cms.kanalindependen.id

Tag: Masyarakat Adat

  • Saling Kunci Kebun Sitaan: Warga Serahkan Alas Hak, Agrinas Tunggu Arahan Pusat

    Saling Kunci Kebun Sitaan: Warga Serahkan Alas Hak, Agrinas Tunggu Arahan Pusat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kursi untuk utusan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) kembali tak bertuan di ruang mediasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur (Kotim), Selasa (3/11/2026).

    Dua kali sudah lembaga adat itu menggelar perundingan sengketa tanah adat Dusun Rongkang, Desa Natai Baru, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, dan dua kali pula pengelola kebun sitaan eks PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) tersebut tidak hadir.

    Wakil Ketua Dewan Pakar DAD Kotim Untung TR menuturkan, perusahaan pelat merah itu sempat membalas undangan kedua dengan kabar hendak hadir, tetapi masih menunggu arahan pimpinan pusat.

    Adapun pesan susulan berisi permohonan maaf baru mendarat setelah pertemuan kedua itu bubar.

    ”Kemudian, baru tadi, setelah pertemuan yang kedua, kita mendapat lagi permohonan maaf bahwa hari ini tidak bisa hadir,” kata Untung usai mediasi kedua.

    Langkah Agrinas yang tertahan menuju meja adat bergerak lebih cepat saat menempuh jalur kepolisian. Empat hari sebelum mediasi pertama digelar, perusahaan itu lebih dulu menyurati Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kotim.

    Surat aduan soal klaim lahan, pelarangan panen, serta penutupan jalan di kebun eks GAP Rayon 2 tersebut diteken Brigjen TNI (Purn) Ferry Kistiana Arubinata selaku Kabag Distrik HK dan Keamanan Kotim 1 dan Seruyan.

    Pintu perundingan adat belum ditutup. DAD Kotim menjadwalkan panggilan ketiga pada Senin (9/11/2026) pukul 14.00 WIB.

    ”Kita berharap pada undangan yang ketiga pihak PT Agrinas hadir,” ujar Untung.

    Meja mediasi pekan depan dirancang untuk menampung satu pihak lagi. Albert dari Bidang Hukum dan Advokasi DAD Kotim mengusulkan agar Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut dihadirkan pada pertemuan berikutnya.

    Untung langsung mengamini usul tersebut, disusul persetujuan Sapriyadi, kuasa warga sekaligus perwakilan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) Kalimantan Tengah.

    Bagi Albert, alasan menunggu instruksi Jakarta sudah terdengar berulang. Seperti diberitakan Kanal Independen pada 28 Oktober 2026, ia mencatat manajemen Agrinas kerap beralasan bahwa urusan semacam ini merupakan kebijakan pusat.

    Kebuntuan komunikasi serupa dialami warga. Pada mediasi pertama, Sapriyadi mengungkap surat permohonan warga kepada direksi Agrinas tertanggal 10 September 2026 belum berbalas.

    Ide memanggil Satgas PKH ke meja adat pun sejalan dengan pernyataan pihak Agrinas sendiri di lapangan. Dalam rekaman video perdebatan dengan warga yang diberitakan Kanal Independen pada 8 Oktober 2026, seorang pria yang mengatasnamakan Agrinas menunjuk satgas itu sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa.

    ”PKH itu yang untuk menyelesaikan permasalahan,” ujarnya kala itu.

    Kursi untuk Penertib Hutan

    Sapriyadi menegaskan, kehadiran Satgas PKH di ruang mediasi tak bisa ditawar.

    ”Saya rasa sangat perlu. Kenapa? Merekalah pelaku utamanya yang menertibkan kawasan hutan itu. Jadi, mereka harus bertanggung jawab terhadap penertiban ini,” kata Sapriyadi.

    ”Saya berharap mereka hadir. Wajib hukumnya mereka hadir,” lanjutnya.

    Jejak satgas itu ditandai plang penertiban yang ditancapkan di Kilometer 35 Dusun Rongkang pada 18 Maret 2025. Pengelolaan kebun eks GAP seluas 12.069 hektare tersebut kemudian berpindah ke tangan Agrinas. Dalam rekaman video yang sama, pria dari pihak Agrinas tadi mengibaratkan perusahaannya hanya bergerak mengikuti ketukan palu putusan.

