cms.kanalindependen.id

Tag: pelangsir

  • Ambulans Kalah Antrean di SPBU Samuda: CCTV Ungkap Detik-Detik Gagalnya Sistem Prioritas

    Ambulans Kalah Antrean di SPBU Samuda: CCTV Ungkap Detik-Detik Gagalnya Sistem Prioritas

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jumat pagi (15/5/2026), sebuah video pengaduan menyebar cepat melintasi linimasa media sosial.

    Rekaman video itu tak menampilkan wajah pemilik suara. Hanya menangkap hamparan aspal dari balik kaca depan.

    Nada kecewa terdengar begitu jelas dari dalam mobil yang terus melaju. Dia baru saja meninggalkan area SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, membawa tangki bahan bakar yang nyaris kosong.

    Belakangan, pria itu diketahui bernama Ruspandi, seorang sopir ambulans yang harus menelan pil pahit akibat rapuhnya tata kelola distribusi bahan bakar.

    Ruspandi menceritakan detail kronologis kejadian yang baru saja dialaminya. Sebelum pukul 06.00, ia merapat ke SPBU membawa beban kedaruratan.

    Kendaraan lain sudah menumpuk menanti pagar SPBU dibuka. Ruspandi mengaku mengenali oknum pelangsir yang justru mengambil alih antrean.

    Ironisnya, saat meminta hak prioritas, Ruspandi malah mendapat tudingan dia ikut melangsir.

    ”Ambulans ini untuk menjemput orang sakit, bukan untuk melangsir. Saya sakit hati, enggak terima,” ujarnya dalam rekaman tersebut.

    Ruspandi menyoroti monopoli antrean di SPBU itu yang seolah sudah menjadi tradisi.

    Menurutnya, ada oknum yang beroperasi menggunakan delapan, sepuluh, hingga tiga belas kendaraan sekaligus demi menyedot kuota biosolar bersubsidi. Semua itu terjadi tanpa tindakan pencegahan.

    ”Cuma sampai saat ini enggak ada penegakan. Enggak ada pemantauan dan pengawasan, baik pihak Pertamina atau pihak-pihak instansi terkait. Ini sebenarnya pembiaran,” tegasnya.

    SPBU Membantah, Lalu Merilis Rekaman

    Pernyataan sang sopir buru-buru ditepis pihak SPBU Samuda. Hasbi, selaku pengawas SPBU, tampil ke publik pada Sabtu (16/5/2026), menyampaikan pembelaan.

    Dia mengklaim hak istimewa bagi kendaraan darurat merupakan prosedur tetap yang selalu dijamin .

    ”Dari dahulu kami sudah berkomitmen bahwa ambulans dan mobil pemadam kebakaran tidak perlu ikut antre. Jika datang untuk mengisi BBM, kendaraan tersebut dapat langsung masuk dan akan segera kami layani,” ujarnya.

    Untuk memperkuat bantahan tersebut, sebuah potongan rekaman kamera pengawas (CCTV) berdurasi lima menit menyebar.

    Hasbi meyakini visual itu akan mematahkan keluhan Ruspandi. Argumennya, ambulans sudah berada di posisi terdepan, namun sang sopir memilih pergi.

    ”Ada rekaman CCTV yang memperlihatkan ambulans sudah berada di depan antrean. Namun kendaraan tersebut justru pergi. Yang kami sesalkan adalah munculnya opini yang seolah-olah SPBU tidak memberikan prioritas,” katanya.

    Ironi yang Tertangkap Kamera

    Pembelaan pengelola berbalik arah ketika potongan visual itu dibedah secara utuh.

    CCTV tersebut memang merekam posisi ambulans Ruspandi di garis depan jalur kiri dari dua pintu masuk yang tersedia.

    Namun, apa yang terekam pada menit-menit berikutnya justru meruntuhkan klaim prioritas tersebut.

