BUPATI Kotawaringin Timur Halikinnor sebenarnya sudah merumuskan sendiri jawaban atas polemik proyek mahal ini. Dia menyebut pembangunannya dibuat bertahap karena daerah punya kebutuhan lain.
Kebutuhan lain itu nyatanya tidak menuntut pencarian panjang. Wujudnya mengalir asin dari keran rumah warga Sampit. Selama urusan paling elementer ini belum beres, ambisi mendirikan gedung semestinya bersedia menunggu.
Kemarau datang dengan cara yang perih tahun ini. Pertengahan September, Perumdam Tirta Mentaya masih berjibaku mengirim air tawar dari Sampit ke wilayah selatan demi menolong warga yang sungainya telanjur payau.
Belum genap sebulan, keran di jantung Sampit ikut mengalirkan air asin. Sejak awal Oktober, air Perumdam di Mentawa Baru Ketapang disarankan hanya untuk mandi, cuci, dan kakus.
Baamang merasakannya pada pertengahan bulan, hingga imbauan untuk tidak meminum air keran akhirnya membentang di lima kecamatan.
Akhir Oktober, kadar garam Sungai Mentaya menyentuh 4.700 ppm. Angka yang melompat hampir sepuluh kali batas layak konsumsi yang dipatok Perumdam sendiri.
Pelarian warga ke galon isi ulang juga tidak serta-merta menawarkan keselamatan. Sebab, sebagian pasokan itu ikut payau.
Sejumlah warga menumpahkan keluhannya di linimasa Facebook. Air galon yang baru ia tebus ternyata payau. Lalu memicu sakit perut. Keluhan itu nyatanya bersambut data.
Dinas Kesehatan Kotim mencatat 315 kasus diare dalam sepekan pada minggu ke-40, serta menduga lonjakan pasien di Baamang dan Ketapang berkaitan dengan air payau.
Saran dari instansi kesehatan terdengar lurus, namun menuntut ongkos. Pakai air isi ulang dari sumber Rubung Buyung. Artinya, demi bisa membasuh dahaga, warga harus membeli.
Musim kering seakan membawa kota ini memutar kaset usang yang harusnya sudah jauh dibuang. Kemarau 2014 silam, air PDAM di Sampit sudah diberitakan berasa payau. Empat kecamatan di kawasan selatan menjadi wilayah terparah dilanda kekeringan.
Dua belas tahun menguap. Air asin itu kembali mengetuk keran yang sama.
Data Susenas 2025 memotret realitas yang lebih luas. Hanya 1,90 persen rumah tangga Kotim yang menjadikan air leding sebagai sumber minum utama, sedangkan hampir dua pertiga rumah tangga terpaksa membeli air kemasan atau isi ulang.
Lewat bentangan fakta ini, urusan air minum warga praktis telah diserahkan kepada pasar.
Anggaran Ratusan Miliar di Tengah Dahaga
Pada pekan-pekan ketika tenggorokan warga mengering itulah, meja anggaran justru sibuk menimbang gedung. Komisi IV DPRD menyatakan usulan Rp149 miliar tersebut sudah disetujui di tingkat komisi melalui skema tahun tunggal pada APBD murni 2027.
Eksekutif sendiri belum bulat suaranya. Bupati memilih jalur bertahap dengan porsi awal sekitar Rp49 miliar, sementara dinas teknisnya mengusulkan gelontoran Rp150 miliar pada 2027.
Ganjilnya, Komisi IV yang semestinya menginjak pedal rem, justru menyetujui skema sekaligus, bukan yang bertahap. Rapat kompilasi APBD 2027 dijadwalkan pada 16 November. DPRD Kotim memperkirakan pengesahannya sekitar 20 November.
Tentu saja, rencana pembangunan gedung itu bukannya tanpa landasan. Rumput Stadion 29 November yang berstandar nasional memang sering rusak bila dipakai upacara, acara berskala besar di pusat kota berpotensi memacetkan jalan, sedangkan gedung yang ada umumnya mentok menampung ratusan orang.