    ”Tetapi selama ada peraturan dari Satgas PKH untuk melakukan panen, kami akan tetap panen, Bapak. Ketika sudah diputus, ‘tok, tok, tok, itu miliknya si A, keluar!’ Kami keluar,” katanya.

    Selama menjalankan penertiban, Satgas PKH mengklaim tidak menutup mata terhadap hak warga.

    Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak, pada 14 Oktober 2026, menyatakan satgas memverifikasi register kawasan hutan, koordinat resmi, riwayat penguasaan lahan, hingga kondisi sosial masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah.

    Kearifan lokal warga yang mendiami kawasan hutan secara turun-temurun, menurut dia, tetap dijaga.

    ”Kalaupun ada masalah tentu jalan keluarnya harus ada,” kata Barita.

    Namun, ia menegaskan jalan keluar itu harus berpijak pada hukum karena lahan tersebut merupakan kekayaan negara.

    Gelombang pengaduan atas penertiban serupa telah bergulir hingga ke tingkat nasional. Komnas HAM pada 8 Oktober 2026, meminta penjelasan Satgas PKH atas rentetan konflik lahan di Riau, tempat banyak kelompok masyarakat mengaku tanah atau kebunnya ikut diambil alih dalam penertiban. Saat itu, Komnas HAM juga berencana memanggil Agrinas.

    Upaya meminta penjelasan langsung dari Satgas PKH di Kotim sendiri pernah membentur jalan buntu.

    Pada September 2025, Ketua DPRD Kotim Rimbun menyebut lembaganya dua kali menyurati Satgas PKH dan Agrinas guna menyosialisasikan Perpres Nomor 5 Tahun 2025, tetapi hingga saat itu undangan tersebut tidak pernah direspons, seperti dilaporkan Sawit Indonesia.

    21 Alas Hak di Meja Mediator

    Sementara kursi Agrinas kosong, warga Rongkang datang dengan setumpuk bukti. Sapriyadi menyerahkan 21 bukti surat alas hak yang diterbitkan Damang Kepala Adat kepada tim mediator, dan berkas itu telah diterima untuk diuji.

    ”Yang pasti, kami sebagai masyarakat adat sangat kooperatif untuk menghadiri undangan mediasi ini,” kata Sapriyadi.

    Ia menyebut warga menghargai DAD Kotim yang telah memfasilitasi mediasi. Klaim keluarga besar pengklaim selama ini bertumpu pada Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) tahun 2013 atas nama Sapran dan Akar, serta peta adat seluas 1.813 hektare untuk 46 orang. Adapun objek yang dimohonkan KMHA mencakup luasan 560 hektare.

    Penyerahan dokumen itu, menurut Untung, merupakan syarat yang diminta DAD selaku mediator agar perundingan berpijak pada bukti kepemilikan.

    ”Kita mau melihat juga legalitas yang diminta ini. Apakah memang sungguh-sungguh ada alas haknya yang disebut tanah leluhur ini? Jadi, kita tidak memediasi permintaan yang tidak ada alas haknya,” ujar Untung.

    Kesimpulan mediasi, lanjut Untung, bakal disusun berdasarkan alas hak tersebut untuk menentukan apakah lahan itu betul milik masyarakat atau tidak.

    Pada saatnya, tim DAD akan turun ke lapangan guna mengecek lokasi dan titik koordinat yang dimohonkan. Kendati menguji dokumen secara ketat, Untung menegaskan roh perundingan DAD tetap memegang asas musyawarah, mufakat, dan damai.

    ”Kita bukan mencari benar atau salahnya, tetapi yang kita cari adalah kesepakatan seperti apa. Kesepakatan yang baik, mencari jalan keluar, mencari solusi yang manis dengan masyarakat ini,” katanya.

    Bukan Pencuri

    Sikap kooperatif yang dibawa warga Rongkang ke ruang mediasi menyisakan getir begitu pertemuan usai. Sapriyadi mengutarakan kekecewaannya.

    Dia menilai Agrinas tidak menghargai lembaga adat Dayak yang berupaya memfasilitasi penyelesaian sengketa ini. Lebih jauh, ia menyoal langkah perusahaan melapor ke Polres Kotim, yang menurut dia menyasar Sapran, adik ayahnya.

