cms.kanalindependen.id

Tag: pengadilan negeri sampit

  • Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    Satu Pasal Dua Realitas: Terdakwa Tunggal SPBE Sampit Dituntut Sembilan Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Mesin pengisian yang didakwa luput dari kalibrasi menyeret pengelola dua stasiun pengisian gas lintas provinsi ke meja peradilan lewat jeratan undang-undang yang sama.

    Jejak perkaranya serupa, bermula dari temuan tabung melon kurang takaran dari muatan kendaraan berisi sekitar 560 tabung.

    Dakwaan kedua perkara ini juga menyoal pangkal masalah yang serupa: mesin pengisian yang beroperasi tanpa kalibrasi atau uji ulang.

    Ujung penyelesaian dua perkara ini justru membelah realitas. Kepolisian Daerah Banten bertindak lugas dengan menahan direktur sekaligus pemilik stasiun pengisian di Serang.

    Pertamina merespons dengan menyetop operasinya, disusul ketukan palu pengadilan yang memvonis sang direktur bersalah. Bentangan fakta berbeda tersaji di Sampit.

    Perkara ini hanya mendudukkan kepala operasional SPBE sebagai terdakwa tanpa pernah ditahan sejak tahap penyidikan, hingga jaksa akhirnya menyodorkan tuntutan sembilan bulan penjara pada Kamis (22/10/2026).

    Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kejari Kotim) membacakan tuntutan tersebut untuk Robby Candra bin Karliano (alm).

    Surat dakwaan memosisikannya selaku Kepala Operasional SPBE PT Naga Jaya Makmur (NJM) di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Mengacu pada amar tuntutan yang tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sampit, jaksa meminta pidana sembilan bulan itu dijatuhkan “dengan perintah Terdakwa ditahan”.

    Perkara Nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt ini mengakar dari inspeksi Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama tim Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur pada 11 Februari 2026. Sebanyak 46 dari 80 sampel tabung LPG 3 kilogram bersubsidi tercatat kurang takaran.

    Sembilan Bulan Tanpa Denda

    Pembacaan tuntutan baru pecah pada jadwal keempat. Tiga persidangan sebelumnya pada 1, 8, dan 15 Oktober berujung penundaan dengan keterangan tuntutan belum siap.

    Dalam amar tuntutan, jaksa menyatakan Robby terbukti melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pasal ini memegang ancaman pidana penjara paling lama lima tahun. Tuntutan sembilan bulan penjara setara dengan 15 persen dari batas maksimal ancaman tersebut berdasarkan hitungan redaksi.

    Rumusan Pasal 62 ayat (1) menyediakan pilihan pidana penjara atau pidana denda. Jaksa dalam perkara ini mengambil jalan menuntut pidana penjara tanpa denda.

    Pasal 63 UUPK juga membuka ruang hukuman tambahan, di antaranya pengumuman keputusan hakim dan pembayaran ganti rugi. Amar tuntutan tak memuat satu pun sanksi tambahan ini.

    KUHP yang berlaku sejak Januari 2026 mengatur bahwa pidana tambahan dapat dikenakan apabila pidana pokok dipandang tidak cukup mencapai tujuan pemidanaan, sesuai rumusan Pasal 66 ayat (2).

    Surat dakwaan menyebut kekurangan isi tabung itu “menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir”, tanpa mencantumkan nilai kerugian.

    Kepingan detail penting juga tersimpan dalam rumusan penahanan pada amar tuntutan. Dokumen tersebut tidak memuat kata “tetap” maupun klausul pengurangan masa tahanan, dua frasa yang lazim melekat apabila terdakwa sudah ditahan.

    Permintaan penahanan itu memiliki pijakan hukum. Pasal 100 ayat (1) KUHAP baru membatasi penahanan pada tindak pidana berancaman penjara lima tahun atau lebih, dan batas maksimal Pasal 62 ayat (1) bertengger pas di angka tersebut.

    KUHAP juga mensyaratkan adanya alasan materiil, dan keputusan menahan atau tidak kini berada di tangan majelis hakim.

    Daftar barang bukti merekam sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine (UFM) menggunakan batu timbangan beban 10 kilogram. Lembaran ini bertanggal 18 hari dalam rentang 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Dakwaan merumuskan bahwa periode tersebut berlalu tanpa proses kalibrasi; Kanal Independen menurunkan laporan mendalam mengenai jejak dokumen ini pada 30 September lalu.

    Jaksa meminta lembar kalibrasi tersebut, bersama dua nozel, 80 tabung, dan sejumlah dokumen lain, dikembalikan kepada PT NJM melalui saksi Tino Ariyandi. Cara jaksa menimbang dokumen kalibrasi ini dalam analisisnya belum terbaca oleh publik karena SIPP hanya membuka akses untuk bagian amar tuntutan.

    Bayang-Bayang Kasus Serang

    Penanganan perkara di Banten menyuguhkan cermin perbandingan. Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Banten menindak pengurangan takaran elpiji di SPBE PT Erawan Multi Perkasa Abadi di Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Rabu, 22 Oktober 2025, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Polisi bergerak menindaklanjuti keluhan warga yang gigit jari akibat susutnya isi tabung melon. Waktu inspeksi yang sebangun terjadi saat polisi di Kalimantan Tengah mendatangi SPBE PT NJM pada Rabu, 11 Februari 2026, sekitar pukul 14.00 WIB.

    Sidak di Sampit menyusul keluhan warga yang merasa gas elpiji bersubsidi mereka lebih cepat habis.

    Skala operasional kedua stasiun pengisian ini berdekatan. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten AKBP Bronto Budiyono, dikutip SuaraBanten pada 24 Desember 2025, menyatakan SPBE Serang melayani 14 agen dengan 560 tabung untuk setiap pesanan pengiriman.

    Dakwaan perkara Sampit mencatat SPBE PT NJM juga melayani 14 agen aktif. Alur distribusi di Sampit bermula dari agen menebus gas kepada Pertamina, Pertamina menerbitkan loading order, SPBE mengisi tabung, lalu Pertamina membayar jasa pengisian kepada stasiun pengisian.

    Pengambilan sampel perkara Sampit bersumber dari satu truk bermuatan sekitar 560 tabung.

    Kedua perkara ditakar dengan batas toleransi yang sama. Bronto menyebut toleransi kekurangan isi batasnya 0,045 kilogram per tabung, sedangkan hasil pengukuran di Serang menemukan defisit 0,30 hingga 0,45 kilogram, menurut pemberitaan detikcom.

    Ahli dari Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, yang keterangannya menjadi rujukan dakwaan perkara Sampit, mengacu pada batas kesalahan 45 gram untuk kategori T1 dan 90 gram untuk kategori T2.

    Hasil uji yang termuat dalam dakwaan menyatakan 18 kemasan melampaui batas T1 dan 28 kemasan menembus penyimpangan T2. Aturan baku metrologi tidak memperkenankan penyimpangan T2, sehingga hasil pengujian gas Pelangsian dinyatakan ditolak.

    Polda Banten menetapkan DD (45), direktur sekaligus pemilik SPBE Serang, sebagai tersangka dan menahannya di rutan. Menurut MediaBanten, keterangan saksi kepada penyidik menyebut penyetelan mesin pengisian terlahir dari perintah direktur.

    Pertamina bereaksi dengan menyetop operasi stasiun pengisian tersebut. “Sekarang lakukan stop operasi sampai jangka waktu yang tidak ditentukan,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, dalam konferensi pers bersama Polda Banten pada 24 Desember 2025.

    Menurut August, Pertamina menemukan indikasi kecurangan di lokasi itu sejak Maret 2025 dan sempat melakukan pembinaan. Pertamina juga dapat memutus kerja sama dengan SPBE tersebut bila pelanggaran terbukti di pengadilan.

    Polda Banten menjerat DD dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c UUPK serta ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Serang pada 26 Januari 2026.

    DD divonis delapan bulan penjara pada 30 Maret 2026 karena terbukti bersalah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, tanpa merinci pasalnya.

    Dakwaan Serang ini menyoal ketiadaan tera atau pengujian ulang terhadap 12 unit UFM, bersenjatakan sampel pemeriksaan sebanyak 50 dari 560 tabung.

    Karakter kedua perkara menyisakan bilik perbedaan. Kepolisian Banten menduga kecurangan di Serang beroperasi nyaris setahun dengan taksiran keuntungan mencapai Rp9,4 juta per hari.

    Dakwaan perkara Sampit lebih menyoroti rentang ketiadaan kalibrasi antara 22 Januari dan 11 Februari 2026, tanpa memuat uraian mengenai penyetelan mesin secara sengaja maupun rekam jejak keuntungan materiil perusahaan.

    Kursi Terdakwa Tunggal

    Kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sampit hanya diisi Robby. Surat dakwaan menyebut ia bertindak selaku Kepala Operasional berdasarkan surat kuasa dan penunjukan tertanggal 16 April 2021.

    Daftar barang bukti mencatat surat kuasa itu berasal dari tangan Direktur PT NJM, dan dokumen tersebut diminta jaksa agar dikembalikan kepada saksi Noor Ivansyah.

    Pasal 61 UUPK mengatur penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. PT NJM sebagai entitas korporasi bebas dari jerat status terdakwa dalam perkara ini.

    Usai pemeriksaan, mesin stasiun pengisian di Jalan Niaga itu tetap menderu. Kepala DKUKMPP Kotim saat itu, Johny Tangkere, pada 17 Februari 2026 menyatakan kepada Kaltengoke bahwa garis polisi hanya membelit dua nozel.

    ”Sepuluh nozzle tetap beroperasi seperti biasa,” ujarnya. Penelusuran redaksi belum menemukan riwayat pernyataan resmi Pertamina terkait sanksi untuk SPBE tersebut.

    Klaim Seratus Persen dan Catatan BPK

    Perkara Sampit bergulir mengiringi klaim dari pemerintah pusat. Kementerian Perdagangan pada 14 September 2026 mengumumkan takaran elpiji 3 kilogram dalam pengawasannya telah 100 persen memenuhi ketentuan metrologi legal, khususnya kebenaran kuantitas.

    Kesimpulan ini diramu dari hasil pengawasan Direktorat Metrologi terhadap 17 SPBE di 12 daerah, membentang dari DKI Jakarta hingga Kabupaten Wajo. Tiga daerah lokasi pengawasan menancap di Kalimantan Selatan, tanpa satu pun wakil dari Kalimantan Tengah.

    Siaran pers kementerian merujuk pada Pasal 137 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mewajibkan pelaku usaha pengemas menjamin kebenaran kuantitas barang dalam keadaan terbungkus.

    Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyatakan 753 SPBE di Indonesia telah diaudit lembaga independen dan dinyatakan sesuai SOP.

    Perbaikan standar pengisian elpiji bersubsidi ini disepakati Kemendag, Kementerian ESDM, dan Pertamina Patra Niaga pada 2024 untuk diterapkan mulai 2025. Dakwaan perkara Sampit mencantumkan Peraturan PT Pertamina Patra Niaga Nomor 026/PND930000/2025-S3 tanggal 10 Januari 2025 sebagai dasar kewajiban kalibrasi, walau tidak membedah posisinya di dalam struktur SOP baru tersebut.

    Catatan operasional yang memantik tanya justru bersumber dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Monitorindonesia.com pada 21 Oktober 2026 memberitakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 29/T/LHP/DJPKN-VII/PBN.02/07/2026 tertanggal 15 Juli 2026.

    Dokumen ini menyoroti gain, yaitu selisih ketika stok elpiji aktual di stasiun pengisian lebih besar daripada catatan administrasi.

    Menurut pemberitaan itu, BPK menghitung Pertamina Patra Niaga memperoleh kelebihan penerimaan mencapai Rp35,88 miliar dari hasil penjualan gain sepanjang 2025.

    Penyebab gain antara lain bersumber dari tabung yang datang tidak dalam kondisi kosong dan alat ukur di tangki SPBE yang belum ditera.

    Pemberitaan tersebut juga mencatat perbaikan SOP pada 2024 merangkul aturan kalibrasi UFM, namun evaluasi atas penerapan SOP baru terbukti belum bisa memastikan penyebab turunnya gain.

    Giliran Pembelaan

    SIPP mencatat agenda pembelaan terdakwa akan mendarat pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB di Ruang Cakra. Kolom penasihat hukum tampak kosong di SIPP.

    Usai pembacaan pledoi, jaksa memegang hak menanggapi lewat replik, disusul pihak terdakwa membalas lewat duplik, sebelum majelis hakim menimbang putusan.

    Delapan bulan pascapenimbangan 80 tabung melon di Pelangsian, tuntutan sembilan bulan, permintaan penahanan, dan nasib sembilan lembar kalibrasi kini bersandar penuh pada ketukan palu hakim.

    Sampai putusan berkekuatan hukum tetap terbit, asas praduga tak bersalah pantang dilepaskan dari diri terdakwa. (ign)

  • 90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi menampakkan diri secara langsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (21/10/2026). Namun, di seberang meja, kursi yang disiapkan untuk petinggi PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) dan PT Agro Indomas dibiarkan tak bertuan.

    Korporasi tersebut merespons gugatan perdata sengketa lahan ini hanya dengan mengirim utusan hukum, sementara direktur PT BSK disebut berada di Jakarta.

    Pemandangan timpang ini menyita waktu 90 menit tanpa sekalipun menyentuh esensi sengketa. Sepanjang rentang pukul 14.00 hingga 15.30 WIB, ruang tertutup itu dipenuhi adu argumen mengenai keabsahan dokumen perwakilan dan alasan di balik absennya pimpinan tergugat.

    ”Kenapa mediasinya sangat lama? Karena di dalam mediasi sempat ada perdebatan terkait surat kuasa khusus dan ketidakhadiran prinsipal tergugat satu maupun tergugat dua. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya,” kata Ardon, kuasa hukum warga, seusai mediasi tersebut.

