cms.kanalindependen.id

Tag: Krisis Air Bersih Kotim

  • Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan Belum Berakhir, Bupati Kotim Instruksikan Perumdam dan SOPD Suplai 60.000 Liter Per Hari

    Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan Belum Berakhir, Bupati Kotim Instruksikan Perumdam dan SOPD Suplai 60.000 Liter Per Hari

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kemarau panjang yang berlangsung selama beberapa bulan mulai membawa dampak berantai khususnya bagi warga di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

    Tak hanya menghadapi ancaman karhutla, masyarakat kini juga kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi.

    Menindaklanjuti persoalan tersebut Bupati Kotim Halikinnor memastikan suplai air untuk warga wilayah selatan akan terus berlanjut selama tidak ada hujan dan selama masih ada usulan permintaan dari desa setempat.

    Bupati Kotim juga membuktikan ucapannya sebelumnya pada Kamis (17/9/2026) lalu, saat meninjau proses distribusi air ke rumah warga di sejumlah desa wilayah selatan, ia menyatakan bantuan akan terus disalurkan secara berkelanjutan.

    Sehari setelah kunjungannya, Halikin tak banyak menbuang waktu dan merespons cepat keluhan warganya dengan menginstruksikan Perumdam Tirta Mentaya Sampit bersama sejumlah SOPD memasok sekitar 60.000 liter air bersih setiap hari ke rumah-rumah warga di wilayah selatan sesuai kebutuhan masyarakat.

    ”Kurang lebih 60.000 liter per hari kita salurkan untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah selatan. Ini bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan masyarakat tetap mendapatkan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar,” ujar Halikinnor, Senin (21/9/2026).

    Halikin meminta camat dan kepala desa aktif memantau persediaan air masyarakat sekaligus menghitung kebutuhan di wilayah masing-masing. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kapan dan ke mana armada kembali digerakkan.

    Dengan demikian, distribusi air tidak semata berdasarkan jadwal, tetapi dapat disesuaikan apabila persediaan warga mulai menipis atau terdapat wilayah yang membutuhkan penanganan lebih cepat.

    Krisis Air Bersih Belum Berakhir

    Persoalan krisis air bersih di wilayah selatan Kotim berawal dari kemarau panjang yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

    Curah hujan yang minim membuat sumber air masyarakat semakin terbatas, sementara sebagian sumber air baku PDAM mengalami perubahan kualitas.

    Di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), jaringan Perumdam Tirta Mentaya masih mengalir. Namun, air yang mengalir melalui jaringan tersebut tidak dapat sepenuhnya digunakan untuk konsumsi karena kadar salinitas pada sumber air meningkat.

    Perumdam mengambil salah satu sumber air terdekat dari Sungai Sampit. Ketika musim kemarau berkepanjangan, masuknya air laut menyebabkan kadar garam pada sumber air tersebut meningkat sehingga kualitas air menurun.

    Situasi tersebut membuat sebagian warga harus membeli air dari sumber lain untuk kebutuhan minum dan memasak.

    Kondisi lebih berat dialami sejumlah wilayah Kecamatan Teluk Sampit karena jaringan PDAM belum menjangkau kawasan tersebut. Warga di wilayah ini lebih bergantung pada sumber air setempat yang ikut terdampak kekeringan.

    Ketua Pemuda Tani Kotim Muhammad Abdul Rasyid mengatakan respons pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena kebutuhan masyarakat terus berjalan setiap hari.

    ”Kami sangat berterima kasih Pak Bupati merespons cepat keluhan warga di wilayah selatan yang sangat membutuhkan air bersih. Saya hanya ingin ikut membantu Pak Bupati dan jajaran Pemkab mendistribusikan air bersih. Saya kasihan melihat masyarakat yang sangat membutuhkan air,” kata Rasyid saat diwawancarai melalui telepon, Senin (21/9/2026).

    Menurutnya, Teluk Sampit menjadi salah satu wilayah yang paling membutuhkan perhatian karena belum terjangkau jaringan PDAM.

    ”Paling mendesak ke Teluk Sampit karena jaringan PDAM belum sampai sana. Jadi kondisinya benar-benar kekeringan dan sangat membutuhkan air. Di MHS ini masih ada PDAM, air masih mengalir, tetapi tidak layak untuk konsumsi karena asin. Kalau di Teluk Sampit benar-benar menghadapi krisis air bersih,” ujarnya.

