SAMPIT, kanalindependen.id – Tumpukan uang puluhan miliar rupiah kini mengisi pembukuan kas daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Anggaran sekitar Rp22 miliar dialirkan dari berbagai pintu pencairan demi memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Keberadaan uang dalam jumlah raksasa itu ternyata gagal menaklukkan amuk api. Ketiadaan alat pemadam di lapangan seketika menjadi tembok penghalang yang tak bisa ditembus hanya dengan lembaran rupiah semata.
Ketua DPRD Kotim Rimbun merinci susunan aliran dana segar tersebut. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan Rp15 miliar, sementara Pemkab Kotim merogoh APBD murni sebesar Rp5 miliar, disusul penyiapan tambahan sekitar Rp2 miliar melalui APBD Perubahan.
”Dengan anggaran yang ada kita dibantu oleh pemerintah pusat kurang lebih Rp15 miliar. Secara teknisnya dengan BPBD dan juga kita menyiapkan anggaran penanganan karhutla ini di APBD murni Rp5 miliar, APBD Perubahan kurang lebih Rp2 miliar,” katanya, Senin (29/9/2026).
Kelimpahan angka ini justru melahirkan ironi baru di garis depan. ”Kesulitannya, uang ada tetapi barang yang akan kita cari ini ada kesulitan,” ujarnya.
Teka-teki Pencairan Bantuan Pusat
Dana Rp15 miliar dari Jakarta sempat melewati pusaran simpang siur informasi. Rimbun menyebut kucuran itu sebatas “informasi yang ia dengar” pada 21 September, tanpa kepastian jejak riwayat transfer.
Bupati Kotim Halikinnor mendahului kejelasan tersebut dengan menyatakan daerahnya mendapat bantuan dari pusat sejak 14 September, bersiap menggabungkannya bersama Belanja Tidak Terduga (BTT).
Status dana tersebut baru menemukan kepastian pada 29 September. Halikinnor mengumumkan Pemkab Kotim telah menerima bantuan pusat sebesar Rp15 miliar.
Pemilihan kata lampau ini mengonfirmasi uang benar-benar mendarat di rekening daerah, menghapus embel-embel keraguan yang melekat pekan sebelumnya.
Alokasi Rp5 miliar dan Rp2 miliar dari kas daerah bukanlah uang baru. Nilai ini identik dengan pagu BTT yang sudah dinaikkan dari Rp5 miliar menjadi Rp7 miliar sejak pertengahan Agustus lalu.
Kalkulasi ini menunjukkan bahwa dari akumulasi Rp22 miliar, komponen yang benar-benar baru hanyalah kepastian transfer dari Jakarta.
Kedatangan dana pusat yang baru terkonfirmasi di hari yang sama memberikan konteks rasional atas kelangkaan alat pemadam. Mekanisme pengadaan barang pemerintah bergerak lambat dan bertahap, menjadikannya mustahil tersaji instan sesaat setelah uang singgah di rekening.
Amuk Api Melampaui Kecepatan Anggaran
Ketersediaan dana berjalan beriringan dengan meledaknya krisis lahan yang menghitam. Laporan BPBD Kotim tertanggal 29 September membukukan 1.176 kejadian karhutla dengan luas area hangus menembus 2.009 hektare, disusul temuan 38.304 hotspot.
Deretan angka ini meroket tajam dari pantauan 20 September. Data sepekan sebelumnya sekadar mencatat 1.027 kejadian, 1.871 hektare lahan terbakar, dan 28.552 hotspot.
Kurun waktu sembilan hari cukup untuk menetaskan 149 kejadian baru, melahap 138 hektare tambahan, serta memunculkan lebih dari 9.700 titik panas anyar.
BPBD Kotim menyadari rekapitulasi tersebut belum memotret kehancuran secara utuh. Data itu murni berasal dari intervensi langsung Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim.
Banyak lokasi api luput dari pendataan satgas darat akibat isolasi medan. Pemerintah provinsi turun tangan menutup celah ini lewat operasi helikopter waterbombing, menyisakan celah perbedaan rekam jejak angka antara catatan kabupaten dan provinsi.
Koordinator Lapangan Satgas Penanggulangan Karhutla Kotim, Rihel, merinci kemunculan 13 hingga 17 titik kebakaran setiap hari.
Eks Kepala Pelaksana BPBD Kotim ini bahkan merekam 17 insiden muncul persis sehari sebelum ia menjabarkan evaluasinya.
”Untuk kondisi karhutla kurang lebih masih sama saja. Untuk titik api memang tidak ada yang baru, tetapi rembetan dari yang sudah ada dan yang menyala kembali masih terjadi,” katanya.
