SAMPIT, Kanalindependen.id – Guyuran hujan deras yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Selasa (27/10/2026) pagi membawa secercah harapan di tengah krisis Bencana Udara Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Warga Kota Sampit dan sekitarnya menyambut sukacita turunnya hujan yang membasahi lahan gambut mengering serta mengikis jelutut racun asap.
Berdasarkan data pengamatan resmi BMKG Stasiun Meteorologi H. Asan Kotim, kondisi cuaca pada pukul 07.00 WIB sempat berada pada taraf mengkhawatirkan dengan kategori kabut asap dan jarak pandang (visibility) horizontal tersisa hanya 100 meter, suhu 25,3 °C, serta kelembapan 96 persen.
Namun, hanya dalam tempo satu jam, kondisi atmosfer berubah drastis. Pukul 08.00 WIB, hujan intensitas ringan disertai dentuman guntur meluruhkan kabut asap hingga jarak pandang melonjak tajam menjadi 1 kilometer, dengan suhu turun ke 24,8 °C dan kelembapan 88 persen.
Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotim membeberkan bahwa langit pekat Sampit pada Selasa pagi dipicu oleh kombinasi endapan kabut asap dan tutupan awan konvektif Cumulonimbus (CB) yang tebal.
Harapan besar diungkapkan oleh Yanur, warga Kecamatan Cempaga yang mengguyur wilayahnya sejak pukul 07.00 WIB, serta Rahmat Hidayat, warga Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
“Semoga asap benar-benar hilang dan ini menjadi pertanda musim kemarau serta kekeringan berakhir. Kami ingin kembali menghirup udara segar tanpa takut ancaman kebakaran lahan,” ungkap Rahmat Hidayat penuh harap, Selasa (27/10/2026).
BMKG Kalteng Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Meluas ke 17 Kecamatan
Kendati hujan membawa berkah peluruhan asap, BMKG Kalimantan Tengah mengeluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem pada pukul 08.00 WIB. Hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi menerjang wilayah Kotim mulai pukul 08.10 WIB hingga 10.00 WIB.
Wilayah sasaran utama peringatan dini meliputi Kecamatan Cempaga, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang, Pulau Hanaut, Seranau, Cempaga Hulu, dan Tualan Hulu. Potensi hujan lebat ini diperkirakan meluas ke 10 kecamatan lain, termasuk Baamang, Kota Besi, Mentaya Hulu, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit, Telawang, Bukit Santuai, Antang Kalang, hingga Telaga Antang.
Turunnya hujan deras di Sampit dan sekitarnya merupakan nafas lega sementara, namun bukan jaminan mutlak bahaya Karhutla telah padam total. Kebakaran di lahan gambut dalam (deep peat) Kotim memerlukan kebasahan berkepanjangan agar titik api di bawah permukaan benar-benar mati.
BPBD Kotim, Manggala Agni, dan Satgas Karhutla didesak memanfaatkan momentum basahnya permukaan tanah untuk melakukan mopping up (penyiraman sisa barabara api) di area hotspot pesisir seperti Pulau Hanaut dan Seranau agar api tidak menyala kembali saat terik siang.
Polres Kotim dan Polsek jajaran dituntut tidak mengendurkan pengawasan. Imbauan tegas dan sanksi pidana bagi oknum yang nekat memanfaatkan momen pasca-hujan untuk membuka lahan dengan cara membakar wajib terus dikawal secara konsisten. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membumihanguskan bentang alam Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memicu krisis ekologi serius. Terdesak akibat habitat aslinya hangus terbakar, individu orangutan (Pongo pygmaeus) dilaporkan kembali bermigrasi mendekati kawasan pemukiman warga serta nekat menyeberangi jalur jalan utama Kota Sampit untuk mencari makan.
Kepastian ini diperoleh setelah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit menemukan jejak sarang aktif dan sisa-sisa buah nanas yang dimakan primata langka tersebut saat menggelar patroli penelusuran di kawasan Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Lingkar Utara, Senin (26/10/2026).
Di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Moh. Hatta, Gang Kecamatan (belakang Kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang), tim BKSDA mendapati sarang orangutan kategori kelas C di dekat pintu masuk gang. Penelusuran lebih lanjut di area perkebunan nanas warga mengonfirmasi adanya lorong jalur jelajah satwa serta sisa umbut dan buah nanas yang digerogoti orangutan sekitar satu minggu lalu.
Keterangan warga yang beraktivitas di kebun serta pekerja pondok setempat turut menguatkan keberadaan primata dilindungi tersebut di sekitar perimeter perkebunan warga.
Kepala BKSDA Resort Sampit Muriansyah, membeberkan bahwa menyempitnya bentang alam akibat amuk karhutla memaksa satwa ini keluar dari vegetasi asli.
“Berdasarkan temuan sarang dan sisa aktivitas makan nanas tersebut, orangutan diduga kuat telah menyeberangi Sungai Pengaringan dan kini posisinya berada tidak jauh dari akses jalan utama Lingkar Selatan,” ungkap Muriansyah, Senin (26/10/2026).
Sarang Baru Ditemukan di Baamang Hulu, BKSDA Pantau Empat Titik Kritis
Fenomena serupa juga terdeteksi di kawasan Jalan Soekarno (Lingkar Utara), Gang Mustika, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Petugas BKSDA menemukan satu sarang baru kelas C di area kebun karet warga serta sisa bekas umbut nanas yang dikonsumsi satwa tersebut.
Muriansyah mengungkapkan bahwa saat ini BKSDA Resort Sampit tengah mengintensifkan pemantauan ketat di empat titik lokasi kemunculan orangutan yang kian terdesak krisis habitat: Jalan Lingkar Selatan (Kecamatan Mentawa Baru Ketapang), Jalan Lingkar Utara (Kelurahan Baamang Hulu), Bagendang Hilir, Gang Dahlia (Kecamatan Mentaya Hilir Utara) dan Jalur menuju Desa Kandan (Kecamatan Kota Besi).
Kondisi paling kritis tercatat di jalur menuju Desa Kandan. Sisa kantong habitat (refugia) tempat bertahan hidup orangutan dilaporkan makin menyempit akibat kantong-kantong hutan di sisi kiri, kanan, dan belakang lokasi habis dilalap api karhutla.
Terdesaknya orangutan hingga memasuki perkebunan nanas dan menyeberangi jalan arteri Sampit merupakan alarm bahaya atas hancurnya ekosistem penyangga di Kotawaringin Timur. Ketika benteng hutan primer dan sekunder musnah terbakar, ancaman konflik fisik dengan manusia serta risiko penjeratan liar meningkat drastis.
BKSDA Kalteng dan mitra konservasi didesak untuk tidak sekadar melakukan pemantauan pasif. Mengingat habitat di Desa Kandan dan Lingkar Selatan telah hangus terbakar, tindakan pembiusan dan translokasi (rescue) ke Kawasan Taman Nasional Sebangau atau TN Tanjung Puting harus segera dieksekusi sebelum satwa menjadi korban jerat babi atau perburuan warga.
