cms.kanalindependen.id

Tag: kejari kotim

  • Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    Sumur Bor Jadi Solusi Jangka Panjang Karhutla, Kajari Kotim Ingatkan Anggaran Tetap Taat Koridor Hukum

    SAMPIT, kanalindependen.id – Penyediaan sumur bor di titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali ditegaskan sebagai solusi jangka panjang untuk menghadapi persoalan sumber air yang berulang setiap musim kering di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Rencana tersebut mendapat perhatian Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotim Edwin Ignatius Beslar yang mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap dilaksanakan sesuai dasar administrasi dan koridor hukum.

    Persoalan sumber air menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah wilayah Kotim.

    Karena itu, sumur bor yang dibangun di lokasi rawan tidak hanya diharapkan membantu saat status tanggap darurat berlangsung, tetapi juga tetap tersedia dan terpelihara ketika kebakaran kembali terjadi pada musim kemarau berikutnya.

    Edwin mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim dalam menyampaikan kondisi penanganan karhutla, termasuk dukungan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar serta anggaran daerah yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat.

    Dengan perpanjangan status tanggap darurat, Pemkab Kotim harus memiliki landasan administrasi yang lengkap.

    Laporan kondisi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilampirkan sebagai dasar penerbitan keputusan perpanjangan status.

    ”Kalau status tanggap darurat ini diperpanjang, administrasinya harus lengkap. Dasarnya harus jelas, termasuk laporan BMKG yang menjadi dasar perpanjangan,” ujar Edwin saat memberikan masukan dan saran dalam rapat penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Kotim Halikinnor di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9/2026).

    Kajari juga mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan anggaran penanganan karhutla untuk menyediakan sumur bor dan pompa di lokasi yang selama ini berulang kali mengalami kebakaran.

    Menurutnya, kebutuhan tersebut relevan karena persoalan di lapangan tidak hanya menyangkut jumlah personel dan peralatan pemadaman. Ketersediaan sumber air yang dekat dengan titik kebakaran juga menentukan efektivitas penanganan.

    Edwin mendorong agar sumur bor yang dibangun tidak berhenti sebagai fasilitas yang hanya digunakan selama masa tanggap darurat.

    ”Aspek pemeliharaan juga harus dipikirkan sejak awal, termasuk bagaimana pompa dan perlengkapannya dijaga agar tetap berfungsi ketika sewaktu-waktu diperlukan,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Halikinnor menjelaskan bahwa penggunaan anggaran penanganan karhutla tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

    Selain dukungan pemerintah pusat sekitar Rp15 miliar, Pemkab Kotim memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kondisi darurat.

    Selama status tanggap darurat masih berlaku, anggaran tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan langsung dengan penanganan karhutla.

    Termasuk penyediaan selang, pompa, sumber air dan sumur bor pada lokasi yang memang membutuhkan.

    ”Selama status darurat ini masih berlaku, kita bisa melakukan kegiatan yang memang dibutuhkan untuk penanganan karhutla. Termasuk sumur bor, pengadaan mesin alkon, selang, pompa dan kebutuhan lainnya,” kata Halikinnor.

    Namun, Halikinnor menegaskan status tanggap darurat tidak boleh diperpanjang hanya untuk mengejar penggunaan anggaran atau pengadaan barang.

    Perpanjangan yang disepakati dalam rapat tersebut hanya berlaku 1 hingga 15 Oktober 2026. Jika hujan turun dengan intensitas yang cukup, titik api berkurang dan kondisi darurat berakhir, pemerintah tidak boleh mempertahankan status tersebut hanya karena masih ada anggaran yang belum digunakan.

    ”Kalau hujan turun dan kondisi sudah membaik, jangan sampai kita memperpanjang status hanya untuk pengadaan. Itu tidak boleh. Dalam kondisi darurat pun tetap ada koridor dan ketentuan yang harus dipatuhi. Jangan sampai niat membantu justru membuat kita semua terkena persoalan hukum,” tegasnya.

    Persoalan sumur bor tidak hanya berkaitan dengan anggaran. Ketersediaan tenaga ahli untuk melakukan pengeboran juga menjadi kendala.

    Halikinnor mengatakan, pemerintah daerah telah berupaya mencari tenaga yang memiliki kemampuan melakukan pengeboran, tetapi jumlahnya terbatas. Selain itu, pengeboran juga tidak selalu menghasilkan sumber air.

    Kondisi tersebut terlihat dari pengeboran di sejumlah lokasi. Bahkan, salah satu pengeboran di Bagendang Tengah telah mencapai kedalaman sekitar 15 hingga 16 meter, tetapi sumber air belum ditemukan.

    ”Masalah kita sekarang tenaga untuk mengebor itu terbatas. Kita sudah mencari orangnya, tetapi tidak mudah. Pengeboran juga belum tentu dapat air. Ada yang sudah dibor cukup dalam, tetapi airnya belum ditemukan,” jelasnya.

    Karena itu, Halikinnor meminta camat, relawan, pemerintah desa dan masyarakat ikut membantu menginventarisasi tenaga yang memiliki keahlian melakukan pengeboran sumur.

    Data tersebut nantinya disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim sehingga ketika kebutuhan pengeboran muncul, pemerintah tidak lagi kesulitan mencari tenaga yang dapat bekerja di lapangan.

    Wilayah yang menjadi perhatian antara lain, di Kecamatan Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Utara, Seranau dan sejumlah kawasan lain yang memiliki riwayat kebakaran berulang.

    Menurut Halikinnor, lokasi yang berulang kali terbakar seharusnya dipetakan dan disiapkan sumber airnya sebelum musim kemarau tiba. Pemerintah tidak boleh kembali mencari sumber air dari awal setiap kali kebakaran terjadi.

    ”Kalau kita sudah tahu tempatnya berulang kali terbakar, ya kita siapkan dari sekarang. Jangan setiap terjadi kebakaran baru kita sibuk mencari sumur, mencari air dan mencari peralatan,” ujarnya.

    Selain membangun sumur baru, pemeliharaan terhadap sumur yang telah tersedia juga menjadi perhatian.

    Halikinnor tidak ingin fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah kemudian tidak terawat dan akhirnya tidak dapat digunakan ketika dibutuhkan.

    Ia menyebut pengalaman daerah lain menunjukkan bahwa jumlah sumur yang banyak tidak otomatis menjamin ketersediaan sumber air untuk pemadaman. Tanpa pemeliharaan, fasilitas tersebut dapat rusak atau tidak berfungsi.

    Karena itu, sumur yang telah dibangun pada tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya perlu didata dan dipastikan kondisinya. Pemeliharaannya dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran daerah berikutnya.

    ”Jangan sampai kita bangun banyak sumur, tetapi setelah itu tidak ada yang merawat. Ketika kebakaran datang lagi, sumurnya sudah tidak bisa digunakan,” katanya.

    Untuk lokasi yang memiliki sumber air cukup besar, pemerintah juga dapat membangun fasilitas yang lebih permanen. Sumur dapat dilengkapi konstruksi yang lebih kuat, pagar dan penanda agar mudah ditemukan serta terlindungi.

    Pemeliharaan fasilitas tersebut dapat melibatkan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya, seperti BPBD, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Cipta Karya.

    ”Kalau sumber airnya memang bagus dan besar, jangan hanya dibuat untuk keadaan darurat. Bisa kita buat permanen, diberi semen, dipagar dan diberi tanda. Jadi ketika dibutuhkan, kita tahu tempatnya dan fasilitasnya tetap ada,” jelas Halikinnor.

    Kebutuhan sumber air tersebut menurutnya tidak hanya berlaku untuk kawasan yang jauh dari pusat kota. Kawasan permukiman juga perlu memiliki fasilitas penunjang untuk menghadapi kondisi darurat.

    Halikinnor meminta pengawasan pembangunan perumahan diperketat, terutama terkait kewajiban pengembang menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

    Ia menilai kawasan perumahan semestinya tidak hanya menyediakan bangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kebutuhan fasilitas pendukung, termasuk sumber air yang dapat digunakan untuk menghadapi kebakaran.

    Pengembang yang belum memenuhi kewajiban PSU juga diminta tidak mendapatkan izin sebelum persyaratan tersebut dipenuhi.

    ”Kalau PSU-nya belum selesai, jangan diberikan izin. Kita harus lihat juga kebutuhan airnya. Di kawasan perumahan bisa disiapkan sumur bor, hidran atau reservoir,” ujarnya.

    Halikinnor turut menyinggung adanya indikasi pembakaran lahan di sekitar kawasan perumahan yang diduga dilakukan untuk menghindari biaya pembersihan lahan.

    Ia menegaskan, indikasi tersebut tidak bisa langsung menjadi dasar untuk menuduh pihak tertentu tanpa bukti. Namun, pola tersebut tetap harus menjadi perhatian karena pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu dapat menimbulkan dampak lebih luas bagi masyarakat.

    ”Kita tidak bisa langsung menuduh. Tetapi kalau ada indikasi lahan dibakar supaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membersihkan, ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kepentingan pribadi justru merugikan masyarakat,” tegasnya.

    Untuk kawasan perkotaan, Halikinnor juga mendorong penyediaan sumur bor dan hidran yang memiliki fungsi rutin. Dengan begitu, fasilitas tersebut tidak hanya dibuka ketika terjadi karhutla, tetapi tetap digunakan dan dirawat dalam kondisi normal.

    Air dari sumur bor, misalnya, dapat digunakan untuk penyiraman tanaman di sepanjang jalan atau kebutuhan air lainnya. Pemanfaatan rutin tersebut sekaligus menjaga agar fasilitas tidak terbengkalai.

    Dengan konsep tersebut, sumur bor diharapkan menjadi bagian dari infrastruktur kesiapsiagaan yang dapat digunakan berulang kali, bukan sekadar fasilitas darurat yang dibangun ketika api sudah meluas.

    ”Di kawasan perkotaan juga perlu disiapkan sumur bor dan hidran. Misalnya, untuk penyiraman tanaman di jalan atau kebutuhan air lainnya, tidak perlu mengambil air dari sumber yang jauh. Air dapat diambil dari sumur bor agar fasilitas itu tetap digunakan dan terpelihara,” pungkas Halikinnor. (hgn/ign)

  • Kejar Tayang Hibah Keagamaan Kotim: Miliaran Rupiah Diteken Serentak Menabrak Tenggat

    Kejar Tayang Hibah Keagamaan Kotim: Miliaran Rupiah Diteken Serentak Menabrak Tenggat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga hari sebelum tahun anggaran 2023 ditutup, 41 dokumen hibah Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur tercatat dengan tanggal yang sama: 28 Desember.

