cms.kanalindependen.id

Tag: krisis air bersih

  • Dilema Air Bersih vs Pemadaman Karhutla Kotim, Hotspot Tembus 559 Titik

    Dilema Air Bersih vs Pemadaman Karhutla Kotim, Hotspot Tembus 559 Titik

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Eskalasi dampak musim kemarau di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai berdampak serius pada kebutuhan dasar masyarakat. Memasuki fase awal ancaman kemarau panjang, Pemerintah Kabupaten Kotim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dihadapkan pada dilema krusial: membagi alokasi air untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau memprioritaskan pasokan air bersih bagi warga pada Sabtu (25/7/2026).

    Ancaman Kekeringan Menjelang Puncak Kemarau dan Kasus Desa Tanah Putih

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menjelaskan bahwa dampak kemarau mulai terasa membebankan operasional sejak awal Juli. Jika situasi di lapangan memburuk seiring meningkatnya titik api, keterbatasan sumber daya air dapat memaksa pemerintah mengambil pilihan prioritas.

    “Posisi di awal bulan Juli sudah terasa sekali. Nantinya akan ada pilihan, air bersih atau air pemadaman. Mudah-mudahan karhutla terkendali, sehingga kami bisa bagi kekuatan untuk distribusi air bersih,” ujar Multazam.

    Sinyal gangguan pasokan air bersih mulai muncul di beberapa wilayah. BPBD Kotim mencatat laporan dari masyarakat Desa Tanah Putih, di mana salah satu dukuh di kawasan tersebut mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

    Kondisi ini rentan memukul kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Selain ketersediaan, kualitas air konsumsi juga menjadi perhatian utama agar tetap memenuhi standar kesehatan.

    Dorongan CSR Perusahaan dan Lonjakan Hotspot Tembus 559 Titik

    Guna mengantisipasi krisis yang lebih luas, BPBD Kotim mendorong keterlibatan perusahaan besar swasta (PBS) di sekitar area pemukiman warga untuk mengalokasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) penyediaan sumber air bersih. Contoh penanganan telah berjalan di Desa Bagendang Tengah melalui penyediaan sumur bor dalam hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

    Persoalan ketersediaan air ini mencuat di tengah lonjakan tajam kasus karhutla di Kotim. Rekapitulasi BPBD hingga 24 Juli 2026 mencatat data statistik sebagai berikut; Total Hotspot: Mencapai 559 titik (melampaui akumulasi hotspot sepanjang tahun 2025 yang berjumlah 453 titik). Kejadian & Penanganan: 93 kejadian karhutla dengan 106 kali pengerahan pemadaman. Total Luas Terbakar: Dipetakan mencapai 192,00030 hektare. Sebaran Wilayah Terbakar: Wilayah Kotim Tengah mencatat area terluas yakni 110,17130 hektare (57,38persen), disusul Kotim Selatan sebesar 80,37900 hektare (41,86persen), dan Kotim Utara sebesar 1,45000 hektare (0,76persen).

    Dilema antara pemadaman api dan penyediaan air bersih di Kotim adalah peringatan dini bahwa ancaman kemarau tidak hanya berdampak pada aspek kebakaran, tetapi juga pada ketahanan kebutuhan dasar manusia. Menghadapi potensi puncak kemarau yang masih akan berlangsung, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa skema taktis yang terukur.

    Kanal Independen memberikan catatan evaluasi yang tajam. Mendorong porsi CSR perusahaan perkebunan untuk penyediaan sumur bor seperti di Bagendang Tengah adalah langkah pendukung yang baik, namun pemerintah daerah tetap wajib memperkuat infrastruktur air bersih publik dan armada distribusi secara mandiri.