Pemkab Kotim, Polres Kotim, dan BKSDA dituntut menerbitkan imbauan keras kepada warga pemilik kebun nanas dan karet agar tidak menembak, meracun, atau memasang jerat terhadap orangutan yang masuk mencari makan, serta melaporkan setiap pergerakan satwa ke posko BKSDA. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Di tengah kepungan asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengisolasi wilayah pedalaman Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), sebuah fenomena langka menyita perhatian publik. Seekor burung berparuh besar yang didorong dugaan kuat sebagai Rangkong jenis Kangkareng Hitam (Anthracoceros malayanus) mendadak muncul dan hinggap tenang di atas sepeda motor warga di Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Rabu (21/10/2026).
Aksi pasrah satwa langka tersebut terekam dalam video berdurasi 15 detik yang viral di media sosial. Burung tersebut tampak tenang dan tidak terbang menjauh saat didekati perekam dari jarak sangat dekat, sementara latar belakang pepohonan di sekitarnya samar tertutup jelutut kabut asap.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resort Sampit Muriansyah, mengonfirmasi identifikasi visual satwa langka tersebut dan menegaskan status perlindungannya di mata hukum.
“Sepertinya kangkareng hitam. Kangkareng hitam termasuk spesies burung rangkong dan termasuk jenis burung yang dilindungi UU. Spesies ini masih ditemukan di wilayah Kotim, terutama kawasan hutan yang terjaga dengan pohon besar di Telaga Antang, Antang Kalang, Mentaya Hulu, dan Bukit Santuai,” terang Muriansyah, Rabu (21/10/2026).
Sikap Jinak Memicu Dugaan Peliharaan Terlepas, BKSDA Ingatkan Sanksi Pidana
Muriansyah menganalisis bahwa perilaku burung yang terlampau jinak saat didekati manusia merupakan indikasi kuat bahwa satwa tersebut merupakan peliharaan warga yang terlepas, bukan burung liar yang mendadak turun akibat terpapar asap karhutla.
Secara alami, burung kangkareng hitam liar memiliki sifat kewaspadaan tinggi dan dipastikan akan langsung terbang menghindar jika berhadapan dengan manusia.
Meski demikian, BKSDA Pos Sampit mengingatkan masyarakat luas bahwa seluruh spesies burung rangkong termasuk Kangkareng Hitam merupakan satwa yang dilindungi penuh oleh Undang-Undang. Penangkapan, pemeliharaan, hingga pemeliharaan secara ilegal tanpa izin resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki konsekuensi sanksi pidana berat.
Kemunculan Kangkareng Hitam di pemukiman Tanjung Jariangau merupakan peringatan kritis bagi kelestarian biodiversitas ekosistem gambut Kotim yang kian terdesak amukan karhutla. Baik akibat habitatnya yang terbakar maupun akibat lepas dari pemeliharaan ilegal, keberadaan satwa dilindungi di pemukiman warga sangat rentan menjadi sasaran perburuan liar.
Tim BKSDA Pos Sampit didesak segera menerjunkan personel ke Desa Tanjung Jariangau untuk mengamankan (rescue) burung Kangkareng Hitam tersebut, guna mencegah penangkapan ilegal oleh oknum tidak bertanggung jawab.
BKSDA dan Polres Kotim dituntut melakukan razia serta penegakan hukum terhadap praktik pemeliharaan satwa liar dilindungi secara ilegal di kawasan perdesaan, sembari membuka layanan penyerahan sukarela satwa dari masyarakat. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berlangsung dalam suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kondisi kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Sampit juga membuat pelaksanaan peringatan Hari Santri Nasional ke-12 yang jatuh pada Kamis (22/10/2026) dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kotim. Berbeda dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya digelar di lapangan terbuka.
“Sebagaimana kita rasakan bersama, saat ini wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sedang dalam kondisi suasana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan kita semua, terutama anak-anakku para santri, kegiatan yang sedianya dilaksanakan di lapangan terbuka seperti tahun-tahun dulu, kita pindahkan ke aula rumah jabatan bupati ini,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Kamis (22/10/2026).
Halikinnor mengatakan upaya pemerintah bersama berbagai unsur masyarakat untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim. Meski pemadaman terus dilakukan, kebakaran belum sepenuhnya terkendali dan titik api terus bertambah.
Pemerintah juga telah mengupayakan hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca. Namun, upaya tersebut bergantung pada kondisi awan yang memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi hujan.
Halikinnor menjelaskan, hujan hasil modifikasi cuaca tidak turun merata di seluruh wilayah. Karena itu, pemerintah dan masyarakat masih mengharapkan hujan alami yang dapat membantu memadamkan kebakaran.
”Untuk itu saya imbau kita semua, terutama tentunya di masjid-masjid juga, waktu salat Jumat, mari kita perbanyak doa dan mudah-mudahan Allah segera turunkan hujan yang membawa berkah dan manfaat untuk kita semua,” ucapnya.
Ia mengakui, perkiraan cuaca sebelumnya sempat memberikan harapan bahwa hujan akan turun pada pertengahan September hingga Oktober. Namun, hingga peringatan Hari Santri pada 22 Oktober, kondisi kemarau masih dirasakan masyarakat.
“Karena ramalan cuaca kemarin bahwa pertengahan September, Oktober ini sudah hujan. Tapi ternyata hari ini sudah tanggal 22, luput. Namanya ramalan itu kan tidak selalu benar,” tuturnya.
Menurut Halikinnor, kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan manusia dalam menghadapi fenomena alam. Berbagai upaya pemadaman dan rekayasa cuaca telah dilakukan, tetapi kebakaran masih menjadi persoalan yang harus ditangani bersama.
”Kita sudah berusaha, baik pemerintah bersama komunitas, seluruh masyarakat, bagaimana memadamkan api. Tapi memadamkan api, apalagi saat ini banyak titik-titik api yang bertambah,” katanya.
Ia mengajak masyarakat menjadikan musibah tersebut sebagai bahan introspeksi dan meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam.
Halikinnor menegaskan, pemerintah dan masyarakat perlu terus berikhtiar, sembari memohon pertolongan Allah SWT agar kabut asap segera berlalu dan kehidupan kembali normal.
“Mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan sekali lagi kita bermohon agar musibah kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang berlangsung selama lebih dari 4 bulan ini bisa segera berakhir sehingga aktivitas kita kembali normal,” ujarnya.
Halikinnor juga mengingatkan para santri agar tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kepedulian terhadap lingkungan.
”Santri sebagai generasi penerus harus menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan dan senantiasa bersyukur atas ciptaan Tuhan,” katanya.
Halikinnor mengakhiri sambutannya dengan mengajak para santri terus menuntut ilmu dan menjaga kecintaan terhadap tanah air.
”Wahai para santri, teruslah belajar dengan tekun. Jangan pernah lelah mencintai tanah air. Karena hubbul wathan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman,” pungkasnya.
Sementara itu, Achmad Robita selaku penceramah menanggapi penyampaian Bupati Kotim, bahwa peringatan Hari Santri di dalam ruangan merupakan keputusan yang tepat dalam kondisi kabut asap.
Menurutnya, menjaga keselamatan dan menghindari kemudaratan harus didahulukan daripada mempertahankan kegiatan di tempat terbuka.
Ia mengutip dua kaidah fikih yang menjadi landasan pertimbangan tersebut, yakni la dharara wa la dhirar dan dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih.