    Dari Bantuan Awal Menjadi Suplai Harian

    Langkah Pemkab Kotim memperpanjang distribusi air bersih tersebut merupakan kelanjutan dari penyaluran bantuan yang dilakukan Halikinnor bersama jajarannya pada Kamis (17/9/2026).

    Saat itu, sebanyak 40.000 liter air bersih disalurkan untuk warga Desa Sei Ijum Raya, Sebamban, Parebok dan Lampuyang. Distribusi melibatkan delapan mobil tangki serta 28 mobil double cabin yang membawa profil tank berkapasitas 5.000 liter.

    Bantuan awal tersebut kemudian berkembang menjadi distribusi rutin setelah pemerintah melihat kebutuhan warga masih berlangsung dan sumber air belum kembali normal.

    Dari laporan camat setempat, diperkirakan kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah terdampak mencapai sekitar 60.000 liter per hari.

    Perhitungannya antara lain mengacu pada sasaran sekitar 300 rumah di setiap desa dengan alokasi satu drum berkapasitas sekitar 220 liter untuk setiap rumah.

    ”Setelah dilakukan pendataan, kebutuhan air untuk Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan dikisaran 66.000 liter per hari. Supaya penyalurannya terukur dan terarah, kami tuntaskan penyaluran air per desa, berlanjut ke desa lainnya,” katanya.

    Hal tersebut dilakukan karena jumlah armada yang tersedia terbatas. Namun, apabila terdapat kondisi mendesak, armada dapat digeser ke wilayah lain tanpa harus menunggu seluruh distribusi di satu desa selesai.

    ”Kalau urgent, kami bisa saja lompat dan menggeser armada ke warga desa yang membutuhkan. Karena armada yang disediakan terbatas, kami harus mengatur supaya distribusinya efektif,” ujarnya.

    ”Kami gotong royong bersama kades dan lurah menurunkan armadanya. Karena itu, warga desa yang masih belum mendapatkan mohon bersabar karena distribusi air disalurkan bertahap per desa,” tambahnya.

    Ia memastikan bantuan air bersih tersebut diupayakan tetap diberikan secara gratis kepada warga terdampak.

    ”Insya Allah diupayakan warga di wilayah selatan yang terdampak mendapat bantuan air bersih dari Pemkab Kotim secara gratis,” katanya.

    Posko MHS Jadi Titik Pengendalian Distribusi

    Untuk mempercepat mobilisasi, Pemkab Kotim menjadikan halaman Kantor Kecamatan MHS sebagai posko distribusi air bersih.

    Lokasi tersebut dipilih karena berada pada jalur yang dinilai lebih efektif untuk mengatur distribusi ke wilayah MHS sekaligus mendukung pengiriman air menuju Teluk Sampit.

    Perumdam Tirta Mentaya difokuskan memasok sekitar 30.000 liter air per hari ke Kantor Kecamatan MHS.

    Air yang tiba di posko kemudian didistribusikan menuju rumah warga menggunakan mobil double cabin, pikap pemerintah desa maupun kendaraan masyarakat yang mampu menjangkau permukiman.

    Sementara sejumlah SOPD diarahkan melakukan pengiriman langsung ke rumah warga.

    Camat MHS Wahyudah mengatakan pola tersebut sudah berjalan sejak Jumat dan terus dilakukan hingga semua warganya mendapatkan bantuan air bersih.

    ”Mulai Jumat sampai hari ini kami terus menyalurkan air ke setiap desa. Total ada delapan desa dan dua kelurahan di wilayah Kecamatan MHS, kami upayakan semua akan menerima bantuan air bersih,” kata Wahyudah.

    Pemerintah kecamatan telah mendata sasaran penerima. Masing-masing desa dialokasikan bantuan untuk sekitar 300 kepala keluarga, dengan setiap rumah memperoleh satu drum air berkapasitas sekitar 220 liter.

    ”Kami sudah data, masing-masing desa mendapatkan bantuan air bersih untuk 300 KK. Setiap rumah mendapatkan bantuan satu drum. Kami meminta setiap warga meletakkan drum kosong di depan rumahnya agar saat suplai air datang tidak perlu menunggu,” jelasnya.

