cms.kanalindependen.id

Tag: Hukum adat

  • Kekuatan Hukum SKT Adat di Kalteng: Satu Surat, Ragam Tafsir

    Kekuatan Hukum SKT Adat di Kalteng: Satu Surat, Ragam Tafsir

    SAMPIT, kanalindependen.id – Selembar Surat Keterangan Tanah Adat (SKT Adat atau SKTA) di Kalimantan Tengah menyimpan ragam tafsir tentang kekuatan hukumnya.

    Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 menyebut dokumen ini dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses dalam rangka sertifikasi.

    Peraturan Daerah Kalteng Nomor 2 Tahun 2024 menempatkannya sebagai bukti hak atas tanah di wilayah adat.

    Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 56 Tahun 2025 merumuskannya sebagai bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat yang dapat menjadi alat bukti pendaftaran hak, sekaligus petunjuk awal kepemilikan hak.

    Kantor pertanahan membacanya dengan cara lain, setidaknya menurut dua kajian. Kajian tahun 2015 mencatat mayoritas birokrat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalteng saat itu memegang tafsir bahwa SKTA bukan bukti hak, meski segelintir pegawainya mengakui SKTA atas dasar penguasaan fisik yang nyata.

    Jurnal Tunas Agraria terbitan 2023 menulis dokumen ini diharapkan menjadi petunjuk awal riwayat penguasaan guna penerbitan sertifikat, tetapi kenyataannya tidak dapat digunakan.

    Kajian 2015 yang sama mencatat BPN menerima SKTA dalam berkas permohonan Hak Guna Usaha bila disertai akta peralihan hak.

    SKT Adat di Lubang Jarum Hakim

    Ruang sidang pengadilan akhirnya menjadi tempat ragam tafsir itu diadu. Taruhannya tergambar lewat sengketa kebun seluas 10.837,5 meter persegi di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau.

    Gugatan perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pps pada 29 November 2019.

    Putusan mencatat Elbar Dimang lahir pada 15 Maret 1930. Ia sudah berusia 90 tahun saat mengajukan 17 bukti surat ke persidangan, setelah penyampaian duplik tertanggal 18 Maret 2020.

    Dua di antaranya merupakan surat tanah. Bekal pertamanya berupa surat keterangan tanah adat bertanggal 15 Maret 1921. Menurut gugatan, tanah itu turun dari mertua Elbar, Pahan Jinal, lalu diserahkan kepada sang istri pada 1980.

    Bekal kedua berupa surat pernyataan tanah bertanggal 20 November 1995, yang menurut gugatan atas nama sang istri, mendiang Naemie P. Jinal.

    Lawannya dalam sengketa ini bernama Walter Sandi. Gugatan Elbar menyebut 20 hektare lahan yang diakui Walter mencakup kebun bersengketa tersebut.

    Walter melalui eksepsinya menilai gugatan itu kabur lantaran tanah yang digugat berada di Sampang Hambie, sementara tanah miliknya berlokasi di Saka Tawai.

    Walter bertumpu pada surat penetapan hak dari Kepala Kampung Buntoi terbitan 1973. Ia juga menyatakan sebagian lahannya telah beralih kepada keluarganya melalui dua SKTA dari kedamangan bertahun 2012. Sisa 12 hektare, sebagaimana tertulis dalam jawaban Walter, masih dalam proses pemecahan surat.

    Majelis hakim pada 23 Juli 2020 menolak eksepsi Walter, tetapi menyatakan gugatan Elbar tidak dapat diterima. Gugatan balik Walter bernasib sama. Surat tahun 1921, surat kampung 1973, maupun dua SKTA 2012 itu luput dari pemeriksaan pokok perkara.

    ”Penggugat tidak dapat menunjukkan satu pun bukti surat yang menyatakan istri Penggugat yang bernama Naemie P. Jinal (Alm) sebagai pemilik tanah objek sengketa, telah meninggal dunia dan mempunyai hubungan hukum/waris dengan Penggugat atas objek yang disengketakan, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki legal standing atas perkara a quo, yang mengakibatkan syarat formalitas gugatan Penggugat tidak terpenuhi,” tulis majelis pimpinan Agung Nugroho dalam pertimbangannya.

    Gugatan Elbar menyebut sang istri meninggal pada 24 Juli 2012 dan merujuk surat keterangan kematiannya. Daftar bukti persidangan tidak memuat surat itu. Daftar yang sama mencatat surat pernyataan 1995 andalan penggugat hanya berwujud fotokopi dari fotokopi.

    Dua peneliti hukum adat Universitas Gadjah Mada, Achmad Caesar Luthful Hakim dan Sartika Intaning Pradhani, memilih sembilan perkara dari pengadilan negeri di Kalteng periode 2015 hingga 2020 untuk mewakili variasi pertimbangan hakim. Enam di antaranya melibatkan korporasi.

    Melalui riset di Jurnal Bhumi edisi Mei 2021, mereka menyimpulkan hakim menerapkan pendekatan formalistik saat menilai SKTA. Pertimbangan peradilan merujuk beragam produk hukum seperti Perda 16/2008, Pergub 13/2009, KUHPerdata, UUPA, PP 24/1997, serta hukum acara yang sesuai dengan perkaranya.

    Kemenangan pemegang SKTA atas perusahaan tercatat satu kali dalam sampel itu, lewat Putusan PN Kasongan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Ksn.

    Petani bernama Mirhanudin menguasai sekitar 22,75 hektare sejak 1993 dengan membuka hutan, berbekal SKTA bertanggal 31 Agustus 2011.

    Dokumen itu sempat dicabut tanpa pemberitahuan atas laporan PT Bisma Dharma Kencana. Salah satu saksi yang ikut mencabutnya mengakui surat itu dulu diterbitkan tanpa pengecekan lokasi.

    Majelis hakim menilai pencabutan sepihak itu tidak patut. SKTA memang bukan alat bukti sekuat sertifikat, tetapi majelis menyatakan lembar tersebut layak mendapat perlindungan karena didukung bukti penguasaan berupa surat pernyataan dan kesaksian.

    Perusahaan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum lantaran tidak menempuh prosedur pelepasan dan ganti rugi.

    Lima perkara korporasi lain dalam sampel itu berujung kekalahan warga. Salah satunya memperlihatkan bentuk tanah yang berbeda dari gambar, serta luas yang berbeda dari surat keterangan buatan pemegangnya sendiri.

    Perkara lainnya rontok karena cacat prosedur penerbitan oleh damang, ketiadaan wewenang penggugat, SKTA terbit di atas tanah pihak lain, maupun lahan yang terbukti telah dilepas secara sah kepada pihak lain.

    Lahir dari Kerapatan Mantir, Tunduk pada Pengumuman

    Wewenang damang menerbitkan surat pengakuan ini tercantum eksplisit dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak.

    Penjelasan regulasi mendefinisikan SKTA sebagai tanda pengakuan lembaga kedamangan atas tanah adat, yang bila dikehendaki pemegangnya dapat dipakai untuk mendaftarkan hak atas tanah.

    Rincian prosesnya diatur lewat Pergub Kalteng 13/2009 yang ditetapkan Gubernur Agustin Teras Narang pada 25 Juni 2009.

    Pergub itu kemudian diubah lewat Pergub 4/2012, yang ditetapkan dan diundangkan pada 15 Maret 2012. Perubahan ini menghapus Pasal 9 ayat 4 dan Pasal 10 ayat 7, merumuskan ulang Pasal 14, lalu menyisipkan Pasal 15A.

    Pasal sisipan itu merujuk empat lampiran, yakni format SKT Adat, surat pernyataan memiliki tanah adat, berita acara hasil pemeriksaan tanah adat, serta jenis kepemilikan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah.

    Kajian Ricardo Simarmata untuk Kemitraan (2015) menilai perubahan itu hanya menyangkut hal yang sangat teknis.

    Kajian yang sama mencatat damang sudah menerbitkan surat semacam ini sebelum perda berlaku, dengan tanda tangan camat sebagai tanda mengetahui. Praktik penyertaan tanda tangan camat itu kemudian terhenti lantaran pergub tidak mensyaratkannya.

