SAMPIT, kanalindependen.id – Layar Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merekam denyut sunyi tatkala tender Pemeliharaan Berkala Jalan Dalam Kota Sampit tayang membelah malam pada pukul 23.00 WIB, 13 Oktober 2026 lalu.
Paket garapan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (SDABMBKPRKP) Kotawaringin Timur itu mulanya memancing ketertarikan lima perusahaan.
Waktu terus bergulir hingga batas unggah penawaran Senin pagi, 19 Oktober. Menyisakan sebuah gelanggang kosong.
CV Jasa Lintas Utama melangkah masuk sebagai satu-satunya peserta yang menyetorkan harga.
Perusahaan ini menang tanpa kompetitor dengan harga akhir Rp8,968 miliar, nilai yang hanya berjarak tipis Rp25 juta di bawah harga perkiraan sendiri (HPS) dan Rp32 juta di bawah pagu Rp9 miliar.
Paket jalan dalam kota itu rupanya sekadar potret miniatur dari panggung lelang konstruksi Pemerintah Kabupaten Kotim sepanjang tahun ini.
Penelusuran Kanal Independen terhadap data SPSE Kotim hingga 14 November 2026 membongkar 54 dari 68 tender konstruksi tahun anggaran 2026 yang sudah berpemenang, jatuh ke tangan peserta yang menari sendirian.
Porsinya menembus dinding 79,4 persen, atau delapan dari setiap sepuluh tender berpemenang.
Harga akhir para kampiun tunggal itu berjumlah Rp87,05 miliar, menyerap sekitar 68,7 persen dari Rp126,78 miliar total harga akhir ke-68 tender tersebut.
Anomali Mencolok di Peta Kalteng
Angka dominasi penawar tunggal ini berdiri mencolok di bentang peta Kalimantan Tengah.
Hitungan Kanal Independen pada hari yang sama atas data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 14 pemerintah daerah lain mengonfirmasi porsi gabungan yang jauh lebih rendah.
Kabupaten Kapuas dan Sukamara bahkan belum mencatat satu pun tender konstruksi tahun anggaran 2026 di SPSE.
Gabungan 12 daerah sisanya mencatat 333 dari 552 tender konstruksi berpemenang berakhir di tangan penawar tunggal, atau 60,3 persen.
Angka gabungan itu menyusut ke titik 42,7 persen jika melepaskan Barito Utara, daerah dengan tender konstruksi terbanyak.
Kotawaringin Barat mencatat 53,8 persen, Pemerintah Provinsi Kalteng 34,1 persen, Seruyan 30,3 persen, dan Murung Raya 17,6 persen.
Barito Utara mencatat 71,4 persen dari 339 paket, sedangkan Lamandau sama sekali tak memiliki satu pun dari 11 tendernya yang dimenangi penawar tunggal.
Porsi Kotim duduk mantap di anak tangga tertinggi di antara daerah yang menggelar sedikitnya 30 tender konstruksi berpemenang. Pulang Pisau (16 dari 20 paket) dan Katingan (lima dari lima paket) menjadi daerah yang angkanya melampaui Kotim, tetapi dengan volume lelang jauh lebih sedikit.
Posisi Kotim setahun sebelumnya tertahan di bawah angka gabungan daerah lain. Tender konstruksi Kotim yang dimenangi penawar tunggal sepanjang tahun anggaran 2025 tercatat 24 dari 42 paket atau 57,1 persen, sementara porsi gabungan 14 daerah lain mencapai 64,8 persen.
Posisi itu berbalik drastis pada 2026: porsi sementara Kotim melompat tajam tatkala angka gabungan daerah lain bergerak turun. Nilai tender tunggal ikut membengkak dari Rp36,23 miliar pada 2025 menjadi Rp87,05 miliar tahun ini.
Porsinya dalam kolam total harga akhir meroket dari sekitar 27 persen pada 2025 menjadi 68,7 persen tahun ini. Median pendaftar per paket pun mengalami penyusutan dari 12,5 perusahaan pada 2025 menjadi sekadar enam perusahaan pada 2026.