    Kubu PT BSK, yang berdiri di bawah payung Wilmar International Limited, menyebut pimpinannya berhalangan karena kesibukan, dan direkturnya tengah berada di Jakarta. Dalih administratif ini sontak ditangkis oleh pihak penggugat.

    ”Seperti yang disampaikan oleh tergugat satu tadi, direktur BSK berada di Jakarta. Artinya, mereka masih di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Ardon.

    Argumentasi Ardon berpijak kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Beleid tersebut mengamanatkan kehadiran para pihak yang berperkara secara langsung.

    Absennya prinsipal hanya diberi ruang toleransi atas alasan sah, semisal terbaring sakit dengan bukti medis atau berdomisili di luar negeri. Bahkan, Perma menyodorkan jalan keluar tegas bahwa kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh secara hukum dianggap sebagai kehadiran langsung.

    Hakim mediator, menurut Ardon, turut mempertegas garis batas aturan tersebut di dalam ruangan. ”Mediator juga menyampaikan bahwa prinsipal memang diharuskan hadir, atau bisa melalui Zoom apabila memang tidak berada di Sampit,” katanya.

    Dari enam pihak yang digugat, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan juga tercatat tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.

    Tarik Ulur Dokumen Kuasa

    Perdebatan di atas meja mediasi merambat ke urusan dokumen pendamping. Kuasa hukum PT BSK mempersoalkan kubu warga yang melangkah tanpa membawa surat kuasa istimewa.

    Menurut kuasa hukum penggugat, justru utusan hukum korporasi itu sendiri yang datang tanpa menggenggam surat kuasa istimewa tersebut.

    Sapriyadi dan Ardon selaku tim hukum warga mementahkan permintaan itu. Mereka menilai dokumen perwakilan tersebut kehilangan relevansinya karena kelima warga, selaku prinsipal utama, telah hadir secara langsung di pengadilan.

    ”Saya juga menyampaikan bahwa surat kuasa istimewa itu boleh dibuat apabila prinsipal tidak hadir. Karena dari pihak penggugat semua prinsipal hadir, artinya kehadiran kami dikatakan sah. Yang tidak hadir ataupun tidak memiliki surat kuasa istimewa itu dikatakan tidak hadir,” kata Ardon merinci dinamika di dalam ruangan.

    Berdasarkan aturan main Perma, kuasa hukum baru sah mewakili prinsipal dalam mediasi bila pihak utama berhalangan hadir dengan alasan yang diakui hukum, serta wajib mengantongi surat kuasa khusus yang memuat kewenangan mengambil keputusan. Kuasa hukum tergugat, kata Ardon, lantas membalas dengan menuding kubu warga tengah mempersulit mereka.

    ”Kami tidak mempersulit, tetapi hanya menjalankan sesuai aturan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016,” ujar Ardon menepis tudingan itu.

    Ia pun melempar sinyal peringatan bahwa ketidakhadiran direksi korporasi bisa membawa konsekuensi sanksi.

    ”Untuk konsekuensinya, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mereka bisa dikatakan tidak beriktikad baik karena ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Sanksi yang membayangi dalam aturan tersebut memuat beban finansial: tergugat yang dinilai mediator tidak beriktikad baik wajib membayar biaya mediasi melalui penetapan hakim. Beban biaya ini seluruhnya akan ditimpakan kepada tergugat, tanpa memandang apakah kelak mereka keluar sebagai pemenang perkara.

    Pertemuan petang itu usai tanpa membuahkan titik temu. “Untuk mediasi belum ada titik temu, karena masih diberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan resume ataupun permintaan dari para penggugat,” kata Ardon.

    Berdasarkan Perma, resume perkara ini kelak menjadi dokumen yang merangkum duduk perkara sekaligus tawaran perdamaian dari warga.

    Mediasi lanjutan dijadwalkan sepekan kemudian, berpacu dengan durasi aturan pengadilan.

    Perma Nomor 1 Tahun 2016 mematok batas waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah, dan hanya dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas kesepakatan para pihak.

    Tiga Pekan, Tiga Babak

    Jejak langkah PT BSK dalam menghadapi perkara nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt ini mempertontonkan pola yang terus bersalin rupa sepanjang tiga pekan.

    Pada jadwal sidang perdana 7 Oktober, perusahaan tidak hadir karena alamatnya disebut tidak ditemukan. Layar berganti pada sidang 14 Oktober, tatkala perusahaan mengutus tiga staf yang, menurut kuasa hukum warga, hanya berbekal surat tugas tanpa surat kuasa khusus.

    Memasuki babak ketiga pada 21 Oktober, korporasi datang di bawah perwakilan kuasa hukum, namun jajaran direksinya tetap tidak menampakkan diri.

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari pihak PT BSK maupun kuasa hukumnya atas keterangan yang disampaikan oleh kubu penggugat tersebut. (ign)

  • Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

    Cuan Rp 97 Juta Bisnis Pornografi di Sampit, Ancaman Setahun Penjara di Depan Mata

    SAMPIT, kanalindependen.id – Transaksi awal itu nyaris tak mencolok. Polisi yang tengah berpatroli siber membayar Rp 85 ribu melalui metode QRIS untuk menebus 17 cendol, satuan dukungan di sebuah akun Trakteer.

    Begitu pembayaran tuntas, tiga foto dan tiga video masuk melalui aplikasi Telegram. Siapa sangka, riwayat pembelian bernilai kecil inilah yang menjadi pintu masuk aparat untuk menguliti perputaran uang yang jauh lebih masif.

    Berdasarkan dakwaan jaksa, N, perempuan pemilik akun tersebut, meraup Rp 97 juta dari penjualan foto dan video bermuatan pornografi yang menampilkan dirinya sendiri.

    Penjualan ini bergulir terhitung sejak Maret hingga sekitar 17 Juni 2026. Menurut keterangan N, para pembeli memang diarahkan untuk bertransaksi melalui Trakteer, platform yang secara tertulis melarang konten pornografi.

    Senin (19/10/2026), tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menuntut N hukuman satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Sampit. Padahal, pasal yang didakwakan kepadanya mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

    Anatomi Perputaran Uang

    Cara kerja N terkuak rinci dari rentetan keterangannya di ruang sidang. Ia memasarkan foto dan video dirinya melalui TikTok, Instagram, dan Trakteer.

    Pembeli kemudian diarahkan membeli cendol. Platform ini memberikan keleluasaan penuh kepada para kreator untuk meracik nama dan harga satuan dukungan, yang juga bisa dipasang sebagai syarat membuka konten eksklusif.

    Berangkat dari pembelian polisi, satu cendol di akun N dihargai Rp 5.000. Konten di akun terdakwa tidak disajikan melalui fitur bawaan Trakteer, melainkan menyeberang dan dikirim di luar platform.

    Setelah menebus satuan dukungan, pembeli wajib menyetorkan tangkapan layar bukti transaksi ke nomor WhatsApp atau akun Telegram yang tertaut di halaman Trakteer N.

    Terdakwa lantas memeriksa silang bukti bayar tersebut, sebelum akhirnya mengirimkan paket visual sesuai tarif. Paket ini dijajakan mulai dari Rp 35 ribu hingga Rp 130 ribu, setara dengan tujuh sampai 26 cendol.

    Mengacu pada dokumen dakwaan, N memproduksi sendiri sekitar 30 konten. Penjualannya menghasilkan Rp 50 juta pada Maret, Rp 20 juta pada April, Rp 20 juta pada Mei, serta Rp 7 juta pada rentang awal Juni hingga sekitar 17 Juni 2026. Pendapatan bulan pertama saja langsung menyumbang 51,5 persen dari keseluruhan.

    ”Dalam kurun waktu sejak bulan Maret 2026 hingga bulan Juni 2026, terdakwa berhasil melakukan penjualan konten pornografi miliknya dengan total perolehan uang sebesar Rp 97.000.000,” demikian bunyi surat dakwaan jaksa.

    Selama sekitar 109 hari rentang waktu tersebut, rata-ratanya hampir Rp 890 ribu sehari. Andaikan seluruh uang itu bersumber dari paket termahal, transaksinya terjadi sekitar 750 kali. Sebaliknya, bila semuanya berasal dari paket termurah, volumenya melonjak menyentuh sekitar 2.770 kali.

    Saldo di Trakteer secara berkala dialirkan ke dompet digital DANA milik N. Ia mengaku menarik uang antara Rp 100 ribu dan Rp 2 juta setiap harinya, dengan jeda waktu cair sekitar tiga hari.

    Keterangan ini bertepatan dengan panduan resmi Trakteer: pencairan reguler diproses paling lama lima hari kerja, dan hanya bisa diajukan ke akun penarikan yang sudah diverifikasi oleh sistem.

    Jejak akun Trakteer inilah yang diendus oleh patroli siber, lalu berujung pada penangkapan N di sebuah rumah di Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, pada 25 Juni 2026.

    Tembok Aturan dan Celah Platform

    Trakteer dikelola PT Apresiasi Karya Nusantara, perusahaan yang berkedudukan di Bandung dan terdaftar sah sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE).

    Syarat dan ketentuannya yang diperbarui pada 17 September 2025 memuat batasan tegas: melarang pengguna mengunggah, memublikasikan, atau mendanai konten berisi pornografi maupun ketelanjangan eksplisit.

    Larangan itu bukan barang baru. Pada Juni 2020, akun resmi Trakteer di Twitter, kini X, memperingatkan bahwa konten berbau pornografi dilarang keras. Para pelanggarnya terancam pembersihan konten hingga penutupan akses layanan.

    Platform ini sebenarnya membekali diri dengan instrumen pengereman. Halaman bantuannya menyebut akun yang secara eksplisit menampilkan pornografi dapat dibekukan.

    Sebagai konsekuensi lanjutan, akun yang dibekukan kehilangan akses untuk memverifikasi rekening maupun meminta pencairan dana.

    Syarat dan ketentuan juga memberi Trakteer hak menahan dana yang terindikasi melanggar hukum, serta menyampaikan informasi pengguna kepada pihak berwenang bila diwajibkan oleh regulasi.

    Kenyataannya, rem tersebut tidak menghentikan perputaran uang di akun N. Menurut pengakuannya, ia bisa menarik uang setiap hari. Dakwaan mencatat besaran Rp 97 juta terkumpul dalam rentang waktu sekitar tiga setengah bulan.

    Setiap dukungan finansial yang masuk turut dipotong oleh penyedia layanan. Halaman harga Trakteer mematok biaya platform sebesar 5 persen dari setiap dukungan, sementara biaya mitra pembayaran dihitung terpisah merujuk pada metode yang dipilih pendukung. Bila Rp 97 juta itu merupakan nilai kotor yang seluruhnya dibayar melalui Trakteer, potongan 5 persen tersebut setara dengan sekitar Rp 4,85 juta.

    Celah utama skema ini bersembunyi pada pembagian peran. Trakteer disulap menjadi etalase sekaligus loket penerima pembayaran, sementara lalu lintas foto dan video berpindah tangan di luar perbatasan platform.

    ”Kami hanya bertindak sebagai penyedia teknologi dan fasilitator transaksi,” demukian Trakteer menulis dalam dokumen aturannya.

    Platform melepaskan tanggung jawab atas kerugian atau sengketa akibat interaksi kreator dan pendukung di luar jangkauan platform mereka.

    Dalam dokumen yang sama, moderasi sebelum tayang hanya disebut berlaku untuk produk Trakteer Shop, dengan estimasi paling lama 2×24 jam.

    Skema bisnis N tidak melewati jalur tersebut. Pembeli menebus satuan dukungan, lalu menanti berkas dikirimkan melalui aplikasi yang sama sekali berbeda.

    Kewajiban platform digital ini diawasi oleh negara. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, mewajibkan PSE lingkup privat memastikan sistemnya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebaran informasi elektronik terlarang. Konten semacam itu wajib diputus aksesnya.

    PSE yang membandel dapat dikenai pemutusan akses. Aturan yang sama membukakan jalan pembebasan tanggung jawab hukum bagi platform berbasis konten pengguna yang sudah menjalankan kewajiban tersebut.

    Penyalahgunaan platform dukungan kreator sebagai medium transaksi konten seksual sudah lama menjadi catatan.

    Sebuah penelitian tentang pekerja seks berbasis konten menemukan Trakteer dan Saweria cukup sering dipakai penyedia konten seksual untuk menerima pembayaran.

    Komdigi sendiri mencatat ada 798.181 konten pornografi yang ditangani sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026.

    Hingga berita ini diterbitkan, Trakteer belum menanggapi pertanyaan yang dikirim Kanal Independen melalui surel pada Rabu (21/10/2026).

    Beban Pasal Baru, Tuntutan Setahun

    Dalam persidangan, jaksa menjerat N dengan dakwaan tunggal: Pasal 407 ayat (1) KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Saat KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, Pasal 622 mencabut Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan memindahkan rujukannya ke Pasal 407 ayat (1). Rujukan ke pasal kesusilaan Undang-Undang ITE juga ikut dialihkan ke pasal yang sama.

    Rumusan asli Pasal 407 ayat (1) memuat pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama sepuluh tahun. Pasal VII angka 38 UU 1/2026 menghapus batas bawah itu, sehingga yang tersisa adalah penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak kategori VI, yakni Rp 2 miliar.

    Dengan rumusan itu, tuntutan satu tahun penjara setara dengan sepersepuluh dari ancaman maksimal. Penjualan yang didakwakan kepada N berlangsung di bawah aturan baru karena dimulai pada Maret 2026. Penjelasan undang-undang juga menarik garis yang tegas.

    Membuat konten pornografi untuk diri sendiri tidak termasuk perbuatan yang dipidana. Hukum menjerat, antara lain, perbuatan menawarkan, menyebarluaskan, dan memperjualbelikannya.

