cms.kanalindependen.id

Tag: pajak daerah Kotim

  • Panen Raya, Kas Merana: Target Pajak Rp89 Miliar Kotim Tersandera Moratorium HGU

    Panen Raya, Kas Merana: Target Pajak Rp89 Miliar Kotim Tersandera Moratorium HGU

    SAMPIT, kanalindependen.id – Hamparan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus dipanen, tetapi dasbor pendapatan daerah justru memperlihatkan keheningan yang kontras menjelang tutup tahun.

    Pos Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pemberian hak baru dipatok Rp88,95 miliar untuk 2026. Penerimaan yang menetes ke kas hingga Minggu (8/11/2026) baru menyentuh Rp1,25 miliar, atau hanya 1,4 persen.

    Baris di atasnya berdetak jauh lebih sehat. BPHTB pemindahan hak sudah terkumpul 85 persen dari target.

    Pos tersebut menampung bea dari peralihan hak seperti jual beli, sedangkan pemberian hak baru murni bertumpu pada penerbitan hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.

    Kepala Bapenda Kotim saat itu, Ramadansyah, menjelaskan pada September 2025 bahwa tumpuan terbesar BPHTB daerah memang ada pada HGU perusahaan.

    Sumber pendapatan raksasa yang paling diharapkan itu kini membeku. Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Kotim Fitriansyah membenarkan penerbitan HGU perusahaan sementara terhenti total karena moratorium.

    ”Iya, jadi enggak ada. Yang terbit lagi enggak ada, sementara ini,” kata Fitriansyah saat diwawancarai Kanal Independen, Selasa (6/10/2026) lalu.

    Fitriansyah tidak merinci aturan yang menjadi jangkar moratorium tersebut. Dalam urusan bea, kata dia, BPN hanya berperan mempersyaratkan. Uangnya tidak disetor ke instansi tersebut.

    ”Hanya mempersyaratkan saja,” ujarnya.

    Aturan pajak soal kapan bea itu terutang akhirnya membuat skema penarikan ini menggantung di awang-awang.

    Undang-Undang 1/2022 menetapkan BPHTB atas pemberian hak baru terutang pada tanggal surat keputusan pemberian hak diterbitkan. Pemerintah daerah tak punya dasar menagih walau satu rupiah pun selama SK HGU belum diteken kementerian.

    Kebun yang masih menanti sertifikat itu menghampar di bentang alam yang teramat luas. Ketua DPRD Kotim Rimbun, pada 26 Februari 2025, membeberkan bahwa 16 perusahaan belum mengantongi HGU, padahal sebagian sudah memanen kebunnya selama puluhan tahun.

    Total BPHTB yang semestinya bisa dihirup pemerintah dari deretan korporasi itu, kata dia, Rp844.541.260.000.

    Daftar yang dimuat media saat itu merangkum 15 nama. Hitungan Kanal Independen atas luas yang tercantum menunjukkan sekitar 130 ribu hektare areal belum ber-HGU, setara delapan persen luas wilayah Kotim.

    Tiga areal terluas dipegang atas nama PT Buana Adhitama (24.300 hektare), PT Agro Karya Prima Lestari (22.300 hektare), dan PT Buana Artha Sejahtera (14.300 hektare).

    Utang kepatuhan ini sudah mengendap selama satu dekade. Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan 138/PUU-XIII/2015 pada 27 Oktober 2016. Amar putusan itu mewajibkan perusahaan perkebunan memegang hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

    Penahanan ”Sementara” Berumur Dua Tahun

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan lembaran aturan bernomor yang ditancapkan sebagai dasar moratorium tersebut. Inpres 8/2018 tentang moratorium perizinan sawit sudah kedaluwarsa sejak 19 September 2021.

    Jejak penahanan yang tersisa kini hanya tertuang dalam penjelasan menteri. Kementerian ATR/BPN melalui keterangan resminya pada 31 Oktober 2024 memuat pernyataan Menteri Nusron Wahid bahwa kementeriannya ”menahan dulu sementara” proses pendaftaran maupun penerbitan HGU.

    Langkah ini menyasar 537 perusahaan pemegang izin usaha perkebunan tanpa HGU dengan hamparan seluas 2,5 juta hektare.