    Guna mencegah memburuknya krisis di wilayah seperti Desa Tanah Putih, beberapa langkah konkret perlu dieksekusi; Sinergi Sumber Air Pemadaman dan Konsumsi: Pemkab Kotim perlu memetakan embung atau titik pasokan air baku khusus pemadaman agar tidak mengganggu cadangan air bersih warga. Pemanfaatan Anggaran Darurat (BTT): Menyiapkan skema mobilisasi armada tangki tambahan untuk distribusi air bersih jika kekeringan makin meluas.

    Pengendalian karhutla dan penanganan krisis air bersih harus berjalan sejajar agar keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat Kotim tetap terlindungi. (***)

  • Dampak Ganda Kemarau Mengganas Saat Lima Titik Karhutla Baru Meledak dan Krisis Air Bersih Mulai Mencekik Empat Desa di Kotim

    Dampak Ganda Kemarau Mengganas Saat Lima Titik Karhutla Baru Meledak dan Krisis Air Bersih Mulai Mencekik Empat Desa di Kotim

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Siklus musim kemarau di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini resmi memasuki fase kritis prabencana yang mengancam sirkuit kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya dipaksa berjibaku melawan kepungan asap di garis depan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim kini harus menghadapi front pertempuran baru. Krisis kembar meletus secara bersamaan seiring melonjaknya titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area baru yang dibarengi dengan lumpuhnya pasokan air bersih di wilayah pedesaan pada Selasa (14/7/2026).

    Ledakan Karhutla di Sektor Baru dan Laporan Penanganan Ramban yang Masih Gelap

    Sirkuit penanganan darurat BPBD Kotim mencatat adanya eskalasi serangan api yang merambah ke wilayah-wilayah baru. Dalam manifes penanganan harian, satgas darat mendeteksi dan mengintervensi sedikitnya lima titik kebakaran yang muncul secara simultan di lokasi yang sebelumnya steril.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, membenarkan adanya lonjakan titik api baru tersebut. Meskipun tim gabungan berhasil menjinakkan sebagian besar amukan api di sektor-sektor utama, terdapat dua wilayah kritis yang hingga kini dilaporkan masih membara and belum berhasil dikendalikan sepenuhnya.

    “Ada lima titik yang terbakar di daerah baru. Semuanya dapat kami padamkan, kecuali yang berada di wilayah Ramban dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Untuk dua lokasi itu, kami belum bisa memberikan informasi perkembangan terbaru karena penanganan masih berlangsung,” urai Multazam saat memaparkan manifes taktis pergerakan api pada Selasa (14/7/2026).

    Manifes Krisis Air Bersih Puluhan Ribu Liter Mengintai Empat Desa Pedalaman

    Di saat armada tangki air tersedot habis untuk memblokir sirkuit api di Ramban and Mentaya Hilir Selatan, BPBD Kotim dihantam gelombang permohonan bantuan kemanusiaan dari tingkat tapak. Kekeringan yang ugal-ugalan membuat sumber air tanah warga menyusut drastis, memaksa aparatur desa melemparkan sinyal darurat pasokan air bersih.

    Hingga berita ini diturunkan, sirkuit kedaruratan mencatat total empat desa yang resmi mengajukan manifes permohonan pasokan air bersih darurat: Desa Regei Lestari dan Desa Lampuyang Kecamatan Teluk Sampit. Desa Jaya Karet, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Sementara  Desa Kuin Permai: Status saat ini masih pengajuan administratif.

    Guna mengeksekusi penyelamatan domestik ini, BPBD Kotim bergerak cepat membangun sirkuit koordinasi dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Kotim. Berdasarkan kalkulasi makro di lapangan, setiap desa setidaknya membutuhkan pasokan logistik air bersih berkisar antara 15.000 hingga 20.000 liter dalam satu kali sirkuit distribusi agar kebutuhan konsumsi dasar warga dapat terpenuhi.