    Pergub 2009 mengatur SKT Adat untuk tanah adat milik perorangan, tanah adat milik bersama, dan hak-hak adat di atas tanah. Alurnya berawal dari permohonan ke Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

    Fungsionaris kedamangan selanjutnya turun melakukan inventarisasi, pengukuran, pematokan, serta pemetaan lahan. Aturan mewajibkan damang menimbang bukti tertulis terdahulu bila ada, bukti penguasaan fisik, keterangan saksi, hingga pengakuan yang bersangkutan atau berita acara kerapatan mantir.

    Kesepakatan mantir wajib disusul pengumuman tertulis selama 21 hari oleh damang. SKTA baru dapat ditetapkan manakala masa pengumuman berlalu tanpa sanggahan. Alur ini tetap bertahan dalam rumusan perubahan 2012.

    Rumusan pasal pergub turut membuka peluang pembacaan ganda. Bagian fungsi menegaskan pengaturan tanah adat berlaku sebagai petunjuk kepemilikan dan penguasaan menurut hukum adat, yang dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah bila pemegangnya menghendaki.

    Bagian lain menyebut SKTA dapat dijadikan persyaratan utama untuk diproses dalam rangka sertifikasi, juga syarat perjanjian pola kemitraan dengan pihak luar.

    Dokumen lawas tetap mendapat tempat. Surat keterangan tanah adat, verklaring, atau surat serupa produk lembaga berwenang era sebelum pergub dinyatakan tetap diakui. Ketentuan ini relevan bagi nasib surat 1921 asal Buntoi, meski palu majelis hakim berayun sebelum pokok perkara diperiksa.

    Batas waktu penertiban ikut membayangi. Pasal 14 pergub, dalam rumusan perubahan 2012, mematok tenggat enam tahun sejak pergub berlaku untuk merampungkan inventarisasi dan pemetaan, penerbitan SKTA, serta sertifikasi atau pemutihan kepemilikan tanah adat.

    Pemegang yang tidak menginventarisasi tanah adatnya enam tahun berturut-turut diancam sanksi adat berupa tidak diakuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan.

    Rumusan itu hanya menyebut hitungan enam tahun sejak pergub berlaku, tanpa tanggal jatuh tempo. Kajian Simarmata (2015) menjadikan berakhirnya masa enam tahun tersebut sebagai momentum untuk merevisi pergub.

    Gelanggang sengketa Buntoi memperlihatkan dokumen ini bisa diperdebatkan dari bilik lembaga adat sendiri. Kedamangan Kahayan Hilir, yang saat itu dipimpin Yan Tandu, memenangkan Walter melawan warga lain lewat putusan sidang adat pada 24 Juni 2011.

    Lebih dari 16 bulan berselang, Kerapatan Mantir Adat Desa Buntoi menyurati damang pada 30 Oktober 2012. Surat sanggahan ini menolak hasil sidang sekaligus pembuatan SKTA atas nama Walter.

    Para mantir menilai hamparan tanah tersebut masuk kewenangan sidang mantir adat tingkat desa.

    ”Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas tanah di Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada memberikan kewenangan kepada Damang untuk memutuskan siapa yang berhak atas suatu objek tanah dalam suatu perselisihan hak atas tanah,” tulis pihak Elbar dalam gugatan yang diajukan kuasa hukumnya, William Than Sigai.

    Teks pergub membekali fungsionaris kedamangan wewenang mengatur dan menetapkan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, serta pembagian tanah adat di wilayahnya.

    Walter menjawab dalil Elbar lewat argumen tertulis bahwa tanah itu merupakan garapan dari tanah negara sejak 1968 yang kemudian dilegalkan kepala kampung.

    Lahan rujukan surat 1921 pihak Elbar, urai Walter, tidak pernah digarap dan letaknya tidak diketahui tepat oleh penggugat.

    Pengadilan mencatat Yan Tandu tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Tergugat II yang tercatat berpekerjaan mantan demang kepala adat ini juga tidak mengirim kuasa. Majelis hakim pada 23 Juli 2020 mengucapkan putusan tanpa kehadirannya melalui Sistem Informasi Pengadilan.

    Melacak jumlah SKTA yang beredar mengharuskan rujukan pada pendataan lama. Kajian Simarmata mencatat hingga 2014 baru 1.205 SKTA terbit di delapan kabupaten, termasuk Kotawaringin Timur, dan 900 di antaranya untuk tanah perorangan.

    Mengutip Earth Innovation Institute, kajian itu menyebut luas tanah yang sudah ber-SKTA baru sekitar 15.000 hektare. Angka itu dinilai masih sangat kecil, mengingat Sekretaris Daerah Kalteng saat itu menyatakan 600 dari sekitar 1.500 desa di provinsi ini didiami masyarakat hukum adat.

    Laporan yang sama memuat angka lain. Program pemetaan partisipatif bersama Pemprov Kalteng dan Kemitraan disebut memfasilitasi pembuatan 1.754 SKTA di 13 kabupaten dan kota pada 2012 hingga 2014.

    Kata pengantar laporan itu menulis 1.754 SKTA seluas 3.241,9 hektare di 14 kabupaten dan kota pada 2012 hingga 2015.

    Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Barito Selatan, Lewy Bungken, pada November 2013 menyebut 949 SKTA telah terbit di enam kecamatan berdasarkan laporan para damang. Ia mengingatkan damang agar tidak menerbitkan SKTA tanpa prosedur dan tahapan yang ditetapkan.

    Ketua Dewan Adat Kabupaten Pulang Pisau saat itu, Edvin, memberi keterangan kepada tim peneliti Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) pada 2016.

    Ia menyebut SKTA di delapan kecamatan kabupatennya mencakup sekitar 3.000 hektare. Deretan angka ini berasal dari sumber dan periode berbeda, sehingga tidak dapat dijumlahkan menjadi gambaran hari ini.

    Keterangan Edvin turut menyoroti kelemahan administrasi dokumen. Tanah-tanah adat yang diterbitkan SKTA belum memiliki peta. Ketika damang atau mantir berganti, data tidak dikuasai damang baru karena serah terimanya belum jelas.

    Posisi SKT Adat dalam Perda 2024 dan Aturan Daerah

    Lima belas tahun setelah Pergub 13/2009 terbit, Gubernur Sugianto Sabran menetapkan Perda Kalteng 2/2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak pada 4 Juni 2024. Regulasi ini diundangkan pada hari yang sama.

    Pasal 20 ayat 2 mengatur hak atas tanah di wilayah adat dibuktikan dengan surat kepemilikan dari pejabat pemerintah yang berwenang, SKTA dari damang, surat segel atau bisluit, atau kepemilikan individu maupun keluarga sebagai tanah waris yang kebenaran sejarahnya diakui dan diketahui umum oleh anggota masyarakat adat.

    Bagian penjelasannya mendefinisikan SKTA sebagai surat yang menunjukkan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah adat.

    Perda baru ini memperketat jalur peralihan lahan. Tanah adat perorangan hanya dapat dipindahtangankan di antara sesama anggota masyarakat adat sesuai hukum adat, sementara tanah komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

    Pemanfaatan oleh pihak lain harus lewat keputusan bersama yang dipimpin pimpinan lembaga adat. Ketentuan ini lebih ketat dibandingkan naskah Pergub 2009, yang membolehkan pemindahan tanah adat perorangan atas kehendak pribadi pemiliknya asalkan berdasarkan ketetapan kerapatan mantir yang disahkan damang.

    Urusan kompensasi mengacu pada Pasal 22. Pemerintah daerah atau korporasi baru dapat mengelola sumber daya alam yang berperan penting bagi hajat hidup orang banyak di wilayah adat setelah bermusyawarah guna mencapai persetujuan bersama.

    Ganti ruginya bisa berwujud uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disepakati. Pasal ini menyerahkan rincian teknisnya kepada peraturan gubernur.

    Syarat agar gugatan dapat diterima diatur melalui Pasal 45 ayat 4. Perda menyatakan gugatan tidak dapat diterima bila sengketa masyarakat hukum adat Dayak dengan pihak lain dibawa ke pengadilan tanpa melalui lembaga adat lebih dulu.

    Kisah perselisihan Buntoi, yang bergulir jauh sebelum Perda 2024 terbit, menempuh rute berbeda.

    Gugatan Elbar mencatat para pemilik tanah di sekitar lahan pernah menyurati DAD Provinsi, yang meminta persoalannya diselesaikan di tingkat kabupaten. Pihak kabupaten mengarahkannya ke pengadilan negeri.