    Jarum jam di layar menunjukkan pukul 05.43 ketika pagar mulai digeser bagi kendaraan roda dua.

    Menyusul pukul 05.48, gerbang untuk roda empat dibuka. Ambulans perlahan bergerak maju.

    Tepat pada detik terpenting itu, kendaraan paling depan dari jalur kanan bergerak lebih cepat dan berhasil merebut akses masuk. Ambulans tertahan tepat di mulut pintu.

    Tidak ada satu pun petugas SPBU yang melangkah maju untuk memotong laju mobil dari jalur kanan.

    Pukul 05.49, ambulans masih mematung. Ruspandi turun dari kemudi.

    Dia melangkah ke area pengisian, menunjuk ke arah barisan mobil yang memotong jalurnya, lalu terlihat berbincang dengan seseorang.

    Satu menit berlalu, ia kembali ke sisi ambulans. Gestur tubuhnya merekam keputusasaan saat ia terlihat seperti mengangkat ponsel dan mendokumentasikan keadaan sekitar.

    Pukul 05.51, Ruspandi masuk kembali ke kabin dan menginjak pedal gas, meninggalkan SPBU.

    Ujian Pembuktian Melalui Sidak

    Polemik tata kelola BBM bersubsidi ini memicu reaksi legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Akhyannoor, memastikan pihaknya akan turun langsung memeriksa lokasi.

    ”Kita sidak hari Senin jam 08.00 aja biar jelas ambulans dan SPBU Samuda,” ujarnya singkat.

    Inspeksi mendadak tersebut adalah ujian nyata untuk memverifikasi kesaksian Ruspandi tentang dugaan praktik oknum pelangsir yang berani mengerahkan belasan armada sekaligus. (ign)

  • Buntut “Perang” Antrean Solar: Kasus Kekerasan di SPBU Samuda Berakhir Damai, Tapi Masalah Klasik Tetap Mengular

    Buntut “Perang” Antrean Solar: Kasus Kekerasan di SPBU Samuda Berakhir Damai, Tapi Masalah Klasik Tetap Mengular

    SAMPIT, Kanalindependen.id  – Panasnya aspal dan panjangnya antrean solar di SPBU Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, akhirnya tidak hanya menyisakan lelah, tapi juga drama hukum. Beruntung, kericuhan yang sempat viral antara dua sopir pada Rabu (6/5/2026) lalu resmi berakhir lewat mekanisme Restorative Justice (RJ).

    Kronologi: Duel di Tengah “Semrawut” Solar

    Adu fisik ini pecah di area SPBU Samuda, Jalan H.M. Arsyad Km 39, melibatkan seorang pemuda berinisial PK (25) dan seorang sopir angkutan, MM. Keduanya terjebak dalam emosi sesaat akibat situasi antrean yang semrawut, melelahkan, dan penuh tekanan.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa aksi penganiayaan tersebut dipicu oleh saling klaim akses pengisian BBM. Video rekaman warga yang memperlihatkan keributan di tengah barisan truk yang mengular itu pun sempat menjadi pembicaraan hangat di media sosial, mencerminkan betapa rapuhnya kondisi psikologis para sopir saat menghadapi kelangkaan solar.

    Restorative Justice sebagai Jalan Tengah

    Sehari pasca-kejadian, PK menunjukkan itikad baik dengan menyerahkan diri ke Polsek Jaya Karya. Langkah kooperatif ini menjadi kunci dibukanya ruang mediasi bagi kedua belah pihak.

    Kapolres Kotim, AKBP Resky Maulana Zulkarnain, melalui Kasi Humas AKP Edy Wiyoko, mengonfirmasi bahwa kesepakatan damai telah tercapai pada Jumat (8/5/2026).

    “Kedua belah pihak dipertemukan di Aula Polsek Jaya Karya Samuda dan sepakat menyelesaikan perkara secara damai kekeluargaan melalui Restorative Justice,” ujar Edy pada Sabtu (9/5/2026).  