    Meletusnya krisis kembar di mana 5 titik karhutla baru meledak bersamaan dengan jeritan minta air bersih dari 4 desa pedalaman adalah manifes otentik dari rapuh dan amatirannya manajemen krisis prabencana di Kotim. Karhutla and kekeringan di Lampuyang atau Jaya Karet bukanlah fenomena ajaib yang datang tiba-tiba, melainkan ritual tahunan yang polanya sangat rigid and terbaca. Fakta bahwa warga pedesaan langsung kehabisan air bersih begitu kemarau baru berjalan beberapa pekan membuktikan bahwa Pemkab Kotim gagal total dalam membangun ketahanan hidrologi domestik (domestic hydrological resilience) di wilayah rural.

    Kanal Independen memberikan catatan investigatif yang tajam and tidak berkompromi. Ketergantungan total BPBD pada Perumdam untuk menyalurkan 15.000 hingga 20.000 liter air per desa secara estafet menggunakan truk tangki adalah solusi jangka pendek yang sangat menguras energi, mahal, and tidak berkelanjutan. Di saat yang sama, truk tangki tersebut juga harus membagi fokus memadamkan api yang masih menyala di Ramban and Mentaya Hilir Selatan. Pembiaran ini menciptakan sirkuit dilema logistik yang berbahaya: apakah air harus disemprotkan ke tanah untuk memadamkan semak belukar, atau dituangkan ke jerican warga untuk menyambung hidup manusia?

    Bupati Kotim and jajaran legislatif tidak boleh terus berlindung di balik alasan faktor alam. Sudah saatnya dialokasikan anggaran radikal untuk membangun infrastruktur pipanisasi permanen, instalasi pemanen air hujan makro, serta sumur bor dalam di kawasan pesisir and pedalaman rawan kekeringan.

    Jika tata kelola logistik air ini tetap dibiarkan berjalan pasif and mengandalkan skema pemadam kebakaran (firefighting approach), maka di sisa tahun 2026 ini, sirkuit kedaruratan Kotim akan total ambruk karena kehabisan armada, and warga pedalaman akan dipaksa mengonsumsi air keruh sisa parit yang beracun. (***)

  • Bara Awal Kemarau Mengganas di Kotim, Sepekan 11 Hektare Lahan Gambut Hangus Lalap Tiga Kecamatan

    Bara Awal Kemarau Mengganas di Kotim, Sepekan 11 Hektare Lahan Gambut Hangus Lalap Tiga Kecamatan

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Siklus tahunan yang mengerikan kini kembali membayangi keselamatan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Baru memasuki awal musim kemarau, amukan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mulai menggeliat secara agresif. Berdasarkan manifes data sementara yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga Sabtu (4/7/2026), total luasan lahan gambut dan semak belukar yang hangus terbakar dalam beberapa hari pertama Juli ini telah mendekati angka 11 hektare.

    Pemetaan Tiga Zona Merah Karhutla Melalui Pantauan Drone

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, membeberkan bahwa angka belasan hektare tersebut merupakan akumulasi dari rentetan petaka kebakaran sejak awal pekan. Berdasarkan pelacakan visual menggunakan pesawat nirawak (drone) serta verifikasi lapangan, titik api terdeteksi menyebar secara sporadis di tiga kecamatan krusial, yakni Mentaya Hulu, Seranau, dan Baamang.

    Rincian spasial sebaran amukan api di tingkat tapak: Kecamatan Mentaya Hulu: Dua titik kebakaran hebat berhasil dipetakan dengan estimasi luasan mencapai sekitar tiga hektare. Kecamatan Seranau: Lidah api melahap hamparan lahan di Desa Ganepo dengan tingkat kerusakan mencapai kurang lebih empat hektare. Kecamatan Baamang: Kebakaran hebat mengunci kawasan Jalan Ir Soekarno dengan luasan yang diperkirakan menembus empat hektare.

    “Sejak hari Selasa, total luas lahan yang terbakar sudah mendekati 11 hektare. Petugas di lapangan terus memperketat pengawasan dan memantau pergerakan titik api agar kebakaran dapat segera dikendalikan,” urai Multazam secara taktis.