    Perda ini mewajibkan peraturan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat Dayak dan kelembagaan adat Dayak yang sudah ada sebelumnya untuk menyesuaikan diri paling lama enam bulan sejak perda diundangkan. Tenggat itu jatuh pada awal Desember 2024.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pemberian Izin, Kompensasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak pada 30 Desember 2025, sekaligus mengundangkannya pada hari yang sama. Perbup ini melaksanakan amanat Perda Kotim 4/2024.

    Perbup Kotim menyebut pemerintah daerah atau korporasi dapat melakukan pengelolaan setelah mendapat izin melalui Sidang Kerapatan Adat.

    Ketentuan izin itu menyasar usaha perkebunan dan budi daya pertanian di atas tanah hak ulayat, serta usaha penyediaan tenaga listrik.

    Bentuk kompensasinya berupa uang, tanah pengganti, atau permukiman kembali, ditambah manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Daftar itu tidak memuat kepemilikan saham yang tercantum dalam perda provinsi.

    Dokumen tingkat bupati ini memuat tafsir spesifik. Bagian definisi menyebut SKTA sebagai bukti kepemilikan berdasarkan hukum adat yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pendaftaran hak atas tanah.

    Pasal 5 ayat 1 menjadikannya bukti untuk mendapatkan kompensasi atas tanah yang diambil alih, dikuasai, digunakan, atau dirusak oleh pihak mana pun. Ayat 2 pasal yang sama menyebutnya petunjuk awal kepemilikan hak.

    Kajian Simarmata mencatat penerbitan SKTA dalam praktik tidak mengenal batas luas maksimal, lalu merekomendasikan kejelasan batas luas melalui revisi pergub.

    Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memasang aturan rinci lewat Perda 6/2018. Permohonan SKT Adat wajib diregistrasi di kantor kelurahan atau desa sebelum surat terbit, lalu datanya dicocokkan dengan buku daftar surat pernyataan tanah untuk menghindari tumpang tindih hak atas tanah.

    Kerapatan mantir mencatat setiap SKT Adat dalam buku daftar. Luasnya dibatasi paling banyak dua hektare, kecuali untuk SKT Adat milik bersama.

    Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di Gunung Mas dapat menolak permohonan, antara lain bila objeknya bersengketa atau berada di kawasan yang sudah berizin dari pemerintah.

    Perda ini menyebut SKT Adat berlaku sebagai alat pembuktian mengenai data fisik yang termuat di dalamnya, sepanjang sesuai dengan buku daftar.

    Pihak lain tidak dapat lagi menuntut haknya bila dalam satu tahun sejak SKT Adat terbit tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang SKT Adat dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat.

    Ketentuan itu berlaku bila SKT Adat terbit secara sah atas nama pemegang yang beriktikad baik dan menguasai tanahnya secara nyata.

    Jurang Pemisah Adat dan Sertifikat Negara

    Kajian Simarmata menelusuri tafsir kantor pertanahan lewat kunjungan lapangan ke Palangka Raya, Kapuas, dan Katingan pada 2014 hingga 2015. Mayoritas birokrat Kanwil BPN Kalteng kala itu memegang tafsir bahwa SKTA bukan bukti hak.

    Menurut kajian itu, pegangan mereka bersandar pada aturan pendaftaran tanah era PP 10/1961 hingga PP 24/1997, yang hanya mengenal kepala desa atau lurah dan camat sebagai pejabat penguat surat tanah.

    Garis batas ini dipertegas Surat Edaran Kepala BPN Nomor 9/SE/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

    ”Sepanjang itu tidak diketahui minimal lurah atau kades, hanya diketahui oleh damang, tidak sah,” kata Kepala Kantor Pertanahan Katingan saat itu dalam sebuah rapat mediasi konflik tanah, sebagaimana dicatat kajian tersebut.

    Kajian yang sama mencatat, pada 2013 seorang warga Katingan disarankan kantor pertanahan untuk menaikkan SKTA miliknya menjadi surat pernyataan tanah (SPT) demi memohon sertifikat hak milik.

    Sabran Achmad, Ketua DAD Kalteng saat itu, dalam forum rapat kerja kantor pertanahan se-Kalteng menyebut SKTA sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan lagi dengan SPT.

    Rangkaian aturan nasional menambah kerumitan bagi administrasi dokumen masyarakat. Pasal 96 PP 18/2021 mewajibkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat milik perorangan didaftarkan paling lama lima tahun sejak PP itu berlaku, dengan tenggat 2 Februari 2026.

    Permen ATR/BPN 16/2021 merinci alat bukti itu sebagai petuk pajak bumi atau landrente, girik, pipil, kekitir, dan Verponding Indonesia. Beleid kementerian ini juga memasukkan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain.

    Terlewatnya tenggat menjadikan alat bukti tersebut hanya berfungsi sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Status tanahnya tetap tanah bekas milik adat.

    Pendaftarannya menempuh mekanisme pengakuan hak berbekal surat pernyataan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, yang disaksikan paling sedikit dua orang dari lingkungan setempat.

    Pasal 97 PP 18/2021 memosisikan surat keterangan dari kepala desa, lurah, atau camat hanya sebagai petunjuk pendaftaran tanah. Dua aturan negara ini tidak menyebut SKT Adat secara khusus, dan rumusannya tidak merinci apakah surat dari damang termasuk dalam kategori nama atau istilah lain tersebut.

    Untuk tanah ulayat, negara membuka jalur tersendiri lewat Permen ATR/BPN 14/2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

    Permen ini berlaku sejak diundangkan pada 29 Februari 2024, sekaligus mencabut Permen ATR/BPN 18/2019. Aturan ini mengatur pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah ulayat di kantor pertanahan, hak pengelolaan bagi kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak milik bagi kelompok anggota masyarakat hukum adat sebagai tanah bersama.

    Permohonan hak pengelolaan mensyaratkan perda, peraturan, atau keputusan gubernur maupun bupati yang menetapkan masyarakat hukum adat bersangkutan.

    Pergub 13/2009 sendiri menyejajarkan makna tanah adat milik bersama dengan hak ulayat. Batang tubuh permen ini tidak menyebut SKT Adat. Perbup Kotim 56/2025 mencantumkan permen tersebut dalam dasar hukumnya.

    Diterima Saat Dilepas, Diragukan Saat Diagunkan

    Menurut kajian Simarmata, pemegang otoritas memberi pengecualian yang kontras. Pembebasan lahan dengan ganti rugi, pinjam pakai tanah adat, pembuatan akta peralihan hak di notaris, dan permohonan hak guna usaha tetap menerima SKTA sebagai bukti permulaan.

    Korporasi masa itu tidak membedakan besaran ganti rugi untuk tanah ber-SPT maupun ber-SKTA. BPN pun menerima SKTA masuk ke dalam berkas permohonan HGU sepanjang pemohon melampirkan akta peralihan hak.

    Naskah Pergub 2009 telah mengatur peralihan hak masyarakat adat. Tanah adat yang dialihkan menjadi hak guna usaha atau hak pakai akan kembali kepada pemegang hak adat sebelumnya ketika jangka waktunya habis, dan penggunaan lahan berikutnya tetap memerlukan persetujuan baru.

    Pengakuan atas selembar surat ini memunculkan fakta yang tidak seragam. Kajian Simarmata mencatat kontraktor PLN dalam pembebasan lahan jaringan SUTET di Desa Talian Kereng, Katingan, menolak mengakui SKTA milik 24 kepala keluarga sebagai alas hak.

    Sikap dunia perbankan pun terbelah. BRI Unit Timpah kala itu belum pernah menerima permohonan kredit beragunan SKTA, sementara surat edaran direksi mensyaratkan dokumen bertanda tangan camat.

    Calon debitur yang datang bermodal SKTA disarankan menaikkan suratnya menjadi SPT. Hal berkebalikan terjadi di BRI Unit Dusun Selatan, Buntok, yang menerima SKTA sebagai jaminan asalkan dokumen itu ditandatangani mantir adat dan damang.

    Kajian itu turut menyoroti penerbitan SKTA setelah perda dan pergub berlaku, yang kerap terjadi tanpa pemeriksaan lapangan dan tanpa batas luas maksimal.

    Keterangan pegawai kantor bupati dan kantor kecamatan Katingan Hilir yang dicatat kajian itu menyebut SKTA yang luasnya lebih kecil berkisar 20 sampai 40 hektare per surat, sementara ada yang mencapai 100 hektare.

