cms.kanalindependen.id

Tag: karhutla kotim

  • Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Seratus delapan puluh lima hari. Selama rentang waktu itulah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Keputusan ini lahir dari proyeksi BMKG bahwa kemarau 2026 berpotensi lebih ekstrem dan berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

    Pemerintah daerah membentangkan perisai regulasi, bersiap menghadapi krisis selama setengah tahun penuh.

    Namun, ketetapan panjang itu terasa rapuh ketika menengok isi gudang markas pemadam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim justru mengalami keterbatasan logistik vital. Stok selang pelempar berukuran 1,5 inci merosot tajam, menyisakan hanya 46 gulung.

    Ketersediaan ini sangat timpang dengan realitas lapangan. Regu pemadam memerlukan 15 hingga 20 gulung selang hanya untuk mengoperasikan satu unit mobil tangki air demi mengejar titik api di kedalaman lahan gambut.

    Parahnya lagi, perangkat ini rentan jebol dalam 10 sampai 15 hari ketika dipaksa bekerja keras. Ratusan hari masa siaga kini terpaksa dipertaruhkan dengan puluhan gulung selang yang tersisa.

    Keterbatasan ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi teknis. Bupati Kotim Halikinnor bahkan telah menginstruksikan BPBD untuk memetakan anggaran dan mengusulkan percepatan perubahan APBD guna memenuhi kebutuhan peralatan.

    Kemarau Datang Lebih Awal

    Jejak panas (hotspot) sudah memberikan sinyal peringatan sejak awal tahun. Berdasarkan pantauan, Januari 2026 saja sudah mencatat kemunculan titik api di sejumlah kecamatan, mendahului puncak kemarau itu sendiri.

    Rekam jejak daerah ini memperlihatkan pola serupa: dalam beberapa tahun terakhir, rentetan insiden karhutla berulang menghanguskan bentang lahan yang luas di berbagai kecamatan.

    Kondisi tersebut menempatkan Kotim sebagai salah satu titik kerentanan utama di Kalimantan Tengah.

    Ancaman ini adalah siklus berulang yang menuntut perencanaan logistik berbasis data, bukan lagi sekadar respons darurat yang bersifat reaktif.

    Daya Jelajah Armada yang Terpasung

    Pengakuan Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengenai sisa 46 unit selang 1,5 inci membuka celah dalam sistem kesiapsiagaan daerah. Dengan stok setipis itu, daya jelajah regu pemadam menjadi terbatas.

    Titik api di Kotim mayoritas tersembunyi di kedalaman lahan gambut dan semak belukar yang sulit dijangkau kendaraan.

    Tanpa cadangan selang yang memadai, armada tangki air terpaksa hanya beroperasi dalam radius sempit dari akses jalan, membiarkan api di bagian tengah lahan terus merambat.

    Hingga kini, BPBD belum memublikasikan secara rinci jumlah armada tangki air yang benar-benar siap operasi, termasuk kelayakan pompa portabel, mesin apung, hingga kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasi maraton berhari-hari.

    Celah informasi ini krusial, mengingat perangkat dasar seperti selang saja sudah menyentuh batas kritis sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai.

    Posko, Relawan, dan Risiko Struktur Administratif

    Pemerintah daerah merancang skema komando lintas instansi untuk memitigasi krisis. Sebuah pos komando tingkat kabupaten disiapkan untuk menyatukan kekuatan BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait.

    Mengalir ke bawah, pos lapangan di kecamatan dan desa dirancang sebagai garis pertahanan pertama.

    Kecamatan seperti Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Ketapang, Baamang, hingga Cempaga selalu masuk radar zona merah.

    Pemerintah menyatakan telah mengonsolidasikan aparat desa hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memangkas waktu respons.

    Namun, narasi kesiapan ini diuji oleh pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ritme kerja posko kerap berfluktuasi mengikuti intensitas kebakaran, memunculkan keraguan soal kontinuitas latihan maupun perawatan alat secara berkala.

    Sampai saat ini, belum ada publikasi yang merinci inventaris logistik di setiap posko desa: berapa unit pompa yang mereka pegang, ketersediaan alat pelindung pernapasan bagi relawan, hingga jaminan dukungan operasional dasar.

