cms.kanalindependen.id

Tag: kemarau

  • Gambut Sampit Mulai ‘Haus’, Dua Titik Api Muncul Serentak

    Gambut Sampit Mulai ‘Haus’, Dua Titik Api Muncul Serentak

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Lahan gambut di sekitar Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin, mulai menunjukkan kerentanannya seiring dengan meningkatnya suhu udara. Pada Selasa (28/4) siang, dua titik api muncul secara bersamaan di kawasan Jalan Mekar Sari, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Vegetasi yang mengering dan cuaca terik membuat api dengan cepat merambat, mengancam perkebunan nanas dan area pemukiman warga.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengonfirmasi bahwa panas yang menyengat menjadi faktor utama meningkatnya kerawanan lahan gambut di wilayah tersebut.

    ​“Cuaca yang cukup terik membuat lahan gambut menjadi kering dan sangat rentan terbakar. Kami mengimbau keras kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berpotensi menimbulkan kebakaran yang jauh lebih luas,” tegas Multazam.

    ​Berdasarkan laporan di lapangan, peristiwa ini terdeteksi sekitar pukul 11.29 WIB. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kotim segera meluncur ke lokasi setelah menerima informasi dari warga setempat guna memutus perambatan api.

    ​Setibanya di lokasi, petugas mendapati api sudah membakar dua titik berbeda dalam satu kawasan. Titik pertama berada sekitar 500 meter dari Jalan Mekar Sari dengan luas terdampak mencapai 0,12 hektare. Sementara titik kedua, yang berjarak hanya 100 meter dari lokasi pertama, menghanguskan lahan seluas 0,08 hektare. Kedua titik ini melahap semak belukar dan sebagian kebun nanas milik warga.

    ​Medan yang cukup sulit dengan akses yang jauh dari jalan utama sempat menghambat upaya pemadaman awal. Sebanyak 12 personel BPBD bersama regu dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) berjibaku menggunakan mobil tangki, mesin pompa portabel, serta memanfaatkan sumber air dari parit sekitar untuk menjinakkan si jago merah.

    ​Petugas menangani setiap titik secara sistematis, dimulai dengan memadamkan api utama kemudian dilanjutkan dengan proses pendinginan (mopping up) yang mendalam guna memastikan tidak ada bara yang tersisa di bawah permukaan gambut. Operasi dinyatakan selesai pada pukul 13.04 WIB tanpa adanya korban jiwa.

    ​BPBD Kotim kembali menegaskan pentingnya kerja sama masyarakat dalam mencegah Karhutla. Warga diminta segera melaporkan jika melihat kepulan asap atau titik api sekecil apa pun agar bisa ditangani dengan cepat sebelum meluas.

    ​Insiden ini menjadi peringatan dini yang nyata. Seiring masuknya musim panas, gambut Sampit yang mulai ‘haus’ sangat mudah tersulut api, dan kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencegah bencana lingkungan yang lebih besar. (***)

  • Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Di saat sebagian wilayah Kotawaringin Timur (Kotim) masih berjibaku dengan genangan air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) justru melempar peringatan untuk bersiap menghadapi “dahaga” panjang. Masyarakat diimbau segera memaksimalkan penampungan air hujan selagi awan Cumulonimbus masih merajai langit hingga akhir April ini.

    ​Kepala Pelaksana BPBD KotimnMultazam, menegaskan bahwa intensitas hujan sedang hingga lebat saat ini adalah momentum krusial. Alih-alih membiarkan air mengalir sia-sia ke muara, warga diminta menabung air untuk kebutuhan bersih saat musim kemarau tiba nanti.

    ​“Dari sisi alam, saat ini air sedang disediakan. Tinggal bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dengan menampung air hujan sebanyak-banyaknya,” ujar Multazam, Selasa (28/4/2026).

    ​Meski curah hujan tinggi dianggap peluang, BPBD tetap memantau titik-titik rawan. Kawasan Sei Ubar sempat terdampak tingginya debit Sungai Cempaga yang menghambat aliran air di daratan rendah. Meski status banjir masih dikategorikan “ringan”, kewaspadaan terhadap fluktuasi air laut dan sungai tetap menjadi harga mati.

