cms.kanalindependen.id

Tag: Multazam

  • Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    Ujung Pengabdian Multazam: Hadapi Kepungan Puluhan Ribu Titik Api, Pilih Menepi sebelum Transisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hari-hari terakhir Multazam menutup pengabdiannya sebagai birokrat dipenuhi tekanan fisik yang menguras tenaga.

    Setelah sempat masuk rumah sakit akibat kelelahan memadamkan api, ia harus menghadapi kenyataan bahwa wilayahnya mencatatkan lebih dari 21 ribu titik panas.

    Namun, kejutan terbesar justru datang beberapa hari setelah ia dimutasi dari BPBD. Multazam mengajukan pensiun dini sebelum sempat menyerahkan tugasnya secara formal kepada pejabat baru.

    Sebelas hari pertama bulan September 2026 mencatatkan lonjakan tajam bagi Kotim. Luas hamparan area yang terbakar membengkak dari sekitar 2.280 hektare menjadi 2.524 hektare.

    Peningkatan ini berjalan beriringan dengan temuan titik panas yang melesat dari 12.713 menjadi 21.384 kejadian, merujuk infografis akumulasi karhutla Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Di tengah kepungan puluhan ribu titik api itulah, fisik Multazam diuji pada batas maksimal menjelang akhir masa tugasnya.

    Bertaruh Fisik di Garis Depan

    Sebelum rentetan titik api meledak drastis pada awal September, daya tahan tubuh Multazam sudah lebih dahulu terkuras.

    Malam Minggu, 23 Agustus 2026, ia masih turun langsung memadamkan api di Jalan Lingkar Selatan, Sampit.

    Pemadaman berlanjut ke titik Jalan Metro TV hanya berselang beberapa jam usai dirinya menempuh perjalanan dari Palangka Raya sekitar pukul 01.30 WIB.

    Tugas tanpa jeda itu membuat fisiknya tumbang. Multazam mengalami sesak napas lalu dilarikan ke Unit Gawat Darurat RSUD dr Murjani Sampit dengan angka tekanan darah menyentuh 180/110.

    ”Jadi, otomatis kan dia kurang tidur, kecapekan,” kata Wakil Ketua Harian III Satgas Karhutla Kotim, Rihel, saat merespons kondisi saat itu.

    Beban berat di lapangan ini sebelumnya sudah pernah ia utarakan. Dua belas hari sebelum masuk rumah sakit, Multazam berterus terang mengenai letihnya para personel yang harus siaga 12 sampai 18 jam sehari.

    Dia menyempatkan diri melontarkan permohonan maaf terbuka. ”Kami sebelumnya minta maaf kalau semua tidak bisa kami layani maksimal,” katanya.

    Beban medan terbukti memengaruhi kondisi kesehatan sejumlah pihak. Menginjak awal September, Rihel mengungkap sedikitnya lima orang di Kotim sempat mengalami gangguan kesehatan menyusul beratnya penanganan karhutla.

    Kelompok rentan ini terdiri atas dua relawan dan tiga petugas posko, termasuk Multazam sendiri.

    Menepi Merawat Istri

    Laju api terus meluas. Data BPBD Kotim per 26 Agustus 2026 merekam 491 kejadian dengan luasan area terbakar melampaui 1.508 hektare.

    Berselang sepuluh hari kemudian, per 6 September, angka titik panas melompat ke posisi 20.299 dengan 518 kejadian seluas 2.413 hektare.

    Kepala Pelaksana BPBD Kalteng, Ahmad Toyib, menyebut angka itu menempatkan Kotim pada posisi tertinggi se-Kalteng untuk kategori tersebut.

    Tepat pada 11 September, nama Multazam bergeser dari struktur komando penanganan bencana. Instansi yang dia pimpin sejak 27 Februari 2023.

    Dia dimutasi menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melalui pelantikan pejabat eselon II Pemkab Kotim.

    Namun, Multazam tidak pernah benar-benar menapaki kantor barunya. Dia absen sejak pelantikan karena sudah mengambil cuti.

