SAMPIT, kanalindependen – Kelangkaan minyak goreng mulai meluas di pasar-pasar tradisional Kota Sampit dalam sepekan terakhir.
Tidak hanya Minyak Kita yang disubsidi pemerintah, persediaan minyak goreng kemasan merek lain juga kosong di tingkat pedagang eceran dan pertokoan.
Mandeknya pasokan yang tidak wajar ini mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menelusuri rantai distribusi untuk melacak titik sumbatan aliran barang.
Berdasarkan pantauan kanalindependen.id di sejumlah kawasan di Sampit, beberapa warung dan toko sembako mengaku tidak lagi mendapatkan kiriman barang, baik jenis Minyak Kita maupun minyak goreng kemasan nonsubsidi.
”Minyak goreng semua merek kosong. Sudah seminggu kami enggak jual. Beberapa kali salesnya datang hanya mendata tapi belum mendatangkan minyak,” ujar Rizky, pedagang sembako di Jalan Ir Juanda Sampit, Minggu (17/5/2026).
Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang hanya mengandalkan stok lama, sementara sebagian lainnya memilih menghentikan penjualan karena tidak lagi memiliki persediaan. Bahkan, ada yang nekat menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).
Kelangkaan ini juga mulai dikeluhkan masyarakat karena minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang paling banyak dicari sehari-hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Plt Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kotim Muslih mengatakan pemerintah daerah telah menerima laporan terkait berkurangnya pasokan Minyak Kita di sejumlah pasar pantau yakni Pasar PPM dan Pasar Keramat.
Ia mengatakan pemerintah daerah langsung melakukan pengecekan lapangan bersama organisasi perangkat daerah terkait setelah menerima laporan dari masyarakat dan pedagang.
”Kami sudah berkoordinasi dengan Kadistan KP, kemudian dicek lapangan, itu memang kendalanya adalah pasokan minyak agak berkurang. Tapi ini dalam beberapa hari ini sudah teratasi,” ujarnya.
Meski demikian, berdasarkan pantauan di lapangan, distribusi minyak goreng di sejumlah toko eceran hingga kini masih belum sepenuhnya normal.
Beberapa pedagang mengaku sales hanya datang melakukan pendataan tanpa mengirimkan barang.
Muslih menyebut harga Minyak Kita di pasar pantau pemerintah daerah sejauh ini masih berada dalam kisaran harga eceran tertinggi (HET).
”Untuk harga, pantauan hari-hari, kami masih di harga normal standar,” katanya.
Menurut dia, harga Minyak Kita yang dipantau pemerintah di Pasar Keramat saat ini berada di kisaran Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter.
”Di harga pantau kami masih Rp15.700 sampai Rp16.000 di Pasar Keramat. Dan itu setiap hari kami pantau. Walaupun libur, pasti ada hari pantauan harga, tetap ada,” ujarnya.
Harga tersebut masih berada di sekitar HET nasional Minyak Kita yang sebelumnya ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp15.700 per liter.
Namun, di lapangan, sebagian masyarakat mengaku kesulitan mendapatkan barang meski harga resmi masih relatif terkendali.
Muslih menjelaskan, sebagian besar distribusi Minyak Kita di Pasar Keramat berasal dari Bulog, sedangkan sebagian lainnya dipasok distributor.
”Kalau suplainya, sebagian dari Bulog. Informasinya memang kemarin Bulog ini juga terbatas mendapatkan minyaknya,” katanya.
Selain Bulog, ada juga pedagang yang mendapat pasokan langsung dari distributor.
”Ada juga sebagian yang dari distributor, sebagian banyak itu dari Bulog,” ujarnya.
Pemerintah daerah kini mulai menelusuri kemungkinan adanya persoalan distribusi setelah muncul laporan minyak goreng sulit ditemukan di pasaran.
”Ini yang masih kami akan bicarakan, kaitan dengan Minyak Kita ini bagaimana distribusinya. Karena, Minyak Kita ini pabriknya ada di Kotim, tapi minyaknya bisa menghilang di pasaran,” kata Muslih.
Pernyataan tersebut menyoroti ironi distribusi minyak goreng di Kalimantan Tengah yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bahan baku minyak sawit mentah (CPO), namun pasokan minyak goreng di tingkat pasar justru mengalami kekosongan.
Muslih memastikan pemerintah daerah akan mendalami sumber persoalan distribusi tersebut bersama OPD terkait.
”Kita akan mencoba mencari permasalahannya di mana ini,” ujarnya.
Saat ditanya kemungkinan adanya penelusuran lebih lanjut hingga dugaan penimbunan atau permainan distribusi oleh pihak tertentu, Muslih memastikan pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Kementerian Perdagangan, program Minyak Kita merupakan minyak goreng rakyat yang disubsidi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga di masyarakat.
Distribusinya dilakukan melalui produsen, distributor, hingga pengecer dengan pengawasan harga eceran tertinggi.
Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi Minyak Kita kerap menjadi perhatian pemerintah pusat karena beberapa kali terjadi kelangkaan hingga harga melampaui HET di sejumlah daerah.
Faktor distribusi, keterbatasan pasokan, hingga dugaan penimbunan sering disebut menjadi penyebab terganggunya pasokan di tingkat pasar.
Sementara di Kotim, pemerintah daerah memastikan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok tetap dilakukan setiap hari, termasuk saat hari libur.
Muslih mengatakan, pihaknya akan terus memonitor kondisi distribusi minyak goreng di lapangan agar pasokan kembali stabil dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok tersebut.
”Walaupun libur, pantauan harga tetap dilakukan secara rutin,” tandasnya. (hgn)