    Sebanyak 1,673 juta hektare HGU sawit dan tambang belum disetujui karena pemerintah ingin menuntaskan penataan ruang yang berkeadilan, papar Nusron pada akhir 2025.

    Akademisi Pusat Studi Sawit IPB Budi Mulyanto menyoroti moratorium berlapis ini dalam IPOS Forum 2026 di Medan, Jumat (30/10/2026).

    Salah satunya merujuk pada moratorium turunan Inpres 8/2018 yang diperpanjang lewat kebijakan internal Kementerian ATR/BPN.

    Akibatnya, banyak korporasi berizin usaha yang tak kunjung memperoleh HGU, dan kepastian hukum atas lahannya menggantung. Pandangan itu turut termuat di laman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

    Keterangan soal jumlah pemohon di Kotim terekam berbeda-beda. Enam perusahaan sudah mengajukan HGU ke ATR/BPN, tutur Ramadansyah pada September 2025.

    Dia saat itu berharap SK terbit sebelum akhir tahun. Realisasi BPHTB baru merangkak 21 persen dari target hingga bulan itu.

    ”Begitu SK HGU itu keluar dan diteken Menteri, perusahaan wajib membayar BPHTB,” kata Ramadansyah kala itu.

    Angin segar itu nyatanya belum juga berembus. Perwakilan BPN Kotim, pada 6 April 2026, memaparkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) plasma di DPRD Kotim bahwa 14 perusahaan sedang mengajukan HGU di Kantor Wilayah BPN Kalimantan Tengah.

    Sebagian berkas masih mandek di tahap pengukuran tingkat provinsi. Fitriansyah kemudian menyebut angka tujuh saat ditanya enam bulan berselang.

    ”Ada tujuh, tapi itu belum ada yang keluar,” katanya.

    Angkanya berayun dari enam, empat belas, lalu tujuh. Menurut BPN Kotim, sampai Oktober 2026 belum satu pun lembar SK yang terbit.

    Rantai Dampak yang Menjalar

    Efek moratorium ini memukul jauh melampaui meja kementerian. Kas daerah menjadi kubu pertama yang terhantam letupannya.

    Wakil Bupati Kotim Irawati pada pertengahan 2024 menjelaskan bahwa realisasi BPHTB 2023 meleset karena potensi terbesarnya tertanam pada pengurusan HGU, kewenangan pusat yang tak bisa diintervensi daerah.

    Bapenda, pada awal 2025, mengakui target BPHTB 2024 disusun dengan mengacu pada banyaknya perusahaan yang belum ber-HGU.

    Dokumen Kotawaringin Timur Dalam Angka 2026 terbitan BPS mencatat realisasi pajak daerah 2024 hanya masuk Rp103,07 miliar dari anggaran Rp407,63 miliar.

    Target BPHTB dipatok Rp35 miliar pada awal 2025. Angkanya mendaki hampir tiga kali lipat untuk 2026 menjadi Rp98,53 miliar, dengan lebih dari 90 persen ditaruh di pundak pos pemberian hak baru.

    Selisih di pos itu berkisar Rp87,7 miliar per 8 November, setara hampir 80 persen dari jurang kekurangan realisasi pajak daerah Kotim secara keseluruhan.

    Potensi Rp844,5 miliar itu sebenarnya tidak hangus ditelan kalender. Uangnya hanya tertidur menunggu persetujuan pusat. Ironisnya, yang terus memanjang justru masa kebun-kebun itu beroperasi tanpa mengantongi HGU.

    Sanksi yang dijanjikan pemerintah pusat juga belum menampakkan taringnya di ruang publik.

    Nusron menyatakan pada Oktober 2024 bahwa perusahaan sawit tanpa HGU bisa dikenai denda pajak yang besarnya sedang dihitung BPKP.

    Dia juga mengatakan Jaksa Agung sudah masuk ke persoalan itu. Nusron mempersoalkan perusahaan yang bertahun-tahun melanggar dan “menikmati hasil yang bukan haknya”, lalu meminta HGU.