    Senin, 14 September, agenda serah terima jabatan (sertijab) juga digelar tanpa kehadirannya.

    Bupati Kotim Halikinnor membuka alasan di balik ketidakhadiran tersebut pada hari yang sama.

    ”Beliau cuti karena istrinya sakit stroke. Tapi, beliau juga ada mengajukan permohonan pensiun dini karena harus merawat istrinya yang stroke setengah badan,” tuturnya.

    Kondisi istri Multazam disebut memerlukan pendampingan khusus selama proses pemulihan.

    Merespons permohonan pensiun dini itu, Pemkab masih harus melakukan pertimbangan sebelum kelak meneruskannya ke pemerintah pusat, mengingat Multazam masih berstatus sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

    Dua Jabatan tanpa Transisi

    Keputusan mengakhiri pengabdian ini jatuh bersamaan dengan perpanjangan status tanggap darurat karhutla.

    Masa darurat yang sedianya berakhir 15 September, ditarik hingga 30 September oleh Bupati Halikinnor menyusul temuan titik api baru yang terus bermunculan.

    ”Kita sepakati status tanggap darurat kita perpanjang lagi sampai 30 September selama 15 hari,” kata Halikin, usai menggelar rapat evaluasi penanganan karhutla di Rujab Bupati Kotim, Senin (14/9/2026).

    Berhentinya langkah Multazam membuat transisi kepemimpinan terputus di dua instansi.

    Terhitung sejak pelantikan, Bapperida berjalan empat hari tanpa kepala definitif, untuk sementara dikendalikan pelaksana harian oleh Rafiq Riswandi.

    Sementara itu, kursi BPBD beralih ke tangan Imam Subekti tanpa satu hari pun masa transisi bersama pendahulunya.

    Pemetaan kendala di tingkat kecamatan, jalinan relasi bersama Satgas Karhutla, beserta pengetahuan lapangan yang dihimpun Multazam sepanjang musim kemarau tidak pernah diserahterimakan secara formal tepat saat status darurat baru saja diperpanjang.

    Berdasarkan informasi, Multazam masih menjalani usia kerja hingga masa pensiun berakhir tahun 2028.

    Namun, saat Kanal Independen mengkonfirmasi lebih lanjut terkait rencana pensiun dini yang diajukannya, Multazam memilih tidak menjawab.

    ”Mohon maaf untuk saat ini, saya masih menemani ibu (istri, Red), belum bisa ditinggal. Kami pihak keluarga untuk saat ini konsentrasi untuk pemulihan ibu dulu,” kata Multazam melalui pesan WhatsApp. (hgn/ign)

  • Kepungan Karhutla di 22 Titik Perkotaan Sampit, BPBD Minta Maaf Tak Semua Terjangkau

    Kepungan Karhutla di 22 Titik Perkotaan Sampit, BPBD Minta Maaf Tak Semua Terjangkau

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Gelombang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mengepung kawasan perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memaksa Pasukan Gabungan Satgas Karhutla bekerja ekstra keras hingga malam hari.

    Laporan Cepat Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan Kotim hingga Selasa malam (18/8/2026) pukul 19.24 WIB mencatat sedikitnya 22 lokasi pemadaman dan pengerahan personel disebar secara bersamaan di dua kecamatan rawan, yakni Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.

    Melihat besarnya sebaran titik api yang muncul secara serentak di berbagai sudut perkotaan dan keterbatasan armada di lapangan, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat karena belum seluruh laporan kebakaran dapat ditangani secara bersamaan.

    Pihaknya atas nama Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya lantaran tidak dapat menangani semua kejadian yang terlapor akibat keterbatasan jangkauan dan personel.

    “ Kami atas nama Posko Tanggap Darurat Bencana Kahutla dan Kekeringan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat menangani semua kejadian yang terlapor kepada kami,” katanya.

