cms.kanalindependen.id

Tag: KPPM Kotim

  • Tenggat Terlewati, PAD Nihil: KPPM Menagih Nyali Kepala DKUKMPP Kotim Hidupkan Swalayan UMKM

    Tenggat Terlewati, PAD Nihil: KPPM Menagih Nyali Kepala DKUKMPP Kotim Hidupkan Swalayan UMKM

    SAMPIT, kanalindependen.id –  Bangunan Swalayan UMKM di Jalan Yos Sudarso, Sampit, menyimpan riwayat tenggat waktu yang terus meleset.

    Diresmikan pada awal 2025 sebagai proyeksi sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kotawaringin Timur (Kotim), tempat ini beroperasi lebih dari setahun tanpa ada catatan realisasi retribusi yang terkonfirmasi ke kas daerah.

    Pengelola pertamanya, Sardi Fakhri Rakhman, mundur sebelum masa tugas dua tahun yang diberikan kepadanya rampung.

    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) 5 Mei 2025, ia sesungguhnya mengantongi keleluasaan waktu untuk memutar roda bisnis swalayan tersebut.

    Pemerintah Kabupaten Kotim kemudian merombak strategi. Melalui SK tertanggal 8 April 2026, penunjukan beralih kepada Rahmad Noor. Tenggat waktu dipangkas tajam menjadi tiga bulan.

    Pihak pengelola diwajibkan memulai penyetoran retribusi selambat-lambatnya awal Juli 2026.

    ”Saya yakin dengan strategi yang dijalankan, swalayan ini bisa hidup dan nantinya berkontribusi pada PAD,” kata Rahmad saat menerima tanggung jawab tersebut.

    Namun, tenggat Juli terlewati tanpa ada konfirmasi resmi penyetoran. Persoalan retribusi ini kini melekat pada Muslih, yang pada 11 September 2026 resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim definitif, setelah sekitar enam bulan menjabat pelaksana tugas.

    Muslih menjadi bagian dari rotasi 16 pejabat eselon II bentukan Bupati Halikinnor berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 800.1.3.3/774/BKPSDM-MP/.

    Sebelum berstatus definitif, ia mengendalikan dinas ini sejak 2 Maret 2026, menggantikan Johny Tangkere yang purnatugas sehari sebelumnya. Sembari menjabat, Muslih merangkap Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

    Rentetan Tenggat yang Meleset

    Sepanjang April hingga Agustus 2026, jajaran DKUKMPP menginisiasi serangkaian kampanye promosi.

    Mereka menggelar uji coba “ngopi bareng” mingguan yang bermula di swalayan sebelum digeser ke Ikon Jelawat, penyelenggaraan Bazar Swalayan UMKM pada 10 Juni 2026, serta pelibatan sekitar 20 pelaku usaha dalam Bazar Bhayangkara.

    Deretan agenda tersebut belum terkonversi menjadi catatan pendapatan daerah. Saat peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim saat itu, Umar Kaderi, masih menempatkan kontribusi PAD swalayan dalam bingkai target, bukan capaian.

    Tiga pekan berselang, 3 Agustus 2026, Muslih memproyeksikan tempat itu sebagai sentra oleh-oleh daerah, tanpa menyebutkan status realisasi retribusi yang jatuh tempo sebulan sebelumnya.

    Sejauh penelusuran, tidak ditemukan dokumen atau pernyataan resmi DKUKMPP yang mengonfirmasi retribusi Swalayan UMKM telah berjalan.

    KPPM Tagih Target 100 Hari

    Persoalan itulah yang menjadi latar ketika Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Sampit mendesak Muslih segera menunjukkan gebrakan nyata di sektor UMKM, koperasi, perdagangan, dan perindustrian.

    ”Dengan telah definitifnya pimpinan DKUKMPP, tentu masyarakat menaruh harapan besar. Kami tidak ingin terburu-buru memberikan penilaian, tetapi sekarang saatnya kita melihat apa yang mampu dilakukan dan diselesaikan. Jangan sampai persoalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah hanya terus berputar tanpa penyelesaian yang jelas,” ujar Wakil Ketua Umum KPPM, Habib.

    Terkait Swalayan UMKM secara khusus, Habib meminta pengelolaannya dilakukan profesional.