    Motif mendapatkan ganti rugi pembebasan lahan disebut menjadi pendorong kemunculan dokumen berskala luas, diiringi laporan klaim lahan yang saling bertumpuk.

    Kajian mencatat sebuah perusahaan sawit di kawasan Desa Masaha, Kapuas, membayar ganti rugi berulang. Bayaran pertama masuk ke pemegang SPT, disusul ganti rugi kepada 47 kepala keluarga bermodal SKTA. Perusahaan saat itu memilih membayar ganti rugi ketimbang berperkara di pengadilan.

    Keterangan Edvin kepada tim STPN pada 2016 mengurai cara SKTA dipakai. Masyarakat mengandalkan dokumen ini sebagai bukti awal memohon sertifikat ke BPN setelah ditandatangani di desa.

    Tanah adat umumnya bertumpu pada surat lama semisal segel dan verklaring dari tahun 1940-an maupun 1950-an, yang kemudian dipecah-pecah ke dalam lembaran SKTA.

    Klaim 20 hektare Walter di Buntoi menempuh jalur yang mirip: surat kampung 1973, lalu dua SKTA 2012 untuk sebagian lahannya, dan sisa lahan yang suratnya disebut masih dalam pemecahan.

    Edvin juga menyinggung mafia tanah yang mengaku memiliki tanah adat hingga 1.000 hektare. Ia mencontohkan klaim di Sebangau, Kahayan Kuala, yang mendapat ganti rugi tanah dari perusahaan besar sawit.

    Jejak yang Diperiksa di Ruang Sidang

    Perkara-perkara pengadilan tersebut membentangkan pola jejak administrasi yang berulang kali diperiksa majelis hakim saat SKT Adat diajukan sebagai bukti.

    Jejak pertama adalah prosedur kelahirannya. Gugatan Dawon Engkang Timbang dan Yonither Diris terhadap PT Susantri Permai di PN Kuala Kapuas ditolak.

    SKTA mereka terbit pada 3 Desember 2012 tanpa bukti permohonan dan tanpa pengumuman 21 hari, sedangkan berita acara pemeriksaan tanahnya bertanggal 29 November 2012. Surat itu terbit empat hari setelah pemeriksaan.

    Surat keterangan bertahun 1977 dan 1985 yang menopangnya ternyata baru ditandatangani pada 7 April 2010, sebagaimana diakui sendiri oleh damang yang menekennya.

    Jejak kedua menyasar kecocokan isi surat dengan fakta. Naskah awal Pergub 2009 melampirkan format SKT Adat yang memuat letak tanah, asal-usul, bukti tertulis terdahulu, bukti penguasaan fisik, saksi penunjukan batas, keadaan tanah, tanda batas, luas, dan gambar letak tanah.

    Perubahan 2012 memindahkan rujukan format itu ke Pasal 15A dan memperbarui isinya. Format baru tetap meminta letak, ukuran, luas, batas-batas, peta kasar, dan riwayat tanah.

    SKTA atas nama Ukun Dese seluas 617 hektare, yang terbit pada 14 Februari 2010 saat format awal masih berlaku, dinyatakan cacat hukum lewat perkara 25/Pdt.G/2018/PN Klk yang diajukan PT Globalindo Agung Lestari.

    Surat tersebut tidak mencantumkan batas tanah yang jelas, sementara bentuk tanah di lapangan berbeda dari yang tergambar di SKTA. Surat keterangan buatan Ukun sendiri pada 1997 hanya menyebut 140 hektare. Kepala desa setempat bersaksi Ukun tidak pernah memohon SKTA dan sang kades tidak pernah menandatanganinya.

    Jejak ketiga adalah letak hamparan lahan. PT Uni Primacom menggugat Marlin Dewel, pemegang SKTA yang mengaku membuka lahan pada 2010, lewat perkara 20/Pdt.G/2019/PN Spt. Saksi penggugat menyebut tanah itu milik turun-temurun keluarga mereka, dan perusahaan mendalilkan telah membebaskannya pada 2009 hingga 2010.

    Majelis menyatakan tidak ada dasar hukum untuk menerbitkan SKTA di atas tanah milik orang lain, meski Marlin mengaku suratnya diketahui kepala desa, ketua RT, dan ketua kerapatan mantir. SKTA atas nama Marlin Dewel tercatat untuk objek seluas 10,19 hektare.

    Jejak keempat menyeleksi pihak penggugat dan tergugat. Gugatan Kelompok Tani Pahari dari Desa Tangkahen terhadap pemegang SKTA di PN Kuala Kapuas dinyatakan tidak dapat diterima karena damang penerbit surat itu, Mika Jamal dari Kedamangan Banama Tingang, tidak ikut digugat.

    Gugatan Pendeta Zakaria Agan terhadap PT Wana Catur Jaya Utama ditolak karena surat kuasanya dari pemegang SKTA, Bendi A. Reduk, telah dicabut. Bendi sebelumnya berdamai dengan Alexander Fernandes Benyamin lewat akta perdamaian terdaftar di PN Kuala Kapuas, yang memuat kesediaan memberi tali asih Rp300 juta.

    Gugatan Elbar di Pulang Pisau kandas pada pembuktian ahli waris. Keabsahan surat adat luput diperiksa sebelum pintu formal tersebut terbuka.

    Jejak kelima membedah riwayat peralihan. Gugatan M. Atailah Rajun di PN Kuala Kapuas bertumpu pada SKTA Nomor 123 tahun 2010. Perkara ini kandas karena penggugat ikut menandatangani surat pernyataan pelepasan tanah kepada PT Globalindo Agung Lestari pada 26 September 2013.

    Majelis menilai pelepasan itu sah sebagai perjanjian, sehingga status SKTA berubah menjadi surat pelepasan tanah dan perusahaan dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

    Arah sebaliknya terlihat di Kasongan, tatkala perusahaan yang menguasai tanah ber-SKTA tanpa pelepasan dan ganti rugi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

    Perselisihan lahan adat dengan perusahaan turut menyisakan catatan dari Tualan Hulu, Kotawaringin Timur, meski yang diperkarakan adalah putusan adat, bukan SKTA.

    PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) menggugat Yanto E Saputra, Damang Tualan Hulu Leger T Kunum, dan tergugat lain ke PN Sampit agar putusan Majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan Tualan Hulu tahun 2024 dicabut dan tidak diberlakukan terhadap perusahaan.

    PN Sampit membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025. Situasi berbalik pada 25 Juli 2025 ketika Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding Yanto, Leger, dan Ahmad Rahmadani.

    Majelis banding membatalkan putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan konvensi maupun rekonvensi tidak dapat diterima.

    Rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kalteng digelar sesudah putusan banding. Dalam rapat itu, PT HAL menawarkan kompensasi Rp15 juta sampai Rp17 juta per hektare untuk lahan berdokumen sah, ditambah tali asih Rp3 juta per hektare. Tawaran ini menyusul pengukuran bersama pada 16 Juli 2025 yang mencatat luas 39,72 hektare, termasuk 5,94 hektare kawasan konservasi.

    ”Kami akan menutup seluruh aktivitas PT HAL jika putusan-putusan itu tidak dijalankan,” kata Yanto, pada 19 Januari 2026.

    Sementara itu, sengketa di Pangkalan Bun memperlihatkan pertimbangan hukum dapat berbalik antartingkat peradilan, meski dokumennya bukan SKT Adat terbitan damang.

    Ahli waris almarhum Brata Ruswanda menggugat Bupati Kotawaringin Barat, Gubernur Kalteng, dan sejumlah instansi lain lewat perkara 17/Pdt.G/2025/PN Pbu.

    Objeknya tanah sekitar 9,7 hektare di Jalan Padat Karya, Kampung Baru, Kecamatan Arut Selatan. Pegangan ahli waris adalah surat keterangan atau bukti menurut adat bertahun 1973 dari Kepala Kampung Baru.

    Kuasa hukum pihak Pemkab Kotawaringin Barat mengutip surat Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bertanggal 24 Februari 2025. Surat itu menyatakan surat adat tersebut non-identik setelah diperiksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

    Para penggugat membantahnya dengan alasan pemeriksaan dilakukan tanpa persetujuan pelapor.

    Kuasa hukum yang sama mendalilkan gugatan atas objek itu pernah kandas hingga kasasi di Mahkamah Agung pada 2015. Majelis PN menolak eksepsi ne bis in idem tersebut, karena dalil gugatan kali ini dinilai berbeda dan putusan lama belum menyentuh pokok perkara.

