SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerapkan sejumlah strategi yang dinilai efektif untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di sejumlah titik lokasi kebakaran yang terus berulang, salah satunya dengan metode sekat bakar.
Selain memblokade titik api agar tak meluas, masalah terbatasnya mencari sumber air untuk pemadaman juga dilakukan dengan pengerukan pada sejumlah titik parit atau drainase yang dijadikan embung air.
Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim mengerahkan ekskavator untuk melakukan pengerukan di sejumlah lokasi, baik membuat sekat bakar pada lokasi lahan yang terbakar maupun memperdalam parit atau drainase yang dangkal sebagai sumber air untuk pemadaman.
Salah satu pengerjaan dilakukan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8, Rabu (26/8/2026). Ekskavator dikerahkan untuk membuat sekat bakar pada lokasi lahan yang kembali terbakar.
Kawasan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 7 dan Kilometer 8 menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena kebakaran lahan di kawasan tersebut terus berulang dalam hampir satu bulan terakhir. Meskipun pemadaman telah beberapa kali dilakukan, titik kebakaran kembali muncul.
Upaya penanganan kebakaran di lahan gambut tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi.
Pembatasan terhadap pergerakan api dinilai efektif diperlukan agar kebakaran tidak semakin meluas.
Melalui metode sekat bakar, ekskavator digunakan untuk membuat kerukan pada lahan yang terbakar.
Kerukan tersebut berfungsi sebagai batas untuk menghambat pergerakan api dari area yang terbakar menuju bagian lahan lainnya.
Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan pihaknya siap mendukung penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah daerah dengan mengerahkan sarana dan alat berat yang dimiliki.
”Pada intinya kami siap mendukung pelaksanaan penanganan karhutla di Kotim,” kata Mentana saat memastikan alat berat beroperasi di lokasi kebakaran lahan Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8, Rabu (26/8/2026).
Ekskavator lengkap dengan operator dikerahkan untuk menangani pembuatan sekat bakar dengan panjang kurang lebih satu kilometer.
Pengerjaan tersebut diarahkan untuk membantu membatasi area kebakaran sehingga api tidak semakin mudah menjalar ke bagian lahan lainnya.
Langkah ini juga diharapkan memudahkan petugas dalam melakukan penanganan apabila api kembali muncul di sekitar lokasi.
Selain pengerjaan sekat bakar, DSDABMBKPRKP Kotim juga mendapat tugas mendukung penyediaan sumber air untuk operasi pemadaman.
Keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan yang dihadapi petugas di lapangan.
Karena itu, pengerukan tidak hanya dilakukan pada lahan yang terbakar, tetapi juga diarahkan pada parit dan drainase yang berpotensi dijadikan sumber air.
Pengerukan parit atau drainase dilakukan di 12 titik yang tersebar di beberapa lokasi, yakni dua titik di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 9 dan Kilometer 10, dua titik di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, lima titik di Jalan Ir. Soekarno atau Lingkar Utara, dua titik di Jalan Moh. Hatta atau Lingkar Selatan, serta satu titik di Jalan Bawi Jahawen dekat Jalan Pelita Barat.
Pengerukan tersebut bertujuan membuat embung air baru maupun memperdalam embung lama yang sudah mengering agar kembali dapat dimanfaatkan.
”Pengerukan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi di lapangan dan kesiapan alat berat,” katanya.
Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Drainase dan Pertamanan DSDABMBKPRKP Kotim Suhardiyono menambahkan pengerukan untuk membuat embung air sebelumnya sudah dilakukan di Jalan Bawi Jahawen, tepatnya di simpang Jalan Pelita Barat.
Di lokasi tersebut, pengerukan telah dilakukan sepanjang delapan meter. Namun, pekerjaan belum dapat dilanjutkan karena material lumpur kembali menutup saluran yang telah dikeruk.
”Pengerukan parit untuk embung di Jl Bawi Jawahen simpang Jalan Pelita Barat pagi tadi sudah dikerjakan sepanjang 8 meter. Namun, saluran airnya tidak bisa dilanjutkan karena lumpurnya balik lagi,” jelas Suhardiyono.
Kemudian, pengerukan diarahkan di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 8 untuk membantu pembuatan sekat bakar di lokasi lahan yang terbakar.
Dengan metode tersebut, pengerukan pada lahan memiliki fungsi berbeda dengan pengerukan parit.