    ​Ancaman tidak hanya datang dari air, tapi juga dari penghuninya. BPBD kembali mengeluarkan alarm keras bagi warga pesisir Sungai Mentaya: Pindahkan ternak ke daratan. Aktivitas ternak di tepi sungai adalah “undangan terbuka” bagi predator seperti buaya yang kian sering menampakkan diri saat air pasang siang hari.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami menilai imbauan “panen air” ini adalah langkah cerdas namun menuntut kesiapan infrastruktur rumah tangga yang memadai. Pertanyaannya: sejauh mana masyarakat kecil mampu menyediakan penampungan air bersih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif?

    ​Selain itu, narasi banjir “ringan” jangan sampai membuat kita lengah. Di wilayah selatan, genangan di halaman rumah adalah sinyal awal bahwa tata kelola drainase dan MCK kita masih sangat rapuh. Penataan fasilitas publik di kawasan rawan bukan lagi sekadar wacana mitigasi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dieksekusi sebelum kemarau dan predator benar-benar mengunci ruang gerak warga.

    ​Alam sedang memberi kita air hari ini, namun ia juga mengirimkan predator sebagai pengingat akan batas aman.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menetapkan status siaga bencana karhutla dan kekeringan selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi bencana saat musim kemarau.

    Multazam menjelaskan, status siaga tersebut bukan berarti kondisi darurat telah terjadi, melainkan bentuk kesiapsiagaan agar seluruh pihak dapat mempersiapkan langkah mitigasi secara lebih matang.

    “Walaupun saat ini masih masa transisi, kita tetapkan status siaga lebih awal selama 185 hari, agar semua pihak punya waktu untuk bersiap,” katanya.

    Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memprediksi musim kemarau di Kotim akan mulai terjadi pada awal Juni 2026 dan berlangsung selama sekitar 120 hari hingga September, dengan puncak pada Agustus.

    Wilayah selatan seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut diperkirakan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau, yakni sekitar 21 Juni. Namun, kawasan ini juga dinilai paling rentan terhadap dampak kekeringan, termasuk ancaman krisis air bersih akibat intrusi air laut.

    BMKG juga mengingatkan adanya potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat yang dapat memperpanjang durasi kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.


    Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran Sungai Mentaya.(***)

  • Ancaman Ganda di Selatan Kotim: Saat Sungai Menawar dan Sumur Mengering

    Ancaman Ganda di Selatan Kotim: Saat Sungai Menawar dan Sumur Mengering

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga di wilayah selatan Kotawaringin Timur kini harus mulai menatap langit dengan penuh harap sekaligus cemas. Memasuki masa transisi cuaca, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mengeluarkan peringatan keras bagi penduduk di Pulau Hanaut, Teluk Sampit, hingga Mentaya Hilir. Ancaman yang datang kali ini bukan sekadar teriknya matahari, melainkan intrusi air laut yang siap mengubah air sungai menjadi payau dan tak layak konsumsi.

     Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai sekarang, saat rintik hujan masih sesekali turun. Ia mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan “panen air hujan” sebagai benteng pertahanan terakhir sebelum kekeringan benar-benar mengunci wilayah selatan.

    “Ini sedang masa transisi. Ancaman yang dihadapi bukan hanya kemarau, tetapi juga intrusi air laut yang menyebabkan sumber air menjadi payau. Kami mengimbau warga mulai menampung air hujan di wadah-wadah sederhana untuk cadangan nanti,” ujar Multazam, Selasa (14/4/2026).

     Peringatan ini bukan tanpa dasar. Berkaca pada tahun 2023, keterbatasan jangkauan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan terganggunya air baku PDAM membuat distribusi air bersih lumpuh di beberapa titik. Ironisnya, karena sebagian besar sistem PDAM masih bergantung pada air sungai, saat air laut merangsek naik ke hulu, proses pengolahan air pun menjadi tidak optimal.

    Dampaknya tidak main-main: beban ekonomi warga akan membengkak karena harus membeli air bersih, serta ancaman kesehatan yang mengintai kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

    Di Kanalindependen.id, kami melihat bahwa ketergantungan pada suplai air melalui armada tangki pemerintah hanyalah solusi “obat merah”—meredakan nyeri sesaat tapi tidak menyembuhkan luka. Peringatan Multazam mengenai pentingnya pembangunan embung dan perbaikan tata kelola irigasi adalah poin krusial yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah, bukan sekadar jadi bahan diskusi di rapat tahunan.