    Wahyudah mengatakan distribusi dilakukan langsung ke rumah warga karena tidak semua kawasan dapat dijangkau kendaraan tangki berukuran besar.

    ”Air bersih diantar ke rumah-rumah warga. Dari Kamis sampai Senin ini terus disalurkan. Siang malam kami bergerak, bukan hanya untuk warga MHS tetapi juga enam desa di Teluk Sampit,” katanya.

    Namun, keterbatasan kendaraan membuat distribusi belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara bersamaan.

    ”Karena memang kita kekurangan armada, baru tiga desa di MHS yang terpenuhi dan Teluk Sampit sudah dua desa,” ujar Wahyudah.

    Keterbatasan armada menjadi salah satu persoalan yang harus diatasi pemerintah dalam mempercepat distribusi.

    Karena itu, sejumlah SOPD ikut mengerahkan kendaraan masing-masing. Perumdam tidak hanya menjadi pemasok air, tetapi difokuskan mengisi posko sehingga kendaraan lain dapat bergerak lebih fleksibel menuju permukiman.

    Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) Kotim mengerahkan satu mobil tangki dan dua mobil double cabin dengan total kapasitas sekitar 15.000 liter.

    Dinas SDABMBKPRKP menurunkan empat truk dan empat mobil double cabin dengan kapasitas total sekitar 20.000 liter.

    Sekretariat Daerah Kotim turut mengerahkan satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter.

    Selain itu, tambahan armada double cabin dari perangkat daerah juga dimanfaatkan untuk menjangkau jalan lingkungan dan gang sempit yang tidak dapat dimasuki truk tangki.

    Wahyudah mengatakan kendaraan berukuran lebih kecil justru sangat penting dalam tahap distribusi terakhir.

    ”Kalau berupa mobil tangki tidak bisa masuk, sehingga harus menunggu di jalan utama. Mulai Sabtu lalu ada tambahan bantuan air dari Setda. Mobil double cabin ini sangat membantu karena bisa masuk ke wilayah yang tidak bisa dijangkau truk,” jelasnya.

    Ia menyebut dukungan armada terus bertambah untuk mempercepat distribusi.

    ”Hari ini ada tambahan bantuan armada dari Disdik untuk menyalurkan ke gang-gang sempit menggunakan mobil double cabin, penyaluran air masih terus berlanjut ke desa-desa lainnya di Kecamatan MHS dan Teluk Sampit,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    Atasi Krisis Air Bersih di Wilayah Selatan, Pemkab Kotim Rencanakan Teknologi Olah Air Asin hingga Pipa Bawah Air ke Pulau Hanaut

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai merencanakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan krisis air bersih yang berulang di wilayah selatan setiap musim kemarau.

    Tidak hanya memperluas jaringan PDAM, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk mengolah air asin serta opsi pembangunan pipa bawah air menuju Kecamatan Pulau Hanaut.

    Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, persoalan air bersih di wilayah selatan tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperbanyak jaringan perpipaan. Sebab, ketika kemarau panjang terjadi, sumber air baku yang menjadi tumpuan pelayanan PDAM ikut terdampak intrusi air laut.

    Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem yang mampu menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan meskipun kondisi sumber air berubah akibat musim kemarau.

    ”Kalau kita hanya memperpanjang jaringan, tetapi sumber air bakunya bermasalah, tetap saja tidak menyelesaikan persoalan,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah. Sejak awal menjabat sebagai Bupati Kotim, kebutuhan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ingin didorong secara bertahap.

    ”Ketika bertekad menjadi bupati, saya menetapkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi lebih dahulu, yaitu air bersih dan penerangan,” ujarnya.

    Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana tetap memanfaatkan sumber air yang tersedia ketika kualitasnya menurun akibat masuknya air laut.

    Halikinnor mengaku telah meminta penjelasan kepada Direktur Perumdam Tirta Mentaya mengenai kemungkinan penggunaan teknologi khusus untuk mengolah air yang memiliki kadar garam tinggi agar kembali menjadi air layak konsumsi.

    Ia menyebut teknologi pengolahan air asin atau air laut telah digunakan di sejumlah negara. Karena itu, pemerintah daerah ingin melihat kemungkinan teknologi serupa diterapkan untuk mengatasi persoalan sumber air baku di Kotim.