    Dalam kesepakatan tersebut, terlapor (PK) bersedia, menanggung biaya pengobatan korban, memberikan santunan sebagai bentuk permohonan maaf, dan pihak pelapor pun bersedia mencabut laporannya.

    Penyelesaian ini juga didorong oleh fakta bahwa kedua pihak ternyata masih memiliki hubungan keluarga, sehingga jalur kekeluargaan dianggap paling adil.

    Damai di Polsek, Tapi “Perang” di Nosel Masih Berlanjut

    Kepolisian sudah menjalankan tugasnya dengan baik melerai konflik antarwarga. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa keributan ini hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar: krisis distribusi solar.

    Selama antrean masih mengular hingga memakan badan jalan dan durasi tunggu masih berjam-jam, potensi gesekan sosial serupa akan tetap ada. Restorative Justice bisa memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai, namun tidak bisa memperbaiki antrean yang semrawut.

    Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, tetapi publik tetap bertanya: Sampai kapan sabar menjadi satu-satunya solusi di tengah distribusi yang tak kunjung normal? (***)

  • Laga “Kucing-Kucingan” Berakhir, Polisi Bongkar Isi Perut Mobil Siluman Pelangsir BBM Sampit

    Laga “Kucing-Kucingan” Berakhir, Polisi Bongkar Isi Perut Mobil Siluman Pelangsir BBM Sampit

    ​SAMPIT, Kanalindependen.id – Di bawah terik matahari Kota Sampit, antrean kendaraan mengular menjadi pemandangan lazim yang menyakitkan dalam beberapa pekan terakhir. Namun, di balik keluhan warga yang harus mengantre berjam-jam demi seliter Pertalite, ada sekelompok orang yang justru mengeruk untung dengan cara lancubg. Jumat (8/5/2026), tabir gelap itu akhirnya dibongkar kepolisian.

    ​Petugas bergerak menyisir jalan di dekat sejumlah SPBU dan berhasil mengandangkan delapan unit mobil yang kedapatan sedang mempraktikkan “penghisapan” BBM subsidi secara ilegal. Kendaraan-kendaraan ini bukan sembarang mobil; mereka adalah unit-unit yang telah dimodifikasi sedemikian rupa hingga menyerupai tangki berjalan.

    ​Saat digeledah, petugas menemukan pemandangan yang mencengangkan di dalam kabin mobil. Ruang penumpang yang seharusnya berisi kursi, justru disesaki tangki rakitan berkapasitas raksasa dan jeriken yang disembunyikan dengan rapi. Tak hanya itu, para pelangsir ini melengkapi kendaraan mereka dengan instalasi listrik dan pompa penyedot otomatis untuk memindahkan BBM secara cepat, seolah sedang melakukan operasi teknis yang canggih.

    ​Untuk memuluskan aksinya dan menghindari kecurigaan operator, mereka tak segan menggunakan pelat nomor palsu. Dengan identitas ganda tersebut, mobil-mobil siluman ini bisa keluar-masuk SPBU untuk melakukan pengisian berulang kali dalam sehari tanpa terdeteksi sistem pengawasan rutin.

    ​Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Resky Maulana Zulkarnain menegaskan bahwa operasi ini merupakan jawaban langsung atas jeritan masyarakat. Ia menyatakan bahwa praktik egois seperti ini adalah penyebab utama distribusi BBM di Sampit tidak pernah normal dan selalu cepat habis di nosel SPBU.

    “Kegiatan ini kami lakukan mengantisipasi adanya tindakan ilegal dalam hal BBM ini,” ungkap Resky didampingi Kasat lantas Polres Kotim AKP Haryanto.

    ​Kini, delapan mobil modifikasi itu teronggok membisu di markas kepolisian. Mereka menjadi monumen peringatan bagi para spekulan bahwa di tengah kesulitan warga, tidak ada ruang bagi mereka yang ingin menari di atas penderitaan publik.