    KUHP juga menyediakan pidana tambahan berupa perampasan barang atau tagihan. UU 1/2026 mempertegas cakupannya: barang milik terpidana yang diperoleh dari tindak pidana, serta keuntungan ekonomi langsung maupun tidak langsung, dapat dirampas.

    Perampasan bahkan dapat dijatuhkan atas barang yang tidak disita, dengan kewajiban menyerahkan atau menggantinya dengan uang menurut taksiran hakim.

    Kendati demikian, status barang bukti dalam perkara N, termasuk uang hasil penjualan, tidak disebut dalam keterangan tuntutan yang terungkap ke publik.

    Pasal 407 sudah diterapkan di berbagai pengadilan sepanjang 2026 dengan rupa-rupa karakter perkara. Pada 5 Maret 2026, Pengadilan Negeri Semarang memvonis seorang mahasiswa pembuat sekitar 1.100 berkas pornografi deepfake dengan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 2 miliar, lebih berat dari tuntutan jaksa tujuh bulan.

    Perkara itu menyangkut wajah orang lain yang dipakai tanpa izin, sehingga ada korban yang dirugikan.

    Bulan ini, Pengadilan Negeri Nganjuk mulai mengadili seorang perempuan yang didakwa dengan pasal yang sama karena diduga menjual video bermuatan pornografi yang ia perankan lewat Telegram. Sidangnya digelar tertutup.

    Palu putusan kini berada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit.

    ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” kata jaksa dalam tuntutannya.

    Sementara rentetan persidangan itu terus berjalan, halaman syarat dan ketentuan Trakteer masih konsisten memuat larangan yang sama: pornografi tidak boleh diunggah, dipublikasikan, ataupun didanai lewat platform tersebut. (ign)

  • Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    Terjebak Tiga Kata di PN Sampit: Lima Kali Agenda Penuntut Kandas, Tuntutan Kasus Tabung Melon Macet

    SAMPIT, kanalindependen.id – Detak waktu di ruang Cakra Pengadilan Negeri Sampit seolah berlalu sekilas pada Kamis siang (15/10/2026). Hanya dalam tempo 20 menit, persidangan berakhir.

    Agenda pembacaan tuntutan terhadap Kepala Operasional PT Naga Jaya Makmur, Robby Candra, dalam perkara dugaan elpiji kurang isi, urung terlaksana.

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) mencatat alasan penundaannya melalui tiga kata yang kian usang diulang: tuntutan belum siap.

    Alasan yang sama sudah tertera pada dua persidangan sebelumnya, yakni 1 Oktober dan 8 Oktober. Sidang 8 Oktober bahkan tercatat hanya lima menit.

    Dibuka pada pukul 10.00 dan ditutup pukul 10.05 WIB. Tiga jadwal ini menghabiskan total 40 menit persidangan tanpa satu pun lembar tuntutan dibacakan.

    Penundaan beruntun ini menebalkan pola kemacetan sejak awal persidangan. Pengadilan telah menggelar 12 kali sidang sejak 22 Juli 2026.

    Lima di antaranya tertunda dengan catatan belum siap, dan seluruh kebuntuan itu bersarang pada agenda penuntut umum.

    Rinciannya membentang dari saksi belum siap pada 29 Juli, ahli belum siap pada 3 September, hingga berujung pada tuntutan belum siap selama tiga pekan berturut-turut.

    Pengadilan kini menyusun ulang jadwal pembacaan tuntutan pada Kamis, 22 Oktober 2026, pukul 14.00 WIB di ruang sidang Chandra.

    Jadwal ini menjadi upaya keempat untuk agenda pembacaan tuntutan, sekaligus penanda sidang ke-13 secara keseluruhan.

    Kandasnya Separuh Agenda Penuntut

    Kejaksaan Negeri Kotim menerjunkan Galang Nugrahaning Tunggal, Nona Vera Kristanty Hematang, dan Ikrima Asya Wirantami sebagai tim penuntut umum.

    Riwayat perkara nomor 279/Pid.Sus/2026/PN Spt merekam jejak penundaan yang membelit agenda penuntut umum tersebut.

    Sepuluh persidangan diagendakan untuk pembuktian dan tuntutan penuntut umum setelah pembacaan dakwaan.

    Separuh dari agenda itu kandas dengan alasan belum siap. Sidang 29 Juli, ketika saksi penuntut belum siap, juga memakan waktu lima menit, sama persis dengan ritme kilat sidang 8 Oktober.

    Sebagai pihak yang memikul beban pembuktian, penuntut umum sewajarnya menempuh jalan yang lebih panjang. Mereka memerlukan tujuh agenda sidang untuk menghadirkan saksi dan ahli serta mengajukan bukti surat.

    Akan tetapi, dua dari tujuh jadwal tersebut harus menepi dan tertunda karena faktor kesiapan saksi dan ahli. Sebaliknya, pembuktian terdakwa langsung berjalan tuntas pada jadwal pertamanya, 24 September.

    Sidang pembuktian terdakwa itu ditutup dengan catatan bahwa penuntut umum akan mengajukan tuntutan. Catatan itu rupanya belum terwujud.

    Jadwal pembacaan tuntutan kini terdorong hingga 22 Oktober, genap empat pekan setelah sidang pembuktian terdakwa dan tiga bulan setelah sidang pembacaan dakwaan.

    Penyebab yang Tak Tercatat

    SIPP tidak merekam penyebab di balik keterangan tuntutan belum siap. Tuntutan pidana pada praktiknya memang tidak bertumpu sepenuhnya di atas pundak jaksa yang bersidang di meja hijau.

    Siska Trisia, penulis sejumlah laporan riset Indonesia Judicial Research Society (IJRS), menjelaskan mekanisme itu dalam tulisan penjelas di The Conversation Indonesia yang dimuat ulang IJRS pada 30 November 2023.

    ”Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa harus mendapat persetujuan dari atasannya lewat mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (Rentut),” tulis Siska.

    Data perkara bergeming, tidak menyebut apakah tiga kali penundaan ini berkelindan dengan tahapan Rentut tersebut.

    Delapan Bulan Setelah 46 Tabung Kurang Timbangan

    Kasus ini bermula pada temuan Rabu, 11 Februari 2026. Tim Subdit 1/Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama petugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kotim turun memeriksa SPBE PT Naga Jaya Makmur di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.

    Pengujian terhadap 80 sampel tabung elpiji bersubsidi menyingkap 46 tabung kurang timbangan. Rinciannya, 20 dari 40 tabung di nozel nomor 9 dan 26 dari 40 tabung di nozel nomor 11.

    Hasil pengujian dinyatakan ditolak lantaran tiga ketentuan kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus tidak terpenuhi.

    Surat dakwaan menyatakan Robby tidak melaksanakan kalibrasi mesin pengisian sejak 22 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Daftar barang bukti justru menyodorkan dokumen berisi sembilan lembar kalibrasi Unit Filling Machine dan 54 form sampling untuk rentang tanggal tersebut. Catatan dokumen mencakup setiap hari dalam rentang itu, kecuali tiga hari Minggu.

    Jaksa merumuskan dampak perkara ini secara tertulis dalam surat dakwaan.

    ”Bahwa akibat kurangnya isi tabung LPG 3 Kg yang tidak sesuai/kurang timbangan yang diisi oleh SPBE PT Naga Jaya Makmur menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen akhir,” tulis jaksa.

    Robby didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal 62 ayat (1) mengancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Besaran denda tersebut kini tunduk pada sistem kategori.

    Delapan puluh tabung beserta dua unit nozel merek Kosan bernomor urut 9 dan 11 tercatat sebagai barang bukti dengan keterangan tempat penyimpanan di Kejari Kotim. Publik baru bisa menakar besaran pidana yang diminta penuntut umum tatkala tuntutan tersebut benar-benar dibacakan. (ign)

  • Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi duduk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026). Kehadiran utuh para penggugat ini menghadirkan sebuah kontras di dalam ruang sidang.

    Mereka berhadapan dengan Tergugat I, PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK). Jika sepekan sebelumnya anak perusahaan Wilmar Group itu absen karena alamatnya disebut tidak ditemukan, kali ini mereka muncul, meski hanya diwakili tiga orang staf.

    Menurut kuasa hukum warga, ketiga utusan tersebut menapaki ruang persidangan sekadar berbekal surat tugas, bukan surat kuasa khusus.

    Kehadiran tiga staf itu sontak memantik keberatan dari kubu penggugat. Ujungnya, majelis hakim kembali menunda persidangan lantaran ada beberapa tergugat yang urung hadir.

    ”Kami sekali lagi menyayangkan bahwa pihak tergugat, PT BSK, hari ini hadir dengan memberikan surat tugas kepada stafnya. Ada tiga orang yang hadir hari ini. Namun, di situ tidak kita dapatkan surat kuasa sebagaimana telah diatur di dalam HIR Pasal 123 ayat (1) atau RBg 147,” kata Sapriyadi, kuasa hukum para penggugat, seusai sidang.

    Menurut Sapriyadi, tanpa genggaman surat kuasa, ketiga staf perusahaan tersebut secara hukum tidak memiliki hak berbicara di muka persidangan.

    ”Mereka tidak ada hak untuk berbicara di dalam persidangan. Seharusnya pihak perusahaan wajib menunjuk siapa sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari perusahaan itu,” ujarnya.

    Penolakan Sapriyadi bukan tanpa pijakan. Argumennya mengakar pada aturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, termasuk Kalimantan.

    Pasal 147 ayat (1) RBg menggariskan aturan main bahwa pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang yang dikuasakan lewat surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Aturan kembar juga tertuang untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyalakan rambu yang sama, bahwa pihak yang sah mewakili perusahaan adalah direksi (Pasal 98 ayat 1).

    Undang-undang ini memang membukakan pintu bagi direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada karyawan demi tindakan hukum tertentu atas nama perseroan.

    Artinya, staf tetap sah saja maju mewakili perusahaan, asalkan mereka membawa kuasa tertulis tersebut.

    Sapriyadi menegaskan kubunya menutup pintu persetujuan bagi ketiga staf itu untuk berbicara. Kendati demikian, majelis hakim tetap mendengarkan mereka.

    ”Namun, kita keberatan dan majelis hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut,” katanya. Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PN Sampit mengenai sikap majelis hakim atas keberatan tersebut.

    Menyangkut penundaan sidang, Sapriyadi mengonfirmasi alasannya. ”Ditunda karena harus pemanggilan para pihak, karena memang ada beberapa tergugat yang tidak hadir,” kata Sapriyadi.

    Jejak Kuasa Hukum di Balik Nama Besar

    PT BSK berstatus sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, sebuah raksasa agribisnis yang bernaung di Singapura. Sapriyadi menilai korporasi dengan rentang skala sebesar itu amat mampu untuk menunjuk kuasa hukum.

    ”Kita melihat bahwa PT BSK, anak dari Wilmar Group, ini perusahaan yang sangat besar. Tidak mungkin tidak mampu memberikan kuasa kepada kuasa hukum,” katanya.

    Rekam jejak perkara mengonfirmasi hal tersebut. PT BSK sebenarnya pernah diwakili oleh kuasa hukum saat menghadapi sengketa lahan di hamparan kawasan yang sama.

    Pada sidang 2 September 2026 untuk Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yakni gugatan kelima warga ini sebelum didaftarkan ulang, kuasa hukum PT BSK hadir.

    Begitu pula dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt terkait lahan di kawasan Sebabi yang digugat Sarnudin J, PT BSK memberikan kuasa kepada kantor advokat Arman Sinurat & Rekan.

    Kehadiran Perdana

    Kehadiran staf bersurat tugas ini menjadi wajah perdana PT BSK yang menampakkan diri di ruang sidang untuk Perkara 80/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Pada sidang 7 Oktober 2026, para penggugat mesti menanti dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB untuk sebuah sidang yang berlangsung tak sampai setengah jam.

    Saat itu PT BSK tidak hadir, dan menurut Sapriyadi, majelis hakim menyampaikan bahwa alamat perusahaan tidak ditemukan. Pihak PN Sampit lantas menyatakan akan memanggil ulang tergugat yang belum hadir.

    Persoalan pemanggilan ini juga pernah mewarnai perjalanan perkara saat gugatan ini masih bernomor 63.

    Menurut Ardon, kuasa hukum penggugat, panggilan untuk PT BSK pada sidang pertama 19 Agustus 2026 tidak sampai.

    Perkara 63 itu kemudian dicabut pada 23 September 2026 dan didaftarkan ulang sehari setelahnya sebagai Perkara 80, dengan komposisi lima penggugat dan enam tergugat yang sama persis.

    Jalur Perdata Pertahankan Tanah Adat

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Dalam gugatannya, warga juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT BSK terbit di atas kawasan hutan sebelum adanya keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Sapriyadi menambahkan, para penggugat memilih untuk terus melangkah di jalur perdata sembari merawat ketenangan di lapangan.

    ”Untuk para prinsipal, kita berproses secara perdata dan menjaga kondusivitas di lapangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kita juga tetap pada koridor hukum, menjalankan alur untuk proses bersidang sampai nanti diputuskan siapa sebagai pemilik lahan itu,” katanya.

    Ia menyebut kelima penggugat hadir secara tertib dan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.

    ”Saya rasa pihak prinsipal hari ini sudah hadir secara tertib, baik, dan juga mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas keberatan yang diajukan kuasa hukum penggugat tersebut. (ign)

  • Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    Digugat Warga Penyahuan Rp5 Triliun: Kursi Kosong PT KMS di Balik Kabut Asap Sampit

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat masih mengepung Kabupaten Kotawaringin Timur ketika Kepala Desa Tumbang Penyahuan Sempung bersama warga lainnya meninggalkan desa.

    Mereka menempuh sekitar lima jam perjalanan darat, membelah pekatnya udara menuju Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026).

    Kabut yang sama telah lebih dulu ”menyiksa” warga kota. Ruang sidang Chandra yang berpendingin udara tak luput dari asap tipis sisa kebakaran hutan dan lahan yang menyusup masuk.

