cms.kanalindependen.id

Tag: hukum lingkungan

  • Jejak Api Korporasi: Nama-Nama yang Lenyap dari Pengumuman Perkara Karhutla Kalteng

    Jejak Api Korporasi: Nama-Nama yang Lenyap dari Pengumuman Perkara Karhutla Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Langit sore di Sampit merekam sebuah momen penjelasan penegakan hukum yang serba canggung, Selasa (27/10/2026).

    Saat ditanya wartawan Kanal Independen mengenai ada tidaknya korporasi tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim), Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan tidak langsung menjawab.

    Berdiri diapit Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres Kotim, sang jenderal tampak mereka-reka ingatan dan mengaku lupa.

    ”Di mana, ya? Waduh, saya lupa. Nanti salah lagi. Kemarin yang dua di mana?” kata Iwan.

    Kebuntuan itu baru mencair saat Iwan menengok ke arah Kapolres, AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra. Kadek berbicara dengan suara pelan, ”ada satu”. Iwan sigap menimpali.

    ”Ada, ya? Oh, ada satu di Kotim, ya. Oh, begitu, ya,” ujarnya.

    Jawaban spontan itu lahir di tengah wawancara cegat yang serba cepat. Iwan sendiri sudah memasang perisai kehati-hatian lewat ucapan ”nanti salah lagi”.

    Namun, kepingan pernyataan tersebut telanjur bergulir ke ruang publik sebagai kabar bahwa satu korporasi di Kotim telah resmi berstatus tersangka.

    Catatan resmi Polda Kalteng justru melukiskan realitas berbeda. Iwan mengumumkan dua korporasi tersangka karhutla, yakni PT BWL di Kabupaten Kapuas dan PT PWN di Kabupaten Lamandau, pada Rabu (21/10/2026), enam hari sebelum wawancara tersebut. Tidak satu pun berlokasi di Kotim.

    Penelusuran Kanal Independen atas sumber terbuka hingga Kamis (29/10/2026) tidak menemukan secarik pun rilis atau pengumuman penetapan tersangka korporasi di Kotim, baik dari Polda Kalteng maupun Polres Kotim, selain ucapan spontan sore itu.

    Pernyataan di Sampit itu menyingkap catatan yang lebih panjang. Pada Agustus, Polda Kalteng mengumumkan empat nama perusahaan yang arealnya terbakar, satu di antaranya di Kotim.

    Sejak itu, tak satu pun dari keempat nama tersebut kembali disebut dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka. Dua korporasi yang diumumkan sebagai tersangka pada 21 Oktober justru berasal dari luar daftar itu.

    Dua kecepatan yang timpang justru membentang gamblang di lapangan. Seorang pria, warga Desa Bapinang Hilir Laut, Kecamatan Pulau Hanaut, berinisial S (54), sudah berstatus tersangka kurang dari dua pekan setelah kebakaran.

    Dia diduga membakar tumpukan pelepah dan sabut kelapa yang apinya merambat ke sekitar 30 hektare lahan.

    Sebaliknya, jarum jam penegakan hukum seolah melambat ketika bersentuhan dengan entitas bisnis. Sebuah korporasi di Kotim yang menurut Polda Kalteng lahan terbakarnya juga sekitar 30 hektare, dan terindikasi tidak memiliki sejumlah peralatan pemadam yang diwajibkan, sudah naik ke penyidikan sejak awal September. Tujuh pekan berlalu, pengumuman tersangka tak kunjung datang.

    Iwan memaparkan rekapitulasi penegakan hukum jajarannya lewat wawancara yang sama.

    ”Dari data yang saya terima dalam laporan, dan juga saya pantau terus, kurang lebih 46 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari masyarakat umum. Ada juga dua korporasi yang sudah kita tetapkan. Masih ada lagi 10 yang kita lakukan penyelidikan,” kata Iwan.

    Data kepolisian pada 21 Oktober mencatat 12 laporan polisi yang menyangkut korporasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng. Baru dua di antaranya yang berhasil menembus tahap penetapan tersangka.

    Empat Nama yang Lenyap

    Nama-nama korporasi ini bukannya tidak pernah menyentuh ruang publik. Lewat konferensi pers Senin (24/8/2026), Iwan dengan terang menyebut empat perusahaan sawit yang arealnya terbakar dan sedang didalami.

    Daftar itu mencakup PT Nusantara Sawit Persada (NSP) di Kotim, PT Surya Sawit Sejati (SSS) di Kotawaringin Barat, PT Kalimantan Sawit Kusuma (KSK) di Sukamara, dan PT HGE di Barito Timur.

    Total bentangan lahan hangus di keempat areal itu mencapai sekitar 84,7 hektare.

    ”Penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran dan siapa pihak yang bertanggung jawab,” kata Iwan saat itu.

    Dua pekan berselang, tepatnya Selasa (8/9/2026), Iwan memastikan satu korporasi di Kotim telah naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidik, katanya, sudah memeriksa saksi, menyisir lapangan, dan mendatangkan ahli laboratorium forensik.

    “Sudah naik sidik dan kita akan melaksanakan gelar perkara dalam penetapan tersangka,” tegas Iwan saat itu, seperti dikutip Radar Sampit.

    Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Budi membenarkan kepada media yang sama bahwa perusahaan yang disidik berada di Kotim, dengan area terbakar sekitar 30 hektare. Ia menyebut, bila perkara itu berujung penetapan tersangka, bisa saja perusahaannya yang dijerat.

    Laman Tribratanews Polri memuat pernyataan Polda pada 9 September yang menggarisbawahi bahwa perusahaan itu tidak memiliki sarana dan prasarana pemadam sebagaimana diwajibkan regulasi.

    Penyidik menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk membaca arah sumber dan penyebaran api di lokasi perusahaan.

    Pernyataan yang sama mengonfirmasi bahwa entitas di Kotim itu merupakan satu dari empat korporasi yang sebelumnya diselidiki.

    Melihat daftar empat perusahaan yang diumumkan 24 Agustus, satu-satunya yang berlokasi di Kotim adalah PT NSP.

    Kendati demikian, nama perusahaan yang naik ke penyidikan itu tidak pernah disebut dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka.

    Daftar buruan kemudian melebar tanpa rincian nama. Polda melalui rilis Senin (28/9/2026) menyebut 12 korporasi tengah didalami, termasuk terkait kesiapan sarana pemadamannya.

    Pada Minggu (18/10/2026), Iwan menyatakan ke-12 perkara itu sudah masuk tahap penyidikan dan satu korporasi sudah ditetapkan tersangka.

    Istilah yang dipakai berubah saat wawancara di Sampit. Iwan menyebut masih ada 10 perkara dalam penyelidikan, tanpa merinci apakah seluruhnya merupakan sisa perkara korporasi.

    Nama yang ditunggu akhirnya diumumkan tiga hari kemudian. Konsesi PT BWL di Kapuas terbakar sekitar 587 hektare, sedangkan konsesi PT PWN di Lamandau sekitar 664 hektare.

    PT BWL dan PT PWN ditetapkan sebagai tersangka bersama direkturnya, yakni SPS (63) di PT BWL dan DT (71), direktur utama PT PWN.

    Keduanya dijerat menggunakan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya.

    Menurut hasil penyidikan, api di kedua lokasi bersumber dari dalam konsesi, sarana pemadaman tidak memadai, dan manajemen diam tanpa melakukan pencegahan aktif.