    Alokasi dana untuk rumah ibadah, kelompok fardhu kifayah, dan lembaga keagamaan ini menyebar dari masjid di Baamang sampai balai basarah Kaharingan di Bukit Santuai, dengan nilai total Rp2.457.000.000.

    Tanggal itu jatuh delapan hari setelah batas yang dipasang oleh pemerintah kabupaten. Peraturan Bupati Kotim Nomor 58 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah menetapkan dua batas waktu.

    Permohonan pencairan paling lambat 10 Desember. Pencairan surat perintah pencairan dana langsung (SP2D-LS) dibatasi paling lambat 20 Desember pada tahun berkenaan.

    Jejak administratif ini terekam dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotim Tahun Anggaran 2023 yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lampiran 5.1.13 dokumen itu memuat 323 baris rincian belanja hibah Setda sepanjang 2023.

    Realisasinya mencapai Rp34.891.356.600 dari pagu setelah perubahan sebesar Rp41.448.799.600.

    Hibah keagamaan Setda inilah yang kini ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kotim. Perkara tersebut selama ini disebut bernilai sekitar Rp40 miliar.

    Nilai yang sama melekat pada perkara lain di kabupaten ini. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menangani dugaan korupsi hibah Pemilihan Bupati Kotim 2024 kepada KPU Kotim, dengan tujuh tersangka. Kedua perkara berjalan terpisah.

    Maraton Pemeriksaan Fisik

    Kepala Kejari Kotim Edwin Ignatius Beslar memastikan penyidikan perkara tidak berhenti meski kursi pimpinan berganti.

    Edwin menggantikan Nur Akhirman. Perkara ini sendiri telah naik ke tahap penyidikan pada 2 Oktober 2025.

    ”Enggak ada yang dihentikan. Sementara berproses terkait dana hibah itu. Kan tetap berproses,” kata Edwin, Rabu (16/9/2026) pekan lalu.

    Lamanya penanganan perkara, menurut Edwin, bukan berarti penyidikan mandek. Ia menjelaskan besaran nilai anggaran dan luasnya sebaran penerima membuat pemeriksaan membutuhkan waktu.

    ”Dana hibah tersebut disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah. Karena penerimanya banyak dan ada kegiatan fisik, pemeriksaannya membutuhkan waktu,” ujarnya.

    Proses ini menuntut penelusuran lapangan yang teliti. ”Misalnya, jika ada pekerjaan di Desa A atau Desa B, seluruhnya perlu diperiksa terlebih dahulu,” katanya.

    Edwin menyebut terdapat pekerjaan bernilai sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta di sejumlah tempat ibadah maupun organisasi kemasyarakatan. Seluruhnya, kata dia, harus ditelusuri satu per satu.

    Gambaran teknis dari Edwin sejalan dengan rincian laporan keuangan. Blok terbesar hibah Setda 2023 berisi 228 baris penerima senilai Rp21.705.170.000.

    Sebagian besar mengalir ke rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan: masjid, langgar, musala, gereja dari berbagai denominasi, balai basarah Kaharingan, taman pendidikan Alquran, pondok pesantren, madrasah, dan majelis taklim.

    Blok yang sama juga memuat pembayaran untuk sebuah sekolah tinggi ilmu hukum dan satu lembaga bantuan hukum.

    Nilainya bervariasi dari Rp10 juta sampai Rp1,85 miliar. Sedikitnya 60 baris berada di rentang Rp100-200 juta, seperti rentang yang disebut Kajari.

    Penerima terbesar pada blok ini adalah Gereja di Kelurahan Pasir Putih senilai Rp1.850.000.000, dengan dokumen bertanggal 18 Oktober 2023.

    Ketentuan administratif yang menjadi tolok ukur pemeriksaan lapangan ini tertuang dalam aturan daerah.

    Perbup 58/2022 mewajibkan permohonan pencairan hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan dilampiri surat rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Kotim.

    Permohonan itu juga wajib menyertakan salinan bukti legalitas tempat berdirinya rumah ibadah beserta status tanahnya.

    Menabrak Batas Kalender

    Perbup 58/2022 mengatur urutan pencairan secara ketat. Pasal 21 menetapkan penyerahan hibah dilakukan setelah naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan Pakta Integritas ditandatangani.

    Pasal 22 menjadikan NPHD sebagai salah satu lampiran wajib permohonan pencairan. Rangkaian ini ditutup oleh Pasal 48 ayat (2) yang mematok batas: permohonan pencairan paling lambat 10 Desember, dan pencairan SP2D-LS paling lambat 20 Desember.

    Penelusuran Kanal Independen atas kolom Berita Acara/NPHD pada blok hibah Setda menemukan 53 baris dokumen bertanggal setelah 10 Desember 2023, dengan nilai Rp4.062.000.000.

    Lebih jauh, 45 baris di antaranya bertanggal setelah 20 Desember, senilai Rp2.857.000.000.

    Rinciannya memperlihatkan 42 baris pada 28 Desember, yang terdiri atas 41 baris di blok rumah ibadah dan satu di blok lembaga. Dua baris lain bertanggal 29 Desember, dan satu baris bertanggal 22 Desember.

    Lampiran tersebut tidak menjelaskan secara spesifik apakah tanggal yang tercatat merujuk pada NPHD atau berita acara serah terima.

    Keduanya sama-sama diatur dalam Perbup. Bila tanggal yang tercatat adalah NPHD, Pasal 21 menempatkan penyerahan dana setelah tanggal itu, yang berarti melewati batas 20 Desember. Bila yang tercatat adalah berita acara serah terima, SP2D-nya bisa saja terbit lebih awal.

    Pola waktu pada akhir tahun terlihat lebih luas bila seluruh blok rumah ibadah dihitung. Dari 227 baris yang bertanggal, 188 jatuh pada tiga bulan terakhir: 79 baris pada Oktober, 48 pada November, dan 61 pada Desember.

    Hanya 39 baris bertanggal April sampai September. Tidak satu pun bertanggal Januari hingga Maret.

    Blok yang sama juga memuat tiga pembayaran berlabel utang tahun anggaran 2022 senilai total Rp455.000.000.

    Pembayaran terbesar dialokasikan untuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sampit senilai Rp400.000.000 yang dicatat tanpa nomor SP2D.

    Dua lainnya tercatat untuk sebuah langgar di Desa Jaya Kelapa dan taman pendidikan Alquran di Desa Samuda Besar. Nama terakhir ini termasuk dalam deretan dokumen bertanggal 28 Desember 2023.

    Pola administratif yang khas terselip pada tumpukan dokumen 28 Desember itu. Dari 41 baris rumah ibadah yang diteken pada hari tersebut, 29 baris bernilai Rp50 juta ke bawah.

    Alokasi ini mengalir ke rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan berskala kecil, mulai dari musala dan langgar sampai satu gereja dan dua balai basarah Kaharingan. Pencairan yang berdesakan di ujung waktu ini tampak kontras dengan pencairan bagi lembaga-lembaga bernilai miliaran rupiah yang sudah lebih dulu rampung pada rentang Maret hingga Agustus.

    Impitan Waktu Pelaporan

    Pedoman pemberian hibah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

    Pasal 25 Perbup 58/2022 menetapkan penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materiil.

    Bagi penerima hibah uang, pertanggungjawaban itu terdiri atas laporan penggunaan hibah, bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, dan dokumentasi kegiatan.

    Laporan disampaikan kepada bupati melalui perangkat daerah terkait paling lambat 30 hari setelah kegiatan selesai.

    Sementara itu, format Pakta Integritas dalam lampiran Perbup hanya memuat batas waktu penyampaian laporan paling lambat tanggal 10 pada tahun anggaran berikutnya, tanpa mencantumkan nama bulan secara eksplisit.

    Ketentuan yang menyebut bulan secara jelas baru ditemukan di dua tempat lain: Pasal 44 ayat (5) Perbup yang khusus mengatur bantuan sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mematok penyerahan pertanggungjawaban hibah kepada kepala daerah paling lambat 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

    Bagi penerima yang dokumen hibahnya bertanggal 28 Desember 2023, sisa waktu menuju batas 10 Januari menyisakan tiga belas hari.

    Terpotong libur pergantian tahun, dalam waktu yang sempit itu mereka harus membelanjakan dana sekaligus merampungkan laporan beserta kelengkapan bukti pengeluarannya.

    Konsekuensi keterlambatan ini diatur secara berjenjang. Pasal 27 Perbup memberikan tiga kali peringatan berselang sepuluh hari.

    Bila tidak diindahkan, persoalan diserahkan kepada aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Adapun format NPHD dalam lampiran menyebut penyerahan kepada aparat penegak hukum.

    Format NPHD dan Pakta Integritas juga secara eksplisit menyatakan penerima yang terlambat melapor tidak akan menerima hibah pada tahun berikutnya.

    Aspek pertanggungjawaban inilah yang menjadi salah satu fokus penyidik sejak awal. Perkara ini mencuat setelah ditemukan kejanggalan dalam besaran dana hibah yang diterima sejumlah lembaga keagamaan, terutama terkait proses pengusulan dan laporan pertanggungjawaban.

    Sumber terpercaya menyebut penyidik menyoroti sejumlah organisasi penerima hibah bernilai besar yang laporan pertanggungjawabannya dinilai janggal.

    Peta Penerima Dana Jumbo

    Beralih ke blok kedua hibah Setda 2023, 25 lembaga keagamaan dan kemasyarakatan tercatat menerima total Rp12.640.000.000.

    Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah yang kerap disebut dalam pemberitaan, bukan penerima terbesar pada blok ini.

    Penerima terbesar adalah Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kabupaten Kotim, dengan kucuran dana Rp4.500.000.000 melalui dua kali pencairan.

    Pencairan pertama senilai Rp1.000.000.000 mengalir melalui SP2D bernomor 0020/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 31 Maret 2023.

    Pencairan kedua senilai Rp3.500.000.000 melalui SP2D 0185/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 23 Agustus 2023. Kedua pencairan ini tercatat atas nama H Sutimin SH.

    Angka pencairan tersebut melampaui gabungan dua lembaga lainnya. Lembaga Pespawari Kabupaten Kotim, menerima Rp1.700.000.000 melalui SP2D 0076/SP2D-LS/SETDA/2023.