    Asap ini ikut menyelinap ke ruangan, menyudutkan warga yang tengah mencari keadilan di tengah kepungan udara yang tak menyisakan tempat untuk bernapas dengan nyaman.

    Di seberang kursi warga sebagai penggugat, kursi para tergugat melompong sampai palu sidang diketuk tanda bubar.

    Sempung, Setia Wendy, Bahrun, dan Suling hadir didampingi dua kuasa hukumnya, Sapriyadi dan Ardon.

    Empat warga ini menantang kekuatan raksasa. Mereka menggugat satu perusahaan sawit, dua kementerian, satu kantor pertanahan, satu satuan tugas bentukan presiden, dan satu badan usaha milik negara sekaligus.

    Perkara bernomor 82/Pdt.G/2026/PN Spt itu memikul tuntutan ganti rugi Rp5,005 triliun kepada PT Karya Makmur Sejahtera (KMS).

    Sebelum menyentuh deretan angka, gugatan bertanggal 25 September 2026 yang salinannya diperoleh Kanal Independen ini meletakkan fondasi utama, yakni meminta pengadilan menyatakan keempat penggugat sebagai pemilik sah tanah adat seluas sekitar 516,09 hektare, lalu memerintahkan PT KMS mengeluarkan tanah itu dari areal perizinannya.

    Warga menilai kenyataan ruang sidang hari itu berseberangan dengan janji di atas kertas. Delapan hari sebelum sidang, PT KMS lewat siaran pers 6 Oktober 2026 menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    Kursi Tergugat yang Kosong

    Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan kehadiran para pihak itu berlalu kurang dari setengah jam. Majelis hakim menyebut seluruh tergugat telah menerima panggilan yang dikirim ke alamat masing-masing.

    Catatan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit menunjukkan biaya panggilan pertama untuk keenam tergugat sudah dibebankan pada 29 September 2026, berselang sehari setelah perkara terdaftar dan 15 hari sebelum sidang bergulir.

    Kantor Pertanahan Kotim, satu-satunya tergugat yang berumah di Sampit, juga absen. Ketidakhadiran serupa ditunjukkan dua kementerian dan satuan tugas yang berkedudukan di Jakarta, serta PT KMS dan PT Agrinas Palma Nusantara.

    ”Hari ini kami sudah menghadiri persidangan berdasarkan relaas panggilan. Hari ini merupakan sidang pertama. Namun, lagi-lagi kami sangat kecewa terhadap pihak tergugat karena tidak hadir,” kata Sapriyadi usai sidang.

    Menurut dia, keterangan majelis hakim dan pemeriksaan relaas di ruang sidang menunjukkan tidak ada tergugat yang terlewat. ”Sudah sampai semua. Artinya, tidak ada yang terlewati. Semuanya menerima undangan tersebut,” ujarnya.

    Sang pengacara lantas menyinggung klarifikasi perusahaan yang meramaikan ranah media. ”Kita berharap mereka hadir dan tidak hanya mengklarifikasi melalui media saja, tetapi hadir langsung di persidangan agar bisa dibuktikan apa saja yang memang harus mereka buktikan berdasarkan keterangan mereka melalui media. Jangan hanya berani di media saja,” tegasnya.

    ”Ayo, ini gugatan resmi. Melalui persidangan ini, kita buktikan secara bersama-sama,” lanjutnya.

    Melalui bagian humasnya, PT KMS menyodorkan pembelaan berbeda soal panggilan. Susi Darkoni HS Uga menyatakan unit operasional belum menerima lembar panggilan tersebut.

    ”Kami belum terima panggilan. Padahal harusnya tiga hari sebelum sidang sudah terima,” katanya.

    Meski demikian, dia tak bisa memastikan belum benar-benar menerima. ”Biasanya kalau diterima di kantor perwakilan, disampaikan ke kami,” katanya saat dikonfirmasi.

    Susi menegaskan, perusahaan tidak bermaksud tak hadir dan tetap menghormati proses yang berjalan di PN Sampit.

    ”Pada intinya kami siap menghadapi gugatan, suka tidak suka. Bukan kali ini saja kami menghadapi proses hukum seperti ini,” ujarnya.

    Tanah yang Dulu Disebut HCV

    Akar sengketa tersebut merentang jauh menembus lapisan waktu. Menurut Sapriyadi, jantung gugatan ini adalah tanah adat yang digenggam keempat kliennya secara turun-temurun.

    Tanah itu, kata dia, lebih dulu dilabeli perusahaan sebagai kawasan konservasi sebelum akhirnya tersapu menjadi hamparan sawit.

    ”Ada empat masyarakat adat yang tanahnya merupakan hak milik mereka secara turun-temurun, yang memang mereka duduki dan kuasai. Namun, perusahaan telah mengambilnya secara paksa. Bahkan, sebelum ditanami, mereka menyampaikan bahwa lahan itu adalah lahan HCV. Namun, faktanya, lahan itu habis digarap dan ditanami kelapa sawit,” kata Sapriyadi.

    Istilah HCV merujuk pada areal bernilai konservasi tinggi, yang dalam kamus dokumen perusahaan ditulis high conservation value (HCV).

    Sapriyadi menyebut masih ada titik-titik lahan yang belum pernah diganti rugi, terutama kepingan kawasan yang dahulu dinyatakan masuk areal konservasi.

    Jejak kawasan konservasi itu tercatat abadi dalam dokumen perusahaan sendiri. Ringkasan penilaian HCV PT KMS yang diunggah ke situs Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) revisi April 2016 mencatat total areal HCV seluas 1.870,60 hektare.

    Bentangan alam ini merangkum Koridor Bukit Santuai-Bukit Hawuk seluas 97,32 hektare. Kala itu, perusahaan menyatakan telah menanam 1.017,60 hektare sawit sejak 2010 dan memastikan tidak ada areal HCV yang ikut ditanami.

    Dokumen yang sama memasukkan sempadan Sungai Mahawai seluas 4,30 hektare ke dalam wilayah HCV. Sungai Mahawai merupakan batas selatan tanah Sempung pada Objek Sengketa I, menurut gugatan.

    Benang kusut ini sudah terdeteksi sejak lama. Kajian dampak sosial tim Fakultas Kehutanan IPB hasil survei lapangan pada Oktober 2009 dan dimuat dalam dokumen RSPO 2016 merekam keluhan serupa dari mulut warga.

    Konflik tenurial di sekitar PT KMS terus hidup, antara lain karena ganti rugi lahan yang belum selesai. Warga juga memandang mesin pembebasan lahan cenderung didahulukan, sementara urusan keabsahan status tanah diselesaikan belakangan.

    Perusahaan memegang posisi yang berseberangan. Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, PT KMS memukul rata menyatakan seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, rilis panjang itu tidak menyinggung satu kata pun soal riwayat status HCP.

    Rp5 Triliun, Tanah Lebih Dulu

    Gugatan setebal 15 halaman membedah empat hamparan ruang hidup yang disengketakan.

    Objek Sengketa I milik Sempung seluas sekitar 50 hektare diperkuat surat pernyataan tahun 2012 dan Surat Keterangan Tanah Adat Damang Kepala Adat Kecamatan Bukit Santuai Nomor 55/DKA/KC-BS/VI/2026, lengkap dengan pemetaan 80 titik koordinat.

    Objek Sengketa II milik Setia Wendy seluas sekitar 85,09 hektare bersandar pada surat pernyataan tanah adat 19 Juli 2004.

    Objek Sengketa III milik Bahrun yang seluas sekitar 50 hektare diperoleh dari orang tuanya, Arifin Bin Gilis, berdasarkan surat pernyataan tanah 5 Juni 2007. Sementara Objek Sengketa IV milik Suling membentang paling luas, menyentuh sekitar 331 hektare.

    Keempat warga merajut kepemilikan mereka pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, sebagaimana dinaungi Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.

    Menurut gugatan, kurun 2006 sampai 2009 menjadi fase ketika PT KMS menggusur tanah adat berisi kebun karet, rotan, dan buah-buahan milik para penggugat tanpa pernah memberikan ganti rugi.

    Tuntutan utama mereka terfokus pada pengakuan. Para penggugat meminta majelis hakim mengesahkan mereka sebagai pemilik sah keempat bidang itu, menjatuhkan vonis perbuatan melawan hukum kepada keenam tergugat, dan menghukum PT KMS mengeluarkan objek sengketa dari lokasi perizinannya secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat.

    Kompensasi finansial baru menyusul di urutan belakang. Kerugian materiil sekitar Rp5 miliar merupakan taksiran panen dari kebun karet, rotan, dan buah-buahan yang musnah digusur, yang menurut gugatan menjadi urat nadi pencaharian para penggugat.

    Kerugian imateriil raksasa senilai Rp5 triliun dituntut karena para penggugat telah kehilangan mata pencaharian serta Para Penggugat merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh Tergugat I, sehingga menyebabkan Para Penggugat kehilangan Hak Atas Tanah, ditambah kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.

    Gugatan juga meminta uang paksa Rp5 juta per hari apabila PT KMS kelak lalai menjalankan putusan.

    Terkait dalil hukumnya, para penggugat menukik tajam pada alas hak. Mereka menyebut PT KMS menanam sawit tanpa hak guna usaha (HGU).

    Menurut gugatan, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, mensyaratkan korporasi mengantongi hak atas tanah sekaligus izin usaha perkebunan.

    Tafsir penggugat berkelindan dengan ketegasan pejabat yang institusinya kini ikut berstatus tergugat.

    Pada Oktober 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan sawit wajib mengantongi izin usaha perkebunan dan HGU sekaligus seusai putusan MK.

    Ia bahkan mengungkap ada 537 perusahaan di negara ini yang beroperasi hanya bermodal izin usaha perkebunan di hamparan lahan seluas total 2,5 juta hektare.

    Tumpukan dokumen perusahaan sendiri memperkuat dalil tersebut. Tabel dokumen legal PT KMS dalam laporan kajian stok karbon Desember 2018 memuat akta pendirian, izin lokasi 2005, izin usaha perkebunan 2006, izin kelayakan lingkungan 2008, dan data kadastral seluas 12.982 hektare dari BPN tahun 2008.

    Tidak ada tulisan HGU terpampang dalam daftar itu, kontras dengan tabel milik PT AWL, perusahaan satu grupnya, yang mencantumkan HGU.

    Laporan yang sama memotret realitas bahwa areal PT AWL dan PT KMS menempati hamparan berstatus areal penggunaan lain, hutan produksi konversi, hutan produksi, dan hutan produksi terbatas.

    Upaya tukar-menukar kawasan hutan bersama pemerintah provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bergulir sejak 2013 masih berjalan saat laporan disusun.

    Padahal, dalam dokumen RSPO 2016, PT KMS menyatakan komitmen tertulis akan menempuh izin tukar-menukar kawasan hutan sebelum membuka lahan.

    Dokumen yang sama merekam fakta bahwa pembukaan lahan dan penanaman tetap berjalan.

    Perwakilan perusahaan, Mahesa Aji Saputra, dalam wawancara di lokasi sengketa pada 4 Oktober 2026 lalu, menyebut areal HGU perusahaan berkisar 255 hektare dan posisinya berada pada PT AWL.

    Catatan negara mempertegas persoalan status kawasan hutan tersebut. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 memaparkan rekam jejak permohonan PT KMS atas kebun sawit di dalam kawasan hutan seluas 10.803 hektare.

    Dari rimba angka itu, 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare tegas ditolak kementerian.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang kini berstatus tergugat kelima, mencatat denda administratif bagi PT KMS sebesar Rp1,017 triliun imbas penguasaan kawasan hutan tanpa izin.

    Pada 14 Januari 2026, satgas mengungkap delapan korporasi sawit yang tidak menghadiri undangannya, termasuk PT KMS.

    ”Ada delapan korporasi yang tidak hadir. Satgas, dengan kewenangannya, telah melayangkan undangan secara patut. Namun sampai saat ini belum ada iktikad baik untuk memenuhi kewajiban regulasi,” kata juru bicara satgas Barita Simanjuntak saat itu.

    Kanal Independen belum menemukan informasi terbuka seputar pelunasan denda lebih dari Rp1 triliun tersebut.

    Kedelapan puluh titik koordinat tanah Sempung pada Objek Sengketa I miliknya berada dalam rentang koordinat geografis konsesi yang dicantumkan PT KMS sendiri di dalam dokumen RSPO 2016, yakni 112°20’ sampai 112°30’ Bujur Timur dan 1°50’ sampai 2°00’ Lintang Selatan.

    Menunggu Panggilan Berikutnya

    Elemen warga dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) atau yang dikenal dengan sebutan Pasukan Merah ikut hadir mengawal persidangan. Ketua DPD TBBR Kotim Kiong menitipkan harapan agar seluruh pihak mau terlibat mengurai sengketa ini.

    ”Terkait permasalahan ini, kami dari TBBR sudah cukup lama menanganinya. Harapan kami, pihak-pihak bisa melibatkan diri untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan. Kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah kita di Kotim,” ujarnya.

    Menurut Kiong, situasi di lokasi sengketa hingga hari ini berjalan aman, dan ia memastikan belum ada aktivitas perusahaan di areal yang disengketakan.

    Majelis hakim akhirnya menunda sidang dan melepas perintah panggilan kedua kepada keenam tergugat. Langkah yudisial tersebut sejalan dengan napas Pasal 150 RBg, yang memberikan ruang bagi majelis untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak hadir.

    Bila pihak tergugat memilih tetap tidak datang meski telah dipanggil secara patut, Pasal 149 ayat (1) RBg memungkinkan majelis memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran mereka, kecuali bila gugatan dinilai melawan hak atau tidak beralasan.