“Ini juga ada kaidah fikihnya, ‘La dharara wa la dhirar.’ Jadi, kita harus mengambil langkah yang tidak membahayakan,” kata Achmad Robita.
Robita berharap peringatan Hari Santri tetap berlangsung khidmat dan istighosah yang dilaksanakan menjadi sarana memohon pertolongan Allah SWT agar hujan turun membawa manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan acara ini tetap khidmat dan menjadi wasilah, apalagi tadi kita bersama melaksanakan istighosah memohon pertolongan disituasi mendesak, kita harap dapat menjadi wasilah Allah turunkan hujan yang membawa manfaat untuk kita semua,” ujarnya.
Hari Santri Berakar dari Resolusi Jihad 22 Oktober 1945
Robita kemudian mengajak peserta memahami kembali sejarah penetapan Hari Santri Nasional. Menurut dia, peringatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Ketika Indonesia baru merdeka, kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi kepentingan Belanda menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara. Situasi itu mendorong para ulama untuk merumuskan sikap keagamaan dan kebangsaan dalam menghadapi upaya penjajahan kembali.
Pada 21–22 Oktober 1945, para kiai dan utusan Nahdlatul Ulama dari berbagai daerah di Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk membahas kewajiban mempertahankan kemerdekaan.
Hasilnya adalah Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut menegaskan kewajiban umat Islam untuk membela tanah air dari penjajahan.
Seruan itu menjadi salah satu pemantik semangat perlawanan rakyat, termasuk dalam Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Robita menjelaskan, sebelum Resolusi Jihad dicetuskan, Presiden Soekarno meminta pandangan KH Hasyim Asy’ari mengenai hukum mempertahankan negara dan tanah air.
“Melihat gelagat itu, Presiden Soekarno lantas berinisiatif untuk mencegah itu dan meminta fatwa kepada Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Meminta pendapat, apa hukumnya membela negara atau tanah air?” tuturnya.
Ia mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian penting dari sejarah peran ulama dalam menjawab persoalan kebangsaan. Kajian keagamaan tidak hanya membahas persoalan ibadah dan hukum sehari-hari, tetapi juga menjawab tantangan sosial yang dihadapi bangsa.
“Akhirnya, setelah istikharah dan melakukan berbagai riyadah, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari mengeluarkan satu resolusi yang terdiri dari beberapa butir, yang kita dengar, kita kenal dengan Resolusi Jihad. Bahwa melawan penjajah dan mempertahankan tanah air termasuk jihad fi sabilillah,” katanya.
Penetapan Hari Santri Nasional kemudian dilakukan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Oktober 2015.
Dan, Tanggal 22 Oktober dipilih untuk mengenang Resolusi Jihad sekaligus menghormati kontribusi ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Pesantren Harus Bertransformasi Menjawab Tantangan Zaman
Selain mengingatkan sejarah perjuangan santri, Robita menyoroti perubahan pendidikan pesantren yang harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.
Pesantren sejak lama dikenal memiliki pola pendidikan yang disiplin. Santri tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi menjalani pembinaan selama 24 jam melalui kegiatan belajar, ibadah, dan kehidupan bersama.
Namun, perubahan kebutuhan masyarakat membuat pesantren perlu memperluas kompetensi lulusannya. Pendidikan agama tetap menjadi fondasi, tetapi harus dilengkapi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan terapan.
“Tadi Bapak Bupati menyampaikan bahwa santri harus bertransformasi. Betul sekali. Santri itu memang terkenal dengan pola ajar yang sangat ketat dan disiplin. Dua puluh empat jam mereka dididik,” kata Robita.
Ia menjelaskan, pendidikan pesantren yang dahulu banyak berpusat pada kajian kitab kuning kini berkembang dengan berbagai program tambahan. Tahfiz Al-Qur’an, kajian tafsir, hingga pendidikan vokasional menjadi bagian dari upaya pesantren menjawab kebutuhan zaman.
Robita menilai, pengembangan pendidikan keterampilan penting agar santri dapat berkontribusi di berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan sosial, tanpa kehilangan identitas keagamaannya.
“Kalau tidak bertransformasi sedemikian, bagaimana santri bisa berkontribusi dalam rangka menyambut Indonesia Emas, bonus demografi 2045?” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pilihan pendidikan masyarakat semakin beragam. Karena itu, pesantren perlu memastikan lulusannya memiliki bekal yang memadai untuk melanjutkan pendidikan tinggi, bekerja, mengembangkan usaha, maupun mengabdi kepada masyarakat.
Menurut Robita, santri yang memiliki kemampuan agama sekaligus keterampilan praktis dapat mengambil peran dalam berbagai sektor, termasuk pertanian dan perkebunan yang berkembang di Kotim.
“Apalagi sekarang ini di daerah kita perkebunan banyak. Barangkali nanti bisa mengisi ruang-ruang itu sambil berdakwah. Kalau dakwah di sini banyak sudah. Yang di pelosok itu, Pak. Yang di pelosok kurang,” tuturnya.
Ia berharap santri tidak hanya mengisi ruang pengabdian yang selama ini sudah dikenal, tetapi juga hadir di daerah terpencil dan sektor-sektor yang membutuhkan tenaga terampil dengan landasan moral yang kuat.
“Oleh karena itu, santri harus bisa bersinergi dengan zaman, mengisi kemerdekaan, mengisi aspek-aspek kehidupan dan lini sosial, dan terus berdakwah menebarkan kebaikan,” katanya.
Integrasi Agama, Sains, dan Teknologi
Robita menilai tantangan pendidikan masa depan bukan sekadar menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu agama atau sains secara terpisah, melainkan membangun integrasi keduanya.
Namun, penguasaan ilmu pengetahuan tanpa landasan moral dapat menimbulkan persoalan. Sebaliknya, pemahaman agama yang tidak diiringi kompetensi dan kemampuan memahami perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat membatasi kontribusi seseorang dalam masyarakat.
“Yang menguasai teknologi banyak, yang menguasai agama banyak. Tapi perlu ada satu integrasi keilmuan dalam pondok pesantren,” ujarnya.
Ia mendorong santri mempelajari persoalan keagamaan secara mendalam sekaligus memahami konteks penerapannya dalam kehidupan modern. Dengan demikian, santri dapat berperan dalam berbagai bidang tanpa kehilangan prinsip keislaman.
Robita mencontohkan pengembangan pendidikan di sejumlah pesantren yang memadukan tahfiz Al-Qur’an, kajian kitab-kitab klasik, serta ilmu pengetahuan umum. Salah satu pesantren yang ia sebut adalah Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto.
Ia berharap model pendidikan terpadu tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan pesantren, sehingga santri memiliki kesempatan lebih luas untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengisi berbagai profesi.
“Kemampuan akademik harus berjalan seiring dengan pembentukan karakter. Santri perlu memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan keterampilan praktis agar mampu menjawab persoalan masyarakat,” ujarnya.
Kejujuran dan Keteladanan Menjadi Ujian Santri
Robita menegaskan, penguasaan ilmu dan keterampilan tidak akan cukup tanpa integritas. Ia menilai kejujuran menjadi persoalan mendasar yang perlu terus ditanamkan melalui pendidikan dan keteladanan.