    Dokumen bertanggal 10 Mei 2023 ini tercatat atas nama Diana Setiawan, yang sejak 11 September 2026 menjabat Penjabat Sekretaris Daerah Kotim.

    Menyusul LPTQ yang menerima Rp1.150.000.000 melalui SP2D 0039/SP2D-LS/SETDA/2023, dengan dokumen bertanggal 17 April 2023 atas nama Fajrurrahman, mantan Sekda Kotim.

    Kolom lampiran pada dokumen memperlihatkan bahwa nama-nama tersebut tercatat sebagai penanggung jawab lembaga, bukan penerima pribadi.

    Penerima besar berikutnya secara berturut-turut adalah Panitia Safari Keagamaan (Rp800.000.000), Lembaga Seni dan Qasidah (Rp700.000.000), Muhammadiyah Kabupaten Kotim (Rp650.000.000), Lembaga Pengembangan Tandak Intan Kaharingan (Rp600.000.000), dan Gereja Kalimantan Evangelis Majelis Jemaat (Rp550.000.000).

    Kanal Independen mengirimkan permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sutimin, Diana Setiawan, dan Fajrurrahman pada Senin (21/9/2026).

    Diana membalas singkat bahwa dirinya sedang rapat, dan hingga naskah ini disusun, belum ada keterangan lanjutan.

    Pesan kepada Sutimin telah dibaca, tetapi belum berbalas. Pesan kepada Fajrurrahman berstatus terkirim dan belum berbalas.

    Hingga naskah ini disusun, belum ada tersangka yang ditetapkan. Seluruh pihak yang telah diperiksa penyidik masih berstatus sebagai saksi.

    Lompatan Pagu di Tengah Jalan

    Laporan keuangan yang diaudit turut merekam lonjakan anggaran hibah Kotim pada 2023.

    Tabel Perubahan Belanja Daerah mencatat kenaikan pagu belanja hibah dari Rp74.439.760.800 menjadi Rp121.221.444.458.

    Penambahan sebesar Rp46.781.683.658 ini menjadikan belanja hibah sebagai pos dengan penambahan pagu terbesar kedua di seluruh Belanja Operasi 2023, setelah Belanja Subsidi.

    Pos tersebut mencakup seluruh hibah daerah, termasuk hibah Pilkada Rp16 miliar kepada KPU Kotim yang perjanjiannya diteken 30 Oktober 2023.

    Catatan atas Laporan Keuangan tidak merinci bagian mana dari penambahan itu yang dialokasikan ke Setda.

    Dokumen juga tidak memuat penjelasan spesifik, hanya menyebut latar umum evaluasi pelaksanaan anggaran sampai Triwulan II serta penyesuaian belanja dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

    Satu tahun berselang, realisasi belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia turun menjadi Rp48.423.239.115,88 pada 2024 dari angka Rp90.963.122.255 di tahun sebelumnya.

    Namun secara keseluruhan, total realisasi belanja hibah pada 2024 meningkat menjadi Rp119,65 miliar dari Rp112,81 miliar.

    Anomali Lembar Kosong 2024

    Penyidikan kejaksaan mencakup tahun anggaran 2023 dan 2024, menelusuri proses sejak tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

    Catatan atas Laporan Keuangan audited 2024 mencatat belanja hibah Setda sebesar Rp21.985.167.332, turun sekitar 37 persen dari tahun sebelumnya.

    Blok rumah ibadah dan kelompok kemasyarakatan menyusut dari 228 menjadi 118 baris senilai Rp10.771.450.000. Kelompok lembaga keagamaan pemilik Surat Keterangan Terdaftar berisi 22 baris senilai Rp9.287.433.652.

    Perbedaan paling mencolok terlihat bila menyandingkan pencatatan data antara dua tahun anggaran Setda yang sedang diusut.

    Pada 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda dilengkapi nomor SP2D dan tanggal dokumen Berita Acara/NPHD. Namun pada 2024, kolom SP2D untuk seluruh baris hibah Setda dibiarkan kosong.

    Kekosongan serupa juga membentang pada blok Dinas Sosial, Bapenda, dan sebagian blok Dinas Cipta Karya.

    Sebagai konteks, instansi lain seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengisinya lengkap dengan nomor dan tanggal, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan DP3AP2KB mencantumkan nomor SP2D.

    Pada kelompok lembaga Setda 2024, kolom penyampaian laporan pertanggungjawaban hanya terisi nomor berformat 400/xxx/KESRA/2024 tanpa tanggal pelaporan. Pada blok rumah ibadah, kolom tersebut tidak terisi sama sekali.

    Bagian ini kontras dengan rincian pelaporan di bagian lain dokumen yang sama. Catatan atas Laporan Keuangan 2024 merinci dengan jelas status laporan hibah untuk KPU, Bawaslu, Kodim, Polres, dan Subdenpom, lengkap dengan nilai nominal yang belum dipertanggungjawabkan.

    Dokumen 2024 juga mencantumkan secara utuh nomor dan tanggal Keputusan Bupati untuk bantuan sosial Dinas Sosial.

    Pasal 19 Perbup 58/2022 mengatur bahwa hibah bagi rumah ibadah dan organisasi keagamaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

    Namun, nomor penetapan untuk penerima hibah keagamaan Setda justru tidak tercantum dalam catatan laporan tersebut.

    Pola Kucuran Berturut-turut

    Berdasarkan Pasal 6 Perbup 58/2022, hibah dilarang diberikan terus menerus setiap tahun anggaran.

    Aturan ini memuat empat pengecualian: hibah kepada pemerintah pusat, badan dan lembaga yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, partai politik, dan yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

    Praktiknya, rincian dokumen dua tahun memperlihatkan sejumlah lembaga menerima hibah Setda berturut-turut.

    Tiga di antaranya menyerap gabungan dana Rp11,45 miliar. PHBI menerima Rp4,5 miliar (2023) lalu Rp1,25 miliar (2024). Pesparawi mendapat Rp1,7 miliar lalu disusul Rp2,35 miliar pada tahun saat Pesparawi ke-17 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dibuka di Pulang Pisau pada 29 Juni 2024. Sementara Panitia Safari Keagamaan menerima Rp800 juta lalu diikuti Rp850 juta.

    Sedikitnya sepuluh lembaga lain juga tercatat berulang di kedua tahun, antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, BKPRMI, BAZNAS, dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan.

    Terdapat satu baris pada 2024 senilai Rp1.772.433.652 yang hanya ditulis sebagai “Lembaga Pengembangan”, tanpa rincian nama organisasi secara pasti.

    Dua lembaga yang paling sering disebut dalam perkara ini berstatus ditetapkan oleh pemerintah. LPTQ dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan 7 Mei 1977.

    Sementara lembaga Pesparawi tingkat kabupaten dikukuhkan melalui Keputusan Bupati, sebagaimana dicantumkan dalam laman Pesparawi Kotim.

    Untuk PHBI dan Panitia Safari Keagamaan, Kanal Independen belum memperoleh dokumen penetapannya.

    Catatan atas Laporan Keuangan juga tidak mencantumkan kapan laporan pertanggungjawaban 2023 dari lembaga-lembaga penerima berulang ini diterima oleh daerah.

    Uji Konstruksi dan Imbas Hukum

    Pemeriksaan fisik di lapangan tidak dikerjakan sendiri oleh penyidik kejaksaan. Edwin menjelaskan bahwa pihaknya telah menggandeng ahli. ”Kami juga menggandeng ahli karena kami bukan ahli konstruksi,” ujarnya.

    Dia memastikan tahapan pembuktian ini terus berjalan. “Jadi, penanganan dana hibah ini masih terus berproses. Tidak benar jika disebut dihentikan ataupun mandek,” katanya.

    Belum tuntasnya proses pembuktian, urai Edwin, berdampak langsung pada kehati-hatian pemerintah daerah. Penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan menjadi tertunda akibat belum adanya kepastian hukum.

    ”Kami juga perlu memberikan kepastian hukum, sebab dampak kasus ini membuat penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan tertunda,” ujarnya.

    ”Pemerintah daerah khawatir untuk kembali mengucurkan bantuan,” tambahnya.

    Edwin mengimbau semua pihak agar bersabar mengikuti jalannya proses hukum. Untuk persoalan penetapan tersangka, kecukupan alat bukti menjadi pijakan tunggal penentuan arah perkara.

    ”Setiap perkara harus memiliki kepastian, apakah bukti yang ada cukup untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan atau tidak,” katanya.

    ”Perkara-perkara yang sudah berada di kantor ini (Kejari Kotim, Red) akan kami selesaikan terlebih dahulu agar ada kepastian hukum,” tegas Edwin di bagian lain keterangannya.

    Penyidikan perkara hibah keagamaan Kotim telah berjalan hampir dua belas bulan. Sedikitnya 250 saksi telah dimintai keterangan, meliputi pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Sekretariat Daerah, serta pimpinan lembaga penerima.

    Sebagian obyek penelusuran yang memakan waktu itu sejatinya telah terbuka dalam laporan keuangan yang diaudit.

    Untuk 2023, hampir setiap baris hibah uang Setda termuat secara lengkap dengan rincian nomor SP2D, tanggal dokumen Berita Acara/NPHD, nama penanggung jawab, dan nilai realisasi. Memasuki tahun kedua yang diusut, 2024, lembar pencairannya kosong. (hgn/ign)

  • Hampir 1 Kg Narkotika Gagal Beredar, Polres Kotim Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp1,42 Miliar

    Hampir 1 Kg Narkotika Gagal Beredar, Polres Kotim Musnahkan Barang Bukti Senilai Rp1,42 Miliar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Peredaran narkotika senilai Rp1,42 miliar berhasil digagalkan Satresnarkorba Polres Kotawaringin Timur. Sebanyak 947,31 gram narkotika yang dikemas dalam 40 paket berasal dari tiga perkara dengan tiga tersangka telah dimusnahkan.

    Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan setelah proses penanganan perkara dan penetapan pemusnahan dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur diterima penyidik. Kegiatan pemusnahan dilaksanakan di Polres Kotawaringin Timur pada Kamis (17/9/2026).

    Kapolres Kotawaringin Timur AKBP I Kadek Dwi Yoga Sidimantra mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari mekanisme penanganan perkara narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    ”Pemusnahan ini dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” kata Kadek dalam pers rilis pemusnahan barang bukti narkotika.