    Wilayah selatan adalah lumbung pangan dan pemukiman penting. Membiarkan mereka bertarung melawan air payau setiap tahun adalah kegagalan sistemik dalam menjaga ketahanan air daerah.

    Kami menghimbau warga untuk sangat bijak menggunakan air. Namun, kami juga mendesak pemerintah untuk lebih agresif memperkuat infrastruktur air bersih di selatan agar masyarakat tidak selamanya harus menggantungkan nasib pada ember-ember penampung hujan.

    Hujan mungkin masih turun hari ini, tapi jangan tunggu sumur menjadi asin untuk mulai peduli pada setiap tetes air yang tersisa. (***)

  • Dua Ancaman Sekaligus, Kotim Tetapkan Status Siaga Karhutla dan Kekeringan Selama 185 Hari

    Dua Ancaman Sekaligus, Kotim Tetapkan Status Siaga Karhutla dan Kekeringan Selama 185 Hari

    SAMPIT, kanalindependen.id – Dua ancaman datang bersamaan memasuki musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kekeringan yang mengakibatkan krisis air bersih di wilayah sekatan.

    Hal tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menetapkan status siaga darurat selama 185 hari. Terhitung 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Keputusan diambil setelah rapat koordinasi dalam rangka penanganan bencana kekeringan dan karhutla di Kotim yang dihadiri sejumlah instansi terkait.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengatakan bahwa penetapan status siaga dilakukan setelah mencermati berbagai variabel yang sebelumnya belum termonitor, termasuk dampak kekeringan.

    ”Setelah mendengarkan banyak pihak dalam rapat koordinasi, diputuskan bahwa terhitung 8 April, Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status siaga darurat karhutla sekaligus siaga bencana kekeringan. Dua jenis bencana ini langsung kita aktifkan statusnya menjadi siaga, karena banyak variabel dari sektor lain yang sebelumnya tidak termonitordan terlihat jelas bahwa dampak kekeringan juga menjadi PR kita bersama,” ujar Multazam, usai rakor pembahasan penananganan karhutla dan kekeringan di Ruang Pertemuan Gedung B Setda Kotim, Selasa (7/4/2026).

    Multazam menjelaskan, penetapan status siaga dilakukan sejak dini meskipun saat ini masih memasuki transisi peralihan musim.

    ”Penetapan status siaga karhutla dan kekeringan sejak dini ini diaktifkan agar kita punya waktu sampai mendekati minggu ketiga bulan Mei nanti. Sejak awal, seluruh sektor yang berpotensi terdampak bencana karhutla dan kekeringan dapat bersiap-siap. Termasuk bagaimana mereka memetakan pembiayaan rutin untuk dioptimalkan pada lokasi yang tepat, sehingga saat pelaksanaan mitigasi bisa lebih berdaya guna,” katanya.

    Terkait durasi penetapan status siaga yang cukup panjang selama 185 hari, Multazam menegaskan hal tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan.

    ”Kalau untuk status siaga, durasi yang panjang tidak menjadi masalah karena ini bagian dari kesiapsiagaan. Dengan waktu yang panjang, kalau nantinya terjadi kedaruratan sesuai parameter yang kita miliki, status bisa dinaikkan menjadi tanggap darurat. Status tanggap darurat biasanya berdurasi 7 hari atau kelipatannya, 7 atau 14 hari, tergantung intesitas kejadian,” jelasnya.

    Ia menyebutkan, terdapat sejumlah hal yang perlu diantisipasi agar status tidak meningkat menjadi tanggap darurat, salah satunya peningkatan kapasitas masyarakat.

    ”Peningkatan kapasitas masyarakat sangat penting, karena saat ini masih sering terjadi kebakaran lahan. Dari hasil pemantauan kami sejak Januari sampai Maret kemarin, khususnya di wilayah selatan, masih sering terjadi kebakaran dan lahannya sangat mudah terbakar. Sekarang masyarakat juga banyak beraktivitas membuka kebun. Dengan kehadiran para camat tadi, kami berharap fungsi sosialisasi awal bisa berjalan, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa membakar lahan berdampak pada banyak hal, termasuk kekeringan,” ujarnya.

    Selain itu, kondisi ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian.