Rencana tempat bernaung ini pun sah tercantum dalam RPJMD. Namun, kebutuhan akan tempat acara besar tidak bisa dijejerkan dengan urgensi air minum. Yang pertama masih memegang kemewahan untuk menunggu. Yang kedua sama sekali tidak.
Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebenarnya telah memberikan kompas yang terang. Aturan itu mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
Aturan turunannya secara eksplisit memasukkan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ke dalam daftar wajib tersebut, dengan mengutamakan rumah tangga miskin di daerah rawan air.
Pelayanan kesehatan balita juga berdiri di daftar yang sama. Sebaliknya, gedung serbaguna tidak mendapat tempat di sana. Karena itu, mendahulukan air adalah amanat undang-undang, bukan belas kasihan penguasa.
Realitas Keras Luar Kota
Daftar kebutuhan lain itu nyatanya masih merentang panjang. Lembar Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan BPS merekam 61,04 persen jalan kabupaten terkurung dalam kondisi rusak dan rusak berat; yang rusak berat saja membentang sepanjang 967,66 kilometer.
Dengan biaya per kilometer ruas Kandan-Camba tahun ini, Rp149 miliar setara kira-kira 27 kilometer peningkatan jalan.
Beban paling berat dipikul Mentaya Hulu. Kecamatan pedalaman itu menanggung jalan rusak terpanjang, sekitar 260 kilometer, sekaligus mencatat kasus bayi bergizi buruk terbanyak.
Potret kesehatan balita di kabupaten ini juga tengah mendung. Data Dinas Kesehatan yang dimuat BPS menunjukkan jumlah bayi bergizi buruk melompat dari 73 menjadi 157 kasus hanya dalam setahun.
Angka ini pun pernah diwarnai akrobat data. Dinas Kesehatan sempat mengklaim kasus gizi buruk turun 57,57 persen dari 370 menjadi 157 kasus.
Padahal, penelusuran liputan kami membuktikan angka 370 adalah tumpukan data kelompok balita, sedangkan angka 157 tercatat spesifik sebagai bayi.
Jurang kemiskinan juga semakin curam. Menurut hitungan kami, upaya menutup seluruh selisih pengeluaran penduduk miskin hingga menyentuh garis kemiskinan membutuhkan sekitar Rp32 miliar setahun, dengan asumsi penyaluran bantuan tepat sasaran.
Nilai satu gedung serbaguna itu setara kira-kira empat setengah tahun dari angka tersebut.
Napas Fiskal, Rekam Jejak Beton Mati
Ketimpangan prioritas ini terjadi kala napas fiskal daerah sedang terengah. Realisasi pendapatan menyusut dari Rp2,34 triliun pada 2024 menjadi Rp2,06 triliun pada 2025 merujuk laporan yang belum diaudit, dan pendapatan asli daerah lima tahun terakhir tidak pernah melewati kisaran Rp375 miliar.
Rancangan APBD 2027 sendiri mematok belanja Rp1,736 triliun dengan defisit Rp34,04 miliar.
Bila skema tahun tunggal yang dipakai, gedung itu setara hampir 9 persen seluruh rencana belanja tersebut. Nilainya pun setara 82 persen pagu belanja modal tahun ini. Padahal, hingga Agustus lalu belanja modal baru terserap sekitar 8 persen.
Hingga akhir September, realisasi seluruh belanja baru mencapai 57,65 persen dari pagu murni. Menurut hitungan Kanal Independen, demi menghabiskan sisa anggaran, Pemkab harus mengeksekusi belanja sekitar Rp280 miliar setiap bulan pada kuartal terakhir, sebuah ritme yang menuntut laju lebih dari dua kali lipat sembilan bulan pertama.
Angka SiLPA 2025 sebesar Rp221,85 miliar pun bukan penanda kas daerah sedang berlimpah. Sisa itu lahir antara lain akibat realisasi belanja yang hanya terserap 87 persen.
Birokrasi yang masih gagap membelanjakan anggaran berjalan jelas tidak layak dibebani proyek fisik tunggal sebesar ini.
Janji manis bahwa gedung ini kelak memompa pendapatan asli daerah melalui sewa juga belum berdiri di atas hitungan terbuka.