Pada lahan terbakar, kerukan dibuat sebagai sekat untuk membatasi pergerakan api. Sedangkan pengerukan parit atau drainase dilakukan untuk memperdalam saluran dan menciptakan tampungan air yang dapat digunakan saat proses pemadaman.
Namun, pengerahan alat berat sempat menghadapi kendala teknis. Suhardiyono mengatakan alat berat yang digunakan saat ini harus menjalani perbaikan akibat adanya komponen yang mengalami kerusakan.
”Kemarin sore alat berat dalam perbaikan. Mulai pagi ini ekskavator kembali beroperasi untuk mengeruk parit di Jalur Lingkar Utara dekat persimpangan Jalan Bumi Raya,” pungkas Suhardiyono. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur masih menghadapi kendala serius pada ketersediaan air.
Jarak sumber air dengan titik kebakaran mencapai satu hingga lima kilometer, membuat armada harus berulang kali bolak-balik mengisi air sebelum kembali ke lokasi pemadaman.
Kebutuhan mempercepat suplai air itu membuat Bupati Kotim Halikinnor meminta perusahaan ikut turun tangan dengan menyediakan tambahan mobil tangki untuk mendukung pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, kebutuhan di lapangan saat ini bukan hanya armada mobil pemadam, tetapi kendaraan yang mampu membawa dan menyuplai air ke sejumlah titik lokasi kebakaran.
”Yang dibutuhkan adalah tangki air untuk menyuplai air ke lokasi pemadaman, bukan semata-mata mobil pemadam,” kata Halikinnor dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (24/8/2026).
Halikin meminta dukungan armada air disebarkan sesuai sebaran titik kebakaran. Jangan sampai kekuatan penanganan hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, sementara api meluas ke wilayah lainnya.
”Jangan sampai kebakaran hanya ditangani di seputar kota, sementara titik api meluas ke kawasan lain,” tegasnya.
Dalam rapat, sejumlah perusahaan seperti PT PT Nusantara Sawit Persada (PT NSP) membantu selang pemadaman 1,5 inn sebanyak 20 roll dan PT Borneo Sawit Perdana (PT BSP) membantu selang 1,5 inn sebanyak 26 roll dan PT Musirawas Grup membantu selang 40 roll.
Namun, Halikin menyebut kebutuhan yang kini dinilai lebih mendesak adalah armada untuk menyuplai air.
Halikinnor menyebut pemerintah daerah memang memiliki beberapa unit kendaraan penyedia air.
Tetapi, tambahan armada dari pihak lain tetap dibutuhkan untuk mempercepat distribusi air ke lokasi kebakaran.
Permintaan Bupati kemudian diarahkan kepada sejumlah perwakilam perusahaan yang hadir dalam rapat.
Halikinnor menanyakan apakah perusahaan dapat langsung memberikan bantuan mobil tangki atau masih harus meminta persetujuan manajemen.
Saat ditanya mengenai kemungkinan penambahan armada, perwakilan Wilmar menyatakan kesanggupannya menyediakan satu unit mobil tangki.
Halikinnor kemudian meminta tambahan armada tersebut segera dipersiapkan untuk mendukung operasi karhutla.
Ia juga meminta perusahaan lain yang tidak memiliki mobil tangki untuk membantu dalam bentuk kendaraan dobel kabin beserta sopirnya.
Kendaraan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional di lapangan, termasuk membantu mobil tangki pemadam dalam menyuplai kebutuhan air.
Halikinnor juga meminta perusahaan segera berkoordinasi dengan pimpinan atau manajemen masing-masing untuk memastikan bentuk dukungan yang dapat diberikan.
Perusahaan Diminta Perkuat Peralatan di Lahan Konsesi
Permintaan bantuan tidak hanya ditujukan untuk mendukung operasi pemadaman yang sedang berlangsung.
Halikinnor menegaskan setiap perusahaan, termasuk perusahaan yang menjalankan kerja sama operasi (KSO), harus memiliki kesiapan peralatan untuk mencegah dan menangani kebakaran di wilayah kerja masing-masing.
Peralatan yang harus tersedia antara lain tangki air, selang, pompa dan personel.
Dalam rapat, perwakilan perusahaan menyampaikan kondisi wilayah kerja mereka sejauh ini aman. Peralatan penanganan api juga disebut telah tersedia di dalam area kerja.
Halikinnor meminta laporan mengenai kondisi tersebut tetap disampaikan kepada pimpinan dan manajemen perusahaan.