    Faktanya, tak satu pun dari empat nama yang diumumkan Agustus lalu masuk dalam daftar penetapan tersebut. Luas hamparan abu di masing-masing konsesi PT BWL dan PT PWN ini sekitar 20 kali lipat lebih besar dari perkiraan 30 hektare di perusahaan Kotim yang disidik Polda.

    Janji ”Segera” di Polres Kotim

    Pola serupa terekam dalam catatan penanganan Polres Kotim. Kebakaran pada Senin (3/8/2026) di Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, menghanguskan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sitaan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dari PT Globalindo Alam Perkasa (GAP).

    Pengelolaan lahan tersebut dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang identitasnya belum pernah dibuka secara transparan kepada publik.

    Perkara ini bergulir ke meja penyidikan pada akhir Agustus, ketika kursi kepemimpinan Polres Kotim masih diduduki AKBP Resky Maulana Zulkarnain.

    ”Dari keterangan para pihak, pada saat kejadian tidak ada upaya pemadaman api di lahan yang dikelola oleh pihak terkait,” kata Plt Kasi Humas Polres Kotim saat itu, Iptu Edi Walujo.

    ”Selanjutnya dari hasil gelar perkara sesuai mekanisme penyidikan, penyidik akan segera menetapkan satu orang sebagai tersangka untuk proses penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya.

    Hampir dua bulan berlalu, janji penetapan tersangka itu belum juga mewujud dalam bentuk pengumuman.

    Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiarso pada Selasa (1/9/2026) menyebut penyidik tengah membidik sebuah perusahaan sawit di Kecamatan Kota Besi.

    Perusahaan itu dinilai lalai ketika api merembet dan menelan 181 hektare hamparan kelapa sawit, meski diketahui memiliki kelengkapan prasarana pemadam kebakaran.

    Informasinya, perkara itu sudah naik ke penyidikan dan berpotensi memunculkan tersangka dari jajaran manajemen.

    Polres Kotim belum pernah menjelaskan apakah perusahaan itu merupakan entitas yang sama dengan pihak ketiga pengelola lahan Camba.

    Tongkat komando kemudian berpindah tangan, namun kondisi seolah tak bergeser. Kapolres yang baru, AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra, membeberkan tujuh tersangka karhutla yang sudah ditetapkan melalui rilis di Mapolres Kotim pada Kamis (17/9/2026). Seluruhnya adalah pemilik lahan atau warga.

    ”Kemudian dua korporasi masih dalam pemeriksaan,” jelasnya.

    Penegasan serupa diulangi Kadek empat hari berselang. Bertemu Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim Gahara pada Senin (21/9/2026), ia menyebut pemeriksaan terhadap korporasi masih berjalan.

    Deretan nama warga dalam daftar tersangka terus bertambah panjang. Tersangka pertama, EP (37), ditetapkan pada awal Agustus.

    Menurut polisi, ia membakar lahan miliknya seluas 17 x 22 meter, lalu api merembet ke area seluas lebih dari lima hektare.

    Per Kamis (1/10/2026), Polres Kotim mencatat 11 tersangka, dan 10 di antaranya mengaku membakar kebun milik sendiri. Kasus S dari Pulau Hanaut kemudian menggenapkan barisan ini pada bulan Oktober.

    Bila seluruh catatan itu dirangkai, jejak empat nama yang diumumkan pada 24 Agustus berhenti di hari yang sama.

    PT NSP di Kotim, PT SSS di Kotawaringin Barat, PT KSK di Sukamara, dan PT HGE di Barito Timur tidak muncul lagi dalam pernyataan resmi kepolisian yang tercatat di sumber terbuka hingga Kamis (29/10/2026).

    Untuk Kotim, yang tersisa hanya keterangan bahwa satu korporasi di wilayah itu naik ke penyidikan, tanpa pernah disebut namanya.

    Tak satu pun dari keempat perusahaan itu masuk daftar tersangka 21 Oktober. Status perkara masing-masing tidak pernah diumumkan secara terbuka.

    Catatan di tingkat Polres Kotim tidak jauh berbeda. Perkara kebakaran lahan kelapa sawit seluas 181 hektare di Kota Besi dan perkara di lahan eks PT GAP di Camba sama-sama dinyatakan naik ke penyidikan pada pengujung Agustus dan awal September.

    Nama perusahaan dalam perkara Kota Besi belum pernah diumumkan. Begitu pula identitas pihak ketiga yang mengelola lahan Camba.

    Gema 2019

    Jejak kebingungan status korporasi ini seolah memutar kembali ingatan pada peristiwa tujuh tahun silam.

    Mabes Polri memublikasikan penetapan tersangka terhadap PT Palmindo Gemilang Kencana (PGK) dan PT Gawi Bahandep Sawit Mekar (GBSM) atas kasus karhutla pada Rabu (25/9/2019).

    Kasubdit Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Kalteng saat itu, AKBP Manang Soebekti, menyatakan sebaliknya sehari kemudian dengan menegaskan bahwa kedua perusahaan belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih dalam penyidikan.

    ”Untuk penetapan tersangka dalam perkara itu masih menunggu hasil laboratorium ahli IPB,” kata Manang kepada Antara kala itu.

    Ujung perkara itu bergulir ke meja hijau. Perkara PT PGK bermuara di Pengadilan Negeri Palangka Raya. Hakim menjatuhkan vonis 14 bulan penjara dan denda Rp2 miliar kepada Manajer Kebun PT PGK, Agus Prayoga, pada Senin (29/6/2020).

    Laporan itu merekam bahwa api menjalar dari lahan masyarakat ke blok perkebunan, dan polisi menjerat sang manajer kebun karena dinilai lalai mengatasinya.

    Pemberitaan media mencatat bahwa Polda Kalteng memproses manajer kebun dari tiga perusahaan pada 2019, termasuk PT Kapuas Sawit Sejahtera (KSS) di Kapuas.

    Manajer Kebun PT GBSM, Abdul Hamid, divonis satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar, menurut penelusuran media tersebut pada 2021. Ketiga manajer kebun yang dihadapkan ke pengadilan divonis kurang dari dua tahun penjara.

    Kabid Humas Polda Kalteng saat itu, Kombes Pol Kismanto Eko Saputro, menjelaskan pada 2021 bahwa kacamata hukum kepolisian menempatkan pengurus, yakni manajer perusahaan, sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara korporasi.

    Skema hukuman itu nyatanya tak mematikan titik api secara permanen. Lahan PT PGK di Kecamatan Sebangau, Palangka Raya, kembali terbakar pada Oktober 2023 atau empat tahun setelah kebakaran 2019. Gakkum KLHK turun tangan menyegel sekitar 372 hektare areal tersebut.

    Tahun ini, Polda Kalteng menempuh jalur berbeda dengan menempatkan korporasi beserta direkturnya langsung sebagai tersangka. Namun, khusus untuk Kotim, jalur itu belum melahirkan satu pun pengumuman nama.

    Lapis demi Lapis

    Iwan menjelaskan panjang lebar kerumitan mengurai perkara korporasi ini dalam wawancara Selasa sore itu.

    ”Penyelidikan ini, rekan-rekan sekalian, tidak semudah yang dibayangkan karena kita harus menjunjung rasa keadilan, dan prinsip pembuktian harus tetap kita kedepankan,” kata Iwan.

    ”Korporasi, ketika kita lakukan proses penegakan hukum, kita harus tahu asal apinya dari mana. Apakah dari luar area konsesi HGU atau memang dari dalam sendiri? Itu perlu pembuktian saksi ahli, yaitu dari Puslabfor kita kerahkan untuk mengecek,” ujarnya.