Dalam ceramahnya, ia menyampaikan ilustrasi mengenai kantin kejujuran di lingkungan sekolah. Program tersebut dirancang agar siswa mengambil barang dan membayar sendiri tanpa pengawasan langsung.
Namun, berdasarkan kisah yang disampaikannya, program itu beberapa kali mengalami kegagalan karena sebagian pembeli tidak membayar barang yang diambil.
Robita menjadikan kisah tersebut sebagai pengingat bahwa pendidikan moral tidak cukup disampaikan melalui pelajaran atau nasihat. Nilai kejujuran harus benar-benar tumbuh menjadi kebiasaan.
“Persoalan kita hari ini adalah persoalan integritas, kejujuran. Banyak orang berkompetensi, tapi kejujurannya perlu diangkat,” katanya.
Ia mengingatkan para pendidik dan pengelola pesantren agar memastikan nilai akhlakul karimah tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari.
Robita juga mengisahkan pengalaman seorang santri yang tinggal di California dan menarik perhatian warga setempat melalui kebiasaan menjaga kebersihan. Dari kebiasaan tersebut, ia menggambarkan bagaimana ajaran agama dapat diperkenalkan melalui perilaku yang nyata.
Menurutnya, keteladanan dapat menjadi jalan dakwah yang efektif karena masyarakat dapat melihat langsung manfaat dari nilai yang diterapkan.
Ia mengutip ungkapan, “Lisanul hal afshahu min lisanil maqal.” Ungkapan tersebut bermakna bahwa bahasa perbuatan atau keteladanan lebih fasih daripada bahasa perkataan. Karena itu, santri diharapkan tidak hanya mampu menjelaskan ajaran agama, tetapi juga memperlihatkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kesempatan tersebut, Robita yang juga menjabat Ketua Tanfidziyah PCNU Kotim menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kotim atas dikabulkannya permohonan hibah lahan untuk pembangunan kantor atau gedung NU.
Ia mengatakan, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung kegiatan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
PCNU Kotim juga menggelar musabaqah santri sebagai kegiatan tahunan. Robita menyebut kegiatan tersebut tetap dapat dilaksanakan melalui swadaya meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
“Usulan terkait kegiatan ini telah disepakati DPRD dan selanjutnya menunggu proses di pemerintah daerah,” ujarnya.
Baznas Salurkan Bantuan untuk Empat Pondok Pesantren
Peringatan Hari Santri Nasional di Kotim juga diisi dengan penyerahan bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada empat pondok pesantren. Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan sarana air bersih, pembangunan toilet, dan renovasi bangunan pesantren.
Empat penerima bantuan tersebut meliputi; Pondok Pesantren Nurul Jannah di Sawahan, menerima bantuan dua unit profil tank berkapasitas masing-masing 2.300 liter.
Pondok Pesantren Libasut Taqwa di Parebok, menerima bantuan Rp10 juta untuk pembangunan toilet dua pintu.
Pondok Pesantren Nurul Ilmiyah di Seranau, menerima bantuan Rp20 juta untuk renovasi bangunan.
Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Babussalam di Ketapang, menerima bantuan Rp20 juta untuk pembangunan toilet putri.
Selain bantuan sarana dan prasarana tersebut, kegiatan juga diisi dengan pemberian tali asih sekitar 100 santri.
Bantuan itu menjadi bagian dari dukungan bagi lembaga pendidikan keagamaan dan para santri yang menjalani pendidikan di pondok pesantren. (hgn/ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Pekatnya teror kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti Kota Sampit kembali memakan korban di jalan raya. Sebuah mobil pribadi melaju kencang dan menghantam keras konstruksi Bundaran 0 Kilometer (Bundaran Polres Kotim) di persimpangan Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (22/10/2026) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.
Kecelakaan lalu lintas tunggal dan nyaris merenggut nyawa pengendara lain tersebut terjadi saat jarak pandang di pusat kota lumpuh parah diselimuti gumpalan asap tebal.
Didi, seorang pengendara sepeda motor yang berada persis di depan lokasi kejadian, mengaku shock saat mobil tersebut melesat kencang dari arah belakang hingga menyenggolnya sebelum menabrak pembatas bundaran.
“Tiba-tiba saja mobil dari arah belakang, padahal saya sudah menyalakan lampu sein dan mau belok ke arah bundaran. Karena kaget saya jatuh, sementara mobil itu langsung menabrak bundaran,” ungkap Didi menahan histeris di TKP, Kamis (22/10/2026).
Sopir Selamat, Polisi Evakuasi Mobil Derek dan Keluarkan Maklumat Keselamatan
Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra melalui Kasatlantas Polres Kotim AKP Haryanto yang turun langsung memimpin olah TKP mengonfirmasi bahwa pengemudi mobil berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat tanpa luka fatal.
Dugaan sementara, mobil yang bergerak dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju pusat kota melaju dengan kecepatan tinggi di atas ambang batas aman, sehingga pengemudi gagal mengantisipasi pengereman saat jarak pandang terhalang pekatnya kabut asap. Mobil yang mengalami kerusakan bagian depan tersebut langsung diderek menuju Satlantas Polres Kotim.
Menyikapi musibah ini, AKP Haryanto mengeluarkan imbauan keselamatan berkecepatan maksimum bagi seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Kotim.
“Situasi sangat tidak mendukung karena berkabut asap pekat. Kami minta pengendara tidak memacu kendaraan melebihi kecepatan 40 kilometer per jam, wajib menyalakan lampu utama, dan gunakan klakson sebagai penanda keberadaan. Mohon selalu berhati-hati karena keluarga menunggu di rumah,” tegas AKP Haryanto.
Insiden di Bundaran 0 Kilometer merupakan alarm berbahaya bagi keselamatan berlalu lintas di tengah krisis Bencana Udara Karhutla Kotim. Ketika jarak pandang memburuk di bawah batas aman penerbangan dan darat, kelalaian mematuhi ambang batas kecepatan sama saja dengan memicu kecelakaan beruntun.
Dishub Kotim dan Satlantas Polres Kotim didesak memasang barikade serta lampu kilat peringatan (warning light) bersinyal tinggi di setiap bundaran utama (Bundaran Polres, Bundaran Pemda, dan Bundaran Samekto) guna memandu pandangan pengemudi di tengah kabut pekat.
Satlantas Polres Kotim dituntut meningkatkan patroli subuh serta menindak tegas pengemudi yang nekat memacu kendaraan di atas 40 km/jam atau mematikan lampu utama saat melintasi jalur-jalur rawan kecelakaan di dalam kota Sampit.
Data BMKG Kotim: Pagi Ini Jarak Pandang Sempat Lumpuh Total Ekstrem Cuma 5 Meter!
Tingginya risiko kecelakaan lalu lintas pada Kamis (22/10/2026) pagi dikonfirmasi secara mutlak oleh deretan data resmi pengamatan cuaca BMKG Kotim di Stasiun Meteorologi H. Asan Sampit. Kualitas udara dan jarak pandang berada pada level ancaman jiwa sejak subuh sebelum perlahan mengurai menjelang siang.