    Dalam surat aduan Nomor 008/Wilayah-1/Distrik-HK/APN/X/2026, nama Sapran terselip pada butir terakhir dari 11 butir data pengklaim yang memuat 16 nama. Tanpa uraian perbuatan apa pun, namanya hanya dikaitkan dengan Blok C 36 dan 37.

    ”Saya melihat, kenapa penyelesaian ini harus dengan cara-cara mengkriminalisasi masyarakat adat?” ujar Sapriyadi.

    Bayang-bayang proses hukum itu ikut menjadi pembahasan warga di dalam forum mediasi. Sejauh ini, menurut Sapriyadi, polisi memang belum melayangkan panggilan kepada pamannya.

    ”Sampai saat ini memang belum ada panggilan kepada paman kami atas nama Sapran. Namun, laporan itu sudah sampai di Polres dan surat tembusan kami pun sudah sampai di Polres,” katanya.

    ”Pada hari yang sama, Pak Kasat Reskrim menelepon kita, menanyakan perihal surat tersebut, dan sudah kita jelaskan juga,” lanjutnya.

    Upaya warga mencari pelindung hukum terekam dalam salinan surat KMHA tertanggal 29 Oktober 2026 kepada Kapolri dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

    Dokumen yang diterima Kanal Independen itu dibubuhi cap penerimaan Polres Kotim, berisi permohonan perlindungan hukum, penghentian kriminalisasi, serta pengembalian hak atas tanah.

    Langkah Agrinas membawa persoalan ini ke kepolisian turut memantik teguran halus dari pengurus DAD Kotim.

    Menurut Untung, masyarakat adat memiliki wadah penyelesaian sendiri, sehingga duduk perkara semacam ini sebaiknya diteliti lebih dulu di meja adat.

    ”Lebih baik sampaikan saja ke lembaga Dewan Adat Dayak ini. Sebab, kita tahu bagaimana tipikal masyarakat adat ini. Masyarakat adat kita ini bukan pencuri,” kata Untung.

    Ia meminta Agrinas tidak melapor dengan istilah mencuri sebelum mempelajari sebab-musabab persoalan di lapangan.

    ”Kita pelajari dulu apa yang menjadi sebab-musababnya sehingga ada hal-hal semacam itu,” ujarnya.

    Untung juga mengingatkan bahwa warga memiliki penasihat hukum sendiri.

    Secara tertulis, surat aduan Agrinas tidak memakai kata mencuri dan tidak menyebut satu pun pasal pidana.

    Dokumen itu melaporkan pemanenan berkelompok sejak sekitar 30 Agustus 2026 dan panen massal di Blok B 29 sampai 32 pada 23 Oktober 2026 oleh kelompok pengklaim, lalu meminta polisi menilai ada tidaknya dugaan perbuatan yang melanggar hukum.

    Kursi yang Bertambah

    Terlepas dari rumitnya prosedur hukum formal, Untung meyakini permohonan masyarakat adat Natai Baru bisa diselesaikan bila Agrinas hadir dan duduk bersama warga dalam forum yang difasilitasi DAD Kotim.

    ”Kita berharap PT Agrinas memahami bahwa tempat ini adalah tempat yang terbaik untuk menyelesaikan masalah,” katanya.

    Menutup wawancara, Sapriyadi menitipkan harapan bagi warga yang ia dampingi.

    ”Saya hanya menyampaikan, masyarakat adat ini bukan objek yang selalu dikriminalisasi,” ujarnya.

    ”Jadi, selama masyarakat adat itu masih hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, saya berharap masyarakat adat itu dibina dan juga diberikan wawasan berkenaan dengan hukum positif,” katanya.

    Senin pekan depan, DAD Kotim akan kembali menyiapkan kursi untuk Agrinas. Bila usul Albert terwujud, satu kursi tambahan akan disiapkan di meja itu untuk Satgas PKH, pihak yang memasang plang di Kilometer 35 Dusun Rongkang. (ign)

  • Marwah Adat Dinilai Dilecehkan: Tiga Kali Agrinas Mangkir Mediasi Lahan Trobos

    Marwah Adat Dinilai Dilecehkan: Tiga Kali Agrinas Mangkir Mediasi Lahan Trobos

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jejak penyelesaian sengketa lahan seluas lebih dari 6 hektare di Dusun Trobos menemui jalan buntu di meja Dewan Adat Dayak (DAD) Kotawaringin Timur.