    Penyidik, lanjut Iwan, dituntut memverifikasi apakah perusahaan aktif atau pasif ketika kebakaran terjadi. Kelengkapan peralatan yang wajib disiagakan untuk mencegah dan menangani bencana itu juga ikut diaudit.

    ”Kemudian, apakah tim juga sudah dibentuk di dalam perusahaan-perusahaan itu untuk menangani kebakaran? Jadi, kita harus memverifikasi satu per satu,” tuturnya.

    Dua korporasi tersangka di Kapuas dan Lamandau yang diumumkan 21 Oktober disebut sudah memenuhi unsur-unsur pembuktian itu: menurut penyidik, api bersumber dari dalam konsesi.

    Pernyataan terakhir yang khusus membahas perusahaan Kotim yang disidik Polda pada 11 September, yakni penyidikan masih berjalan untuk melengkapi alat bukti.

    Perintah agar daftar nama korporasi diserahkan sudah menggaung dari pucuk pimpinan negara. Presiden Prabowo Subianto, dalam tayangan Metro TV pada Selasa (8/9/2026), meminta Kapolri segera menyodorkan nama-nama perusahaan yang terlibat karhutla tahun ini kepadanya.

    ”Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya,” kata Prabowo.

    Ketua DPRD Kotim Rimbun sejak Agustus juga mewanti-wanti aparat agar serius dan transparan membongkar dugaan peran korporasi di balik bencana asap ini.

    ”Ya, kita minta penegak hukum serius untuk menangani itu dan juga ini nantinya jangan sampai tidak transparan,” kata Rimbun saat itu.

    Hingga naskah ini disusun, belum ada satu pun nama korporasi yang menyertai pernyataan ”ada satu” sebelumnya. (hgn/ign)

  • Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

    Jelaga di Lahan Berplang Perumahan, Praktisi Hukum: Jangan Biarkan Warga Terus Menanggung Dampaknya

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Hamparan gambut seluas sekitar satu hektare di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, menyisakan jejak hangus, Jumat, 26 Juni 2026.

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) mendapati sebuah pemandangan ganjil di tengah jelaga sisa pembakaran itu. Papan nama perumahan berdiri tegak menancap di atas lahan.

    Titik panas di lokasi itu sebenarnya sudah memancar sejak malam sebelumnya. Tim BPBD langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari Polsek Baamang, sebagaimana diberitakan detikKalimantan.

    Melihat pola presisi api yang melahap lahan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim saat itu, Multazam, melontarkan kecurigaannya.

    ”Lahan yang terbakar ini kalau kita lihat lokasinya berbentuk segi empat, kemudian di atasnya ada tulisan nama perumahan,” katanya. Dari temuan visual tersebut, BPBD menduga api sengaja disulut demi kepentingan komersial.

    Tiga bulan berlalu, kecurigaan itu belum terjawab. Polres Kotim memang memaparkan hasil pengusutan karhutla, tetapi dari 11 tersangka yang ditetapkan hingga 1 Oktober 2026, seluruhnya adalah perorangan.

    Sepuluh orang mengaku membakar lahan milik sendiri, sedangkan satu orang lainnya membakar lahan orang lain setelah menerima bayaran Rp500 ribu.

    Pembaruan data kepolisian itu tidak merinci nasib perkara di lahan berplang perumahan. Dua pekan sebelumnya, dalam rilis 17 September 2026, Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut dugaan karhutla di kawasan Baamang tersebut masih berkutat pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan.

    Polisi tidak menyebut lokasi persis lahan yang diselidiki. Saat ditanya apakah ada pengembang perumahan yang ikut diperiksa, ia menjawab hingga saat itu belum ada.

    Praktisi hukum di Sampit, Bambang Nugroho, mengingatkan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah terikat erat dengan tanggung jawab.

    ”Pemilik lahan jangan hanya merasa memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban dan dampak dari pengelolaannya. Kalau lahannya berulang kali terbakar, harus ditelusuri penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Bambang.

    Menurut dia, bila kebakaran terbukti dilakukan atas perintah pemilik lahan, sang empunya tanah juga dapat diproses hukum sesuai perannya dan bukti yang ditemukan.

    Koridor Api Bumi Raya

    Lahan yang menghitam pada Juni itu bukan satu-satunya titik api di sepanjang koridor Jalan Bumi Raya. Pada 17 Agustus 2026, rambatan kobaran di Jalan Bumi Raya 1, Kelurahan Baamang Barat, menelan sebuah pondok di lahan warga.

    Sejumlah lokasi karhutla di kawasan ini sempat dipasangi garis polisi, sebelum akhirnya dilepas kembali.

    Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menegaskan penyelidikan tetap berjalan meski garis polisi telah dilepas.

    Pada 15 September, anggota Satgas Aman Nusa II yang sedang berpatroli memergoki seorang pria menyulut api di lahan Jalan Bumi Raya 1.

    Kepada polisi, pria itu menyebut lahan tersebut miliknya. Ia mengaku membakar untuk membersihkan bekas kebakaran sebelumnya, dan lahan itu rencananya ditanami nanas.

    Dua hari kemudian, rilis Polres Kotim memaparkan dua tersangka di Kelurahan Baamang Barat. Satu perkara menjerat tersangka M dengan luas kebakaran sekitar 0,1 hektare di Jalan Bumi Raya 1.

    Satu lagi menjerat WN di Jalan Wengga Agung Raya 2, yang diduga membakar tumpukan ranting.

    Melacak sosok di balik hamparan tanah terbakar ini tak ubahnya mencari jejak bayangan. Pada Februari 2023, Kepala BPBD Kotim saat itu, Rihel, mengaku kesulitan saat lahan di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Baamang Barat, diamuk api.

    ”Kami masih belum mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tersebut, sehingga menyulitkan kami untuk memberikan teguran maupun peringatan kepada pemiliknya,” katanya.

    Juli 2025, saat lahan di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Baamang Hulu terbakar, BPBD juga menyatakan identitas pemilik lahannya masih dalam proses penyelidikan.

    Situasi berulang seperti inilah yang ditentang Bambang. ”Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara persoalan di lahannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.

    Lebih jauh Bambang menekankan, pemilik lahan tidak otomatis berkalung jerat pidana hanya karena jilatan api melahap tanahnya. Penyebab kebakaran, peranan pihak tertentu, hingga unsur pelanggaran hukum harus ditelusuri dan dibuktikan.

    Untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memancangkan larangan tegas. Setelah penyesuaian lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelanggarnya diintai ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

    Undang-undang yang sama juga sanggup menjangkau entitas badan usaha. Pasal 116 memungkinkan tuntutan dan sanksi pidana ditimpakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, bila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

    Sertifikat Tak Otomatis Hilang

    Bambang juga menyinggung nasib hamparan tanah yang dibiarkan bertahun-tahun. ”Tanah yang dibiarkan puluhan tahun bukan berarti otomatis kehilangan sertifikat. Namun, jika kondisi dan bukti di lapangan memenuhi kriteria dalam peraturan, penertiban dapat diproses pemerintah melalui mekanisme pertanahan,” ujarnya.

    Menurut Bambang, pedang penertiban tidak bisa diayunkan sepihak hanya dengan alasan lahan terbakar. Pemerintah wajib meniti setiap tahapan, termasuk melayangkan peringatan resmi kepada sang pemegang hak.