    Penanganan di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang berlangsung sengit, terutama di sepanjang koridor Jalan Moh. Hatta Lingkar Selatan. Di kawasan ini, pengerahan Regu 6, Regu 12, dan Regu 3 Back Up BPBD berhasil melokalisir lahan terbakar seluas lebih dari 4,7 hektare di sekitar Gang Kusuma, meski petugas harus bertarung dengan kendala minimnya sumber air dan lokasi yang masih menyisakan kepulan asap pekat. Selain Lingkar Selatan, pemadaman masif juga menyasar Jalan Panglima Hamdan, Jalan MT. Haryono Barat Perum Sriwijaya Asri 3, serta koridor Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 hingga Km 4 dekat kantor BPJS Ketenagakerjaan. Operasi pemadaman di Jalan HM. Arsyad depan gudang pupuk bahkan sempat terkendala oleh gangguan mesin pada armada Regu 12, yang menyebabkan sebagian titik api di area tersebut masih aktif membara.

    Sementara itu di Kecamatan Baamang, amukan api menyasar kawasan pemukiman warga dan fasilitas umum. Regu 9 bersama personel Yon TP menerjunkan 17 personel di Jalan Bumi Raya 1, tepatnya kawasan Perum Citra Mandiri dan seberang Pesantren As-Syifa, untuk memadamkan lahan seluas lebih dari 1,2 hektare meski terhambat terbatasnya panjang selang pemadam.

    Di tempat terpisah, Regu 1 BPBD menyisir kawasan Perumahan WMP 31 Jalan Yuliana, Jalan WMP 19, WMP 7, serta WMP 14. Kolaborasi masif Regu 3 dan Regu 4 BPBD dengan pengerahan 19 personel dan dua unit mobil tangki air berhasil memblokir pergerakan api agar tidak merembet mendekati bangunan rumah warga. Sebagian besar lokasi kini berada dalam fase pendinginan (overhaul), meski potensi api menyala kembali (re-ignition) tetap tinggi akibat karakter lahan gambut yang menyimpan bara di bawah permukaan.

     Laporan operasional Pusdalops PB Kotim malam ini menyingkap dua kendala fatal yang konsisten memperlambat penetrasi penanganan karhutla perkotaan: minimnya pasokan air (water source deficit) dan kerentanan teknis armada (equipment failure). Pernyataan jujur dari Kalaksa BPBD Kotim mengenai ketidakmampuan menjangkau seluruh laporan warga serta adanya gangguan mesin unit pada Regu 12 di Jalan HM. Arsyad mengindikasikan bahwa kapasitas operasional Satgas sudah berada di titik nadir (overwhelmed).

    Pemkab Kotim dan PDAM didesak segera memasang hidran darurat di sepanjang jalur utama seperti Jalan Mohammad Hatta Lingkar Selatan dan Jenderal Sudirman. Ketergantungan armada pada sumber air alami yang mengering memaksa mobil tangki membuang waktu hanya untuk menyuplai ulang air. Di sisi lain, kejadian trouble engine di tengah operasi pemadaman adalah alarm bahaya bagi kesiapan tempur Satgas. Disdamkarmat dan BPBD wajib menyiagakan mekanik mobile serta unit cadangan agar tidak ada titik api yang ditinggalkan dalam kondisi aktif akibat kendala teknis kendaraan. (***)

  • Dikepung 3.840 Hotspot, Karhutla Kotim Tembus 1.317 Hektare Lahan Terbakar

    Dikepung 3.840 Hotspot, Karhutla Kotim Tembus 1.317 Hektare Lahan Terbakar

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mengalami eskalasi kritis. Rekapitulasi data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim hingga Selasa (18/8/2026) mencatat total akumulasi lahan terbakar di bumi Habaring Hurung telah menembus angka 1.317,15 hektare dari 354 kejadian yang ditangani petugas sepanjang tahun ini.