    ”Kami berharap Swalayan UMKM jangan hanya menjadi tempat menitipkan produk. Harus ada strategi pemasaran, peningkatan kunjungan, evaluasi omzet dan target yang jelas. Kalau pemerintah menargetkan kontribusi terhadap PAD, publik juga berhak mengetahui bagaimana progresnya,” katanya.

    Evaluasi yang sama diarahkan pada program pembinaan. “Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari berapa kali pelatihan dilaksanakan atau berapa banyak peserta yang hadir. Yang paling penting adalah apa yang terjadi setelah pelatihan. Apakah omzet mereka meningkat? Apakah pasarnya bertambah? Apakah mereka mampu bertahan dan berkembang?” tambahnya.

    Data Bank Indonesia yang dihimpun BPS Kotim menunjukkan skala perputaran modal yang dipertaruhkan di balik rentetan pertanyaan tersebut.

    Posisi kredit UMKM di Kotim bergerak naik dari Rp2,44 triliun pada Januari 2024 menjadi Rp2,65 triliun pada Desember 2024, tumbuh sekitar 8,6 persen.

    Dari sisi sektor usaha, hampir separuh dari total posisi kredit tersebut, atau sekitar Rp1,23 triliun, tertanam di sektor perdagangan besar dan eceran.

    Serapan ini jauh melampaui sektor pertanian yang hanya Rp91,7 miliar dan industri pengolahan Rp66,1 miliar, meski Kotim identik sebagai daerah penyokong sawit dan karet.

    Secara skala usaha, kredit mikro dengan plafon di bawah Rp50 juta turut mendominasi di angka Rp1,23 triliun pada akhir 2024, mencakup sekitar 46 persen dari total kredit UMKM yang beredar.

    Selain urusan swalayan dan pembinaan pedagang, KPPM meminta DKUKMPP memastikan kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Sorotan juga merambah pada pembinaan ratusan koperasi di Kotim.

    ”Koperasi jangan hanya bagus di data administrasi. Ukurannya adalah apakah koperasi tersebut benar-benar berjalan, melakukan RAT, memiliki aktivitas usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya,” lanjut Habib.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim memberi angka pada kekhawatiran itu. Berdasarkan publikasi Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2025, tercatat 458 koperasi berdiri di wilayah ini sepanjang 2024, dengan 384 entitas berstatus aktif.

    Walau secara kuantitas dominan, dari 384 koperasi aktif tersebut, hanya 78 yang benar-benar menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Angka partisipasi RAT ini terus merosot setiap tahun, dari 29 persen pada 2022, turun menjadi 21,8 persen pada 2023, dan menyusut ke 20,3 persen pada 2024.

    Nilai kapital yang berputar di ekosistem koperasi Kotim sendiri berjumlah besar. BPS mencatat modal sendiri koperasi aktif se-Kotim sepanjang 2024 menembus 85,15 miliar rupiah, ditopang modal luar 76,97 miliar rupiah.

    Entitas-entitas ini membukukan omzet tahunan 224,63 miliar rupiah serta Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai 105,58 miliar rupiah.

    Secara peta sebaran, 90 koperasi aktif berpusat di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, melampaui statistik kecamatan mana pun.

    Habib menegaskan organisasi kepemudaan itu tidak bermaksud menghakimi kepala dinas yang baru definitif.

    ”Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami ingin melihat keberanian seorang pimpinan definitif dalam menyelesaikan persoalan. Karena jabatan bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga soal tanggung jawab dan hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

    Karena itu, KPPM mendorong Muslih menyusun dan membuka ke publik target kinerja 100 hari pertama.

    ”Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang menjabat, tetapi apa yang mampu diselesaikan. Kami akan melihat dan mengawal progresnya. Kalau ada capaian, tentu harus diapresiasi. Kalau ada persoalan yang belum selesai, kami akan menyampaikan kritik secara terbuka dan berdasarkan data,” kata Habib. (ign)

  • Sidang Basara Hai Sengketa PT BAP, KPPM Tegaskan Negara Harus Hadir sebagai Penjamin Keadilan

    Sidang Basara Hai Sengketa PT BAP, KPPM Tegaskan Negara Harus Hadir sebagai Penjamin Keadilan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Bayang-bayang gugatan perdata lebih dari Rp100 miliar yang dilayangkan PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) masih menggantung di atas kepala tokoh masyarakat Sebabi dan Bangkal.

