cms.kanalindependen.id

Tag: Kuala Kurun

  • Dana Desa Masih Monoton, Pemdes di Gumas Didorong Lebih Berani Berinovasi

    Dana Desa Masih Monoton, Pemdes di Gumas Didorong Lebih Berani Berinovasi

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Gunung Mas dinilai masih cenderung berkutat pada pembangunan fisik dan belum banyak menyentuh penguatan ekonomi warga.

    Pemerintah desa diminta mulai berani mengembangkan program yang lebih kreatif agar anggaran yang digelontorkan benar‑benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

    Anggota DPRD Gunung Mas, Tuah D. Tanggalong, menyebut dana desa memiliki potensi besar jika dikelola dengan cara yang tepat dan tidak sekadar mengikuti pola lama.

    Ia mendorong setiap desa menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki, sehingga manfaat program bisa dirasakan secara berkelanjutan oleh warga.

    ”Pemanfaatan dana desa jangan hanya monoton pada pembangunan infrastruktur saja. Harus ada inovasi, seperti pengembangan UMKM, sektor pertanian, maupun potensi wisata desa,” ujarnya.

    Menurut Tuah, terobosan program yang berbasis pada kekuatan ekonomi lokal dapat menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Langkah seperti ini dinilai penting untuk menekan angka pengangguran dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

    Selain mendorong inovasi program, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.

    Tuah menilai, kemampuan perangkat desa dalam merancang dan menjalankan program yang kreatif dan tepat sasaran sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa.

    ”SDM aparatur desa juga harus terus ditingkatkan. Dengan kemampuan yang baik, mereka bisa merancang program yang benar‑benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

    Tuah berharap, inovasi dalam penggunaan dana desa dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.

    Di sisi lain, ia mengingatkan agar tata kelola dana desa tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap terjaga.

    ”Yang tidak kalah penting adalah transparansi. Dana desa harus dikelola secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya. (***/ign)

  • Ancaman El Nino Mengintai, Gunung Mas Kerahkan Pasukan Hadapi Karhutla 2026

    Ancaman El Nino Mengintai, Gunung Mas Kerahkan Pasukan Hadapi Karhutla 2026

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Peringatan dini El Nino yang diprediksi membuat kemarau 2026 lebih kering dan panjang, menjadi latar menggelarnya Apel Gelar Pasukan dan Sarana Prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Gunung Mas.

    Apel ini menjadi ajang konsolidasi kekuatan lintas sektor untuk memastikan daerah siap menghadapi ancaman asap dan kobaran api sejak dini.

    Kegiatan digelar di Halaman Mapolres Gunung Mas, Jumat (17/4/2026), dipimpin langsung Kapolres Gunung Mas AKBP Heru Eko Wibowo.

    Hadir Staf Ahli Bupati Gunung Mas Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Letus Guntur, Kepala Pelaksana BPBD Gunung Mas, Karya, Perwira Seksi Operasional Kodim 1018 Gunung Mas, Sutaji, Kabid Damkar, Dugan, Kabid Trantibum, Sumanto, serta jajaran personel Polres Gunung Mas.

    Dalam amanatnya, Kapolres membacakan sambutan Kapolda Kalimantan Tengah yang menegaskan apel ini merupakan bentuk kesiapan dini dan komitmen bersama seluruh unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam menghadapi potensi bencana karhutla, khususnya di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

    Apel disebut menjadi momentum untuk menyamakan langkah dan memperkuat koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan.

    Dia menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, tahun 2026 diprediksi akan terjadi fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat pada semester II, dengan peluang sekitar 50 hingga 80 persen.

    Kondisi ini berpotensi memicu musim kemarau yang datang lebih awal, disertai kekeringan, penurunan curah hujan, serta kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal.

    ”Ini adalah early warning bagi kita semua, bahwa ancaman karhutla tahun ini berpotensi lebih besar dan lebih kompleks,” ujarnya.

