Tag: Musim kemarau

  • Kualitas Udara Kotim Makin Memburuk, DLH Minta Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan dan Gunakan Masker

    Kualitas Udara Kotim Makin Memburuk, DLH Minta Warga Kurangi Aktivitas Luar Ruangan dan Gunakan Masker

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami penurunan seiring kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim mencatat indeks kualitas udara telah mencapai angka 142 atau mendekati kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, sehingga masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, serta mewaspadai dampak kekeringan terhadap ketersediaan air bersih.

    Kepala DLH Kotim, Marjuki, mengatakan musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dibanding biasanya.

    Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi kualitas udara akibat meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mulai berdampak terhadap kualitas serta ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah.

    ”Puncak musim kemarau diprediksi terjadi September dan dimungkinkan berakhir sampai Oktober. Otomatis kualitas udara maupun air dari berbagai sisi akan terpengaruh oleh kondisi kemarau tersebut,” kata Marjuki saat diwawancarai awak media, Senin (3/8/2026).

    DLH Kotim terus memantau kondisi kualitas udara secara berkala. Pemantauan dilakukan setiap hari bahkan setiap jam sebagai dasar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi udara terkini.

    Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, indeks kualitas udara di Kotim berada pada angka 142.

    Meski masih berada pada kategori sedang, angka tersebut sudah mendekati kategori tidak sehat bagi kelompok masyarakat sensitif, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

    ”Hari ini kalau kita ambil rata-rata berada di angka 142. Walaupun masih kategori sedang, tetapi sudah mengarah ke sensitif,” ujarnya.

    Melihat kondisi tersebut, DLH mengimbau masyarakat agar mulai membatasi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara memburuk.

    Penggunaan masker dinilai menjadi langkah sederhana namun penting untuk mengurangi paparan asap dan partikel yang dapat mengganggu kesehatan.

    ”Kami menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker. Kalau memang tidak ada keperluan penting, sebaiknya aktivitas di luar dikurangi. Tetapi kalau memang harus keluar karena pekerjaan atau kepentingan lainnya, gunakan masker,” tegasnya.

    Selain kualitas udara, Marjuki mengatakan musim kemarau juga mulai memengaruhi kondisi air bersih.

    Penurunan debit air membuat tidak semua sumur bor dapat lagi dimanfaatkan sebagai sumber air minum sehingga masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam menggunakannya.

    ”Sekarang kita juga mengalami kekeringan. Tidak semua sumur bor sekarang bisa dipakai untuk minum. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati menggunakan air dan lebih selektif, khususnya untuk air minum,” katanya.

    Marjuki juga mengingatkan bahwa aktivitas pembakaran lahan yang masih terjadi di tengah musim kemarau menjadi salah satu penyebab utama memburuknya kualitas lingkungan.

    Dampaknya tidak hanya memperparah pencemaran udara akibat kabut asap, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas air.

    ”Dampaknya sudah jelas, pembakaran lahan memengaruhi kualitas udara maupun kualitas air. Yang paling terasa tentu kualitas udara,” ujarnya.

    Dia berharap seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran maupun membuang sumber api secara sembarangan.

    ”Kami berharap semua pihak, bukan hanya pemerintah, benar-benar menyadari kondisi saat ini. Jangan membakar lahan ataupun membuang api sembarangan. Sekarang harus dikondisikan agar tidak ada pembakaran lahan sehingga kualitas udara tidak semakin memburuk,” tegasnya.

    DLH Kotim juga menyatakan kesiapan mendukung upaya penyaluran air bersih apabila dibutuhkan. Marjuki menjelaskan, instansinya memiliki dua unit mobil tangki air yang dapat dikerahkan untuk membantu penanganan darurat.

    Namun, ia menegaskan salah satu mobil tangki tetap diprioritaskan untuk operasional di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampit.

    Penyiraman rutin di lokasi tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah potensi kebakaran karena tingginya kandungan gas metana dari timbunan sampah.

    ”Kita punya dua tangki air. Memang terbatas karena kebutuhan di TPA juga tinggi. Gas metana dari timbunan sampah sangat tinggi sehingga rawan. Itu yang menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.

    Penyiraman di kawasan TPA dilakukan dua kali setiap hari, yakni pada pagi dan sore. Selain menjaga kelembapan, DLH juga terus melakukan penutupan kembali timbunan sampah guna meminimalkan risiko pencemaran dan munculnya titik api.