Pukul 07.00 WIB: BMKG memotret krisis fenomena kabut asap ekstrem dengan jarak pandang horizontal yang lumpuh total hanya tersisa 5 meter! Suhu udara berada pada level dingin 24,2 °C dengan kelembapan mencapai 98 persen. Angin dilaporkan calm (0 km/jam), mengunci gumpalan asap tebal tanpa celah di atas permukaan jalan raya.
Pukul 08.00 WIB: BMKG mencatat kondisi kabut tebal dengan jarak pandang berangsur naik ke 100 meter. Suhu udara tercatat 25,1 °C, kelembapan 98 persen, dan angin masih berada dalam status calm (0 km/jam).
Pukul 09.00 WIB: Cuaca membaik menjadi kabut asap dengan jarak pandang naik menjadi 300 meter. Suhu udara meningkat ke 28,1 °C, kelembapan turun ke 83 persen, serta angin mulai berembus dari arah Selatan (200°) dengan kecepatan 6 km/jam.
Tersisanya jarak pandang sejauh 5 meter pada pukul 07.00 WIB mempertegas bahwa Kota Sampit berada dalam taraf blind-spot total, di mana pengendara sama sekali tidak mampu melihat rintangan jalan, bundaran, maupun kendaraan di depannya tanpa lampu penerangan maksimal. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, selama kurang lebih empat bulan terakhir turut mengancam kelancaran transportasi.
Untuk menjaga keselamatan pelayaran di perairan Sampit, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit mengatur waktu keberangkatan kapal saat jarak pandang terganggu.
”Untuk kapal-kapal berukuran kecil, kami memberikan imbauan khusus dan tidak mengizinkan keberangkatan pada malam hari atau saat dini hari ketika kabut asap sangat tebal dan jarak pandang terbatas. Keberangkatan diarahkan pada pagi menjelang siang hari saat kondisi visual lebih aman,” kata Hotman Siagian saat acara coffee morning dan pelepasan Kepala KSOP Kelas III Sampit di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Selasa (20/10/2026).
Di akhir masa tugasnya, Kepala KSOP Kelas III Sampit Hotman Siagian kini berpindah tugas sebagai Kepala KSOP Kelas III Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada 23 Oktober 2026.
Sebelum meninggalkan Kota Sampit, ia masih menanggapi sejumlah pertanyaan awak media terkait situasi pelayaran di Pelabuhan Sampit saat kabut asap tebal mengganggu jarak pandang.
Hotman Siagian menegaskan, berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap tidak serta-merta membuat kapal dilarang berlayar.
Langkah yang diambil adalah menunda keberangkatan apabila kondisi perairan belum memungkinkan untuk dilalui dengan aman.
Pengaturan tersebut terutama diberlakukan terhadap kapal-kapal berukuran kecil yang menghadapi risiko lebih besar ketika harus bernavigasi dalam kondisi kabut tebal, khususnya pada malam hingga dini hari.
”Keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan operasional kapal. Karena itu, waktu keberangkatan perlu disesuaikan dengan kondisi cuaca dan jarak pandang,” ujarnya.
Penurunan jarak pandang menjadi salah satu persoalan yang harus diantisipasi dalam operasional kapal di perairan Sampit selama kabut asap melanda.
Hotman menyebut, berdasarkan pemantauan terakhir yang disampaikannya, jarak pandang berada pada kisaran 800 meter. Dalam kondisi tertentu, jarak pandang sekitar 500 meter masih memungkinkan kapal bermanuver dengan aman pada kecepatan sekitar 10 knot.
Sementara itu, kecepatan kapal penumpang rata-rata berkisar 6–10 knot, meskipun kapal Pelni dapat beroperasi dengan kecepatan lebih tinggi.
”Secara umum, pada kecepatan kapal sekitar 10 knot, jarak pandang 500 meter masih memungkinkan untuk bermanuver aman. Rata-rata kecepatan kapal penumpang berkisar 6 hingga 10 knot, bahkan kapal Pelni bisa lebih, dan sejauh ini navigasi tetap berjalan dengan aman serta terkendali,” ujarnya.
Kondisi tersebut tetap membutuhkan kewaspadaan nakhoda karena kemampuan melihat objek di sekitar kapal merupakan faktor penting dalam bernavigasi. Ketika jarak pandang menurun, nakhoda harus menyesuaikan pengoperasian kapal dengan kondisi aktual di perairan.
Hotman menegaskan, angka jarak pandang yang disampaikannya bukan berarti seluruh kapal otomatis dapat diberangkatkan pada kondisi yang sama.
Keputusan operasional tetap harus mempertimbangkan prakiraan cuaca, kondisi kapal, kecepatan, serta persyaratan keselamatan pelayaran.
Untuk mengantisipasi risiko pelayaran akibat kabut asap, KSOP Sampit telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada pengguna jasa maritim.
Pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memantau perkembangan cuaca serta jarak pandang di perairan Sampit.
”Terkait penurunan jarak pandang akibat kabut asap dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengeluarkan surat edaran dan imbauan kepada seluruh pengguna jasa maritim. Kami berkoordinasi secara intensif 24 jam dengan pihak BMKG untuk memantau prakiraan cuaca dan kondisi jarak pandang (visibility),” jelas Hotman yang telah bertugas selama 1 tahun 5 bulan sebagai Kepala KSOP Kelas III Sampit.
Pemantauan tersebut menjadi dasar penting bagi petugas dan pengguna jasa maritim untuk mengantisipasi perubahan kondisi perairan. Sebab, jarak pandang yang masih memadai pada suatu waktu dapat berubah ketika kabut asap semakin tebal.
Hotman menegaskan, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tetap harus memenuhi persyaratan teknis dan mempertimbangkan kondisi cuaca berdasarkan informasi BMKG.
”Sesuai arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, keselamatan berlayar adalah prioritas utama. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib memenuhi kelengkapan dokumen teknis serta memperhitungkan prakiraan cuaca dari BMKG,” tegasnya.
Selain pemantauan cuaca, KSOP Sampit juga rutin melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal atau ramp check sebelum menerbitkan SPB. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kapal yang berangkat memenuhi persyaratan keselamatan.
”Kami terus mengimbau nakhoda untuk waspada dan berhati-hati. Kami juga rutin melaksanakan uji kelaiklautan kapal (ramp check) sebelum menerbitkan SPB guna memastikan seluruh kapal penumpang yang keluar masuk benar-benar laik laut,” katanya.
Meski kabut asap menurunkan jarak pandang di perairan Sampit, pelayanan kapal penumpang untuk rute menuju Semarang dan Surabaya masih berjalan.
Hotman menyebut, kapal penumpang dari Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, maupun Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, tetap terlayani.
”Untuk kapal penumpang tujuan Sampit–Tanjung Emas (Semarang) maupun Sampit–Tanjung Perak (Surabaya), operasional tetap berjalan dan terlayani dengan baik,” tandasnya. (hgn/ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Hamparan gambut seluas sekitar satu hektare di Jalan Bumi Raya, Kecamatan Baamang, menyisakan jejak hangus, Jumat, 26 Juni 2026.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim) mendapati sebuah pemandangan ganjil di tengah jelaga sisa pembakaran itu. Papan nama perumahan berdiri tegak menancap di atas lahan.
