SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menyalurkan bantuan 40.000 liter air bersih ke sejumlah wilayah selatan yang mengalami dampak intrusi air laut dan kekeringan selama musim kemarau.
Bupati Kotim Halikinnor yang datang langsung menyapa warga di Desa Sei Ijum Raya dan Parebok, memastikan distribusi tidak berhenti pada kegiatan Kamis (17/9/2026), tetapi akan terus dilakukan berdasarkan usulan dan laporan dari desa yang masih membutuhkan air layak konsumsi.
”Bantuan air bersih ini kita salurkan, khususnya kepada warga di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan, yang saat ini mengalami kesulitan air bersih yang layak konsumsi,” kata Halikinnor, Kamis (17/9/2026).
Penyaluran tersebut menyasar wilayah Kecamatan Teluk Sampit dan Mentaya Hilir Selatan. Delapan mobil tangki dan 28 mobil yang membawa profil tank berkapasitas sekitar 5.000 liter meluncur ke rumah-rumah warga.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran distribusi, di antaranya Desa Lempuyang, Sei Ijum Raya, Sebamban dan Parebok. Penyaluran dilakukan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Di Sei Ijum Raya, bantuan diperuntukkan bagi sekitar 300 kepala keluarga. Jumlah penerima yang hampir sama juga berada di Sebamban.
Sementara di Parebok, dari sekitar 700 kepala keluarga yang tersebar di sembilan RT, sekitar 300 kepala keluarga di RT 6 dan 7 tercatat mengalami kebutuhan air bersih.
Distribusi tidak hanya dilakukan dengan menurunkan air pada satu lokasi penampungan.
Armada diarahkan sedekat mungkin dengan permukiman sehingga masyarakat dapat menerima pasokan tanpa harus mengambilnya dari lokasi yang jauh.
Mobil tangki bahkan masuk ke gang-gang yang masih dapat dijangkau kendaraan. Pola tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi permukiman dan memudahkan masyarakat memperoleh air yang telah disiapkan pemerintah.
Untuk penyaluran kepada warga, Halikinnor mengatakan air tersebut diprioritaskan bagi kebutuhan konsumsi.
”Air bersih yang disalurkan ini bukan untuk mandi dan mencuci. Ini khusus untuk kebutuhan minum dan memasak,” ujarnya.
Di sejumlah lokasi, bantuan diberikan dengan memperhitungkan jumlah kepala keluarga yang membutuhkan. Di Sei Ijum Raya dan Sebamban, misalnya, masing-masing sekitar 300 kepala keluarga menjadi sasaran distribusi.
Penyaluran air bersih menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat.
Halikinnor datang bersama Kapolres Kotim, Sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah serta Direktur Perumdam Tirta Mentaya Sampit.
”Selain menyalurkan air bersih, kami ingin mendengar secara langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang paling mendesak untuk kesejahteraan warga,” katanya.
Distribusi Sudah Berjalan Sejak Agustus
Halikinnor mengatakan penyaluran air bersih sudah dilakukan ke sejumlah desa di wilayah Selatan Kotim sejak Agustus 2026.
”Penyaluran air bersih ini sebenarnya hanya seremonial. Pendistribusian air bersih sudah berjalan sejak Agustus lalu,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah tidak menetapkan kegiatan tersebut sebagai distribusi satu kali. Selama kondisi kekeringan masih membuat masyarakat membutuhkan pasokan, pengiriman air akan kembali dilakukan.
Halikinnor mengatakan pemerintah menggunakan laporan dari kepala desa sebagai salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan distribusi berikutnya.
”Kalau ada laporan bahwa air telah habis, masih kurang, atau perlu dilakukan dropping lagi, maka akan segera ditindak lanjuti khususnya untuk warga yang benar-benar mengalami krisis air bersih yang layak konsumsi ,” katanya.
Krisis Air Bersamaan dengan Ancaman Karhutla
Kebutuhan air yang meningkat untuk masyarakat berlangsung bersamaan dengan kondisi kemarau yang juga menyulitkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Halikinnor mengatakan persoalan tersebut harus menjadi perhatian karena pemadaman karhutla di Kotim membutuhkan air dalam jumlah besar, terutama karena banyak wilayah yang memiliki karakter lahan gambut.
”Jangankan kebakaran yang berada beberapa kilometer di dalam hutan, kebakaran di pinggir jalan saja hampir membuat kita kewalahan,” ujarnya.
Kondisi lahan gambut menyebabkan api tidak selalu mudah dipadamkan hanya dengan membasahi bagian permukaan. Kebutuhan air menjadi jauh lebih besar ketika sumber-sumber air di sekitar lokasi kebakaran ikut mengering.
”Sebab, daerah kita merupakan lahan gambut, sehingga pemadaman membutuhkan air dalam jumlah besar,” katanya.
Halikinnor mengatakan kondisi sumber air saat ini berbeda dibandingkan kemarau sebelumnya. Jika sebelumnya parit-parit masih menyimpan air, kini banyak yang telah mengering.
”Dulu, ketika kemarau, parit-parit masih tersedia air. Sekarang kita sedang menghadapi kemarau panjang, selama lebih dari dua bulan hampir tidak ada hujan, yang membuat sumber-sumber air benar-benar kering kerontang. Karena itu, keterdiaan air yang terbatas jadi salah satu kendala dalam pemadaman api,” ucapnya.
Ia berharap hujan alami segera turun dengan intensitas yang cukup sehingga tekanan akibat kekeringan dan karhutla dapat berkurang.