    Penelusuran Kanal Independen hingga 8 November 2026 tidak menemukan lembar pengumuman hasil hitungan denda tersebut di sumber terbuka.

    Warga desa perlahan terseret menjadi rantai korban berikutnya. Aturan perkebunan mengunci tenggat fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat tiga tahun sejak HGU diberikan.

    Permentan 18/2021 menjadwalkan sosialisasi fasilitasi tersebut paling lambat 90 hari kerja setelah HGU terbit. Selama dokumen HGU tertahan, argo tenggat itu sama sekali belum berjalan.

    Sejak Januari 2025, Nusron juga mewajibkan plasma 20 persen diberikan di depan bagi perusahaan yang mengajukan HGU baru.

    Kaitan HGU dan kewajiban plasma mengemuka dalam RDP 6 April. Perwakilan BPN menegaskan pemenuhan plasma 20 persen sebagai syarat mutlak perpanjangan maupun pembaruan HGU.

    Kanal Independen mencatat pada April lalu, baru sekitar 10 koperasi yang terakomodasi plasma dari total 32 koperasi yang bernaung di bawah Amplas.

    Ketua Amplas Kotim Audy Valent menyatakan siap menerjunkan 12.439 anggota bila hak plasma mereka tak kunjung direalisasikan.

    Benang kusut perizinan ini kian melilit sebagian kebun dalam daftar Rimbun yang tersangkut persoalan kawasan hutan.

    Data SPOS KEHATI 2019 menempatkan Kotim di urutan pertama nasional untuk luas kebun sawit dalam kawasan hutan, yakni 318.527 hektare.

    Kepmenhut 36/2025 yang terbit 6 Februari 2025 memuat daftar subjek hukum perkebunan sawit yang terbangun di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan.

    Laporan elaeis.co menyebut daftar itu menyeret sekitar 65 perusahaan di Kotim dengan luas kebun sekitar 66 ribu hektare di kawasan hutan.

    Nusron mengungkap pada September 2025 bahwa 31 perusahaan yang mengajukan HGU ternyata berada di kawasan hutan, dan penanganan entitas semacam itu diserahkan sepenuhnya kepada Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Satgas PKH menyita 3.798,9 hektare kebun PT Agro Bukit, anak usaha Goodhope, pada 7 Maret 2025.

    Satgas PKH dalam rilis yang diberitakan RRI awal 2026 menyebut PT Agro Bukit, PT Karya Makmur Sejahtera, PT RIM Kapital, dan PT Agro Wana Lestari dari Goodhope Group di Kotim belum memenuhi panggilan.

    Kantor berita ANTARA mencatat empat perusahaan Goodhope Group yang absen panggilan menanggung potensi denda sekitar Rp1,83 triliun. PT Agro Bukit dan PT Karya Makmur Sejahtera juga tercantum dalam daftar Rimbun, dengan areal belum ber-HGU mencapai 26.930 hektare.

    Denda administratif di bidang kehutanan berstatus penerimaan negara bukan pajak. Kedudukannya sangat berbeda dengan BPHTB, pajak daerah yang masuk ke kas Kotim.

    Pintu ISPO dan Tuas yang Belum Ditarik

    Persoalan legalitas lahan turut membayangi penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) oleh Pemkab Kotim.

    Tim penyusunnya dibentuk melalui FGD pada Jumat (30/10/2026). Daftar persoalan forum itu memuat ketertelusuran, tata ruang, lingkungan, legalitas lahan perkebunan rakyat, dan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). HGU perusahaan tidak tercantum dalam rincian tersebut.

    Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim dalam forum yang sama memaparkan kebun berbasis HGU perusahaan menguasai lebih dari 450 ribu hektare. Daftar Rimbun, di sisi lain, memperlihatkan fakta bahwa sebagian kebun perusahaan di Kotim belum memegang HGU.

    Legalitas lahan juga menjadi syarat wajib sertifikasi nasional. Permentan 33/2025 yang ditetapkan 21 November 2025 mewajibkan perusahaan melampirkan bukti hak atas tanah saat mengajukan sertifikasi ISPO.