    Lebih lanjut disampaikan, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan masyarakat, menghambat aktivitas ekonomi, transportasi, dan pendidikan, serta dapat menurunkan kepercayaan publik dan citra daerah.

    Karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan upaya pencegahan sebagai prioritas utama.

    Kapolres juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari seberapa cepat memadamkan api, melainkan dari seberapa efektif upaya pencegahan yang dilakukan sehingga titik api tidak sempat meluas.

    ”Jadikan apel ini sebagai momentum untuk menyatukan langkah, meneguhkan komitmen, dan meningkatkan kesiapan dalam melindungi Kalimantan Tengah dari ancaman karhutla,” tegasnya.

    Dia mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga kepedulian terhadap lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman asap, serta memandang upaya penanggulangan karhutla sebagai bagian dari melindungi masa depan generasi mendatang.

    Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan sarana dan prasarana pendukung operasi.

    Berbagai unit kendaraan operasional dan peralatan dari instansi terkait diperiksa satu per satu untuk memastikan seluruhnya siap digunakan dalam mendukung penanganan karhutla di lapangan. (mmc-gumas/ign)

  • Pelayanan Desa Masih Kaku, Nomi Aprilia Dorong Kades Lebih Inovatif

    Pelayanan Desa Masih Kaku, Nomi Aprilia Dorong Kades Lebih Inovatif

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pelayanan publik di sejumlah desa di Kabupaten Gunung Mas dinilai belum berjalan lincah dan responsif terhadap kebutuhan warga.

    Kondisi ini memunculkan dorongan agar para kepala desa tidak lagi berkutat pada pola lama, melainkan mulai mengembangkan inovasi dalam melayani masyarakat.

    Wakil Ketua I DPRD Gunung Mas, Nomi Aprilia, mengingatkan bahwa kepala desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan warga.

    Karena itu, setiap layanan yang diberikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan tetap menjunjung prinsip transparansi.

    ”Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh stagnan. Kades harus mampu berinovasi agar pelayanan semakin mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.

    Nomi menilai, pemanfaatan teknologi dalam urusan administrasi desa bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk mendorong perubahan.

    Melalui penerapan sistem berbasis digital, warga tidak perlu lagi menunggu lama hanya untuk mengurus dokumen atau keperluan administrasi sederhana.

    Selain inovasi layanan, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa.

    Aparat desa, kata dia, perlu terus dibekali pelatihan dan pendampingan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih profesional.

    Nomi menambahkan, evaluasi berkala terhadap kinerja aparatur desa perlu dilakukan untuk memastikan standar pelayanan benar‑benar dijalankan dan sejalan dengan harapan masyarakat.

    ”Dengan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan, saya yakin pembangunan desa akan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujarnya. (***/ign)

  • Gerakan Serentak Lawan Stunting, Pemkab Gumas Siapkan Intervensi Mulai Juni 2026

    Gerakan Serentak Lawan Stunting, Pemkab Gumas Siapkan Intervensi Mulai Juni 2026

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Angka stunting yang masih menghantui masa depan anak-anak di Kabupaten Gunung Mas mendorong pemerintah daerah menggeber gerakan bersama berskala besar.

    Mulai awal Juni 2026, Pemkab akan menggelar intervensi serentak pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang menyasar langsung rumah tangga hingga tingkat wilayah.

    Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P. Umbing, menyampaikan hal itu seusai rapat internal Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Bapperida Gunung Mas, Rabu (15/4/2026).

    Dia menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri yang mendorong pemerintah daerah melakukan intervensi serentak untuk menekan angka stunting, baik di tingkat keluarga maupun komunitas.

    ”Dari hasil rapat tadi, kita sepakat untuk melaksanakan intervensi serentak ini. Seluruh perangkat daerah sudah mulai mempersiapkan peran masing-masing, termasuk siapa melakukan apa, yang nantinya akan ditetapkan secara resmi,” ujarnya.

    Efrensia menjelaskan, pelaksanaan gerakan ini akan dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Gunung Mas.