”Kita tetap berupaya dan berdoa agar Allah menurunkan hujan yang benar-benar deras,” katanya.
Saat perjalanan menuju wilayah selatan bersama rombongan, Halikinnor masih melihat hujan rintik. Ia berharap kondisi tersebut menjadi pertanda baik bagi wilayah yang telah lama mengalami kekeringan.
”Pagi tadi ada hujan rintik, mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik,” ujarnya.
Evaluasi Penanganan untuk Tahun Berikutnya
Pengalaman menghadapi karhutla tahun ini juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Halikinnor mengingat kembali kejadian kebakaran besar yang pernah terjadi pada 2019 dan 2023, kemudian kembali terjadi pada 2026.
”Karhutla ini harus menjadi bahan evaluasi kita ke depan. Kebakaran hutan bukan hanya terjadi tahun ini. Saya ingat, tahun 2019 terjadi kebakaran besar, kemudian tahun 2023 juga besar, dan sekarang tahun 2026 kembali terjadi,” katanya.
Pemerintah harus mengubah pola perencanaan agar kesiapsiagaan tidak baru dilakukan ketika bencana sudah terjadi.
”Ke depan kita harus merencanakan langkah penanganan bukan hanya ketika status tanggap darurat sudah ditetapkan, melainkan sejak keadaan masih normal,” tegasnya.
Salah satu yang perlu disiapkan adalah sumber air di lokasi-lokasi yang memiliki potensi kebakaran. Halikinnor mengusulkan pembangunan hidran dan sumur bor pada titik strategis.
Namun, keberadaan sumur bor harus ditempatkan pada lingkungan yang memiliki aktivitas masyarakat. Tujuannya agar fasilitas tersebut tidak terbengkalai ketika tidak ada kebakaran.
”Sumur bor itu harus dibangun di lokasi yang ada warganya, agar dipelihara dan dimanfaatkan setiap hari,” jelasnya.
Pemanfaatannya dapat dilakukan untuk kebutuhan lingkungan sehari-hari, seperti menyiram taman maupun tanaman di pinggir jalan.
Dengan demikian, sumber air tetap aktif dan terawat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan kebakaran.
”Jangan sampai ketika musibah datang, kita baru mencari air dan ternyata tidak ada,” tegas Halikinnor.
Bantuan Pusat Disiapkan untuk Penanganan Karhutla
Selain perencanaan sumber air, pemerintah daerah juga perlu memastikan ketersediaan peralatan.
Halikinnor menyebut pemerintah pusat telah memberikan bantuan sebesar Rp15 miliar yang diarahkan untuk penanganan karhutla.
Menurutnya, anggaran tersebut harus digunakan terlebih dahulu untuk kebutuhan penanganan selama masa tanggap darurat.
Apabila masih terdapat dana yang dapat dimanfaatkan, sebagian dapat dipersiapkan untuk membangun kesiapsiagaan pada tahun berikutnya.
”Apabila masih ada dana yang dapat digunakan, perlu disiapkan untuk merancang langkah tahun depan, termasuk pembangunan sumur bor dan embung portabel,” ujarnya.
Halikin mengatakan kebutuhan peralatan di lapangan menunjukkan bahwa pengadaan tidak bisa menunggu sampai kebakaran terjadi. Bahkan, untuk memperoleh mesin alkon saat ini mulai sulit karena stok yang tersedia telah habis.
”Saat ini, untuk membeli mesin alkon saja sulit karena stok habis,” katanya.
Persoalan ini, lanjut Halikinnor, harus menjadi pelajaran dalam menyusun kebutuhan peralatan sejak jauh hari.
”Ke depannya kita benar-benar harus merencanakan kesiapsiagaan sejak awal, agar ketika musibah datang kita tidak lagi kesulitan,” tegasnya.
Damkar Diperkuat di Tingkat Kecamatan
Evaluasi juga diarahkan pada pemerataan kemampuan pemadaman. Halikinnor menyebut sejumlah kecamatan seperti Samuda, Parenggean, Cempaga Hulu dan Telawang perlu memiliki unit pemadam kebakaran.
”Setiap kecamatan paling tidak harus memiliki damkar, bukan hanya untuk menghadapi musim kemarau, tetapi juga untuk menangani kebakaran rumah yang dapat terjadi sewaktu-waktu,” ujarnya.
Dengan adanya unit di tingkat kecamatan, penanganan awal diharapkan tidak selalu bergantung pada pengerahan personel dan armada dari pusat kabupaten.
Apabila pemerintah daerah masih kekurangan tenaga ahli untuk menyusun sistem tersebut, Halikinnor membuka kemungkinan menggunakan jasa konsultan yang memiliki keahlian dalam perencanaan penanganan kebakaran.
”Kalau kita kekurangan tenaga ahli, maka kita harus menggunakan jasa konsultan yang ahli untuk merancang sistem penanganan kebakaran ke depan,” katanya.
Keselamatan Petugas Tidak Boleh Diabaikan
Selain sarana dan sumber air, keselamatan personel yang turun melakukan pemadaman juga menjadi perhatian. Halikinnor meminta tim di lapangan tetap bekerja maksimal tanpa mengabaikan kondisi keselamatan.
”Saya juga sering menyampaikan kepada tim pemadam kebakaran agar tetap berusaha maksimal, tetapi harus menjaga keselamatan,” ujarnya.
Ia tidak ingin upaya memadamkan api justru menimbulkan korban dari pihak petugas.
”Jangan sampai petugas yang berhadapan langsung dengan api mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia,” pungkasnya. (hgn/ign)