    Cekaman Karhutla di Samping Moncong Bandara H Asan

    Kawasan Jalan Ir Soekarno di Kecamatan Baamang menjadi fokus atensi super ketat dari tim satgas darat. Lokasi kebakaran seluas 4 hektare di sektor ini dinilai sangat sensitif dan berbahaya lantaran berada di koridor ring satu yang berdekatan langsung dengan infrastruktur vital Bandara H Asan Sampit.

    Beruntung, berkat mobilisasi taktis dari personel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, jajaran pemerintah kecamatan, relawan pemadam kebakaran, hingga elemen masyarakat, perambatan liar api berhasil dipotong sebelum merangsek mendekati pemukiman padat penduduk atau mengisolasi ruang udara penerbangan bandara.

    Multazam mengingatkan bahwa parameter cuaca yang didominasi oleh Hari Tanpa Hujan (HTH) telah membuat vegetasi dan lapisan atas tanah gambut kehilangan kadar air secara drastis. Kondisi highly flammable ini membuat percikan api sekecil apa pun akan dengan sangat mudah meledak menjadi kebakaran masif ketika dihantam embusan angin kencang. BPBD mengimbau keras agar warga menghentikan total aktivitas pembersihan kebun atau pembukaan lahan dengan metode pembakaran.

    Munculnya angka akumulasi hampir 11 hektare lahan yang hangus hanya dalam hitungan hari di awal Juli 2026 bukanlah sekadar alarm biasa, melainkan tamparan keras yang membongkar rapuhnya sistem pencegahan dini di tingkat tapak.Ketika BPBD harus mengandalkan pesawat nirawak (drone) hanya untuk mencatat luasan lahan yang sudah terlanjur terbakar di Mentaya Hulu dan Seranau, itu artinya fungsi pengawasan preventif dan patroli darat di tingkat desa telah kecolongan sejak awal pekan. Menatap kenyataan bahwa vegetasi gambut mulai mengering, strategi defensif “menunggu api membesar baru dipadamkan” adalah bentuk ketidakberanian regulasi yang membuang-buang anggaran daerah.

    Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terkait lokasi kebakaran di Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Baamang. Koridor ini merupakan jalur emas pengembangan kota yang sarat akan kepentingan bisnis properti dan investasi kavling tanah. Terbakarnya lahan hingga 4 hektare di kawasan yang berdekatan dengan moncong Bandara H Asan Sampit ini sangat kuat mengindikasikan adanya motif pembersihan lahan (land clearing) secara ilegal oleh para spekulan tanah yang memanfaatkan kelengahan petugas di awal kemarau. Menggiring opini bahwa kebakaran terjadi murni akibat faktor alam di kawasan strategis seperti itu adalah sebuah kenaifan ekonomi politik.

    Satgas Karhutla dan Polres Kotim tidak boleh hanya sibuk menyemprotkan air dan merilis imbauan moral di media massa. Lakukan investigasi forensik agraria. Segel lahan 4 hektare di Jalan Ir Soekarno dan lahan di Desa Ganepo tersebut dengan garis polisi (police line). Periksa status kepemilikan sertifikatnya di BPN, panggil pemiliknya, dan jika terbukti ada pembiaran atau kesengajaan, terapkan sanksi pidana lingkungan secara radikal serta sita tanah tersebut menjadi milik daerah. Jika para mafia tanah dan spekulan ugal-ugalan ini tidak dihantam dengan penyitaan aset, maka sepanjang musim kemarau 2026 ini, Kota Sampit akan terus dipaksa menghirup racun asap demi memuluskan bisnis haram pembersihan lahan murah. (***)

  • Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    Panen Air di Tengah Kepungan Cumulonimbus: Strategi ‘Lari’ BPBD Kotim Hadapi Kemarau Panjang

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Di saat sebagian wilayah Kotawaringin Timur (Kotim) masih berjibaku dengan genangan air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) justru melempar peringatan untuk bersiap menghadapi “dahaga” panjang. Masyarakat diimbau segera memaksimalkan penampungan air hujan selagi awan Cumulonimbus masih merajai langit hingga akhir April ini.