    Skala bencana yang masif ini berbanding lurus dengan tingginya aktivitas pemantauan satelit, di mana rekap hotspot BPBD Kotim hingga Selasa siang pukul 13.24 WIB mencatat sebanyak 3.840 titik panas terdeteksi mengepung seluruh wilayah kecamatan di Kotim.

    Ancaman terbesar saat ini terkonsentrasi di wilayah selatan dan seberang perkotaan Sampit. Kecamatan Teluk Sampit menyumbang indikator hotspot tertinggi yang mencapai 829 titik.

    Sementara itu, Kecamatan Seranau menjadi wilayah dengan kerusakan lahan terluas, yakni hangus hingga 703,50 hektare atau menyedot 53,41 persen dari total seluruh lahan terbakar di Kotim dengan sebaran 314 hotspot.

    Di tempat lain, Kecamatan Kota Besi mencatatkan 551 hotspot dengan luas lahan terbakar 172,76 hektare (13,12 persen). Wilayah lainnya yang turut membara meliputi Mentaya Hilir Selatan dengan 434 titik dan 83,21 hektare lahan terbakar, Mentaya Hilir Utara dengan 397 titik, Baamang dengan 309 titik dan 122,11 hektare, Mentawa Baru Ketapang dengan 309 titik, serta Pulau Hanaut dengan luasan terbakar mencapai 82,65 hektare.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, mengaitkan luasan terukur tersebut dengan pergerakan cepat tim di lapangan, sekaligus mengingatkan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis.

    “Data ini berdasarkan penanganan kejadian yang dilakukan petugas di lapangan dan merupakan area terukur saat kejadian berhasil ditangani,” ungkapnya, Selasa (18/8/2026).

    Angka ini mengutamakan kecepatan sehingga masih dapat berubah sesuai kelengkapan data. Multazam menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menekan laju perluasan titik api dengan tidak membakar lahan serta segera melapor jika melihat indikasi asap, tanpa harus menunggu api membesar.

    Tingginya akumulasi 3.840 hotspot yang berbanding lurus dengan hangusnya 1.317 hektare lahan adalah bukti bahwa strategi pencegahan di tingkat tapak belum mampu membendung laju pembersihan lahan secara sporadis.

    Lonjakan hotspot di Teluk Sampit serta dominasi kerusakan di Seranau mengindikasikan bahwa wilayah gambut dalam pesisir dan seberang sungai sangat rentan menjadi penyumbang kabut asap pekat (haze) yang mengancam penerbangan Bandara H. Asan Sampit.

    Tingginya angka titik panas di Seranau dan Teluk Sampit tidak bisa hanya mengandalkan satgas darat. BNPB dan BPBD Kalteng wajib memprioritaskan helikopter water bombing untuk memutus rantai api di lahan gambut dalam yang tidak terjangkau selang pemadam.

    Di sisi lain, banyaknya hotspot di wilayah pertanian dan perkebunan pesisir harus ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan oleh Satreskrim Polres Kotim dan Gakkum KLHK guna menindak tegas pelaku pembakaran lahan secara sengaja.

    Cegah kabut asap melumpuhkan Sampit, tindak tegas pembakar lahan!  Karhutla Kotim tembus 1.317 hektare! Kepungan 3.840 hotspot butuh gempuran pemadaman udara! (***)

  • Enam Desa Telaga Antang Diterjang Banjir, Ekspansi Sawit Dituding Biang Kerok

    Enam Desa Telaga Antang Diterjang Banjir, Ekspansi Sawit Dituding Biang Kerok

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hujan deras yang mengguyur wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memicu luapan hebat di hulu Sungai Mentaya.

    Air kecokelatan merangsek masuk ke pemukiman, melumpuhkan mobilitas warga, dan merendam setidaknya enam desa di Kecamatan Telaga Antang.

    Bencana ekologis ini kembali membuka catatan buruk mengenai rapuhnya daya dukung lingkungan akibat masifnya pembukaan lahan.