    Tanpa rincian tersebut, posko-posko ini berisiko lebih banyak hadir sebagai struktur administratif ketimbang basis operasi yang benar-benar siap ketika api mulai meluas.

    Persimpangan Kritis: Api dan Krisis Air

    Kebakaran lahan selalu membawa kembarannya: krisis air bersih. BPBD merespons dengan mendorong pembangunan sumur artesis di wilayah pesisir.

    Kawasan Ujung Pandaran, misalnya, diinformasikan masih memiliki cadangan air layak konsumsi pada kedalaman delapan meter untuk saat ini.

    Kondisi tersebut rentan berubah ketika kemarau memuncak akibat penurunan muka air tanah dan intrusi laut.

    Situasi di Kecamatan Pulau Hanaut bahkan lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan pemetaan awal, kualitas air tanah di sana mayoritas tidak layak konsumsi, memaksa warga bergantung pada sumber air dari kawasan hutan.

    Hal ini menciptakan persimpangan yang sulit. Wilayah yang krisis air minum adalah titik yang sama dengan wilayah rawan karhutla.

    Operasi pemadaman menuntut pasokan air dalam jumlah besar. Tanpa perencanaan yang presisi, risiko terjadinya gesekan kepentingan antara kebutuhan air untuk pemadaman dan kebutuhan harian warga menjadi nyata.

    Beban Berat di Pundak Desa

    Secara manajerial, BPBD Kotim merancang penanggulangan karhutla dari struktur paling bawah.

    ”Kami ingin penanganan ini dimulai dari desa, naik ke kecamatan, baru ke kabupaten,” kata Multazam.

    Konsep penanganan berjenjang ini logis secara taktis. Memadamkan percikan awal di tingkat desa jauh lebih efektif daripada menunggu api membesar.

    Namun, kapasitas riil desa kembali dipertanyakan. Mengingat tingkat kabupaten saja menghadapi tantangan stok logistik, relawan MPA di desa-desa pelosok kemungkinan besar memikul beban yang jauh lebih berat. Ditambah kendala infrastruktur jalan dan akses komunikasi.

    Api belum datang. Tapi 46 gulung selang itu tidak akan bertahan lama setelah kebakaran pertama meluas. (ign)

  • Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    SAMPIT, Kanalindepen.id –  Isu tentang “El Nino Godzilla” beredar cepat, menimbulkan bayangan tentang ancaman besar yang seolah datang tiba-tiba.

    Di tengah riuh istilah itu, kekhawatiran masyarakat ikut tumbuh terutama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wilayah yang tak asing dengan bayang-bayang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memilih menarik percakapan kembali ke pijakan yang lebih rasional.

    Kepala Stasiun Meteorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, menegaskan bahwa istilah “El Nino Godzilla” tidak dikenal dalam kajian meteorologi.

    “Dalam analisis BMKG tidak ada istilah El Nino Godzilla. Kami menggunakan kategori El Nino lemah, sedang, dan kuat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

    Penjelasan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah istilah populer, melainkan dampak yang mungkin menyertainya.

    BMKG mencatat, potensi El Nino pada 2026 tetap ada, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 60 persen. Fenomena ini diperkirakan mulai terasa pada periode Mei hingga Juli, dengan kecenderungan masih berada pada kategori lemah menuju sedang.

    Hingga kini, indikator El Nino kuat yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di atas 2 derajat Celsius belum terpenuhi. Kenaikan suhu masih berada di kisaran 0,5 derajat, jauh dari ambang kategori kuat.

    Namun di Kotim, persoalan bukan semata soal kuat atau tidaknya El Nino.

    Yang lebih dekat dan nyata adalah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari biasanya.

    BMKG memproyeksikan kemarau di wilayah ini akan mulai pada akhir Mei 2026 dan berlangsung selama 100 hingga 120 hari, atau hampir empat bulan. Durasi ini jauh melampaui pola normal yang umumnya hanya sekitar dua bulan.

    “Kalau biasanya enam dasarian atau sekitar 60 hari, tahun ini bisa mencapai 10 sampai 12 dasarian,” kata Mulyono.

    Kemarau yang lebih panjang berarti tingkat kekeringan yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, lahan gambut menjadi sangat rentan—mudah terbakar, namun sulit dipadamkan.