    Resky menegaskan kegiatan yang pihaknya lakukan ini merupakan preventive strike. Apabila dalam dalam pencegahan ini oknum warga yang melakukan praktik ilegal tetap mempertahankan kegiatannya maka polisi mengancam penindakan hukum yang lebih tegas.

    “Kalau masih kami terpaksa bertindak refresing atau penindakan hukum,” pungkasnya.  (***)

  • Pelangsir Kuasai SPBU di Sampit, DPRD Kotim Desak Pertamina Bekukan Barcode Ganda

    Pelangsir Kuasai SPBU di Sampit, DPRD Kotim Desak Pertamina Bekukan Barcode Ganda

    SAMPIT, kanalindependen.id – Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kotawaringin Timur kini tak ubahnya menjadi “ladang perburuan” bagi para pelangsir yang berkelindan dengan kepentingan industri.

    Anggota DPRD Kotim mengungkap adanya satu unit kendaraan yang mampu mengantongi hingga tujuh barcode subsidi berbeda untuk menguras jatah BBM rakyat.

    Di tengah antrean truk yang mengular berjam-jam, muncul dugaan kuat adanya keterlibatan oknum di SPBU dalam mengatur “ritme” distribusi yang tidak sehat tersebut.

    Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannor, mendesak Pertamina bertindak tegas dengan membekukan kendaraan yang terindikasi menggunakan hingga lima sampai tujuh barcode untuk mengakses BBM subsidi.

    Dari pertemuannya dengan pihak Pertamina di Ruang Komisi II DPRD Kotim, Senin (20/4/2026), pihak Pertamina menyebut, kuota BBM untuk Kotim sebenarnya dalam kondisi aman dan tidak mengalami kekurangan.

    Namun, persoalan muncul akibat selisih harga yang cukup tinggi antara BBM industri dan BBM di SPBU.

    ”Kalau dari pihak Pertamina, regulasi yang sudah ditetapkan, kuota untuk Kotim tidak kehabisan. Akan tetapi karena harga industri itu Rp30 ribu, sementara harga di SPBU Rp15-16 ribu, penggunanya (pelangsir) masih bisa ambil dan dijual, masih untung,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini membuka ruang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mengambil BBM dari jalur yang tidak semestinya.

    ”Ada yang mengambil kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan semuanya nantinya mengedepankan kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan pihak tertentu. Kita meminta hendaknya ambillah hak industrinya ke Pertamina, jangan sampai mengambil dari tangan ke tangan orang yang tidak jelas,” tegasnya.

    Terkait pengawasan, Akhyannor menegaskan, Pertamina hanya menjalankan fungsi distribusi hingga ke SPBU sesuai regulasi.

    ”Pertamina itu sesuai regulasi menyerahkan ke SPBU. SPBU mengeluarkan sesuai dengan mobil yang ada, masuk isi Nozzel ke dalam tangki,” jelasnya.

    Ia menyebut, praktik pelangsiran yang terjadi di luar SPBU bukan lagi menjadi tanggung jawab Pertamina, melainkan ranah aparat penegak hukum.

    ”Kalau yang di luar mengambil atau menyedot itu bukan tanggung jawab mereka. Itu tanggung jawab pihak keamanan, yang berwajib,” ujarnya.

    Namun, jika pelanggaran terjadi di dalam SPBU, Pertamina memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tegas.

    ”Kalau dia mengambil minyak di dalam SPBU dan itu temuan, berarti melanggar. Itu bisa ditutup SPBU-nya,” tegasnya.

    Akhyannor juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan yang dinilai masih bersifat pasif dan menunggu laporan.

    ”Laporan inilah yang sebenarnya bukan di ranah mereka. Mereka tahunya menyuplai minyak. Kalau yang di luar mengambil, itu bukan ranah mereka,” katanya.