Titik panas di lokasi itu sebenarnya sudah memancar sejak malam sebelumnya. Tim BPBD langsung turun ke lapangan setelah menerima laporan dari Polsek Baamang, sebagaimana diberitakan detikKalimantan.
Melihat pola presisi api yang melahap lahan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim saat itu, Multazam, melontarkan kecurigaannya.
”Lahan yang terbakar ini kalau kita lihat lokasinya berbentuk segi empat, kemudian di atasnya ada tulisan nama perumahan,” katanya. Dari temuan visual tersebut, BPBD menduga api sengaja disulut demi kepentingan komersial.
Tiga bulan berlalu, kecurigaan itu belum terjawab. Polres Kotim memang memaparkan hasil pengusutan karhutla, tetapi dari 11 tersangka yang ditetapkan hingga 1 Oktober 2026, seluruhnya adalah perorangan.
Sepuluh orang mengaku membakar lahan milik sendiri, sedangkan satu orang lainnya membakar lahan orang lain setelah menerima bayaran Rp500 ribu.
Pembaruan data kepolisian itu tidak merinci nasib perkara di lahan berplang perumahan. Dua pekan sebelumnya, dalam rilis 17 September 2026, Kapolres Kotim AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidhimantra menyebut dugaan karhutla di kawasan Baamang tersebut masih berkutat pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan.
Polisi tidak menyebut lokasi persis lahan yang diselidiki. Saat ditanya apakah ada pengembang perumahan yang ikut diperiksa, ia menjawab hingga saat itu belum ada.
Praktisi hukum di Sampit, Bambang Nugroho, mengingatkan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah terikat erat dengan tanggung jawab.
”Pemilik lahan jangan hanya merasa memiliki hak atas tanah, tetapi juga harus memperhatikan kewajiban dan dampak dari pengelolaannya. Kalau lahannya berulang kali terbakar, harus ditelusuri penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Bambang.
Menurut dia, bila kebakaran terbukti dilakukan atas perintah pemilik lahan, sang empunya tanah juga dapat diproses hukum sesuai perannya dan bukti yang ditemukan.
Koridor Api Bumi Raya
Lahan yang menghitam pada Juni itu bukan satu-satunya titik api di sepanjang koridor Jalan Bumi Raya. Pada 17 Agustus 2026, rambatan kobaran di Jalan Bumi Raya 1, Kelurahan Baamang Barat, menelan sebuah pondok di lahan warga.
Sejumlah lokasi karhutla di kawasan ini sempat dipasangi garis polisi, sebelum akhirnya dilepas kembali.
Kapolres Kotim saat itu, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, menegaskan penyelidikan tetap berjalan meski garis polisi telah dilepas.
Pada 15 September, anggota Satgas Aman Nusa II yang sedang berpatroli memergoki seorang pria menyulut api di lahan Jalan Bumi Raya 1.
Kepada polisi, pria itu menyebut lahan tersebut miliknya. Ia mengaku membakar untuk membersihkan bekas kebakaran sebelumnya, dan lahan itu rencananya ditanami nanas.
Dua hari kemudian, rilis Polres Kotim memaparkan dua tersangka di Kelurahan Baamang Barat. Satu perkara menjerat tersangka M dengan luas kebakaran sekitar 0,1 hektare di Jalan Bumi Raya 1.
Satu lagi menjerat WN di Jalan Wengga Agung Raya 2, yang diduga membakar tumpukan ranting.
Melacak sosok di balik hamparan tanah terbakar ini tak ubahnya mencari jejak bayangan. Pada Februari 2023, Kepala BPBD Kotim saat itu, Rihel, mengaku kesulitan saat lahan di Jalan Bukit Raya, Kelurahan Baamang Barat, diamuk api.
”Kami masih belum mengetahui dengan jelas siapa pemilik lahan tersebut, sehingga menyulitkan kami untuk memberikan teguran maupun peringatan kepada pemiliknya,” katanya.
Juli 2025, saat lahan di Jalan Karya Bersama, Kelurahan Baamang Hulu terbakar, BPBD juga menyatakan identitas pemilik lahannya masih dalam proses penyelidikan.
Situasi berulang seperti inilah yang ditentang Bambang. ”Jangan sampai masyarakat terus menanggung dampaknya, sementara persoalan di lahannya tidak pernah diselesaikan,” ujarnya.
Lebih jauh Bambang menekankan, pemilik lahan tidak otomatis berkalung jerat pidana hanya karena jilatan api melahap tanahnya. Penyebab kebakaran, peranan pihak tertentu, hingga unsur pelanggaran hukum harus ditelusuri dan dibuktikan.
Untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memancangkan larangan tegas. Setelah penyesuaian lewat UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pelanggarnya diintai ancaman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.
Undang-undang yang sama juga sanggup menjangkau entitas badan usaha. Pasal 116 memungkinkan tuntutan dan sanksi pidana ditimpakan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan, bila tindak pidana lingkungan itu dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.
Sertifikat Tak Otomatis Hilang
Bambang juga menyinggung nasib hamparan tanah yang dibiarkan bertahun-tahun. ”Tanah yang dibiarkan puluhan tahun bukan berarti otomatis kehilangan sertifikat. Namun, jika kondisi dan bukti di lapangan memenuhi kriteria dalam peraturan, penertiban dapat diproses pemerintah melalui mekanisme pertanahan,” ujarnya.
Menurut Bambang, pedang penertiban tidak bisa diayunkan sepihak hanya dengan alasan lahan terbakar. Pemerintah wajib meniti setiap tahapan, termasuk melayangkan peringatan resmi kepada sang pemegang hak.
Jalan panjang tahapan itu kini diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Prosesnya merangkak dari inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilaksanakan Menteri ATR/BPN, beralih ke evaluasi, peringatan, hingga akhirnya bermuara pada penetapan.
Khusus untuk tanah hak milik, pintunya teramat sempit. PP tersebut membentengi tanah hak milik agar tidak menjadi objek penertiban, kecuali secara sengaja dibiarkan sehingga dikuasai masyarakat menjadi perkampungan, dikuasai pihak lain terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanahnya tidak terpenuhi.
Bila ujungnya ditetapkan sebagai tanah telantar, pertalian hukum sang pemegang hak dengan tanahnya terputus dan lahan itu dikuasai negara. Aset tersebut kemudian bergeser menjadi milik Bank Tanah dan/atau berstatus Tanah Cadangan Umum Negara.
Jalur pertanahan berliku inilah yang disentuh Bupati Kotim Halikinnor saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau karhutla di Sampit, Sabtu malam, 17 Oktober 2026.
”Saya juga mohon dengan Pak Menhut, lahan-lahan yang terlantar, mungkin koordinasi dengan ATR/BPN, bagaimana lahan-lahan yang notabene orangnya ada di luar negeri, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Ini kalau tidak terkelola dengan baik, bagaimana penanganannya,” ujar Halikinnor.
Raja Juli menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN. Jika lahan tersebut memenuhi ketentuan tanah telantar, kata dia, penanganannya dapat dikoordinasikan lebih lanjut.