Harga Merapat Batas Plafon
Harga penawaran yang tembus seolah enggan berjarak dari batas plafon HPS. Median harga akhir pemenang tender konstruksi Kotim tahun ini mencapai 99,09 persen dari HPS.
Angka itu bertengger tertinggi di antara 13 LPSE pemerintah daerah di Kalteng yang punya tender konstruksi 2026, tipis menempel di atas Pulang Pisau yang mencatat 99,05 persen.
Pemprov Kalteng mencatat 98,02 persen, Kotawaringin Barat 98,66 persen, dan Seruyan 98,81 persen.
Harga akhir 65 dari 68 pemenang di Kotim melekat erat pada atau di atas garis 98 persen HPS. Selisih seluruh harga akhir dengan HPS hanya menyisakan celah Rp1,19 miliar, atau 0,93 persen.
Kaitan jumlah pesaing dengan harga pernah diteliti. Billy Thandy Tulungen dan Vid Adrison, melalui jurnal Indonesian Treasury Review terbitan Kementerian Keuangan (2021), menelaah 82.560 tender dan seleksi kementerian dan lembaga sepanjang 2008 hingga Maret 2020.
Rata-rata harga pemenang dalam data itu 91,45 persen dari HPS sebelum Perpres 16/2018 berlaku, dan 92,12 persen sesudahnya.
Penulis melaporkan setiap tambahan satu peserta pada tahap evaluasi akhir cenderung menurunkan rasio harga pemenang terhadap HPS sekitar 3,35 poin persentase, dengan efek terbesar pada paket di bawah Rp2,5 miliar.
Maraton Lelang Pengujung Tahun
Sebagian besar tender itu bersumber dari Dinas SDABMBKPRKP. Institusi teknis ini memegang 54 dari total 68 tender konstruksi berpemenang dengan harga akhir Rp96,04 miliar. Sebanyak 44 di antaranya dimenangi penawar tunggal senilai Rp62,70 miliar.
Dinas yang sama kini harus berpacu memburu batas tutup tahun anggaran. Kepala Dinas SDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama, seperti diberitakan Kanal Independen sebelumnya, menyebut penyesuaian harga akibat fluktuasi bahan bakar minyak (BBM) sebagai salah satu penyebab lambatnya progres fisik.
Harga yang berubah, menurutnya, memaksa dinas menyurvei ulang sebelum pengadaan dieksekusi, sehingga jadwal lelang terseret mundur.
”Apa yang sudah kami siapkan di awal tahun itu praktis berubah semua, akhirnya tertunda,” ujar Mentana pada pertengahan Juni lalu.
Pernyataan Mentana pada 23 Oktober menyebutkan sebagian besar paket baru masuk lelang pada Agustus hingga September. Lembar data SPSE mencatat tidak ada satu pun tender konstruksi yang diumumkan pada Agustus.
Tender konstruksi pertama tahun anggaran 2026 baru diumumkan pada 9 Juni. Rombongan dari 68 tender berpemenang itu mencatat 11 diumumkan pada September dan 43 menyusul pada Oktober.
Seluruh 11 tender yang tayang pada September tersebut mutlak berakhir dengan penawar tunggal. Porsi penawar tunggal pada tender yang mengudara pada Juni dan Juli tercatat lebih rendah, yakni 8 dari 14 paket.
Harga akhir seluruh paket berpemenang di SPSE Kotim tahun anggaran 2026, tender maupun nontender, membukukan angka Rp166,14 miliar hingga 14 November.
Lebih dari separuh pundi-pundi itu, tepatnya 52,4 persen, masuk ke tender konstruksi tanpa pesaing. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 Pemkab Kotim di INAPROC sendiri mencantumkan 73 paket yang direncanakan lewat tender, seluruhnya pekerjaan konstruksi, bernilai Rp132,13 miliar.