    “Setiap pagi disiram, sore disiram lagi supaya tidak menimbulkan pencemaran. Selain itu kami juga terus melakukan penutupan kembali timbunan sampah,” ujarnya.

    Meski demikian, DLH memastikan tetap siap mendukung distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat maupun pemerintah daerah. Satu unit mobil tangki telah disiagakan dan siap diterjunkan sesuai kebutuhan setelah berkoordinasi dengan tim posko penanganan karhutla.

    “Kita fokus di TPA, tetapi tetap siap mendukung. Satu unit selalu standby di TPA, sedangkan satu unit lagi siap diterjunkan apabila ada kebutuhan yang mendesak. Itu juga sudah kami laporkan ke tim posko,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • 11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    11 Titik Karhutla Membara di Kotim, Empat Titik Api Masih Aktif Sulit Dijangkau

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur belum menunjukkan tanda mereda.

    Dari 11 titik kebakaran lahan yang terjadi pada Senin (3/8/2026), dilaporkan hingga malam ini, empat titik api masih aktif dan belum dapat dipadamkan karena berada di lokasi sulit dijangkau dengan akses yang sulit serta minim sumber air.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur, 11 titik kebakaran tersebar di Jalan Mohammad Hatta Jalur Lingkar Selatan dekat Gudang Yamahalub, Jalan Bumi Raya I, Jalan Tjilik Riwut KM 7, Jalan Tjilik Riwut KM 13.

    Kemudian, Jalan HM Arsyad KM 38 wilayah Desa Bagendang Hilir dan Desa Jaya Karet, Jalan Jenderal Sudirman KM 23, Jalan Jenderal Sudirman belakang SMAN 4 Sampit, Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit yang sudah tiga hari ini berasap.

    Sebagian titik api berhasil dipadamkan. Namun, sejumlah lokasi masih mengeluarkan asap akibat bara api di bawah permukaan gambut belum sepenuhnya padam. Bahkan, beberapa titik kembali terbakar setelah sebelumnya dinyatakan padam.

    Wakil Koordinator III Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kotim, Rihel, mengatakan kondisi tersebut terjadi di Jalan Tjilik Riwut KM 7 yang dalam sehari harus dilakukan pemadaman sebanyak dua kali.

    ”Sebagian titik lokasi sudah padam, tetapi masih ada lahan yang kondisinya berasap, seperti di Jalan Tjilik Riwut KM 13, Jalan HM Arsyad KM 38 dan di Jalan Tjilik Riwut KM 7. Hari ini saja sudah ditangani dua kali. Pagi hingga siang padam, sorenya api kembali aktif, malam ini padam tetapi masih berasap,” kata Rihel, Senin (3/8/2026).

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam menambahkan bahwa dari 11 lokasi kebakaran, masih terdapat empat titik yang belum dapat ditangani secara maksimal karena akses menuju lokasi sangat sulit.

    Keempat lokasi tersebut berada di Desa Camba Kecamatan Kotabesi, Desa Batuah Kecamatan Seranau, Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, serta Desa Lampuyang.

    ”Di Camba api masih aktif, di Desa Batuah lokasinya jauh, perlu moda sungai atau posisi air surut, jadi petugas harus ekstra untuk mencapai lokasi. Di Desa Lampuyang lokasi lahan yang terbakar sudah tiga hari ini sulit ditempuh lewat jalur darat dan api cepat meluas karena angin kencang,” tambah Multazam.

    Water Bombing Jadi Opsi Terakhir

    Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengusulkan bantuan operasi pemadaman melalui helikopter water bombing.

    Langkah ini ditempuh apabila kebakaran terus meluas, sumber air sangat terbatas, dan lokasi kebakaran tidak memungkinkan dijangkau melalui jalur darat.

    Operasi pemadaman dari udara sebelumnya telah dilakukan di Kebun Praktik SMKN 4 Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Minggu (2/8/2026).

    Dalam operasi tersebut, helikopter melakukan 12 kali pengeboman air untuk memadamkan titik api yang tidak dapat dijangkau kendaraan pemadam.