    Ia menerangkan, barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya berada dalam pengamanan dan penyimpanan penyidik.

    Pemusnahan dilakukan setelah barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan dan penyidik menerima surat penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur.

    ”Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti narkotika yang berada dalam pengamanan dan penyimpanan penyidik, yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan setelah penyidik menerima surat penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur,” ujarnya.

    Ratusan gram narkotika tersebut merupakan akumulasi barang bukti dari tiga laporan polisi yang ditangani Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur.

    Perkara pertama tercatat dalam LP Nomor 56 tanggal 18 Agustus 2026 dengan nama tersangka Rahmadani.

    Barang bukti dari perkara tersebut menjadi bagian terbesar dari keseluruhan narkotika yang dimusnahkan, yakni sebanyak 911,11 gram.

    Kemudian LP Nomor 58 tanggal 2 September 2026 dengan tersangka Saka Matmualaf, dengan barang bukti sebanyak 11,58 gram.

    Sementara perkara ketiga tercatat dalam LP Nomor 59 tanggal 2 September 2026 dengan tersangka Mulyanto, dengan barang bukti sebanyak 24,62 gram.

    Dari ketiga perkara tersebut, total barang bukti yang dimusnahkan mencapai 947,31 gram, dikemas dalam 40 paket/bungkus.

    Diamankan dari Tiga Lokasi di Sampit

    Ketiga perkara tersebut berasal dari lokasi kejadian perkara yang berbeda di wilayah Sampit.

    Lokasi pertama berada di Kos Harian Manggis, Jalan Manggis II, Sampit. Lokasi kedua berada di Jalan Pelita Barat, Perumahan Grand Pelita, Sampit.

    Sedangkan lokasi ketiga berada di Jalan Pelita Barat, Perumahan Citra Mandiri, Sampit.

    Dari tiga lokasi tersebut, Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mengamankan barang bukti yang kemudian diproses sesuai ketentuan hukum hingga akhirnya ditetapkan untuk dimusnahkan.

    Nilai Barang Bukti Tembus Rp1,42 Miliar

    Selain jumlahnya yang mendekati satu kilogram, narkotika yang dimusnahkan memiliki nilai ekonomi yang cukup besar.

    Berdasarkan perhitungan yang disampaikan dalam pers release tersebut, nilai keseluruhan barang bukti diperkirakan mencapai Rp1.420.965.000.

    Nilai tersebut merupakan perkiraan harga dari keseluruhan narkotika yang disita dalam tiga perkara.

    Jumlah barang bukti tersebut juga dikaitkan dengan potensi orang yang dapat terdampak penyalahgunaan narkotika. Dengan asumsi perbandingan 1 gram narkotika berbanding 10 orang, maka 947,31 gram disebut setara dengan potensi menyelamatkan sekitar 9.473 orang.

    Perhitungan itu merupakan estimasi berdasarkan perbandingan berat barang bukti dengan jumlah orang, bukan menunjukkan jumlah pengguna atau korban yang teridentifikasi dalam tiga perkara tersebut.

    Pemusnahan dilakukan dengan memasukan seluruh narkotika jenis sabu-sabu ke dalam blender yang kemudian dicampurkan cairan pembersih yang dilakukan bersama Kapolres, Kasatnarkoba, Kepala BNNK Kotim, perwakilan pejabat Kejari Kotim dan perwakilan Labkesda Kotim dan pihak terkait. (hgn/ign)

  • Kejari Kotim Tegaskan Pengadaan Darurat Karhutla Bisa Dipermudah, Tapi Tak Boleh Jadi Celah Cari Untung

    Kejari Kotim Tegaskan Pengadaan Darurat Karhutla Bisa Dipermudah, Tapi Tak Boleh Jadi Celah Cari Untung

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur Edwin Ignatius Beslar menegaskan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih cepat dibandingkan prosedur pengadaan dalam kondisi normal.

    Kepala Kejari Kotim Edwin Ignatius Beslar menjelaskan, situasi tanggap darurat karhutla yang sedang ditetapkan di Kotawaringin Timur yang terus diperpanjang terhitung 16 hingga 30 September 2026, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dalam memenuhi kebutuhan penanganan di lapangan.

    Dalam pelaksanaan pengadaan pada kondisi darurat, Edwin menyebut prosesnya tidak selalu diharuskan dilakukan melalui e-katalog atau tidak. Yang harus dipastikan adalah adanya dasar hukum yang jelas serta seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

    ”Yang penting, dasar hukumnya harus jelas. Saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur berada dalam kondisi darurat karhutla dan sudah ada surat keputusan Bupati terkait status tersebut,” tegas Edwin saat diwawancarai awak media usai menghadiri rapat evaluasi teknis penanganan karhutla di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim, Rabu (16/9/2026).

    Edwin menilai perlunya langkah konkret di lapangan. Terlebih, penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

    Ia menyebut peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kotawaringin Timur menjadi salah satu kondisi yang membutuhkan respons cepat.

    Pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan mulai dari masker hingga peralatan utama untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

    Karena itu, menurut Edwin, pengadaan dalam kondisi darurat memiliki ruang kebijakan yang berbeda dibandingkan pengadaan dalam situasi normal.

    ”Pengadaan barang dan jasa diatur secara jelas dalam ketentuan pengadaan pemerintah. Dalam kondisi darurat, terdapat kebijakan yang dapat ditempuh sepanjang tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.

    Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebutuhan mendesak tidak harus selalu diproses menggunakan pola pengadaan normal apabila kondisi di lapangan memang menuntut kecepatan.

    Salah satu contoh yang disampaikan Edwin adalah kebutuhan peralatan pemadam kebakaran seperti pengadaan mesin alkon.

    Barang yang dibutuhkan untuk penanganan karhutla, bahkan telah dicari hingga Surabaya.

    Namun, apabila barang yang diperlukan tidak tersedia, pemerintah tidak mungkin menunggu terlalu lama dengan melakukan pemesanan dari daerah yang lebih jauh.

    ”Contohnya kebutuhan alat pemadam kebakaran seperti mesin alkon. Jika harus memesan dari Surabaya atau Jakarta, prosesnya membutuhkan waktu, padahal kondisi darurat memerlukan penanganan cepat,” jelasnya.

    Bukan Berarti Bebas dari Aturan

    Meski memberikan ruang untuk mempercepat pengadaan, Edwin mengingatkan bahwa status darurat bukanlah alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum.

    Menurut Edwin, apabila suatu pengadaan dilakukan tidak sesuai prosedur normal, kondisi tersebut memang dapat menimbulkan persoalan hukum. Namun, harus dilihat terlebih dahulu apakah terdapat kerugian negara dan unsur pidana lainnya.

    ”Jika pengadaan dilakukan tidak sesuai prosedur normal, memang bisa saja muncul perbuatan melawan hukum. Namun, apabila tidak ada kerugian negara, persoalan itu dapat masuk dalam ranah kesalahan administrasi,” katanya.

    Dengan demikian, persoalan pengadaan tidak bisa hanya dinilai dari apakah mekanismenya berbeda dengan prosedur normal.

    Pemeriksaan juga harus melihat dasar pelaksanaan, tujuan pengadaan, penggunaan anggaran, serta ada atau tidaknya keuntungan pribadi yang diperoleh pihak tertentu.

    Edwin menekankan, kelonggaran yang diberikan dalam situasi darurat pada prinsipnya ditujukan agar pemerintah dapat bergerak cepat memenuhi kebutuhan penanganan bencana, bukan untuk membuka ruang penyalahgunaan anggaran.

    ”Intinya, pembelian dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak,” tegasnya.

    Situasi Darurat Jangan Dijadikan Celah Mencari Keuntungan Pribadi

    Peringatan paling keras disampaikan Edwin terkait kemungkinan adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi darurat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

    Dalam situasi ini, apabila kelonggaran dalam pengadaan digunakan untuk kepentingan pribadi, persoalannya tidak lagi sekadar berkaitan dengan administrasi pengadaan.

    ”Sebaliknya, jika seseorang memanfaatkan kelonggaran dalam situasi darurat untuk mencari keuntungan pribadi, maka konsekuensi hukumnya berat,” tegas Edwin.

    Edwin bahkan mengingatkan adanya pemberatan pidana untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk dalam konteks bencana.

    Ia menyebut tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana memiliki pemberatan pidana dan dapat diancam dengan pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    ”Status darurat karhutla tidak boleh ditafsirkan sebagai ruang bebas untuk melakukan pembelian tanpa kontrol. Kecepatan pengadaan harus tetap berjalan beriringan dengan transparansi dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

    Semua Biaya Harus Bisa Dibuktikan

    Edwin memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengeluaran dalam kondisi darurat tetap harus dipertanggungjawabkan.

    Misalnya, ketika barang yang dibutuhkan tidak tersedia di daerah dan petugas harus mencarinya ke Surabaya atau Jakarta, maka seluruh biaya yang muncul dalam proses tersebut tetap harus dicatat.

    Biaya perjalanan dinas, hotel, makan, hingga nota pembelian barang harus tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.

    ”Misalnya, jika petugas harus membeli barang ke Surabaya atau Jakarta, perjalanan dinas, biaya hotel, makan, serta nota pembelian harus tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Bukti kejelasan setiap pengeluaran dinilai penting. Karena, uang yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki tujuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan penanganan keadaan darurat dan didukung bukti yang memadai.

    ”Sepanjang seluruh pengeluaran jelas, didukung bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan, pembelian untuk penanganan keadaan darurat bisa dilakukan,” katanya.

    Sebaliknya, ketika mekanisme darurat justru digunakan untuk menyisipkan keuntungan bagi pihak tertentu, risiko hukumnya menjadi jauh lebih serius.

    Unsur Kerugian Negara Tetap Menjadi Perhatian

    Edwin juga menjelaskan aspek penting dalam melihat ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

    ”Unsur tindak pidana korupsi pada dasarnya harus mencakup perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Jika tidak ada kerugian negara, unsur pidana korupsinya tidak terpenuhi,” ujarnya.

    Namun, bukan berarti dugaan pelanggaran kemudian tidak dapat diperiksa sama sekali.

    Edwin menyatakan, apabila terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan, pihak-pihak yang mengetahui atau menyaksikan proses tersebut dapat memberikan keterangan.