    Sepanjang empat kali forum penyelesaian sengketa digelar sejak Mei 2026, PT Agrinas Palma Nusantara tercatat tiga kali mangkir tanpa alasan.

    Warga yang menempuh perjalanan dua jam dari desa menuju pusat Kota Sampit harus menelan kekecewaan.

    Setibanya di ruang mediasi, mereka hanya menemukan kursi kosong tanpa tuan. Tidak ada secarik surat penjelasan.

    Mereka terus dihadapkan dengan pihak ketiga yang secara terang-terangan mengaku tidak memiliki wewenang hukum untuk mengambil keputusan.

    Akar Sengketa dan Peralihan Status Lahan

    Sengketa ini berakar dari hamparan tanah yang dikelola warga Dusun Trobos, Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, sejak rentang 1992 hingga 2000-an.

    Penguasaan fisik tersebut tercatat sah dalam dua Surat Pernyataan Tanah Adat tertanggal 22 Maret 2008 atas nama UIS dan Setel.

    Dokumen penguasaan lahan seluas lebih dari 6 hektare itu diketahui langsung oleh Camat Cempaga Hulu dan Kepala Desa Bukit Raya, lengkap dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dari Ketua RT setempat.

    Menurut kuasa hukum warga, luas keseluruhan lahan yang disengketakan sepuluh warga mencapai sekitar 30 hektare, namun sebagian dokumen kepemilikan tidak lagi dipegang warga karena tersimpan di pihak perusahaan.

    Lahan garapan tersebut mulanya diserahkan kepada PT Mukti Sawit Kahuripan (MSK), anak usaha Makin Group, untuk dikelola lewat skema kemitraan plasma.

    Menurut kuasa hukum warga, Ardon, dari Kantor Hukum Sapriyadi SH & Rekan, status hamparan itu belakangan diubah sepihak oleh MSK menjadi kebun inti tanpa didasari Hak Guna Usaha (HGU).

    Persoalan berlanjut saat MSK masuk bidikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Area kebun perusahaan dianggap merambah kawasan hutan tanpa izin.

    Ketika status kawasan berubah, lahan warga ikut tersita. Hamparan itu kini bergeser ke tangan pengelola baru, PT Agrinas Palma Nusantara, melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mitra pelaksana, PT Sapita Danu Nusantara (SDN).

    Sepuluh warga Dusun Trobos lantas memberi kuasa hukum kepada Sapriyadi dan Ardon.

    Melalui surat klarifikasi dan keberatan tertanggal 27 April 2026, tim kuasa hukum menegaskan penguasaan fisik lahan oleh masyarakat adat tetap memiliki kekuatan hukum, kendati izin konsesi dari negara telah berubah.

    Mereka merujuk pada ketentuan Pasal 529 dan 548 KUHPerdata mengenai bezit. Klausul ini menggarisbawahi bahwa pemegang penguasaan fisik diakui sebagai pemilik sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan sebaliknya.

    Surat keberatan yang juga menyinggung dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut dikirimkan langsung dengan tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, Kementerian Kehutanan, Kapolri, hingga Panglima TNI.

    Tiga Kali Mangkir dan Tuntutan Sidang Adat

    Upaya pencarian jalan keluar bergulir saat permohonan mediasi diserahkan kepada Ketua DAD Kotim pada 5 Mei 2026.

    Tiga hari berselang, pada 8 Mei, Ketua Harian DAD menerima berkas tersebut. Forum perdana pada 12 Mei sempat memunculkan titik terang. Agrinas hadir dan kedua belah pihak bersepakat menggelar peninjauan langsung ke lokasi sengketa.

    Kesepakatan itu tidak terealisasi. Saat pengecekan lapangan dilakukan pada 9 Juni, perwakilan Agrinas tidak terlihat sama sekali.

    Hanya SDN yang hadir di lokasi, sembari menegaskan mereka berstatus sekadar operator dan tidak mewakili entitas hukum Agrinas.

    Pola serupa berulang pada mediasi kedua, 20 Juli. Agrinas kembali absen, membiarkan SDN datang sendirian.