    Rencananya, kegiatan diawali dengan kick off pada awal Juni, lalu dilanjutkan dengan berbagai aksi lapangan.

    Ia menekankan, rangkaian ini tidak berhenti pada acara simbolis, tetapi diteruskan dengan program yang berjalan lebih dari satu bulan, seperti penyediaan air bersih dan kegiatan lain yang bersifat berkelanjutan.

    Sejumlah intervensi telah disiapkan, mulai dari penimbangan balita dan edukasi kepada masyarakat, hingga intervensi spesifik berupa pemberian makanan tambahan, imunisasi, dan suplemen sesuai kebutuhan anak.

    Di sisi lain, intervensi sensitif juga mendapat perhatian, seperti perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan pola asuh, program bedah rumah, serta pemenuhan pangan bergizi bagi keluarga sasaran.

    Sasaran utama program ini meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

    Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan program makan bergizi gratis yang didukung 43 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (SPPG 3T) yang segera beroperasi sebagai ujung tombak layanan gizi di lapangan.

    ”Kita juga menggerakkan seluruh stakeholder, termasuk orang tua asuh dan berbagai pihak lainnya, agar bersama-sama mempercepat penurunan stunting,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Efrensia mengingatkan bahwa salah satu penyebab utama stunting adalah anemia atau kekurangan darah, khususnya pada remaja putri.

    Karena itu, pencegahan dilakukan sedini mungkin melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah secara teratur.

    Ia menegaskan pentingnya penanganan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)—sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun—sebagai periode paling krusial untuk mencegah stunting.

    Dalam fase ini, peran ibu sangat besar dalam memastikan kecukupan gizi sejak mengandung, sementara ayah diharapkan hadir sebagai pendukung utama di dalam keluarga.

    Pemerintah daerah juga akan memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran, agar semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi dan pola asuh yang tepat dalam mencegah stunting.

    Pesan-pesan kunci diharapkan tidak hanya berhenti di spanduk dan sosialisasi, tetapi benar-benar dipraktikkan di tingkat rumah tangga.

    Dalam rapat TP3S tersebut, Kepala Bapperida Gunung Mas, Yantrio Aulia, menyampaikan sejumlah hal penting, di antaranya gagasan pemanfaatan dana CSR dan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan percepatan penurunan stunting, kendala pengisian web monitoring, serta berbagai isu teknis lain yang perlu segera dibenahi agar intervensi serentak berjalan efektif. (ign)

  • Ratusan Pelajar Berebut 55 Kursi, Sekda Gumas Buka Seleksi Paskibraka 2026

    Ratusan Pelajar Berebut 55 Kursi, Sekda Gumas Buka Seleksi Paskibraka 2026

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Ratusan pelajar SMA sederajat di Kabupaten Gunung Mas kini bersaing memperebutkan 55 kursi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026.

    Babak awal perekrutan resmi dimulai ketika Sekretaris Daerah (Sekda) Gunung Mas, Richard, membuka kegiatan Seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten di Aula Bapperida, Selasa (14/4/2026).

    Dalam sambutannya, Richard menegaskan bahwa seleksi Paskibraka bukan sekadar agenda rutin jelang peringatan hari kemerdekaan.

    Menurutnya, proses ini adalah bagian dari pembinaan generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, membentuk karakter, dan menyiapkan calon pemimpin masa depan yang berjiwa Pancasila.

    ”Dari hasil seleksi Calon Paskibraka Tingkat Kabupaten Gunung Mas diharapkan dapat menyiapkan putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan yang memahami Pancasila, bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai perilaku hidup sehari-hari, serta menjadi teladan di kalangan generasi muda,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Richard menekankan pentingnya standar dan transparansi dalam setiap tahapan seleksi.

    Ia menyebut, rekrutmen Paskibraka harus dilaksanakan secara terukur dan terbuka agar benar-benar melahirkan generasi muda yang berkarakter kuat dan berintegritas.