Jejak Menyilang Tiga Perusahaan
Lebih dari dua perlima nilai tender konstruksi Kotim tahun ini berlabuh ke tiga perusahaan: CV Jasa Lintas Utama, CV Amin Karya Jaya, dan Reza Permata Indah.
Ketiganya memenangi delapan paket dengan harga akhir Rp53,93 miliar, atau setara 42,5 persen dari total harga akhir tender konstruksi 2026.
CV Jasa Lintas Utama mengantongi tiga paket senilai Rp24,04 miliar, CV Amin Karya Jaya tiga paket senilai Rp21,38 miliar, dan Reza Permata Indah dua paket senilai Rp8,51 miliar.
Data hasil evaluasi di SPSE memamerkan pola yang berulang. CV Jasa Lintas Utama mendaftar di 10 tender konstruksi sepanjang 2026 dan memasukkan penawaran di lima.
CV Amin Karya Jaya mendaftar di sembilan dan menawar di tiga, sedangkan Reza Permata Indah mendaftar di tujuh dan menawar di tiga.
Seluruh 11 penawaran itu bermuara ke delapan paket tadi. Tak satu pun perusahaan di luar ketiganya ikut menawar di paket-paket tersebut.
SPSE mencatat CV Jasa Lintas Utama dan CV Amin Karya Jaya sama-sama terdaftar di kedelapan paket itu, sedangkan Reza Permata Indah di empat.
Akan tetapi, lembar penawaran harga di tiap paket secara riil hanya datang dari satu atau dua di antara mereka.
Lima paket dimenangi murni tanpa pesaing, mencakup tiga paket tunggal terbesar tahun ini. Kelimanya merupakan tender APBD Perubahan yang dibuat 8 dan 9 Oktober 2026, lalu diumumkan bersamaan ke publik pada malam 13 Oktober dengan batas waktu unggah penawaran yang identik.
Gelombang malam itu membawa 18 paket konstruksi yang kini berpemenang, 15 di antaranya berakhir dengan satu penawaran yang masuk.
CV Jasa Lintas Utama memenangi pemeliharaan jalan dalam kota Sampit (Rp8,968 miliar) dan rehabilitasi Jalan Wengga Metropolitan (Rp7,565 miliar).
CV Amin Karya Jaya memenangi rehabilitasi Jalan Bawi Jahawen (Rp7,367 miliar) dan rekonstruksi Jalan Antang Barat (Rp2,105 miliar), sedangkan Reza Permata Indah memenangi pemeliharaan Jalan Paul Suling (Rp1,333 miliar). Harga akhirnya terus berkisar di level 99,0 hingga 99,72 persen dari HPS.
Setiap paket tunggal itu juga didaftari setidaknya satu perusahaan lain dari ketiganya, yang kemudian tidak merilis angka tawaran.
CV Amin Karya Jaya terdaftar di paket Sampit dan Wengga yang dimenangi CV Jasa Lintas Utama. Sebaliknya, CV Jasa Lintas Utama masuk daftar di paket Bawi Jahawen dan Antang Barat yang dibawa pulang CV Amin Karya Jaya. Paket Paul Suling didaftari keduanya sebelum berhasil dimenangi Reza Permata Indah.
Tiga paket sisanya menghadirkan arena dua penawar, dan dua entitas yang bertanding selalu berasal dari ketiga perusahaan itu.
Dua di antaranya adalah proyek prioritas yang sempat dipaparkan Mentana pada 8 Juni. Pembangunan drainase sekaligus perbaikan badan jalan di Jalan DI Panjaitan dan segmen awal Jalan Tjilik Riwut, masing-masing bernilai Rp7 miliar hingga Rp8 miliar.
Paket ketiga adalah rekonstruksi Jalan Kota Besi-Kandan-Camba-Simpur-Hanjalipan senilai sekitar Rp12 miliar.