Ia juga meminta pemantauan dan koordinasi dengan Damkar maupun BPBD diperkuat untuk memastikan seluruh perusahaan dan KSO memiliki peralatan yang memadai.
”Jangan sampai kebakaran terjadi di area dalam, tetapi peralatannya tidak tersedia,” katanya.
Halikinnor menegaskan kesiapan perusahaan penting karena kebakaran yang terjadi di wilayah kerja harus dapat segera ditangani sebelum meluas ke kawasan lain.
Setelah operasi karhutla selesai, Damkar dan BPBD juga diminta melakukan evaluasi terhadap kesiapan peralatan perusahaan.
Halikinnor menilai perusahaan idealnya memiliki sedikitnya dua mobil tangki. Dengan demikian, satu unit tetap dapat digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan, sementara satu unit lainnya dapat diperbantukan ketika terjadi keadaan darurat.
Sumber Air Berjarak hingga 5 Kilometer
Persoalan armada tidak terlepas dari kondisi sumber air di lapangan.
BPBD Kotim melaporkan sejumlah sumber air yang digunakan untuk mendukung pemadaman tersebar di delapan titik, di Jalan HM Arsyad Sungai Mentawa, Jalan Pramuka Ring Drain, Sungai Tambulihan Jalan Tjilik Riwut km 10, Sungai Mentaya dekat Polsek KPM, Jalan Jenderal Sudirman km 5 dekat Warung Tahu Sumedang, sungai di belakang Perumahan Sultan serta beberapa lokasi lainnya.
Selain itu, adapula dua titik sumur bor baru yang dibuat Manggala Agni berada di titik Jalan Tjilik Riwut km 7 dan Simpang Kandan.
Wakil Ketua Harian III Posko Karhutla dan Kekeringab Kotim Rihel menjelaskan bahwa jarak antara sumber air dan titik kebakaran di sejumlah lokasi berkisar satu hingga lima kilometer.
”Jarak yang cukup jauh membuat kendaraan harus berulang kali keluar dari lokasi pemadaman untuk mengambil air, kemudian kembali membawa pasokan ke titik api,” jelas Rihel.
Pola pengisian berulang itu membutuhkan waktu, terlebih ketika kebakaran berada jauh masuk ke dalam lahan dan membutuhkan pasokan air secara terus-menerus.
”Persoalan lain juga dihadapi personel di lapangan saat melakukan pemadaman yang cukup jauh, kami membutuhkan selang yang cukup. Panjang selang yang tersedia sebelumnya juga belum mencukupi untuk mencapai sumber air. Selang kemudian diperpanjang dan dipasang, tetapi air yang terus menyusut masih menjadi hambatan,” ungkap Rihel.
Mobil Tangki Pemadam Disiagakan 18 Unit
BPBD mencatat jumlah mobil tangki air yang tersedia saat ini sekitar 18 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang sekitar 14 unit.
Sebanyak tujuh unit milik BPBD siap digunakan, termasuk armada yang berada di posko dan Posko Dapur.
Selain armada pemerintah, dukungan juga datang dari relawan, Yon TP/923, Kodim 1015, Polres Kotim, Disdamkarmat, KPHP, seluruh SOPD dan sejumlah perusahaan serta 38 unit mobil suplai air yang dibawa menggunakan profil tank.
Namun, bertambahnya jumlah armada belum otomatis menyelesaikan persoalan suplai air.
Mobil tangki berkapasitas 12.000 liter, misalnya, tidak dapat digunakan di semua lokasi karena bobot kendaraan berisiko merusak jalan.
Karakteristik medan dan akses menuju titik api akhirnya menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis armada yang dapat digunakan.
Karena itu, kebutuhan di lapangan bukan sekadar menambah jumlah mobil pemadam, melainkan memastikan tersedia kendaraan yang mampu membawa air mendekati titik kebakaran sesuai kondisi akses.
Pertamina Hanya Layani Pasokan Air Hari Kerja
BPBD juga menyampaikan bahwa Depo Pertamina dapat membantu pasokan air pada hari kerja, Senin hingga Jumat. Namun, layanan tersebut tidak tersedia pada Sabtu dan Minggu.
Keterbatasan waktu layanan membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber air alternatif yang dapat digunakan ketika bantuan dari depo tidak tersedia.
Salah satu langkah yang diusulkan adalah membangun atau mengeruk kolam penampungan air di kawasan yang membutuhkan.
Lokasi yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain Lingkar Selatan, Lingkar Utara dan Jalan Jaksa Agung R Soeprapto.
