cms.kanalindependen.id

Tag: Karhutla Kotawaringin Timur

  • Hotspot Kotim Tertinggi di Kalteng, Kapolda Perintahkan Pelaku Pembakar Lahan Ditindak Tegas

    Hotspot Kotim Tertinggi di Kalteng, Kapolda Perintahkan Pelaku Pembakar Lahan Ditindak Tegas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Status Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai daerah dengan hotspot tertinggi di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius aparat kepolisian dan pemerintah daerah.

    Saat meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jalan Tjilik Riwut KM 7 Sampit, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan memerintahkan seluruh jajaran mengusut setiap kasus pembakaran lahan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum.

    Sebelum meninjau lokasi kebakaran, Kapolda bersama jajaran terlebih dahulu melaksanakan patroli udara untuk memantau sebaran hotspot dan titik-titik karhutla di wilayah Kotim.

    Dari hasil pemantauan tersebut, terlihat jelas kondisi kebakaran yang masih terjadi di sejumlah lokasi.

    ”Hari ini saya melaksanakan kegiatan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sampit. Sebelumnya saya melaksanakan patroli udara untuk memantau titik-titik hotspot dan lokasi karhutla. Dari udara itu terlihat sangat jelas,” ujar Irjen Pol Iwan Kurniawan saat diwawancarai awak media di Posko Kontingensi Aman Nusa II Penanggulangan Karhutla di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5, Selass (4/8/2026).

    Berdasarkan data yang diterima Polda Kalteng, pada hari itu terpantau sekitar 62 hotspot di wilayah Kotim. Sementara lokasi yang telah benar-benar terbakar tercatat sebanyak 35 titik.

    “Dari data yang kami dapat, hari ini kurang lebih terdapat 62 titik hotspot. Namun yang sudah terjadi karhutla, yang terbakar, ada 35 titik,” katanya.

    Tingginya jumlah titik kebakaran membuat seluruh unsur penanganan karhutla langsung melakukan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Kotim, Polres Kotim, BPBD, dan seluruh anggota Satuan Tugas Karhutla.

    Kapolda mengatakan pembahasan difokuskan pada teknik dan metode pemadaman agar penanganan di lapangan lebih efektif, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana tidak sebanding dengan banyaknya titik kebakaran.

    ”Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Bupati, Kapolres, BPBD, dan semua unsur satgas yang ada. Kami membahas teknik dan metode pemadaman, karena harus diketahui bahwa keterbatasan sarana prasarana dibandingkan dengan jumlah titik kebakaran yang cukup banyak membuat kita harus selektif menentukan prioritas,” ujarnya.

    Menurutnya, seluruh titik api tidak mungkin ditangani secara bersamaan. Oleh sebab itu, petugas harus menentukan lokasi yang diprioritaskan agar penyebaran api dapat dikendalikan lebih cepat.

    “Kita perlu memilih mana yang lebih dulu dilakukan pemadaman. Itu yang kami bicarakan tadi. Kami juga akan mengerahkan seluruh potensi yang ada untuk membantu,” katanya.

    Selain mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki, Kapolda menyebut Pemerintah Kabupaten Kotim juga telah mengajukan bantuan helikopter water bombing kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu pemadaman dari udara, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau.

    Di sisi lain, Kapolda memastikan upaya pemadaman akan berjalan beriringan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

    Menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan keterlibatan perusahaan, Kapolda menegaskan seluruh kejadian karhutla akan diselidiki tanpa terkecuali.

    ”Saya sudah sampaikan ke Kapolres, setiap ada karhutla semua dilakukan penyelidikan. Dilakukan pemeriksaan terhadap perorangan, pihak swasta, maupun korporasi, semua kita selidiki,” tegasnya.

    Ia menegaskan siapa pun yang terbukti sengaja maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    “Kalau nanti ditemukan adanya kesengajaan ataupun kelalaian, seperti yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan kita proses hukum secara tegas,” ujarnya.

    Kapolda juga mengungkapkan bahwa penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus karhutla.

    ”Ada satu tersangka. Satu orang sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Yang lain sudah saya perintahkan untuk terus dilakukan penyelidikan,” katanya.

    Ia berharap kebakaran hutan dan lahan tidak terus berkembang mengingat musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.

    Berdasarkan informasi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut diperparah dengan fenomena El Nino yang membuat lahan semakin kering dan rentan terbakar.

    “Saya berharap masalah kebakaran hutan dan lahan ini jangan sampai berkembang lagi. Dari data BMKG kita sudah mendapat informasi jelas bahwa titik puncak musim kemarau ini di bulan Agustus dan September, dan ini masih panjang. Belum lagi fenomena El Nino yang membuat situasi kemarau semakin kering,” ujarnya.

    Sementara itu, Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan tingginya jumlah hotspot di Kotim memang menjadi perhatian serius.

    Bahkan, berdasarkan data yang dipantau pemerintah daerah, Kotim saat ini menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak di Kalimantan Tengah.

    “Pak Kapolda melihat bahwa saat ini titik hotspot kita tinggi, tertinggi di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 62 titik,” katanya.

    Meski demikian, Halikinnor menjelaskan jumlah titik panas tidak seluruhnya merupakan kebakaran lahan. Saat ini terdapat lima lokasi yang benar-benar terbakar dan masih menjadi fokus pemadaman petugas.