”Kalau lelang sekitar satu bulan, kemungkinan pertengahan Juli sudah kontrak,” kata Mentana saat itu.
Jadwal di SPSE bergerak seirama hitungan tersebut. Ketiga tender membelah ruang publik bersamaan pada 22 Juni dengan batas unggah penawaran 29 Juni, dan pemenangnya ditetapkan pada 3 dan 6 Juli.
Pola evaluasinya berjalan serupa cermin. Penawaran yang lebih murah senantiasa kandas, menaruh penawaran yang lebih mahal sebagai pemenang.
Tender rehabilitasi Jalan Tjilik Riwut ber-HPS Rp7,603 miliar dimenangi CV Jasa Lintas Utama dengan harga akhir Rp7,508 miliar.
Penawaran Reza Permata Indah yang lebih murah, Rp6,957 miliar, digugurkan karena tidak melampirkan bukti sewa peralatan.
Tender drainase Jalan DI Panjaitan ber-HPS Rp7,245 miliar memancing kedatangan 17 perusahaan pendaftar.
Pokja Pemilihan lantas menggugurkan penawaran CV Jasa Lintas Utama senilai Rp6,665 miliar lantaran bukti kepemilikan peralatan utamanya dinilai tidak valid. Reza Permata Indah melaju memenangi proyek dengan Rp7,177 miliar.
CV Jasa Lintas Utama ikut menawar Rp11,059 miliar pada tender Kota Besi-Kandan ber-HPS Rp12,021 miliar.
Penawaran itu gugur karena tidak melampirkan daftar isian personel manajerial beserta riwayat pengalaman kerjanya, sehingga CV Amin Karya Jaya menang dengan Rp11,909 miliar. Selisih harga pemenang dengan tawaran pesaingnya menyentuh angka sekitar Rp850 juta.
Ketiga penawaran yang gugur itu tertahan di kisaran 91,5 hingga 92 persen HPS. Harga akhir ketiga pemenangnya 98,75 hingga 99,07 persen. Selisih harga pemenang dengan penawaran terendah dari ketiga tender itu mencapai Rp1,91 miliar.
Selisih ini tak bisa dibaca sebagai hitungan kerugian negara ataupun penghematan yang pasti bisa diperoleh, mengingat penawaran yang lebih murah secara aturan memang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
Hasil evaluasi dokumen mereka juga tidak seragam dalam gelombang tender yang sama. Penawaran CV Jasa Lintas Utama untuk Jalan Tjilik Riwut lolos seluruh tahap evaluasi, tetapi dua penawarannya yang lain, di DI Panjaitan dan Kandan, gugur tersandung dokumen.
Berkas Reza Permata Indah memunculkan rekam sebaliknya: lolos di DI Panjaitan, gugur di Tjilik Riwut. Adapun CV Amin Karya Jaya lolos mulus pada satu-satunya penawarannya di gelombang itu untuk proyek Kandan.
Ketiga proyek jalan itu kini sudah berjalan. Saat Bupati Kotim Halikinnor meninjau lokasi pada 1 Oktober, pembangunan drainase beton pracetak di Jalan Tjilik Riwut tercatat progresnya mencapai sekitar 50 persen.
Absen Massal Sebelum Bertanding
Deretan kursi pendaftar sebenarnya jauh dari kata kosong. Sebanyak 318 pendaftaran tercatat meramaikan 54 tender tunggal Kotim tahun ini, tetapi 264 jejak di antaranya tak berlanjut menjadi penawaran.
Renovasi gedung kantor Puskesmas Bagendang milik Dinas Kesehatan dan pembangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) milik Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan masing-masing dijejali 16 perusahaan pendaftar.
Keduanya tetap berujung antiklimaks dengan berdirinya satu penawar. Paket Puskesmas dimenangi CV Nuansa Permai Mandiri dengan Rp3,99 miliar, sedangkan gedung Dekranasda dimenangi CV Linier Contractor di nilai Rp3,98 miliar.