    ”Kami juga tadi sudah mendengarkan paparan dari Perumdam Tirta Mentaya Sampit, bahwa akses air bersih atau air baku itu hanya sampai Sei Ijum Raya. Untuk wilayah atas, setelah Sungai Ijum sampai ke Ujung Pandaran, ketersediaan air baku sangat terbatas,” ujarnya.

    Berdasarkan analisa BPBD Kotim, di wilayah selatan Kotim,  masyarakat rata-rata hanya bisa bertahan 7 sampai 14 hari dengan mengandalkan air hujan.

    Setelah itu, mereka akan menghadapi krisis air, yang berdampaknya terhadap kesehatan.

    ”Kita tidak ingin ini dua bencana karhutla dan kekeringan ini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), seperti muntaber, diare, demam berdarah dan lain-lain,” katanya.

    Terkait kemungkinan peningkatan status, Multazam menegaskan hal tersebut dapat dilakukan tergantung pada kondisi di lapangan.

    ”Kami tidak bisa memastikan, semuanya bergantung pada eskalasi di lapangan. Kalau perilaku masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan, insyaallah Kotim aman. Tapi, kalau kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi, dan parameter-parameter yang sudah ditetapkan dalam regulasi menunjukkan kondisi membahayakan, maka status akan dinaikkan menjadi tanggap darurat,” tegasnya.

    Dengan ditetapkannya status siaga darurat, masing-masing perangkat daerah sudah dapat mengeluarkan anggaran sesuai kewenangan.

    ”Masing-masing SOPD sudah bisa mengeluarkan anggarannya. Sektoral melakukan upaya penanganan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk tingkat desa. Kami akan melakukan desk dengan DPMD untuk membahas bagaimana pemanfaatan dana desa bisa lebih optimal,” ujarnya.

    Ia juga menyebutkan wilayah rawan karhutla dan kekeringan masih berada di bagian selatan Kotim.

    ”Masih di wilayah selatan. Di sana lahan didominasi gambut, sehingga sangat rentan terhadap kebakaran dan kekeringan,” katanya.

    Multazam juga mengakui adanya kaitan antara aktivitas pembukaan lahan dengan kejadian kebakaran.

    Misalnya kejadian terakhir pada 24- 25 Maret lalu di Desa Bengkuang Makmur, dugaan kuat penyebab  kebakaran akibat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

    ”Daerah itu bahkan tidak terpantau dalam sensor hotspot, jadi kami menemukannya saat melakukan patroli. Lokasinya cukup jauh, sehingga upaya penanganannya ekstra. Petugas harus menggunakan berbagai moda, dari kendaraan roda empat, lanjut roda dua, lalu berjalan kaki. Untungnya waktu itu masih ada sumber air untuk pemadaman,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, kondisi sumber air terutama di wilayah selatan Kotim juga mulai menurun.

    ”Biasanya, pada puncak musim kemarau, air di daerah rawa sudah tidak ada. Dari pemantauan terakhir, muka air di beberapa titik rawa yang cukup dalam sudah turun hampir satu meter,” katanya.

    Terkait kekeringan, ia menyebutkan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober.

    ”Dalam perencanaan kami, potensi kekeringan diantisipasi sampai Oktober. Itu sebabnya status siaga ditetapkan sampai 10 Oktober 2026,” ujarnya.

    Dalam penanganan krisis air bersih tercatat BPBD Kotim telah dua kali menyalurkan bantuan air bersih pada Januari lalu.

    ”Januari lalu kami sudah dua kali menyalurkan bantuan air bersih. Kemarin itu ke Desa Bagendang Permai, dan satu lagi ke Ujung Pandaran. Jadi, sejauh ini baru dua kali itu di Januari itu saja karena selama hampir tiga minggu Kotim tidak turun hujan,” ujarnya.

    Sementara itu, kejadian karhutla terakhir terjadi pada akhir Maret 2026.

    ”Terakhir itu tanggal 24–25 Maret. Selain itu tidak ada kejadian lagi,” ujarnya.

    Dalam rapat koordinasi, Pj Sekda Kotim Umar Kaderi juga menyampaikan sejumlah pointer kesimpulan dari hasil rakor.

    Umar mengatakan bahwa berdasarkan prediksi musim kemarau di Kalimantan Tengah tahun 2026 oleh BMKG Stasiun Meteorologi Kelas Tjilik Riwut Palangka Raya pada 11 Maret 2026.