    Salah satu temuan yang menjadi perhatian DPRD adalah penggunaan barcode BBM subsidi oleh satu kendaraan dalam jumlah banyak.

    ”Saya dengar satu mobil ini bisa sampai lima sampai tujuh barcode. Apabila ini terjadi, kelihatan mobil yang sama cuma mengganti pelat, saya minta Pertamina agar membekukan barcode ganda tersebut,” tegasnya.

    Dia juga menyinggung adanya dugaan pengaturan distribusi di tingkat SPBU.

    ”Kalau menurut kami, SPBU ini juga memainkan. Misalnya hari ini ditutup, lanjut besok lagi. Itu ada yang mengatur di dalam, manajer yang di dalam,” ujarnya.

    Dalam pertemuan tersebut, Akhyannor turut memaparkan kuota BBM untuk Kotim, yakni Pertalite sekitar 1.700–1.760 kiloliter (KL), Pertamax 492 KL, Pertamax Turbo 537 KL, dan Biosolar 4.347 KL. Sementara untuk Pertamina Dex tidak dirincikan.

    ”Kuota untuk Kotim itu tergantung permintaan. Tapi tidak mungkin melebihi kuota,” jelasnya.

    Akhyannor juga menyebut kondisi di daerah lain sebagai perbandingan. Ia mengaku sempat mengalami antrean hingga tiga jam saat mengisi BBM jenis Dexlite di Palangka Raya.

    ”Di Palangka Raya saja antre sampai tiga jam. Itu Dexlite, non-subsidi. Apalagi kita di sini,” ujarnya.

    Menurutnya, meningkatnya aktivitas industri, termasuk pertambangan, turut memengaruhi tingginya permintaan BBM.

    ”Kalau tambang jalan, minyak mulai dari mana saja dicari. Yang penting mesin jalan, dapat berapa pun,” ungkapnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari dinas terkait, BBM non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex sebenarnya tidak langka.

    Namun, pembelian oleh pihak industri di SPBU karena harga lebih murah dibandingkan langsung ke Pertamina menjadi pemicu gangguan distribusi.

    DPRD Kotim akan mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan lebih ketat.

    ”Kita harapkan yang berhak menggunakan subsidi benar-benar yang berhak, yang taat bayar pajak kendaraan. Jangan sampai yang tidak berhak justru menikmati,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti kondisi di lapangan yang dinilai tidak adil.

    ”Yang kendaraan pajaknya mati ada yang dapat, sementara yang hidup ada yang tidak dapat. Ini persoalan di lapangan yang harus dibenahi,” ujarnya.

    Diketahui, di Kotim terdapat 19 SPBU yang menjadi titik distribusi BBM, dan merupakan salah satu daerah dengan jumlah SPBU terbanyak di Kalimantan Tengah.

    Di sisi lain, belakangan terakhir ini, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di wilayah Sampit ramai menjadi perbincangan. Antrean BBM jenis Dexlite bahkan terlihat berderet panjang.

    Terpisah, Pengawas Operasional Depot Pertamina Patra Niaga Sampit, Afif, menjelaskan kondisi tersebut bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan lonjakan permintaan akibat pergeseran konsumen dari sektor industri ke SPBU.

    ”Jadi ada selisih harga industri sebenarnya, jadi harga industri yang begitu tinggi Rp30.000 sampai 34.000. Nah itu yang menyebabkan penumpukan konsumen itu secara tiba-tiba di SPBU, makanya ada antrian,” ujar Afif.

    Ia menegaskan, dari sisi pasokan, distribusi BBM ke SPBU tidak mengalami kendala.

    ”Bahkan lebih tinggi, over dari permintaan kita kirim, kita layani. Cuma masalahnya yang konsumen industri itu larinya ke SPBU karena ada selisih harga yang tinggi antara harga industri sama harga Dexlite yang Rp14.500,” katanya.

    Meski demikian, secara aturan, konsumen industri tidak diperbolehkan mengisi BBM di SPBU.