Pemkab Kotim juga telah merencanakan 12 titik yang dekat dengan lahan terbakar untuk pengerukkan parit untuk embung air yang nantinya menjadi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman.
”Pengerukan parit ini ada sekitar 12 titik yang mulai dikerjakan oleh DSDABMBKPRKP Kotim. Hari ini pengerukkan embung air dikerjakan di Jalan Bawi Jahawen dekat simpang Jalan Pelita Barat dan pengerukkan untuk penyekatan area lahan yang terbakar agar tidak semakin meluas di Jalan Tjilik Riwut km 8,” pungkas Rihel. (hgn/ign)
SAMPIT, kanalindependen.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menghadapi persoalan serius pada ketersediaan air.
Sejumlah sumber air untuk pemadaman mulai mengering, kondisi ini cukup menguras tenaga personel di lapangan yang harus bolak-balik mencari air untuk memadamkan api.
Belum lagi tim gabungan yang kewalahan harus berjalan kaki menembus semak-semak membawa selang menuju titik api.
Untuk mempercepat pemadaman, Bupati Kotim Halikinnor memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikerahkan turun membantu dengan membawa kendaraan operasional dan profil tank untuk menyuplai air ke lokasi kejadian kebakaran.
Dukungan OPD untuk menyuplai air ini dinilai efektif, sehingga personel pemadam tidak lagi membuang waktu meninggalkan titik kebakaran hanya untuk mengisi ulang tangki.
Mobil pemadam dapat tetap fokus melakukan penyemprotan, sementara kebutuhan air dipasok OPD yang telah disiagakan.
Arahan tersebut disampaikan Halikinnor dalam rapat pembahasan penanganan karhutla di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (19/8/2026).
Halikinnor menilai pembagian personel ke terlalu banyak titik justru membuat pemadaman tidak efektif.
Ia mencontohkan satu titik hanya ditempatkan sekitar lima orang. Ketika air tangki habis, petugas harus kembali mengambil air sehingga api berpotensi kembali membesar.
”Lebih baik satu titik yang paling krusial diberi personel dalam jumlah cukup, lalu dipadamkan sampai benar-benar mati. Setelah itu baru bergerak ke titik lain,” tegas Halikinnor.
Menurutnya, titik kebakaran yang paling kritis harus ditangani secara maksimal dengan dukungan penyuplai air atau profil tank.
Pola tersebut pernah diterapkan pada 2019 dan dinilai mampu membantu penanganan ketika kasus karhutla lebih besar.
”Mulai hari ini, kita coba lakukan. Saya juga akan turun melihat titik-titik kebakaran,” katanya.
Arahan kebijakan tersebut disampaikan Halikin, setelah ia menerima masukan saran dari Kepala Dinas Perikanan Kotim Ahmad Sarwo Oboi.
Dalam forum rapat, Oboi kembali mengingatkan pola penanganan karhutla yang pernah diterapkan pada 2019.
Menurutnya, setiap OPD dapat menyiapkan satu mobil operasional, satu profil tank dan satu alat hisap air. OPD kemudian difungsikan khusus sebagai penyuplai air.
Ketika terjadi kebakaran, seluruh kendaraan penyuplai air berkumpul di lokasi untuk mengisi mobil pemadam.
Dengan demikian, mobil pemadam tidak perlu bolak-balik mengambil air dan dapat fokus melakukan pemadaman.
Personel OPD juga dapat membantu pekerjaan pendukung seperti menarik selang.
Sementara penyemprotan dan pemadaman inti tetap dilakukan oleh personel yang memiliki kemampuan sebagai pemadam.
Oboi juga mengusulkan tambahan anggaran operasional bagi staf OPD yang dilibatkan. Misalnya tiga personel setiap hari dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama menjalankan tugas di lapangan.
Usulan tersebut disambut positif Halikinnor. Ia meminta jumlah OPD dihitung dan dipetakan berapa yang belum memiliki profil tank.
Jika diperlukan, BPBD diminta menyerahkan profil tank kepada OPD yang belum memilikinya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim Yephi Hartady Periyanto yang saat itu bertugas di BPBD Kotim mengungkapkan pada tahun 2019 ia pernah ditugaskan membeli profil tank berkapasitas 1.200-2.300 liter dan mesin pompa menggunakan dana BTT kurang lebih Rp214 juta yang kemudian dibagikan ke 30 SOPD termasuk untuk DPRD Kotim. Semestinya, profil tank masih ada dimasing-masing SOPD.
