SAMPIT, kanalindependen.id – Kemegahan Masjid Agung Wahyu Al-Hadi di Kawasan Islamic Center di Jalan Jenderal Sudirman km 3 menjadi kebanggaan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Namun, bangunan masjid yang dikelola Pemkab Kotim ini masih jauh dari harapan. Lantai keramik di dalam masjid yang telah mengalami kerusakan selama bertahun-tahun menjadi persoalan serius.
Sejumlah bagian lantai terangkat dan bergelombang, bahkan jalur anak tangga menuju teras terlihat miring dengan permukaan licin sehingga berisiko membuat jemaah tergelincir.
Pemilihan material yang menggunakan material keramik yang licin membuat jemaah harus melangkah dengan hati-hati. Meski sudah berusaha menjaga keseimbangan, sejumlah jemaah disebut pernah terpeleset saat melewati bagian tersebut.
Setelah bertahun-tahun tak ditangani, masalah itu akhirnya ditindaklanjuti Pemkab Kotim.
Bupati Kotim Halikinnor memastikan pembenahan besar-besaran dilakukan pada 2027 dengan menyiapkan anggaran Rp7,55 miliar, termasuk Rp6 miliar untuk rehabilitasi lantai dan atap bangunan utama masjid.
Kerusakan yang berlangsung bertahun-tahun itu cukup kontras dengan tampilan bangunan utama masjid yang terlihat megah dari luar. Pada bagian lantai dua, keramik tampak kotor dan berdebu.
Area halaman juga terlihat kering dengan jumlah pepohonan yang masih terbatas, sedangkan sejumlah bangunan penunjang di lingkungan Islamic Center belum terawat secara optimal.
Bupati Kotim Halikinnor memastikan perbaikan lantai menjadi salah satu prioritas yang akan diperbaiki tahun depan. Lantai yang terangkat dan bergelombang akan diganti seluruhnya menggunakan material marmer. Selain itu, atap bangunan masjid juga masuk dalam pekerjaan rehabilitasi yang direncanakan.
”Tahun depan lantai keramik termasuk atap masjid akan diperbaiki. Anggaran Rp6 Miliar khusus untuk perbaikan lantai dan atap masjid, saya minta jangan sampai diotak-atik, tahun 2027 itu harus diprioritaskan perbaikannya,” tegas Halikinnor saat memimpin rapat bersama pengurus Badan Pengelola Masjid Wahyu Al Hadi di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Senin (9/11/2026).
Halikin menegaskan bahwa pembenahan dan pemeliharaan masjid terutama Masjid Wahyu Al Hadi yang dikelola Pemkab Kotim harus tetap menjadi perhatian.
”Kita ingin memakmurkan masjid, mana yang kurang diperbaiki, bagaimana pun juga pemeliharaan masjid juga penting karena ini menyangkut urusan akhirat,” ujarnya.
Selain persoalan kerusakan fisik, pertemuan tersebut juga membahas keterbatasan keuangan pengelola, kebutuhan operasional, persoalan sumber daya manusia (SDM), hingga rencana pengembangan kawasan yang selama ini belum berjalan optimal.
Dari laporan yang dibeberkan pengurus, Bupati memperkirakan kebutuhan anggaran yang perlu disiapkan untuk tahun 2027 dengan total sebesar Rp7.550.000.000.
Anggaran tersebut akan dialokasikan secara rinci untuk rehabilitasi perbaikan lantai dan atap masjid sebesar Rp6 miliar, perbaikan atap gedung pengelola sebesar Rp200 juta, biaya operasional masjid meliputi biaya tagihan listrik, air, pemeliharan masjid termasuk gaji imam, insentif guru mengaji, petugas kebersihan, petugas keamanan dengan total kebutuhan sebesar Rp300 juta.
Selain itu, penyediaan banner sebesar Rp50 juta dan Rp1 miliar untuk kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), termasuk tabligh akbar dan kegiatan keagamaan lainnya.
”Untuk kepentingan agama, akan kita upayakan mencari dananya. Bisa saja ke depannya masing-masing SOPD membantu masing-masing Rp5 juta sepanjang tidak melanggar aturan. Kita sebut saja PMA (Pemodal Amalan Akhirat),” ujarnya.
Halikinnor juga menanggapi persoalan kebutuhan dasar operasional masjid seperti gaji insentif guru mengaji yang tahun 2026 ini dibebankan memakai dana infaq agar tahun depan dapat ditanggung oleh pemerintah sehingga dana infak jemaah tidak terus-menerus habis untuk membayar kebutuhan rutin.
Dengan demikian, dana yang dihimpun dari masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan masjid maupun kepentingan sosial lainnya.
”Kalau kebutuhan operasional masjid mencapai Rp300 juta per tahun, sementara pemasukan masjid hanya sekitar Rp195 juta per tahun, pengelola akan terus menghadapi kekurangan dana, pemeliharaan masjid jadi tidak optimal,” ujarnya.
Kondisi tersebut perlu dicarikan jalan keluar agar kegiatan masjid tetap berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada infak jemaah.