    ”Kalau secara aturan ya nggak boleh sebenarnya. Karena itu konsumsi untuk masyarakat umum. Kalau untuk industri kan sebenarnya ada kebutuhan sendiri,” tegasnya.

    Afif juga membantah isu kelangkaan BBM yang sempat beredar.

    ”Pemberitaan ada stok kosong di SPBU, itu tidak benar sebenarnya. Permintaannya saja yang naik,” jelasnya.

    Untuk distribusi, ia menyebut penyaluran Dexlite ke wilayah Kotim, Seruyan, dan Katingan berada di kisaran 140 hingga 180 KL per hari, sementara kebutuhan sektor industri jauh lebih besar.

    ”Untuk kebutuhan BBM industri, bisa 500 sampai 600 KL per hari,” pungkasnya. (hgn/ign)

  • Jerit Sengkarut BBM Sampit: Murka Sopir Cecar Pelangsir

    Jerit Sengkarut BBM Sampit: Murka Sopir Cecar Pelangsir

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jalan-jalan arteri Kota Sampit kini menjelma menjadi kantong parkir darurat raksasa.

    Ruas-ruas vital seperti Jalan MT Haryono, Jalan Jenderal Sudirman, hingga Jalan Ir Juanda terus menyempit, terdesak oleh antrean truk logistik dan pengangkut kelapa sawit yang mengular menunggu pasokan bahan bakar.

    Pemandangan bahu jalan yang direbut oleh deretan kendaraan bertonase besar ini memicu kemacetan parah dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, sekaligus menjadi wujud nyata tersumbatnya distribusi energi Kotawaringin Timur.

    Matahari memanggang besi-besi tua kendaraan diesel yang merayap lambat mengikuti barisan tersebut.

    Bau pekat emisi bercampur peluh para sopir yang tertahan berjam-jam demi seliter Dexlite.

    Kesabaran itu mencapai puncaknya. Sebuah teriakan marah merobek rutinitas siang itu. Menyingkap borok distribusi yang selama ini tak tersentuh perbaikan.

    Situasi tersebut terekam melalui video berdurasi 40 detik lebih yang menyebar melalui WhatsApp, Jumat (17/4/2026). Peristiwa itu informasinya terjadi di SPBU Jalan Juanda.

    “Laporakan! Laporakan! Tahu orang mengantre kayak apa?” demikian suara serak seseorang yang mengantre memprotes keras.

    Fokus kemarahannya tertuju pada antrean mobil jip berwarna gelap, terlihat ada yang berwarna hitam dan hijau tua dengan kode pelat nomor KH, penanda kendaraan wilayah Kalimantan Tengah.

    Kendaraan-kendaraan ini tampil mencolok, seolah didesain khusus memuat beban melampaui kapasitas normal pabrikannya.

    Seorang petugas perempuan berseragam merah tampak gamang tepat menyisih ke sisi nozel.

    Dia terus melayani pengisian tersebut meski diprotes habis-habisan oleh warga yang muak.

    Ironisnya, sebuah truk tangki Pertamina terparkir tenang berlatar pemandangan kacau tersebut.

    Stok bahan bakar itu nyata ada, tetapi dibiarkan tersedot habis tepat di hadapan para sopir yang benar-benar membutuhkannya untuk bekerja.

    Kericuhan Jalan Juanda merepresentasikan penyakit kronis yang merambah berbagai titik SPBU dalam kota.

    Potongan video berdurasi singkat lainnya mengonfirmasi modus operandi serupa berjalan terang-terangan.

    Rekaman yang belum diketahui lokasinya itu memperlihatkan sebuah mobil penumpang pribadi, yang interior depannya dihiasi penutup jok hijau cerah bermotif Keroppi, kedapatan menyembunyikan “tangki siluman” menempati ruang kabin belakangnya.