    ”Namun, jika terjadi pelanggaran, pihak-pihak yang mengetahui atau menyaksikan tentu dapat memberikan keterangan,” tambahnya.

    Kecepatan Penanganan Tetap Harus Berjalan dengan Akuntabilitas

    Penjelasan Kejari Kotim tersebut menempatkan pengadaan kebutuhan karhutla dalam dua kepentingan yang harus berjalan bersamaan.

    Di satu sisi, pemerintah dituntut bergerak cepat karena kebakaran membutuhkan penanganan segera. Kebutuhan seperti peralatan pemadam tidak selalu tersedia di daerah dan bisa membutuhkan waktu apabila harus didatangkan dari luar daerah.

    Di sisi lain, status darurat tidak menghapus kewajiban untuk memastikan setiap penggunaan anggaran memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, bukti pengeluaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.

    Dengan kondisi karhutla yang masih membutuhkan penanganan dan dampaknya juga dirasakan masyarakat, ruang percepatan pengadaan menjadi penting agar kebutuhan di lapangan tidak terhambat prosedur yang memang dirancang untuk situasi normal.

    Namun, Edwin mengingatkan bahwa kemudahan tersebut memiliki batas yang tegas: pengadaan harus digunakan untuk menjawab kebutuhan darurat, bukan menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi.

    ”Jika celah itu dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, ancaman pidananya berat,” pungkas Edwin. (hgn/ign)

  • Beban Pembuktian Kajari Kotim Baru: Mengurai Kerumitan Ratusan Titik Hibah hingga Tumpukan Kasus Warisan

    Beban Pembuktian Kajari Kotim Baru: Mengurai Kerumitan Ratusan Titik Hibah hingga Tumpukan Kasus Warisan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ratusan titik pekerjaan fisik menanti pembuktian di lapangan, beriringan dengan tumpukan berkas pemeriksaan terhadap 250 saksi di meja penyidik.

    Hampir setahun berlalu sejak dugaan korupsi dana hibah keagamaan senilai Rp40 miliar di Kotawaringin Timur naik ke tahap penyidikan, namun lembar penetapan tersangka masih kosong.

    Publik mulai menduga perkara ini jalan di tempat, sebuah asumsi yang kini harus dihadapi Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim, Edwin Ignatius Beslar.

    Edwin menepis anggapan tersebut. Ia memastikan proses hukum atas aliran uang negara bernilai jumbo ini tetap bergulir dan tidak pernah dihentikan.

    ”Tidak ada penghentian perkara. Penanganan perkara tindak pidana korupsi ini berbeda dengan kasus pekerjaan fiktif yang mungkin lebih mudah ditelusuri,” kata Edwin Ignatius Beslar saat diwawancarai awak media, Rabu (16/9/2026).

    Durasi penyidikan yang panjang berakar pada luasnya jangkauan sebaran dana hibah. Anggaran puluhan miliar tersebut mengalir melintasi banyak titik, mulai dari kelompok masyarakat, sejumlah tempat ibadah, hingga organisasi kemasyarakatan.

    Bentuk kegiatannya beragam, dengan porsi besar dialokasikan untuk pekerjaan fisik yang nilainya berkisar antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per titik.

    ”Dana hibah tersebut disalurkan kepada masyarakat dan sejumlah tempat ibadah. Karena penerimanya banyak dan ada kegiatan fisik, pemeriksaannya membutuhkan waktu,” ujarnya.

    Penyidik menolak meraba kasus ini hanya dari tumpukan dokumen administrasi atau keterangan pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah serta pimpinan lembaga seperti Pesparawi maupun LPTQ. Mereka mewajibkan penelusuran langsung ke wujud asli bangunan hasil hibah tersebut.

    ”Misalnya, jika ada pekerjaan di Desa A atau Desa B, seluruhnya perlu diperiksa terlebih dahulu,” katanya.

    ”Semua penerima dan pekerjaan tersebut harus diperiksa satu per satu,” tegasnya.

    Pemeriksaan fisik konstruksi menuntut kompetensi teknis yang berada di luar kapasitas jaksa.

    Kejari Kotim akhirnya memilih menggandeng tenaga ahli konstruksi untuk mengukur kesesuaian spesifikasi fisik bangunan dengan jumlah anggaran yang telah dicairkan.

    ”Kami juga menggandeng ahli karena kami bukan ahli konstruksi,” ujar Edwin.

    ”Jadi, penanganan dana hibah ini masih terus berproses. Tidak benar jika disebut dihentikan ataupun mandek,” katanya.

    Efek Domino Penyaluran Bantuan

    Mandeknya penetapan tersangka memicu efek domino bagi roda pemerintahan daerah. Ketidakpastian hukum ini membuat Pemerintah Kabupaten Kotim menunda penyaluran bantuan keagamaan tahap berikutnya.

    Para pengambil kebijakan khawatir ikut tersangkut persoalan hukum apabila mengucurkan dana baru sebelum perkara lama menemui titik terang.

    ”Kami juga perlu memberikan kepastian hukum, sebab dampak kasus ini membuat penyaluran bantuan kepada organisasi keagamaan tertunda,” ujarnya.

    ”Pemerintah daerah khawatir untuk kembali mengucurkan bantuan. Karena itu, kami minta semua pihak bersabar karena prosesnya masih berjalan,” tambahnya.

    Alasan kerumitan teknis tersebut tidak serta-merta meredam gejolak publik. Harapan masyarakat telanjur terbentuk oleh performa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah dalam menangani perkara serupa.

    Kejati telah menahan tujuh tersangka, terdiri atas lima komisioner KPU pada 6 Agustus 2026 dan dua pejabat sekretariat KPU pada 31 Agustus 2026, dalam kasus hibah Pilkada Kotim.

    Anggarannya sama-sama berjumlah Rp40 miliar, dicairkan Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024. Padahal, surat perintah penyidikan perkara yang menelan kerugian negara Rp10 miliar itu baru terbit 12 Januari 2026.

    Kontras kinerja inilah yang memantik reaksi dari Aliansi Pemuda Kotim. Perwakilan aliansi, Anton Alsudani, menuntut kejelasan nasib perkara yang telah berstatus penyidikan sejak 2 Oktober 2025 itu.

    ”Ini sudah hampir satu tahun. Jangan terus menjadikan pemeriksaan saksi dan perhitungan kerugian negara sebagai alasan. Publik ingin tahu, perkara ini mau dibawa ke mana?” kata Anton.

    ”Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya dan umumkan kepada masyarakat. Jangan digantung. Tapi kalau bukti sudah cukup, jangan takut menetapkan tersangka. Jangan sampai status penyidikan hanya menjadi tempat perkara ini berhenti,” tegasnya.

    Anton juga menuntut perlakuan adil bagi pihak-pihak yang telanjur dikaitkan dengan isu dana hibah ini.

    ”Nama-nama yang sempat dikaitkan dengan penerimaan hibah juga jangan digantung. Kalau salah, proses. Kalau tidak terbukti, sampaikan. Jangan semuanya dibiarkan abu-abu,” ujarnya.

    Tumpukan Kasus Warisan

    Selain kerumitan kasus hibah keagamaan, meja kerja Edwin penuh dengan tunggakan perkara dari era kepemimpinan Donna Rumiris Sitorus dan Nur Akhirman.

    Beban paling mencolok adalah status buron (DPO) mantan Kepala Desa Bawan periode 2019-2022, Widianto.

    Widianto telah divonis delapan tahun penjara secara in absentia dan dibebani uang pengganti Rp1.328.107.200 oleh Pengadilan Tipikor Palangka Raya, terkait korupsi program bibit ayam dan tanah laterit. Sejak ditetapkan sebagai DPO pada 10 September 2024, jejaknya belum juga ditemukan.

    Daftar warisan ini bertambah dengan berjalannya penyelidikan dugaan perkara Sirkuit Sehati di Desa Sabit Raya. Namun untuk urusan sirkuit tersebut, Edwin mengaku masih perlu memetakan perkembangan penanganannya.

    ”Saya belum membaca secara lengkap perkembangan perkara tersebut. Saya akan mengecek dahulu penanganannya sudah sampai pada tahapan mana,” katanya.

    Menghadapi rentetan pekerjaan rumah tersebut, Edwin berjanji tidak akan membiarkan dokumen-dokumen perkara mengendap tanpa arah, termasuk memberi atensi pada kasus pidana umum menonjol seperti narkotika.

    ”Untuk sisa masa jabatan ini, saya akan melanjutkan dan menuntaskan perkara-perkara yang menjadi tunggakan,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, setiap perkara harus memiliki kepastian, apakah bukti yang ada cukup untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan dan persidangan atau tidak.

    ”Perkara-perkara yang sudah berada di kantor ini akan kami selesaikan terlebih dahulu agar ada kepastian hukum,” tegasnya. (ign)

  • Ada Saksi Mangkir Dua Kali: Jejak Dua Perusahaan ”Dadakan” Perkara Korupsi KPU Kotim

    Ada Saksi Mangkir Dua Kali: Jejak Dua Perusahaan ”Dadakan” Perkara Korupsi KPU Kotim

    SAMPIT, kanalindependen.id – Puluhan orang silih berganti memasuki ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur sepanjang Senin (7/9/2026).

    Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah menggelar interogasi maraton di Sampit terkait perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotim.

    Daftar panggil hari itu memuat 26 nama. Sebanyak 24 di antaranya patuh. Duduk memberikan keterangan.

    Satu saksi terkonfirmasi masih berada di Jakarta. Namun, ritme pengumpulan kesaksian itu menyisakan satu anomali pada deretan pihak ketiga.

    Seorang petinggi perusahaan membiarkan kursinya tak terisi dengan menyodorkan alasan sakit.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalteng, Dodik Mahendra, menyebut penyidik menelusuri peran penyedia jasa beriringan dengan pegawai KPU Kotim.

    ”Sekitar pukul 10.30 WIB, penyedia jasa atau pihak ketiga dan pegawai KPU Kotim yang diperiksa. Kegiatan di KPU melibatkan pihak ketiga,” jelasnya.

    Total 26 saksi masuk dalam jadwal pemanggilan hari itu. Dodik merinci, hanya 24 yang datang menghadap penyidik. ”Satu orang tidak hadir karena sakit dan satu orang lainnya masih berada di Jakarta,” ujarnya.

    Proses pengumpulan keterangan ini masih berlanjut. Ada beberapa saksi yang akan diperiksa. Penyidikan terus meluas mengikuti temuan baru.