    ”Namun yang benar-benar terbakar lahannya pada hari ini ada lima lokasi dan berkembang menjadi delapan titik lokasi kejadian yang saat ini sedang ditangani. Beliau meninjau langsung, tadi di Jalan Tjilik Riwut KM 7 api masih terlihat di pinggir jalan,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Kapolda juga memberikan arahan mengenai langkah penanganan agar kebakaran tidak meluas.

    Halikinnor berharap seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam upaya pencegahan dengan segera memadamkan api yang masih kecil sebelum menjalar ke kawasan yang lebih luas.

    “Harapan kita, dengan kerja sama semua pihak dan seluruh elemen yang ada, serta bantuan masyarakat, jika ada titik api kecil sejak awal segera dipadamkan sebelum membesar,” katanya.

    Halikin menjelaskan karakteristik lahan gambut di Kotim menjadi tantangan tersendiri karena api sangat sulit dipadamkan ketika sudah menjalar ke lapisan bawah tanah.

    “Kalau sudah membesar, kita tahu lahan kita adalah lahan gambut yang bila terbakar sangat sulit dipadamkan,” ucapnya.

    Kesulitan tersebut semakin diperparah oleh minimnya sumber air selama musim kemarau. Banyak embung dan saluran air yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pemadaman kini mulai mengering.

    “Apalagi saat ini air sudah sulit. Embung banyak yang kering, parit-parit yang dulu berair sekarang tidak ada air lagi. Ini menjadi kesulitan,” katanya.

    Karena itu, Halikinnor kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun.

    Ia menegaskan tindakan tersebut dapat berujung proses pidana apabila dilakukan dengan sengaja.

    “Pak Kapolda sudah tegas, jika ditemukan kesengajaan akan diproses. Kalau memang sengaja membakar, ada Undang-Undang Lingkungan Hidup sehingga bisa menjadi pidana. Jangan sampai masyarakat gara-gara sengaja membakar justru masuk penjara,” tegasnya.

    Ia juga meminta dukungan seluruh masyarakat mengingat luasnya wilayah Kotim dan keterbatasan personel serta sarana prasarana yang dimiliki pemerintah.

    “Dengan keterbatasan personel dan sarana prasarana, tidak mudah menghadapi luasnya daerah kita dan lahan belukar yang masih banyak,” ujarnya.

    Menurut Halikinnor, pencegahan tetap menjadi langkah paling efektif agar jumlah kebakaran tidak terus bertambah selama musim kemarau.

    “Saya minta dukungan bersama-sama menjaga. Api yang sudah terlanjur muncul bagaimana kita padamkan, sedangkan yang belum terjadi jangan sampai terbakar,” katanya.

    Terkait dukungan pemadaman dari udara, Halikinnor mengatakan pemerintah daerah telah mengajukan permohonan bantuan helikopter water bombing dan saat ini masih menunggu kedatangannya.

    “Kita sudah menyurati, tetapi masih menunggu kapan datang. Mudah-mudahan dalam waktu segera,” ujarnya.

    Menurutnya, kehadiran helikopter sangat dibutuhkan untuk menjangkau titik api yang berada jauh di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki akses jalan.

    “Kalau masih di pinggir jalan, kita bisa padamkan dengan tangki yang ada. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hutan, sudah tidak mungkin kita menjangkau, apalagi tidak ada jalan masuk ke sana,” pungkas Halikinnor. (hgn)

  • Kabut Asap Kian Mengkhawatirkan: Bupati Kotim Minta Jam Sekolah Dievaluasi, Pembakaran Lahan Diawasi Ketat

    Kabut Asap Kian Mengkhawatirkan: Bupati Kotim Minta Jam Sekolah Dievaluasi, Pembakaran Lahan Diawasi Ketat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) semakin meluas.

    Selama kurang lebih sebulan ini, kabut asap mulai mengganggu kualitas udara, mengancam kesehatan masyarakat, berpotensi menghambat aktivitas belajar mengajar, hingga dikhawatirkan memengaruhi kelancaran transportasi udara yang menjadi pintu masuk investasi.

    Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Kotim Halikinnor meminta evaluasi jam masuk sekolah, memperketat pengawasan terhadap pembakaran lahan, serta mengoptimalkan seluruh upaya pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas.

    Arahan tersebut disampaikan Halikinnor di acara Coffee Morning bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Aula Rumah Jabatan Bupati, Senin (3/8/2026).

    Dalam arahannya, Halikinnor mengungkapkan perkembangan situasi bencana karhutla di Kalimantan Tengah saat ini semakin mengkhawatirkan.

    Bahkan, sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kotawaringin Timur, mulai menjadi perhatian nasional karena munculnya titik-titik kebakaran lahan.

    ”Tadi malam saya menonton berita telivisi nasional. Di Kalimantan Tengah yang pertama muncul Kota Palangka Raya dengan tiga titik. Setelah itu yang cukup parah di Tumbang Nusa, Kapuas, Pulang Pisau dan disusul di Kabupaten Kotawaringin Timur,” ujar Halikinnor.

    Ia tidak hanya menerima laporan dari bawahannya, tetapi juga turun langsung meninjau proses pemadaman di lapangan. Sehari sebelumnya, ia mengecek lokasi kebakaran di kawasan Lingkar Utara serta di ruas Jalan Sampit–Kotabesi sebelum kawasan Bandara Haji Asan Sampit.

