa Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Dana Hibah Keagamaan Rp40 Miliar di Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ratusan orang sudah bolak-balik ke kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Dana hibah keagamaan Rp40 miliar dibedah di ruang pemeriksaan. Namun, nama tersangka tak kunjung muncul ke permukaan.

    Penyidikan dugaan korupsi dana hibah keagamaan di Kotim bergulir sejak sejak Oktober 2025. Hampir lima bulan berlalu, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Uang negara yang diklaim untuk menopang kegiatan dan sarana ibadah ini mengalir dari pos hibah Sekretariat Daerah Kotim kepada ratusan organisasi dan lembaga keagamaan pada tahun anggaran 2023–2024.

    Sejak itu, bangunan kantor kejaksaan berkali-kali dipadati mobil penerima hibah, pengurus organisasi keagamaan, hingga pejabat yang dipanggil sebagai saksi.

    Dari sekitar 251 penerima, lebih dari 160 penerima hibah dan pihak terkait disebut sudah dimintai keterangan, sebagian disertai pengecekan langsung ke lapangan untuk mencocokkan fisik bangunan dengan angka di atas kertas.

    Sumber internal penegak hukum mengakui ada temuan ganjil di proyek rumah ibadah yang didanai hibah. Di atas kertas tertulis anggaran Rp100 juta, tetapi bangunan yang berdiri di lapangan hanya beberapa belas meter dan jauh dari wajar jika ditakar dengan logika biaya konstruksi.

    Indikasi lain menyentuh dugaan adanya ”titipan” alokasi hibah yang berkelindan dengan dana pokok pikiran (pokir) oknum legislatif, yang diduga dikemas ulang dalam bungkusan program keagamaan.

    Aktivis antikorupsi di Kotim Burhan Nurohman mempertanyakan arah dan keberanian penyidik.

    Dia mengingatkan, secara normatif KUHAP hanya mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

    ”Kalau lebih dari 160 saksi sudah diperiksa, berarti konstruksi perkara sudah tergambar. Tinggal keberanian dan ketegasan penyidik,” tegas Burhan, eks aktivis HMI di Kotim.

    Laman: 1 2

  • Editorial: Dana Hibah Keagamaan, Iman yang Dipertaruhkan, Uang Umat Diduga Jadi Bancakan

    Editorial: Dana Hibah Keagamaan, Iman yang Dipertaruhkan, Uang Umat Diduga Jadi Bancakan

    Pemeriksaan demi pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) pelan‑pelan menyingkap wajah muram tata kelola dana hibah keagamaan di daerah ini.

    Hibah miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah daerah untuk rumah ibadah, lembaga tilawatil quran, paduan suara gerejawi, dan organisasi keagamaan lain, awalnya dimaksudkan untuk menguatkan iman dan kerukunan.

    Akan tetapi, di ruang pemeriksaan jaksa, iman itu justru diuji.

    Ada saksi penerima hibah yang mengaku diarahkan untuk menyamakan keterangan, ada pula pengakuan bahwa dana yang benar‑benar diterima di lapangan tak setebal angka yang tertulis di SPJ.

    Pengakuan seorang saksi yang dimuat kanalindependen.id, bahwa ia dan rekan‑rekannya dikumpulkan dan diarahkan pengurus untuk ”satu suara” sebelum diperiksa jaksa, adalah sinyal serius bahwa perkara ini bukan sekadar soal selisih angka di laporan.

    Di balik upaya menyamakan keterangan, ada gejala lebih dalam. Keinginan sebagian pihak untuk mengendalikan narasi, agar alur cerita di ruang penyidikan tetap aman bagi pihak-pihak yang diduga menikmati ”porsi” lebih besar dari hibah.

    Ketika saksi memilih jujur di hadapan penyidik dan mengakui dana yang diterima tidak sesuai dengan SPJ, yang runtuh bukan hanya sebuah skenario pengarahan saksi, tetapi juga ilusi bahwa penyelewengan hibah keagamaan bisa selamanya bersembunyi di balik jargon demi kegiatan rohani.

    Di sisi lain, Kejari Kotim menyatakan sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak akhir 2025 dan memfokuskan penelusuran pada hibah sekitar Rp40 miliar yang disalurkan Setda Kotim kepada sekitar 251 penerima pada 2023–2024.

    Hingga awal Februari 2026, lebih dari 160 penerima telah diperiksa, dengan pola verifikasi administrasi dan cek lapangan untuk mencocokkan proposal, SPJ, dan fakta di lokasi, termasuk pembangunan rumah ibadah.

    Langkah ini patut diapresiasi, tetapi publik berhak menagih konsistensi.

    Penyidikan tidak boleh berhenti pada penerima di tingkat bawah yang hanya memegang sisa dana, sementara pengatur skema di level elite organisasi dan birokrasi lolos dari jeratan hukum.

    Perlu diingat, dana hibah keagamaan bukan uang ”sedekah” pejabat atau hadiah pribadi kepala daerah.

    Ini adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan diproyeksikan kembali untuk membiayai kegiatan yang mendorong moral publik, membangun rumah ibadah, menghidupkan pendidikan keagamaan, dan merawat toleransi.

    Ketika dana yang seharusnya menjadi medium kebaikan justru diduga dibelokkan menjadi bancakan, lalu sebagian lagi diduga dipakai, misalnya untuk kepentingan politik atau jaringan patronase, maka yang dikhianati bukan hanya konstitusi dan aturan keuangan negara, tetapi juga nilai‑nilai suci yang diklaim dibela atas nama agama.

    Laman: 1 2