SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi. Salah satunya melalui pelatihan Junior Office Operator yang diikuti 70 aparatur sipil negara (ASN).
Bupati Kotim Halikinnor melalui Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kotim, Rafiq Riswandi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Banjarmasin yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
”Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dalam pelaksanaan pelatihan ini,” ujar Rafiq Riswandi, Senin (4/5/2026).
Dia menegaskan, pelatihan Junior Office Operator merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi ASN, khususnya di bidang pengelolaan administrasi perkantoran dan pemanfaatan teknologi informasi.
Menurutnya, tuntutan kerja birokrasi saat ini tidak lagi bisa dilepaskan dari sistem digital.
Kemampuan mengelola data administrasi dan sistem informasi secara efektif dan efisien menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
”Aparatur pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akuntabel,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Terutama dalam mendukung tertib administrasi serta percepatan transformasi digital di masing-masing perangkat daerah.
Rafiq juga menekankan pentingnya keseriusan peserta selama mengikuti pelatihan.
Dia meminta seluruh ASN yang terlibat untuk disiplin, aktif dalam setiap sesi pembelajaran, serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pemahaman dan berbagi pengalaman.
”Ilmu yang diperoleh harus bisa diterapkan secara nyata di tempat kerja, bukan hanya berhenti di ruang pelatihan,” katanya.
Lebih lanjut, Rafiq mengatakan, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara merupakan investasi jangka panjang bagi daerah. ASN yang kompeten dan profesional akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
”Sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan seluruh perangkat daerah harus terus diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kotim, Kamaruddin Makkalepu, mengatakan kegiatan pelatihan berlangsung selama lima hari, mulai 4-8 Mei 2026 di Balai Diklat BKPSDM Kotim, dengan jadwal pelatihan dimulai pukul 07.30 WIB hingga selesai.
”Pesertanya yang hadir berasal dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kotim sesuai kuota yang telah ditetapkan,” kata Kamaruddin Makkalepu.
Ia menjelaskan bahwa elatihan ini diselenggarakan berdasarkan nota kesepakatan antara Pemkab Kotim dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, terkait peningkatan kapasitas SDM di bidang komunikasi digital.
Ia menyebutkan, kegiatan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan, di mana aparatur dituntut mampu mengelola administrasi secara modern dan terintegrasi dengan sistem berbasis teknologi.
”Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi ASN dalam administrasi perkantoran dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.
Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan materi dari tiga narasumber, yakni Mahfuddin Fanany, Muhammad Khotibul Umam, serta tim dari Balai Pelatihan SDM Komunikasi.
”Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan administrasi digital, pengoperasian aplikasi perkantoran, hingga penguatan pemahaman sistem informasi pemerintahan,” ujarnya.
Melalui pelatihan ini, Pemkab Kotim berharap terjadi peningkatan pada kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan akuntabilitas pelayanan publik.
”Kegiatan pelatihan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang adaptif, profesional, dan siap menghadapi tantangan di era digital,” tandasnya. (hgn/ign)