Sejak akhir September, Pemkab Kotim juga meminta camat dan lurah menginventarisasi lahan kosong yang belum dimanfaatkan.
Keberadaan papan nama perumahan di tengah jelaga Bumi Raya bagi BPBD merupakan petunjuk kuat yang mempertebal dugaan bahwa api sengaja dipantik untuk kepentingan komersial. Akan tetapi, dalam rilis aparat, belum satu pun pengembang perumahan yang diperiksa polisi dalam perkara karhutla. (ign)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Ketika sebagian besar warga Kota Sampit masih terlelap tidur, bencana kebakaran lahan kembali mengintai pemukiman. Dua peristiwa kebakaran lahan secara simultan melanda dua lokasi berbeda di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) pada Senin (19/10/2026) dini hari. Amukan api menyasar lahan semak belukar di Jalan Saudara, Kelurahan Sawahan, serta Jalan Pramuka, Kelurahan Mentawa Baru Hulu.
Kejadian yang berlangsung dalam tenggat waktu kurang dari satu jam ini membakar sedikitnya 1,5 hektare lahan di Jalan Pramuka dan menambah tebal gumpalan kabut asap beracun yang melumpuhkan jarak pandang kota hingga sisa 100 meter pada pagi harinya.
Laporan pertama diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Kotim pada pukul 03.38 WIB untuk lokasi Jalan Saudara. Belum selesai penanganan di lokasi pertama, laporan kedua masuk pada pukul 04.10 WIB dari kawasan Jalan Pramuka.
Kasi Humas Disdamkarmat Kotim, Heri Wahyudi, mengonfirmasi pergerakan cepat personelnya di tengah kegelapan malam.
“Kami menerima informasi kebakaran di Jalan Pramuka pada pukul 04.10 WIB. Tim berangkat dua menit kemudian dan tiba di lokasi pada pukul 04.16 WIB. Operasi pemadaman dimulai pukul 04.17 WIB,” ungkap Heri Wahyudi, Senin (19/10/2026).
Penanganan Maraton Sebelum Fajar dan Dugaan Pembakaran Sengaja
Di lokasi Jalan Saudara, lima personel Regu II yang dipimpin Purwondo tiba menggunakan mobil tangki pemadam 13 pada pukul 04.04 WIB dan berhasil mengisolasi api pada pukul 04.40 WIB. Operasi pendinginan berakhir penuh pukul 04.46 WIB.
Sementara di Jalan Pramuka, pengerahan gabungan Peleton I, Regu II, dan Regu III bekerja maraton memadamkan hamparan api 1,5 hektare hingga pukul 05.47 WIB. Seluruh proses pemeriksaan lokasi dinyatakan rampung pada pukul 05.53 WIB.
Paling mendasar, laporan sementara Disdamkarmat Kotim mencatat adanya dugaan pembakaran yang disengaja (arson) pada lokasi kebakaran di Jalan Saudara. Temuan ini memicu kecurigaan publik mengenai maraknya aktivitas pembukaan lahan (land clearing) secara ilegal pada jam-jam rawan untuk menghindari pantauan petugas.
Terjadinya kebakaran lahan berturut-turut menjelang subuh saat jarak pandang kota memburuk hingga 100 meter merupakan pola klasik kejahatan lingkungan yang disengaja. Membiarkan oknum-oknum pembakar lahan bergerak bebas di jam-jam lengang adalah ancaman nyata bagi keselamatan jutaan jiwa warga Sampit.
Satreskrim Polres Kotim didesak untuk tidak menganggap kebakaran dini hari ini sebagai musibah biasa. Pemasangan garis polisi (police line) serta pengumpulan barang bukti di Jalan Saudara wajib dilakukan untuk memburu pelaku pembakaran.
Pemkab Kotim dan Satgas Karhutla dituntut membentuk tim patroli malam (night patrol) yang menyisir kawasan pemukiman pinggiran seperti Sawahan, Baamang, dan Mentawa Baru Hulu guna menggagalkan upaya pembakaran lahan sejak dini. (***)
SAMPIT, Kanalindependen.id – Sebaran titik panas (hotspot) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, mencapai 445 titik dalam akumulasi 24 jam terakhir berdasarkan data yang diakses Sabtu (17/10/2026) pukul 16.00 WIB. Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, mencatat jumlah terbanyak dengan 103 titik, disusul Desa Camba, Kecamatan Kota Besi, sebanyak 74 titik.
Rekapitulasi yang bersumber dari BMKG dan BPBD Kotim, dengan data dasar BRIN Hotspot, mencatat 436 titik pada tingkat kepercayaan menengah, empat titik pada tingkat kepercayaan tinggi, dan lima titik pada tingkat kepercayaan rendah.
“Sebaran terbanyak berada di Kecamatan Seranau dengan 147 titik. Berikutnya, Pulau Hanaut mencatat 94 titik, Kota Besi 76 titik, Teluk Sampit 71 titik, dan Mentaya Hilir Utara 20 titik,” Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Kotawaringin Timur Mulyono Leo Nardo.
Di tingkat desa dan kelurahan, Ganepo di Kecamatan Seranau mencatat 103 titik panas. Desa Camba di Kecamatan Kota Besi berada di urutan berikutnya dengan 74 titik, disusul Lampuyang di Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 46 titik dan Kelurahan Mentaya Seberang di Kecamatan Seranau sebanyak 43 titik.
Titik panas lainnya tercatat di Desa Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, sebanyak 20 titik dan Desa Bagendang Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, sebanyak 10 titik.
Camba sebelumnya mengalami kebakaran
Tingginya deteksi titik panas di Camba menjadi perhatian setelah operasi pemadaman kebakaran di desa tersebut berlangsung hingga pukul 21.15 WIB pada Jumat (16/10/2026).
Berdasarkan laporan Pos Sektor Pemadam Kebakaran Kota Besi, informasi kebakaran diterima pukul 13.25 WIB. Petugas berangkat lima menit kemudian dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 14.05 WIB dengan mengerahkan satu unit kendaraan MTPK 11.
Operasi dipimpin Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Ubay Dillah, dengan dukungan Camat Kota Besi, Masyarakat Peduli Api (MPA) Kota Besi, dan anggota Polsek Kota Besi.
Laporan tersebut mencantumkan dugaan penyebab kebakaran sebagai arson atau pembakaran. Namun, unsur kesengajaan belum dapat dipastikan tanpa keterangan resmi hasil pemeriksaan. Luas area terbakar, nilai kerugian, dan kondisi akhir lokasi juga belum tercantum dalam laporan yang tersedia.
“Sebanyak 74 titik panas yang terdeteksi di Camba tidak serta-merta menunjukkan terdapat 74 kebakaran terpisah. Data hotspot merupakan indikasi panas yang dideteksi melalui pemantauan satelit, sehingga perlu diverifikasi dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan dan kondisi kebakaran,” Koordinator Lapangan Satgas Karhutla Kotim Rihel.
Dengan 445 titik panas yang tersebar di berbagai kecamatan, perkembangan di lapangan masih perlu dipantau. Konfirmasi mengenai kondisi pascapemadaman di Camba serta verifikasi titik panas menjadi penting untuk mengetahui apakah masih terdapat kebakaran yang membutuhkan penanganan. (***)
SAMPIT, kanalindependen.id – Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Hubungan Antarlembaga Fahrizal Fitri memberikan tanggapan terbuka atas rekaman teleponnya dengan Wakil Bupati Kotim Irawati yang menyebar luas.