    Sidang lanjutan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan ulang pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di ruang sidang yang sama, dengan agenda pemanggilan kedua bagi pihak tergugat. (ign)

  • Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti perjalanan sejauh lebih 80 kilometer yang harus ditempuh para penggugat dari Desa Sebabi menuju Kota Sampit, Rabu (7/10/2026).

    Menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam menembus jalanan berasap demi memperjuangkan hak mereka, warga justru dihadapkan pada ujian kesabaran baru setibanya di Pengadilan Negeri Sampit.

    Mereka menunggu dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. Penantian panjang selama tujuh setengah jam itu berujung pada sidang gugatan terhadap PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) yang berlangsung tak sampai setengah jam, lalu ditunda. Tergugat I, PT BSK, tidak hadir.

    ”Kami mengharapkan pihak dari perusahaan harus hadir,” kata Yanti U, salah satu penggugat.

    ”Soalnya kami dari penggugat mengharapkan dari tergugat harus sama-sama hadir,” tambahnya.

    Kuasa hukum penggugat, Sapriyadi, menyebut majelis hakim menyampaikan di persidangan bahwa alamat Tergugat I tidak ditemukan.

    ”Dalam persidangan tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa keterangan tidak hadirnya adalah alamatnya tidak ditemukan, sehingga memang mereka tidak dapat hadir,” kata Sapriyadi.

    Ia menyebut para penggugat sangat antusias dan kooperatif mengikuti jadwal persidangan, dan menyesalkan ketidakhadiran tergugat I.

    Tergugat yang hadir dalam sidang tersebut adalah perwakilan PT Agro Indomas dan pihak BPN. Pihak PN Sampit menyatakan tergugat yang belum hadir akan dipanggil ulang. Sidang ditunda sepekan.

    Alamat yang Disebut Tak Ditemukan

    Gugatan menuliskan alamat PT BSK sebagai Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Kalimat yang sama persis dipakai dalam gugatan sebelumnya, Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yang sidangnya pada 2 September dihadiri oleh kuasa hukum PT BSK.

    Alamat yang sama juga tertera pada putusan Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt, perkara lain yang melibatkan PT BSK, tempat perusahaan itu diwakili oleh kuasa hukum.

    Yanti menegaskan, alamat yang dipakai tidak berubah. Ia menyebut di area perusahaan tidak ada jalan, gang, ataupun penanda RT/RW. Ia menggambarkan letaknya dari Simpang Sebabi.

    ”Kalau arah dari Simpang Sebabi masuk di Desa Sebabi, dia masuknya kiri,” kata Yanti, seraya menilai PT BSK hanya menghindar.

    Gugatan Dicabut, Didaftarkan Ulang

    Perkara ini bukan kelanjutan dari Perkara 63 yang sebelumnya diberitakan Kanal Independen, termasuk proses mediasi yang sempat tertunda pada 16 September.

    Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit, gugatan itu dicabut pada 23 September 2026.

    Gugatan baru kemudian terdaftar sehari setelahnya dengan nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt, dengan lima penggugat yang sama: Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo.

    Sapriyadi menyebut ada sejumlah hal yang dipertimbangkan para penggugat sehingga gugatan didaftarkan ulang.

    “Dalilnya masih sama, hanya saja ada perbedaan luasan antara surat kuasa dengan gugatan,” katanya.

    Gugatan tersebut menyasar luas objek sekitar 172,46 hektare. Enam titik koordinat, batas-batas tanah, keenam tergugat, serta dalil dan petitum, sama seperti gugatan sebelumnya.

    Perbedaan yang ditemukan terletak pada surat kuasa khusus (Nomor 48/PDT/ADV-SD/VI/2026 tertanggal 12 Juli 2026 diganti Nomor 65/PDT/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 23 September 2026), tanggal gugatan (3 Agustus menjadi 23 September), alamat tergugat Notaris Martina yang diperbarui, serta tambahan ”Surat Pernyataan Masyarakat Sekitar” sebagai penguat alat bukti alas hak penggugat.

    Tuntutan Rp5,005 Triliun dan Dalil Soal HGU

    Sapriyadi menyebut inti dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Para penggugat mengklaim memiliki lahan tanah adat yang, menurut dia, tidak diganti rugi oleh pihak perusahaan.

    Dalam gugatannya, kelima penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik tanah adat seluas ± 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang mereka peroleh lewat hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sebagaimana Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Mereka meminta PT BSK mengeluarkan objek itu dari lokasi perizinannya.

    Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT BSK seluas 11.471,707 hektare terbit di atas kawasan hutan tanpa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu.

    Mereka meminta surat keputusan Kepala BPN yang mendasarinya dan sertifikat itu dinyatakan batal dengan sendirinya atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Gugatan menyebut objek sengketa berada di dalam areal HGU PT BSK, dan mendalilkan HGU itu sendiri cacat.

    Gugatan juga mendalilkan PT Agro Indomas menggarap dan menanami objek itu sejak 2005 tanpa ganti rugi.

    Penggugat merujuk pada Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2013 sebagai dasar bahwa Agro Indomas telah salah menanam di dalam areal SHGU 31/2005 milik PT BSK.

    Atas klaim tersebut, mereka menuntut PT BSK dan PT Agro Indomas membayar ganti rugi Rp5,005 triliun, yang terdiri atas kerugian materiil Rp5 miliar dan immateriil Rp5 triliun.

    Yanti menyampaikan klaim warga soal tidak adanya tanggapan dan ganti rugi lahan.

    ”Kami menuntutkan hak milik kami, tanah wilayah adat, dari berapa tahun, dari tahun 2005 sampai sekarang belum pernah ada tanggapan dari pihak perusahaan,” katanya.

    ”Memang belum pernah diganti rugi dari pihak perusahaan,” tegasnya.

    Dalam jawabannya di Perkara 79, PT BSK menyebut lahan HGU-nya diperoleh lewat pembelian dan ganti rugi kepada warga Desa Tangar dan Desa Sebabi pada 2005.

    Perkara itu menyangkut objek lain, dan PT BSK belum menanggapi klaim para penggugat di Perkara 80.

    Yanti menyatakan, proses hukum harus dihormati oleh semua pihak. ”Kami mengikuti proses hukum,” kata Yanti.

    ”Cuma, sayangnya, perusahaan kayaknya tidak menghormati. Kan kita kan negara Indonesia, sama-sama menghormati hukum,” jelasnya.

    Penggugat berharap PT BSK hadir pada sidang berikutnya. ”Apa pun yang terjadi, kami harus tetap mempertahankan hak kami di lapangan,” kata Yanti.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas gugatan tersebut maupun atas keterangan soal alamat itu. (ign)

  • PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    PT KMS Jawab Gugatan Kades Penyahuan: Tegaskan Lahan Lunas, Ulangi Penjelasan 14 Tahun Silam

    SAMPIT, kanalindependen.id – PT Karya Makmur Sejahtera (KMS) menjawab gugatan empat warga Desa Tumbang Penyahuan lewat siaran pers.

    Dokumen yang diperoleh Kanal Independen itu dikeluarkan Departemen Humas perusahaan, bertanggal 6 Oktober 2026, dan menyatakan tidak ada bidang yang belum dibayar di dalam objek sengketa.

    ”Berdasarkan dokumen pembebasan lahan serta pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) yang dimiliki perusahaan, seluruh bidang yang menjadi objek klaim tersebut telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan,” demikian tertulis dalam rilis tersebut.

    Rilis itu terbit dua hari setelah diskusi di pondok lokasi sengketa pada Minggu, 4 Oktober 2026, dan delapan hari sebelum sidang perdana perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt di Pengadilan Negeri Sampit pada 14 Oktober 2026.

    Inilah keterangan pertama yang keluar dari institusi perusahaan sejak perkara bergulir. Sebelumnya, suara perusahaan datang dari perwakilan di lapangan, Mahesa Adji Saputra, yang menyatakan tidak memiliki kewenangan menjelaskan sejumlah isu substansial, seperti status lahan konservasi dan laporan kepolisian.

    Bola Dilempar ke Penggugat

    Perusahaan menyatakan penyelesaian GRTT itu ditopang berkas administratif yang menyangkut identitas penerima, pernyataan kepemilikan tanah, serta bukti pembayaran.

    ”Dokumen tersebut menjadi dasar perusahaan dalam menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan akan disampaikan sebagai bagian dari pembuktian melalui mekanisme pengadilan,” bunyi rilis itu.

    Dari situ perusahaan membalikkan beban penjelasan ke pihak penggugat.

    ”Perusahaan meminta agar pihak yang mengajukan klaim dapat menjelaskan secara terperinci identitas pengklaim, dasar hak, letak, batas, dan luas tanah, serta hubungannya dengan bidang-bidang yang telah menerima pembayaran GRTT,” tertulis dalam rilis tersebut.

    Meski meminta rincian dari penggugat, rilis perusahaan justru tampil tanpa rincian. Sama seperti klaim pembayaran, perusahaan tidak mencantumkan satu pun nomor bukti, nama penerima, letak blok, tanggal transaksi, maupun luas bidang yang dimaksud.

    Dokumen tersebut juga tidak memuat nama pejabat yang bertanggung jawab maupun narahubung, dan hanya ditutup dengan keterangan dikeluarkan oleh Departemen Humas PT Karya Makmur Sejahtera.

    Tanda Tangan Kades Jadi Sasaran

    Satu bagian dalam rilis itu diberi tajuk Keterlibatan Administratif Kepala Desa. Isinya langsung menunjuk penggugat pertama.

    ”Menurut perusahaan, Sempung, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Tumbang Penyahuan, sebelumnya telah menerbitkan sejumlah dokumen administratif yang digunakan sebagai persyaratan proses GRTT, termasuk surat pernyataan mengenai tanah milik warga yang menerima pembayaran,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan meminta dokumen itu diperiksa bersama bukti pembayaran, dokumen pembebasan lahan, dan data bidang tanah.

    ”Keterkaitan antara dokumen yang diterbitkan pemerintah desa dan klaim yang diajukan saat ini perlu dijelaskan secara terbuka agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai objek sengketa,” bunyi rilis tersebut.

    Perusahaan tidak menyebutkan nomor, tanggal, maupun nama penerima pada surat pernyataan yang dimaksud.

    Tanda tangan Sempung memang tersebar di berkas sengketa ini, dan tidak selalu berada di pihak perusahaan.

    Pada 19 Januari 2009 ia bersurat ke pimpinan PT AWL mendesak penyelesaian lahan Lide S. Hampir tiga tahun berselang, pada 28 November 2011, ia menyurati humas PT AWL/KMS dengan melampirkan daftar sembilan pemilik tanah yang lahannya tergusur atau digarap perusahaan, baik disengaja maupun tidak. Nama Suling, kini penggugat keempat, ada di urutan ketujuh.

    Dalam diskusi 4 Oktober, Sempung menyinggung posisinya sendiri di hadapan perwakilan perusahaan.

    ”Perusahaan memiliki berbagai cara, tetapi terhadap kepala desa tidak bisa sembarangan karena saya mengetahui riwayatnya,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Sejak awal PT AWL/KMS masuk, banyak dokumen yang saya tandatangani, termasuk SKT dan dokumen lain,” tambahnya.

    Dalam wawancara terpisah hari itu, Sempung menyatakan perusahaan seharusnya menempuh jalur lain lebih dulu.

    ”Seharusnya perusahaan memahami bahwa kepala desa memiliki dokumen dan mengetahui kondisi di wilayah desa. Hal-hal yang dilakukan perusahaan, baik atau buruk, biasanya diketahui kepala desa,” katanya.

    ”Seharusnya mereka datang dan berkoordinasi dengan saya lebih dahulu, bukan langsung membuat laporan ke kepolisian,” tegasnya lagi.

    Silang Batas Aktivitas di Lapangan

    Bagian lain dalam rilis itu menyinggung apa yang terjadi di lapangan.

    ”Berdasarkan informasi dan dokumentasi lapangan perusahaan, sejumlah warga saat ini menguasai secara faktual areal yang disengketakan dengan mendirikan pondok dan menghentikan kegiatan operasional PT. Karya Makmur Sejahtera secara sepihak,” tertulis dalam rilis.

    Perusahaan menyatakan sampai tanggal rilis belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian itu, baik berupa putusan maupun penetapan pengadilan yang berlaku.

    ”Perusahaan menegaskan bahwa pengajuan klaim atau gugatan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pihak penggugat untuk mengambil alih penguasaan areal maupun menghentikan kegiatan pihak lain secara sepihak,” bunyi rilis itu.

    Secara hukum acara, argumen itu berpijak pada dasar yang benar. Larangan beraktivitas di atas objek perkara lahir dari penetapan sita jaminan atau putusan provisi majelis hakim, bukan dari pendaftaran gugatan. Plang dan pondok bukan penetapan pengadilan.

    Dalil yang sama berlaku dua arah. Perusahaan juga tidak menunjukkan putusan atau penetapan pengadilan yang membenarkan pembuatan parit dan pemanenan di dalam objek sengketa.

    Pembatasan itu sebenarnya diucapkan sendiri oleh pihak penggugat di lapangan. Dalam diskusi 4 Oktober, Sapriyadi menyatakan permintaan penghentian hanya berlaku di dalam objek sengketa.

    ”Kami meminta agar situasi tetap aman dan tenteram, serta aktivitas perusahaan tidak terganggu di luar objek sengketa,” katanya dalam diskusi itu.

    ”Namun, terkait objek perkara, kami meminta agar tidak ada aktivitas perusahaan di dalam areal sengketa,” tegas Sapriyadi.

    Sempung menyampaikan batas yang sama. ”Kami meminta perusahaan tidak melakukan kegiatan pembuatan parit di dalam areal sengketa. Mari menunggu proses pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” katanya.

    ”Aktivitas di luar objek sengketa silakan dilakukan, tetapi jangan masuk ke lokasi yang disengketakan,” ujarnya.