    Jalan panjang tahapan itu kini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Prosesnya merangkak dari inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan Menteri ATR/BPN, beralih ke evaluasi, peringatan, hingga akhirnya bermuara pada penetapan.

    Khusus untuk tanah hak milik, pintunya teramat sempit. PP tersebut membentengi tanah hak milik agar tidak menjadi objek penertiban, kecuali secara sengaja dibiarkan sehingga dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi.

    Bila ujungnya ditetapkan sebagai tanah telantar, pertalian hukum sang pemegang hak dengan tanahnya terputus dan lahan itu dikuasai negara. Aset tersebut kemudian bergeser menjadi milik Bank Tanah dan/atau berstatus Tanah Cadangan Umum Negara.

    Jalur pertanahan berliku inilah yang disentuh Bupati Kotim Halikinnor saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau karhutla di Sampit, Sabtu malam, 17 Oktober 2026.

    ”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.

    Raja Juli menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN. Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut.

    Sejak akhir September, Pemkab Kotim juga meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan.

    Keberadaan papan nama perumahan di tengah jelaga Bumi Raya bagi BPBD merupakan petunjuk kuat yang mempertebal dugaan bahwa api sengaja dipantik untuk kepentingan komersial. Akan tetapi, dalam rilis aparat, belum satu pun pengembang perumahan yang diperiksa polisi dalam perkara karhutla. (ign)

  • Bara Inpres Karhutla: KUHP Baru ”Haramkan” Aparat Pukul Rata Motif Peladang

    Bara Inpres Karhutla: KUHP Baru ”Haramkan” Aparat Pukul Rata Motif Peladang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemandangan itu bermula dari sebuah dapur. Dengan sebatang kayu yang masih menyimpan bara sisa memasak, M (58) melangkah menuju lahan seluas kurang lebih empat hektare di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Lamandau.

    Pria ini menyulut empat titik api dengan satu harapan: tanah itu kelak ditumbuhi hamparan padi dan kelapa sawit. Akan tetapi, bara dari tungku tersebut kini memicu pusaran hukum yang jauh lebih besar.

    Polres Lamandau pada akhir September 2026 menetapkannya sebagai tersangka dengan ancaman sembilan tahun penjara di bawah payung KUHP Nasional. Sebuah instrumen baru yang kelak memaksa palu hakim untuk tidak lagi buta terhadap motif peladang.

    Apabila perkara ini bermuara ke meja hijau dan dakwaannya terbukti, majelis hakim yang mengadili M terikat kewajiban yang tidak pernah ada dalam perkara-perkara peladang Kalimantan Tengah (Kalteng) sebelum 2026.

    Sejak KUHP Nasional berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 54 ayat (1) mewajibkan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat selama proses pemidanaan.

    Kewajiban menimbang hal-hal tersebut tidak tercantum dalam KUHP warisan Belanda yang berlaku sebelumnya. Pergeseran inilah yang memberi pijakan bagi seruan praktisi hukum Agung Adi Setiyono.

    Seiring penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 31 Agustus 2026, Agung meminta aparat tidak gegabah menindak masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang.

    ”Tidak bisa setiap orang yang membakar lahan kemudian langsung dianggap melakukan tindak pidana. Harus dilihat dulu bagaimana pembakaran itu dilakukan, untuk apa, apakah menimbulkan dampak, dan yang paling penting apakah unsur pidananya terpenuhi,” kata Agung.

    Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara membakar masih dilakukan sebagian masyarakat sebagai bagian dari tradisi berladang. Kondisi ini berbeda dengan pembakaran sembarangan hingga api tak terkendali dan kebakaran meluas.

    ”Harus dibedakan antara praktik berladang tradisional dengan pembakaran yang memang dilakukan secara melawan hukum atau menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali. Jangan sampai pendekatan hukumnya menyamaratakan semua perbuatan,” ujarnya.

    Timbangan Hukum Era KUHP Lama

    Kekhawatiran soal penyamarataan itu punya jejak di ruang sidang Kalteng. Pada 16 Desember 2019, Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun memvonis Gusti Maulidin, peladang 63 tahun dari Desa Rungun, Kotawaringin Barat, lima bulan penjara.

    Maulidin membuat sekat bakar dan menunggui apinya sampai padam di atas tanah mineral, namun majelis hakim menjatuhkan vonis lewat Pasal 187 KUHP lama, pasal umum yang tidak mengenal pengecualian kearifan lokal sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

    Sarwani, tetangganya yang berladang di lokasi terpisah, menerima vonis identik.

    Pasal yang sama menjerat warga kota. H. Johan, sopir yang membersihkan rumput dan semak di depan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya, sempat menyiram api dengan satu setengah jeriken air hingga mengira apinya padam.

    Fakta persidangan menunjukkan bara di dalam gambut ternyata terus merambat dan menyala tiga hari kemudian. Johan divonis tujuh bulan penjara pada Desember 2019.

    Totok Prayoga, karyawan swasta yang membakar tumpukan kelakai, rumput, dan ranting di pekarangan atas nama istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, divonis sembilan bulan pada Mei 2024.

    Keempat perkara itu diputus sebelum ada ketentuan yang mewajibkan hakim menimbang motif pelaku maupun nilai yang hidup di tengah masyarakat.

    Kini Pasal 187 KUHP lama telah berganti menjadi Pasal 308 UU 1/2023, sedangkan delik kelalaian Pasal 188 berpindah ke Pasal 311.

    KUHP Nasional juga memuat ketentuan yang lebih tegas: bila dalam menegakkan hukum terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

    Pedoman Pasal 54 bekerja pada tahap pemidanaan, setelah unsur pidana dinyatakan terbukti, dan menurut penjelasannya berfungsi membantu hakim menakar berat ringannya pidana.

    Pembuktian unsur, yang ditekankan Agung, tetap menjadi gerbang pertama. Dalam diskusi implementasi KUHP baru yang dikutip dari Hukumonline sebelum aturan itu berlaku, muncul pandangan bahwa hakim akan kesulitan menemukan motif dan riwayat hidup pelaku bila bahannya tidak tercantum sejak pemeriksaan.

    Dengan demikian, penyidik diingatkan memperhatikan kearifan lokal dan giat menggali nilai hukum pidana adat setempat.

    Menguji Garis Api dan Pembuktian

    Agung menekankan, aparat tidak cukup hanya menemukan aktivitas pembakaran. Hubungan antara perbuatan seseorang dengan akibat yang ditimbulkan harus dipastikan.

    ”Penegakan hukum harus berdasarkan bukti. Siapa yang melakukan, bagaimana cara melakukannya, apa akibatnya, dan apakah unsur pasal yang digunakan terpenuhi. Itu semua harus jelas,” tegasnya.

    Putusan perkara Totok memperlihatkan prinsip itu bekerja. Totok membakar tumpukan sampah pembersihan lahan pada 24 September 2023.

    Dakwaan jaksa menyebut api akibat perbuatannya merambat hingga Jalan Karanggan 28, Gang Melon.

    Saksi dari satgas karhutla menerangkan, kebakaran kembali terjadi di lokasi berdekatan pada 27 September, lalu pada 2 Oktober 2023 dengan titik api sekitar 400 meter dari titik pertama.

    Majelis Hakim PN Palangka Raya menolak membebankan kedua kebakaran susulan itu kepada Totok karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan api tersebut merupakan akibat dari pembakaran yang dia lakukan. Totok hanya dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa 24 September.