    ”Penanganan water bombing di Desa Eka Bahurui sekitar daerah Amin Klaru kemarin satu titik itu saja dilakukan 12 kali water bombing. Kalau memang lokasinya jauh, wilayahnya luas, mobil tangki dan peralatan sulit menjangkau ke titik lokasi, sumber air tidak ada, maka pilihan terakhir yang kita lakukan adalah meminta bantuan water bombing,” ujar Rihel.

    Sebelum bantuan helikopter diajukan, BPBD terlebih dahulu melakukan pemeriksaan lapangan (ground check) guna memastikan api masih aktif dan berpotensi meluas.

    ”Jangan sampai kemarin terpantau masih ada api, ternyata hari ini sudah padam. Makanya harus dipastikan dulu melalui ground check bahwa apinya masih ada dan berpotensi melebar,” katanya.

    Gambut Dalam dan Minim Sumber Air Hambat Pemadaman

    Dalam acara Coffee Morning di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (3/8/2026), Rihel memaparkan berbagai kendala yang dihadapi personel BPBD selama menangani karhutla.

    Ia menjelaskan, sebelumnya kebakaran seluas sekitar delapan hektare di wilayah Ujung Pandaran berhasil dipadamkan oleh tim PT SJM. Selain itu juga terjadi kebakaran di wilayah Mentaya Hilir Utara.

    Namun, hingga kini masih terdapat titik api yang belum padam di kawasan Eka Bahurui, Kudamarleh, dan satu lokasi di belakang Jalur Lembur Kuring.

    “Lokasi kebakaran di belakang Jalan Lembur Kuring berada sekitar 800 meter hingga satu kilometer dari Jalur Lingkar Selatan. Jika ditempuh melalui jalur sungai, jaraknya mencapai sekitar enam kilometer,” ungkap Rihel.

    Meski terdapat jalur parit, kendaraan roda empat tidak dapat mencapai lokasi. Akses hanya bisa dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan roda tiga jenis tosa atau korsa.

    ”Mesin yang digunakan hanya mesin apung dan strategi yang kita lakukan adalah menggunakan sistem embung,” jelasnya.

    Rihel melaporkan, sejak Selasa hingga Sabtu pekan lalu kebakaran juga terjadi di kawasan Jalan Tjilik Riwut KM 7, KM 12, KM 13 hingga Jalan Jenderal Sudirman KM 13. Dalam proses pemadaman tersebut, Kapolres Kotim juga turut turun langsung membantu petugas di lapangan.

    Menurut Rihel, kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya sumber air. Hampir seluruh parit di sekitar lokasi kebakaran telah mengering sehingga petugas harus mengambil air dari lokasi yang cukup jauh.

    Selain itu, BPBD juga mengalami keterbatasan selang pemadam serta tingginya kebutuhan bahan bakar operasional.

    “Untuk BBM rata-rata sehari kurang lebih 100 liter Pertamax atau Pertalite karena semua unit rata-rata memakai bensin,” ujarnya.

    Rihel menambahkan kawasan KM 3, KM 7, KM 12 dan KM 13 Jalan Tjilik Riwut menjadi penyumbang asap pekat dalam beberapa hari terakhir.

    Ia mengaku turun langsung ke lapangan pada Kamis sore sekitar pukul 17.30 WIB dan mendapati api mulai membesar.

    “Memang kendalanya, gambut di sana lumayan dalam,” katanya.

    Kondisi gambut yang dalam membuat api di bawah permukaan tanah sulit dipadamkan sehingga api kembali aktif meski bagian atas lahan telah dinyatakan padam.

    “Kemungkinan besar, dan kami sampaikan secara jujur, para petugas juga kelelahan. Dari pagi sampai sore bahkan sampai malam karena sistem kerja kita menggunakan pola 12 jam. Dengan kondisi gambut yang dalam, pemadaman selama ini hanya mematikan api di permukaan atas saja,” ujarnya.

    BPBD kembali menjadwalkan ground check di empat titik yang masih mengeluarkan asap. Jika masih ditemukan bara api, seluruh unit yang tersedia akan digeser menuju lokasi tersebut.

    Rihel juga menilai penggunaan armada pemadam kebakaran untuk distribusi air bersih bukan solusi ideal karena berpotensi memengaruhi kualitas air bersih masyarakat.

    Ia mencontohkan kejadian pada 2021 atau 2022 ketika masyarakat mengeluhkan air bersih tercampur air parit akibat penggunaan armada damkar.