Berdasarkan catatan Kanal Independen, pola suplai air untuk bantu pemadaman menggunakan kendaraan operasional membawa profil tank pernah diterapkan pada September 2023 lalu, untuk menyuplai air terutama di areal Kota Sampit.
OPD Jadi Penyuplai Air, Pemadam Fokus Padamkan Api
Lebih lanjut, Halikinnor mengatakan kondisi karhutla saat ini semakin mengkhawatirkan. Titik kebakaran tidak hanya muncul di wilayah yang jauh, tetapi juga terus merambah di sekitar kawasan perkotaan.
”Kondisi kebakaran hutan dan lahan semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di wilayah yang jauh, titik kebakaran di sekitar kota juga bertambah setiap hari. Petugas pemadam hampir kewalahan,” ujarnya.
Karena itu, pengerahan OPD ditingkatkan. Jika sebelumnya setiap OPD mengirim satu personel, kini seluruh OPD diminta turun langsung dengan membawa peralatan dan armada masing-masing.
Kendaraan dan profil tank tersebut difungsikan sebagai penyuplai air.
”OPD akan membantu menyuplai air, sehingga mobil pemadam dapat fokus sebagai unit utama pemadaman di lokasi. Dengan begitu, penanganan dapat lebih efektif,” kata Halikinnor.
KEROYOKAN: Suplai air dikerahkan OPD untuk memadamkan titik api. (Istimewa/Kanal Independen)
Pengerahan seluruh unsur tersebut mulai dilakukan sejak Rabu (19/8/2026). Prioritas penanganan diarahkan terutama pada kawasan perkotaan yang masih dapat dijangkau dengan peralatan yang tersedia.
Untuk titik kebakaran yang berada jauh di dalam hutan, kemampuan penanganan pemerintah daerah tetap terbatas karena persoalan akses dan sumber air.
Minta Kekuatan Tidak Terpecah
Halikinnor menilai pola pemadaman dengan membagi personel ke terlalu banyak titik tidak efektif ketika jumlah kebakaran sedang tinggi.
Petugas di satu lokasi dapat kehilangan waktu ketika harus meninggalkan titik api untuk mengisi ulang air. Ketika kembali, api dapat kembali membesar.
Karena itu, ia meminta kekuatan dipusatkan pada titik yang paling kritis.
Setelah api di satu titik benar-benar padam, kekuatan dapat dipindahkan ke lokasi berikutnya.
”Pada 2019, kasusnya lebih besar daripada sekarang, tetapi kita bisa mengatasinya dengan gotong royong,” kata Halikinnor.
Saat itu, kendaraan diberi penanda berdasarkan fungsi. Ada kendaraan yang khusus menyuplai air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan dan ada kendaraan yang menyuplai air untuk pemadaman.
Halikinnor menegaskan air untuk pemadaman dan air bersih harus dipisahkan.
Air untuk pemadaman dapat berasal dari sumber seperti parit. Namun, air yang digunakan untuk kebutuhan minum dan air bersih harus berasal dari sumber yang layak, termasuk PDAM.
”Profil tank untuk air bersih harus benar-benar bersih dan digunakan khusus untuk menyuplai air bersih,” ujarnya.
Sementara profil tank untuk pemadaman tidak harus digunakan untuk air bersih karena sumber airnya dapat berasal dari sumur, parit maupun sumber lainnya.
Seluruh Unsur Pemerintah Diminta Bergerak
Halikinnor meminta pengerahan tidak berhenti pada OPD teknis.
Seluruh unsur di bawah Sekretaris Daerah, termasuk sekretariat DPRD, dapat dikerahkan untuk mengirim pegawai, kendaraan maupun profil tank.
Kendaraan yang tersedia di bagian umum maupun kendaraan dinas yang memungkinkan untuk digunakan juga dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan suplai air.
OPD yang belum memiliki mobil pikap dapat bergabung dengan instansi lain.
”Mulai hari ini kita bergerak. Soal pembahasan anggaran silakan disiapkan,” tegasnya.
Ia meminta kebutuhan anggaran penanganan karhutla dimasukkan dalam perubahan anggaran.
”Dana BTT ditambah Rp 2 Miliar, dari Rp5 Miliar, jadi Rp7 miliar. Dana BTT ini bisa digunakan pada situasi darurat bencana karhutla seperti yang saat ini kita hadapi,” ujarnya.