    Puncaknya terjadi pada forum keempat, 5 Agustus. Ruang mediasi lengang. SDN absen dengan alasan ada jadwal persidangan, sementara Agrinas sama sekali tidak memberikan keterangan.

    ”Kami sebagai masyarakat adat merasa dilecehkan, karena kami sudah memberi ruang penyelesaian, tapi Agrinas beberapa kali tidak hadir,” ucap Dedis, warga Dusun Trobos yang terlibat langsung dalam sengketa ini.

    Dedis mempertanyakan iktikad perusahaan, mengingat jarak kantor Agrinas berada di pusat Kota Sampit, tempat mediasi digelar.

    ”Sementara kantor Agrinas di Sampit, kok tidak bisa meluangkan waktu untuk hadir mediasi?” katanya.

    Ketidakhadiran beruntun ini memicu reaksi. Ardon, dari kantor kuasa hukum warga, meminta DAD Kotim mengambil langkah lanjutan.

    ”Harapan kami, tidak hanya mediasi saja, tapi sidang adat,” ujarnya.

    Ardon menambahkan bahwa ketidakhadiran berulang tanpa konsekuensi berisiko membuat perusahaan semakin menyepelekan undangan resmi lembaga adat.

    Operator Lapangan tanpa Mandat

    Rangkaian ketidakhadiran ini menguak celah tanggung jawab antara dua entitas perusahaan yang mengelola lahan warga.

    SDN rutin hadir dalam mediasi selaku mitra KSO, tetapi secara terbuka menyatakan tidak memiliki mandat mengambil keputusan mewakili Agrinas.

    Sementara itu, pihak yang menguasai penuh kewenangan hukum atas status lahan, yakni Agrinas, memilih absen dari forum.

    Dampaknya, warga terus menerus dipertemukan dengan pihak yang tidak memiliki kapasitas memecahkan masalah. Pemegang wewenang sesungguhnya nyaris tidak pernah duduk bersama untuk mendengar langsung tuntutan masyarakat.

    Pola SDN sebagai mitra pelaksana di lapangan ini memiliki rekam jejak berbeda di wilayah lain.

    Sebagai perbandingan, di kawasan Tanah Ulayat 388, Parenggean, SDN tercatat menyerahkan dana bagi hasil Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 20 persen kepada 250 anggota pada November 2025 lalu.

    Langkah itu mendapat respons positif dari Ketua DAD Parenggean. Hubungan SDN dengan masyarakat adat di wilayah tersebut berjalan tanpa sengketa terbuka, kontras dengan kondisi di Dusun Trobos.

    Beda Meja: Audiensi Pejabat vs Mediasi Warga

    Ketidakhadiran Agrinas pada mediasi 5 Agustus terjadi persis sehari setelah Direktur Kemitraan dan Plasma Agrinas, Seger Budiarjo, hadir di Rumah Jabatan Bupati Kotim.

    Pertemuan pada Selasa (4/8/2026) itu secara khusus membahas penataan ulang skema kemitraan Agrinas untuk 14 perusahaan sawit se-Kotim bersama Bupati Halikinnor dan Ketua DPRD Kotim Rimbun.

    Bupati Halikinnor dalam pertemuan tersebut mengingatkan agar hak masyarakat atas lahan garapan lama tetap dipenuhi dalam skema kemitraan baru.

    Sehari setelahnya, warga Trobos terduduk menanti kepastian di ruang mediasi DAD tanpa kehadiran satu pun perwakilan Agrinas.

    Pola kesenjangan antara janji di meja kebijakan dengan realitas di tingkat tapak ini pernah direkam Kanal Independen sebelumnya.

    Kasus serupa terekam di Desa Patai, Kecamatan Cempaga, saat lahan plasma warga di bawah Koperasi Cempaga Perkasa lenyap disita bersama konsesi PT Wanayasa Kahuripan Indonesia.

    Ketua Harian DAD Kotim, Gahara, kala itu menyebut pergeseran konflik dari masyarakat melawan perusahaan menjadi masyarakat berhadapan dengan negara sebagai persoalan yang lebih besar daripada sengketa awal.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara belum merilis pernyataan resmi mengenai alasan ketidakhadiran mereka di tiga dari empat forum penyelesaian sengketa bersama warga Dusun Trobos. (ign)