    Karena itu, BPBD mengusulkan agar armada milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim dapat dilibatkan dalam penanganan distribusi air bersih, salah satunya dengan membantu pengerukkan parit atau drainase yang masih dangkal sebagai cadangan sumber air terutama di jalan poros utama.

    “Selama ini sumber air di Jalan Ir Soekarno Jalur Lingkar Utara hanya ada di sekitar PDIP dan Jalan Jenderal Sudirman dekat Tahu Sumedang . Di Lingkar Selatan hanya ada di sekitar kantor Kecamatan MB Ketapang dan dekat SPBU KM 8. Akibatnya saat mengejar titik lokasi api, air di tangki lebih dulu habis karena harus bolak-balik mengambil air dengan jarak yang cukup jauh,” jelasnya.

    BPBD Hadapi Beban Ganda

    Di tengah situasi meningkatnya kejadian karhutla, personel BPBD juga harus berbagi tugas membantu penyaluran air bersih kepada masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.

    Bersama Perumdam Tirta Mentaya, BPBD telah membantu penyaluran air bersih ke sejumlah desa di Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

    Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga masih menunggu bantuan satu unit mobil tangki dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna memperkuat pelayanan distribusi air bersih.

    “Sudah ada beberapa desa Kecamatan Teluk Sampit dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang mengajukan permohonan air bersih. Sebagian sudah disuplai oleh tim Perumdam, namun berapa jumlah dan lokasi mana saja yang sudah menerima bantuan air bersih, Perumdam yang lebih mengetahui,” kata Rihel.

    Status Tanggap Darurat Berlaku Hingga 26 Agustus

    Rihel kembali mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah meningkatkan status penanganan karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat.

    Status siaga darurat yang sebelumnya berlaku selama 185 hari, terhitung sejak 8 April hingga 10 Oktober 2026, ditingkatkan menjadi status tanggap darurat selama 28 hari, mulai 30 Juli hingga 26 Agustus 2026 sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran yang diperkirakan meningkat pada puncak musim kemarau yang diprediksi hingga Oktober 2026.

    Keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), serta instansi vertikal pada Rabu (29/7/2026).

    Berdasarkan data BPBD Kotim per 1 Agustus 2026, telah terjadi 152 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 313,82332 hektare.

    Kecamatan Mentawa Baru Ketapang menjadi wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 62 kejadian, disusul Kecamatan Baamang sebanyak 56 kejadian.

    Selain itu, BPBD juga mencatat sebanyak 588 titik panas (hotspot), dengan lonjakan tertinggi terjadi sepanjang Juli 2026 yang mencapai 331 hotspot.

    Data tersebut menunjukkan ancaman karhutla di Kabupaten Kotawaringin Timur masih sangat tinggi menjelang puncak musim kemarau.

    Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. (hgn)

  • Satelit Deteksi Empat Hotspot Siaga di Tiga Kecamatan Kotim Saat Curah Hujan Merosot Nol Milimeter

    Satelit Deteksi Empat Hotspot Siaga di Tiga Kecamatan Kotim Saat Curah Hujan Merosot Nol Milimeter

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Lonceng bahaya hidrometeorologi resmi berdentang di atas hamparan lahan gambut Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Di tengah bayang-bayang proyeksi kemarau ekstrem yang diprediksi bakal mengunci wilayah ini hingga 120 hari ke depan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan empat titik panas (hotspot) dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Kehadiran titik api awal ini memicu alarm siaga satu karena terjadi di tengah drastisnya penurunan peluang pertumbuhan awan hujan di Bumi Tambun Bungai.

    Sebaran Titik Panas NOAA20 dan Ancaman Kering Juli–September

    ​Berdasarkan data rekapitulasi satelit modern NOAA20 and SNPP yang diperbarui pada Minggu (21/6/2026) pukul 07.00 WIB, sebaran titik panas tersebut terdeteksi di tiga kecamatan krusial. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit, Mulyono Leo Nardo, merincikan bahwa satu titik panas terpantau membakar Kelurahan Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga pada dini hari pukul 00.09 WIB. Sementara itu, satu titik panas lainnya terdeteksi di Kelurahan Parebok, Kecamatan Teluk Sampit pada siang hari pukul 12.50 WIB.

    ​Titik paling rawan berada di Kecamatan Tualan Hulu, di mana satelit menangkap dua hotspot sekaligus yang meledak di Kelurahan Sebungsu pada siang hari, masing-masing pada pukul 12.31 WIB dan 12.50 WIB.

