Tag: Olahraga Kotim

  • Editorial: Juara Bertahan Porprov Kalteng yang Lupa Cara Menang

    Editorial: Juara Bertahan Porprov Kalteng yang Lupa Cara Menang

    PIALA itu masih berdiri di suatu tempat. Trofi juara umum Porprov XII Kalimantan Tengah yang diserahkan Wakil Gubernur Edy Pratowo ke tangan Bupati Halikinnor di bawah lampu Stadion 29 November, malam Agustus 2023.

    Saat itu, Kotawaringin Timur bukan sekadar menang. Mereka memecah sejarah.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah Porprov Kalteng, Palangka Raya yang selama bertahun-tahun bercokol di puncak klasemen harus turun takhta.

    Kotim menggilas semua pesaing dengan 113 medali emas, terpaut 30 emas dari Palangka Raya di tempat kedua. Gemilang, tak terbantahkan.

    Kini, dua setengah tahun setelah malam bersejarah itu, Kotim memasuki Porprov XIII dengan nol atlet terdaftar (Jumat, 3/4/2026).

    Bukan karena tidak ada atlet. Bukan karena atletnya kalah saing. Melainkan karena Rp3 miliar dana hibah KONI terparkir tak bergerak di laci DPA Dispora.

    Para atlet paling merasakan imbasnya. Ada yang berlatih dari kantong sendiri, hingga berjuang mencari dukungan anggaran, menunggu kepastian yang tak kunjung datang.

    Jarak antara malam kemenangan itu dan hari ini adalah jarak antara negara yang merayakan atletnya dengan negara yang melupakan mereka.

    Birokrasi Membeku, Tuan Rumah Melaju

    Fakta-faktanya tidak perlu ditafsirkan ulang. Tenggat pendaftaran Porprov XIII di Kotawaringin Barat jatuh 10 April 2026.

    Data KONI Kalteng per 1 April 2026 mencatat lebih dari 3.305 atlet dari berbagai kabupaten dan kota sudah masuk sistem per awal April. Kotim? Nol besar.

    Hibah Rp3 miliar yang disepakati bersama antara DPRD dan kepala daerah telah tercantum dalam DPA Dispora sejak pejabat lama masih menjabat.

    Pergantian kepemimpinan di Dispora melahirkan kehati-hatian baru.

    Dan kehati-hatian itu, tanpa penjelasan publik yang memadai, menjelma kebekuan.

    Proposal KONI disebut belum memenuhi format Perbup 58/2022. Koordinasi dengan Biro Hukum Pemprov dan BPKP dijanjikan, namun hasilnya tak pernah dibuka ke meja publik. Apalagi ke pengurus cabang olahraga.

    Sementara itu, Kotawaringin Barat selaku tuan rumah telah menyalurkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan memanaskan mesin pemusatan latihan sejak Februari.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sudah dua kali meninjau Sport Center Pangeran Ratu Alamsyah di Pangkalan Bun.

    Persiapan tuan rumah melangkah maju. Persiapan juara bertahan? Terseok di lorong birokrasi.

    Kehati-hatian hukum itu sesungguhnya tidak salah sebagai prinsip. Masalahnya ada di apa yang tumbuh di sekitar prinsip itu.

    Tatkala kehati-hatian dibiarkan beranak-pinak menjadi ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bertransformasi menjadi bencana bagi para atlet.

    Jerit Swadaya dan Eksodus Atlet

    Sejumlah cabang olahraga terpaksa menggelar seleksi dan latihan secara swadaya.

    Seorang atlet berprestasi nasional bercerita mencari dana dari pintu ke pintu. Menemui instansi demi instansi, demi sekadar bisa berlatih menjaga kondisi.

    Lebih memilukan lagi: tawaran dari kabupaten lain yang lebih siap terbuka lebar di depan matanya, namun ia memilih tutup mata karena masih ingin membela tanah kelahiran.

    Loyalitas seperti itu pantang dibalas dengan pengabaian.

    Dan di balik kisah atlet yang bertahan itu, ada kisah lain yang lebih getir: eksodus nyata.

    Sejumlah atlet potensial sudah angkat kaki, memperkuat kontingen kabupaten lain yang menawarkan kepastian program dan uang pembinaan.

    Ketika Kotim akhirnya turun ke arena Porprov nanti, bukan mustahil beberapa medali yang seharusnya berkilau di leher kontingen merah-putih Kotim justru akan mengalungi lawan.

    Itulah harga yang dibayar dari sebuah administrasi yang berjalan lambat tanpa rasa urgensi.

    Kegagalan ini tidak boleh dibebankan hanya kepada Dispora atau KONI. Kedua institusi itu hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar.

    Yang absen di sini adalah kepemimpinan yang mampu membaca bahwa olahraga bukan sekadar urusan anggaran rutin, melainkan urusan martabat daerah.

    Kotim juara umum Porprov 2023 bukan karena keberuntungan. Itu adalah produk investasi, komitmen, dan tata kelola yang pada saat itu berjalan.

    Tuan rumah waktu itu merawat atletnya, menyiapkan mereka, memberi kepastian. Hasilnya, sejarah baru ditorehkan.

    Kegagalan membaca urgensi ini sudah berbicara sendiri, bahkan tanpa perlu pengakuan dari siapa pun.

    Gelar juara umum cukup dipajang sebagai kenangan, sementara para pemegang emas berikutnya seolah dipersilakan mencari nasib di kabupaten lain. Sikap diam yang berlanjut hanya akan mengukuhkan kesimpulan itu.