    Dokumen kubu pemerintah juga menyisakan kelemahan. Surat keterangan Gubernur Kepala Daerah Kalteng tertanggal 26 April 1974 yang dipegang tergugat tersisa berwujud fotokopi. Menurut jawaban tergugat, dokumen aslinya hilang dicuri dan ada laporan polisinya.

    PN Pangkalan Bun mengabulkan gugatan ahli waris untuk sebagian. Putusan majelis pimpinan Erick Ignatius Christoffel itu diucapkan pada 21 Agustus 2025 dan dikirim secara elektronik pada hari yang sama.

    Majelis menyatakan perbuatan para tergugat yang menerbitkan dan menggunakan fotokopi surat keterangan gubernur itu di atas tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.

    Surat adat 1973 milik ahli waris dinyatakan sah dan berharga sebagai bukti perolehan dan kepemilikan hak atas tanah, dan tanah itu dinyatakan milik para penggugat selaku ahli waris Brata Ruswanda.

    Pengadilan Tinggi Palangka Raya kemudian membatalkan putusan itu. Menurut kuasa hukum ahli waris, pengadilan tinggi bersandar pada asas ne bis in idem, alasan yang sebelumnya ditolak majelis PN. Ahli waris lalu mengajukan kasasi.

    Melalui kuasa hukumnya, Poltak Silitonga, mereka juga melaporkan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan tiga hakim majelis banding ke Komisi Yudisial serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada 19 November 2025.

    Sengketa tanah ulayat ratusan warga Dukuh Sati, Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur, juga bergulir di PN Sampit.

    Sidang pada 9 Juli 2026 kembali ditunda. Parlin Silitonga, kuasa hukum warga, menyebut penundaan terjadi karena pihak tergugat belum siap, padahal warga sudah menunggu kepastian hukum selama 20 tahun. Perkara itu memasuki tahap mediasi pada 23 Juli 2026.

    Perkara Buntoi ditutup dengan biaya perkara Rp991.000, termasuk Rp500.000 untuk pemeriksaan setempat. Majelis hakim sempat turun ke lahan sengketa pada 17 Juni 2020.

    Namun, putusannya berhenti di pintu formal. Surat 1921, surat kampung 1973, surat pernyataan 1995, dan dua SKTA bertahun 2012 pulang dari ruang sidang tanpa jawaban tentang siapa pemilik sah kebun itu. (ign)

    Catatan Redaksi: Naskah ini disusun dari salinan putusan pengadilan, peraturan, kajian, dan pemberitaan yang terbuka untuk publik.

  • Editorial: Jangan Putihkan Tunggakan Api!

    Editorial: Jangan Putihkan Tunggakan Api!

    HUKUM karhutla di Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun ini bergerak cepat ke satu arah. Catatan kepolisian memperlihatkan 50 warga telah berstatus tersangka. Korporasi yang dijerat Polda justru baru dua. Dan keduanya beroperasi jauh dari Kotawaringin Timur (Kotim).

    Polres Kotim mencatat 13 tersangka, yang seluruhnya perorangan. Data awal Oktober menunjukkan sepuluh dari sebelas tersangka yang tercatat saat itu mengaku membakar lahan milik sendiri.

    Kepolisian belum mengumumkan nama satu pun korporasi di Kotim sebagai tersangka. Padahal, konsesi sejumlah kebun ikut terbakar.

    Prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun sudah ditegaskan pejabat negara dan dituntut Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim. Deretan angka itu justru memperlihatkan penegakan hukum yang belum sejalan dengannya.

    Baca Juga: Pilah-Pilih Menyidik Api: Polda Kalteng Buka Opsi SP3, DAD Kotim Tagih Korporasi ke Meja Hijau

    Kerumitan pembuktian perkara korporasi memang nyata, tetapi tidak menjelaskan mengapa perusahaan yang sudah disidik pun dibiarkan tanpa nama.

    Perkara korporasi di Kotim yang ditangani Polda telah naik ke penyidikan sejak awal September. Kepolisian juga menyebut perusahaan itu tak memiliki sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan.

    Dua bulan berlalu, identitas perusahaan itu belum juga diungkap. Kapolda, saat meninjau Sampit pada 27 Oktober, sempat mengiyakan ada satu korporasi tersangka di Kotim tanpa menyebut namanya, padahal dua korporasi tersangka yang diumumkan Polda berada di Kapuas dan Lamandau.

    Berlindung di Balik Inisial

    Nama justru lebih benderang ketika perkara masih di tahap awal. Pada 24 Agustus, empat perusahaan yang arealnya terbakar sempat muncul. Tiga di antaranya dengan nama lengkap, dan satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT Nusantara Sawit Persada.

    Keempat perusahaan itu tak lagi disebut dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka. Yang muncul kemudian hanya inisial, atau keterangan tentang satu korporasi di Kotim tanpa identitas.

    Penetapan tersangka korporasi untuk Kotim yang diumumkan lengkap dengan lokasi dan luas kebakaran justru datang dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan itu pun hanya berupa inisial: PT GAP.

    Inisial telah menjadi tirai. Polda menyebut PT BWL dan PT PWN, Kemenhut menyebut PT GAP, dan publik dibiarkan menebak setelah berbulan-bulan dikepung asap. Kepercayaan warga kini menjadi pertaruhan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalteng mencatat sedikitnya 81.587 hektare lahan terbakar di Kalteng sepanjang Januari hingga September.

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng yang dikutip lembaga itu merekam 114.365 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) sejak Januari hingga 12 Oktober. Warga yang menghirup asap itu berhak tahu nama perusahaan yang sedang diperiksa.

    Kini, ketika api disebut terkendali, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) mulai disodorkan sebagai muara bagi perkara yang buktinya tak lengkap. Secara hukum, itu sah.

    Masalahnya ada pada cara perkara korporasi dibicarakan. Sebanyak 12 perkara korporasi pada 18 Oktober disebut sudah naik ke penyidikan.

    Tiga pekan kemudian, sejumlah korporasi disebut masih berada dalam penyelidikan. SP3 pun sudah pernah terbit musim ini. Data Polda hingga 25 September mencatat satu perkara karhutla dihentikan, tanpa keterangan apakah perkara itu menyangkut perorangan atau korporasi.

    Istilah yang bergeser tanpa penjelasan membuat publik tak bisa memastikan kedua keterangan itu merujuk perkara yang sama, apalagi mengukur seberapa jauh perkara korporasi benar-benar bergerak.

    Riwayat memberi alasan untuk merawat curiga. Laporan Walhi Kalteng atas empat perusahaan pada 2023, menurut lembaga itu, hingga kini tak jelas ujungnya, sementara keempat perusahaan tersebut tetap beroperasi.

    Perkara karhutla korporasi 2019 yang sempat sampai ke meja hijau berakhir dengan vonis di bawah dua tahun bagi tiga manajer kebun, dan lahan salah satu perusahaannya kembali terbakar pada Oktober 2023.

    Catatan Greenpeace Indonesia menunjukkan, dari kewajiban pembayaran senilai Rp18,9 triliun dalam putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perusahaan pembakar dan perusak hutan periode 2015 hingga 2019, baru Rp78 miliar yang masuk kas negara.

    Polanya terus berulang. Api padam, perkara korporasi meredup, lalu pada musim kemarau berikutnya siklus kembali dimulai dari nol.

    Peringatan Jalur Adat

    Pintu pengawasan publik pun menyempit. Penghentian penyidikan hanya bisa diuji lewat praperadilan oleh korban, pelapor, atau kuasa hukumnya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berlaku pada 2 Januari 2026.

    Aturan lama sempat membuka ruang yang sama bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lewat putusan Mahkamah Konstitusi.

    Kapolda menyatakan setiap laporan akan ditindaklanjuti, dan pada hari yang sama Walhi Kalteng melaporkan delapan perusahaan.

    Kunci praperadilan untuk laporan atas delapan perusahaan itu kini juga ada di tangan pelapornya. Keterbukaan aparat menjadi jaminan terpenting bahwa penyidikan korporasi dalam perkara lain tidak dihentikan dalam senyap.

    Karena itu, desakan DAD Kotim patut dibaca serius. Kepercayaan terhadap penegak hukum sedang diuji ketika sebuah lembaga adat mengingatkan bahwa korporasi juga bisa diadili secara adat.