    ​Kepala Pelaksana BPBD KotimnMultazam, menegaskan bahwa intensitas hujan sedang hingga lebat saat ini adalah momentum krusial. Alih-alih membiarkan air mengalir sia-sia ke muara, warga diminta menabung air untuk kebutuhan bersih saat musim kemarau tiba nanti.

    ​“Dari sisi alam, saat ini air sedang disediakan. Tinggal bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dengan menampung air hujan sebanyak-banyaknya,” ujar Multazam, Selasa (28/4/2026).

    ​Meski curah hujan tinggi dianggap peluang, BPBD tetap memantau titik-titik rawan. Kawasan Sei Ubar sempat terdampak tingginya debit Sungai Cempaga yang menghambat aliran air di daratan rendah. Meski status banjir masih dikategorikan “ringan”, kewaspadaan terhadap fluktuasi air laut dan sungai tetap menjadi harga mati.

    ​Ancaman tidak hanya datang dari air, tapi juga dari penghuninya. BPBD kembali mengeluarkan alarm keras bagi warga pesisir Sungai Mentaya: Pindahkan ternak ke daratan. Aktivitas ternak di tepi sungai adalah “undangan terbuka” bagi predator seperti buaya yang kian sering menampakkan diri saat air pasang siang hari.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami menilai imbauan “panen air” ini adalah langkah cerdas namun menuntut kesiapan infrastruktur rumah tangga yang memadai. Pertanyaannya: sejauh mana masyarakat kecil mampu menyediakan penampungan air bersih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif?

    ​Selain itu, narasi banjir “ringan” jangan sampai membuat kita lengah. Di wilayah selatan, genangan di halaman rumah adalah sinyal awal bahwa tata kelola drainase dan MCK kita masih sangat rapuh. Penataan fasilitas publik di kawasan rawan bukan lagi sekadar wacana mitigasi, melainkan kebutuhan mendesak yang harus segera dieksekusi sebelum kemarau dan predator benar-benar mengunci ruang gerak warga.

    ​Alam sedang memberi kita air hari ini, namun ia juga mengirimkan predator sebagai pengingat akan batas aman.

    Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kotim telah menetapkan status siaga bencana karhutla dan kekeringan selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dini menghadapi potensi bencana saat musim kemarau.

    Multazam menjelaskan, status siaga tersebut bukan berarti kondisi darurat telah terjadi, melainkan bentuk kesiapsiagaan agar seluruh pihak dapat mempersiapkan langkah mitigasi secara lebih matang.

    “Walaupun saat ini masih masa transisi, kita tetapkan status siaga lebih awal selama 185 hari, agar semua pihak punya waktu untuk bersiap,” katanya.

    Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memprediksi musim kemarau di Kotim akan mulai terjadi pada awal Juni 2026 dan berlangsung selama sekitar 120 hari hingga September, dengan puncak pada Agustus.

    Wilayah selatan seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut diperkirakan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau, yakni sekitar 21 Juni. Namun, kawasan ini juga dinilai paling rentan terhadap dampak kekeringan, termasuk ancaman krisis air bersih akibat intrusi air laut.

    BMKG juga mengingatkan adanya potensi fenomena El Nino lemah hingga moderat yang dapat memperpanjang durasi kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan.


    Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk mulai menghemat penggunaan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau, khususnya di wilayah pesisir dan bantaran Sungai Mentaya.(***)

  • Mentaya Terancam Asin: Saat Kekeringan Menjadi Teror Lebih Nyata dari Api di Kotim Selatan

    Mentaya Terancam Asin: Saat Kekeringan Menjadi Teror Lebih Nyata dari Api di Kotim Selatan

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Meski awan mendung masih sesekali menyapa Bumi Tambun Bangkai, alarm kewaspadaan justru sudah berbunyi kencang dari markas BPBD Kotawaringin Timur (Kotim). Ancaman krisis air bersih akibat intrusi air laut kini menjadi perhatian utama, bahkan disebut lebih mengkhawatirkan dibandingkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya mendominasi narasi musim kemarau.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa wilayah selatan Kotim seperti Teluk Sampit dan Pulau Hanaut berada di garis depan kerentanan. Masalah utamanya bukan sekadar tanah yang kering, melainkan intrusi air laut yang bergerak masuk jauh ke aliran Sungai Mentaya.

    ​“Kalau kemarau masih belum, tapi yang jadi kekhawatiran ulun itu kekeringan. Air bersih akan menjadi pikiran, karena terkait kehidupan dan penghidupan wilayah selatan,” ujar Multazam dengan nada serius.


    ​Ketika debit air sungai menurun drastis, tekanan air laut akan mendorong air asin masuk ke hulu, mengubah sumber air utama warga menjadi payau atau bahkan asin. Hal ini berpotensi melumpuhkan aktivitas domestik hingga pertanian warga pesisir.

    ​Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kotim telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026. Penetapan status yang lebih awal ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi seluruh instansi terkait untuk menyiapkan langkah mitigasi, mulai dari penyiapan armada tanki air hingga pembersihan embung-embung desa.

    ​BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit memprediksi musim kemarau akan mulai mengetuk pintu Kotim pada awal Juni 2026. Dengan puncak kekeringan yang diperkirakan jatuh pada bulan Agustus, wilayah selatan diprediksi akan menjadi daerah terakhir yang mendapat hujan, yakni sekitar tanggal 21 Juni.

    ​Di meja redaksi Kanalindependen.id, kami melihat bahwa penetapan status siaga selama 185 hari adalah langkah birokrasi yang tepat, namun aksi di lapangan adalah penentunya. Krisis air bersih bukan sekadar gangguan kenyamanan; bagi warga Teluk Sampit dan Pulau Hanaut, air asin di Sungai Mentaya berarti ancaman terhadap kesehatan dan biaya hidup yang membengkak karena harus membeli air galon untuk konsumsi harian.

    ​Kekhawatiran Kalaksa BPBD mengenai “kehidupan dan penghidupan” harus dijawab dengan infrastruktur cadangan air yang mumpuni. Jangan sampai setiap tahun kita hanya “terkejut” melihat air Mentaya berubah rasa, sementara solusi jangka panjang untuk kemandirian air bersih di wilayah selatan masih jalan di tempat.

    ​Api mungkin bisa dipadamkan dengan heli water bombing, tapi rasa haus ribuan warga hanya bisa dipadamkan dengan perencanaan air bersih yang matang. (***)

  • Ancaman Ganda di Selatan Kotim: Saat Sungai Menawar dan Sumur Mengering

    Ancaman Ganda di Selatan Kotim: Saat Sungai Menawar dan Sumur Mengering

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Warga di wilayah selatan Kotawaringin Timur kini harus mulai menatap langit dengan penuh harap sekaligus cemas. Memasuki masa transisi cuaca, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim mengeluarkan peringatan keras bagi penduduk di Pulau Hanaut, Teluk Sampit, hingga Mentaya Hilir. Ancaman yang datang kali ini bukan sekadar teriknya matahari, melainkan intrusi air laut yang siap mengubah air sungai menjadi payau dan tak layak konsumsi.

     Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dimulai sekarang, saat rintik hujan masih sesekali turun. Ia mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan “panen air hujan” sebagai benteng pertahanan terakhir sebelum kekeringan benar-benar mengunci wilayah selatan.

    “Ini sedang masa transisi. Ancaman yang dihadapi bukan hanya kemarau, tetapi juga intrusi air laut yang menyebabkan sumber air menjadi payau. Kami mengimbau warga mulai menampung air hujan di wadah-wadah sederhana untuk cadangan nanti,” ujar Multazam, Selasa (14/4/2026).