    Sapriyadi juga tidak menyembunyikan adanya penjagaan di lapangan. ”Nantinya akan ada rekan-rekan kami yang berjaga di lokasi,” ujarnya dalam diskusi itu.

    Rilis itu menyusun argumen hukumnya di atas empat pasal. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata soal kekuatan mengikat perjanjian yang sah dipakai untuk menopang GRTT.

    ”Perusahaan berpandangan bahwa kesepakatan GRTT yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik,” tertulis dalam rilis.

    Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg dipakai untuk soal beban pembuktian. Pemilihan RBg, bukan HIR, sesuai wilayah berlakunya di luar Jawa dan Madura. Perusahaan menyatakan prinsip itu berlaku bagi penggugat maupun dirinya.

    Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata muncul di akhir, sebagai dasar kemungkinan gugatan balik.

    ”Apabila tindakan penguasaan areal dan penghentian kegiatan oleh masyarakat terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian, perusahaan dapat mempertimbangkan tuntutan dengan berdasar kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” bunyi rilis itu.

    Pasal 1365 adalah dasar umum gugatan perbuatan melawan hukum, klasifikasi yang sama persis dengan yang dipakai empat warga saat mendaftarkan perkara 82 terhadap perusahaan.

    Perusahaan juga meminta pemerintah desa menjalankan perannya menjaga ketertiban, membantu klarifikasi administrasi, dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara berimbang. Permintaan itu ditujukan kepada pemerintahan desa yang kepala desanya menjadi penggugat pertama.

    Janji Pembuktian di Hadapan Majelis Hakim

    Perusahaan menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya melalui pembuktian.

    ”Perusahaan akan mengajukan dokumen pembebasan lahan, bukti pembayaran GRTT, dokumen administratif desa, data identifikasi bidang tanah, serta alat bukti lain yang relevan,” tertulis dalam rilis.

    Seluruhnya akan dipakai untuk menjelaskan riwayat penyelesaian lahan dan hubungan antara bidang yang telah dibayar dengan objek gugatan.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera menghormati independensi pengadilan dan menyerahkan penilaian atas keabsahan klaim, kekuatan alat bukti, serta hak masing-masing pihak kepada majelis hakim,” bunyi rilis itu.

    Pintu luar pengadilan dinyatakan tetap terbuka, dengan syarat.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera tetap membuka ruang dialog dan mediasi berdasarkan identitas pihak yang jelas, data bidang tanah yang dapat diverifikasi, serta dokumen yang dapat diuji, dengan tetap menghormati proses persidangan,” tertulis dalam rilis.

    Pada bagian penutup, perusahaan menyampaikan harapan kepada media.

    ”PT. Karya Makmur Sejahtera berharap pemberitaan mengenai sengketa lahan disampaikan secara akurat dan berimbang, dengan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan,” bunyi rilis tersebut.

    Dua Makna Iktikad Baik di Tengah Sengketa

    Frasa iktikad baik muncul di kedua sisi dengan arah berlawanan. Perusahaan memakainya lewat Pasal 1338 untuk mengunci kesepakatan GRTT. Kuasa hukum warga memakainya untuk mempersoalkan cara perusahaan menempuh jalur pidana.

    ”Kami menyesalkan sikap perusahaan,” kata Sapriyadi di lokasi sengketa.

    ”Objek ini masih dalam proses perkara perdata, tetapi mengapa setiap persoalan langsung dilaporkan ke kepolisian? Seharusnya persoalan ini lebih dahulu diselesaikan melalui iktikad baik,” tegasnya.

    Potensi gugatan balik berdasarkan Pasal 1365 dalam rilis itu juga telah didahului pertanyaan Sapriyadi di hadapan perwakilan perusahaan dua hari sebelumnya.

    ”Saat ini justru Pak Sempung dan kawan-kawan yang menggugat, bukan perusahaan. Seharusnya, apabila perusahaan merasa haknya dilanggar, perusahaan yang menggugat,” katanya.

    Soal sawit yang kini berdiri di atas lahan, ia menempatkannya sebagai bagian dari yang akan diuji. ”Kelapa sawit yang ada di sini tumbuh di atas tanah yang disengketakan. Segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah ini akan diuji kepemilikannya melalui proses perdata,” tegasnya.

    Terhadap sorotan perusahaan atas peran kepala desa, Sapriyadi sudah lebih dulu merespons dengan nada peringatan.

    ”Jangan sedikit-sedikit melapor, terlebih apabila yang dilaporkan adalah kepala desa sebagai pemimpin di wilayah ini,” katanya kepada perwakilan perusahaan, Mahesa Adji Saputra saat diskusi.

    ”Apabila tujuan perusahaan justru untuk mengkriminalisasi kepala desa, maka kami meminta pihak perusahaan membuka hati nurani. Sebelum perusahaan datang, kepala desa sudah ada, desa ini sudah ada, dan masyarakat sudah ada,” tambahnya.

    Memori Ganti Rugi di Arsip Desa 2012

    Kalimat kunci rilis itu, bahwa seluruh objek klaim sudah dibayar kepada warga penerima, bukan rumusan baru di Tumbang Penyahuan.

    Berita acara musyawarah bertanggal 29 September 2012, yang digelar di rumah kepala desa untuk membahas klaim lahan Lide S, mencatat jawaban perwakilan PT AWL/KMS. Isinya menyebutkan bahwa menurut data yang ada pada mereka, lahan itu sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Dokumen yang sama memuat kronologi versi pemilik tanah. Lahan diukur pada 2008 seluas 331 hektare, lalu ganti rugi tidak bisa dilakukan karena menurut perusahaan sudah dibayarkan kepada orang lain.

    Pemilik melapor ke pemerintah daerah, tim kabupaten turun, lahan ditarik dalam status quo, kemudian 50 hektare dibayar, sedangkan sisanya disebut tumpang tindih dengan klaim PT Sarpatim. Beberapa tahun berselang, di atas tanah itu sudah berdiri sawit.

    Pola jawaban yang mirip tercatat pula dalam hasil pertemuan 10 Mei 2012 di kediaman kepala desa, yang membahas klaim empat warga atas lahan yang sudah tertanam di wilayah PT KMS.

    Atas klaim Bu Ica, dokumen itu mencatat kesaksian dua warga bahwa lahan yang bersangkutan di wilayah tersebut benar, tetapi sudah dilepas pada waktu itu dan tidak ada sisa lagi.

    Atas klaim Lidey, yang dalam dokumen desa lain ditulis Lide S, seluas 331 hektare di Purang Estate, dokumen yang sama mencatat keterangan perusahaan bahwa sisa lahan yang dituntut masuk wilayah klaim PT Sarpatim, sehingga perusahaan tidak diperbolehkan mengadakan aktivitas di sana.

    Catatan berikutnya dalam dokumen itu menyebutkan kenyataan di lapangan berbeda, yakni areal yang disebut klaim PT Sarpatim telah ditanam dan dipanen pihak perusahaan.

    Empat belas tahun berselang, jawaban yang sama kembali muncul: sudah dibayar kepada orang lain.

    Sempung menyatakan persoalan ini baru terbuka kembali pada pertengahan 2026. ”Kami baru mengetahui adanya persoalan tanah yang belum dibayar pada Juni,” katanya.

    ”Dulu tanah tersebut tidak dibayar dan tidak ditanami sawit. Sekarang ditanami sawit, sehingga kami mengajukan gugatan,” ungkapnya.

    Di sisi lain, jawaban yang selalu diterima Sempung sejak 2008 justru berbeda arah. ”Saat itu disampaikan bahwa tanah tersebut masuk kawasan HCP, atau hutan konservasi bernilai tinggi, sehingga tidak dapat dibayarkan,” katanya.

    Dia mengaku sudah beberapa kali mendatangi bagian humas perusahaan untuk meminta penyelesaian atau pembayaran. Akan tetapi, selalu dijawab bahwa lahan itu tidak bisa dibayar karena masuk HCP.

    Tidak dapat dibayarkan karena konservasi, dan telah diselesaikan pembayarannya kepada warga penerima, merupakan dua keterangan yang tidak bisa sama-sama berlaku untuk bidang yang sama. Rilis 6 Oktober tidak menjelaskan bagaimana keduanya didudukkan.

    Berita Acara Pewaris di Blok Purang

    Pada bidang tertentu, klaim GRTT perusahaan berlandaskan bukti tertulis.

    Surat Kesepakatan tertanggal Senin, 23 Juni 2014, dibuat di kantor General Manager Office PT KMS/PT AWL antara Arifin Gusdur, warga Tumbang Penyahuan, dan Saniel dari bagian humas perusahaan.

    Objeknya tanah di kebun KMS Purang blok K 38-40 dan L 38-40 seluas lebih kurang 23,28 hektare, dengan lebih kurang 21,28 hektare dibayar Rp5.000.000 per hektare dan lebih kurang 2 hektare yang disebut Tempat Keramat dibayar Rp7.500.000 per hektare.

    Sepuluh tahun kemudian, berita acara bertanggal 26 Juni 2024 mencatat pertemuan ahli waris almarhum Arifin Gusdur dengan humas PT AWL-KMS di kantor GMO untuk membahas situs keramat di Blok K37a Purang Estate.

    Dokumen itu mencatat penjelasan humas terkait data GRTT di areal tersebut, dengan penerima adalah orang tua para ahli waris.

    Poin kedua berita acara itu menyebutkan ahli waris menerima penjelasan tersebut, tidak akan mempermasalahkan lahan yang sudah di-GRTT, serta tidak akan melakukan klaim atau sejenisnya di areal tersebut. Permintaan mereka hanya satu, yakni agar bangunan keramat yang masih berdiri diperbaiki.

    Dokumen itu ditandatangani Setia Wendi, Bahrun, dan Irfan dari pihak ahli waris, serta Saniel SH, Susi Darkoni SP, dan Waluyo dari pihak perusahaan.

    Setia Wendy dan Bahrun kini tercatat sebagai penggugat kedua dan ketiga dalam perkara 82. Berita acara itu termasuk kategori dokumen yang disebut perusahaan akan diajukan ke persidangan.

    Dua Hari, Dua Posisi

    Sempung sempat meragukan pesannya akan sampai kepada manajemen saat di pondok lokasi sengketa pada 4 Oktober.

    ”Pertanyaan saya, apakah semua yang disampaikan kuasa hukum kami hari ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dan diteruskan kepada manajemen perusahaan?” katanya.

    ”Kami khawatir apa yang kami sampaikan di lapangan tidak sampai kepada pimpinan perusahaan. Seharusnya manajemen perusahaan hadir langsung karena mereka mengetahui titik-titik sengketa yang kami maksud,” ujarnya pada perwakilan perusahaan.

    Dua hari kemudian, pada 6 Oktober 2026, manajemen bersuara melalui siaran pers yang menyatakan posisi resmi korporasi.

    Dalam diskusi itu, Mahesa menyebut adanya peluang penghentian operasional. ”Terkait proses peradilan, secara sistematis operasional perusahaan dapat dihentikan sementara sambil menunggu hasil persidangan,” katanya.

    Dalam wawancara terpisah di lokasi yang sama hari itu, ia menegaskan sikap lisan serupa. ”Seluruh masukan yang disampaikan kepada kami akan diterima. Kami menghormati masyarakat yang meminta agar operasional tidak dilanjutkan,” ujarnya.

    Dua hari berselang, Departemen Humas menyatakan perusahaan belum menerima dasar hukum yang membenarkan penghentian kegiatan tersebut.

    Dasar klaim atas arealnya juga bergeser. Dalam diskusi 4 Oktober, Mahesa menyandarkan kegiatan perusahaan pada hak guna usaha.

    ”Perusahaan mengelola areal tersebut karena menurut kami, areal itu telah masuk dalam HGU perusahaan. Kegiatan, termasuk pembuatan parit di dalam areal HGU, kami lakukan berdasarkan perintah manajemen,” ujarnya.

    Sapriyadi membantahnya langsung di forum yang sama. ”Saya pastikan bahwa objek perkara ini tidak berada dalam sertifikat HGU. Apabila Bapak menyampaikan bahwa lokasi ini masuk HGU, maka hal itu akan kita buktikan di pengadilan,” tegasnya.

    Rilis resmi 6 Oktober tidak mengulang klaim HGU itu sama sekali. Seluruh argumen perusahaan dibangun di atas dokumen GRTT.

    Empat Fakta di Luar Penjelasan Humas

    Sepanjang rilis itu, sejumlah persoalan yang menjadi inti gugatan tidak disentuh.

    Tidak ada penjelasan soal laporan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Sempung menyatakan sudah satu kali diperiksa atas dugaan pencurian dengan kekerasan di atas tanah yang ia gugat, sementara Sapriyadi menyatakan laporan itu masuk setelah moratorium perkara agraria yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Syahar Diantono pada 7 September 2026.

    Rilis tidak menyebut perusahaan sebagai pelapor, namun menguraikan perbuatan warga dengan rumusan yang berdekatan dengan dasar laporan itu, yakni menguasai secara faktual, mendirikan pondok, dan menghentikan kegiatan secara sepihak.

    Tidak ada penjelasan soal status kawasan. Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 yang terbit pada 6 Februari 2025 mencatat permohonan PT KMS seluas 10.803 hektare berdasarkan kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, dengan 2.873 hektare berproses dan 7.930 hektare ditolak.

    Lima dari enam tergugat dalam perkara 82 adalah instansi negara yang berkaitan erat dengan status kawasan kehutanan tersebut.

    Tidak ada penjelasan soal kerja sama operasi (KSO) dengan PT Agrinas Palma Nusantara, yang disebut Mahesa dalam wawancara mencakup lahan sekitar 1.400 hektare lebih.