    Peringatan itu bukan peluru hampa, meski dua preseden berikut berasal dari sengketa lahan, bukan perkara api.

    Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai menghukum PT Binasawit Abadipratama membayar sekitar Rp438,1 miliar dalam sengketa lahan Desa Sebabi dan Desa Bangkal, serta mengeksekusi lahan sengketa tanpa perlawanan di lapangan.

    Putusan adat terhadap PT Hutanindo Agro Lestari dalam perkara penggarapan lahan makam di Tualan Hulu sempat dibatalkan Pengadilan Negeri Sampit, lalu kembali berlaku setelah Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyatakan gugatan pembatalan itu tidak dapat diterima, dan akhirnya dilaksanakan perusahaan.

    DAD menempatkan jalur adat berdampingan dengan hukum negara, bukan sebagai penggantinya. Tetapi bila penegak hukum terus lamban terhadap korporasi, jangan heran jika warga lebih percaya pada peradilan adat ketimbang meja hijau negara.

    Menagih Nyali Negara

    Negara punya pekerjaan rumah yang jelas sebelum siklus kemarau berikutnya datang memanggang lahan. Polda Kalteng dan Kemenhut berutang nyali untuk mengumumkan nama lengkap korporasi yang diperiksa beserta status setiap perkaranya, termasuk perkara korporasi Kotim yang disidik sejak September.

    Setiap SP3 harus dibuka alasannya agar pelapor bisa mengujinya. Laporan Walhi Kalteng atas delapan perusahaan, sedikitnya dua di antaranya beroperasi di Kotim, mesti diproses secepat perkara warga, dan nasib laporan 2023 perlu dijelaskan.

    Jalur perdata dan administratif harus berjalan untuk memaksa pemulihan, termasuk membuka hasil penghitungan kerugian ekologis dalam perkara PT GAP.

    Api memang disebut sudah terkendali. Tetapi tunggakan perkara korporasinya masih menggunung, dan negara tak berhak memutihkannya diam-diam.

    Setiap perkara perusahaan yang berakhir di laci adalah utang yang dibayar warga dengan napasnya sendiri. (redaksi)

  • Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    Tuah Tumbang Anoi Tundukkan Korporasi, Jalan Terbuka Menuju Kongres Adat Dayak

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berbekal pengalaman menundukkan korporasi kelapa sawit lewat jalur hukum adat, Damang Kepala Adat Tualan Hulu, Tmg Leger Toegal Kunum, kini berdiri mendukung penuh gagasan pembentukan Kongres Adat Dayak.

    Seruan yang disampaikannya pada Jumat (23/10/2026) itu lahir dari pembuktiannya sendiri kala memaksa PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) berhadapan dengan kekuatan tak kasatmata: hukum yang usianya jauh melampaui umur republik.

    Pembuktian itu bermula dari lahan keluarga seorang warga Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Areal tersebut menyimpan denyut memori masa lalu.

    Menurut keterangan ahli warisnya, hamparan itu merangkum pusara leluhur, rimbun kebun rotan, tanaman buah, dan jejak sisa pondok keluarga.

    Ketika PT HAL merangsek dan ikut menggarap lahan itu, Leger bertindak. Menindaklanjuti laporan ahli waris, ia memimpin majelis Kerapatan Mantir Perdamaian Adat yang mengeluarkan putusan pada 2 Mei 2024.

    Majelis menyatakan PT HAL melanggar hukum adat. Sanksinya menghadirkan roh Rapat Damai Tumbang Anoi 1894. Komponen denda terbesarnya merujuk pada Pasal 96 senilai 586 kati ramu atau setara Rp146,5 juta.

    Hakim adat juga menjerat korporasi itu dengan Pasal 49 tentang kerusakan kubur dan sandung. Putusan tersebut mewajibkan perusahaan meminta maaf kepada pelapor, sekaligus membiayai ritual Hindu Kaharingan di tanah yang menyemayamkan orang tua ahli waris.

    PT HAL melawan lewat jalur pengadilan. Perusahaan menggugat Leger dan warga pelapor ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, yang kemudian membatalkan putusan adat tersebut pada 29 April 2025.

    Akan tetapi, tiga bulan berselang, Pengadilan Tinggi Palangka Raya membalik keadaan. Pada 25 Juli 2025, majelis hakim tingkat banding menganulir putusan PN Sampit dan menyatakan gugatan PT HAL tidak dapat diterima.

    Korporasi ini baru memenuhi sanksi adat senilai sekitar Rp259 juta pada akhir Februari 2026, tak lama setelah barisan ahli waris bersama organisasi kemasyarakatan dan masyarakat adat Dayak menggelar aksi massa.

    Fakta yang bergulir di Tualan Hulu itu mengukuhkan bukti bahwa hukum peninggalan 132 tahun silam masih bernapas dan ditaati.

    Sebaliknya, undang-undang khusus masyarakat adat dari negara belum juga terbit. Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut bolak-balik menjejaki program legislasi nasional sejak 2010, dan hingga Oktober 2026 naskahnya tak kunjung rampung disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Berangkat dari momentum 132 tahun Tumbang Anoi, Leger berharap Kongres Adat Dayak menjelma menjadi momentum strategis untuk memperkuat hukum adat, mendorong pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, serta menjahit aspirasi masyarakat Dayak dari berbagai wilayah.

    Dia juga ingin kongres tersebut mengalirkan manfaat nyata bagi warga yang tengah berjibaku menghadapi persoalan tanah, wilayah adat, dan keberlangsungan tradisi.

    ”Kongres Adat Dayak harus menjadi momentum untuk memperkuat hukum adat dan pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap perjuangan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan langkah konkret bagi masyarakat adat,” ujar Leger.

    Sikap Leger ini menguatkan seruan serupa yang lebih dulu disuarakan sejumlah tokoh di Kalimantan Tengah.

    Yanto Eko Saputra menyerukan perlunya forum konsolidasi. Pada Musyawarah Besar I, 6 September 2026, ia terpilih secara aklamasi sebagai koordinator Forum Kebangsaan Ormas, Paguyuban, dan Kerukunan Kalteng, forum yang dalam pernyataannya juga disebut sebagai Forum Kebangsaan Huma Betang Kalteng.

    Dorongan senada datang dari tokoh adat asal Palangka Raya, Dandan Ardi, Rabu (21/10/2026).

    Hingga naskah ini disusun, jadwal dan panitia pelaksana kongres belum tercatat di sumber terbuka.

    Tumbang Anoi dan 96 Pasal yang Masih Dipakai

    Momentum 132 tahun Perjanjian Tumbang Anoi, kata Leger, tidak boleh membeku menjadi peringatan sejarah.

    Nilai persatuan, perdamaian, dan musyawarah yang dititipkan para leluhur perlu diterjemahkan melalui langkah nyata untuk mengurai berbagai persoalan masyarakat adat hari ini.

    Menilik ke belakang, Rapat Damai Tumbang Anoi berlangsung 22 Mei hingga 24 Juli 1894 di desa yang kini masuk wilayah Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas.

    Sekitar seribu pemimpin dan perwakilan Dayak dari berbagai penjuru Borneo duduk bersama, bersepakat menanggalkan pertikaian, pengayauan, perbudakan, serta perang antarkelompok. Dokumen Majelis Hakim Adat Dayak Nasional mencatat pertemuan akbar itu membuahkan sembilan butir kesepakatan yang dijabarkan ke dalam 96 pasal hukum adat Dayak.

    Pasal-pasal peninggalan itu masih menjadi rujukan bernyawa di Kotim. Penelitian yang dimuat jurnal Dinamika Hukum Universitas Slamet Riyadi pada 2023 mencatat hakim adat di Sampit berpedoman pada 96 pasal Tumbang Anoi saat memutus perkara pidana adat.

    Meski sarat wibawa, daya jangkau hukum adat punya batas struktural. Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, Gahara, pada November 2025 mengakui lembaganya terbentur kewenangan dan ketiadaan alat pembuktian saat membahas kemungkinan hukum adat menindak pengedar maupun pengguna narkoba.

    ”Jadi walaupun kita punya 96 pasal, kita tidak punya alat untuk memastikan,” ujarnya kala itu, seperti dikutip Mata Kalteng.

    Bersatu tanpa Menghapus Perbedaan

    Bagi Dandan, api semangat Rapat Damai Tumbang Anoi 1894 harus dijaga nyalanya melalui konsolidasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan, dan penyusunan agenda bersama untuk merespons berbagai tantangan.