    Kriterianya menuntut areal operasional berada di dalam HGU atau hak pakai yang sah. Perusahaan yang tidak memiliki sertifikat ISPO dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga usulan penghentian sementara kegiatan usaha.

    Kanal Independen sebelumnya mencatat Permen ESDM 3/2026 mewajibkan perusahaan bioenergi sawit bersertifikat ISPO mulai 20 Maret 2027, sekaligus menelusuri asal bahan bakunya. Sementara itu, belasan areal korporasi dalam daftar Rimbun tadi belum ber-HGU.

    Pj Sekretaris Daerah Kotim Diana Setiawan meminta RAD-KSB disusun membumi berbasis data lapangan yang nyata, termasuk soal legalitas lahan.

    ”Rencana aksi yang disusun harus realistis dan terukur,” kata Diana dalam forum itu.

    Kepala DPKP Kotim Yephi Hartady Periyanto menuntut dokumen itu menjadi kompas yang pasti bagi tata kelola sawit daerah.

    ”Arah ke mana pengembangan dan tata kelola perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur ini harus punya track yang jelas,” tegasnya.

    Pemkab selama ini lebih banyak berdiri di jalur pendorong. Bapenda pada awal 2025 mengutarakan Pemkab tidak bisa berbuat banyak selain mendorong perusahaan menyelesaikan HGU, karena izin tersebut terkunci sebagai kewenangan pusat.

    Daerah sebenarnya masih menggenggam satu tuas kewenangan. Rimbun dalam RDP 6 April lalu menyatakan DPRD akan meminta Bupati mencabut IUP perusahaan yang tetap mengabaikan teguran soal plasma.

    Kewenangan itu ada di tangan Bupati, sementara HGU bukan wewenang daerah. Naskah asli Permentan 98/2013 memuat format IUP-B dengan diktum pencabutan izin bila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya, termasuk menyelesaikan perolehan hak atas tanah. Dokumen yang sama menyatakan IUP dapat diakses oleh masyarakat.

    Desakan penertiban juga berembus dari legislator lain. Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mempersoalkan dugaan penggarapan lahan oleh perusahaan yang belum berizin di selatan Kecamatan Mentaya Hilir Utara.

    Pada 7 April 2026, dia mengaitkan kejelasan izin dengan potensi kontribusi bagi pendapatan daerah.

    ”Kalau lahan sudah digarap tapi izinnya belum jelas, tentu harus segera ditertibkan,” kata Akhyannoor.

    Baris BPHTB pemberian hak baru di dasbor Bapenda Kotim masih membeku di angka 1,4 persen per Minggu (8/11/2026). Saat itu, napas tahun anggaran tinggal 53 hari. (ign)

  • Banjir Kritik di Balik WTP ke-12: DPRD Kotim Kejar Sisa Anggaran Rp171 Miliar dan Pajak yang Meleset

    Banjir Kritik di Balik WTP ke-12: DPRD Kotim Kejar Sisa Anggaran Rp171 Miliar dan Pajak yang Meleset

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rangkaian rapat paripurna pertanggungjawaban APBD 2025 bergulir dengan penyampaian sejumlah capaian administratif oleh Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, Senin (22/6/2026).

    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kotim tahun anggaran 2025 mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Kalimantan Tengah, yang diserahkan resmi pada 29 Mei 2026.

    Keberhasilan ini menandai raihan predikat WTP ke-12 secara berturut-turut, berdampingan dengan sederet apresiasi lain seperti Anugerah Bakti Nusantara, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, penghargaan pengendalian stunting, Adiwiyata, hingga Top 3 UKPBJ Award.

    Saat fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum, sorotan legislatif mengarah pada indikator keuangan yang berada di luar daftar apresiasi tersebut.

    Terutama menyangkut sisa anggaran sebesar Rp171,39 miliar serta pencapaian pajak daerah yang tertahan di angka 59 persen.

    Catatan postur menunjukkan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan mencapai Rp2.060.424.088.701,31 atau 92,76 persen dari target, sedangkan realisasi belanja menyentuh Rp2.126.778.106.438,74 atau 89,16 persen dari pagu.

    Selisih pelaksanaan tersebut memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai Rp171.394.282.886,35, atau setara 232,55 persen dari perencanaan awal pemerintah daerah.