    Dari hasil pemantauan tersebut, Halikin menilai ancaman karhutla kini hampir merata terjadi di berbagai wilayah Kalimantan Tengah dan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.

    Halikinnor mengatakan, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan, tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan daerah.

    Kabut asap yang ditimbulkan berpotensi mengganggu transportasi udara, padahal akses penerbangan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal di Kotawaringin Timur.

    “Harapan kita dengan transportasi udara yang lancar dan baik, investasi bisa masuk ke daerah kita. Jangan sampai ada lagi alasan investor datang ke Sampit merasa kesulitan karena transportasi udaranya terhambat akibat kabut asap,” katanya.

    Ia menambahkan, para pemilik perusahaan atau investor besar umumnya datang menggunakan pesawat pribadi sehingga membutuhkan dukungan operasional penerbangan yang aman dan lancar. Karena itu, keberlangsungan penerbangan menuju Sampit harus tetap dijaga.

    “Kalau pimpinan tertinggi atau owner perusahaan datang biasanya membawa jet pribadi. Biayanya juga lebih besar. Jadi alhamdulillah, Super Air Jet ini harus kita pertahankan,” ujarnya.

    Halikinnor menjelaskan, titik kebakaran saat ini telah muncul di wilayah selatan dan tengah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara wilayah utara hingga kini masih relatif aman dari kebakaran.

    Namun, mirisnya bencana Karhutla yang terjadi selama musim kemarau ini, sebagian terjadi di lahan milik masyarakat maupun kawasan belukar. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kebakaran di ruas Jalan Sampit–Kotabesi diduga kuat dipicu  aktivitas manusia karena titik api pertama kali muncul dari pinggir jalan.

    “Apakah karena membuang puntung rokok sehingga menjadi kebakaran, ini yang perlu diawasi,” katanya.

    Karena itu, Halikinnor meminta camat, lurah, ketua RT, Satpol PP hingga aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap potensi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.

    Halikinnor juga tak bosan mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas dengan membuka lahan dengan cara membakar, kemudian meninggalkannya hingga memicu kebakaran yang lebih luas.

    “Jangan sampai ada masyarakat yang punya lahan atau belukar, karena kondisi kering lalu mengambil cara praktis, diam-diam dibakar kemudian ditinggal. Kalau ada kebakaran di suatu lahan, perlu dicek juga apakah sengaja atau terjadi dengan sendirinya,” tegasnya.

    Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk oleh aparat kepolisian yang selama ini telah mengeluarkan berbagai imbauan terkait pencegahan karhutla. Selain itu, aparat kepolisian menindak tegas pelaku yang terbukti membakar lahan secara disengaja.

    Selain fakor kesengajaan manusia, tantangan terbesar di lapangan adalah karakteristik lahan gambut yang membuat api sulit dipadamkan.

    Berdasarkan hasil peninjauannya, bara api yang sudah masuk ke dalam lapisan gambut akan terus menyala meski permukaan lahan telah disiram air.

    “Kemarin saya lihat, habis disemprot sebentar saja muncul asap lagi karena api sudah masuk ke dalam gambut dengan kedalaman tertentu. Itu sangat sulit dipadamkan,” ujarnya.

    Karena itu, ia menegaskan langkah pencegahan jauh lebih efektif dibanding memadamkan api yang telah meluas.

    “Kalau sudah luas sekali, cara memadamkannya hanya kuasa Allah SWT. Tetapi apa yang bisa kita upayakan harus dilakukan semaksimal mungkin,” katanya.

    Sebagai bagian dari penguatan penanganan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga telah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

    Status siaga darurat yang sebelumnya berlaku selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026, ditingkatkan menjadi status tanggap darurat selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi vertikal pada 29 Juli 2026 sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang diperkirakan meningkat hingga puncak musim kemarau pada Oktober mendatang.

    Dengan diaktifkannya status tanggap darurat, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mempercepat koordinasi dan memperoleh dukungan penanganan.

    Ia mengungkapkan, hasil rapat di Palangka Raya telah menghasilkan tambahan bantuan berupa satu unit mobil tangki air guna mendukung operasi pemadaman di lapangan.

    Selain itu, Halikinnor meminta Wakil Bupati Irawati bersama BPBD Kotim menginventarisasi kebutuhan pembangunan sumur bor di titik-titik rawan kebakaran apabila dinilai mendesak. Ia juga menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim mengidentifikasi parit-parit yang dapat diperdalam agar mampu menampung cadangan air sebagai embung sementara untuk mendukung proses pemadaman.

    “Karhutla di Kotim ini sudah menjadi masalah krusial, banyak lahan yang terbakar luas cukup parah. Pemadaman juga terkendala sulit memperoleh sumber air, karena itu kita akan merencanakan apakah perlu gali sumur di titik tertentu atau instruksikan dinas terkait untuk membuat embung dengan menggali parit atau drainase terutama yang berada di pinggir jalan poros utama yang dekat dengan lokasi kebakaran lahan,” ujarnya.

    Selain itu, Halikin juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat yang mulai menunjukkan peningkatan risiko.

    Ia menyebut ruas Jalan Sampit–Palangka Raya telah dipenuhi kawasan yang terbakar sehingga menghasilkan kabut asap yang semakin pekat.

    “Kita tahu kalau sudah terbakar dampaknya luas sekali, terutama terhadap kesehatan dan transportasi,” katanya.

    Karena itu, Halikinnor meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan segera mengevaluasi jam masuk sekolah apabila kualitas udara terus memburuk.