    Majelis hakim tetap menyatakan unsur kesengajaan terpenuhi, dalam bentuk sengaja sebagai kemungkinan, dengan menimbang keseluruhan perbuatannya: membakar tumpukan tanpa sekat bakar memadai dan tanpa izin pejabat berwenang.

    Fakta persidangan mencatat Totok pulang sekitar pukul 11.30 WIB meninggalkan tumpukan yang masih berasap dan menyimpan bara.

    Soal akibat juga menentukan pasal yang dipakai. Polres Katingan memproses pria 61 tahun berinisial G, warga Desa Tewang Kadamba, Kecamatan Katingan Hilir, yang diamankan saat membakar ranting dan dedaunan kering di lahan terbuka pinggir Jalan Baun Bango Km 16 pada 27 Agustus 2026.

    Petugas menghentikan pembakaran karena api mulai membesar dan berpotensi meluas, lalu memprosesnya dengan Pasal 308 ayat (1) dan/atau Pasal 315 huruf a UU 1/2023.

    Pasal 315 merupakan padanan ketentuan lama yang diterapkan bila seseorang menyalakan api di jalan umum atau dekat bangunan sehingga dikhawatirkan terjadi kebakaran, sedangkan Pasal 308 mensyaratkan timbulnya bahaya umum.

    Ketentuan KUHP ini berbeda dengan Pasal 108 UU PPLH, yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa mensyaratkan akibat tertentu.

    Batas Aturan dan Pentingnya Sosialisasi

    Agung juga mengingatkan pentingnya sosialisasi Inpres 11/2026 sebelum diterapkan ketat. Masyarakat harus mengetahui larangan, batasan yang berlaku, serta konsekuensi hukumnya.

    ”Kalau masyarakat belum memahami aturan, kemudian langsung dilakukan penindakan, tentu berpotensi menimbulkan persoalan. Pemerintah harus memberikan pemahaman terlebih dahulu, terutama kepada masyarakat di desa yang masih menjalankan tradisi berladang,” katanya.

    Sebagian batasan itu sudah tertulis sejak 16 tahun lalu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 mengatur bahwa masyarakat hukum adat yang membakar lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga untuk ditanami varietas lokal “wajib memberitahukan” kepada kepala desa, dan ketentuan itu tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal maupun kemarau panjang.

    Rumusannya pun bisa dibaca berbeda di pengadilan. Permen menyebut kewajiban memberitahukan, sementara Majelis Hakim PN Sampit dalam perkara Sarbani bin Satrah, yang divonis sembilan bulan penjara dan denda Rp2,5 miliar pada Februari 2024, menyebut pembakaran terbatas harus mendapat izin kepala desa dengan merujuk peraturan yang sama.

    Pembatasan musiman dalam Permen itu sejalan dengan Inpres 11/2026, yang baru membolehkan pembakaran berbasis kearifan lokal setelah status darurat karhutla dicabut kepala daerah.

    Status tanggap darurat karhutla Kotawaringin Timur (Kotim) sendiri telah diperpanjang hingga 15 Oktober 2026.

    Sejumlah kabupaten di provinsi tetangga sudah menurunkan aturan itu menjadi prosedur yang bisa dipegang warga.

    Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang tata cara pembakaran lahan pertanian terbatas dan terkendali seluas maksimal dua hektare per kepala keluarga, sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020.

    Kabupaten Kayong Utara mengatur bahwa pembakaran terbatas baru boleh dilakukan setelah ada izin tertulis kepala desa, yang terlebih dahulu memverifikasi dan memvalidasi permohonan.

    Penelusuran Kanal Independen di sumber terbuka belum menemukan aturan setingkat peraturan bupati dengan muatan serupa di Kotim.

    Ragam Motif Kasus 2026

    Data penindakan 2026 memperlihatkan mengapa pembedaan yang dituntut Agung menjadi penting. Dalam rilis 17 September 2026, Polres Kotim mengumumkan tujuh tersangka dari tujuh perkara karhutla.

    Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut para tersangka merupakan pemilik atau pihak yang membakar di lahan pribadi, dengan modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara berupa mengumpulkan ranting dan tanaman hasil tebasan lalu membakarnya hingga api merembet ke lahan sekitar.

    Lima tersangka sudah ditahan, dan polisi belum menemukan indikasi pembakaran terkoordinasi. Total lahan terbakar dari perkara-perkara itu lebih dari 18 hektare, dengan 34 saksi diperiksa, sementara 17 perkara lain masih dalam tahap penyelidikan.

    Rilis kepolisian tidak menyebut apakah ada di antara tujuh tersangka itu yang membakar dalam rangka berladang secara adat.

    Skala provinsi memperlihatkan ragam pelaku dan cara yang jauh lebih lebar. Hingga 28 September 2026, Polda Kalteng menindaklanjuti 130 laporan karhutla dan mengamankan delapan tersangka dari enam laporan polisi dalam dua pekan. Rilis itu juga menyebut dua pelaku lain ditangkap di Kotim.

    Salah satu tersangka adalah pegawai negeri sipil di Barito Selatan yang tertangkap saat membakar lahan pribadinya; api yang semula dikendalikan justru merambat hingga sekitar enam hektare.

    Polisi juga menyita jeriken berisi minyak tanah, alat penyemprot, botol berisi oli bekas, dan ember dari lokasi kebakaran hampir 11 hektare di Barito Timur yang melibatkan dua tersangka.

    Para pelaku dijerat Pasal 308 ayat (1) dan/atau Pasal 309 juncto Pasal 20 UU 1/2023, sementara 12 korporasi yang lahannya terindikasi terbakar masih disidik dengan penguatan keterangan ahli.

    Kapolresta Palangka Raya Kombes Pol Andiyatna pada Rabu (23/9/2026) mengungkap motif tiga tersangka yang juga beragam. Ada yang membuka lahan untuk menanam, ada pula yang membakar sampah lalu apinya menjalar. Berkas mereka sudah dinyatakan lengkap dan dijerat Pasal 308 KUHP.

    Ragam niat dan cara itulah yang kini wajib ditimbang hakim. Seluruh perbuatan tersebut terjadi setelah KUHP Nasional berlaku.

    Larangan dan Jalan Keluar

    Agung tidak menolak penegakan hukum. Dia menilai pemerintah tetap berkepentingan mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan larangan pembakaran yang dapat memicu karhutla perlu ditegakkan demi melindungi masyarakat dan lingkungan. Namun, kebijakan itu tidak boleh berhenti pada larangan dan penindakan.

    ”Kalau masyarakat diminta meninggalkan cara lama, pemerintah juga harus memberikan alternatif. Jangan hanya melarang, tetapi tidak memberikan jalan keluar. Masyarakat harus dibantu agar bisa membuka dan mengolah lahan dengan cara yang aman dan sesuai aturan,” ujarnya.

    Inpres 11/2026 mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Bagi Agung, keseimbangan antara penegakan hukum, pencegahan karhutla, dan perlindungan masyarakat menjadi kunci agar Inpres itu berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru bagi peladang tradisional.

    Perkara M di Lamandau dan tujuh tersangka di Kotim, bila berlanjut ke pengadilan, akan diputus dengan pedoman pemidanaan yang tidak pernah dimiliki Maulidin dan Sarwani ketika palu hakim jatuh pada Desember 2019. (ign)

  • Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – Niat Sarbani bin Satrah terbilang sederhana. Peladang ini hanya ingin membuka 1,4 hektare lahan di pinggir Jalan Trans Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, untuk bertanam sawit.

    Dia meyakini tanah itu miliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit berpandangan sebaliknya.