    Tidak ada pula penjelasan soal perintah bupati yang pernah turun. Surat Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 20 Januari 2010 meminta pimpinan PT Agro Wana Lestari dan PT Karya Makmur Sejahtera menghentikan kegiatan land clearing, melakukan pendataan bersama masyarakat pemilik lahan dan garapan, serta menyelesaikan terlebih dahulu kelengkapan perizinan kebun dan pembebasan lahan.

    Setahun sebelumnya, Surat Bupati tertanggal 14 Januari 2009 meminta PT Agro Wana Lestari untuk sementara tidak melakukan kegiatan penggarapan maupun pembukaan lahan atas bidang yang masih disengketakan.

    Rilis yang menyatakan perusahaan akan mematuhi setiap putusan, penetapan, atau keputusan pejabat berwenang tidak mengurai status dua surat bupati itu.

    Hitung Mundur Menuju Meja Hijau

    Perusahaan menutup rilisnya dengan permintaan menahan diri kepada semua pihak, serta menyatakan akan mendokumentasikan dampak penghentian kegiatan dan mempertimbangkan langkah hukum yang diperlukan secara proporsional berdasarkan bukti.

    Permintaan menahan diri itu bersisian dengan kehadiran kelompok pendamping di lokasi. Wismanto, yang menyandang gelar Panglima Riuh di Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng, menyatakan organisasinya mendampingi lima kelompok warga sejak Juli 2026.

    ”Apabila lima kelompok ini diganggu, maka pihak perusahaan akan berhadapan dengan kami di lapangan. Dalam perkara perdata, perusahaan akan berhadapan dengan kuasa hukum warga,” katanya.

    Rilis perusahaan tidak menyebut TBBR. Adapun Sapriyadi menyatakan posisi yang sama soal jalur pengadilan dalam diskusi 4 Oktober.

    ”Mari buktikan di pengadilan. Tolong sampaikan kepada pimpinan perusahaan agar menyiapkan kuasa hukum. Kita akan menguji perkara ini secara perdata di pengadilan negeri,” katanya.

    Sempung menutup diskusi hari itu dengan kalimat yang kini bersisian dengan rilis perusahaan.

    ”Apabila hak kami tidak terbukti, kami akan mundur. Namun, apabila perusahaan menang, silakan mengambil areal itu sesuai putusan hukum,” katanya dalam diskusi tersebut.

    ”Kami tidak mengancam. Kami hanya meminta semua pihak menghormati proses gugatan perdata yang telah berjalan.”

    Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit membuka persidangan perkara 82/Pdt.G/2026/PN Spt pada 14 Oktober 2026. (ign)

  • Diskon Besar Vonis Kurir Sabu 1,8 Kilogram: Apa yang Terjadi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?

    Diskon Besar Vonis Kurir Sabu 1,8 Kilogram: Apa yang Terjadi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jerat kasus peredaran 1,8 kilogram sabu dan ancaman denda satu miliar rupiah menjadi pertaruhan nasib Muhammad Irfangul Ihsan alias Iksan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Dua skenario ekstrem saling bertabrakan di meja banding. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotim bersikeras mempertahankan vonis 18 tahun penjara berikut tambahan denda selangit, sedangkan sang terdakwa meminta dirinya dilepaskan dari segala jerat hukum.

    Akan tetapi, jaring hukuman berat yang ditebar jaksa justru robek di tingkat kedua. Majelis hakim menepis tuntutan denda tersebut dan memotong pidana Iksan menjadi 15 tahun penjara.

    Putusan Nomor 335/PID.SUS/2026/PT PLK itu diucapkan pada Kamis (1/10/2026) dengan dihadiri jaksa Andep Setiawan.

    Keputusan ini dimusyawarahkan pada Selasa (29/9/2026) oleh Ketua Majelis Anry Widyo Laksono bersama hakim anggota Sari Sudarmi dan Makmurin Kusumastuti.

    Majelis menerima permintaan banding kedua pihak secara formal, tetapi hanya mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 236/Pid.Sus/2026/PN Spt tanggal 13 Agustus 2026 pada lamanya pidana. Putusan banding tersebut keluar 49 hari setelah vonis 18 tahun dibacakan di Sampit.

    Status kesalahan Iksan tidak bergeser. Ia tetap dinyatakan terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I seberat lebih dari lima gram, sesuai dakwaan alternatif pertama.

    Seluruh masa penangkapan dan penahanan dikurangkan dari pidana, dan Iksan ditetapkan tetap ditahan.

    Dalil Advokat dan Perdebatan Pasal

    Proses banding bermula pada 20 Agustus 2026 saat kedua belah pihak mengajukan permohonan. Tim advokat Iksan dari kantor M Budhi Setiawan, SH, MH & Rekan, yakni yakni Teguh Eko Yulianto, Suwito Hermawan, dan M. Budhi Setiawan menyerahkan memori yang meminta putusan Pengadilan Negeri dibatalkan atau setidaknya diubah, serta terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan.

    Salah satu keberatan menyebut Iksan hanya perantara pasif yang tergiur upah pengantaran karena kondisi ekonominya sebagai petani atau pekebun kecil.

    Iksan sebelumnya dikenal sebagai pengusaha atau pengelola kebun kelapa sawit di Telawang. Putusan banding tersebut tidak menilai klaim kondisi ekonomi yang diajukan advokat.

    Keberatan lain dari advokat mempersoalkan penerapan Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP. Mereka menilai aturan dalam Undang-Undang Narkotika yang berasas lex specialis seharusnya diutamakan.

    Majelis hakim menolak argumen ini. Dalam menjawab keberatan itu, majelis banding menilai pertimbangan Pengadilan Negeri yang menerapkan rumusan lebih menguntungkan (lex favor reo) sudah tepat.

    ”Pendapat advokat terdakwa tersebut adalah keliru dalam menilai dan memaknai asas lex specialis derogat legi generali. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa ancaman pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana adalah lebih menguntungkan bagi terdakwa,” tegas majelis hakim banding dalam putusannya.

    Putusan banding kemudian mengutip pertimbangan Pengadilan Negeri soal ancaman Pasal 114 ayat (2), yang membandingkan rumusan lamanya dalam Undang-Undang Narkotika dengan rumusan baru dalam Lampiran II undang-undang penyesuaian.

    Kedua versi itu sama-sama memuat ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup. Bedanya, rumusan lama mensyaratkan penjara paling singkat enam tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar.

    Rumusan Lampiran II tidak lagi memuat batas bawah tersebut, hanya menyebut penjara paling lama 20 tahun dan/atau denda. Majelis banding menyebut, mengikuti pendapat advokat justru membuka kemungkinan hukuman maksimal pidana mati.

    Dari sisi penuntut umum, memori banding bertanggal 27 Agustus 2026 meminta majelis hakim menolak permohonan terdakwa dan memperbaiki putusan dengan menjatuhkan 18 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar diganti dengan pidana penjara selama satu bulan.

    Tuntutan jaksa sebelumnya maupun amar Pengadilan Negeri tidak memuat denda.

    Memori jaksa yang sama juga menyatakan telah ada persesuaian pendapat antara jaksa penuntut umum dengan hakim mengenai ketentuan pidana yang dilanggar terdakwa.

    Tuntutan jaksa menyebut Iksan terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menurut Pasal 609 ayat (2) huruf a KUHP.

    Sementara amar Pengadilan Negeri yang dipertahankan Pengadilan Tinggi menyatakan Iksan terbukti menjadi perantara menurut dakwaan alternatif pertama yang memuat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Kedua rumusan tersebut tercatat dalam satu dokumen putusan.

    Peran Kurir dan Pemangkasan Hukuman

    Soal peran terdakwa, majelis hakim mengakui dalil advokat bahwa posisi kurir sebagai mata rantai terendah sepintas dapat dibenarkan. Akan tetapi, majelis menegaskan banyaknya barang bukti dan peran kurir tidak dapat dipandang sebelah mata.

    ”Tanpa adanya kurir hampir mustahil bandar narkotika akan mengedarkan sendiri narkotika. Dari peran kurir inilah peredaran narkotika dapat berjalan dengan sempurna di mana kurir mempunyai peranan yang tidak kecil,” urai majelis hakim menepis dalil perantara pasif yang dinilai tidak cukup untuk membebaskan terdakwa.

    Meski menolak pembebasan, majelis menilai hukuman 18 tahun dari pengadilan tingkat pertama cukup memberatkan. Iksan tercatat belum pernah dihukum, dan hal itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

    ”Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selama 18 tahun dipandang cukup memberatkan bila hal tersebut dihubungkan dengan peranan terdakwa yang hanya sebagai kurir dan baru kali pertama melakukan perbuatan pidana,” lanjut majelis dalam pertimbangannya.

    Merujuk Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP baru, majelis menyebut pendekatan hukum pidana bergeser dari pembalasan ke pemulihan.

    Atas pertimbangan itu, majelis menyatakan permohonan hukuman seringan-ringannya dalam memori advokat patut dikabulkan, sedangkan memori jaksa agar hukuman dikuatkan ditolak. Biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada terdakwa.

    Misteri Pemasok Utama

    Perkara ini bermula dari penangkapan oleh tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah di rumah Iksan di Penyang pada 14 Februari 2026.

    Putusan mencatat barang bukti berupa 1.793,80 gram sabu dan 786 butir ekstasi. Pengadilan Tinggi mempertahankan ketetapan agar seluruh narkotika, timbangan digital, tas, dan perlengkapan lain dimusnahkan.

    Ponsel Infinix Hot 60 Pro dirampas untuk negara, sedangkan buku tabungan, dokumen rekening koran, dan kartu ATM BRI dikembalikan kepada Iksan.

    Salinan putusan banding tidak memuat keterangan apakah salah satu pihak akan menempuh jalur kasasi.

    Dakwaan yang dikutip putusan menyebut narkotika itu diperoleh dari Budi untuk diantar Iksan ke lokasi yang akan diarahkan, dengan upah Rp5 juta yang sudah diterima terdakwa.

    Dakwaan menyebut keberadaan Budi belum diketahui, dan salinan putusan banding tidak mencatat perkembangan baru soal pemasok tersebut. (ign)

  • Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    Memburu Pembenaran Ahli, Menyerang Peta BPN: Dalil PT BAP Terbentur Dokumen Sendiri

    SAMPIT, kanalindependen.id – Rentetan pertanyaan meluncur dari lembaran kertas yang dipegang Mikhael TP Sigalingging. Kuasa hukum PT Binasawit Abadipratama (BAP) dari Infinitum Law Office Jakarta itu menyodorkannya satu per satu kepada seorang ahli agraria yang disapa Aris di ruang sidang Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (30/9/2026).

    Ketiga tokoh yang digugat, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, Anggota DPRD Kotim Parimus, dan Kepala Desa Sebabi Dematius, hadir langsung di ruang sidang.

    Ketiganya duduk sebagai prinsipal (pihak yang berperkara) untuk mengawal jalannya pemeriksaan ahli.

    Arah pertanyaan Mikhael bermuara pada satu simpul utama, yakni izin yang sudah terbit tetap sah sampai dicabut, dan klaim warga tidak bisa menggugurkannya.

    Urutan itu terhenti ketika Ketua Majelis Hakim Gorga Guntur memotong. Selaan hakim bukan untuk menyalahkan jawaban ahli, melainkan menyoroti bagian putusan yang tidak disentuh.

    Mikhael baru saja mengangkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-XIII/2015, putusan yang mengubah syarat perusahaan perkebunan dari memiliki hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan menjadi wajib memiliki keduanya.

    Merespons hal itu, Aris menyatakan putusan MK berlaku ke depan dan tidak surut. Perizinan yang terbit sebelumnya, menurut ahli, tetap mengikat sepanjang belum dicabut.

    Gorga mengambil alih. Majelis mengingatkan keberadaan pasal lain di dalam putusan yang sama, khususnya pasal yang menyinggung soal menghalang-halangi.

    Dia kemudian meminta ahli menjelaskan apakah keterangannya tidak berbenturan dengan bagian tersebut.

    Aris menyatakan tidak menekankan pasal tersebut, memilih bertahan pada jawaban atas pasal yang ditanyakan kuasa hukum penggugat, lalu mengembalikan konteksnya ke Pasal 42.

    Separuh Putusan yang Tak Terbaca

    Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 dibacakan oleh sembilan hakim konstitusi pada 27 Oktober 2016. Napas putusan itu tidak berhenti di Pasal 42.

    Amar putusan menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”.

    Status inkonstitusional bersyarat ini tidak lantas menghapus pasal tersebut dari lembaran undang-undang.

    Pasal itu tetap hidup dan berlaku mengikat, namun pemaknaan dan penerapannya harus tunduk mutlak pada batasan syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Bagian inilah yang dipakai oleh Mikhael.

    Bagian berikutnya tidak masuk ke ruang sidang. Mahkamah juga menyatakan frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 55 undang-undang yang sama bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007.

    Konsekuensinya menjalar ke Pasal 107. Ketentuan pidana atas perbuatan yang dimaksud Pasal 55 itu ikut dinyatakan inkonstitusional sepanjang menyangkut frasa yang sama.

    Secara tekstual, Pasal 55 huruf a melarang setiap orang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

    Sementara huruf b melarang perbuatan serupa atas tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan.

    Kondisi ini dapat disandingkan dengan dalil PT BAP dalam perkara perdata 28/Pdt.G/2026/PN.Spt. Perusahaan menuntut ketiga tokoh tersebut senilai Rp104,48 miliar.

    Tuntutan itu didasarkan atas tindakan yang dirumuskan sendiri oleh kuasa hukum korporasi sebagai memasuki, menduduki, menguasai, menghalangi, merintangi, dan melakukan tindakan apa pun yang mengganggu kegiatan usaha perkebunan.

    Perbedaan jalur hukum perdata dan pidana perlu dicatat. Putusan MK tersebut mencabut jerat pidana, bukan otomatis menghapus tanggung jawab perdata.

    Meskipun demikian, negara telah menyatakan bahwa perbuatan dengan rumusan seperti itu, apabila dilakukan oleh anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat, tidak lagi dapat dinilai sebagai perbuatan tidak sah.