Jika masih terdapat anggaran di BPBD, anggaran tersebut dapat ditambahkan untuk mendukung operasi karhutla. Pengadaan kebutuhan lainnya diarahkan melalui BPBD.
Wabup: BPBD Mulai Kelelahan
Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan dukungan kepada BPBD menjadi kebutuhan mendesak karena personel yang bertugas di lapangan mulai kelelahan.
Pada hari yang sama, Rabu (19/8/2026) sore, satu relawan bernama Rizki Mubarrak dikabarkan mengalami sesak napas dan pingsan di lokasi kebakaran lahan Jalan HM Arsyad km 4.
KELELAHAN: Petugas garis depan yang kelelahan menggempur api harus dirawat. (Istimewa/Kanal Independen)
Setelah dilarikan ke IGD RSUD dr Murjani Sampit, kondisi kesehatannya dikabarkan kembali stabil.
Dalam situasi karhutla yang semakin masif terjadi selama lebih dari sebulan, jumlah titik panas tercatat meningkat signifikan pada periode Agustus ini mencapai lebih dari 3.323 hotspot.
Kondisi tersebut membuat kemampuan personel di sejumlah titik semakin terbatas.
”BPBD bahkan hampir menyerah karena jumlah laporan dan titik panas sangat banyak. Tim yang sebelumnya berjumlah cukup banyak, kini pada beberapa titik hanya tersisa tiga orang,” kata Irawati.
Menurutnya, usulan penggunaan profil tank sangat membantu karena persoalan utama di lapangan bukan hanya jumlah personel, tetapi juga waktu yang terbuang untuk mengambil air.
Ketika mobil pemadam selesai menyiram dan kembali mengisi air, waktu yang diperlukan dapat mencapai 30 hingga 40 menit.
Selama waktu tersebut, api dapat kembali menyala. Karena itu, OPD diminta membantu menyediakan profil tank untuk menjaga suplai air di lokasi.
Irawati menyebut harga satu profil tank sekitar Rp3,5 juta. Menurutnya, OPD masih memungkinkan untuk mengadakannya sesuai kemampuan.
Kekeringan Juga Mengancam
Selain karhutla, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan kekeringan.
Irawati mengatakan keluhan kekeringan tidak hanya datang dari satu atau dua desa, tetapi hampir seluruh desa di wilayah selatan hingga Ketapang.
Sebagian wilayah tersebut belum terjangkau jaringan PDAM.
Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena distribusi air bersih belum dapat dilakukan secara optimal.
Camat Pulau Hanaut disebut telah aktif meminta kepala desa menyiapkan kapal besar dan profil tank. Namun, keterbatasan anggaran membuat kepala desa tidak mampu menyewa kapal besar.
Akibatnya, pemerintah desa lebih banyak menerima keluhan masyarakat tanpa mampu memberikan distribusi air secara optimal.
”Ada usulan menggunakan kapal atau tangki untuk mendistribusikan air bersih ke Pulau Hanaut. Tetapi, keputusan ini masih harus dilaporkan kepada Bupati,” ujarnya.
“Untuk Pulau Hanaut, PDAM juga siap membantu. Terdapat empat titik pelabuhan yang dapat digunakan sebagai lokasi sandar untuk mendistribusikan air ke desa-desa menggunakan kelotok. Kendalanya, kelotok tersedia tetapi profil tank belum tersedia.,” sambungnya.
Sementara untuk Kecamatan Seranau, distribusi air bersih masih memungkinkan karena terdapat penyeberangan besar yang dapat dimanfaatkan.
BPBD Siagakan 138 Personel
Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam mengatakan saat ini terdapat 138 personel yang bertugas dalam operasi penanganan karhutla, termasuk pasukan dan pengendali lapangan.
Namun, jumlah tersebut harus dibagi dengan kondisi personel yang juga membutuhkan waktu istirahat.
”Rabu pagi, dua personel izin. Hampir setiap hari terdapat sekitar dua personel yang perlu beristirahat, karena faktor kelelahan,” ujar Multazam.
Multazam mengatakan kebutuhan personel sangat bergantung pada kondisi kejadian.
Ia mencontohkan situasi pada 17 Agustus yang sangat berat. Saat itu bukan hanya regu inti yang dikerahkan, tetapi personel nonregu juga harus turun.
“Pada 2026 ini memang luar biasa. Kendala di lapangan cukup banyak karena titik kebakaran tidak lagi berada dekat kota,” katanya.