    ​“Seluruh titik panas yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan tinggi (confidence level) dengan nilai 8. Radius kemungkinan keberadaan sumber panas diperkirakan mencapai 321 meter. Hal ini patut diwaspadai karena peluang pertumbuhan awan hujan untuk periode 21 hingga 22 Juni berada pada kategori sangat rendah,” tegas Mulyono Leo Nardo.


    ​Dinamika titik api ini diprakirakan akan melompat lebih agresif memasuki periode Juli hingga September 2026. Berdasarkan analisis parameter klimatologi BMKG, curah hujan di Kotim diproyeksikan merosot tajam hingga hanya berkisar 0 – 20 \text{ mm} per bulan—sebuah kondisi yang jauh lebih kering dari ambang batas normal dan berpotensi memicu kekeringan hidrologis jangka panjang.

    Mobilisasi Mitigasi BPBD dan Sekat Bakar Mandiri Lahan Gambut

    ​Rentetan kebakaran lahan yang mulai marak melanda wilayah Kotim akhir-akhir ini memicu respons taktis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Salah satu insiden yang menjadi catatan adalah kesaksian dari warga lokal, Sugianto, pada Sabtu (20/6/2026), yang melihat langsung bagaimana vegetasi kering di lapangan begitu rapuh dan mudah tersulut menjadi kobaran api.

    ​Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menegaskan bahwa lembaran analisis kebencanaan saat ini menempatkan sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah dalam status mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu, BPBD memperketat patroli lapangan terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, serta memperkuat sistem peringatan dini berbasis satelit.

    ​“Warga diimbau keras untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun. Kondisi cuaca yang kering sangat rentan memicu api dan cepat menyebar. Kami juga meminta masyarakat lebih waspada terhadap aktivitas kecil yang memicu bencana, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area kering maupun lahan gambut,” tegas Multazam.


    ​Sebagai langkah penyelamatan mandiri, BPBD meminta komunitas di wilayah rawan segera membangun sekat bakar (firebreak) dan menyiapkan tandon air cadangan. Jika eskalasi kebakaran meluas dan memicu kabut asap pekat, masyarakat diminta segera mengenakan masker pelindung standar N95 serta memangkas mobilitas di luar ruangan demi keselamatan respirasi.

    ​Kemunculan empat titik panas dengan tingkat kepercayaan nilai 8 di Cempaga, Teluk Sampit, dan Tualan Hulu bukanlah sebuah kebetulan alam, melainkan alarm otentik mengenai rapuhnya tata kelola lingkungan hidup di Kotim menghadapi siklus kemarau ekstrem 2026. Proyeksi curah hujan yang menyentuh angka nol milimeter per bulan adalah vonis kering yang akan mengubah jutaan hektare lahan gambut di Kotim menjadi bom waktu yang siap meledak hanya karena satu puntung rokok.

    ​Kanal Independen memberikan catatan kritis yang sangat tajam terhadap pola mitigasi konvensional Pemkab Kotim. Selama ini, BPBD and BMKG selalu dibebani tanggung jawab di hilir untuk memadamkan api, sementara regulasi di hulu terhadap korporasi perkebunan kelapa sawit skala besar terkesan mandul. Kecamatan Cempaga and Tualan Hulu adalah wilayah yang dikepung oleh konsesi perkebunan swasta. Sudahlah rawa gambutnya dikuras habis melalui kanalisasi industri swasta, ketika musim kering tiba, beban pengawasan titik api justru dibebankan kepada masyarakat desa yang hanya memiliki peralatan pemadam ala kadarnya.

    ​Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum tidak boleh lagi menggunakan standar ganda dalam penanganan karhutla. Jika ada titik panas terdeteksi di dalam radius konsesi perusahaan, segel lahan tersebut tanpa kompromi and seret pemilik modalnya ke meja pengadilan hijau.