Pola tender Pematangan Lahan Gedung Pertemuan Terpadu mempertontonkan bagaimana penawar tunggal sanggup bertahan meski sempat gugur. Tender pertamanya dibuat pada 20 Mei 2026 dan memancing 11 pendaftar.
Winn Terus Selamanya selaku satu-satunya entitas penawar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga tender pun berakhir gagal pada 3 Juli 2026.
Pokja Pemilihan kemudian merilis tender ulang pada hari yang sama, 3 Juli 2026, dan mengumumkannya pukul 20.00 WIB malam itu. Pendaftarnya bertambah menjadi 12 perusahaan.
Penawar harganya tetap teguh satu perusahaan yang sama dengan angka bulat yang sama persis: Rp5.960.200.000.
Penawaran tersebut kali ini lolos menyusuri semua tahap evaluasi dan menang setelah negosiasi di harga Rp5,954 miliar, atau 98,9 persen dari HPS Rp6,02 miliar.
Empat tender terpisah penerangan jalan umum (PJU) Dinas Perhubungan yang dibuat Mei 2026 hanya didaftari dua hingga empat perusahaan.
Keempatnya dilepas bersamaan ke publik pada 9 Juni dan dimenangi utuh oleh PT Wardhana Wardhani Jaya selaku penawar tunggal, mencatat total harga akhir Rp4,32 miliar.
Paket terbesarnya, PJU Jalan Kapten Mulyono, dimenangi dengan Rp2,212 miliar atau 99,68 persen dari HPS.
Celah Aturan dan Alarm KPK
Satu penawar tidak dengan sendirinya membuat tender gagal atau melanggar aturan pengadaan.
Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terakhir diubah lewat Perpres 46/2025, menyatakan tender gagal antara lain bila tidak ada penawaran yang masuk setelah waktu diperpanjang, tidak ada peserta yang lulus evaluasi, atau seluruh penawaran melampaui HPS.
Dokumen pemilihan standar yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengatur bahwa tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi bila penawaran yang masuk hanya satu.
Penawaran itu diklarifikasi dan dinegosiasikan, baik teknis maupun harganya, bila memenuhi persyaratan. Versi awal Perpres 54/2010 pernah lebih ketat: pelelangan dinyatakan gagal bila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari tiga.
Perpres 4/2015 kemudian membolehkan tender elektronik dengan kurang dari tiga penawaran dilanjutkan lewat negosiasi teknis dan harga.
Beleid yang berlaku saat ini tetap menempatkan “bersaing” sebagai salah satu prinsip pengadaan. Komisi Eropa, lewat Single Market Scoreboard, memberi rapor merah kepada negara anggota yang porsi kontrak berpenawar tunggalnya di atas 20 persen.
Angka acuan Uni Eropa, yang diambil dari negara anggota berperingkat tengah, tercatat 28 persen pada 2024. Ukuran Eropa itu memakai metode dan cakupan berbeda, sehingga hanya menjadi konteks, bukan pembanding setara.
Mihály Fazekas dan Gábor Kocsis, dalam British Journal of Political Science (2020), menjadikan tender berpenawar tunggal di pasar yang kompetitif sebagai salah satu ukuran objektif risiko korupsi tingkat tinggi dalam pengadaan publik.
Pengguguran penawaran termurah juga bukan pemandangan langka, dan bukan ciri khas Kotim.
Sebanyak 11 dari 14 tender konstruksi Kotim yang diikuti lebih dari satu penawar dimenangi peserta yang harganya bukan terendah karena penawaran termurah digugurkan, enam di antaranya terkait persyaratan peralatan.
Hanya tiga dari 68 tender konstruksi berpemenang di Kotim yang dimenangi penawaran termurah di antara lebih dari satu penawar.
Proporsinya bahkan lebih tinggi di 12 daerah pembanding: 192 dari 219 tender konstruksi yang diikuti lebih dari satu penawar dimenangi peserta yang harganya bukan terendah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti titik rawan itu di hadapan kepala daerah se-Kalimantan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Palangka Raya, 13 Agustus 2026.