    ”Seleksi calon Paskibraka merupakan salah satu cara mewujudkan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang terstandar dan transparan,” ucapnya.

    Di hadapan para peserta, Richard juga berulang kali mengingatkan agar mereka menjaga semangat hingga akhir tahapan, apa pun hasil yang akan diperoleh.

    Baginya, pengalaman mengikuti seleksi Paskibraka sudah menjadi modal penting dalam membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab.

    ”Terlepas dari hasil seleksi nanti, pengalaman yang didapatkan di sini sangat berharga untuk membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab dalam memberikan sumbangsih nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan,” tambahnya.

    Kepada peserta yang nantinya belum berhasil terpilih, Richard berpesan agar tidak berkecil hati dan tetap aktif berkontribusi di lingkungan masing-masing.

    ”Bagi adik-adik yang belum berhasil dalam tahapan seleksi ini diharapkan jangan patah semangat, karena masih bisa berkontribusi di sekolahnya masing-masing,” pungkasnya.

    Kegiatan pembukaan seleksi ini turut dihadiri Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas, Jhonson Ahmad, para pelatih dan pembina, serta seluruh peserta seleksi.

    Total pendaftar melalui Aplikasi Transparansi Paskibraka mencapai 144 orang. Dari jumlah itu, 15 peserta dinyatakan tidak lolos karena tidak mengunggah berkas, 25 peserta gugur karena berkas tidak lengkap, sedangkan 104 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan.

    Kuota Paskibraka Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 ditetapkan sebanyak 55 orang. Selain itu, tiga pasang putra-putri dengan peringkat terbaik akan mewakili Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

    Rangkaian seleksi berlangsung selama enam hari, mulai 14 hingga 20 April 2026. Pada 14–15 April, peserta mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Intelegensia Umum (TIU) melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan passing grade 70.

    Tahapan dilanjutkan dengan seleksi kesehatan dan parade pada 16 April, Peraturan Baris Berbaris (PBB) pada 17 April, serta kesamaptaan pada 18 April.

    Tahap akhir adalah seleksi kepribadian yang mencakup wawancara, penelusuran minat dan bakat, serta rekam jejak peserta di media sosial.

    Melalui tahapan berlapis ini, panitia berharap lahir generasi muda terbaik Gunung Mas yang bukan hanya kuat secara fisik dan cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter Pancasila dan memiliki nasionalisme tinggi saat mengemban tugas sebagai Paskibraka. (***/ign)

  • BUMDes Rawan Mandek, Ketua DPRD Gunung Mas Minta Pengelolaan Lebih Profesional

    BUMDes Rawan Mandek, Ketua DPRD Gunung Mas Minta Pengelolaan Lebih Profesional

    KUALA KURUN, kanalindependen.id – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai masih belum terarah dan profesional di Kabupaten Gunung Mas mendapat perhatian Ketua DPRD setempat, Binartha.

    Dia mengingatkan pemerintah desa agar tidak mengelola BUMDes secara asal-asalan, mengingat unit usaha ini memegang peran penting dalam menggerakkan ekonomi warga.

    “Saya berharap agar BUMDes dapat dikelola secara profesional,” ujar Binartha, beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik, BUMDes berisiko tidak berkembang, bahkan bisa berhenti beroperasi.

    Padahal, jika dikelola dengan serius, keberadaan BUMDes dapat menjadi salah satu penopang pendapatan desa dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    Binartha juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan BUMDes agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

    Ia mengingatkan, pengelola wajib membuka informasi secara jelas sehingga penggunaan dana dapat diawasi bersama.

    Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah dan desa untuk memberikan pelatihan bagi pengelola BUMDes.

    Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai penting agar pengurus mampu menjalankan unit usaha desa secara lebih profesional.

    Dengan manajemen yang tertata dan didukung SDM yang kompeten, Binartha berharap BUMDes di Gunung Mas benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan, bukan sekadar nama di atas kertas. (***/ign)