SAMPIT, kanalindependen.id – Bangunan Swalayan UMKM di Jalan Yos Sudarso, Sampit, menyimpan riwayat tenggat waktu yang terus meleset.
Diresmikan pada awal 2025 sebagai proyeksi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotawaringin Timur (Kotim), tempat ini beroperasi lebih dari setahun tanpa ada catatan realisasi retribusi yang terkonfirmasi ke kas daerah.
Pengelola pertamanya, Sardi Fakhri Rakhman, mundur sebelum masa tugas dua tahun yang diberikan kepadanya rampung.
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) 5 Mei 2025, ia sesungguhnya mengantongi keleluasaan waktu untuk memutar roda bisnis swalayan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Kotim kemudian merombak strategi. Melalui SK tertanggal 8 April 2026, penunjukan beralih kepada Rahmad Noor. Tenggat waktu dipangkas tajam menjadi tiga bulan.
Pihak pengelola diwajibkan memulai penyetoran retribusi selambat-lambatnya awal Juli 2026.
”Saya yakin dengan strategi yang dijalankan, swalayan ini bisa hidup dan nantinya berkontribusi pada PAD,” kata Rahmad saat menerima tanggung jawab tersebut.
Namun, tenggat Juli terlewati tanpa ada konfirmasi resmi penyetoran. Persoalan retribusi ini kini melekat pada Muslih, yang pada 11 September 2026 resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim definitif, setelah sekitar enam bulan menjabat pelaksana tugas.
Muslih menjadi bagian dari rotasi 16 pejabat eselon II bentukan Bupati Halikinnor berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 800.1.3.3/774/BKPSDM-MP/.
Sebelum berstatus definitif, ia mengendalikan dinas ini sejak 2 Maret 2026, menggantikan Johny Tangkere yang purnatugas sehari sebelumnya. Sembari menjabat, Muslih merangkap Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Rentetan Tenggat yang Meleset
Sepanjang April hingga Agustus 2026, jajaran DKUKMPP menginisiasi serangkaian kampanye promosi.
Mereka menggelar uji coba “ngopi bareng” mingguan yang bermula di swalayan sebelum digeser ke Ikon Jelawat, penyelenggaraan Bazar Swalayan UMKM pada 10 Juni 2026, serta pelibatan sekitar 20 pelaku usaha dalam Bazar Bhayangkara.
Deretan agenda tersebut belum terkonversi menjadi catatan pendapatan daerah. Saat peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim saat itu, Umar Kaderi, masih menempatkan kontribusi PAD swalayan dalam bingkai target, bukan capaian.
Tiga pekan berselang, 3 Agustus 2026, Muslih memproyeksikan tempat itu sebagai sentra oleh-oleh daerah, tanpa menyebutkan status realisasi retribusi yang jatuh tempo sebulan sebelumnya.
Sejauh penelusuran, tidak ditemukan dokumen atau pernyataan resmi DKUKMPP yang mengonfirmasi retribusi Swalayan UMKM telah berjalan.
KPPM Tagih Target 100 Hari
Persoalan itulah yang menjadi latar ketika Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Sampit mendesak Muslih segera menunjukkan gebrakan nyata di sektor UMKM, koperasi, perdagangan, dan perindustrian.
”Dengan telah definitifnya pimpinan DKUKMPP, tentu masyarakat menaruh harapan besar. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian, tetapi sekarang saatnya kita melihat apa yang mampu dilakukan dan diselesaikan. Jangan sampai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah hanya terus berputar tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Wakil Ketua Umum KPPM, Habib.
Terkait Swalayan UMKM secara khusus, Habib meminta pengelolaannya dilakukan profesional.
”Kami berharap Swalayan UMKM jangan hanya menjadi tempat menitipkan produk. Harus ada strategi pemasaran, peningkatan kunjungan, evaluasi omzet dan target yang jelas. Kalau pemerintah menargetkan kontribusi terhadap PAD, publik juga berhak mengetahui bagaimana progresnya,” katanya.
Evaluasi yang sama diarahkan pada program pembinaan. “Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa kali pelatihan dilaksanakan atau berapa banyak peserta yang hadir. Yang paling penting adalah apa yang terjadi setelah pelatihan. Apakah omzet mereka meningkat? Apakah pasarnya bertambah? Apakah mereka mampu bertahan dan berkembang?” tambahnya.
Data Bank Indonesia yang dihimpun BPS Kotim menunjukkan skala perputaran modal yang dipertaruhkan di balik rentetan pertanyaan tersebut.
Posisi kredit UMKM di Kotim bergerak naik dari Rp2,44 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp2,65 triliun pada Desember 2024, tumbuh sekitar 8,6 persen.
Dari sisi sektor usaha, hampir separuh dari total posisi kredit tersebut, atau sekitar Rp1,23 triliun, tertanam di sektor perdagangan besar dan eceran.
Serapan ini jauh melampaui sektor pertanian yang hanya Rp91,7 miliar dan industri pengolahan Rp66,1 miliar, meski Kotim identik sebagai daerah penyokong sawit dan karet.
Secara skala usaha, kredit mikro dengan plafon di bawah Rp50 juta turut mendominasi di angka Rp1,23 triliun pada akhir 2024, mencakup sekitar 46 persen dari total kredit UMKM yang beredar.
Selain urusan swalayan dan pembinaan pedagang, KPPM meminta DKUKMPP memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Sorotan juga merambah pada pembinaan ratusan koperasi di Kotim.
”Koperasi jangan hanya bagus di data administrasi. Ukurannya adalah apakah koperasi tersebut benar-benar berjalan, melakukan RAT, memiliki aktivitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya,” lanjut Habib.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim memberi angka pada kekhawatiran itu. Berdasarkan publikasi Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2025, tercatat 458 koperasi berdiri di wilayah ini sepanjang 2024, dengan 384 entitas berstatus aktif.
Walau secara kuantitas dominan, dari 384 koperasi aktif tersebut, hanya 78 yang benar-benar menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).
Angka partisipasi RAT ini terus merosot setiap tahun, dari 29 persen pada 2022, turun menjadi 21,8 persen pada 2023, dan menyusut ke 20,3 persen pada 2024.
Nilai kapital yang berputar di ekosistem koperasi Kotim sendiri berjumlah besar. BPS mencatat modal sendiri koperasi aktif se-Kotim sepanjang 2024 menembus 85,15 miliar rupiah, ditopang modal luar 76,97 miliar rupiah.
Entitas-entitas ini membukukan omzet tahunan 224,63 miliar rupiah serta Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai 105,58 miliar rupiah.
Secara peta sebaran, 90 koperasi aktif berpusat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, melampaui statistik kecamatan mana pun.
Habib menegaskan organisasi kepemudaan itu tidak bermaksud menghakimi kepala dinas yang baru definitif.
”Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami ingin melihat keberanian seorang pimpinan definitif dalam menyelesaikan persoalan. Karena jabatan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, KPPM mendorong Muslih menyusun dan membuka ke publik target kinerja 100 hari pertama.
”Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menjabat, tetapi apa yang mampu diselesaikan. Kami akan melihat dan mengawal progresnya. Kalau ada capaian, tentu harus diapresiasi. Kalau ada persoalan yang belum selesai, kami akan menyampaikan kritik secara terbuka dan berdasarkan data,” kata Habib. (ign)