    ”Tadi saya sudah tanyakan kepada Direktur Perumdam bahwa ada teknologi khusus untuk mengolah air laut. Kita melihat negara-negara lain bisa mengolah air laut menjadi air bersih yang layak konsumsi,” katanya.

    Halikinnor mengatakan pengolahan air dengan bahan yang selama ini lazim digunakan PDAM seperti tawas maupun PAC tidak cukup untuk menangani air yang sudah terpengaruh kadar garam tinggi.

    Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar proses menjernihkan air, tetapi bagaimana menurunkan kadar garam sehingga sumber air yang terdampak intrusi tetap dapat dimanfaatkan.

    ”Kita tidak mungkin mencari sumber air baru. Sumber air yang ada harus dimanfaatkan dengan dukungan teknologi pengolahan yang memadai,” tegasnya.

    Pemkab Kotim pun membuka kemungkinan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan teknologi tersebut.

    Halikinnor menyadari kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah harus selektif dalam belanja, tetapi kebutuhan air bersih dinilai memiliki posisi yang berbeda karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

    Jaringan PDAM Diperluas Bertahap hingga Ujung Pandaran

    Selain mengembangkan teknologi pengolahan air, Pemkab Kotim juga menyiapkan perluasan jaringan PDAM secara bertahap.

    Halikinnor telah meminta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Cipta Karya, Rifan, agar pembangunan dan pengembangan jaringan air bersih terus dilanjutkan setiap tahun.

    Target yang ingin dicapai adalah memperpanjang jaringan pipa induk hingga Ujung Pandaran.

    ”Kita melanjutkan jaringan pipa induk. Saya ingin sampai Ujung Pandaran,” kata Halikinnor.

    Ia menyadari pembangunan jaringan hingga wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun. Selain membutuhkan perencanaan teknis yang matang, kebutuhan anggarannya juga sangat besar dan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

    Karena itu, pembangunan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.

    ”Memang tidak dalam satu tahun karena membutuhkan dana cukup besar, ratusan miliar, sehingga mungkin beberapa tahun nanti kita anggarkan,” ujarnya.

    Halikinnor juga meminta seluruh fasilitas PDAM yang sudah tersedia di daerah agar tidak dibiarkan bekerja sendiri-sendiri.

    Untuk di wilayah Selatan Kotim, perhatian diarahkan pada unit PDAM di Sungai Lepeh dan Samuda. Keduanya diharapkan dapat dioptimalkan sesuai cakupan wilayah pelayanan masing-masing.

    Unit Sungai Lepeh selama ini melayani kawasan di sekitarnya, sedangkan unit Samuda melayani kebutuhan masyarakat di wilayah Samuda.

    Dalam kondisi normal atau saat musim hujan, sumber air baku masih dapat dimanfaatkan. Persoalan muncul ketika kemarau panjang menyebabkan air sungai mengalami perubahan kualitas akibat masuknya air laut.

    Karena itu, sistem pelayanan harus dirancang agar ketika salah satu sumber mengalami gangguan, sumber lainnya dapat membantu menopang kebutuhan wilayah yang terdampak.

    ”Harus kita jalankan bersama-sama, sehingga nanti kalau yang satu bermasalah, yang lain bisa membantu,” ujarnya.

    Konsep serupa juga ingin diterapkan pada fasilitas PDAM yang sudah tersedia di wilayah lain. Halikinnor meminta fasilitas di Parenggean, Cempaga hingga Simpang Sebabi, Kecamatan Telawang, dapat dimaksimalkan.

    ”Kita berharap fasilitas yang telah dibangun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari sistem penyediaan air bersih Kotim secara lebih terintegrasi,” ujarnya.

    Pulau Hanaut Dipertimbangkan Terhubung Pipa Bawah Air

    Persoalan lebih kompleks dihadapi di Kecamatan Pulau Hanaut karena wilayah tersebut terpisah oleh Sungai Mentaya.

    Halikinnor mengatakan, membangun instalasi PDAM tersendiri di Pulau Hanaut belum otomatis menyelesaikan masalah. Pemerintah tetap harus memastikan ketersediaan sumber air baku yang dapat digunakan secara berkelanjutan.

    Persoalannya, sumber air di wilayah tersebut juga berpotensi mengalami perubahan kualitas ketika kemarau panjang berlangsung.

