SAMPIT, kanalindependen.id – Asap dapur rumah tangga dan debu proyek pembangunan skala kecil di Kotawaringin Timur (Kotim) kini bersinggungan dengan realitas ongkos ekonomi yang baru.
Beban ganda jatuh secara serentak ke pundak warga usai penyesuaian tajam harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi—seperti jenis Dexlite yang kini menembus Rp24.150 per liter—merembet langsung pada naiknya harga elpiji nonsubsidi dan material dasar seperti tanah uruk.
Pengeluaran harian bergerak naik, berhadapan dengan angka pendapatan yang tak kunjung beranjak.
Penyesuaian Angka dari Pusat
Guncangan harga ini merupakan imbas langsung dari kebijakan Pertamina Patra Niaga yang mengerek harga LPG nonsubsidi Bright Gas 5,5 kilogram dan 12 kilogram secara nasional mulai 18 April 2026.
Mengacu pengumuman resmi, harga tabung ini melonjak sekitar 18 persen.
Posisi acuan tabung 12 kilogram yang sebelumnya berkisar Rp192 ribu di wilayah Jawa kini melesat menjadi Rp228 ribu per tabung di tingkat agen resmi, sementara ukuran 5,5 kilogram naik dari Rp90 ribu menjadi Rp107 ribu.
Kawasan Kalimantan Tengah mencatat angka acuan yang lebih tinggi.
Daftar harga resmi Pertamina mematok Bright Gas 5,5 kilogram di tingkat agen pada kisaran Rp114 ribu per tabung, sedangkan Bright Gas 12 kilogram menyentuh Rp238 ribu.
Angka tersebut baru sebatas rujukan dasar, belum memperhitungkan rantai ongkos distribusi dan margin di tingkat pangkalan maupun pengecer lokal.
Realitas Harga Eceran di Sampit
Konsekuensi kebijakan tersebut langsung ditanggung oleh rantai distribusi terbawah di warung-warung eceran di Sampit.
Harga elpiji nonsubsidi 5,5 kilogram yang sebelumnya dipatok Rp100 ribu hingga Rp105 ribu kini menembus Rp120 ribu di tingkat pangkalan.
Tambahan biaya angkut dari pusat kota menuju kawasan permukiman membuat harga akhir di tangan konsumen semakin membengkak.
Penjual gas eceran, Imay, menggambarkan rantai distribusi yang memicu selisih harga tersebut.
”Elpiji 5,5 kilogram biasanya Rp100 ribu sampai Rp105 ribu, sekarang jadi Rp120 ribu di pangkalan. Kalau dibawa ke kampung-kampung bisa lebih mahal lagi karena tambah ongkos mobil pikap,” ujarnya.
Ia menyebut selisih harga di tingkat pengecer ini mulai memantik keluhan dari pelanggan tetapnya.
Lonjakan serupa menghantam pengguna tabung 12 kilogram.
Harga isi ulang di Sampit yang semula berkisar Rp205 ribu hingga Rp210 ribu kini menyentuh angka Rp235 ribu. Selisih puluhan ribu rupiah ini langsung mengubah peta pengeluaran dapur rumah tangga.
”Biasanya kalau isi gas besar masih bisa nyisihkan uang belanja untuk beberapa hari ke depan. Sekarang sekali isi langsung terkuras banyak. Sementara kebutuhan lain juga ikut naik,” keluh seorang ibu rumah tangga di kawasan Baamang.
Rantai Material Proyek Ikut Terdongkrak
Efek domino ongkos energi merambat keluar dari urusan dapur. Sektor pembangunan skala mikro turut menanggung beban berat ketika material dasar seperti tanah uruk mengalami lonjakan harga.
Pantauan di lapangan dan keluhan sejumlah pelaku usaha di Sampit menunjukkan adanya kenaikan tarif tanah uruk dari Rp200 ribu menjadi Rp250 ribu per rit hanya dalam hitungan hari pasca-kenaikan BBM nonsubsidi.
Siti Muanah dari CV Rizky Prasetya membenarkan adanya penyesuaian harga sejak 19 April 2026.
Keputusan tersebut tak bisa dihindari mengingat rantai alat berat dan logistik sangat bergantung pada solar maupun Dexlite.
”Kenaikan ini kami lakukan karena biaya produksi ikut naik, terutama untuk BBM. Mulai dari pengambilan material sampai pengantaran ke konsumen semuanya pakai solar atau Dex,” ujarnya.
Ketergantungan penuh pada bahan bakar minyak membuat operasional ekskavator, truk, hingga mobil pikap memakan biaya yang melampaui perhitungan awal.
”Kalau tidak disesuaikan, kami bisa rugi. Hampir semua kegiatan di lapangan bergantung pada BBM,” tambahnya.
Anggaran Warga yang Tersendat
Konsumen yang tengah menyusun rencana renovasi rumah atau mendirikan kios kecil kini berhadapan dengan realitas anggaran yang meleset jauh. Perhitungan awal material menjadi tak lagi relevan.
”Tadinya hitung-hitungan cukup dua rit tanah uruk, sekarang dengan harga naik jadi Rp250 ribu per rit anggarannya jadi jebol. Mau tidak mau sebagian pekerjaan kami tunda,” ujar seorang warga di kawasan pinggiran Sampit.
Kombinasi tekanan ganda dari dapur dan biaya bangunan ini menambah daftar panjang kerentanan ekonomi masyarakat.
”Sekarang apa-apa naik. Gas naik, bahan bangunan juga naik. Kami makin berat,” keluh warga lainnya.
Siklus Rentan Tanpa Bantalan
Situasi di Kotim kembali memperlihatkan pola sistemik: penyesuaian harga energi oleh pusat selalu berujung pada meningkatnya ongkos transportasi, lalu menekan biaya operasional dan menjalar ke harga barang di level akar rumput.
Berada di bawah bayang-bayang laju inflasi yang belum mereda, ketiadaan kebijakan penahan gejolak—seperti subsidi ongkos angkut jalur distribusi atau operasi pasar berkelanjutan—hanya akan mempercepat melemahnya daya beli lokal.
Seiring keluhan warga yang terpaksa memangkas uang belanja pangan dan menunda perbaikan hunian mereka, pilihan di tingkat akar rumput kini semakin menyusut.
Publik hanya bisa menyesuaikan konsumsi harian atau berjuang mencari penghasilan tambahan di tengah tumpukan beban ekonomi yang terus membesar. (ign)