    Catatan lapangan hingga Sabtu (16/5/2026) memperlihatkan rincian wilayah terdampak di Telaga Antang yang meliputi Desa Tumbang Boloi, Tumbang Bajanei, Luwuk Kowan, Rantau Tampang, Rantau Katang, dan Tumbang Sangai.

    Permukiman warga Desa Tumbang Boloi tergenang parah dengan kedalaman air mencapai 80 sentimeter, memaksa warga membatasi seluruh aktivitas harian mereka.

    Kondisi serupa mengurung Desa Tumbang Sangai dan memutus akses darat bagi warga di tiga rukun tetangga (RT).

    Rambatan air bah turut melumpuhkan Kelurahan Kuala Kuayan. Kendaraan bermotor tidak bisa melintasi ruas jalan utama seperti Jalan Pelangkong dan rute Kuayan-Bawan karena tenggelam oleh genangan setinggi 75 sentimeter.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim memantau pergerakan air di kawasan hulu masih sangat dinamis dan bergantung pada sisa curah hujan.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, merinci pembaruan situasi per 16 Mei 2026 pukul 10.17 WIB.

    ”Desa Sungai Hanya di Kecamatan Antang Kalang dilaporkan mulai surut, namun kondisi keseluruhan di wilayah utara masih sangat fluktuatif menyesuaikan intensitas hujan di hulu Sungai Mentaya,” jelas Multazam dalam rilis resminya.

    Banjir yang terus berulang di teritori utara Kotim memantik reaksi keras dari aparatur desa setempat.

    Mereka memandang rentetan bencana ini bukan lagi murni faktor anomali cuaca, melainkan dampak nyata dari deforestasi.

    Kawasan penyangga yang seharusnya menjadi spons alami penyerap air hujan telah menyusut.

    Sekretaris Desa Tumbang Boloi, Tatah, menyoroti secara tajam operasional perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merangsek hingga ke bibir bantaran Sungai Mentaya dan anak-anak sungainya sebagai penyebab utama hilangnya daerah resapan air.

    ”Masuknya perusahaan perkebunan hingga ke wilayah bantaran sungai dinilai ikut memperburuk kondisi lingkungan. Minimnya kepedulian korporasi terhadap ekosistem membuat daerah kami semakin rawan banjir. Kami berharap pemerintah tegas, stop perluasan atau pembukaan lahan baru di Kotim bagian utara!” tegas Tatah.

    Gugatan dari aparatur desa membuka fakta tentang terganggunya fungsi wilayah utara Kotim sebagai daerah tangkapan air (catchment area).

    Konversi hutan menjadi lahan monokultur skala besar memangkas kemampuan tanah memegang air.

    Langkah pemerintah daerah mendistribusikan bantuan logistik memang menyambung napas warga saat darurat, tetapi akar persoalan menuntut penanganan sistemik.

    Tanpa adanya audit lingkungan yang ketat dan penegakan aturan batas sempadan sungai bagi korporasi sawit, masyarakat pedalaman Kotim akan terusir dari ruang hidup mereka sendiri setiap kali musim penghujan tiba. (***)

  • Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    Status Siaga 185 Hari, Stok Selang Sisa 46: Menguji Kesiapan Kotim Menghadapi Kemarau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Seratus delapan puluh lima hari. Selama rentang waktu itulah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026.

    Keputusan ini lahir dari proyeksi BMKG bahwa kemarau 2026 berpotensi lebih ekstrem dan berlangsung lebih lama dari tahun-tahun sebelumnya.

    Pemerintah daerah membentangkan perisai regulasi, bersiap menghadapi krisis selama setengah tahun penuh.

    Namun, ketetapan panjang itu terasa rapuh ketika menengok isi gudang markas pemadam.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim justru mengalami keterbatasan logistik vital. Stok selang pelempar berukuran 1,5 inci merosot tajam, menyisakan hanya 46 gulung.

    Ketersediaan ini sangat timpang dengan realitas lapangan. Regu pemadam memerlukan 15 hingga 20 gulung selang hanya untuk mengoperasikan satu unit mobil tangki air demi mengejar titik api di kedalaman lahan gambut.