    Sorotan Legislatif atas Sisa Anggaran

    Fraksi PKS-NasDem menolak membaca besarnya sisa anggaran tersebut sebagai tanda penghematan.

    ”Membengkaknya SiLPA menunjukkan tingkat serapan yang tidak mencapai 100%. Berakibat pada munculnya SiLPA yang sangat besar, yakni mencapai Rp171,39 miliar atau 232,55% dari pagu SiLPA yang direncanakan. Kami memandang tingginya SiLPA ini bukanlah sebuah prestasi efisiensi, melainkan indikasi lemahnya perencanaan dan lambatnya eksekusi program di berbagai SKPD,” demikian pemandangan umum Fraksi PKS-NasDem.

    Fraksi yang sama juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah. ”Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan hanya mencapai 77,28% (Rp377,7 Miliar dari target Rp488,8 miliar). Hal ini menunjukkan masih lemahnya kemandirian fiskal daerah,” tulis fraksi tersebut.

    Evaluasi serupa dialamatkan pada realisasi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

    ”Kami juga perlu menyoroti Pajak Daerah yang hanya terealisasi sebesar 59,33%. Begitu pula dengan lain-lain PAD yang Sah jeblok di angka 22,49%. Ini adalah angka yang sangat memprihatinkan dan menunjukkan kelemahan dalam ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Fraksi kami mempertanyakan apa kendala utama di lapangan sehingga kebocoran atau ketidaktercapaian ini begitu besar?” demikian PKS-NasDem.

    Fraksi Golkar melihat persoalan sisa anggaran ini dalam cakupan jangka panjang sebagai pola yang terus berulang dari tahun ke tahun.

    ”SILPA yang relatif besar dan terjadi berulang dari tahun ke tahun menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan daerah,” tulis Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.

    Fraksi ini menambahkan, besarnya SiLPA tidak boleh dipandang remeh mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum tertangani.

    ”Besarnya SILPA tersebut perlu menjadi perhatian dan evaluasi serius, mengingat masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serta pembangunan wilayah pedesaan dan pedalaman,” demikian pandangan Golkar.

    Fraksi itu menegaskan, ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada penghargaan administratif semata.

    ”Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diterima atau laporan keuangan yang baik, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari,” tulis Golkar.

    Sementara itu, Fraksi Gerindra menyatakan menerima rancangan peraturan daerah untuk pembahasan lanjutan, namun tetap memberikan catatan agar pengelolaan SiLPA difokuskan pada pembiayaan publik yang produktif.

    ”SILPA anggaran tahun 2025 diharapkan kepada pemerintah dapat digunakan untuk hal yang produktif dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” demikian Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya, sembari mendorong agar SiLPA dan alokasi belanja diprioritaskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

    Skema Defisit dan Penumpukan SiLPA

    Pembentukan angka SiLPA Rp171,39 miliar ini secara teknis berakar dari pertemuan antara ketersediaan dana pembiayaan dan realisasi belanja.

    Pemkab Kotim awalnya merancang APBD 2025 dengan skema defisit terencana, mematok pagu belanja Rp2,385 triliun di atas proyeksi pendapatan Rp2,221 triliun.

    Selisih rencana sekitar Rp164 miliar dijadwalkan tertutup dari pos pembiayaan. Realisasinya, jarak riil antara belanja dan pendapatan menyusut menjadi sekitar Rp66,35 miliar akibat tidak tercapainya target belanja maupun pendapatan.

    Penerimaan pembiayaan sendiri terealisasi hampir sepenuhnya, mencapai Rp247,75 miliar atau 100,01 persen. Dana pembiayaan ini merupakan sisa anggaran tahun 2024 yang dialihkan ke tahun berjalan sesuai mekanisme pengelolaan daerah yang lazim.

    Penghitungan menunjukkan hanya sekitar Rp66 miliar dari total dana tersebut yang terpakai untuk menutup defisit riil tahun 2025, sehingga sisa sebesar Rp171,39 miliar kembali tercatat sebagai SiLPA untuk dibawa ke tahun anggaran berikutnya.