    Menurut laporan yang diterimanya, indeks kualitas udara pada pagi hari telah mencapai sekitar 117,6 atau berada pada kategori yang tidak lagi sehat. Angka tersebut jauh di atas ambang kualitas udara sehat yang berada di kisaran 50.

    Ia juga menyoroti tingginya risiko bagi pelajar yang setiap hari harus menyeberangi Sungai Mentaya menggunakan kelotok maupun kapal dari wilayah Seranau menuju Kota Sampit.

    “Kalau pagi sudah mulai berkabut, menurut laporan udara pagi sudah sekitar 117,6. Artinya sudah berbahaya karena normalnya hanya sekitar 50 yang dikategorikan sehat. Apalagi anak-anak dari daerah seberang, dari Seranau, bisa terpapar asap saat menyeberang menggunakan kelotok atau kapal. Coba evaluasi lagi jam masuk sekolah, khususnya bagi daerah yang terdampak kabut asap pekat,” ujarnya.

    Selain evaluasi kegiatan belajar mengajar, Halikinnor juga meminta pemerintah daerah mulai menyiapkan pembagian masker kepada masyarakat apabila kondisi kabut asap semakin pekat.

    “Kalau kondisi asap sudah mulai pekat, Dinas Kesehatan juga perlu mempertimbangkan pembagian masker kepada pengguna jalan dan terus mengimbau masyarakat agar menggunakan masker selama beraktivitas di luar rumah,” pungkasnya. (hgn)

  • 11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur belum menunjukkan tanda mereda.

    Dari 11 titik kebakaran lahan yang terjadi pada Senin (3/8/2026), dilaporkan hingga malam ini, empat titik api masih aktif dan belum dapat dipadamkan karena berada di lokasi sulit dijangkau dengan akses yang sulit serta minim sumber air.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, 11 titik kebakaran tersebar di Jalan Mohammad Hatta Jalur Lingkar Selatan dekat Gudang Yamahalub, Jalan Bumi Raya I, Jalan Tjilik Riwut KM 7, Jalan Tjilik Riwut KM 13.

    Kemudian, Jalan HM Arsyad KM 38 wilayah Desa Bagendang Hilir dan Desa Jaya Karet, Jalan Jenderal Sudirman KM 23, Jalan Jenderal Sudirman belakang SMAN 4 Sampit, Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit yang sudah tiga hari ini berasap.

    Sebagian titik api berhasil dipadamkan. Namun, sejumlah lokasi masih mengeluarkan asap akibat bara api di bawah permukaan gambut belum sepenuhnya padam. Bahkan, beberapa titik kembali terbakar setelah sebelumnya dinyatakan padam.

    Wakil Koordinator III Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kotim, Rihel, mengatakan kondisi tersebut terjadi di Jalan Tjilik Riwut KM 7 yang dalam sehari harus dilakukan pemadaman sebanyak dua kali.

    ”Sebagian titik lokasi sudah padam, tetapi masih ada lahan yang kondisinya berasap, seperti di Jalan Tjilik Riwut KM 13, Jalan HM Arsyad KM 38 dan di Jalan Tjilik Riwut KM 7. Hari ini saja sudah ditangani dua kali. Pagi hingga siang padam, sorenya api kembali aktif, malam ini padam tetapi masih berasap,” kata Rihel, Senin (3/8/2026).

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam menambahkan bahwa dari 11 lokasi kebakaran, masih terdapat empat titik yang belum dapat ditangani secara maksimal karena akses menuju lokasi sangat sulit.

    Keempat lokasi tersebut berada di Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang.

    ”Di Camba api masih aktif, di Desa Batuah lokasinya jauh, perlu moda sungai atau posisi air surut, jadi petugas harus ekstra untuk mencapai lokasi. Di Desa Lampuyang lokasi lahan yang terbakar sudah tiga hari ini sulit ditempuh lewat jalur darat dan api cepat meluas karena angin kencang,” tambah Multazam.

    Water Bombing Jadi Opsi Terakhir

    Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengusulkan bantuan operasi pemadaman melalui helikopter water bombing.

    Langkah ini ditempuh apabila kebakaran terus meluas, sumber air sangat terbatas, dan lokasi kebakaran tidak memungkinkan dijangkau melalui jalur darat.

    Operasi pemadaman dari udara sebelumnya telah dilakukan di Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Minggu (2/8/2026).

    Dalam operasi tersebut, helikopter melakukan 12 kali pengeboman air untuk memadamkan titik api yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam.

    ”Penanganan water bombing di Desa Eka Bahurui sekitar daerah Amin Klaru kemarin satu titik itu saja dilakukan 12 kali water bombing. Kalau memang lokasinya jauh, wilayahnya luas, mobil tangki dan peralatan sulit menjangkau ke titik lokasi, sumber air tidak ada, maka pilihan terakhir yang kita lakukan adalah meminta bantuan water bombing,” ujar Rihel.

    Sebelum bantuan helikopter diajukan, BPBD terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan (ground check) guna memastikan api masih aktif dan berpotensi meluas.

    ”Jangan sampai kemarin terpantau masih ada api, ternyata hari ini sudah padam. Makanya harus dipastikan dulu melalui ground check bahwa apinya masih ada dan berpotensi melebar,” katanya.