    ”Saat ini kita perlu persatuan dalam bingkai masyarakat adat Dayak di NKRI ini,” tegas Dandan.

    Bagi Leger, persatuan tidak dimaknai sebagai upaya meleburkan perbedaan, melainkan jalan untuk membangun kesepahaman dengan tetap menghormati adat, kewenangan masing-masing lembaga adat, serta keragaman suku, tradisi, dan struktur kelembagaan yang telah mengakar di setiap komunitas.

    Ia menilai kongres dapat menjadi ruang dialog bagi damang, mantir adat, tokoh adat, organisasi masyarakat adat, serta barisan generasi muda Dayak untuk merumuskan agenda perjuangan yang tajam.

    Penguatan kelembagaan adat, menurutnya, menjadi pilar penting agar nilai-nilai leluhur tetap hidup, dihormati, dan diwariskan.

    Terkait kehati-hatian menjaga batas kewenangan antarlembaga, Leger pernah bersikap tegas. Saat menagih sanksi PT HAL pada Mei 2024, ia mengingatkan perusahaan agar tidak membenturkan lembaga kedamangan dengan DAD.

    Untuk mencegah munculnya wacana kosong dan memastikan hasil kongres dapat membumi, Yanto turut menuntut program kerja yang terukur.

    ”Kongres Adat Dayak jangan hanya menghasilkan deklarasi dan foto bersama. Harus ada keputusan yang jelas dan program kerja terukur,” tegas Yanto.

    Ia menyodorkan lima agenda prioritas: penguatan hukum adat, pengakuan dan perlindungan wilayah adat, penyelesaian konflik agraria, penguatan kelembagaan adat, serta pengawalan hasil kongres secara transparan.

    Pengakuan yang Masih Menunggu Undang-Undang

    Lembar sejarah mencatat, perhimpunan besar masyarakat acapkali mampu membuahkan hasil konkret. Kongres Rakyat Kalimantan Tengah di Banjarmasin pada 2 hingga 5 Desember 1956 sukses mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi otonom, hingga melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957.

    Pekerjaan rumah terbesar bagi para tokoh tersebut saat ini adalah pengakuan penuh dari negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

    Ketentuan serupa hadir di Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

    Dua rujukan konstitusi itu dipegang Leger sebagai pijakan untuk mendorong perlindungan hak, pelestarian identitas, penguatan kelembagaan, hingga penyelesaian persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat adat.

    Hingga Oktober 2026, payung hukum setingkat undang-undang yang mengatur pengakuan menyeluruh masih ditunggu.

    Pengaturannya yang tersebar di berbagai regulasi sektoral dinilai belum sanggup memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian hukum, seperti dikemukakan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi yang dikutip Mongabay pada Januari 2026. Catatan AMAN tahun 2025 menghimpun 135 kasus perampasan 3,8 juta hektare wilayah adat di 109 komunitas, yang menyeret 162 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi.

    RUU Masyarakat Adat kembali masuk daftar prioritas legislasi 2026 lewat Rapat Paripurna DPR pada 8 Desember 2025. Pemerintah kemudian menyerahkan draf versinya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 19 Februari 2026. Ketua Baleg Bob Hasan pada 19 Agustus 2026 menargetkan pengesahan paling lambat awal 2027.

    Namun, dalam rapat bersama Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara pada 7 Oktober 2026, Wakil Ketua Baleg Martin Manurung menyebut penyusunan naskah RUU baru akan masuk pada masa sidang kedua.

    Sebagai pembanding, DPR mengesahkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria pada 22 September 2026, kurang dari sebulan setelah rancangannya masuk prolegnas prioritas dan hanya enam hari pascapembentukan panitia kerja, seperti dicatat Kompas.

    Kotim sendiri sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak yang diteken pada 27 Desember 2024.

    Perda itu mengatur syarat penetapan pengakuan melalui keputusan bupati. Namun, penelusuran Kanal Independen hingga Minggu (25/10/2026) tak menemukan satu pun keputusan bupati Kotim berdasarkan perda tersebut. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan tajuk serupa.

    Leger menaruh harapan agar Kongres Adat Dayak kelak sanggup melahirkan rekomendasi yang jelas, menetapkan agenda prioritas, dan mematangkan mekanisme tindak lanjut yang merangkul lembaga adat.

    Dukungan para damang, mantir adat, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat adat di berbagai daerah diharapkannya dapat menjadi kekuatan penyokong untuk mewujudkan kongres yang inklusif.

    Keberhasilan kongres, menurut Leger, diuji dari sejauh mana hasilnya mampu ditindaklanjuti untuk memperkokoh hukum adat dan menjaga persatuan, bukan dari megahnya perhelatan.

    ”Persatuan masyarakat Dayak harus terus dijaga. Kita ingin hukum adat semakin kuat, hak-hak masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan, serta lembaga adat memiliki ruang untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab,” ujarnya.

    Leger pernah merasakan sendiri jarak antara putusan dan pelaksanaannya. Dari momen penetapan hingga kewajiban itu dipenuhi, sanksi adat untuk PT HAL memakan waktu hampir 22 bulan. Ketika sengketa itu dinyatakan selesai pada akhir Februari 2026, ia kembali mengingatkan tujuan hukum adat.

    ”Hukum adat bertujuan menciptakan perdamaian tanpa meninggalkan luka di hati masing-masing pihak,” katanya ketika itu. (ign)

  • Vonis 10 Bulan Penjara Klaim Lahan PT MAP Kotim: Dokumen Diduga Palsu Batal Dirampas

    Vonis 10 Bulan Penjara Klaim Lahan PT MAP Kotim: Dokumen Diduga Palsu Batal Dirampas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua lembar surat usang bertarikh 1987 dan 1994 itu selamat dari pemusnahan. Sempat dituding sebagai dokumen palsu oleh jaksa, lembaran berisi klaim tanah adat seluas ratusan hektare tersebut justru dikembalikan utuh ke tangan terdakwa.

    Namun, sang ahli waris, Agus T Alang bin Togo Alang, tetap harus mendekam di balik jeruji besi.

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Agus atas tuduhan penguasaan lahan sawit tanpa izin milik PT Mulia Agro Permai (PT MAP) di Kecamatan Kota Besi, Kotawaringin Timur.

    Sidang perkara ini bergulir panjang, melewati 16 kali persidangan, termasuk putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa pada pertengahan Juli lalu, hingga putusan akhir dibacakan pada Kamis (10/9/2026).

    Vonis yang dibacakan Majelis Hakim dengan Joshua Agustha sebagai ketua dan Denico Toschani serta Bagas Bilowo Nurtantyono Satata sebagai anggota tersebut lebih ringan satu bulan dari tuntutan jaksa yang dibacakan pada 31 Agustus 2026.

    Angka hukuman itu juga hanya berkisar seperlima dari ancaman maksimal Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, beleid yang telah diselaraskan lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yakni penjara paling lama empat tahun atau denda Rp4 miliar.

    ”Menyatakan Terdakwa Agus T. Alang Bin Togo Alang (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah yang menduduki lahan perkebunan,” kata majelis hakim dalam amar putusannya.

    ”Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan,” lanjut hakim.

    Agus tetap berstatus tahanan, dan masa penahanan yang telah ia jalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

    Portal Tali Rafia dan Klaim Tanah Warisan

    Konflik agraria ini bermula ketika Agus membawa dua surat pernyataan kepemilikan tanah adat peninggalan ayahnya, Togo Alang.

    Dokumen pertama terbit pada 10 Mei 1987 untuk lahan seluas 270 hektare. Surat kedua menyusul pada 9 November 1994 dengan luasan 120 hektare.

    Lembaran lawas itu menjadi dasar klaim atas area yang membentang dari Blok K3 hingga K12, serta Blok M12 sampai M16 Divisi 2 Estate MAP Timur.

    Kondisi lapangan saat klaim diajukan pada 26 Maret 2025 tidak lagi berupa hamparan belukar.

    Lahan seluas 390 hektare tersebut telah tergarap penuh dan ditanami kelapa sawit milik PT MAP. Perusahaan ini mengantongi legalitas formal berupa Hak Guna Usaha Nomor 30 Tahun 2005 serta Izin Usaha Perkebunan yang terbit pada 2014.