KPK menyebut sejumlah indikasi kerawanan pengadaan, baik lewat tender, e-purchasing, maupun penunjukan langsung.
Indikasi itu antara lain afiliasi penyedia dengan pejabat pembuat komitmen maupun anggota legislatif, penyedia yang tidak kompeten atau tidak memiliki sertifikat badan usaha sesuai syarat, hingga pengguguran peserta atau penyedia melalui syarat yang tidak semestinya.
Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti menyebut temuan itu harus menjadi peringatan dini bagi pemda, dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di posisi strategis.
”Ketika sejak awal muncul indikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, harus menjadi alarm bagi APIP. Periksa dokumen penawaran dan persyaratan teknisnya, sehingga potensi pengkondisian dapat dicegah sejak awal,” kata Ely.
Pedoman Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tentang pemberantasan persekongkolan tender, yang diperbarui pada 2025, mendaftar sejumlah tanda bahaya pola penawaran.
Tanda-tanda itu antara lain perusahaan yang tampak bergiliran menang, pemasok yang biasanya diharapkan ikut justru tidak menawar, serta penawaran dari peserta tertentu yang tidak lengkap atau keliru padahal di tender serupa mereka menyerahkan dokumen lengkap.
Pedoman yang sama menegaskan tanda-tanda itu tidak bisa dianggap sebagai bukti persekongkolan, karena dalam sebagian kasus perilaku yang mencurigakan tidak berasal dari kolusi.
Kalteng punya preseden. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Januari 2019 menyatakan terjadi persekongkolan dalam tender paket preservasi rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jembatan ruas Simpang Sei Asam-Takaras-Tumbang Talaken senilai Rp26,25 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, tahun anggaran 2017.
KPK pada rapat koordinasi Agustus itu mencatat nilai Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Kalimantan Tengah turun dari 83 menjadi 82 pada 2025.
Secara nasional, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada April 2026 menyebut 446 dari 1.782 perkara yang ditangani sepanjang 2004 hingga 2025, atau sekitar seperempatnya, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Skor MCSP nasional untuk area pengadaan pada 2025 tercatat 69, masih di zona merah.
Pemkab Kotim sendiri pernah menjanjikan pengadaan yang bersih. Komitmen itu disampaikan Bupati Halikinnor pada akhir November 2025, saat Pemkab menggandeng Mbizmarket, mitra resmi lokapasar LKPP, melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-KalTeng untuk digitalisasi pengadaan.
”Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan. Digitalisasi pengadaan adalah fondasi penting untuk itu,” ujar Halikinnor, seperti dikutip Republika, 28 November 2025.
Hampir setahun kemudian, kerumunan lelang konstruksi justru menumpuk di ujung tahun anggaran.
Pesta senyap itu terekam jelas di papan lelang Pemkab Kotim. Dari 43 tender konstruksi berpemenang yang diumumkan sepanjang Oktober 2026, sebanyak 35 paket bernilai Rp55,80 miliar berujung di tangan peserta tanpa kompetitor. (ign)
Catatan: Data dihimpun Kanal Independen dari SPSE Kotim dan 14 LPSE pemerintah daerah lain di Kalteng pada 14 November 2026, serta dari RUP 2026 Pemkab Kotim di INAPROC. Yang dihitung adalah tender pekerjaan konstruksi yang sudah memiliki pemenang; data 2025 mencakup satu tahun anggaran penuh, sedangkan data 2026 bersifat sementara hingga 14 November. Penawar tunggal berarti hanya satu peserta yang penawaran harganya tercatat dalam hasil evaluasi SPSE. Harga akhir adalah harga setelah koreksi aritmetika dan negosiasi, termasuk untuk paket nontender. Pengelompokan per bulan memakai tanggal pengumuman tender. Angka dapat bergeser karena sebagian tender masih berjalan.