    ”Keterangan-keterangan itu kan bertumbuh. Dari materi yang A, B, C, keterangan dari saksi-saksi yang lain juga ikut bertumbuh,” ujarnya.

    Mangkir Dua Kali dan Bayang-Bayang Jemput Paksa

    Saksi yang absen hari itu teridentifikasi. Dodik mengonfirmasi sosok tersebut adalah Komisaris CV Masterpiece Group berinisial LS. Ketidakhadirannya bukan kejadian pertama.

    ”Sudah dua kali (LS) belum pernah memenuhi panggilan dengan alasan sakit,” katanya. LS juga diketahui merangkap jabatan pada entitas lain, CV Master Presisi Networking.

    Ketidakhadiran berulang memiliki implikasi hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 112 ayat (2) mengatur wewenang penyidik untuk melakukan pemanggilan paksa.

    Langkah ini berlaku bagi saksi yang telah dipanggil secara sah dua kali tetapi tidak datang tanpa alasan patut.

    LS kini tercatat absen untuk kedua kalinya. Kondisi ini menempatkan penyidik pada posisi yang memungkinkan pengambilan langkah tegas tersebut, meski Kejati belum secara resmi menyatakan akan menempuhnya.

    Akta Pendirian di Ambang Pencairan Dana

    Nama dua perusahaan yang muncul membuka jalan menuju penelusuran dokumen perusahaan. Kanal Independen menemukan CV Masterpiece Group lahir melalui Akta Nomor 03 tanggal 14 September 2023.

    Notaris Maurist Novriyan Busel mengesahkan pendiriannya di Sampit, dengan alamat terdaftar di Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang.

    Dua bulan berselang, CV Master Presisi Networking menyusul lewat Akta Nomor 04 pada 27 November 2023.

    Perusahaan kedua ini menggunakan notaris yang sama dan beralamat di Kelurahan Baamang Hilir.

    Rentang waktu pendirian kedua CV ini beririsan langsung dengan pencairan dana hibah yang kini berstatus perkara pidana.

    Pemerintah Kabupaten Kotim dan KPU Kotim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 30 Oktober 2023. Masterpiece Group berdiri sekitar enam minggu sebelum penandatanganan NPHD.

    Sementara itu, Master Presisi Networking tercatat sekitar empat minggu setelahnya. Kedua entitas bisnis ini muncul berdekatan dengan periode pencairan dana Rp40 miliar tersebut.

    Kejanggalan lain muncul dari struktur internal. Dokumen perusahaan memperlihatkan kepemilikan silang dengan jabatan yang bertukar posisi.

    LS duduk sebagai Sekutu Pasif pada Masterpiece Group, meninggalkan kursi Sekutu Aktif dan Pengurus kepada RA.

    Susunan ini berputar pada Master Presisi Networking. LS bergeser menjadi Sekutu Aktif, sementara RA mundur sebagai Sekutu Pasif.

    Perusahaan kedua turut memasukkan nama GA selaku Sekutu Aktif dan Pengurus. Lebih jauh, kedua CV sama-sama mencatatkan aset modal Rp0 dalam lembar pendirian masing-masing.

    Profil bisnis dua perusahaan ini memperlihatkan rentang yang sangat berbeda. Masterpiece Group mendaftarkan 22 kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara acak.

    Bidang usahanya membentang dari penjahitan pakaian, anyaman non-rotan, instalasi listrik, hingga aneka perdagangan besar seperti padi, bunga, hewan hidup, dan tekstil. Daftarnya juga mencakup alat fotografi, material bangunan, jasa boga untuk event, periklanan, dan aktivitas keamanan swasta.

    Sebaliknya, Master Presisi Networking membatasi diri pada 13 KBLI yang mengerucut pada sektor telekomunikasi dan digital, termasuk internet service provider, jasa multimedia, serta pemrograman komputer.

    Satu benang merah menghubungkan keduanya. KBLI 82302 tentang Jasa Penyelenggara Event Khusus menjadi satu-satunya irisan dari puluhan bidang usaha tersebut.

    Informasi dihimpun Kanal Independen dari sejumlah sumber, LS kerap muncul dalam sejumlah kegiatan yang digelar KPU Kotim.

    Celah KBLI dan Preseden Kejati Kalteng

    Pendaftaran banyak bidang usaha sekaligus tidak menyalahi aturan formal. Kendati demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan kesesuaian antara KBLI terdaftar dengan praktik lapangan.

    Ketimpangan antara dokumen dan kegiatan nyata membuka celah sanksi administratif hingga pencabutan izin.

    Kejati Kalteng memiliki rekam jejak menjadikan manipulasi KBLI sebagai amunisi mengonstruksi perkara. Pengumuman kasus dugaan korupsi zirkon pada Mei 2026 menjadi preseden.

    Penyidik mengungkap PT KBM menggunakan KBLI 46620 untuk perdagangan logam dan bijih besi, alih-alih memakai KBLI 46641 yang spesifik untuk zirkon. Rekam jejak ini menegaskan kejelian penyidik menelusuri keabsahan dokumen perizinan.

    Penelusuran berlanjut ke katalog elektronik pemerintah (katalog.inaproc.id). Platform ini menjadi ruang bagi instansi untuk berbelanja tanpa tender.

    Kedua CV tercatat aktif sebagai penyedia terverifikasi. Masterpiece Group memegang status penyedia Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) dengan 33 produk terdaftar.

    Etalasenya didominasi barang kebutuhan pokok seperti sarden, minyak goreng, dan beras. Master Presisi Networking, yang berstatus Non-UMKK, sama sekali belum mencantumkan produk dagangan.

    Batas Dugaan dan Fakta Keterlibatan

    Kejati Kalteng belum menetapkan CV Masterpiece Group maupun CV Master Presisi Networking sebagai entitas yang terlibat langsung dalam dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotim.

    Rekam jejak transaksi antara kedua perusahaan dengan KPU Kotim belum terlacak melalui kanal pengadaan publik, baik pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan maupun Layanan Pengadaan Secara Elektronik KPU.

    Sikap LS yang mangkir dua kali dari panggilan penyidik bukan bukti konklusif keterlibatan. Fakta ini merupakan salah satu petunjuk yang sedang diurai penyidik. Dodik sendiri telah menegaskan penyidikan ini masih terus bertumbuh.

    Perkara dana hibah Pilkada Kotim telah menyeret tujuh orang tersangka. Lima komisioner KPU Kotim dan dua pejabat sekretariat tersandung kasus ini.

    Kerugian negara untuk sementara ditaksir mencapai Rp10 miliar dari total kucuran dana hibah sebesar Rp40 miliar. (ign)

  • Tiga Era Kajari, Nol Tersangka: Ujian Nyata Edwin Beslar Tangani Sengkarut Hibah Rp40 Miliar

    Tiga Era Kajari, Nol Tersangka: Ujian Nyata Edwin Beslar Tangani Sengkarut Hibah Rp40 Miliar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Berkas perkara dugaan korupsi dana hibah keagamaan senilai Rp40 miliar di Kotawaringin Timur kembali berpindah meja.

    Dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) telah datang dan pergi, namun dokumen penyidikan itu belum menghasilkan satu pun tersangka.

    Estafet penanganan kini berada di pundak Edwin Ignatius Beslar, Kajari ketiga yang baru menjabat kurang dari dua pekan.

    Pergantian pucuk pimpinan Kejari Kotim kali ini menjadi arena pembuktian nyata untuk memutus kebuntuan.

    Rotasi jabatan tersebut memikul beban berat agar pola stagnasi masa lalu tidak kembali terulang.

    Jejak kemandekan ini membentang panjang. Donna Rumiris Sitorus memimpin Kejari Kotim lebih dari tiga tahun hingga dipromosikan menjadi Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada 14 Juli 2025.

    Saat meninggalkan Kotim, ia mewariskan satu beban tunggakan penanganan hukum, yakni penetapan Widianto, mantan Kepala Desa Bawan, sebagai tersangka korupsi dana desa pada 10 September 2024.

    Mantan kades itu berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dan urung tertangkap hingga sang Kajari angkat kaki.

    Tongkat komando kemudian beralih kepada Nur Akhirman, jaksa yang datang dengan rekam jejak pengungkapan korupsi di Maluku Tengah.

    Sebulan usai pelantikan, ia melontarkan komitmen penegakan hukum dalam acara perkenalan bersama Bupati Kotim Halikinnor. Jika diukur dari hasil akhirnya, pernyataan itu terdengar lebih berhati-hati daripada tegas.

    ”Percayalah kami tidak mencari kesalahan, tapi kita mencari kebenaran dari sebuah kasus guna kebaikan sistem di masa yang akan datang,” kata Nur Akhirman, 12 Agustus 2025.

    Status perkara hibah keagamaan naik dari penyelidikan ke penyidikan pada 2 Oktober 2025. Mesin kejaksaan bekerja dengan memanggil sedikitnya 250 saksi secara bergantian.

    Penyidik memeriksa pejabat Badan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Sekretariat Daerah, hingga pimpinan lembaga penerima kucuran dana seperti Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Hampir sebelas bulan bergulir, serah terima jabatan kembali digelar pada 26 Agustus 2026. Hasilnya tetap nihil tersangka. Buronan Widianto juga urung ditemukan.

    Nur Akhirman bertugas sekitar 13 bulan. Posisinya digantikan oleh Edwin Ignatius Beslar yang dilantik di Palangka Raya pada 26 Agustus 2026.

    Sehari berselang, Kajari baru ini merilis pernyataan yang ritmenya nyaris serupa dengan pendahulunya.

    ”Semua penegakan hukum itu harus ada ending-nya, harus ada kepastian,” kata Edwin kepada wartawan, 27 Agustus 2026, seraya menyebut dirinya masih perlu melakukan evaluasi internal begitu tiba di Kotim.

    ”Saya akan lihat dulu di sana (Kotim) seperti apa. Kemudian kita akan berproses. Kalau memang sudah masuk ranah penyelidikan dan penyidikan, ya pasti akan kita tindak lanjuti,” ujarnya.

    Pukulan Telak Kasus Pembanding

    Tiga era kepemimpinan memproduksi tiga komitmen normatif. Stagnasi penanganan perkara ini tampak semakin mencolok saat dihadapkan pada kasus pembanding di wilayah yang sama, dengan nilai kucuran uang yang nyaris identik.