     Peringatan ini bukan tanpa dasar. Berkaca pada tahun 2023, keterbatasan jangkauan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan terganggunya air baku PDAM membuat distribusi air bersih lumpuh di beberapa titik. Ironisnya, karena sebagian besar sistem PDAM masih bergantung pada air sungai, saat air laut merangsek naik ke hulu, proses pengolahan air pun menjadi tidak optimal.

    Dampaknya tidak main-main: beban ekonomi warga akan membengkak karena harus membeli air bersih, serta ancaman kesehatan yang mengintai kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil.

    Di Kanalindependen.id, kami melihat bahwa ketergantungan pada suplai air melalui armada tangki pemerintah hanyalah solusi “obat merah”—meredakan nyeri sesaat tapi tidak menyembuhkan luka. Peringatan Multazam mengenai pentingnya pembangunan embung dan perbaikan tata kelola irigasi adalah poin krusial yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah daerah, bukan sekadar jadi bahan diskusi di rapat tahunan.

    Wilayah selatan adalah lumbung pangan dan pemukiman penting. Membiarkan mereka bertarung melawan air payau setiap tahun adalah kegagalan sistemik dalam menjaga ketahanan air daerah.

    Kami menghimbau warga untuk sangat bijak menggunakan air. Namun, kami juga mendesak pemerintah untuk lebih agresif memperkuat infrastruktur air bersih di selatan agar masyarakat tidak selamanya harus menggantungkan nasib pada ember-ember penampung hujan.

    Hujan mungkin masih turun hari ini, tapi jangan tunggu sumur menjadi asin untuk mulai peduli pada setiap tetes air yang tersisa. (***)

  • Distribusi Air Tak Lancar, Wakil Rakyat Kotim Dorong Perumdam Tirta Mentaya Benahi Intake dan Siapkan Sistem Cadangan

    Distribusi Air Tak Lancar, Wakil Rakyat Kotim Dorong Perumdam Tirta Mentaya Benahi Intake dan Siapkan Sistem Cadangan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Terganggunya distribusi air bersih di wilayah Dapil III Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan belum lama ini dikeluhkan masyarakat.

    Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan musiman, melainkan sinyal perlunya pembenahan serius pada sistem pelayanan air bersih.

    Anggota DPRD Kotim, Eddy Mashamy, menegaskan bahwa Perumdam Tirta Mentaya Sampit harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada infrastruktur intake dan kesiapan sistem cadangan.

    Berdasarkan informasi yang diterimanya, terganggunya distribusi air disebabkan dua faktor utama, yakni kerusakan teknis pada pompa serta surutnya debit air di Sungai Mentaya yang menjadi sumber air baku.

    Kondisi tersebut membuat pipa intake tidak mampu menyedot air secara optimal.

    ”Faktor alam memang tidak bisa dihindari, tapi seharusnya bisa diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur yang lebih adaptif,” ujar Eddy Mashamy, Kamis (2/4/2026).

    Sebagai langkah cepat, Eddy mendorong Perumdam untuk menyalurkan bantuan air bersih menggunakan armada tangki ke wilayah terdampak, baik secara gratis maupun bersubsidi.

    Selain itu, pengaturan distribusi air secara bergilir juga dinilai penting untuk menjaga kestabilan tekanan selama kapasitas produksi menurun.

    Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pipa intake, seperti pendalaman atau perpanjangan ke titik sungai yang lebih dalam agar tetap dapat berfungsi saat debit air surut drastis.

    ”Ini harus jadi prioritas. Jangan sampai setiap musim kering masyarakat selalu jadi korban,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Eddy menyoroti perlunya ketersediaan pompa cadangan yang siap digunakan sewaktu-waktu.

    Menurutnya, keterlambatan perbaikan akibat tidak adanya unit pengganti hanya akan memperpanjang gangguan distribusi.