    Selang nozel hijau terus mengucurkan BBM nonsubsidi, menembus celah terpal cokelat kusam pelindung tangki buatan tersebut.

    ”Sampeyan ini sungsung-sungsung (terlalu dini, red), melangsir. Sampeyan ini kadada (tidak) tahu orang kerepotan minyak?” cecar seorang warga yang memergoki aksi tersebut.

    Praktik melangsir, atau membeli BBM berulang kali yang diduga untuk ditimbun lalu dijual kembali, terlihat leluasa beroperasi dengan memanfaatkan longgarnya penyaringan tingkat SPBU.

    Akar utama kekacauan ini bermuara pada satu celah: disparitas harga yang memicu eksodus massal konsumen industri ke SPBU.

    Harga solar industri saat ini menembus kisaran Rp31.000 per liter. Angka ini menjulang sangat jauh meninggalkan harga resmi yang ditetapkan Pertamina untuk wilayah Kalimantan Tengah, yakni Rp14.500 per liter untuk Dexlite dan Rp14.800 per liter untuk Pertamina Dex.

    Selisih harga mencapai belasan ribu rupiah per liter ini disinyalir mendorong para pelaku industri, termasuk angkutan perkebunan, untuk memburu BBM nonsubsidi stasiun pengisian umum.

    Lonjakan permintaan yang tiba-tiba ini menghantam ketersediaan stok harian secara telak.

    ”Kalau pakai solar industri mahal sekali. Jadi banyak yang pindah ke Dex atau Pertadex. Akhirnya semua numpuk di SPBU,” ungkap salah satu sopir yang ikut mengantre, menggambarkan pergeseran tren konsumsi tersebut secara gamblang.

    Masifnya perpindahan konsumen industri ini berkelindan dengan maraknya oknum pelangsir.

    Kendaraan-kendaraan modifikasi bebas mengeruk BBM untuk dijual kembali.

    Buntutnya, berdasarkan keterangan sejumlah warga dan sopir, harga eceran Dexlite serta Pertadex pasaran kini meroket liar menyentuh angka Rp18.000 sampai Rp20.000 per liter, menjepit masyarakat yang terpaksa membeli pasokan luar pompa resmi.

    Sopir truk angkutan barang dan logistik menjadi pihak pertama yang terdampak pukulan ganda tersebut.

    Kelangkaan ini memaksa mereka memangkas jumlah perjalanan pengiriman harian.

    Tuntutan para sopir sangat lugas, meminta pemangku kebijakan turun tangan membenahi sistem distribusi yang bocor.

    ”Pertamina jangan tutup mata lihat kondisi lapangan dan tindak tegas SPBU yang melanggar. Meskipun non-subsidi, tetap ada aturan pembatasan pengisian. Jadi kami minta ini berkeadilan, jangan melayani pembeli dalam jumlah besar,” tegas seorang sopir yang terjebak lokasi pengisian.

    Pertamina beserta pihak pengelola SPBU sejatinya memiliki mekanisme pengawasan internal terkait regulasi distribusi BBM nonsubsidi.

    Namun, realitas lapangan membuktikan celah tersebut terus dieksploitasi tanpa ada penindakan sistematis.

    Kanal Independen telah berupaya meminta penjelasan terkait kelonggaran pengawasan dan karut-marut distribusi ini melalui pesan WhatsApp sekitar pukul 15.30 WIB.

    Senior Supervisor Communication & Relation PT Pertamina  Patra Niaga MOR VI Kalimantan, Gayuh M Jati, belum menjawab pertanyaan yang dilayangkan Kanal Independen.

    Sepanjang sistem pengawasan tingkat SPBU masih longgar meloloskan tangki-tangki siluman dan membiarkan migrasi konsumsi industri tanpa filter, antrean panjang memakan bahu jalan beserta kerugian ekonomi para sopir logistik Kota Sampit akan terus menjadi realitas harian yang menggerus efektivitas regulasi energi. (hgn/ign)