    Merujuk Surat Keterangan Menteri Kehutanan Nomor SK-6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, bidang tanah yang dibakar Sarbani pada 10 Agustus 2023 tersebut tercatat sebagai Kawasan Hutan Produksi.

    Api dari tumpukan semak menjalar hingga tujuh hektare. Palu hakim jatuh pada awal Februari 2024. Sarbani divonis sembilan bulan penjara beserta denda Rp2,5 miliar.

    Putusan itu menjadi potret yang memperlihatkan sempitnya ruang hukum bagi peladang di Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Realitas penegakan hukum ini sudah berjalan jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada 31 Agustus 2026.

    Ketua DPRD Kotim, Rimbun, merespons kehadiran Inpres tersebut dengan kekhawatiran terkait nasib kearifan lokal masyarakat Dayak. Tradisi berladang berpotensi tergerus apabila penerapan aturan mengabaikan realitas sosial di lapangan.

    ”Inpres Nomor 11 Tahun 2026 terkesan menghilangkan kearifan lokal adat di Bumi Isen Mulang, khususnya di Bumi Habaring Hurung,” kata Rimbun, Jumat (2/10/2026).

    Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan perlindungan tradisi peladang.

    ”Hendaknya Inpres ini disosialisasikan dulu sebelum menindaklanjuti atau menindak peladang yang membakar lahan, sehingga menjadi satu pemahaman dan satu frekuensi untuk memberikan informasi dan pemahaman bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Penelusuran Kanal Independen terhadap tujuh putusan pengadilan di Kalteng, mencakup perkara di PN Sampit, PN Palangka Raya, dan PN Pangkalan Bun, mengonfirmasi kekhawatiran Rimbun memiliki landasan yang sangat konkret.

    Mengunci Berlapis Perlindungan Adat

    Teks Inpres 11/2026 tidak secara eksplisit menghapus pengecualian kearifan lokal. Pengecualian tersebut tetap tercantum, tetapi terikat oleh tujuh syarat berlapis yang wajib dipenuhi seluruhnya agar praktik berladang dianggap legal.

    Syarat itu menetapkan pembakaran harus wujud adat yang nyata dan turun-temurun, dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga, serta khusus untuk tanaman pangan nonkomersial. Peladang juga wajib membuat sekat bakar.

    Regulasi ini melarang pembakaran di ekosistem gambut, radius 500 meter dari peta ekosistem gambut nasional, kawasan lindung, maupun sempadan sungai. Larangan serupa berlaku untuk kepentingan korporasi dan kawasan hutan.

    Praktik ini baru sah dilakukan setelah masyarakat mengantongi rekomendasi dari pemerintah pusat atau daerah, serta mendapat pendampingan langsung.

    Gubernur juga diwajibkan meninjau ulang seluruh kebijakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, bupati dan wali kota dituntut menghentikan aktivitas pembakaran yang mengatasnamakan adat apabila tidak memenuhi seluruh syarat hukum tersebut.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menilai pengetatan aturan ini sebagai prakondisi penting dalam menghadapi ancaman El Nino.

    Kementerian Lingkungan Hidup merespons aturan tersebut dengan menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi, serta mengutip data Polri yang telah menetapkan 138 tersangka karhutla secara nasional.

    Pasal Kembar untuk Peladang dan Warga Kota

    Bukti paling kuat mengenai rentannya pelindungan kearifan lokal terlihat dari kasus Gusti Maulidin, peladang 63 tahun asal Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

    Maulidin membuka ladang padi bersama delapan anggota keluarganya pada September 2019. Dia membangun sekat bakar, menunggui lokasi hingga api benar-benar padam pukul tiga sore, dan mengelola tanah mineral, bukan gambut.

    Kesaksian pihak kepolisian membenarkan api di ladang Maulidin sudah padam saat petugas tiba. Jaksa tetap menariknya ke meja hijau dengan empat pasal berlapis.

    Dakwaan mencakup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memuat pengecualian kearifan lokal, UU Kehutanan, Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran, dan Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian.

    PN Pangkalan Bun menjatuhkan putusan pada 16 Desember 2019. Majelis hakim pimpinan Heru Karyono tidak memilih dakwaan lingkungan hidup maupun kehutanan.

    Hakim menjatuhkan vonis melalui dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 187 ke-1 KUHP. Maulidin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan vonis lima bulan penjara (Putusan Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu).

    Sarwani, tetangga Maulidin yang membuka ladang di lokasi terpisah, menerima hukuman identik melalui Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu.

    Seluruh kepatuhan Maulidin terhadap syarat kearifan lokal tidak mampu menghindarkannya dari jeruji besi. Majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal umum KUHP, bukan pasal UU PPLH yang memuat pengecualian kearifan lokal.

    Pola serupa terdeteksi secara konsisten dalam empat perkara yang ditelusuri Kanal Independen. Dua kasus lain bahkan tidak memiliki kaitan dengan ladang adat.

    H Johan, seorang sopir yang membersihkan rumput pekarangan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya pada 2019, divonis tujuh bulan penjara.

    Bara api dari pekarangannya menjalar tiga hari kemudian ke lahan tetangga, lalu hakim menjeratnya dengan Pasal 187 ke-1 KUHP.

    Nasib serupa dialami Totok Prayoga, karyawan swasta yang membersihkan pekarangan istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangka Raya, pada 2023. Dia menerima vonis sembilan bulan penjara pada Mei 2024 dengan jeratan pasal yang persis sama.

    Empat terdakwa, dua dari ladang adat dan dua dari pekarangan kota, menerima vonis bersalah dari pasal identik. Kepatuhan peladang pada tradisi adat hanya meringankan masa hukuman, namun tidak membebaskan mereka dari status terpidana.

    Jejak Hukum di Meja Hijau Sampit

    PN Sampit memiliki rekam jejaknya sendiri. Selain perkara Sarbani, pengadilan ini pernah menyidangkan Rudiansyah alias Rudi pada 2020.

    Terdakwa membuang puntung rokok ke semak kering di Desa Muara Dua, Kabupaten Seruyan, yang posisinya bersebelahan dengan HGU PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Api membakar 319 hektare lahan. Hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara atas dasar kelalaian.

    Dua kasus di PN Sampit ini memang tidak berangkat dari niat menjalankan kearifan lokal. Persoalannya, jika ketidaksengajaan atau ketidaktahuan status kawasan hutan bisa berujung denda Rp2,5 miliar, ancaman serupa mengintai peladang Dayak Kotim yang membuka lahan tanpa menyadari ladangnya bersinggungan dengan peta kawasan hutan.

    Risiko ini sangat nyata mengingat Kotim memiliki daftar panjang sengketa tanah adat berhadapan dengan klaim kawasan hutan maupun konsesi korporasi.

    Gambut Terlarang sejak 2020

    Fakta persidangan Totok di Palangka Raya mengungkap regulasi lain yang membatasi ruang gerak pembakaran lahan. Lidya Veraindah, ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

    Regulasi ini menegaskan pembakaran di lahan gambut tidak bisa mendapatkan izin dengan alasan apa pun. Pengecualian pembakaran lahan juga gugur sepenuhnya saat daerah berstatus siaga darurat bencana.

    Perda Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003 turut mewajibkan izin tertulis untuk segala jenis pembakaran lahan.

    Berdasarkan penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan aturan spesifik yang setara di tingkat Kotim. Rujukan utamanya bersandar pada Perda Kalteng.