    Parahnya lagi, perangkat ini rentan jebol dalam 10 sampai 15 hari ketika dipaksa bekerja keras. Ratusan hari masa siaga kini terpaksa dipertaruhkan dengan puluhan gulung selang yang tersisa.

    Keterbatasan ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi teknis. Bupati Kotim Halikinnor bahkan telah menginstruksikan BPBD untuk memetakan anggaran dan mengusulkan percepatan perubahan APBD guna memenuhi kebutuhan peralatan.

    Kemarau Datang Lebih Awal

    Jejak panas (hotspot) sudah memberikan sinyal peringatan sejak awal tahun. Berdasarkan pantauan, Januari 2026 saja sudah mencatat kemunculan titik api di sejumlah kecamatan, mendahului puncak kemarau itu sendiri.

    Rekam jejak daerah ini memperlihatkan pola serupa: dalam beberapa tahun terakhir, rentetan insiden karhutla berulang menghanguskan bentang lahan yang luas di berbagai kecamatan.

    Kondisi tersebut menempatkan Kotim sebagai salah satu titik kerentanan utama di Kalimantan Tengah.

    Ancaman ini adalah siklus berulang yang menuntut perencanaan logistik berbasis data, bukan lagi sekadar respons darurat yang bersifat reaktif.

    Daya Jelajah Armada yang Terpasung

    Pengakuan Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, mengenai sisa 46 unit selang 1,5 inci membuka celah dalam sistem kesiapsiagaan daerah. Dengan stok setipis itu, daya jelajah regu pemadam menjadi terbatas.

    Titik api di Kotim mayoritas tersembunyi di kedalaman lahan gambut dan semak belukar yang sulit dijangkau kendaraan.

    Tanpa cadangan selang yang memadai, armada tangki air terpaksa hanya beroperasi dalam radius sempit dari akses jalan, membiarkan api di bagian tengah lahan terus merambat.

    Hingga kini, BPBD belum memublikasikan secara rinci jumlah armada tangki air yang benar-benar siap operasi, termasuk kelayakan pompa portabel, mesin apung, hingga kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk operasi maraton berhari-hari.

    Celah informasi ini krusial, mengingat perangkat dasar seperti selang saja sudah menyentuh batas kritis sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai.

    Posko, Relawan, dan Risiko Struktur Administratif

    Pemerintah daerah merancang skema komando lintas instansi untuk memitigasi krisis. Sebuah pos komando tingkat kabupaten disiapkan untuk menyatukan kekuatan BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait.

    Mengalir ke bawah, pos lapangan di kecamatan dan desa dirancang sebagai garis pertahanan pertama.

    Kecamatan seperti Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Pulau Hanaut, Ketapang, Baamang, hingga Cempaga selalu masuk radar zona merah.

    Pemerintah menyatakan telah mengonsolidasikan aparat desa hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memangkas waktu respons.

    Namun, narasi kesiapan ini diuji oleh pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ritme kerja posko kerap berfluktuasi mengikuti intensitas kebakaran, memunculkan keraguan soal kontinuitas latihan maupun perawatan alat secara berkala.

    Sampai saat ini, belum ada publikasi yang merinci inventaris logistik di setiap posko desa: berapa unit pompa yang mereka pegang, ketersediaan alat pelindung pernapasan bagi relawan, hingga jaminan dukungan operasional dasar.

    Tanpa rincian tersebut, posko-posko ini berisiko lebih banyak hadir sebagai struktur administratif ketimbang basis operasi yang benar-benar siap ketika api mulai meluas.

    Persimpangan Kritis: Api dan Krisis Air

    Kebakaran lahan selalu membawa kembarannya: krisis air bersih. BPBD merespons dengan mendorong pembangunan sumur artesis di wilayah pesisir.

    Kawasan Ujung Pandaran, misalnya, diinformasikan masih memiliki cadangan air layak konsumsi pada kedalaman delapan meter untuk saat ini.

