SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai merencanakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang berulang di wilayah selatan setiap musim kemarau.
Tidak hanya memperluas jaringan PDAM, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengolah air asin serta opsi pembangunan pipa bawah air menuju Kecamatan Pulau Hanaut.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, persoalan air bersih di wilayah selatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jaringan perpipaan. Sebab, ketika kemarau panjang terjadi, sumber air baku yang menjadi tumpuan pelayanan PDAM ikut terdampak intrusi air laut.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem yang mampu menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan meskipun kondisi sumber air berubah akibat musim kemarau.
”Kalau kita hanya memperpanjang jaringan, tetapi sumber air bakunya bermasalah, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan,” kata Halikinnor.
Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Sejak awal menjabat sebagai Bupati Kotim, kebutuhan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ingin didorong secara bertahap.
”Ketika bertekad menjadi bupati, saya menetapkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi lebih dahulu, yaitu air bersih dan penerangan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana tetap memanfaatkan sumber air yang tersedia ketika kualitasnya menurun akibat masuknya air laut.
Halikinnor mengaku telah meminta penjelasan kepada Direktur Perumdam Tirta Mentaya mengenai kemungkinan penggunaan teknologi khusus untuk mengolah air yang memiliki kadar garam tinggi agar kembali menjadi air layak konsumsi.
Ia menyebut teknologi pengolahan air asin atau air laut telah digunakan di sejumlah negara. Karena itu, pemerintah daerah ingin melihat kemungkinan teknologi serupa diterapkan untuk mengatasi persoalan sumber air baku di Kotim.
”Tadi saya sudah tanyakan kepada Direktur Perumdam bahwa ada teknologi khusus untuk mengolah air laut. Kita melihat negara-negara lain bisa mengolah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi,” katanya.
Halikinnor mengatakan pengolahan air dengan bahan yang selama ini lazim digunakan PDAM seperti tawas maupun PAC tidak cukup untuk menangani air yang sudah terpengaruh kadar garam tinggi.
Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar proses menjernihkan air, tetapi bagaimana menurunkan kadar garam sehingga sumber air yang terdampak intrusi tetap dapat dimanfaatkan.
”Kita tidak mungkin mencari sumber air baru. Sumber air yang ada harus dimanfaatkan dengan dukungan teknologi pengolahan yang memadai,” tegasnya.
Pemkab Kotim pun membuka kemungkinan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi tersebut.
Halikinnor menyadari kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah harus selektif dalam belanja, tetapi kebutuhan air bersih dinilai memiliki posisi yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Jaringan PDAM Diperluas Bertahap hingga Ujung Pandaran
Selain mengembangkan teknologi pengolahan air, Pemkab Kotim juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM secara bertahap.
Halikinnor telah meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Rifan, agar pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih terus dilanjutkan setiap tahun.
Target yang ingin dicapai adalah memperpanjang jaringan pipa induk hingga Ujung Pandaran.
”Kita melanjutkan jaringan pipa induk. Saya ingin sampai Ujung Pandaran,” kata Halikinnor.
Ia menyadari pembangunan jaringan hingga wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Selain membutuhkan perencanaan teknis yang matang, kebutuhan anggarannya juga sangat besar dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
”Memang tidak dalam satu tahun karena membutuhkan dana cukup besar, ratusan miliar, sehingga mungkin beberapa tahun nanti kita anggarkan,” ujarnya.
Halikinnor juga meminta seluruh fasilitas PDAM yang sudah tersedia di daerah agar tidak dibiarkan bekerja sendiri-sendiri.
Untuk di wilayah Selatan Kotim, perhatian diarahkan pada unit PDAM di Sungai Lepeh dan Samuda. Keduanya diharapkan dapat dioptimalkan sesuai cakupan wilayah pelayanan masing-masing.
Unit Sungai Lepeh selama ini melayani kawasan di sekitarnya, sedangkan unit Samuda melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Samuda.
Dalam kondisi normal atau saat musim hujan, sumber air baku masih dapat dimanfaatkan. Persoalan muncul ketika kemarau panjang menyebabkan air sungai mengalami perubahan kualitas akibat masuknya air laut.
Karena itu, sistem pelayanan harus dirancang agar ketika salah satu sumber mengalami gangguan, sumber lainnya dapat membantu menopang kebutuhan wilayah yang terdampak.
”Harus kita jalankan bersama-sama, sehingga nanti kalau yang satu bermasalah, yang lain bisa membantu,” ujarnya.
Konsep serupa juga ingin diterapkan pada fasilitas PDAM yang sudah tersedia di wilayah lain. Halikinnor meminta fasilitas di Parenggean, Cempaga hingga Simpang Sebabi, Kecamatan Telawang, dapat dimaksimalkan.
”Kita berharap fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih Kotim secara lebih terintegrasi,” ujarnya.
Pulau Hanaut Dipertimbangkan Terhubung Pipa Bawah Air
Persoalan lebih kompleks dihadapi di Kecamatan Pulau Hanaut karena wilayah tersebut terpisah oleh Sungai Mentaya.
Halikinnor mengatakan, membangun instalasi PDAM tersendiri di Pulau Hanaut belum otomatis menyelesaikan masalah. Pemerintah tetap harus memastikan ketersediaan sumber air baku yang dapat digunakan secara berkelanjutan.
Persoalannya, sumber air di wilayah tersebut juga berpotensi mengalami perubahan kualitas ketika kemarau panjang berlangsung.
Karena itu, salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah membawa pasokan air dari sistem yang memiliki sumber air lebih memungkinkan melalui pipa bawah air menuju Pulau Hanaut.
”Kalau membangun instalasi tersendiri untuk PDAM di sana, kita juga kesulitan sumber bahan bakunya, sehingga kita rencanakan membangun jaringan pipa bawah air laut menuju Pulau Hanaut,” jelas Halikinnor.
Menurutnya, opsi pipa bawah air perlu dihitung secara teknis dan anggaran karena menyangkut pembangunan infrastruktur lintas perairan. Namun, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber air baku di Pulau Hanaut.
Dengan sistem tersebut, pasokan air bersih diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber air setempat yang kualitasnya dapat berubah ketika musim kemarau.
Akhiri Ketergantungan Dropping Air Setiap Musim Kemarau
Halikinnor menegaskan, distribusi air menggunakan armada tangki hanya dapat menjadi penanganan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pemerintah tidak ingin pola tersebut terus menjadi ketergantungan masyarakat setiap kali musim kemarau datang.
Karena itu, arah pembangunan ke depan adalah membangun sistem air bersih yang mampu bekerja lebih permanen, mulai dari sumber air, teknologi pengolahan, jaringan perpipaan hingga keterhubungan antarsistem pelayanan.
Ia ingin sumber-sumber air yang ada di Kotim dapat saling terhubung sehingga pelayanan tetap memiliki alternatif ketika salah satu sumber mengalami gangguan.
”Harapan saya, ke depan masyarakat di wilayah Selatan tidak lagi kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi,” pungkasnya. (hgn)