    Tekanan hukum berat ini justru belum diimbangi kepastian waktu dari jalur peradilan adat, karena Majelis Kerapatan Mantir Basara Hai belum menetapkan jadwal resmi persidangan.

    Majelis Basara Hai sebelumnya telah dibentuk secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 18/DAD-KT/SK/VI/2026.

    Namun, Koordinator Damang se-Kalimantan Tengah yang memimpin majelis ini, Wawan Embang, sebelumnya menyatakan tim masih berada dalam tahap konsolidasi awal dan belum merinci kapan sidang perdana akan digelar.

    Menyikapi belum adanya kepastian waktu tersebut, Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM) Kotawaringin Timur kembali menyatakan sikap.

    Ketua Umum KPPM, Muhammad Ridho, menyampaikan pernyataan tertulis kepada media, Sabtu (25/7/2026), agar peradilan adat tidak dibiarkan berjalan tanpa pengawalan publik.

    ”Jangan biarkan perjuangan masyarakat adat berjalan sendiri. Basara Hai memang menjadi ruang penyelesaian adat, tetapi menjaga marwah hukum adat adalah tanggung jawab bersama. Semua elemen masyarakat harus berdiri mengawal proses ini agar berjalan adil, terbuka, dan bermartabat,” kata Ridho.

    Rekam jejak Ridho dan KPPM dalam mengawal sengketa ini sudah tercatat sejak pertengahan Mei 2026.

    Kala itu, PT BAP melayangkan gugatan bernilai fantastis terhadap Damang Kepala Adat Telawang Yustinus Saling Kupang, Kepala Desa Sebabi Dematius, dan Anggota DPRD Kotim Parimus.

    Ridho secara spesifik menyoroti isu imunitas anggota dewan serta menyebut hak masyarakat “tidak boleh dibungkam dengan gugatan fantastis.”

    Dua bulan berselang, fokus perjuangan KPPM bergeser. Jika sebelumnya mereka berkonsentrasi mengawal jalur hukum negara, kini mereka mendorong kepastian proses pada jalur hukum adat.

    Menagih Kehadiran Negara

    Berbeda dari pernyataan sebelumnya yang lebih banyak menyoroti kewibawaan lembaga adat, desakan Ridho kali ini menyasar tanggung jawab pemerintah.

    ”Negara tidak boleh hadir hanya ketika konflik membesar. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan sejak awal. Kami meminta seluruh proses Basara Hai dikawal secara terbuka sehingga tidak menimbulkan keraguan maupun spekulasi di tengah masyarakat,” katanya.

    Ridho juga mengingatkan pihak-pihak lain yang turut menentukan legitimasi putusan yang nanti dihasilkan Majelis Basara Hai.

    “Kami mengingatkan seluruh pihak agar tidak memandang sebelah mata lembaga adat. Hukum adat adalah bagian dari identitas dan kearifan lokal yang wajib dihormati. Siapa pun yang berinvestasi di Kalimantan Tengah harus menghargai masyarakat adat sebagai pemilik sejarah dan ruang hidupnya,” ujarnya.

    Marwah Adat dan Kekuatan Modal

    Ridho menegaskan pihaknya tidak ingin memperkeruh keadaan, namun juga tidak akan tinggal diam bila hak masyarakat adat diabaikan.

    ”Kami tidak menginginkan konflik berkepanjangan. Namun kami juga tidak akan tinggal diam apabila hak-hak masyarakat adat diabaikan. Keadilan tidak boleh berhenti pada seremonial sidang. Keadilan harus benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

    ”Keadilan tidak boleh tunduk pada kekuatan modal. Marwah masyarakat adat tidak boleh dipertaruhkan. Hukum adat harus dihormati, hukum negara harus ditegakkan, dan kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” katanya. (ign)

  • Bazar Dua Wajah Kotim: Ketika Pemuda Menolak Jadi Penonton Pembangunan

    Bazar Dua Wajah Kotim: Ketika Pemuda Menolak Jadi Penonton Pembangunan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Puluhan lapak berdiri memecah rutinitas Kota Sampit selama empat hari. Menarik keluar ratusan produk lokal yang sebelumnya hanya beredar senyap dari mulut ke mulut.