    Gambut Dalam dan Minim Sumber Air Hambat Pemadaman

    Dalam acara Coffee Morning di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (3/8/2026), Rihel memaparkan berbagai kendala yang dihadapi personel BPBD selama menangani karhutla.

    Ia menjelaskan, sebelumnya kebakaran seluas sekitar delapan hektare di wilayah Ujung Pandaran berhasil dipadamkan oleh tim PT SJM. Selain itu juga terjadi kebakaran di wilayah Mentaya Hilir Utara.

    Namun, hingga kini masih terdapat titik api yang belum padam di kawasan Eka Bahurui, Kudamarleh, dan satu lokasi di belakang Jalur Lembur Kuring.

    “Lokasi kebakaran di belakang Jalan Lembur Kuring berada sekitar 800 meter hingga satu kilometer dari Jalur Lingkar Selatan. Jika ditempuh melalui jalur sungai, jaraknya mencapai sekitar enam kilometer,” ungkap Rihel.

    Meski terdapat jalur parit, kendaraan roda empat tidak dapat mencapai lokasi. Akses hanya bisa dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan roda tiga jenis tosa atau korsa.

    ”Mesin yang digunakan hanya mesin apung dan strategi yang kita lakukan adalah menggunakan sistem embung,” jelasnya.

    Rihel melaporkan, sejak Selasa hingga Sabtu pekan lalu kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Tjilik Riwut KM 7, KM 12, KM 13 hingga Jalan Jenderal Sudirman KM 13. Dalam proses pemadaman tersebut, Kapolres Kotim juga turut turun langsung membantu petugas di lapangan.

    Menurut Rihel, kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya sumber air. Hampir seluruh parit di sekitar lokasi kebakaran telah mengering sehingga petugas harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh.

    Selain itu, BPBD juga mengalami keterbatasan selang pemadam serta tingginya kebutuhan bahan bakar operasional.

    “Untuk BBM rata-rata sehari kurang lebih 100 liter Pertamax atau Pertalite karena semua unit rata-rata memakai bensin,” ujarnya.

    Rihel menambahkan kawasan KM 3, KM 7, KM 12 dan KM 13 Jalan Tjilik Riwut menjadi penyumbang asap pekat dalam beberapa hari terakhir.

    Ia mengaku turun langsung ke lapangan pada Kamis sore sekitar pukul 17.30 WIB dan mendapati api mulai membesar.

    “Memang kendalanya, gambut di sana lumayan dalam,” katanya.

    Kondisi gambut yang dalam membuat api di bawah permukaan tanah sulit dipadamkan sehingga api kembali aktif meski bagian atas lahan telah dinyatakan padam.

    “Kemungkinan besar, dan kami sampaikan secara jujur, para petugas juga kelelahan. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam karena sistem kerja kita menggunakan pola 12 jam. Dengan kondisi gambut yang dalam, pemadaman selama ini hanya mematikan api di permukaan atas saja,” ujarnya.

    BPBD kembali menjadwalkan ground check di empat titik yang masih mengeluarkan asap. Jika masih ditemukan bara api, seluruh unit yang tersedia akan digeser menuju lokasi tersebut.

    Rihel juga menilai penggunaan armada pemadam kebakaran untuk distribusi air bersih bukan solusi ideal karena berpotensi memengaruhi kualitas air bersih masyarakat.

    Ia mencontohkan kejadian pada 2021 atau 2022 ketika masyarakat mengeluhkan air bersih tercampur air parit akibat penggunaan armada damkar.

    Karena itu, BPBD mengusulkan agar armada milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim dapat dilibatkan dalam penanganan distribusi air bersih, salah satunya dengan membantu pengerukkan parit atau drainase yang masih dangkal sebagai cadangan sumber air terutama di jalan poros utama.

    “Selama ini sumber air di Jalan Ir Soekarno Jalur Lingkar Utara hanya ada di sekitar PDIP dan Jalan Jenderal Sudirman dekat Tahu Sumedang . Di Lingkar Selatan hanya ada di sekitar kantor Kecamatan MB Ketapang dan dekat SPBU KM 8. Akibatnya saat mengejar titik lokasi api, air di tangki lebih dulu habis karena harus bolak-balik mengambil air dengan jarak yang cukup jauh,” jelasnya.

    BPBD Hadapi Beban Ganda

    Di tengah situasi meningkatnya kejadian karhutla, personel BPBD juga harus berbagi tugas membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.

    Bersama Perumdam Tirta Mentaya, BPBD telah membantu penyaluran air bersih ke sejumlah desa di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga masih menunggu bantuan satu unit mobil tangki dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memperkuat pelayanan distribusi air bersih.

    “Sudah ada beberapa desa Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang mengajukan permohonan air bersih. Sebagian sudah disuplai oleh tim Perumdam, namun berapa jumlah dan lokasi mana saja yang sudah menerima bantuan air bersih, Perumdam yang lebih mengetahui,” kata Rihel.

    Status Tanggap Darurat Berlaku Hingga 26 Agustus

    Rihel kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

    Status siaga darurat yang sebelumnya berlaku selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026, ditingkatkan menjadi status tanggap darurat selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau yang diprediksi hingga Oktober 2026.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi vertikal pada Rabu (29/7/2026).

    Berdasarkan data BPBD Kotim per 1 Agustus 2026, telah terjadi 152 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 313,82332 hektare.

    Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 62 kejadian, disusul Kecamatan Baamang sebanyak 56 kejadian.