    ​Lebih dari itu, dengan durasi kemarau mencapai 120 hari, alokasi anggaran daerah untuk patroli udara (water bombing) dan operasional darurat pos lapangan Manggala Agni harus digandakan. Jangan tunggu sampai langit Kotim berubah menjadi kuning pekat and anak-anak Sampit terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) massal, baru birokrasi daerah sibuk mencari kambing hitam di tingkat peternak and petani tradisional. Kesiapsiagaan kolektif harus ditegakkan dengan memaksa konglomerat sawit mendanai penuh infrastruktur pemadaman di sekitar perimeter desa mereka. (***)

  • Sinyal Merah Karhutla di Atas Bara Gambut Kotim: Dua Titik Api Menyala dalam Semalam, BMKG Warning Kemarau Ekstrem 2026

    Sinyal Merah Karhutla di Atas Bara Gambut Kotim: Dua Titik Api Menyala dalam Semalam, BMKG Warning Kemarau Ekstrem 2026

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Siklus krisis ekologis tahunan kini resmi kembali mengintai Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Seiring bergesernya musim menuju kemarau, ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mulai menampakkan taringnya. Hanya dalam kurun waktu 24 jam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim melaporkan telah menerima dua hantaman titik api (hotspot) di dua lokasi spasial berbeda, menegaskan bahwa vegetasi gambut daerah ini sudah masuk dalam fase kritis mudah terbakar.

    Bara Siang Bolong di Lingkar Selatan dan Kelumpuhan Medan Tjilik Riwut

    Letupan karhutla pertama kali terdeteksi merobek kawasan Jalan Mohammad Hatta atau yang akrab dikenal sebagai jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada Senin (15/6/2026) siang sekitar pukul 13.56 WIB. Api dengan cepat melumat permukaan tanah gambut (peatland) kering yang ditumbuhi semak belukar rimbun.

    Merespons ancaman yang berpotensi meluas ke jalur logistik tersebut, sebanyak 10 personel taktis BPBD Kotim diterjunkan ke titik koordinat dengan dukungan satu unit armada mobil tangki air. Setelah bertempur melawan asap pekat, petugas berhasil mengisolasi pergerakan api. Luas lahan yang hangus terbakar diestimasi mencapai 0,12 hektare sebelum berhasil dijinakkan sepenuhnya.

    Belum sempat barisan pemadam melepas lelah, petaka kedua kembali dilaporkan menyala pada Senin malam di kawasan koridor Jalan Tjilik Riwut. Namun, operasi pemadaman di lokasi ini terpaksa membentur dinding kegagalan. Titik api terpantau berada jauh di dalam hutan, sekitar 700 meter merangsek dari tepi jalan utama.

    Petugas BPBD bersama kekuatan taktis dari Relawan Ketapi III sempat menembus kegelapan untuk melakukan asesmen lapangan. Sayangnya, kombinasi medan belukar yang ekstrem, tiadanya akses untuk kendaraan roda empat maupun unit water tank, serta minimnya visibilitas pencahayaan pada malam hari membuat tim terpaksa membatalkan eksekusi penyemprotan demi menghindari risiko fatalitas personel.

    Aktivitas Manusia Jadi Pemicu Utama

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menegaskan situasi ini harus dibaca sebagai early warning bagi seluruh elemen korporasi dan masyarakat. Berdasarkan analisis awal, hilangnya guyuran hujan dalam beberapa hari terakhir telah mengubah karakteristik permukaan tanah Kotim menjadi bahan bakar yang sangat reaktif.

    “Kami mengimbau secara keras kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dalam bentuk apa pun. Saat ini kita sudah resmi memasuki musim kemarau, sehingga potensi karhutla mulai meningkat tajam secara eksponensial,” tegas Multazam dalam keterangan persnya pada Selasa (16/6/2026).

    Multazam tidak menampik dugaan bahwa mayoritas peristiwa karhutla di Kotim selalu berkorelasi dengan faktor kelalaian atau kesengajaan manusia (human-induced wildfire). Mulai dari taktik murah membersihkan kaplingan tanah secara instan dengan api, hingga puntung rokok yang ditinggalkan berceceran di atas semak kering tanpa pengawasan.

    Kembalinya asap karhutla di Lingkar Selatan dan Tjilik Riwut adalah alarm keras bahwa Kotim sama sekali belum beranjak dari status wilayah rapuh bencana ekologis. Statmen mitigasi dari BPBD yang menyatakan lokasi kebakaran malam hari di Tjilik Riwut “aman karena jauh dari permukiman” adalah sebuah cara pandang defensif yang berisiko melahirkan kelengahan kolektif.