    Tak hanya itu, ia juga mengusulkan pembangunan bak penampungan air bersih dalam skala besar sebagai cadangan pasokan minimal dua hingga tiga hari.

    Dengan sistem ini, gangguan teknis maupun faktor alam tidak langsung berdampak pada masyarakat.

    ”Secara jangka panjang, modernisasi infrastruktur Perumdam perlu dilakukan, mulai dari penggantian pipa-pipa lama hingga penerapan sistem digital untuk memantau debit dan tekanan air secara real-time,” ujarnya.

    Selain itu, diversifikasi sumber air baku juga dinilai penting agar tidak sepenuhnya bergantung pada sungai.

    Alternatif seperti pembangunan embung atau pemanfaatan sumur dalam (artesis) dapat menjadi solusi cadangan saat kondisi air sungai tidak memungkinkan.

    Di sisi lain, Eddy juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan.

    Dia meminta Perumdam rutin memberikan informasi perkembangan perbaikan kepada masyarakat serta menyediakan layanan pengaduan yang responsif.

    ”Informasi itu penting supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Sampaikan progresnya secara terbuka dan cepat,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    Bukan ‘Godzilla’, Tapi Kemarau Lebih Lama

    SAMPIT, Kanalindepen.id –  Isu tentang “El Nino Godzilla” beredar cepat, menimbulkan bayangan tentang ancaman besar yang seolah datang tiba-tiba.

    Di tengah riuh istilah itu, kekhawatiran masyarakat ikut tumbuh terutama di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), wilayah yang tak asing dengan bayang-bayang kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memilih menarik percakapan kembali ke pijakan yang lebih rasional.

    Kepala Stasiun Meteorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, menegaskan bahwa istilah “El Nino Godzilla” tidak dikenal dalam kajian meteorologi.

    “Dalam analisis BMKG tidak ada istilah El Nino Godzilla. Kami menggunakan kategori El Nino lemah, sedang, dan kuat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

    Penjelasan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa yang perlu diperhatikan bukanlah istilah populer, melainkan dampak yang mungkin menyertainya.

    BMKG mencatat, potensi El Nino pada 2026 tetap ada, dengan peluang berkisar antara 50 hingga 60 persen. Fenomena ini diperkirakan mulai terasa pada periode Mei hingga Juli, dengan kecenderungan masih berada pada kategori lemah menuju sedang.

    Hingga kini, indikator El Nino kuat yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik di atas 2 derajat Celsius belum terpenuhi. Kenaikan suhu masih berada di kisaran 0,5 derajat, jauh dari ambang kategori kuat.

    Namun di Kotim, persoalan bukan semata soal kuat atau tidaknya El Nino.

    Yang lebih dekat dan nyata adalah musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari biasanya.

    BMKG memproyeksikan kemarau di wilayah ini akan mulai pada akhir Mei 2026 dan berlangsung selama 100 hingga 120 hari, atau hampir empat bulan. Durasi ini jauh melampaui pola normal yang umumnya hanya sekitar dua bulan.

    “Kalau biasanya enam dasarian atau sekitar 60 hari, tahun ini bisa mencapai 10 sampai 12 dasarian,” kata Mulyono.

    Kemarau yang lebih panjang berarti tingkat kekeringan yang lebih tinggi. Dalam kondisi seperti itu, lahan gambut menjadi sangat rentan—mudah terbakar, namun sulit dipadamkan.

    Risiko karhutla pun kembali membayang, bersamaan dengan potensi krisis air bersih yang kerap menyertai musim kering berkepanjangan.

    BMKG mengingatkan, pencegahan tetap menjadi kunci.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Selain karhutla, potensi kekeringan dan kesulitan air bersih juga perlu diantisipasi,” ujarnya.

    Di tengah istilah yang terdengar besar dan menakutkan, ancaman sesungguhnya justru datang secara perlahan dalam bentuk hari-hari tanpa hujan yang lebih panjang dari biasanya. (***)