cms.kanalindependen.id

Tag: hibah Rp40 miliar

  • Maraton Penggeledahan Kejati: KPU Kotim Tak Lagi Lengang Saat Data Digital Hibah Disita

    Maraton Penggeledahan Kejati: KPU Kotim Tak Lagi Lengang Saat Data Digital Hibah Disita

    SAMPIT, Kanalindependen.id  –Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang biasanya tenang dan lengang kini tampak lebih berisik dan panik . Pada Senin pagi (11/5/2026), rombongan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah kembali mendatangi kantor tersebut. Kedatangan mereka kali ini tidak main-main, karena turut memboyong auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membedah dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp40 miliar.

    Penyisiran Ruang Tertutup dan Data Digital

    Suasana kantor yang biasanya lengang mendadak sibuk sejak pukul 09.00 WIB. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah pegawai KPU tampak keluar masuk ruangan membawa tumpukan dokumen administrasi, sementara tim penyidik melakukan pemeriksaan mendalam secara tertutup di beberapa ruangan inti.

    Fokus penyidikan kali ini tidak hanya terpaku pada lembaran kertas. Petugas dilaporkan telah mengamankan sejumlah data digital yang diduga berisi rekam jejak penggunaan anggaran hibah. Kehadiran tim BPKP memperkuat indikasi bahwa penyidik tengah melakukan sinkronisasi data untuk menghitung angka pasti potensi kerugian negara dalam kasus ini.

    Seorang sumber internal mengungkapkan bahwa pemeriksaan berlangsung sangat mendetail hingga melewati jam istirahat siang.

    “Sejumlah dokumen yang diamankan diduga memiliki keterkaitan langsung dengan penggunaan dana hibah Pilkada 2024 yang saat ini tengah ditelusuri. Pemeriksaan mencakup aliran dana fisik hingga data digital,” ujar sumber tersebut.

    Kepingan Terakhir dalam Rangkaian Penggeledahan

    Langkah maraton Kejati Kalteng di Kantor KPU ini merupakan kepingan penting dari rangkaian panjang penyidikan di Kotim. Sebelumnya, jaksa telah lebih dulu menyisir dan menyita dokumen di sejumlah instansi kunci lainnya, mulai dari Kesbangpol, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), hingga Sekretariat DPRD Kotim. Bahkan, pemeriksaan juga telah menyasar pihak swasta yang diduga terlibat dalam pusaran aliran dana tersebut.

    Hingga sore hari, pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada pernyataan resmi mengenai penetapan tersangka. Namun, penggeledahan yang dilakukan secara bertubi-tubi di berbagai instansi ini memberikan sinyal kuat bahwa penyidik sedang merampungkan konstruksi perkara untuk segera membawa kasus ini ke tahap selanjutnya.

    Keputusan Kejati untuk menggandeng BPKP dan menyita data digital dari Kantor KPU Kotim menunjukkan bahwa mereka tidak ingin terjebak pada formalitas laporan administrasi semata. Dalam kasus korupsi modern, “jejak digital” seringkali lebih jujur daripada laporan di atas kertas yang bisa dimanipulasi.

    Rangkaian maraton penggeledahan ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang terlibat. Ketika auditor BPKP sudah turun ke lapangan dan data digital mulai berpindah tangan, biasanya hanya tinggal menunggu waktu hingga angka kerugian negara diumumkan secara resmi ke publik. Publik Sampit kini menanti, siapa saja yang akan terseret dalam “badai” dana hibah Rp40 miliar ini? (***)

  • Editorial: Dana Hibah Keagamaan, Iman yang Dipertaruhkan, Uang Umat Diduga Jadi Bancakan

    Editorial: Dana Hibah Keagamaan, Iman yang Dipertaruhkan, Uang Umat Diduga Jadi Bancakan

    Pemeriksaan demi pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) pelan‑pelan menyingkap wajah muram tata kelola dana hibah keagamaan di daerah ini.

    Hibah miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah daerah untuk rumah ibadah, lembaga tilawatil quran, paduan suara gerejawi, dan organisasi keagamaan lain, awalnya dimaksudkan untuk menguatkan iman dan kerukunan.

    Akan tetapi, di ruang pemeriksaan jaksa, iman itu justru diuji.

    Ada saksi penerima hibah yang mengaku diarahkan untuk menyamakan keterangan, ada pula pengakuan bahwa dana yang benar‑benar diterima di lapangan tak setebal angka yang tertulis di SPJ.

    Pengakuan seorang saksi yang dimuat kanalindependen.id, bahwa ia dan rekan‑rekannya dikumpulkan dan diarahkan pengurus untuk ”satu suara” sebelum diperiksa jaksa, adalah sinyal serius bahwa perkara ini bukan sekadar soal selisih angka di laporan.

    Di balik upaya menyamakan keterangan, ada gejala lebih dalam. Keinginan sebagian pihak untuk mengendalikan narasi, agar alur cerita di ruang penyidikan tetap aman bagi pihak-pihak yang diduga menikmati ”porsi” lebih besar dari hibah.

    Ketika saksi memilih jujur di hadapan penyidik dan mengakui dana yang diterima tidak sesuai dengan SPJ, yang runtuh bukan hanya sebuah skenario pengarahan saksi, tetapi juga ilusi bahwa penyelewengan hibah keagamaan bisa selamanya bersembunyi di balik jargon demi kegiatan rohani.

    Di sisi lain, Kejari Kotim menyatakan sudah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak akhir 2025 dan memfokuskan penelusuran pada hibah sekitar Rp40 miliar yang disalurkan Setda Kotim kepada sekitar 251 penerima pada 2023–2024.

    Hingga awal Februari 2026, lebih dari 160 penerima telah diperiksa, dengan pola verifikasi administrasi dan cek lapangan untuk mencocokkan proposal, SPJ, dan fakta di lokasi, termasuk pembangunan rumah ibadah.

    Langkah ini patut diapresiasi, tetapi publik berhak menagih konsistensi.

    Penyidikan tidak boleh berhenti pada penerima di tingkat bawah yang hanya memegang sisa dana, sementara pengatur skema di level elite organisasi dan birokrasi lolos dari jeratan hukum.

    Perlu diingat, dana hibah keagamaan bukan uang ”sedekah” pejabat atau hadiah pribadi kepala daerah.

    Ini adalah uang rakyat yang dipungut melalui pajak dan diproyeksikan kembali untuk membiayai kegiatan yang mendorong moral publik, membangun rumah ibadah, menghidupkan pendidikan keagamaan, dan merawat toleransi.

    Ketika dana yang seharusnya menjadi medium kebaikan justru diduga dibelokkan menjadi bancakan, lalu sebagian lagi diduga dipakai, misalnya untuk kepentingan politik atau jaringan patronase, maka yang dikhianati bukan hanya konstitusi dan aturan keuangan negara, tetapi juga nilai‑nilai suci yang diklaim dibela atas nama agama.

    Laman: 1 2