    Dua komponen pembentuk belanja mencatatkan serapan yang belum maksimal. Belanja Operasional terealisasi sebesar 88,72 persen, sedangkan Belanja Modal untuk infrastruktur menyentuh angka 90,95 persen.

    Nominal SiLPA 2025 sebenarnya mengalami penurunan secara matematis jika dibandingkan dengan sisa anggaran 2024 yang mencapai Rp247,73 miliar atau 264,36 persen dari pagu.

    Kendati mencatatkan penurunan angka, sisa anggaran Kotim selama dua tahun berturut-turut tetap konsisten melampaui batas 200 persen dari proyeksi awal.

    Klarifikasi Eksekutif dan Regulasi Pusat

    Halikinnor memberikan tanggapan resmi terhadap pemandangan umum legislatif dengan menguraikan karakteristik sisa anggaran tersebut.

    Penjelasan kepala daerah menyebutkan bahwa SiLPA 2025 terurai berdasarkan sisa per sumber dana yang pelaporannya wajib disampaikan kepada kementerian terkait.

    Dana ini nantinya dialokasikan kembali pada APBD periode berikutnya untuk menutup defisit program secara produktif sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Mekanisme ini mengisyaratkan bahwa sebagian sisa anggaran terikat pada aturan sumber pendanaan tertentu yang pemanfaatannya tidak sepenuhnya fleksibel di tingkat lokal.

    Keterbatasan tersebut diakui secara terbuka oleh Bupati. Tingkat kemandirian fiskal daerah dinilai masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pos pembiayaan dari pemerintah pusat, terutama dengan adanya pengetatan aturan pemanfaatan dana transfer ke daerah.

    ”Kotim sudah mendapat WTP yang ke-12 secara berturut-turut, namun itu bukan tujuan akhir dari suatu proses APBD,” kata Halikinnor.

    Menurutnya, masukan, evaluasi, catatan atas pelaksanaan APBD 2025 dari fraksi DPRD, muaranya kesejahteraan dan pembangunan yang berkeadilan.

    “Permasalahan pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, indek pembangunan manusia, dan gini ratio setiap tahun harus kita prioritaskan perbaikannya di tengah-tengah keterbatasan pendanaan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi,” tegasnya.

    Rincian pembagian dana per SKPD atau program kerja belum dijabarkan secara mendetail dalam pidato jawaban tersebut, yang nantinya akan mengonfirmasi seberapa besar porsi anggaran yang tertahan akibat regulasi pusat atau akibat keterlambatan teknis operasional daerah.

    Reklasifikasi BLUD dan Efek Retribusi

    Sektor penerimaan menyajikan angka yang menarik perhatian lewat realisasi Retribusi Daerah yang menyentuh 895,66 persen dari target.

    Realisasi pos ini melonjak menjadi Rp154,19 miliar dari proyeksi awal yang hanya dipatok Rp17,21 miliar. Sebaliknya, pendapatan dari pos Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan capaian hingga hanya menyentuh 22,49 persen dari target.

    Halikinnor menerangkan, kedua fenomena angka tersebut merupakan dampak dari kebijakan administratif yang sama.

    Penataan pembukuan menyebabkan terjadinya perpindahan atau reklasifikasi pendapatan jasa layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dari pos Lain-lain PAD yang Sah menuju pos Retribusi Daerah.

    Langkah penyelarasan ini merujuk pada ketentuan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

    Kotim sendiri telah menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

    Pergeseran klasifikasi akun ini terlihat berimbang pada perbandingan nominalnya. Pos retribusi daerah mencatatkan realisasi melampaui target sekitar Rp137 miliar, yang beriringan dengan penurunan capaian Lain-lain PAD yang Sah sekitar Rp122 miliar di bawah target awal.

    Fenomena perpindahan akun ratusan miliar ini memicu perhatian dari Fraksi PKS-NasDem terkait ketepatan perencanaan.