    Selain itu, BPBD juga mencatat sebanyak 588 titik panas (hotspot), dengan lonjakan tertinggi terjadi sepanjang Juli 2026 yang mencapai 331 hotspot.

    Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat tinggi menjelang puncak musim kemarau.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. (hgn)

  • Puncak Kemarau Diprediksi Bergeser ke September, BMKG Tetapkan Seluruh Kotim Masuk Zona Merah Karhutla

    Puncak Kemarau Diprediksi Bergeser ke September, BMKG Tetapkan Seluruh Kotim Masuk Zona Merah Karhutla

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki fase serius.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun ini bergeser dari Agustus menjadi September. Seiring musim kemarau yang berlangsung Juni lalu, seluruh kecamatan di Kotim kini telah ditetapkan dalam status zona merah karhutla.

    Kepala BMKG Kotawaringin Timur, Mulyono Leonardo, mengatakan minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir menyebabkan kondisi lahan di Kotawaringin Timur semakin kering dan mudah terbakar.

    Dampaknya, seluruh wilayah di kabupaten tersebut kini telah masuk kategori rawan karhutla.

    ”Seluruh kecamatan di Kotawaringin Timur, total 17 kecamatan, saat ini berstatus rawan atau zona merah,” kata Mulyono Leonardo.

    Menurutnya, peningkatan tingkat kerawanan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung bertahap sejak pertengahan Juni.

    Pada awal musim kemarau, status rawan hanya terpantau di wilayah selatan Kotim, namun seiring minimnya curah hujan dan meningkatnya kondisi kekeringan, zona merah meluas hingga mencakup seluruh 17 kecamatan.

    ”Sejak pertengahan Juni. Awalnya dari wilayah selatan, kemudian meluas hingga seluruh wilayah,” ujarnya.

    Mulyono menjelaskan, status “sangat mudah terbakar” yang dikeluarkan BMKG merupakan indikator bahwa suatu wilayah telah mengalami beberapa hari tanpa hujan disertai kondisi cuaca yang panas.

    Dalam kondisi tersebut, vegetasi dan lahan menjadi sangat kering sehingga api akan lebih mudah muncul dan cepat menyebar apabila terjadi aktivitas pembakaran.

    ”Artinya wilayah tersebut dalam beberapa hari tidak mengalami hujan, dengan kondisi cuaca panas, lahan mudah terbakar. Jika terjadi pembakaran, api akan sangat mudah menyebar” jelasnya.

    BMKG memperkirakan musim kemarau di Kotawaringin Timur masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Berdasarkan pembaruan analisis cuaca, puncak musim kemarau tahun ini mengalami pergeseran dari prediksi sebelumnya.

    ”Perubahan prediksi karena adanya pergeseran awal musim kemarau,” ungkap Mulyono.

    Meski demikian, peluang hujan masih tetap ada dalam beberapa waktu ke depan.

    Namun hujan yang diperkirakan turun hanya bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga gerimis sehingga belum cukup signifikan untuk menurunkan tingkat kerawanan karhutla.

    ”Masih ada hujan, tetapi sangat kecil dan bersifat lokal, seperti hujan ringan atau rintik,” katanya.

    Asap Karhutla Berpotensi Mengarah ke Kota Sampit

    Selain meningkatkan potensi kebakaran, kondisi arah angin selama musim kemarau juga menjadi perhatian BMKG.

    Saat ini angin dominan bertiup dari arah selatan, tenggara hingga timur. Apabila terjadi kebakaran di wilayah selatan Kotim, asap berpotensi terbawa angin menuju Kota Sampit.

    ”Jika karhutla terjadi di wilayah selatan, maka asap berpotensi terbawa ke Kota Sampit. Ini yang perlu diwaspadai karena dampaknya bisa langsung dirasakan di wilayah kota,” ujar Mulyono.

    Ia menjelaskan, fenomena kabut asap yang lebih pekat pada malam hingga pagi hari dipengaruhi melemahnya kecepatan angin. Ketika angin tidak bertiup kencang, asap akan tertahan di suatu wilayah sehingga konsentrasinya meningkat.

    Sebaliknya, pada siang hari angin kembali bergerak sehingga asap terdorong menyebar ke wilayah lain.

    ”Salah satu faktor utamanya adalah angin. Saat angin kencang, asap akan terbawa ke wilayah lain. Namun saat malam hari angin cenderung tenang sehingga asap menetap di suatu wilayah. Itulah sebabnya kabut asap sering muncul pada malam hingga pagi hari, lalu berkurang saat siang karena angin kembali bergerak,” jelasnya.

    Menurutnya, kondisi angin yang relatif tenang umumnya terjadi mulai sore hingga malam hari, meski tidak dapat dipastikan waktunya secara spesifik.

    Ia juga membenarkan bahwa dalam beberapa hari terakhir sempat terjadi penurunan jarak pandang di Sampit yang diduga dipengaruhi asap karhutla.

    ”Kabut asap mulai terlihat jelas pekat di malam hari. Kemungkinan karena kecepatan angin melemah, sehingga asap tertahan dan tidak menyebar,” katanya.

    Alat Pemantau Kualitas Udara di Sampit Tidak Berfungsi

    Dalam situasi meningkatnya potensi kabut asap, pemantauan kualitas udara di Sampit justru menghadapi kendala. BMKG mengungkapkan alat pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Sampit saat ini sudah tidak tersedia atau mengalami kerusakan.