Dalam unggahannya pada Jumat (16/10/2026) malam, ia membantah pernah diminta menjadwalkan makan malam dari pemerintah daerah, seraya merevisi janjinya untuk mampir ke Sampit menjadi sekadar berkunjung “di kesempatan berikutnya”.
Fahrizal menyebut beredarnya rekaman sejak Rabu (14/10/2026) itu sebagai hal yang sangat tidak etis.
Ia juga menegaskan bahwa Irawati tidak pernah meminta dirinya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan.
Keberatan atas Rekaman
Fahrizal membuka klarifikasinya dengan menegaskan identitas diri. Ia menyebut dirinya sebagai putra daerah Kalimantan Tengah yang besar di Pangkalan Bun, sekaligus pernah menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng. Setelahnya, ia langsung mempersoalkan peredaran rekaman tersebut.
”Saya menyayangkan dan merasa kecewa karena percakapan yang beredar tersebut merupakan percakapan pribadi antara saya dan Ibu Wakil Bupati. Itu satu hal yang sangat tidak etis,” kata Fahrizal.
Fahrizal sama sekali tidak menyebut siapa pihak yang menyebarkan rekaman itu. Ia juga tidak membantah isinya.
Bahkan, ia menggunakan percakapan tersebut sebagai rujukan saat menjelaskan alasan perubahan agenda menteri.
Dalam rekaman yang beredar, suara Irawati terdengar menahan tangis tatkala menyampaikan kabar tiga relawan Kotim yang meninggal dunia.
Dia meminta agar sang menteri bersedia menemui para relawan. Kala itu, Fahrizal merespons dengan pengakuan bahwa dirinya tidak menerima informasi soal korban maupun Forkopimda yang menunggu di Jalan Jaksa. Fahrizal lalu berjanji akan meneruskan keluhan tersebut kepada menteri.
Dua Versi soal Undangan
Bantahan paling tegas dalam klarifikasi itu mengarah pada urusan permintaan dari Pemkab Kotim.
”Dalam kunjungan Pak Menteri Kehutanan ke Sampit, Ibu Wabup tidak pernah meminta kepada saya maupun pihak Kementerian Kehutanan untuk mengagendakan pertemuan dengan relawan maupun undangan makan malam,” urai Fahrizal.
Keterangan Pemkab Kotim sepanjang pekan memberi gambaran berbeda mengenai rangkaian persiapan mereka.
Irawati sebelumnya menjabarkan bahwa rencana kunjungan menteri diketahui Pemkab dari informasi Daops Manggala Agni Pangkalan Bun, unit pengendali kebakaran hutan di bawah komando Kemenhut.
Menyikapi informasi itu, Pemkab menggelar rapat koordinasi persiapan penyambutan pada Selasa (13/10/2026). Penjabat Sekda Kotim Diana Setiawan menyebut persiapan Pemkab saat itu meliputi pengamanan, pengawalan, sampai penentuan sejumlah opsi lokasi peninjauan.
Usai rapat itu, Irawati sempat melontarkan harapan agar waktu peninjauan lapangan bisa ditambah, supaya pemerintah pusat mampu melihat langsung kendala yang dihadapi para petugas.
Jadwal kunjungan yang beredar menempatkan agenda peninjauan lapangan bersama Forkopimda pada Rabu pukul 08.05 sampai 09.30 WIB.
Skenario mulai meleset pada Selasa malam. Diana menyebut lokasi makan malam rombongan dipindah dari restoran yang disiapkan Pemkab ke Rumah Makan Pondok Jelawat.
Pemkab sempat menerima informasi perubahan ini dan mencoba meminta penjelasan kepada protokoler kementerian, tetapi mengaku tidak diberi akses komunikasi.
Diana juga sempat menawarkan diri untuk menjemput atau menyambut menteri secara langsung di Hotel Aquarius.
Diana mengungkapkan, komunikasi antarprotokoler sebenarnya sudah berjalan. Namun, saat tim bersiap melakukan penyambutan di hotel, datang sebuah pesan WhatsApp dari pihak kementerian.
Pesan itu meminta agar rombongan tak perlu diterima dan disambut, dengan alasan menteri butuh istirahat karena lelah.
Kabar batalnya peninjauan lapangan diterima Pemkab sekitar pukul 21.00 WIB pada Selasa malam, lalu ditegaskan lewat pesan Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan yang diteruskan ke jajaran Pemkab pada Rabu pagi.
Dalam rekaman, Irawati jelas menyebut bahwa Forkopimda dan relawan sudah menunggu di pinggir Jalan Jaksa, lengkap dengan makanan yang telah disiapkan.
Rabu pagi, Irawati menyatakan hal yang ia harapkan dari kunjungan menteri tersebut adalah pemerintah pusat bisa melihat langsung lokasi titik api yang sulit tertembus dan butuh pemadaman udara. ”Tidak perlu kami yang ditemui,” katanya.
Klarifikasi Fahrizal sama sekali tidak menyinggung batalnya peninjauan lapangan yang jelas tercantum dalam jadwal itu.
Janji yang Berganti Bunyi
Soal urungnya peninjauan menteri, Fahrizal merujuk pada isi rekaman telepon tersebut. ”Seperti yang dibicarakan dalam rekaman tersebut, Pak Menteri Kehutanan harus segera berangkat ke Pangkalan Bun dan rapat penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting. Namun demikian, Pak Menteri Kehutanan akan tetap ke Sampit di kesempatan berikutnya,” katanya.
Penjelasan dalam rekaman telepon sebenarnya memuat dua alasan. Selain keharusan menghadiri rapat di Pangkalan Bun, Fahrizal kala itu beralasan menteri harus kembali ke Palangka Raya guna menyambut kunjungan Menteri Koordinator pada Jumat (16/10/2026). Alasan kedua ini tidak muncul dalam pernyataan klarifikasinya.
Keterangan resmi Kemenhut yang dirilis Jumat merekam aktivitas Raja Juli di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) pada hari tersebut.
Ia menelusuri jalan setapak sejauh 1,8 kilometer menuju Shelter Pesalat, seraya menyebut timnya bermalam di lokasi itu untuk memastikan peralatan pemadaman terpasang dengan baik. ”Kita bermalam biar dipastikan terpasang,” katanya.
Rabu (14/10/2026), tepat sebelum bertolak ke Pangkalan Bun, Raja Juli menyebut ia akan kembali ke Sampit usai merampungkan agenda di daerah tersebut. Fahrizal, lewat telepon, sempat menjanjikan hal serupa. Kini kalimat itu bersalin rupa menjadi frasa “kesempatan berikutnya”, tanpa rincian batas waktu.
Hingga klarifikasi itu diunggah, belum ada informasi rombongan menteri melintasi Sampit.
Fahrizal menutup klarifikasinya dengan ajakan yang senada dengan pernyataan Raja Juli.
”Karhutla ini merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, relawan, swasta, dan masyarakat,” tegasnya. (ign)