    Larangan membakar lahan gambut, ekosistem yang mendominasi kawasan tengah dan selatan Kotim, sudah berlaku tanpa pengecualian sejak 2020. Kehadiran Inpres 11/2026 memperketat situasi ini dengan larangan pembakaran di kawasan hutan dan kewajiban rekomendasi dari pemerintah.

    Kondisi tersebut memiliki akar sejarah. Kalteng pernah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur detail praktik kearifan lokal.

    Aturan ini dicabut pemerintah pusat saat krisis kabut asap parah tahun 2015. Sejak pencabutan tersebut, posisi argumen kearifan lokal melemah drastis di ruang sidang, sebagaimana tergambar dalam kasus Maulidin dan Sarwani.

    Kontras Satu Hektare dan Ribuan Hektare

    Realitas paling timpang terlihat dari Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah tempat Maulidin diadili. Konsesi perkebunan sawit PT Kumai Sentosa terbakar seluas 2.600 hingga 3.000 hektare pada 2019.

    PN Pangkalan Bun, pengadilan yang menjatuhkan vonis penjara bagi Maulidin, memutus perusahaan tersebut tidak terbukti bersalah secara pidana pada Februari 2021.

    PT Kumai Sentosa baru kalah melalui gugatan perdata terpisah senilai Rp175,18 miliar. Dua keluarga peladang, yang salah satunya diketahui hanya mengelola lahan sekitar satu hektare, berakhir di penjara.

    Sementara itu, korporasi dengan ribuan hektare lahan terbakar luput dari jerat pidana di wilayah hukum yang sama.

    Kalender Darurat Nyaris tanpa Jeda

    Satu ketentuan kunci dalam Inpres 11/2026 menetapkan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal hanya sah dilakukan apabila status darurat karhutla telah dicabut oleh kepala daerah.

    Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Status ini dinaikkan menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang tiga kali berturut-turut.

    Perpanjangan terakhir diputuskan hingga 15 Oktober 2026 melalui rapat evaluasi pimpinan Bupati Kotim Halikinnor pada Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut digelar hanya tiga hari sebelum Rimbun menyuarakan kekhawatirannya.

    Data evaluasi menunjukkan skala api di Kotim. Terdapat 38.304 titik panas dan 1.171 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 2.079 hektare lahan hingga akhir September 2026.

    Angka ini melonjak tajam dibandingkan 453 titik panas sepanjang 2025. Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan Rp15 miliar untuk penanganan darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Imam Subekti, yang menjabat sejak 11 September 2026 menggantikan Multazam, menyatakan kondisi karhutla belum mereda.

    Memasuki awal Oktober, kabut asap masih mengepung Sampit. Angin dari arah timur membawa kiriman asap dari Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Sepanjang 8 April hingga 15 Oktober 2026, Kotim selalu berada dalam status darurat karhutla. Rentang waktu ini bertepatan dengan musim tradisional peladang membuka lahan.

    Jika Inpres ini diterapkan secara ketat, peladang Kotim praktis tidak memiliki jendela waktu legal untuk membakar ladang sepanjang tahun ini.

    Solusi Nyata, Jangan Hanya Melarang

    Rimbun mendorong pemerintah turun langsung memberikan penjelasan hingga ke tingkat desa, tidak hanya menerbitkan aturan dari Jakarta.

    Pemkab diminta menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat apabila pembukaan lahan dengan cara membakar benar-benar dilarang.

    ”Kalau memang masyarakat dilarang membakar lahan, pemerintah juga harus memberikan solusi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu peladang. Jangan hanya janji akan dibantu, tetapi realisasinya tidak ada. Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap berladang tanpa melanggar aturan. Jadi, jangan hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tetapi juga harus ada solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Permintaan Rimbun sejalan dengan amanat Inpres 11/2026 yang mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, demi membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Berkaca pada rekam jejak peradilan di Kalteng, peladang yang mematuhi syarat adat tetap rentan dipidana. Kewajiban penyediaan alat berat tersebut baru memiliki makna jika benar-benar terealisasi di lapangan sebelum mesin penegakan hukum menyasar peladang kecil. (ign)

  • Lapis Tebal Pembuktian Pidana Korporasi Karhutla Kotim, DAD: Tindak Sampai ke Akar

    Lapis Tebal Pembuktian Pidana Korporasi Karhutla Kotim, DAD: Tindak Sampai ke Akar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga pekan bergulir sejak September bermula, daftar tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) terus bertambah.

    Penambahan ini hanya menyasar perorangan. Tercatat satu warga ditahan pada 1 September. Angkanya merangkak naik menjadi tujuh tersangka per 21 September.

    Sebaliknya, ketika daftar tersangka warga biasa kian panjang, belum ada satu pun korporasi yang menyandang status serupa.

    Padahal, perkara yang membelit sebuah korporasi sawit di Kecamatan Kota Besi telah dinaikkan ke tahap penyidikan sejak awal bulan yang sama.

    Kesenjangan penindakan ini menyeruak saat Kapolres Kotim AKBP I Kadek Yoga Sidhimantra bertatap muka dengan jajaran pengurus Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim di Kantor DAD, Jalan Ahmad Yani Sampit, Senin (21/9/2026).

    ”Untuk korporasi masih dalam pemeriksaan saksi-saksi,” kata Kadek Yoga.

    Tujuh tersangka yang ada saat ini ditetapkan dari tujuh perkara berbeda yang telah masuk tahap penyidikan.

    Polres Kotim bersama jajaran Polsek juga masih memproses 17 kasus lain di tahap penyelidikan.

    Total 24 perkara karhutla kini tertumpuk di meja penyidik. Peluang bertambahnya jumlah tersangka tetap terbuka lebar. ”Kalau sudah terbukti ya pasti ada tambahan,” ujarnya.

    Bidikan yang Tertahan di Kota Besi

    Lonjakan angka tersangka perorangan melaju sangat cepat. Pada 1 September, Kasat Reskrim Polres Kotim AKP Sugiarso membongkar 18 kasus karhutla yang terindikasi memuat unsur kesengajaan atau kelalaian.

    Tersangka perdana berinisial EP langsung ditahan akibat membakar lahan miliknya sendiri seluas 17 x 22 meter di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Tiupan angin kencang berpadu dengan kondisi gambut kering membuat api menjalar, menghanguskan lebih dari lima hektare lahan sekitar.

    Laporan yang sama juga menyingkap langkah penyidik Satreskrim Polres Kotim yang tengah membidik satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kota Besi.

    Kasus ini sudah menapak tahap penyidikan. Perusahaan dinilai lalai saat karhutla melanda area sekitar konsesinya.

    Api menjalar bebas membakar 181 hektare lahan sawit, padahal korporasi tersebut tercatat memiliki peralatan dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai.

    Situasi ini berpotensi menyeret manajemen perusahaan sebagai tersangka baru, kendati identitas korporasinya belum diungkap kepolisian.

    Pertemuan dengan DAD pada 21 September tidak mengupas rincian jumlah perkara korporasi yang sedang diperiksa saksi-saksinya.

    Tidak ada juga kepastian apakah kasus Kota Besi masuk dalam daftar tersebut.

    Satu hal yang pasti dari keterangan Kadek Yoga: belum ada satu pun korporasi di seluruh Kotim yang naik status menjadi tersangka.

    Fakta ini sejalan dengan kasus Kota Besi yang sudah tiga pekan bertengger di tahap penyidikan semenjak pertama kali mencuat ke publik.

    Catatan rilis Polres Kotim tertanggal 5 September sempat menyinggung 22 perkara karhutla dengan empat tersangka.