    ”Saat ini alat ISPU di Sampit sudah tidak tersedia atau rusak. Yang aktif hanya di Pangkalan Bun dan Palangka Raya. Untuk alat milik DLH di Sampit juga sudah tidak berfungsi,” ungkap Mulyono.

    Sementara itu, berdasarkan data sementara BMKG, jumlah titik panas (hotspot) di Kotawaringin Timur hingga Juli tahun ini mencapai lebih 372 titik. Sedangkan, sepanjang tahun 2025 tercatat 453 titik.

    Terkait upaya penanganan, BMKG menyebut hingga kini belum menerima informasi mengenai pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Kalimantan Tengah.

    Mulyono menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca umumnya diusulkan oleh pemerintah daerah. Syaratnya, sedikitnya tiga kabupaten atau kota dalam satu provinsi telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

    Selanjutnya, pemerintah provinsi dapat mengajukan permohonan pelaksanaan operasi tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    Untuk diketahui, Pemkab Kotim telah menetapkan status siaga karhutla mulai 23 Januari hingga 21 Februari 2026.

    Status siaga karhutla kemudian dilanjutkan selama 185 hari, terhitung mulai tanggal telah menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan selama 185 hari, yang terhitung mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    BMKG mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau berlangsung.

    ”Masyarakat kami imbau tidak membakar lahan secara sengaja dan  apabila menemukan titik api agar segera melapor ke instansi terkait sehingga dapat ditangani sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran yang lebih luas,” tandasnya. (hgn)

  • Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    Kabut Asap Kian Pekat, Hotspot di Kotim Tembus 372 Titik, BPBD Wanti-Wanti Kemarau Masih Empat Bulan Lagi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diperkirakan belum mencapai puncaknya.\

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mencatat lebih dari 372 hotspot sepanjang tahun 2026, dengan lebih 147  hotspot terjadi hanya selama Juli, menjadikannya bulan dengan jumlah titik panas tertinggi sepanjang tahun ini.

    Musim kemarau yang diprediksi berakhir Oktober mendatang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.

    Menghadapi masalah kompleks, mulai dari meningkatnya kebakaran lahan, meluasnya kekeringan hingga munculnya krisis air bersih di sejumlah desa.

    Berdasarkan pantauan Kanal Independen, kondisi tersebut mulai dirasakan masyarakat dalam sepekan terakhir.

    Kota Sampit dan sejumlah wilayah di sekitarnya hampir setiap hari diselimuti kabut asap, terutama pada pagi dan malam hari.

    Bahkan, saat malam, aroma asap tercium cukup pekat di sejumlah kawasan permukiman.

    Fenomena ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap dampak asap terhadap kesehatan apabila kebakaran terus meluas.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya menggelar Apel Siaga, Gelar Peralatan, dan Gladi Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan di Stadion 29 November Sampit, Selasa (15/7/2026) lalu.

    Kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan untuk mengukur kesiapan nyata seluruh personel dan peralatan menghadapi ancaman karhutla yang eskalasinya mulai meningkat.

    ”Ini momentum untuk melihat kesiapsiagaan. Ada dua jenis simulasi yang kami lakukan, yaitu gladi skenario dan gladi non-skenario yang bahkan tidak diketahui para peserta upacara. Kami ingin melihat kesiapan sesungguhnya, baik dari personel maupun alat-alatnya,” ujar Multazam.

    Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir BPBD menemukan sedikitnya tujuh titik kebakaran baru yang direspons cepat ditangani sehingga api tak sampai menyebar luas.

    Meski demikian, hasil evaluasi gladi menunjukkan kesiapsiagaan personel belum sepenuhnya optimal.

    Multazam menilai kecepatan respons penanganan masih berada pada angka tiga dalam skala lima.

    ”Kalau skalanya satu sampai lima, kecepatan respons kita masih di angka tiga. Artinya masih perlu banyak perbaikan,” katanya.

    Meski demikian, dalam kondisi operasional sehari-hari, petugas BPBD mampu bergerak cukup cepat.

    ”Respons time kami dari posko sampai siap berangkat minimal lima menit,” jelasnya.

    Juli Jadi Bulan Terburuk

    Data BPBD menunjukkan tren karhutla tahun ini terus mengalami peningkatan.

    Sepanjang 2026 sejak periode Januari hingga Juli ini, jumlah hotspot telah melampaui 300 titik.

    Khusus pada Juli, jumlah hotspot mencapai lebih 147 titik, melampaui Januari mencapai 113 titik yang sebelumnya menjadi bulan dengan titik panas terbanyak.

    Bahkan dalam satu hari, hotspot sempat mencapai 36 titik sebelum akhirnya berkurang setelah dilakukan operasi pemadaman.

    Menurut Multazam, data hotspot satelit tidak selalu menggambarkan kondisi riil di lapangan.

    Sebab, banyak kebakaran lahan gambut terjadi di bawah permukaan tanah sehingga tidak seluruhnya terbaca oleh satelit.

    ”Yang terbaca satelit sering kali asapnya, bukan api yang ada di bawah permukaan gambut. Karena itu, kebakaran gambut sering lebih besar daripada yang terlihat dari data hotspot,” ujarnya.

    Hingga pertengahan Juli, luas lahan yang terbakar  mencapai sekitar 151 hektare dari 72 kejadian. Namun, yang berhasil ditangani BPBD berjumlah 64 kejadian, sedangkan sisanya terkendala akses jalan masuk dan jauh dari sumber air.