    Risiko karhutla pun kembali membayang, bersamaan dengan potensi krisis air bersih yang kerap menyertai musim kering berkepanjangan.

    BMKG mengingatkan, pencegahan tetap menjadi kunci.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Selain karhutla, potensi kekeringan dan kesulitan air bersih juga perlu diantisipasi,” ujarnya.

    Di tengah istilah yang terdengar besar dan menakutkan, ancaman sesungguhnya justru datang secara perlahan dalam bentuk hari-hari tanpa hujan yang lebih panjang dari biasanya. (***)

  • Tongkang Datang, Lanting Jadi Korban, Cerita Lama yang Terus Berulang di Sungai Cempaga

    Tongkang Datang, Lanting Jadi Korban, Cerita Lama yang Terus Berulang di Sungai Cempaga

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di Sungai Cempaga, suara mesin tongkang bukan lagi hal asing. Ia datang pelan, berat, membawa muatan besar dan bagi sebagian warga di bantaran sungai, kehadirannya justru membawa cemas.

    Kamis (26/3) siang itu, kecemasan itu kembali jadi nyata.

    Sebuah tongkang pengangkut bauksit melintas di wilayah Desa Patai, Kecamatan Cempaga. Tak lama berselang, gelombang besar menghantam tepian. Lanting-lanting warga yang sebelumnya tenang, mendadak bergoyang keras. Tali tambatan tak mampu menahan. Ada yang terlepas. Ada yang rusak. Bahkan satu sempat hanyut terbawa arus.

    “Kurang jelas apakah karena gelombang atau tertabrak, saya kurang tahu. Namun katanya dua lanting kena, tapi” kata Ardi, warga setempat, Jumat (27/3/2026).

    Video kejadian itu cepat menyebar. Suara panik terdengar jelas. Bukan karena baru pertama justru karena kejadian ini terlalu sering terjadi.

    Di dalam video menyebutkan ada empat lanting warga kena imbas senggolan tongkang.

    Di Sungai Cempaga, cerita seperti ini bukan lagi insiden, tapi pola.

    Warga mengaku aktivitas tongkang pengangkut bauksit sudah lama berlangsung dan nyaris tanpa jeda. Jalurt air yang dulunya jadi ruang hidup masyarakat, kini berubah menjadi lintasan rutin angkutan industri. Dan di tengah arus besar kepentingan itu, lanting-lanting kecil milik warga kerap jadi pihak yang paling rentan.

    “Sudah beberapa kali kejadian seperti ini. Lanting kami sering kena dampaknya,” ujar Ardi.

    Pertanyaannya sederhana: mengapa ini terus berulang?

    Apakah tidak ada pengaturan kecepatan saat tongkang melintas di kawasan permukiman? Apakah tidak ada jalur aman atau batas jarak yang wajib dijaga? Atau justru, keberadaan warga di bantaran sungai dianggap sebagai risiko yang harus mereka tanggung sendiri?

    Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan pemilik tongkang. Belum ada pula kejelasan soal tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.

    Padahal bagi warga, lanting bukan sekadar bangunan terapung. Ia adalah rumah. Tempat bernaung. Sekaligus ruang hidup yang tak tergantikan.

    Setiap kali tongkang melintas tanpa kendali, yang dipertaruhkan bukan hanya kayu dan paku, tapi rasa aman yang perlahan terkikis.

    Warga tidak menolak aktivitas ekonomi. Mereka paham sungai adalah jalur vital. Tapi mereka juga ingin diakui bahwa di tepian sungai itu, ada kehidupan yang harus dilindungi.

    “Kalau memang ada kerugian, kami harap ada tanggung jawab. Dan ke depan, harus lebih hati-hati,” tegas Ardi.

    Namun sampai hari ini, Sungai Cempaga masih bercerita hal yang sama: tongkang datang, gelombang menghantam, lanting jadi korban.

    Dan pertanyaan itu tetap menggantung sampai kapan?. Yang jelas setiap, ada kabar ganti rugi oeh perusahaan keluhan warga terhenti. Begitu terus bila terjadi insiden serupa selanjutnya. Mungkin ceritanya baru akan berbeda bila sudah ada korban nyawa.  (***)