Sebagian lokasi harus ditempuh menggunakan kendaraan roda tiga atau berjalan kaki.
Masalah lainnya, belum tentu tersedia sumber air di sekitar lokasi kebakaran.
Jika kebakaran bangunan, satu atau dua jam dapat selesai apabila ditangani bersama-sama.
Namun, kebakaran gambut dapat membutuhkan waktu hingga sembilan jam pada satu titik.
Beban penanganan BPBD tergambar dari jumlah titik yang harus ditangani. Seperti pada kejadian 17 Agustus terdapat 17 titik kebakaran. Penanganan baru selesai sekitar pukul 23.37 WIB.
”Pada hari berikutnya, BPBD hanya mampu menangani 22 titik. Rabu pagi ini, sudah termonitor empat titik kejadian,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, BPBD akan memodifikasi pembagian regu menjadi tiga shift, disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Shift pertama berlangsung pukul 08.00–18.00 WIB. Shift kedua pukul 13.00–22.00 WIB.
Menurut Multazam, kebakaran biasanya lebih intens setelah salat Zuhur ketika angin mulai kencang dan api membesar.
Jumlah personel dari masing-masing OPD yang dikirim ke lapangan juga akan dihitung ulang.
Personel OPD yang tergabung dalam posko akan mendapatkan uang operasional Rp100 ribu per hari, satu kali makan dan dua kali makanan ringan.
”Dukungan makanan dan minuman dari donatur tetap diterima, tetapi distribusinya dilakukan melalui posko agar lebih tertata,” ujarnya.
Embung Mulai Mengering, Sungai Mentaya Jadi Cadangan
Ketersediaan air menjadi persoalan yang semakin serius. Embung-embung yang digali oleh PUPR mulai mengering. Air yang tersisa juga semakin pekat karena bercampur lumpur dan serasah.
Jika dipaksakan disedot, kondisi tersebut berisiko merusak pompa.
Sebagai langkah cadangan, BPBD menyiapkan satu unit pompa besar di Sungai Mentaya.
Koordinasi dengan kepolisian telah dilakukan dan lokasi untuk penempatan peralatan sudah disiapkan. Apabila sumber air di lokasi-lokasi dalam kota mulai habis, BPBD akan mengambil air dari Sungai Mentaya
”Rencana pemindahan peralatan sebenarnya sudah dilakukan dua hari sebelumnya, tetapi tertunda karena kondisi kebakaran pada 17–18 Agustus cukup berat,” ujarnya.
BPBD: Profil Tank Efektif, tetapi Harus Diatur
Multazam menilai penggunaan profil tank sebagai penyuplai air sebenarnya efektif.
Namun, jumlah dan penggunaannya harus dihitung agar tidak mubazir. Karena itu, sistem pembagian waktu kemungkinan diterapkan.
BPBD sendiri telah menyiapkan profil tank dan sebagian sudah siaga untuk dikerahkan.
Jumlah OPD yang belum memiliki profil tank masih akan dihitung ulang.
Untuk pengadaan tambahan, kemungkinan masing-masing OPD menyiapkan sesuai kemampuan dan kebutuhan.
Camat dan Desa Diminta Bergerak Sebelum Api Membesar
Menanggapi pertanyaan lambannya sejumlah camat dalam membantu penanganan karhutla juga menjadi sorotan. Menurutnya, kontribusi camat masih berbeda-beda.
Ada camat yang mampu mengolaborasikan kecamatan, desa, relawan hingga dunia usaha. Namun ada pula yang belum mampu melakukan koordinasi tersebut.
“Padahal, camat merupakan pamong sekaligus perpanjangan tangan Bupati di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Bupati telah meminta Wakil Bupati membuat surat tegas mengenai keterlibatan pihak kecamatan.
Kecamatan juga direncanakan mendapatkan dukungan pembiayaan dalam perubahan anggaran, meskipun kemungkinan nilainya tidak besar.
Anggaran tersebut diharapkan dapat membantu penanganan kebakaran skala kecil di tingkat tapak.
”Kebakaran pada awalnya selalu kecil. Pihak kecamatan dan desa adalah unsur yang paling dekat dengan lokasi. Kami berharap respons awal dilakukan sebelum petugas BPBD tiba,” kata Multazam.
Saat ini BPBD bahkan kesulitan menentukan prioritas karena panggilan ke hotline dapat mencapai sekitar 30 kali dalam sehari dan seluruh laporan meminta penanganan.