Kajian kelayakannya, menurut dinas teknis, menyebut idealnya ada acara setiap hari agar biaya operasional tertutup, sementara rencana pengelolaannya belum dirumuskan.
Sepanjang tahun lalu, seluruh retribusi Kotim hanya terkumpul Rp19,07 miliar. Agaknya, rencana gedung ini lebih dulu diangankan bentuk fisiknya ketimbang dihitung cara menghidupinya.
Mengharapkan pemasukan yang belum pasti, sementara kebutuhan yang sudah nyata masih menunggu giliran, kembali merawat pepatah lama: mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan.
Rekam jejak daerah dalam membangun dan merawat aset juga memendam catatan suram. Liputan Kanal Independen merangkum tiga aset senilai sekitar Rp81,6 miliar yang kini terasing dari tujuan awal.
Gedung Expo Sampit senilai sekitar Rp31,77 miliar gagal beroperasi, berujung vonis korupsi bagi empat orang, dan sejak Maret dipakai sementara sebagai asrama prajurit. Sirkuit Sahati senilai Rp22,97 miliar belum layak untuk kejuaraan resmi.
Bangunan eks Pasar Mentaya, di sudut lain, dibiarkan mematung dan terbengkalai. Kotim nyaris tidak pernah kekurangan hasrat merancang bangunan. Hal yang selalu luput adalah kesanggupan merampungkan dan merawatnya.
Menyelamatkan Nalar Prioritas
Celakanya, mata publik tertutup untuk menguji kelayakan rencana ini. Pemkab menyatakan dokumen DED dan kajian kelayakan sudah ada, tetapi lembaran isinya belum dibuka.
Padahal, Pemkab Kotim menyandang predikat Informatif dengan skor 93,63 dalam penilaian keterbukaan informasi publik 2025.
Nun jauh di sana, Lombok Timur memberi teladan dengan menggelar sayembara desain sekaligus mengumumkan hasil studi kelayakan gedung serbaguna mereka.
Tanpa nyali keterbukaan serupa, gedung Rp149 miliar ini akan sulit dibedakan dari sekadar proyek mercusuar.
Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan menyatakan semua program prioritas RPJMD harus masuk ke dalam APBD 2027, berapa pun porsinya.
Logika birokrasi itu justru membuka celah jalan keluar. Porsi gedung cukup diberikan sekadar agar rencananya tetap bernapas, sedangkan porsi air harus digelontorkan sebesar krisisnya.
Karena itu, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah semestinya mencoret dana konstruksi gedung dari APBD 2027 pada rapat kompilasi 16 November mendatang.
Pematangan lahan senilai Rp5,9 miliar yang berjalan tahun ini silakan dituntaskan, tetapi pembangunan fisiknya baru layak dibahas setelah dokumen kajian kelayakan, DED, rincian anggaran, serta rencana pengelolaannya dibuka utuh ke ruang publik.
Ruang fiskal yang tersisa wajib mengalir lebih dulu untuk membasuh urusan hidup orang banyak.
Agendanya benderang: air layak minum bagi warga miskin saat kemarau, teknologi pengolahan air payau yang sudah diminta bupati sendiri, kajian sumber air alternatif seperti sumur bor dalam, jaringan pipa ke selatan, dan penanganan gizi buruk di kecamatan yang paling terpukul. Peningkatan jalan menuju pelosok menyusul sesudahnya.
Dalam rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan pada 26 Oktober lalu, Halikinnor sendiri telah menancapkan satu ukuran yang jelas: penyerapan anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Parameter itulah yang paling pantas dipakai untuk menimbang proyek ini.
Godaan untuk mendirikan bangunan mahal bernilai ratusan miliar memang selalu menguji nalar di meja anggaran. Namun, ujian sesungguhnya bagi sebuah pemerintahan adalah ketepatannya menyusun urutan.
Selama rakyatnya masih harus merogoh kocek untuk sekadar meminum air tawar, memaksakan proyek Rp149 miliar hanya akan mencetak monumen bagi prioritas yang keliru. (redaksi)