    Hukum alam tanah gambut (peatland) Kalimantan memiliki karakteristik subsurface fire (kebakaran di bawah permukaan). Api yang terlihat padam di atas, bisa terus merayap di kedalaman lapisan gambut setinggi dua meter selama berhari-hari. Membiarkan titik api di Tjilik Riwut menyala semalaman hanya karena alasan medan yang sulit adalah keputusan taktis yang dilematis; jika bara bawah tanah itu tidak diinjeksi air secara total, ia akan meledak menjadi kebakaran masif begitu dihantam angin kencang kemarau.

    Kanal Independen mendesak Satgas Karhutla Kotim dan jajaran Polres untuk tidak membiarkan dua kasus awal ini menguap begitu saja sebagai “kecelakaan alam”. Jalur Lingkar Selatan dan Tjilik Riwut adalah dua magnet pertumbuhan properti dan investasi yang sangat seksi di Sampit. Ada indikasi kuat bahwa kemunculan titik api di sana merupakan bagian dari taktik spekulan tanah (land clearing) yang sengaja memicu kebakaran terkontrol demi menekan biaya pembersihan lahan komersial.

    Mitigasi di tahun 2026 ini menuntut ketegasan hukum yang radikal. Terlebih, BMKG sudah mengeluarkan prognosis buruk bahwa musim kemarau tahun ini akan berjalan jauh lebih panjang, lebih kering, dan lebih ekstrem akibat anomali iklim jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Pemerintah daerah tidak bisa lagi sekadar mengandalkan unit water tank atau ketangkasan Relawan Ketapi III di hilir ketika api sudah membesar. Penegakan hukum berlapis berupa penyegelan lahan yang terbakar menggunakan garis polisi (police line) serta penelusuran status kepemilikan sertifikat tanah di TKP wajib dijalankan. Selama para pemilik lahan atau pelaku pembakaran liar tidak pernah diseret ke meja hijau, maka Sampit akan terus dipaksa menghirup racun asap pekat demi kemakmuran segelintir mafia tanah. (***)

  • Kotim Siaga Dini, Dari Pancaroba ke Kemarau Panjang, Ancaman Karhutla Mengintai

    Kotim Siaga Dini, Dari Pancaroba ke Kemarau Panjang, Ancaman Karhutla Mengintai

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di tengah langit yang tak menentu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memasuki masa peralihan musim. Hujan deras tiba-tiba, angin kencang, dan langit yang cepat berubah menjadi pemandangan sehari-hari bagi warga. Fenomena ini bukan sekadar cuaca biasa. Ini adalah pertanda awal fase transisi dari musim hujan menuju musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.

    Kepala BMKG Stasiun Meteorologi H Asan Sampit Mulyono Leo Nardo, mengingatkan bahwa periode April hingga Mei merupakan fase pancaroba yang rawan terhadap fenomena ekstrem.

    “Di masa peralihan ini, kondisi atmosfer cenderung tidak stabil. Hujan lebat dan angin kencang bisa terjadi tiba-tiba, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan berpotensi merusak lingkungan,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemerintah daerah tidak menunggu bencana datang. Selasa (7/4/2026), melalui rapat koordinasi lintas sektor, Pemerintah Kotim menetapkan status siaga bencana selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam, menegaskan bahwa langkah ini adalah antisipasi dini, bukan indikasi darurat. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memetakan kebutuhan mitigasi, anggaran, serta kesiapan lapangan.

    Status siaga ini datang tepat pada waktunya. Prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau Kotim akan dimulai lebih cepat, sekitar awal Juni, dan berlangsung selama 120 hari, lebih lama dibanding kondisi normal. Wilayah utara akan merasakan panas pertama pada 1 Juni, wilayah tengah pada 11 Juni, dan selatan termasuk Teluk Sampit dan Pulau Hanaut sekitar 21 Juni.

    Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
    Fenomena El Nino dengan kategori lemah hingga moderat turut menambah kekhawatiran, meski tidak ekstrem.

    Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meningkat seiring durasi kemarau yang panjang. BMKG menekankan, masyarakat wajib menghindari praktik membakar lahan, bijak dalam menggunakan air bersih, dan tetap menjaga kesehatan.

    Dengan status siaga dan peringatan dini ini, Kotim berupaya menghadapi musim yang sulit diprediksi. Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah antisipasi cukup untuk menahan ancaman karhutla dan kekeringan yang mengintai, sebelum kemarau benar-benar datang? (***)