Masyarakat Diminta Tak Sekadar Melapor
Multazam meminta masyarakat ikut mengambil peran ketika kebakaran terjadi.
Ia mencontohkan warga di Lingkar Selatan yang menyediakan dua kendaraan double cabin untuk membantu suplai pemadaman.
Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan besar tetap dapat membantu dengan menarik selang atau bergantian mendampingi petugas di lapangan.
BPBD juga mengusulkan agar setiap pemilik kebun atau lahan menyiapkan embung portabel.
Embung tersebut dapat dibuat menggunakan terpal sekitar 4 x 4 meter dan diisi dari sumber air atau sumur bor.
Tujuannya agar ketika petugas tiba di lokasi, air sudah tersedia sehingga pemadaman dapat segera dilakukan.
”Kami tidak mungkin melayani seluruh kebutuhan di banyak titik secara bersamaan. Karena itu, keterlibatan langsung masyarakat sangat kami harapkan,” ujarnya.
BPBD juga meminta Diskominfo membantu membuat narasi edukasi melalui videotron dan media sosial.
Pesan yang ingin disampaikan adalah masyarakat tidak hanya melapor, tetapi juga melakukan upaya awal pemadaman sesuai kemampuan.
OPD Harus Kirim Personel yang Benar-Benar Siap Bekerja
Dalam kesempatan forum rapat, Multazam menegaskan personel OPD yang dikirim ke lapangan harus benar-benar siap bekerja.
Ia tidak ingin pengerahan hanya dilakukan untuk memenuhi daftar personel.
”Jangan hanya mengisi daftar atau tinggal di kantor. Personel harus mampu berkolaborasi dan, bila diperlukan, turun membantu di lapangan,” katanya.
BPBD telah menyampaikan kepada Damkar bahwa personel yang tidak mampu berkolaborasi akan dikembalikan ke OPD asal dan diminta diganti.
”Personel yang dikirim harus merupakan pekerja yang fighter di lapangan, bukan sekadar petugas administratif yang belum terbiasa membawa selang pemadam. Penanganan karhutla sebenarnya dapat diajarkan langsung di lapangan, yang terpenting kami butuh personel yang sigap bergerak cepat memadamkan api,” ujarnya.
BTT Belum Digunakan untuk Tambahan Peralatan
Terkait kebutuhan operasional, Multazam mengatakan BPBD masih melakukan efisiensi sesuai kebutuhan operasi lapangan.
Penggunaan Dexlite untuk penanganan di dalam kota relatif stabil. Namun kebutuhan bahan bakar untuk unit pompa meningkat karena menggunakan Pertamax.
Dalam kondisi normal, kebutuhan tersebut masih berada dalam koridor anggaran yang telah direncanakan.
”BPBD sudah bekerja sama dengan SPBU untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar operasional, termasuk memperoleh prioritas pengisian,” ujarnya.
Sementara terkait peralatan, terdapat sejumlah unit yang mengalami kerusakan.
Sebagian dapat diperbaiki melalui workshop BPBD dalam waktu dua hingga tiga jam. Namun ada pula yang harus dibawa ke bengkel.
”Untuk saat ini, belum ada rencana penambahan peralatan menggunakan dana BTT,” ujarnya.
BPBD memilih mengoptimalkan peralatan yang tersedia sembari memperkuat dukungan dari OPD dan unsur lainnya.
Data Luasan Terbakar Menunggu Verifikasi Kementerian
Terkait luas lahan yang terbakar, Multazam mengatakan BPBD masih menunggu hasil citra satelit yang dikelola Kementerian Kehutanan.
Verifikasi dan validasi lahan terbakar, baik yang berada di dalam maupun di luar konsesi, akan dirilis oleh kementerian.
Data harian BPBD merupakan luasan yang dapat didatangi dan ditangani petugas di lapangan.
Karena menggunakan metode berbeda, data tersebut tidak dapat disetarakan dengan data Kementerian Kehutanan.
Menurut Multazam, data dari kementerian biasanya dirilis sekitar dua minggu sekali.
Sementara, berdasarkan data terakhir pada 17 Agustus 2026 terdapat lebih dari 354 kejadian dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 1317,1489 hektare lahan terbakar.
“Luasan berdasarkan citra satelit dapat lebih besar karena terdapat kebakaran di lokasi lain yang tidak dapat dijangkau atau tidak dilaporkan kepada BPBD,” tandasnya. (hgn/ign)