    ”Tahun ini terjadi fenomena El Nino yang memicu datangnya musim kemarau lebih awal dan sifatnya lebih panjang sehingga meningkatkan potensi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dibandingkan tahun 2024 dan 2025,” ujar Umar Kaderi.

    Dia menjelaskan penetapan status siaga darurat karhutla mengacu pada Permen LHK Nomor P.9/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2018 dengan kriteria teknis berdasarkan parameter peringkat bahaya kebakaran, suhu udara, hari tanpa hujan, analisa curah hujan, prakiraan curah hujan, titik panas atau hotspot, kejadian karhutla, kondisi asap, kondisi kualitas udara, jarak pandang dan jumlah penderita gangguan kesehatan akibat karhutla.

    Selain itu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mengamanatkan bupati untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten/Kota sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota.

    ”Tahapan fase darurat bencana dimulai siaga darurat, tanggap darurat dan tahapan transisi darurat ke pemulihan,” jelasnya.

    Berdasarkan data BMKG Kotim, hotspot terhitung 1 Januari-31 Maret 2026 berjumlah 151 titik, dengan total 33 kejadian karhutla seluas lahan terbakar seluas 101,393 hektare.

    Lebih lanjut Umar menjelaskan, usulan keputusan penetapan status siaga darurat mencakup dua jenis bencana, yaitu bencana kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur selama 185 hari dari tanggal 8 April 2026 sampai dengan 10 Oktober 2026.

    ”Apabila di kemudian hari hotspot dan kejadian karhutla meningkat maka status siaga darurat akan dinaikkan menjadi tanggap darurat karhutla dan akan dilakukan rapat koordinasi kembali untuk penetapan status tanggap darurat karhutla,” ujarnya.

    Dengan adanya penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla maka kesiapsiagaan dan koordinasi antar SOPD atau instansi vertikal dapat ditingkatkan untuk penanggulangan bencana kekeringan dan karhutla serta anggaran bisa dikeluarkan oleh masing-masing OPD.

    “Jika status siaga karhutla diaktifkan, maka legalisasi penggunaan anggaran bisa diatur, status siaga bisa menggunakan dana DBH-DR atau APBD, sedangkan status tanggap darurat dapat menggunakan dana BTT, agar pada saat status siaga OPD bisa langsung bergerak untuk operasional penanggulangan bencana daerah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Pemkab Kotim telah memiliki 8 pos lapangan yaitu di Kecamatan Kota Besi, Seranau, Cempaga, Parenggean, Teluk Sampit, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara dan Pulau Hanaut yang pendanaannya dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, dan diharapkan pada tahun 2026 ini tetap tersedia.

    ”Pada saat musim kemarau biasanya beberapa kasus penyakit yang menyerang masyarakat yaitu ISPA dan diare, sehingga Dinas Kesehatan Kotim diminta untuk mengantisipasi lonjakan pasien dan menyiapkan ketersediaan obat-obatan,” ujarnya.

    Penetapan status siaga darurat karhutla diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap setiap informasi hotspot kepada seluruh pemangku kepentingan di 17 kecamatan, 17 kelurahan hingga 168 desa di Kotim.

    “Para camat diminta memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Melalukan penyuluhan atau sosialisasi serta pemasangan spanduk atau baliho kebakaran hutan dan lahan yang memuat tanda peringatan dan sanksi pidana,” ujarnya.

    Selain itu, Pemkab Kktim akan menerbitkan surat edaran bupati tentang kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kotim yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan besar swasta kelapa sawit dan kehutanan.

    ”Apabila sumber air susah didapat akibat kekeringan, seluruh SOPD di Pemkab Kotim diminta membantu menyalurkan  suplai air bersih menggunakan mobil bak terbuka dengan membawa tangki air,” ujarnya.

    Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kotim juga diminta membantu alat berat untuk pembuatan embung sebagai sumber air dalam operasi pemadaman karhutla.

    Demikian pula Perumdam Tirta Mentaya Sampit diminta menyediakan air bersih dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Lingkungan Hidup serta BPBD membantu operasional suplai air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.

    Dinas Kesehatan Kotim diminta menyiapkan manajemen evakuasi dampak asap berupa penyediaan rumah oksigen di setiap kecamatan jika kualitas udara tidak sehat.