    Multazam kerap kali mengatakan bahwa tantangan terbesar saat ini berada di kawasan gambut.

    Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral yang umumnya berada di kawasan perusahaan, kebakaran gambut dapat berlangsung hingga berhari-hari karena api terus menyala di bawah permukaan tanah.

    Multazam mencontohkan penanganan kebakaran di kawasan Desa Eka Bahurui.

    ”Hari ketiga kami masuk, sampai hari ke-12 api di dalam gambut masih menyala.”

    Untuk menjangkau titik api, petugas harus membentangkan sekitar 26 rol selang atau hampir 750 meter.

    Operasi tersebut bahkan menyebabkan satu unit pompa mengalami kerusakan karena dipaksa bekerja melebihi kapasitas.

    Empat Desa Mulai Krisis Air Bersih

    Dampak kemarau juga mulai dirasakan masyarakat. BPBD menerima permohonan bantuan air bersih secara resmi dari empat desa, yakni Kuin Permai, Lempuyangan, Regei Lestari, dan Jaya Karet.

    Berbeda dengan bantuan darurat biasa, keempat desa meminta distribusi dilakukan secara berkala.

    Dalam satu hari, kebutuhan air setiap desa mencapai 15.000 hingga 20.000 liter.

    ”Kami sudah berkomunikasi dengan Perumdam Tirta Mentaya agar menyiapkan strategi pengiriman air bersih secara periodik. Mudah-mudahan minggu ini sudah mulai berjalan,” kata Multazam.

    Ia menjelaskan, kebutuhan air tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama sekitar tujuh hari.

    BPBD juga mengantisipasi meluasnya krisis air bersih ke wilayah Pulau Hanaut dan Seranau yang setiap musim kemarau rawan mengalami intrusi air laut sehingga sumber air tawar menjadi terbatas.

    Apabila kondisi memburuk, distribusi air ke wilayah tersebut hanya dapat dilakukan menggunakan perahu, seperti yang pernah dilakukan pada 2015 dan 2019.

    BPBD Minta Helikopter Water Bombing Siaga di Sampit

    Melihat tren kebakaran yang terus meningkat, BPBD telah mengusulkan penempatan satu unit helikopter water bombing di Bandara Haji Asan Sampit.

    Permohonan tersebut telah disampaikan kepada BPBD Provinsi Kalimantan Tengah.

    Saat ini dua unit helikopter masih diprioritaskan untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Pulang Pisau.

    ”Kami berharap unit ketiga bisa ditempatkan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga respons pemadaman dapat dilakukan lebih cepat,” ujarnya.

    Sementara itu, peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dinilai hampir tidak memungkinkan lagi.

    ”Operasi modifikasi cuaca sudah tidak bisa dilakukan karena awan hujan sudah tidak ada.”

    Mengacu pada prakiraan BMKG, musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sekitar empat hingga lima bulan ke depan.

    Kotim Peringkat Kedua Kebakaran Terluas

    Meski luas lahan terbakar di Kotim masih berada di bawah Kabupaten Pulang Pisau, Multazam menyebut frekuensi kejadian kebakaran di Kotim menjadi yang tertinggi di Kalimantan Tengah.

    ”Kalau dari sisi luasan, kita nomor dua setelah Pulang Pisau. Tapi kalau frekuensi kejadian, justru paling banyak terjadi di Kotim,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut diperparah oleh angin tenggara dengan kecepatan sekitar 10 hingga 25 kilometer per jam yang menyebabkan potensi hujan semakin kecil.

    Menurutnya, awan yang terlihat beberapa hari terakhir merupakan awan tinggi yang kecil kemungkinan menghasilkan hujan.

    Alat Pemantau Kualitas Udara Belum Berfungsi

    Di tengah meningkatnya ancaman kabut asap, BPBD juga menghadapi kendala belum berfungsinya alat pemantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Alat ini sudah lama mengalami kerusakan.

    Padahal alat tersebut sangat dibutuhkan untuk mengetahui tingkat pencemaran udara dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, termasuk aktivitas belajar mengajar apabila kualitas udara memburuk.

    ”Kami sudah beberapa kali meminta agar alat tersebut segera diperbaiki. DLH juga sudah menyampaikan surat ke kementerian, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Multazam mengatakan, ancaman terbesar karhutla bukan hanya kobaran api, melainkan paparan partikel halus PM2,5 dan PM10 yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

    ”Karhutla ini dampaknya luas, menimbulkan kabut asap yang tidak hanya membahayakan kesehatan, tetapi juga dapat berpotensi mengganggu penerbangan, pembelajaran di sekolah terganggu hingga bahaya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang berkurang tertutup asap,” ujarnya.

    Polisi Perketat Penegakan Hukum

    Sementara itu, Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan kepolisian mulai memperketat penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.

    Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat, polisi telah memasang police line di sekitar empat hingga lima titik lahan yang terbakar di kawasan Kecamatan Baamang, Kota Sampit.

    ”Kami sudah melakukan pemasangan police line dan pemetaan lokasi. Selanjutnya pemilik lahan akan kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Resky.

    Resky menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan sehingga belum ada penetapan tersangka.

    Namun apabila ditemukan unsur pidana maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, proses hukum akan ditingkatkan.

    ”Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Setelah sosialisasi dilakukan, apabila masih ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya. (hgn)