    Gesekan meruncing pada 17 April 2025. Agus bersama kelompoknya merentangkan tali rafia untuk memortal jalan masuk dan mendirikan delapan pondok kayu yang tersebar di sejumlah titik blok.

    Pihak manajemen PT MAP yang mengetahui peristiwa tersebut sempat melakukan negosiasi, namun menemui jalan buntu.

    Enam hari berselang, tepatnya 23 April, aksi berlanjut dengan penambahan jumlah massa.

    Aktivitas panen karyawan terhenti dan dakwaan jaksa mencatat adanya insiden penjarahan buah sawit di area sengketa.

    Rentetan aksi itu membuat PT MAP mengklaim kehilangan potensi hasil panen sebesar Rp7.080.591.111. Estimasi kerugian dihitung berdasarkan periode April hingga 25 Agustus 2025.

    Dokumen dakwaan mencatat larangan panen sebenarnya berlangsung hingga Maret 2026, tanpa penjelasan mengapa kalkulasi kerugian perusahaan berhenti tujuh bulan lebih awal dari rentang pelarangan tersebut.

    Tuduhan Surat Palsu yang Kandas

    Selain soal penguasaan lahan, perkara dengan nomor register 249/Pid.Sus/2026/PN Spt ini turut menguji keabsahan surat adat keluarga Agus.

    Tim jaksa penuntut umum, yakni Andep Setiawan, Galang Nugrahaning Tunggal, dan Ikrima Asya Wirantami, menyusun dakwaan alternatif kedua khusus untuk membidik dugaan pemalsuan dokumen.

    Dalam berkas dakwaannya, JPU menyoroti kejanggalan redaksional stempel desa.

    ”Pada kedua Surat Pernyataan Memiliki Tanah Adat tersebut, cap stempel Kepala Desa Tanah Putih yang tertera bertuliskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur padahal pada tahun dibuatnya kedua surat tersebut, cap stempel Kepala Desa Tanah Putih seharusnya bertuliskan Pemerintah Kabupaten Dati II Kotawaringin Timur,” urai JPU.

    Tudingan ini diperkuat oleh kesaksian ahli pidana, Dr Kiki Kristanto, yang secara spesifik menyoroti ketidaksesuaian nama kepala desa.

    Dokumen tahun 1994 memuat tanda tangan atas nama Ed. Oewar Johan. Padahal, jaksa mendalilkan kepala desa yang menjabat saat itu bernama Enson, fakta yang dibuktikan lewat dokumen pembanding berupa surat kelahiran warga pada tahun yang sama.

    Meski bukti pembanding menguatkan dugaan kejanggalan tersebut, majelis hakim akhirnya tidak menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan alternatif kedua ini.

    Hakim memutus perkara murni bersandar pada dakwaan penguasaan lahan tanpa izin.

    Konsekuensinya tergambar pada nasib barang bukti. Sepuluh unit pondok kayu milik kelompok Agus, termasuk dua unit tambahan di Blok M14 yang tidak dirinci letaknya dalam kronologi awal dakwaan, dirampas untuk dimusnahkan.

    Sebaliknya, nasib dua surat adat yang diperkarakan itu berbalik arah.

    ”Satu lembar Surat Pernyataan memiliki Tanah Adat tertanggal 10 Mei 1987 dan tertanggal 09 November 1994 dikembalikan kepada Terdakwa,” putus majelis hakim. Dokumen pembanding milik saksi warga juga dikembalikan kepada pemilik aslinya.

    Jejak Ganti Rugi Lama dan Uji Konstitusi

    Dokumen persidangan turut merekam jejak penyelesaian masa lalu yang sempat luput dari sorotan.

    PT MAP terungkap pernah melakukan pembebasan lahan di area sengketa melalui skema Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) antara tahun 2008 hingga 2014.

    Proses tersebut melibatkan tim formal bentukan pemerintah, mulai dari Tim Pelepasan Tanah Adat di Sungai Ubar dan Bajamal pada Januari 2006, disusul pembentukan Tim Pemeriksaan dan Pendataan Lahan oleh Camat Kota Besi pada April 2008.

    Dakwaan mencatat ‘Kelompok Terdakwa’ sebagai pihak penerima kompensasi tersebut. Alasan mengapa klaim atas lahan yang sama kembali mencuat lebih dari satu dekade kemudian tidak dijelaskan lebih lanjut dalam riwayat persidangan.

    Secara regulasi, Pasal 107 yang menjerat Agus pernah diuji ke Mahkamah Konstitusi. Lewat Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015, mahkamah menyatakan pasal ini inkonstitusional bersyarat jika diterapkan pada anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui secara sah oleh negara.

    Berkas perkara Agus tidak memuat bukti penetapan resmi status masyarakat hukum adat dari pemerintah daerah setempat, baik melalui peraturan daerah maupun mekanisme pengakuan lain.

    Klaim tanah komunal ini hanya bersandar pada dua lembar surat pernyataan pribadi atas nama sang ayah, tanpa penetapan status masyarakat adat dari entitas negara. (ign)

  • Parenggean Banjir Lagi, Camat Sorot ‘Dosa’ Oknum Penutup Drainase: Hukum Adat Disiapkan!

    Parenggean Banjir Lagi, Camat Sorot ‘Dosa’ Oknum Penutup Drainase: Hukum Adat Disiapkan!

    ​
    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Banjir lintasan yang merendam kawasan pasar Parenggean pada Minggu malam (19/4/2026) mengungkap tabir lama tentang buruknya kesadaran lingkungan. Camat Parenggean, Muhamad Jais, angkat bicara mengenai penyebab utama genangan setinggi 30 sentimeter yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi tersebut.

    ​Dalam pernyataannya, Jais mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap perilaku oknum warga dan pedagang yang secara sengaja menutup saluran drainase dengan papan atau material lain demi kepentingan pribadi. Meski pihak Kecamatan, Kelurahan, hingga RT rutin melakukan gotong royong setiap hari Jumat, sumbatan-sumbatan baru terus muncul.

    ​Sebagai langkah tegas, pihak Kecamatan kini sedang merancang nota kesepahaman (MoU) dengan Damang Adat untuk menerapkan sanksi hukum adat bagi pembuang sampah sembarangan dan perusak drainase.

    ​“Kami sedang membicarakan masalah hukum adat ini bersama Lurah dan Demang. Sosialisasi sudah dilakukan, tinggal menunggu drafnya diterapkan. Ini supaya masalah sampah di Parenggean bisa tertib,” tegas Jais, Senin (20/4/2026.

    ​Secara geografis, Parenggean merupakan wilayah berbukit. Jais menjelaskan bahwa banjir semalam murni kiriman air dari perbukitan yang turun dengan deras. Namun, air tersebut terperangkap di area pasar karena dua faktor utama: sampah plastik dan endapan tanah latrit yang menutup lubang pembuangan.

    ​“Kalau drainase lancar, tidak akan banjir. Tanah kita sebagian latrit, nah ini yang menutup drainase selain sampah-sampah. Ditambah lagi ada oknum yang menutup saluran dengan papan,” tambahnya.

    ​Meskipun banjir hanya bertahan sekitar 3-4 jam dan tidak sampai masuk ke rumah warga, Jais mengakui bahwa pembenahan drainase secara permanen masih terkendala oleh efisiensi anggaran. Saat ini, pemerintah kecamatan baru bisa memaksimalkan lahan seluas 4 hektare untuk tempat pembuangan sampah (TPS) dan melakukan penimbunan jalan dengan bantuan pihak ketiga.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami melihat langkah Camat Parenggean yang menggandeng Lembaga Adat sebagai langkah yang sangat menarik. Ketika aturan administratif negara mulai dianggap “angin lalu” oleh sebagian warga, maka pendekatan budaya dan sanksi adat seringkali jauh lebih ditakuti dan efektif.

    ​Namun, kami juga mencatat poin penting soal “keterbatasan anggaran”. Jika setiap tahun anggaran drainase selalu kalah telak oleh efisiensi, maka gotong royong sesering apa pun hanya akan menjadi solusi jangka pendek (patchwork).

    ​Masyarakat Parenggean harus memilih: terus-menerus panik menyelamatkan dagangan setiap hujan lebat, atau mulai melipat papan-papan penutup drainase dan berhenti membuang sampah ke parit sebelum “denda adat” mengetuk pintu mereka.

    ​Air dari bukit adalah berkah alam, tapi air yang tergenang di pasar adalah ‘karya’ manusia yang tidak tertib.(***)