    Dalam upaya penanganan kekeringan, Umar menekankan untuk melakukan perencanaan dan pemetaan risiko oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim dengan mengidentifikasi wilayah rawan kekeringan dan potensi gagal panen berdasarkan data iklim, kondisi tanah serta ketersediaan air, serta penyusunan kalender tanam yang adaptif.

    ”Monitoring sistem peringatan dini dilakukan melalui pemantauan kondisi cuaca, lahan dan tanaman secara berkala serta penyampaian informasi kepada petani terkait potensi kekeringan dan risiko gagal panen,” ujarnya.

    Selain itu, koordinasi antar instansi perlu dilakukan dalam penyediaan data iklim, pengelolaan air serta penyusunan kebijakan untuk mengurangi risiko gagal panen.

    Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi serta sarana penampungan air seperti embung dan sumur bor serta optimalisasi distribusi air untuk mencegah kekurangan air pada fase kritis tanaman.

    “Penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait teknik budidaya seperti pengaturan jarak tanam, penggunaan mulsa serta pengelolaan tanah untuk menjaga kelembapan, serta pengaturan pola dan waktu tanam juga perlu dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan musim hujan dan menghindari penanaman pada periode rawan kekeringan,” katanya. (hgn/ign)

  • Air Tak Mengalir, Warga Samuda Menunggu di Ujung Keran

    Air Tak Mengalir, Warga Samuda Menunggu di Ujung Keran

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Lebaran sudah berlalu, namun keriuhan itu tak menyisakan apa-apa bagi warga Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kecuali bak mandi yang kian mengering. Di Samuda, harapan kini terasa setipis tetesan air yang enggan keluar dari ujung keran.

    Di pinggiran Samuda Kota, tepat di hilir Masjid Jami, Wiwin masih sering memutar kerannya dengan sia-sia. Baginya, momen terakhir air mengalir normal sudah terasa seperti kenangan lama.

    “Dari sebelum Lebaran sampai sekarang belum jalan juga,” ucapnya pelan, menyiratkan lelah yang mulai menumpuk.

    Lain lagi cerita Mey di Basirih Hilir. Baginya, satu bulan terakhir adalah perjuangan melawan kekosongan. Di dekat SMP tempatnya tinggal, air seolah mogok total. “Sudah sebulanan ini kering. Dari sebelum hari raya sampai sekarang, bak mandi benar-benar kosong,” keluhnya.

    Kondisi di Basirih Darat tak jauh beda, bahkan mungkin lebih menguras kesabaran. Mala Sari bercerita bahwa air terkadang memang mampir, tapi hanya sekejap dan sangat malu-malu.

    “Paling cuma mengalir dua jam, itu pun kecil sekali. Masak untuk isi satu ember saja butuh setengah jam,” katanya menggambarkan betapa lambatnya hidup saat air tak lancar.

    Keluhan yang semakin riuh di tengah masyarakat akhirnya sampai ke telinga Perumdam Tirta Mentaya. Kepala Bagian Teknik, Edy Dyufriadi, tak menampik adanya hambatan besar di jantung distribusi mereka.

    “Kami sedang berupaya membenahi layanan. Memang ada kendala di bagian perpompaan, dan sampai sekarang teknisi masih terus bekerja melakukan perbaikan,” jelas Edy.

    Namun, mesin bukan satu-satunya musuh. Alam rupanya sedang kurang bersahabat. Edy menjelaskan bahwa intake di Ramban saat ini sedang surut akibat absennya hujan. Mereka kini sangat bergantung pada pasang surut air sungai untuk menarik air baku secara maksimal.

    Belum lagi ancaman “intrusi” air laut. Saat kemarau panjang, air sungai mulai terasa payau bahkan asin, sebuah kondisi yang selalu membayangi kekhawatiran warga setiap tahunnya.

     Pihak Perumdam mengaku sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mencari jalan keluar darurat. Namun bagi warga, koordinasi dan penjelasan teknis hanyalah bumbu di tengah haus.

    Di Samuda hari ini, krisis air bukan lagi sekadar berita di koran atau desas-desus di media sosial. Ia adalah kenyataan pahit yang mereka temui setiap kali membuka pintu kamar mandi. Kini, warga hanya bisa menanti satu hal sederhana: suara desis udara dari pipa yang menandakan air kehidupan mereka kembali pulang ke rumah. (***)