SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perpanjangan status disepakati berlaku selama 15 hari, terhitung mulai 1 hingga 15 Oktober 2026, dalam Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).
Keputusan itu diambil setelah pemerintah daerah mengevaluasi kondisi lapangan yang masih menunjukkan adanya sejumlah titik kejadian kebakaran di sejumlah wilayah, kabut asap yang masih pekat, sekaligus mempertimbangkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Selama kejadian kebakaran lahan semakin masif, Pemkab Kotim mulanya telah menetapkan status siaga darurat selama 185 hari, terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.
Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah hotspot serta meningkatnya jumlah kejadian karhutla, Pemkab Kotim mulai meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat sejak 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.
Kemudian diperpanjang sampai 15 September dan kembali diperpanjang mulai 16 hingga 30 September 2026. Dan, ini kali keempat Pemkab krmbali memperpanjang status tanggap darurat selama terhitung mulai 1-15 Oktober 2026.
Halikinnor mengatakan, status tanggap darurat sebelumnya berakhir pada 30 September. Namun, kondisi karhutla yang masih terjadi membuat pemerintah belum dapat langsung beralih ke tahap pemulihan.
”Jadi hari ini kita rapat evaluasi bagaimana perkembangan dan penanganan karhutla. Sekaligus memang besok itu masa tanggap darurat kita berakhir,” kata Halikinnor.
Berdasarkan data hingga 28 September 2026 yang dipaparkan dalam rapat, jumlah hotspot di Kotim telah mencapai 38.304 titik. Kebakaran tercatat sebanyak 1.171 kejadian dengan luas lahan terbakar sekitar 2.007,9 hektare.
Besarnya angka tersebut menjadi gambaran bahwa persoalan yang dihadapi bukan lagi kebakaran yang ditimbulkan di satu-dua lokasi, melainkan penanganan yang berlangsung berulang di wilayah dengan kondisi kering dan sumber air yang semakin terbatas.
Halikinnor menjelaskan, BMKG sebelumnya telah memperingatkan bahwa musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Curah hujan berada di bawah normal, sementara hujan yang terjadi di sejumlah wilayah belum sepenuhnya merupakan hujan alami.
”Musim kemarau kita ini dimulai lebih awal, sekitar awal Juli. Puncaknya Agustus sampai September, dan dampaknya kemungkinan masih sampai Oktober,” ujarnya.
Ia menyebut hujan yang turun saat ini sebagian masih berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin terlalu cepat menganggap kondisi sudah memasuki musim hujan hanya karena beberapa wilayah sempat diguyur hujan.
Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyepakati perpanjangan status hingga 15 Oktober.
”Kalau sampai 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” tegas Halikinnor.
Namun, perpanjangan status tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk menghabiskan anggaran.
Halikinnor menegaskan, apabila kondisi membaik sebelum masa tanggap darurat berakhir, pemerintah tidak boleh memaksakan belanja hanya karena status bencana masih berlaku.
”Jangan karena statusnya diperpanjang kemudian anggaran harus dipaksakan habis. Kalau hujan turun dan memang kondisi sudah tidak darurat lagi, ya jangan dipaksakan,” katanya.
Menurut Halikin, anggaran yang tidak terserap tidak harus dipaksakan keluar. Sisa anggaran dapat menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA.
Ia bahkan mencontohkan pengadaan kendaraan pemadam. Menurutnya, kebutuhan barang harus berdasarkan kondisi lapangan, bukan semata-mata karena masih tersedia anggaran.
”Kalau memang tidak diperlukan, jangan kemudian kita belanjakan. Nanti kalau tidak terserap, ya menjadi SiLPA,” ujarnya.
Untuk penanganan tahun ini, Kotim mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp15 miliar dari pemerintah pusat. Sementara dari daerah tersedia Rp5 miliar melalui APBD dan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan, sehingga total dukungan anggaran daerah mencapai sekitar Rp7 miliar.
Dana tersebut dapat digunakan selama status tanggap darurat masih berlangsung, termasuk mendukung kebutuhan penanganan di kecamatan serta operasional relawan seperti konsumsi dan bahan bakar.
Meski demikian, persoalan karhutla tidak semata-mata dapat diselesaikan dengan anggaran.
Halikinnor mengapresiasi seluruh personel TNI, Polri, ASN, relawan, masyarakat dan unsur lainnya yang selama ini berada di lapangan, bekerja siang dan malam menghadapi api dan kabut asap.
”Saya mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, ASN, masyarakat dan para relawan. Mereka ini bekerja siang malam untuk memadamkan api,” katanya.
Ia mengingatkan seluruh personel agar tetap mengutamakan keselamatan karena sebagian lokasi kebakaran memiliki kondisi yang sangat sulit.
Halikinnor juga mengapresiasi dukungan jajaran TNI yang ikut menambah kekuatan penanganan. Menurutnya, komunikasi Danrem dengan Panglima TNI turut menghasilkan tambahan kendaraan pemadam yang kini dapat digunakan bersama unsur lainnya.
”Sekarang kendaraan sudah ada dari Korem, Kodim, Polres, Pemkab dan perusahaan. Ini tentu sangat membantu,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan untuk menghadapi kemungkinan kondisi serupa pada musim kemarau berikutnya.
Halikinnor mengatakan, pola kebakaran besar seperti tahun ini menurut pengamatannya muncul dalam siklus sekitar tiga sampai empat tahun. Karena itu, penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul.
”Kebakaran ini hampir setiap tiga sampai empat tahun pasti ada kondisi panas seperti ini. Ini menjadi pelajaran dan evaluasi kita bagaimana langkah selanjutnya supaya ke depan kita tidak kewalahan seperti sekarang,” katanya.
Ia meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memetakan lokasi yang berulang kali terbakar dan menyiapkan sumber air sebelum musim kemarau tiba.
Sumber air, termasuk sumur bor, embung dan penampungan, harus disiapkan di lokasi yang memang memiliki riwayat kebakaran.
”Jangan setelah terjadi kebakaran baru kita berpikir mencari air. Lokasi yang memang berulang terbakar harus kita petakan, kemudian sumber airnya disiapkan,” tegasnya.
Pemerintah juga akan mendorong pemilik lahan membersihkan dan memelihara lahannya. Untuk kawasan yang rawan terbakar, penyediaan sumur bor akan menjadi salah satu langkah pencegahan.
Halikinnor menilai persoalan sumber air menjadi salah satu kelemahan paling nyata dalam penanganan karhutla tahun ini, ditambah keterbatasan tenaga ahli pengeboran.
”Masalah kita memang air. Kalau kemarau panjang, sumber air habis. Tenaga untuk mengebor sumur juga terbatas,” ujarnya.
Ia berharap perpanjangan 15 hari tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk menuntaskan penanganan dalam kondisi darurat.
Pemerintah akan kembali mengevaluasi perkembangan kebakaran, kondisi asap dan curah hujan menjelang pertengahan Oktober. Jika kondisi sudah memungkinkan, status tanggap darurat akan diakhiri dan penanganan diarahkan ke pemulihan lahan serta pencegahan.
”Manusia ada batasnya. Kita tetap bekerja, tetap berusaha dan tetap berdoa mudah-mudahan hujan turun dan karhutla ini segera berakhir,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)