    ”Realisasi Retribusi Daerah justru melonjak sangat drastis hingga mencapai 895,66% (Rp154,1 Miliar dari target yang hanya sebesar Rp17,2 Miliar). Fraksi kami meminta penjelasan terperinci dari Bapak Bupati mengenai lonjakan ini. Apakah ada kesalahan dalam penetapan target awal, atau terdapat sumber retribusi windfall (durian runtuh) yang tidak terprediksi? Atau ini menunjukkan target yang dipasang tahun sebelumnya terlalu pesimis atau perencanaannya kurang matang,” demikian pertanyaan PKS-NasDem dalam pemandangan umumnya.

    Pertanyaan itu praktis terjawab lewat penjelasan reklasifikasi BLUD yang disampaikan Bupati, namun yang tersisa adalah soal akurasi penyusunan target itu sendiri, mengingat regulasi reklasifikasi pendapatan BLUD sudah diundangkan sejak tahun sebelumnya.

    Pajak Meleset dan Ketergantungan Fiskal

    Sisi lain penerimaan menunjukkan realisasi Pajak Daerah murni mengalami ketidakcapaian target, tanpa dipengaruhi oleh faktor perpindahan akun.

    Penerimaan yang terkumpul tercatat sebesar Rp183,12 miliar dari target Rp308,64 miliar, menyisakan kekurangan sekitar Rp125 miliar.

    Catatan historis memperlihatkan performa ini bukan yang pertama, mengingat pada APBD 2023 realisasi pajak daerah juga tertahan di angka 52,49 persen dengan PAD keseluruhan menyentuh 69,67 persen.

    Wakil Bupati Kotim, Irawati, pada Juni 2024 pernah memaparkan kepada legislatif mengenai faktor struktural yang memengaruhi kinerja pajak daerah tersebut.

    ”Tahun lalu pajak sarang burung walet dan pajak BPHTB kita tidak capai target, hal ini berdampak pada realisasi pajak daerah yang menjadi salah satu komponen dalam PAD,” kata Irawati saat itu.

    Hambatan terbesar pada pos BPHTB bersumber dari proses pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit, yang seluruh kewenangan penerbitannya berada di bawah kendali pemerintah pusat tanpa opsi intervensi dari pemerintah daerah.

    Ketergantungan struktural terhadap birokrasi pusat ini menjadi faktor yang berulang kali muncul setiap kali performa pendapatan daerah dievaluasi.

    Postur keseluruhan menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memberikan kontribusi sebesar Rp377,73 miliar atau berkisar 18 persen dari total realisasi pendapatan Rp2,06 triliun.

    Sebaliknya, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat mendominasi postur fiskal dengan kontribusi mencapai Rp1,40 triliun atau berkisar 68 persen.

    Komposisi ini disampaikan langsung Halikinnor sebagai gambaran tingkat kemandirian fiskal daerah.

    Tren Regional dan Ujian Efektivitas Pembangunan

    Kondisi keterbatasan serapan anggaran ini mencerminkan tren yang juga terjadi pada level regional Kalimantan Tengah.

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng mencatat realisasi belanja konsolidasian seluruh pemda se-Kalteng hanya mencapai 62,79 persen dari pagu sepanjang tahun anggaran 2025, serta mencatatkan kontraksi pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kepala Kanwil DJPb Kalteng, Herry Hernawan, dalam keterangannya pada Februari 2026 menjelaskan bahwa lambatnya serapan pada pos belanja barang, jasa, dan modal salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pengetatan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    Akumulasi ketimpangan antara arus kas masuk dan realisasi belanja memicu SiLPA gabungan seluruh pemerintah daerah se-Kalteng menyentuh angka Rp6,75 triliun.

    Kanwil DJPb sendiri telah menyarankan agar saldo kas daerah dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk kepentingan masyarakat.

    Opini WTP dari BPK menunjukkan laporan keuangan Kotim disajikan wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

    Predikat administratif ini menjadi bukti kepatuhan akuntansi daerah, namun tidak otomatis menjadi tolok ukur efektivitas eksekusi program pembangunan di lapangan.

    Rangkaian catatan dari fraksi-fraksi dewan, termasuk akurasi proyeksi target oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta rekomendasi percepatan jadwal proyek fisik agar dimulai sejak awal tahun, akan diuji pembuktiannya pada agenda pembahasan bersama lanjutan serta kebijakan anggaran berikutnya. (ign)