    Terdapat satu laporan polisi berstatus korporasi yang ditangani gabungan Ditreskrimsus. Enam belas hari kemudian, total perkara naik menjadi 24 dan tersangka bertambah menjadi tujuh orang. Semuanya tetap perorangan.

    Eskalasi Ketegasan dari Istana

    Ketimpangan penegakan hukum ini rupanya menggema hingga level nasional, bahkan bertahan setelah turunnya tekanan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Rekapitulasi Bareskrim Polri pada 4 September melaporkan 112 tersangka perorangan dari 167 laporan polisi sejak Januari.

    Kalimantan Tengah menyumbang 20 tersangka. Saat itu, belum ada satu pun korporasi yang dijerat secara nasional.

    Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pipit Subiyanto menjelaskan, mayoritas kasus yang sampai ke tahap tersangka merupakan perkara perorangan di lahan hak milik sendiri. Faktor inilah yang membuat identifikasi pelaku jauh lebih ringkas.

    Tiga hari berselang, pada 7 September, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaporkan 138 tersangka perorangan dan delapan korporasi yang sedang diproses.

    Sehari setelahnya, Presiden Prabowo turun tangan menegaskan niat pemerintah memburu identitas pemilik korporasi yang terlibat, diiringi ancaman pencabutan izin usaha.

    Eskalasi memuncak delapan hari kemudian. Melalui rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September, Presiden menginstruksikan sikap yang lebih keras, yakni mencabut izin bagi korporasi yang terbukti melanggar sekaligus tetap menyelidiki unsur pidananya.

    Sehari sesudahnya, pada 17 September, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengumumkan 162 tersangka perorangan dari 219 perkara.

    Terdapat pula 95 korporasi yang kini masuk radar penyelidikan dan penyidikan di 10 polda. Angka korporasi ini melompat tajam dari delapan entitas yang dilaporkan 10 hari sebelumnya.

    Polda Kalimantan Tengah menyumbang 14 dari 95 korporasi tersebut. Angka ini melonjak dari empat korporasi yang pernah disebutkan sedang diselidiki Polda Kalteng pada Agustus lalu, meskipun dua data ini berasal dari mekanisme pelaporan yang berbeda sehingga tidak sepenuhnya bisa dibandingkan langsung.

    Kendati jumlah yang diselidiki membeludak, Bareskrim belum merinci berapa banyak korporasi yang sudah berstatus tersangka, serta belum mengungkap satu pun nama perusahaan terkait.

    Labirin Syarat Pidana Korporasi

    Lambannya penetapan tersangka korporasi memiliki pijakan kuat dalam hukum acara pidana.

    Sistem hukum pidana Indonesia pada mulanya dibangun dengan asumsi bahwa terdakwa adalah manusia bernyawa.

    Tidak ada mekanisme eksplisit untuk memanggil, memeriksa, atau mendakwa sebuah badan hukum.

    Celah kosong ini baru diisi Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

    Aturan turunan ini memaksa penyidik membuktikan salah satu dari tiga syarat berat untuk mempidanakan korporasi.

    Syarat itu mencakup bukti bahwa korporasi mendapat untung dari tindak pidana, korporasi membiarkan kejahatan terjadi, atau korporasi gagal melakukan langkah pencegahan.

    Beban pembuktian ini jauh melampaui kerumitan kasus perorangan. Korporasi sebagai entitas tidak memiliki niat jahat seperti manusia, sehingga kesalahannya harus dibongkar melalui analisis kebijakan dan jejak pembiaran internal perusahaan, bukan sekadar melihat titik api di lapangan.

    Ancaman pidananya pun terbatas pada denda dan pidana tambahan, sebab badan hukum tidak bisa dijebloskan ke sel tahanan.

    Individu penguruslah yang harus menanggung hukuman penjara sebagai perwakilan entitas tersebut.

    Alasan inilah yang memperjelas mengapa laporan pemberitaan pada awal September menyebut kasus Kota Besi berpotensi memunculkan tersangka baru dari pihak manajemen perusahaan.

    Aparat harus lebih dulu mengidentifikasi dan membuktikan keterlibatan personal jajaran pengurus, menciptakan lapisan pembuktian baru di atas pembuktian kesalahan korporasi itu sendiri.

    Doktrin pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kerap disalahpahami sebagai jalan pintas menjerat korporasi.

    Regulasi ini nyatanya hanya berlaku untuk gugatan ganti rugi perdata. Jalur pidana tetap mewajibkan penyidik membuktikan unsur kesalahan secara konvensional.

    Riwayat penanganan perkara masa lalu menjadi cermin betapa panjangnya proses pembuktian ini.

    Penyelidikan sebuah korporasi sawit di Kabupaten Pelalawan, Riau, pada 2019 misalnya, sudah dimulai sejak awal Februari.

    Perusahaan itu baru resmi menyandang status tersangka pada 9 Agustus, sekitar enam bulan kemudian.

    Rentang waktu itu dihabiskan aparat untuk memeriksa jajaran direksi, menyusun konstruksi hukum, serta mempelajari keterangan saksi ahli.

    Begitu korporasi resmi berstatus tersangka, kepolisian saat itu belum menetapkan individu pengurus yang harus bertanggung jawab, menandakan etape terpisah yang tak kalah memakan waktu.

    Pola serupa terlihat dari pengumuman 95 korporasi yang kini diperiksa Bareskrim secara nasional.

    Kerumitan pengelolaan kawasan menuntut aparat memeriksa berlapis-lapis saksi dan mengurai tumpukan dokumen sebelum menunjuk pihak yang bersalah.

    Kasus Kota Besi yang baru berjalan tiga pekan di tahap penyidikan memang belum bisa disimpulkan sebagai bentuk pembiaran aparat.

    Namun, preseden Riau menawarkan alat uji yang lebih presisi ketimbang sekadar menunggu kapan tersangka muncul.

    Titik ujinya terletak pada kedalaman jangkauan pemeriksaan, yakni keharusan aparat menyentuh jajaran pengurus manajemen perusahaan alih-alih sekadar berkutat di level staf operasional lapangan.

    Barisan Kawalan Tokoh Adat

    Menghadapi kesenjangan penegakan hukum ini, DAD Kotim memilih bersikap terbuka.

    Ketua Harian DAD Kotim Gahara meminta proses hukum tidak membedakan pelaku berdasarkan latar belakang, termasuk bila pemeriksaan menemukan bukti keterlibatan perusahaan.

    ”Harus demikian dong, tindak tegas tanpa pandang bulu. Siapa pun pelaku, baik itu yang melaksanakan di lapangan maupun yang menyuruh, tindak tegas sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ini terulang lagi,” tegas Gahara.

    Penindakan hukum menurutnya tidak boleh berhenti pada pihak yang berada di lapangan. Siapa pun yang bertindak sebagai penyuruh atau ikut terlibat harus turut diproses.

    DAD Kotim menyatakan kesiapan mendukung kepolisian secara penuh, terutama jika korporasi memberikan perlawanan saat ditindak.

    ”Kalau itu pasti, back up kita back up,” ujarnya.

    ”Apabila ada perlawanan dari korporasi, ya kita semua lah, masyarakat juga,” tegasnya.

    Hingga hari ini, tujuh perkara karhutla di Kotim telah menghasilkan tersangka. Semuanya berstatus perorangan.

    Kasus korporasi Kota Besi yang sempat diproyeksikan menyeret tersangka dari jajaran manajemen sejak awal September, belum juga menghasilkan satu nama pun setelah tiga pekan berlalu. (ign)