    Objek pembandingnya adalah dugaan korupsi dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kotim 2024 senilai Rp40 miliar.

    Dana tersebut dicairkan bertahap, yakni Rp16 miliar pada 2023 dan Rp24 miliar pada 2024. Bedanya, perkara ini ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah.

    Kejati Kalteng memulai penyelidikan sejak akhir 2025 dan menerbitkan surat perintah penyidikan pada 12 Januari 2026.

    Tujuh bulan kemudian, tepatnya 6 Agustus 2026, lima komisioner KPU Kotim periode 2023-2028 ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke sel tahanan.

    Tiga pekan berselang, 31 Agustus 2026, jerat hukum menyentuh dua pejabat dari unsur sekretariat KPU, yakni Sekretaris KPU selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.

    Total tujuh tersangka meringkuk di Rutan Kelas IIA Palangka Raya dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp10 miliar.

    Dua perkara hibah mengalir di satu kabupaten. Institusi yang satu menahan tujuh tersangka dalam waktu tujuh bulan, sementara institusi lainnya menyisakan tumpukan dokumen saksi tanpa satu pun tersangka setelah sebelas bulan penyidikan.

    Perbedaannya tunggal. Kendali wewenang penyidikan menjadi penentu nasib kedua perkara tersebut.

    Desakan Publik yang Berulang

    Ketimpangan penegakan hukum ini memicu reaksi. Aliansi Pemuda Kotim mendesak Kajari baru agar tidak terjebak dalam ritme kerja masa lalu.

    Anton Alsudani, perwakilan aliansi, menilai penyidik terlalu lama berlindung di balik argumentasi teknis birokrasi.

    ”Ini sudah hampir satu tahun. Jangan terus menjadikan pemeriksaan saksi dan perhitungan kerugian negara sebagai alasan. Publik ingin tahu, perkara ini mau dibawa ke mana?” kata Anton.

    Dia meminta Kejari Kotim mengambil sikap. Menurutnya, jika alat bukti tidak memadai, penyidik harus berani menghentikan perkara dan memaparkan alasannya kepada warga. Sebaliknya, jika bukti mencukupi, proses hukum wajib bergulir.

    ”Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan penyidikannya dan umumkan kepada masyarakat. Jangan digantung. Tapi kalau bukti sudah cukup, jangan takut menetapkan tersangka. Jangan sampai status penyidikan hanya menjadi tempat perkara ini berhenti,” tegasnya.

    Anton juga menuntut kepastian bagi pihak-pihak yang namanya sempat dikaitkan dengan kucuran dana hibah ini.

    ”Nama-nama yang sempat dikaitkan dengan penerimaan hibah juga jangan digantung. Kalau salah, proses. Kalau tidak terbukti, sampaikan. Jangan semuanya dibiarkan abu-abu,” katanya.

    Pola desakan ini rutin terjadi di Kotim. Tuntutan serupa pernah dilontarkan Aliansi Pemuda Kalteng terkait kasus dugaan gratifikasi Ketua DPRD Kotim.

    Perkara yang ditangani Polda Kalteng tersebut masih berstatus penyelidikan hingga pertengahan 2026 tanpa rincian progres yang terbuka bagi masyarakat.

    Buronan yang Tak Tersentuh

    Sorotan publik turut menyasar tumpulnya taring eksekusi Kejari Kotim terhadap Widianto. Mantan Kepala Desa Bawan periode 2019-2022 itu telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Palangka Raya.

    Hakim menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara secara in absentia dan mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.328.107.200.

    Vonis ini berpangkal dari penyimpangan program penyediaan bibit ayam dan tanah laterit yang anggarannya dicairkan tanpa realisasi.

    Sejak menyandang status DPO pada 10 September 2024, Widianto belum tersentuh hukum hampir dua tahun.

    Berkas buronan ini melewati era Donna Rumiris Sitorus dan Nur Akhirman tanpa penangkapan. Kini, dokumen pelacakan itu jatuh ke tangan Edwin.

    ”Sudah divonis delapan tahun, tetapi orangnya belum ditangkap. Ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat melihat penegakan hukum hanya tajam ketika perkara masih di meja penyidik, tetapi tumpul ketika harus mengejar terpidana,” ujarnya.

    Bagi Anton, rotasi pejabat harus diikuti perubahan daya gedor penyidikan.

    ”Pergantian Kajari jangan sampai hanya berganti nama. Yang ingin dilihat masyarakat adalah keberanian menuntaskan perkara. Hampir satu tahun penyidikan sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan arah penanganan kasus ini,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut merangkum tuntutan struktural di wilayah ini. Kasus Widianto telah melewati dua kali pergantian pimpinan Kejari Kotim tanpa borgol di tangan terpidana.

    Perkara hibah keagamaan menembus satu kali rotasi tanpa selembar pun penetapan tersangka.

    Manuver Kejati Kalteng justru membuktikan bahwa sebelas bulan penyidikan bukanlah waktu yang wajar untuk membiarkan perkara korupsi menemui jalan buntu.

    Edwin Ignatius Beslar kini memiliki opsi terbuka. Memutar arah jarum jam untuk membongkar kebuntuan, atau sekadar mengulang janji normatif tanpa hasil yang berbeda. (ign)

  • Ilusi Retur PT WIT: Raibnya Puluhan Ponsel dan Lenyapnya Eks Karyawan 19 Bulan

    Ilusi Retur PT WIT: Raibnya Puluhan Ponsel dan Lenyapnya Eks Karyawan 19 Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Puluhan unit ponsel dan beberapa perangkat audio keluar secara berurutan dari rak toko mitra. Alasan penarikannya meyakinkan: pengembalian barang ke perusahaan.

    Namun, deretan gawai tersebut tidak pernah tiba di gudang PT World Innovative Telecomunication (WIT) cabang Sampit. Jejaknya menguap, memicu audit internal, dan berujung pada hilangnya sang penanggung jawab lapangan.

    Setelah menghilang sekitar 19 bulan sejak temuan mencuat, Mirna Heriyati binti Jamhuri menjalani proses peradilan. Eks karyawan ini harus menghadapi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit dengan status tahanan.

    Mirna duduk sebagai terdakwa dalam Perkara Nomor 351/Pid.B/2026/PN Spt. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang terdiri atas Restyana Widyaningsih, Andep Setiawan, dan Devy Christina Vebiola Nainggolan, menyusun dakwaan penggelapan bernilai puluhan juta rupiah.

    Jejak Retur Palsu dan Audit Forensik

    Rangkaian penarikan gawai terjadi antara 28 September hingga 20 Oktober 2024. Kala itu, Mirna memegang wewenang lapangan bermodalkan surat jalan konsinyasi untuk mendistribusikan pesanan ke sejumlah diler resmi Oppo di kawasan Sampit dan Sebabi.

    Toko mitra seperti Naga Mas, Star Phone, Borneo Phonsel, Central GadGet, Dunia Elektronik, G-Cell, serta CV Gemilang Abadi Expres masuk dalam rute distribusinya. Terdakwa kemudian mendatangi kembali toko-toko tersebut untuk menarik barang dagangan dengan alasan pengembalian ke manajemen.

    Manuver ini terungkap ketika beberapa perwakilan toko menanyakan status barang kepada supervisor PT WIT area Sampit, Ardy Yusminata. JPU Restyana menguraikan posisi terdakwa melalui dokumen dakwaannya.

    ”Terdakwa Mirna Heriyati selaku sales telah menarik kembali HP dari toko dengan alasan akan dilakukan retur atau pengembalian barang ke perusahaan,” katanya.

    Saat Ardy memeriksa data pengembalian barang ke gudang, catatan yang dimaksud nihil.

    Manajemen merespons dengan menggelar penelusuran menyeluruh atas perputaran barang di area yang ditangani Mirna.

    Hasilnya tertuang resmi dalam Laporan Hasil Investigasi Forensic Compliance Audit Nomor 001/CA/FC/XI/2024 tertanggal 5 November 2024.

    Dokumen dakwaan merinci temuan audit tersebut. ”Diketahui sebanyak 23 Handphone merk OPPO dan 4 headset merk OLIKE 237 milik PT WIT yang telah ditarik kembali oleh Terdakwa dari toko area Sampit, namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke PT WIT,” kata Restyana.

    Nilai kerugian perusahaan atas hilangnya puluhan perangkat itu tercatat Rp65.646.000.

    Pengakuan dan Lenyapnya Tersangka

    Saat manajemen memanggil Mirna untuk meminta klarifikasi, dakwaan menyebut terdakwa langsung mengakui perbuatannya.

    ”Terdakwa mengakui telah menarik kembali barang milik PT. WIT dari toko area Sampit dan menjualnya kembali ke toko lain tanpa izin dari PT. WIT,” papar JPU.

    Menurut kronologi perkara susunan JPU, pasca-pengakuan tersebut, Mirna menghentikan seluruh aktivitas pekerjaannya dan pergi meninggalkan Sampit.

    Proses hukum berjalan cukup lama hingga aparat kepolisian akhirnya mengamankan Mirna pada Juni 2026.

    JPU merumuskan motif tindakan ini, menyebut tujuan terdakwa mengambil barang perusahaan tanpa izin adalah untuk menguasai barang tersebut dan memperoleh keuntungan.

    Anomali Dokumen Kepegawaian

    Kutipan dokumen kepegawaian di dalam dakwaan justru memunculkan satu ketidaksinkronan administratif. Sepanjang uraian perbuatannya, JPU konsisten menyebut Mirna sebagai “sales”.

    Sebaliknya, ketika JPU menyertakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor 01/PKWTT/SALES-SAMPIT/XII/2020, kutipannya justru berbunyi: “Mirna Heriyati adalah karyawan PT. World Innovative Telecomunication (WIT) yang bekerja sebagai Trainer di Sampit dan sekitarnya.”

    Tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai perbedaan antara jabatan resmi “Trainer” dalam kontrak dengan fungsi operasional “Sales” terdakwa di lapangan.

    Mengacu pada Surat Pengangkatan Kerja Nomor 01/SK-KT/SAMPIT/DESEMBER/2020 tertanggal 1 Desember 2020, Mirna berstatus karyawan tetap selama hampir empat tahun sebelum peristiwa penarikan ponsel terjadi.

    Konsekuensi Pidana dan Agenda Pembuktian

    Atas perbuatannya, JPU menjerat Mirna dengan dakwaan primair Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan oleh pihak yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi, atau upah, memuat ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kategori V.