    Karena itu, salah satu opsi yang kini dipertimbangkan adalah membawa pasokan air dari sistem yang memiliki sumber air lebih memungkinkan melalui pipa bawah air menuju Pulau Hanaut.

    ”Kalau membangun instalasi tersendiri untuk PDAM di sana, kita juga kesulitan sumber bahan bakunya, sehingga kita rencanakan membangun jaringan pipa bawah air laut menuju Pulau Hanaut,” jelas Halikinnor.

    Menurutnya, opsi pipa bawah air perlu dihitung secara teknis dan anggaran karena menyangkut pembangunan infrastruktur lintas perairan. Namun, gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu jalan untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber air baku di Pulau Hanaut.

    Dengan sistem tersebut, pasokan air bersih diharapkan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber air setempat yang kualitasnya dapat berubah ketika musim kemarau.

    Akhiri Ketergantungan Dropping Air Setiap Musim Kemarau

    Halikinnor menegaskan, distribusi air menggunakan armada tangki hanya dapat menjadi penanganan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pemerintah tidak ingin pola tersebut terus menjadi ketergantungan masyarakat setiap kali musim kemarau datang.

    Karena itu, arah pembangunan ke depan adalah membangun sistem air bersih yang mampu bekerja lebih permanen, mulai dari sumber air, teknologi pengolahan, jaringan perpipaan hingga keterhubungan antarsistem pelayanan.

    Ia ingin sumber-sumber air yang ada di Kotim dapat saling terhubung sehingga pelayanan tetap memiliki alternatif ketika salah satu sumber mengalami gangguan.

    ”Harapan saya, ke depan masyarakat di wilayah Selatan tidak lagi kesulitan memperoleh air bersih yang layak konsumsi,” pungkasnya. (hgn)

  • Kotim Resmi Tetapkan Status Tanggap Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 Selama 28 Hari

    Kotim Resmi Tetapkan Status Tanggap Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 Selama 28 Hari

    SAMPIT, Kanalinmdependen.id – Eskalasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air yang kian mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya memicu tindakan tertinggi dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kotim secara resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Bencana Kekeringan Tahun 2026 yang berlaku efektif selama 28 hari kalender, terhitung mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026.

    Keputusan strategis ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Bencana Karhutla dan Kekeringan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kotawaringin Timur di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kotim pada Rabu (29/7/2026). Penerbitan Surat Keputusan (SK) penetapan status tersebut saat ini sedang dalam proses finalisasi administrasi.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotim Multazam, menyampaikan bahwa penetapan status tanggap darurat ini mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2026 tentang Rencana Kontinjensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026–2029.

    “Penetapan status didasarkan pada tiga parameter utama, yaitu tingginya frekuensi kejadian karhutla harian, penurunan drastis Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dalam tiga minggu terakhir, serta melonjaknya jumlah hotspot harian,” kata Multazam.

    Selain itu, kebijakan ini diperkuat oleh peringatan dini BMKG, maraknya Hari Tanpa Hujan (HTH), memburuknya Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), besarnya luasan kebakaran di tanah gambut, meningkatnya kasus ISPA, hingga terganggunya pasokan air bersih dan air pertanian warga.

    Peningkatan status menjadi Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 adalah langkah krusial yang tepat waktu sekaligus pintu masuk legalitas bagi Pemkab Kotim untuk membongkar sumbatan anggaran darurat.

    Dengan status ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk memobilisasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna menyewa armada tangki air, menambah personel pemadam, serta menyediakan fasilitas penanganan kesehatan warga secara masif.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi dan desakan taktis yang sangat tajam. Penetapan status selama 28 hari ini tidak boleh sebatas formalitas di atas kertas SK Bupati semata.

    Satgas Karhutla Kotim harus segera mengambil tindakan nyata di lapangan, mulai dari pengerahan armada tangki sewaan ke desa-desa terdampak krisis air seperti Tanah Putih, hingga tindakan tegas Polres Kotim dan Gakkum LHK untuk menyegel lahan gambut yang terbakar demi membongkar oknum penyulut api. Di saat yang sama, pembukaan posko kesehatan ISPA gratis 24 jam sangat mendesak untuk melindungi kelompok rentan dan anak-anak sekolah.

    Rakyat Kotim menantikan aksi nyata komando terpadu ini agar ancaman asap pekat dan krisis air bersih dapat dituntaskan sebelum masa 28 hari kalender ini berakhir. (***)