    Pertanyaan apakah perbuatan yang sama masih bisa dinyatakan melawan hukum dalam gugatan perdata kini berada persis di meja majelis.

    Ahli yang dihadirkan penggugat memilih tidak menyentuhnya. Sikap normatif sang ahli ini sejalan dengan hukum acara perdata.

    Mengacu pada Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPerdata, keterangan ahli tidak termasuk ke dalam lima alat bukti hukum acara perdata.

    Pemeriksaan ahli diatur tersendiri melalui Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg, yang memosisikan ahli untuk berbicara tentang norma, bukan tentang fakta perkara. Oleh karena itu, lazim bagi ahli untuk menolak masuk ke pokok sengketa.

    Meskipun demikian, sikap ahli yang menolak mengikuti arahan hakim sebelumnya menempati ruang yang berbeda, sebab hal yang diminta majelis saat itu merupakan pandangan atas isi putusan yang masih berada dalam wilayah normatif.

    Pasal 154 ayat (2) HIR pada dasarnya memberi hakim kebebasan penuh untuk mengikuti atau menyingkirkan pendapat ahli, sehingga pendapat tersebut tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian.

    Satu koreksi kecil menempel pada keterangan Aris. Sang ahli beberapa kali menyebut putusan tersebut berlaku pada 2015 dan menyandingkannya dengan tahun terbit izin usaha perkebunan.

    Angka 2015 adalah tahun registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi, sementara putusannya baru diucapkan pada 27 Oktober 2016.

    Klaim Izin Sah dan Absennya Sertifikat Hak

    Memasuki pertanyaan berikutnya, Mikhael memastikan kembali bahwa perizinan yang diperoleh sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 tidak serta-merta batal.

    Aris memberi jawaban konsisten. Setiap perizinan yang diperoleh sebelum terbitnya putusan yang membatalkan tetap berlaku dan mengikat sepanjang belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

    Argumen tidak berlaku surut ini hanya bekerja untuk izin yang pernah ada. Berkas perkara menunjukkan persoalannya terletak di tempat lain.

    Akta Bukti Penggugat tertanggal 7 Juli 2026 memuat empat belas bukti surat, berderet dari P-1 sampai P-14.

    Rangkaian perizinannya dimulai dari Surat Persetujuan Prinsip Direktur Jenderal Perkebunan Nomor HK.350/E4.440/07.94 tanggal 9 Juli 1994 untuk 15.000 hektare di Kecamatan Seruyan Tengah, Hanau, Danau Sembuluh, dan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

    Dokumen berlanjut dengan Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kotim Nomor 754.460.42 tanggal 20 Juli 1994 untuk sekitar 25.000 hektare di Desa Terawan, Asam Baru, Sandul, Kalang, dan Sebabi, yang saat itu berada dalam Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Dokumen lain mencakup Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996 yang melepaskan 17.780 hektare kawasan hutan di Kelompok Hutan Sungai Seruyan sampai Sungai Mentaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur.

    Ada pula Keputusan Bupati Seruyan Nomor 297 Tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas sekitar 20.180 hektare, serta dua keputusan pelepasan kawasan hutan yakni SK.487/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2017 seluas 680,57 hektare dan SK.243/MENLHK/SETJEN/PLA.2/3/2022 seluas 641,28 hektare.

    Dalam kerangka hukum agraria, rangkaian perizinan tersebut memiliki fungsi hierarkis yang berbeda.

    Izin lokasi sekadar memberikan kesempatan awal bagi perusahaan untuk memperoleh tanah dengan batas waktu tertentu, bukan merupakan hak atas tanah.

    Sementara itu, surat keputusan pelepasan kawasan hutan berfungsi mengubah status lahan agar legal dibebani hak.

    Hak atas tanahnya sendiri baru terbit dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu, sedangkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah legalitas untuk menjalankan aktivitas usahanya.

    Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015, dua syarat terakhir, yakni HGU dan IUP, wajib dikantongi secara bersamaan. Tidak ada satu pun sertifikat hak atas tanah di dalam empat belas bukti surat tersebut.

    Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 17/Asam Baru dan Terawan seluas 20.152,79 hektare tertanggal 18 Maret 2008 hanya diuraikan dalam replik PT BAP tertanggal 3 Juni 2026 sebagai bagian dari dalil.

    Dokumen itu tidak tercantum sebagai bukti surat dalam akta bukti yang diserahkan sebulan kemudian sampai persidangan 30 September.

    Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 39/Kpts-II/1996 sendiri, dalam diktum pertamanya, menyerahkan areal yang dilepaskan kepada Menteri Negara Agraria untuk kemudian dibebani suatu title hak berupa HGU atas nama PT Binasawit Abadipratama.

    Rangkaian yang oleh ahli disebut bertahap, berjenjang, dan akumulatif itu berhenti tepat sebelum produk akhirnya masuk ke meja pembuktian.

    Alamatnya pun berpindah dan tidak pernah kembali. Dokumen 1994 menyebut Sebabi dengan geografi sebelum Kabupaten Seruyan dibentuk lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

    Sesudahnya, HGU yang disebut dalam replik berada di Desa Asam Baru dan Terawan, Kecamatan Hanau dan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan. Izin usaha perkebunan 2013 berada di Desa Rungau Raya dan Terawan, Kecamatan Danau Seluluk dan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan.

    Dua pelepasan kawasan hutan 2017 dan 2022 keduanya disebut berada di Kabupaten Seruyan, dengan tata batas 2017 di wilayah Kecamatan Hanau.

    Tidak satu pun uraian perizinan dalam berkas penggugat menyebut Kecamatan Telawang, Desa Sebabi, atau Desa Biru Maju sebagai lokasi yang dicakup.

    Aris sendiri yang memberi ukurannya. Ditanya soal perusahaan yang baru memegang izin usaha perkebunan tanpa sertifikat HGU, ia menjawab perusahaan itu tidak memiliki hak milik, melainkan hanya berhak mengerjakan sebatas apa yang tertulis dalam izin yang dimilikinya.

    Ditanya soal koordinat tanah yang berada di luar blok peta lampiran izin, ia meminta persoalan itu dikembalikan kepada instansi atau pejabat penerbit, dan menambahkan bahwa bila terbukti ada kekeliruan, secara administrasi hal tersebut mengandung potensi permasalahan.

    Hitungan Lahan dari Dokumen Penggugat Sendiri

    Perdebatan lokasi sepanjang sidang berputar pada peta Badan Pertanahan Nasional. Rinciannya sudah lama ada di dokumen PT BAP.

    Akta bukti perusahaan memecah objek 50,38 hektare per desa. Blok Z-13 mencakup Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotawaringin Timur seluas 2,10 hektare dan Desa Selunuk, Kecamatan Seruyan Raya, Seruyan seluas 1,89 hektare.

    Blok Z-14 mencakup Desa Biru Maju 1,55 hektare dan Desa Sebabi 5,33 hektare, keduanya di Telawang, ditambah Desa Selunuk 0,06 hektare. Blok Z-15 sampai Z-18 mencakup Desa Biru Maju 21,75 hektare dan Desa Sebabi 17,71 hektare, seluruhnya di Telawang.

    Jika dijumlahkan, 48,44 hektare berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan 1,95 hektare di Kabupaten Seruyan.

    Sekitar 96 persen objek sengketa berada di luar kabupaten yang menerbitkan izin usaha perkebunan PT BAP, menurut rincian yang disusun kuasa hukum PT BAP sendiri. Totalnya 50,39 hektare, selisih satu angka di belakang koma dari 50,38 hektare yang dipakai dalam gugatan.

    Serangan Peta BPN Berbalik Arah

    Kehadiran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotawaringin Timur yang dilibatkan pihak tergugat saat pemeriksaan setempat membuahkan hasil pengukuran yang merugikan posisi PT BAP.

    Peta hasil pengukuran tersebut menjelma menjadi salah satu alat bukti terkuat bagi kubu tergugat.

    Kondisi inilah yang memicu rangkaian pertanyaan terakhir Mikhael, yang secara spesifik mengarah untuk menyerang keabsahan kewenangan mengukur lembaga tersebut.

    Aris lantas menerangkan aturannya. Pengukuran bidang tanah sampai 25 hektare oleh Kantor Pertanahan, di atas 25 hektare sampai 1.000 hektare oleh Kantor Wilayah, dan di atas 1.000 hektare oleh kementerian.

    Ditanya apakah Kantor Pertanahan boleh mengukur bidang yang seharusnya menjadi kewenangan Kantor Wilayah, ia menjawab semestinya tidak, kecuali ada penugasan atau pendelegasian dari pihak berwenang.

    Bila pengukuran dilakukan instansi yang tidak berwenang, hasilnya menurut ahli dapat dipermasalahkan.

    Ambang itu memang diatur dalam ketentuan pelimpahan kewenangan pendaftaran tanah dan dipertahankan sampai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025.

    Sasarannya jelas: surat Kepala Kantor Pertanahan Kotim Mumin Haryanto Nomor 1914/SP-62.02.MP/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 beserta peta hasil pemeriksaan setempat yang menempatkan objek di Kotawaringin Timur.

    Peta tersebut berjudul Peta Pemeriksaan Setempat Hasil Penunjukan di Lapangan, disusun berdasarkan surat Pengadilan Negeri Sampit Nomor 117/APAN.PN.W16-U2/HK2.4.IX/2026 tanggal 22 Juli 2026 yang berperihal pengantar, dan Surat Tugas Nomor 208/ST-62.02.MP/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026.

    Pelibatan BPN dalam agenda ini bermula dari permohonan pihak tergugat. Ketua majelis Gorga Guntur lantas meluruskan asal-usul surat pengantar pengadilan tersebut di persidangan.

    Hakim menegaskan bahwa majelis tidak mengeluarkan surat kepada BPN, melainkan hanya meneruskan surat permohonan.

    Pengukuran berlangsung pada Jumat, 31 Juli 2026 dengan penunjukan langsung oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

    Pihak perusahaan menghadirkan tim dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Ihsan Pakaya untuk mendampingi proses dan memverifikasi data teknis di lapangan.

    Hasil penunjukan kedua belah pihak kemudian dicatat dalam satu peta BPN dengan dua angka berbeda: sekitar 32,7 hektare menurut penunjukan kuasa tergugat dan sekitar 51,1 hektare menurut penunjukan kuasa penggugat. Pada sudut peta tercetak cap besar bertuliskan, “Bukan Tanda Bukti Hak Atas Tanah”.

    Pemeriksaan setempat atau sidang lapangan ini bersandar pada Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.

    Meminta bantuan kantor pertanahan mengukur tanah sengketa adalah bagian dari tata cara lazim pemeriksaan setempat pada perkara tanah, agar hakim dapat mengamati langsung objek sengketa.

    Keterlibatan BPN sebatas membantu hakim memastikan posisi geografis, bukan menerbitkan sertifikat.

    Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, gugatan tanah tanpa kejelasan letak dan batas dinyatakan tidak dapat diterima.

    Preseden ini dikuatkan oleh Putusan Nomor 81 K/Sip/1971 dan Putusan Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila letak, batas, maupun luas objek sengketa kabur atau tidak sama dengan fakta di lapangan.

    Apabila keabsahan peta BPN tersebut berhasil digugurkan, dokumen resmi hasil pemeriksaan setempat yang merekam posisi objek di lapangan akan ikut tersingkir dari berkas perkara.

    Kondisi ini membuat rujukan letak lahan hanya tersisa pada uraian dalam dokumen perizinan penggugat. Padahal, yurisprudensi menuntut kejelasan letak, batas, dan luas objek fisik sebagai syarat agar gugatan dapat diperiksa.

    Pertanyaan Warga dan Koreksi Satu Kata

    Kuasa hukum tergugat, Sapriyadi, berkali-kali mencoba membawa ahli turun ke fakta perkara dan ditolak. Ditanya soal keabsahan perusahaan yang tidak memiliki izin usaha perkebunan, AMDAL, dan HGU sekaligus, Aris menjawab, “Kalau pertanyaannya secara sederhana seperti itu, pasti jawabannya terjadi ketidakpastian hukum.”

    Ardon, kuasa hukum tergugat, sempat menanyakan soal penguasaan fisik tanpa perizinan.

    ”Kalau seseorang melakukan penguasaan secara fisik tanpa memperoleh berbagai macam izin, berarti yang bersangkutan menerobos secara ilegal,” jawab Aris.

    Kepala Desa Sebabi Dematius, salah satu tergugat, ikut bertanya. Dia menyebut Desa Sebabi sudah dihuni masyarakat sejak 1918 dan perusahaan masuk pada 1996, lalu menanyakan nasib warga yang memiliki tanaman, rumah, dan jalan tetapi tidak memegang surat. Ia bertanya apakah orang-orang itu tinggal diusir atau dirampas haknya.

    Aris mengakui keberadaan warga sebagai fakta yang harus ditanggapi, meminta dasar izin perusahaan diperiksa lebih dulu, dan menyerahkan soal ganti rugi pada kesepakatan kedua belah pihak.

    Giliran Damang Yustinus melempar pertanyaan. Skenarionya dibuat telanjang. Pihak yang tiba-tiba menguasai tanah tanpa izin, tanpa legalitas, dan tanpa ganti rugi. Aris mula-mula menyebut tindakan tersebut tidak tepat.

    Sang tokoh adat langsung menekan. Ia menyimpulkan skenario tersebut dengan satu kata mutlak, “Salah.” Meski didesak, sang ahli bergeming dan memilih bertahan pada kata ”tidak tepat.”

    Agenda sidang berhenti pada keterangan ahli. Seorang saksi fakta tambahan yang sebelumnya dijadwalkan hadir oleh PT BAP tidak jadi diperiksa. Sidang akan dilanjutkan dua pekan mendatang pada 14 Oktober. (ign)