    Menagih Taji Pemimpin dan Wakil Rakyat

    Bupati memikul tanggung jawab moral yang tidak bisa didelegasikan ke meja Dispora.

    Mandat mempertahankan prestasi daerah adalah bagian dari amanat rakyat yang sama besarnya dengan urusan infrastruktur atau investasi.

    Ketegasan untuk mendorong pencairan yang sah, transparan, dan cepat bukan merupakan pelanggaran hukum. Itu adalah kepemimpinan.

    DPRD juga tidak boleh berlindung di balik fungsi pengawasan yang bersifat reaktif.

    Memanggil Dispora ke RDP lalu membiarkan hasilnya mengambang adalah setengah pekerjaan.

    Fungsi kontrol baru tuntas ketika solusi konkret mendarat di tangan atlet dan cabang olahraga.

    Tenggat 10 April itu bukan sekadar angka di kalender. Tanggal itu adalah batas antara Kotim yang masih bisa bertarung mempertahankan takhtanya, dan Kotim yang datang ke Pangkalan Bun hanya untuk melengkapi daftar hadir.

    Kotawaringin Barat, tuan rumah Porprov XIII ini, mungkin sudah bermimpi merebut gelar yang dipegang tetangganya.

    Mereka menyiapkan sport center senilai Rp25 miliar, memanaskan jalur pembinaan, dan merawat atlasnya sejak jauh-jauh hari. Mimpi itu sah dan harus dihormati.

    Namun, Kotim mempunyai pekerjaan rumah yang lebih mendasar dari sekadar memenangkan pertandingan, yakni membuktikan bahwa kemenangan 2023 bukan sekadar bonus tuan rumah, melainkan cerminan kualitas sistem pembinaan yang tahan pergantian kepemimpinan.

    Selama birokrasi masih lebih sibuk menimbang risiko administratif daripada mendengar jerit atlet yang latihan dari kantong sendiri, jawaban itu tidak akan pernah meyakinkan siapa pun.

    Piala juara umum itu masih berdiri. Tapi, tanpa perubahan nyata dalam hitungan hari, piala itu hanya akan menjadi pajangan ruangan, kenangan masa lalu yang dirawat dengan nostalgia. Bukan dengan kerja. (redaksi)

  • Bayang-bayang Juara Umum dan Krisis Dukungan, KONI Kotim Hadapi Ujian Serius Jelang Porprov XIII

    Bayang-bayang Juara Umum dan Krisis Dukungan, KONI Kotim Hadapi Ujian Serius Jelang Porprov XIII

    SAMPIT, Kanalindependen.id – Di balik status juara umum yang pernah diraih, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kini menghadapi realitas yang tidak sepenuhnya ideal. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalimantan Tengah, dukungan anggaran dari pemerintah daerah belum juga terealisasi, sementara progres pendaftaran atlet masih berjalan lambat.

    Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: seberapa siap Kotim mempertahankan dominasi, ketika fondasi pembinaan justru berjalan dengan keterbatasan.

    Porprov XIII dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Ajang ini bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga panggung pembuktian bagi Kotim yang sebelumnya tampil sebagai juara umum saat menjadi tuan rumah Porprov di Sampit. Status tersebut kini berubah menjadi beban prestasi yang tidak ringan.

    Ketua KONI Kotim, Alexius Esliter, mengakui tantangan yang dihadapi tidak kecil. Di satu sisi, Kotim dituntut mempertahankan tradisi juara. Di sisi lain, dukungan anggaran yang menjadi tulang punggung pembinaan belum juga terlihat.

    “Menyandang juara umum tentu tantangan berat. Namun Kotim tetap siap berpartisipasi,” ujarnya.

    Pendaftaran atlet Porprov XIII telah dibuka sejak 2 Februari dan berlangsung hingga 10 April 2026 melalui sistem daring panitia. Setelah itu, proses akan berlanjut ke verifikasi faktual pada Juni. Namun hingga kini, partisipasi atlet dinilai belum maksimal dan berbeda-beda di tiap cabang olahraga.

    “Pendaftaran masih berjalan, tapi progresnya masih rendah. Itu tergantung kesiapan masing-masing cabor,” kata Alexius.

    Di balik angka pendaftaran yang belum ideal, KONI Kotim telah menggelar rapat internal bersama seluruh cabang olahraga untuk memetakan kekuatan riil. Pendataan dilakukan, termasuk menyaring atlet yang tidak lagi memenuhi syarat usia. Namun persoalan utama tetap bermuara pada dukungan sumber daya.

    Tanpa kepastian anggaran, sebagian besar cabang olahraga masih bertahan dengan dana mandiri sebuah pola yang dalam jangka panjang berpotensi memengaruhi kualitas persiapan dan daya saing atlet.

    “Prestasi sangat bergantung pada kesiapan cabor dan dukungan pemerintah daerah. Sampai sekarang belum ada dana yang masuk,” tegasnya.

    Kondisi ini menempatkan KONI Kotim pada persimpangan: mempertahankan reputasi sebagai kekuatan olahraga daerah, atau menghadapi risiko penurunan performa akibat keterbatasan dukungan struktural.

    Porprov XIII di Kobar nanti bukan hanya soal perebutan medali, tetapi juga ujian serius bagi konsistensi pembinaan olahraga Kotim apakah tradisi juara masih bisa dipertahankan, atau mulai terkikis oleh persoalan klasik pendanaan dan kesiapan sistem. (***)