    Dakwaan subsidair menggunakan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan biasa, dengan ancaman pidana lebih ringan yakni penjara maksimal empat tahun atau denda kategori IV.

    Pelimpahan perkara ke pengadilan bergulir cepat. Surat pelimpahan Nomor B-179/O.2.11/Eoh.2/08/2026 dan pendaftaran perkara memiliki tanggal yang sama, yakni 24 Agustus 2026.

    Sepekan kemudian, pada 31 Agustus 2026, sidang perdana pembacaan dakwaan digelar di ruang sidang Tirta. Majelis hakim mengagendakan tahap pembuktian dari JPU pada 7 September 2026. (ign)

  • Bakar Lahan 5 Hektare Hingga Merambat ke Pekarangan Warga, Buruh Tani di Sampit Terancam 9 Tahun Penjara

    Bakar Lahan 5 Hektare Hingga Merambat ke Pekarangan Warga, Buruh Tani di Sampit Terancam 9 Tahun Penjara

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Tindakan nekat membersihkan lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca kemarau ekstrem berakhir di balik jeruji besi. Seorang buruh tani berinisial EP (37) resmi ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan aparat Satreskrim Polres Kotawaringin Timur (Kotim) usai kedapatan membakar lahan miliknya di Jalan Muhammad Hatta, Gang Rambutan, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MB Ketapang).

    Aksi pembakaran lahan yang dilakukan EP berujung fatal. Pada Jumat (31/7/2026), pembakaran awal yang dilakukannya menyebabkan kobaran api menjalar tak terkendali hingga melumat sekitar lima hektare lahan gambut, bahkan merambat hingga ke pekarangan rumah warga sekitar.

    Tak jera dengan dampak kebakaran hari sebelumnya, EP kembali nekat membakar tumpukan ranting sisa pembersihan lahan pada Sabtu pagi (1/8/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Laporan warga yang resah dengan kepulan asap langsung direspons cepat oleh Personel Piket Satgas Karhutla Polres Kotim yang mendatangi lokasi dan menangkap basah tersangka di tempat kejadian perkara (TKP).

    Kapolres Kotim AKBP Resky Maulana Zulkarnain melalui Plt Kasi Humas Polres Kotim IPTU Edi Waluyo mengonfirmasi penindakan hukum tegas terhadap pelaku karhutla tersebut.

    “Petugas menerima laporan masyarakat dan langsung menuju lokasi. Saat tiba, EP didapati sedang membakar tumpukan ranting hasil pembersihan lahan menggunakan korek api. Pembakaran yang dilakukan sebelumnya mengakibatkan api menjalar dan membakar lahan kurang lebih lima hektare, bahkan sampai ke pekarangan rumah saksi. Atas kejadian tersebut, yang bersangkutan diamankan dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas IPTU Edi Waluyo.

    Dari lokasi kejadian, penyidik menyita barang bukti berupa satu buah pemantik api (korek), satu buah cangkul, satu bilah parang, serta satu bungkus abu sisa pembakaran lahan. EP kini resmi dijerat dengan Pasal 308 ayat (1) atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Berkas perkara tersangka kini telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kotim untuk memasuki tahap penuntutan.

     Penindakan hukum terhadap tersangka EP di Mentawa Baru Hilir menelanjangi masih maraknya praktik pembersihan lahan berbiaya murah (land clearing) dengan cara membakar di tingkat petani lokal. Kebiasaan destruktif ini menjadi pemicu utama munculnya ratusan titik panas (hotspot) yang berujung pada krisis kabut asap beracun di wilayah Sampit.

    Kepolisian dan Kejaksaan Negeri Kotim wajib mengawal kasus EP hingga vonis pengadilan untuk memberikan sinyal tegas bahwa pembakaran lahan sekecil apa pun memiliki konsekuensi pidana berat hingga 9 tahun penjara. Di sisi lain, Pemkab Kotim melalui Dinas Pertanian wajib hadir memberikan bantuan sarana penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) seperti alat pencacah rumput (chipper) agar petani kecil tidak lagi beralih ke cara instan membakar lahan di musim kering. (***)

  • Tumbal Sabu Sebabi: Untung Rp25 Ribu, Terdakwa 0,41 Gram Menghadapi Pasal Bandar Besar

    Tumbal Sabu Sebabi: Untung Rp25 Ribu, Terdakwa 0,41 Gram Menghadapi Pasal Bandar Besar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pia duduk sendirian di kursi terdakwa Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

    Dari setiap paket sabu seharga Rp100 ribu yang laku terjual, anak dari Tinus ini hanya mengantongi untung Rp25 ribu.

    Sisanya, berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim), mengalir ke dua pria yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO), yakni Anto dan Joni.

    Jaksa menyebut Anto sebagai pihak yang menitipkan sabu kepada Pia selama enam bulan terakhir, dengan Joni berulang kali berperan sebagai kurir yang mengantarkannya atas perintah Anto. Namun, saat perkara ini bergulir ke meja hijau, keduanya belum tertangkap.

    Fakta soal skema titipan dan upah ini bergeser jauh dari narasi awal kepolisian. Ketika personel Polsek Telawang meringkus Pia di kediamannya, Jalan Desa Sebabi RT 005, Kecamatan Telawang, pada Senin, 4 Mei 2026.

    Kasi Humas Polres Kotim AKP Edy Wiyoko saat itu menyebut Pia mengakui barang bukti sabu yang disita adalah miliknya sendiri.

    Tidak ada penyebutan nama Anto, Joni, maupun status buron dalam rilis penangkapan tersebut.

    Jejak Titipan Dua Buron

    Narasi kepemilikan pribadi itu berubah total hampir tiga bulan kemudian. Melalui surat dakwaan yang didaftarkan pada 24 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Restyana Widyaningsih merinci bahwa Pia sebenarnya berperan sebagai penjual titipan, bukan pemilik barang.

    ”Perbuatan terdakwa dilakukan dengan menjual narkotika jenis sabu titipan Sdr Anto yang merupakan DPO dan terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan tersebut sesuai kesepakatan,” kata Restyana saat membacakan dakwaan.

    Uraian JPU merunut perkara ini bermula pada Minggu, 3 Mei 2026, sekitar pukul 07.00 WIB.

    Melalui pesan WhatsApp, Pia mengabarkan kepada Anto bahwa stok sabu titipan sebelumnya sudah habis. Anto kemudian membalas, menjanjikan pasokan baru akan dikirim sore hari melalui Joni.

    Menurut dakwaan, Joni sudah berulang kali menjadi kurir yang mengantar sabu kepada Pia atas perintah Anto.

    Sekitar pukul 17.00 WIB, Joni tiba di rumah Pia dan menyerahkan 20 paket sabu.

    ”Dari 20 paket narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjualnya dengan harga Rp100 ribu per paket. Apabila seluruhnya habis terjual, terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp500 ribu,” ujar Restyana.

    Hari itu juga, separuh pasokan langsung ludes terjual. Tersisa 10 paket yang masih tersimpan di rumah Pia saat aparat datang keesokan harinya.

    Dompet Hitam dan Bukti Nol Koma

    Senin, 4 Mei 2026, bermula dari informasi masyarakat yang diterima Polsek Telawang sekitar pukul 09.00 WIB terkait dugaan peredaran sabu di Desa Sebabi, dua anggota kepolisian, Sarliyadi dan Sepriawan, mendatangi kediaman Pia sekitar pukul 14.00 WIB.

    Penggeledahan pun dilakukan dengan disaksikan perangkat desa setempat, Cibo.

    Saat aparat tiba, Pia sempat membuang sebuah dompet hitam bertuliskan Beometry Valley ke samping rumah.

    Pemeriksaan mengungkap dompet itu berisi 10 paket sabu, lima lembar plastik klip bening, serta uang tunai Rp3,1 juta.

    Polisi turut mengamankan satu ponsel Vivo putih beserta kartu SIM yang masih berada di genggaman Pia.

    Secara kuantitas, barang bukti yang disita tergolong sangat kecil dibandingkan kasus peredaran narkotika yang lazim bergulir di PN Sampit.

    Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 103/10905.00/V/2026 yang diteken Kasat Reserse Narkoba Suherman dan pemimpin cabang PT Pegadaian (Persero) Alfuad, 10 paket kristal itu memiliki berat bersih 0,41 gram.

    ”Barang bukti berupa 10 paket kristal tersebut setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 0,41 gram,” kata Restyana.

    Kepala Kejaksaan Negeri Kotim, melalui Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor B-136/O.2.11/Enz.1/05/2026 tertanggal 5 Mei 2026, kemudian menyisihkan 0,05 gram untuk keperluan uji laboratorium.

    Sisanya sebanyak 0,36 gram disiapkan untuk pembuktian persidangan. Hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palangka Raya mengonfirmasi kandungan barang tersebut.

    Melalui Laporan Hasil Pengujian Nomor LHU.098.K.05.16.26.0156 tertanggal 7 Mei 2026 yang diteken Ketua Tim Pengujian Bayu Indra Permana, S.Farm, Apt, paket itu dinyatakan positif mengandung metamfetamin, Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran 1 UU 35/2009.

    Jerat Lapis Ganda di Pengadilan

    Meskipun barang bukti berbobot kurang dari setengah gram, JPU tetap mendakwa Pia dengan pasal jual beli narkotika.

    Ia didakwa secara primer menggunakan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Jaksa juga melapisnya dengan dakwaan alternatif Pasal 609 Ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengenai penguasaan narkotika golongan I tanpa hak.

    Berkas bernomor 301/Pid.Sus/2026/PN Spt ini dilimpahkan lewat surat pelimpahan Nomor B-169/O.2.11/Enz.2/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026.

    Penuntutan dikawal oleh empat jaksa: Restyana Widyaningsih, Fransiskus Leonardo R. Sihole, Andep Setiawan, dan Galang Nugrahaning Tunggal.

    Sepanjang proses hukum berjalan, Pia, yang didampingi kuasa hukum Ornela Monty dan rekan, terus menjalani masa penahanan.

    Sementara Pia duduk menghadapi ancaman pidana berat di ruang sidang, Anto dan Joni tidak tercatat dalam dokumen pengadilan maupun pemberitaan sebagai pihak yang telah tertangkap.

    Keduanya, yang menurut versi jaksa menikmati bagian terbesar dari perputaran uang haram ini, hingga naskah ini ditulis belum tersentuh hukum. (ign)