    Bazar Swalayan UMKM Kotim 2026 yang berlangsung 10-13 Juni ini merangsek maju sebagai sebuah penegasan sikap.

    Gelaran tersebut lahir dari tangan para pemuda, kelompok yang kerap dibiarkan pasif sekadar menjadi penonton laju pembangunan daerah.

    Kotawaringin Timur menyimpan kontras yang tajam. Kabupaten dengan populasi mendekati 450 ribu jiwa ini terbesar di Kalimantan Tengah.

    Namun, daerah ini juga mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak di tingkat provinsi, yakni 26.690 jiwa.

    Ketimpangan ini terasa kian tebal jika disandingkan dengan data nasional, ketika 66 juta pelaku UMKM mampu menyumbang 61 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), setara Rp9.500 triliun.

    Potensi itu nyata, tetapi bagi Kotim, peluang tersebut kerap tertidur lelap akibat sempitnya akses pasar.

    Kehadiran bazar ini menjadi upaya mendobrak keterbatasan tersebut. Inisiatif datang dari Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat (KPPM). Tiga tahun berdiri, organisasi ini berulang kali membuktikan diri menjauhi agenda seremonial belaka.

    Oktober tahun lalu, KPPM bersama Kotim Creative Network mendesak DPRD Kotim memasukkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Ekonomi Kreatif ke dalam agenda legislasi daerah 2026.

    Desakan itu dilakukan setelah Ketua Umum KPPM Muhammad Ridho vokal mengingatkan parlemen agar tidak kehilangan ketajaman membaca beban hidup masyarakat bawah.

    Kini, mereka bergerak menggalang kolaborasi bersama Swalayan UMKM Pusat Jajanan dan Oleh-Oleh Kota Sampit, PC SAPMA PP Kotim, BEM STIE Sampit, serta jaringan pelaku usaha lokal.

    Momentum ini sekaligus diselaraskan dengan peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

    ”Bazar Swalayan UMKM Kotim 2026 menjadi bukti bahwa pemuda mampu menghadirkan aksi nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Muhammad Ridho, Ketua Umum KPPM sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan.

    Tema yang diusung sarat target: Kolaborasi Pemuda untuk Ekonomi Daerah yang Mandiri, Inovatif dan Berdaya Saing. Slogan pendampingnya diracik lebih padat: Bangga Produk Lokal, Maju Ekonomi Daerah.

    Sisi lain dari deretan stan pameran, muncul tuntutan mengenai efektivitas jangka panjang dari sebuah pasar temporer.

    Mukhlan, Sekretaris Pelaksana yang juga menjabat Ketua PC SAPMA PP Kotim, menangkap kesadaran tersebut.

    ”Bazar ini bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang kolaborasi yang mempertemukan pemuda, mahasiswa, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu tujuan,” tuturnya.

    Dia menekankan harapan agar inisiatif ini berlanjut menjadi agenda rutin.

    Keberlanjutan adalah poros persoalannya. Gelaran empat hari mampu menyuntikkan eksposur bagi pelaku usaha kecil.

    Tantangan sesungguhnya menanti setelah itu. UMKM membutuhkan jejaring distribusi yang terstruktur, kemudahan akses modal, dan penguasaan literasi digital agar mampu bertahan di pasar yang kompetitif.

    Andriyanto, Ketua BEM STIE Sampit, melihat celah itu sebagai ruang gerak mahasiswa.

    ”Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu memberikan edukasi, promosi, serta inovasi bagi UMKM,” ungkapnya.

    Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor membuka kegiatan ini secara resmi dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang terlibat menggerakkan roda ekonomi lokal.

    Rahmadnoor, Ketua Swalayan UMKM Pusat Jajanan dan Oleh-Oleh Kota Sampit, mewakili posisi pelaku usaha. “Kolaborasi adalah kunci kemajuan ekonomi daerah,” tegasnya.

    Pintu peluang telah dibuka selama empat hari penuh. Ujian sesungguhnya bagi daerah ini adalah memastikan ekosistem pasar lokal tetap hidup, dan akses tersebut tidak ikut tertutup seiring dengan dibongkarnya tenda-tenda pameran. (ign)