Kepungan Asap dan Gerimis yang Memperburuk Keadaan
Keluhan absennya alat logistik memiliki akar kendala geografis yang rumit. Rimbun mengungkap keberadaan sekitar 30 titik api, terkonsentrasi di seberang Kecamatan Seranau dan wilayah Senteluk. Sejumlah lokasi bersembunyi 7 hingga 8 kilometer dari urat nadi sungai dan jalan darat.
”Kalau yang di jangkauan 2 kilometer, ini sudah tertangani,” katanya.
Sergapan kabut pekat dan ganasnya gelombang air sungai ikut memotong asa mobilisasi satgas lapangan. Intervensi armada udara turut menemui jalan buntu.
Helikopter waterbombing menetapkan syarat jarak pandang 3.000 hingga 5.000 meter untuk bisa beroperasi. Selimut asap tebal berulang kali memaksa armada penyelamat ini terkurung di landasan bandara.
Harapan terakhir yang dititipkan pada jatuhnya hujan justru menghadirkan keputusasaan baru. Anatomi lahan gambut Kotim yang berketebalan satu hingga lima meter menolak tunduk pada curah air ringan. Menjinakkan satu meter kubik gambut kering ini menuntut guyuran sekitar 390 liter air.
Distribusi curah hujan alam rupanya memilih polanya sendiri. Rawa Sari, Ganepo, Mentawa Baru Ketapang, dan sebagian Baamang menikmati guyuran air.
Ironisnya, area dengan bara api paling agresif seperti Baamang Hulu hingga Kota Besi hanya tersentuh gerimis tipis.
Rintik air sekadar membasahi kulit luar gambut, membiarkan raksasa bara api di lapisan dasar terus memproduksi karbon. Hujan ringan di zona merah ini sekadar menambah kepekatan kabut asap.
”Walaupun ada hujan, tetapi tidak di tempat yang ada apinya,” kata Rihel.
Taruhan Waktu Menembus Pekatnya Gambut
Krisis berkepanjangan ini memaksa Pemkab Kotim memperpanjang status tanggap darurat karhutla dan kekeringan selama 15 hari ke depan, membentang dari 1 hingga 15 Oktober.
Kesepakatan ini diketuk lewat rapat evaluasi di Rumah Jabatan Bupati, Selasa (29/9), melibatkan Wakil Bupati Irawati dan Penjabat Sekretaris Daerah Diana Setiawan.
”Kita sepakat menambah waktu penanganan karhutla 15 hari sampai 15 Oktober,” kata Rimbun.
Halikinnor menyandarkan putusan perpanjangan ini pada kalender cuaca negara.
”Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan yang terjadi saat ini masih merupakan hujan hasil modifikasi atau hujan buatan. Diperkirakan pertengahan Oktober baru mulai masuk musim hujan dengan intensitas rendah hingga sedang, sehingga kami sepakat untuk memperpanjang status tanggap darurat ini,” kata Halikinnor.
Penjelasan BMKG yang dibawa Rihel membongkar lapisan waktu yang jauh lebih pesimistis. Proyeksi tersebut menempatkan hujan alami di wilayah utara Kotim baru turun pada dasarian kedua Oktober.
Guyuran air lalu merayap pelan menuju wilayah tengah dan selatan hingga dasarian ketiga November. Rentang waktu menyiksa selama lima minggu ini membiarkan mayoritas Kotim tetap terpanggang cuaca ekstrem.
Baamang Hulu dan Kota Besi yang masih memendam titik api kemungkinan besar masuk dalam daftar tunggu terlama.
Wilayah ini tidak berlokasi di utara, menjadikannya rentan bertahan dalam kekeringan di saat kawasan tetangganya perlahan tenggelam.
Realitas ini menjebak Kotim pada pusaran dua bencana yang datang bergantian: ancaman banjir di wilayah utara yang terguyur lebat, dan amuk api di selatan yang tetap kerontang.
Harapan Bupati Kotim tetap bertahan pada batas akhir masa perpanjangan darurat.
”Kalau sampai tanggal 15 Oktober hujan sudah intensitasnya cukup tinggi, titik api sudah tidak ada dan asap juga tidak ada, maka kita akhiri masa tanggap darurat dan tinggal masuk tahap pemulihan,” ujarnya.
Optimisme kepala daerah itu berbenturan tajam dengan analisis teknis satgasnya sendiri. Proyeksi cuaca mensyaratkan hujan lebat perendam gambut baru akan menghantam zona terparah satu bulan penuh seusai kalender yang diharapkan sang bupati. (ign)