    Kondisi tersebut rentan berubah ketika kemarau memuncak akibat penurunan muka air tanah dan intrusi laut.

    Situasi di Kecamatan Pulau Hanaut bahkan lebih mengkhawatirkan. Berdasarkan pemetaan awal, kualitas air tanah di sana mayoritas tidak layak konsumsi, memaksa warga bergantung pada sumber air dari kawasan hutan.

    Hal ini menciptakan persimpangan yang sulit. Wilayah yang krisis air minum adalah titik yang sama dengan wilayah rawan karhutla.

    Operasi pemadaman menuntut pasokan air dalam jumlah besar. Tanpa perencanaan yang presisi, risiko terjadinya gesekan kepentingan antara kebutuhan air untuk pemadaman dan kebutuhan harian warga menjadi nyata.

    Beban Berat di Pundak Desa

    Secara manajerial, BPBD Kotim merancang penanggulangan karhutla dari struktur paling bawah.

    ”Kami ingin penanganan ini dimulai dari desa, naik ke kecamatan, baru ke kabupaten,” kata Multazam.

    Konsep penanganan berjenjang ini logis secara taktis. Memadamkan percikan awal di tingkat desa jauh lebih efektif daripada menunggu api membesar.

    Namun, kapasitas riil desa kembali dipertanyakan. Mengingat tingkat kabupaten saja menghadapi tantangan stok logistik, relawan MPA di desa-desa pelosok kemungkinan besar memikul beban yang jauh lebih berat. Ditambah kendala infrastruktur jalan dan akses komunikasi.

    Api belum datang. Tapi 46 gulung selang itu tidak akan bertahan lama setelah kebakaran pertama meluas. (ign)

  • Dua Hari Hilang di Mentaya, Tubuh Syahrir Ditemukan Mengapung di Terantang

    Dua Hari Hilang di Mentaya, Tubuh Syahrir Ditemukan Mengapung di Terantang

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Pencarian yang sempat terhenti saat gema takbir Idulfitri akhirnya berujung kepastian pahit. Muh Syahrir, anak buah kapal (ABK) yang dilaporkan hilang di Sungai Mentaya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Minggu pagi (22/3/2026).

    Tubuhnya ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB di wilayah Terantang. Bukan oleh tim penyelamat, melainkan oleh ABK kapal lain yang melintas di jalur perairan tersebut.
    Kepala Pelaksana BPBD Kotawaringin Timur, Multazam, memastikan temuan itu.

    “Jam 07.30 korban ditemukan oleh ABK kapal di Terantang dalam kondisi meninggal dunia,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.

    Penemuan ini menutup pencarian yang sebelumnya berlangsung dalam ritme terputus. Tim gabungan sempat menyisir perairan Sungai Mentaya sejak laporan hilangnya korban pada Kamis malam (19/3). Namun, operasi dihentikan sementara saat Salat Idulfitri, sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.

    Syahrir sebelumnya dilaporkan hilang dari atas tongkang BG Marine Jaya II yang ditarik TB Ocean Marine 2. Rekaman CCTV menjadi petunjuk terakhir ia terlihat berjalan ke arah buritan kapal, lalu lenyap dari jangkauan kamera. Tidak ada saksi, tidak ada suara minta tolong. Hanya jeda, lalu kekosongan.

    Pencarian awal dilakukan kru kapal dengan menyisir badan tongkang hingga perairan sekitar. Hasilnya nihil. Upaya diperluas melibatkan tim gabungan, namun waktu berjalan lebih cepat dari pencarian itu sendiri.

    Dua hari kemudian, sungai mengembalikan tubuhnya.
    Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi dihentikan. Jenazah Syahrir dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

    Di tengah suasana hari raya yang identik dengan kepulangan dan pertemuan, kabar ini justru datang sebagai kehilangan. Sungai Mentaya, yang selama ini menjadi urat nadi aktivitas warga, sekali lagi menyisakan cerita yang tak sepenuhnya terjawab. (***)