”Tahun depan itu, kalau bisa insentif guru mengaji dan gaji petugas termasuk di anggaran operasional pemeliharaan Rp300 juta itu. Kita harap tidak ada lagi memakai dana infak. Sehingga, dana infaq bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial lainnya seperti membantu beras untuk korban kebakaran rumah, itu akan jadi amal jariyah yang mengalir pahalanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Halikin juga menanggapi saran dan masukan pengurus masjid apakah tetap dengan kepengurusan yang ada yaitu Badan Pengelola Masjid Wahyu Al Hadi atau dikelola Pemkab Kotim atau dibentuk UPTD atau dibentuk yayasan yang berdiri sendiri.
Kejelasan pola pengelolaan Masjid Agung Wahyu Al-Hadi, termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan badan pengelola. Ia menyebut, sejumlah fasilitas di kawasan Islamic Center merupakan aset pemerintah yang dibangun menggunakan anggaran daerah.
Karena itu, pendapatan dari pemanfaatan fasilitas milik pemerintah, seperti gedung serbaguna yang disewakan untuk kegiatan pernikahan maupun acara lainnya, harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Pemasukan dari aset pemerintah pada prinsipnya berkaitan dengan pendapatan daerah, sedangkan hasil usaha mandiri yang dikelola badan pengelola perlu dibedakan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan aset daerah. Pengelola dapat mengajukan kebutuhan perbaikan atau rehabilitasi kepada pemerintah apabila fasilitas yang menjadi tanggung jawab daerah mengalami kerusakan.
Halikinnor menyampaikan, pola kelembagaan masjid untuk sementara tetap menggunakan badan pengelola yang dibentuk melalui surat keputusan (SK) bupati. Sebab, pembentukan yayasan dinilai membutuhkan proses panjang dan harus disertai kemampuan menghasilkan pendapatan mandiri.
”Kalau kita membentuk yayasan, prosesnya cukup panjang. Kalau hanya yayasan namanya saja, tetapi mengelolanya berharap hanya dari infak, itu tidak mungkin,” jelasnya.
Ia menilai, pengelolaan masjid tidak cukup hanya mengandalkan sumbangan jemaah. Harus ada perencanaan yang jelas mengenai sumber pendapatan, pembiayaan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan kegiatan keagamaan.
”Kalau dibentuk yayasan, masjid harus punya usaha dan punya kemampuan menghasilkan pendapatan mandiri, ini yang saya katakan prosesnya panjang. Sedangkan, kita ingin mengembangkan masjid ini benar-benar menjadi pusat kegiatan islami sesuai namanya Kawasan Islamic Center,” ujarnya.
Dorong Kawasan Islamic Center Jadi Pusat Kegiatan Umat
Halikinnor juga membuka peluang pengembangan kawasan Islamic Center agar tidak hanya menjadi tempat ibadah salat, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan ekonomi yang dapat membantu pembiayaan pengelolaan.
Sejumlah kemungkinan yang dapat dikaji antara lain kerja sama dengan minimarket, penataan pedagang buah, kios, hingga tempat kuliner.
Menurutnya, keberadaan usaha yang tertata dapat memberikan pemasukan sekaligus menghidupkan kawasan masjid. Namun, setiap rencana harus disusun dengan konsep yang jelas dan memperhatikan tata ruang serta estetika bangunan.
”Apa usaha yang bisa menghasilkan selama tidak merubah estetika dan fungsi masjid, kita dukung saja. Masukan dari Ketua Pengurus mau kerja sama dengan Indomaret atau Alfamart, yang ingin buka di kawasan Islamic itu juga perlu dipertimbangkan, biasanya retail modern ingin posisi usahanya berada dipinggir jalan utama,” katanya.
Pengurus Masjid Ungkap Kerusakan Lantai hingga Keterbatasan Dana Pengelolaan
Di balik rencana rehabilitasi dan dukungan anggaran di tahun 2027, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Wahyu Al-Hadi, Wiyono, lebih dulu melaporkan sejumlah persoalan yang dihadapi pengelola.
Salah satu yang paling mendesak adalah kerusakan lantai keramik yang terjadi selama bertahun-tahun.
Wiyono menjelaskan, persoalan pemeliharaan tidak selalu dapat ditangani karena anggaran pengelola sangat terbatas. Selama ini, sumber pendapatan utama masjid masih bergantung pada infak jemaah.
Seperti, insentif untuk sejumlah kegiatan yang sebelumnya memperoleh dukungan melalui PHBI tidak lagi mendapatkan dukungan seperti tahun sebelumnya. Akibatnya, sebagian kebutuhan kegiatan kembali harus ditopang dari dana infak masjid.
”Tahun lalu, insentif guru mengaji ditanggung oleh PHBI, di tahun ini sebagian operasional rutin dibebankan menggunakan dana infak,” ungkap Wiyono.
Wiyono membeberkan, pendapatan masjid diperkirakan sekitar Rp16 juta per bulan atau Rp192 juta dalam setahun. Pemasukan tersebut berasal dari infak salat Jumat, kotak amal, dan sumbangan lainnya.
Namun, jumlah infak Jumat mengalami penurunan. Jika sebelumnya dapat mencapai Rp4 juta hingga Rp5 juta setiap Jumat, kini rata-rata hanya sekitar Rp2 juta hingga Rp3 juta.
”Untuk pendapatan infaq mengalami penurunan, mungkin ekonomi masyarakat sedang lesu. Yang dulu biasanya Rp4 juta sampai Rp5 juta setiap Jumat, sekarang turun menjadi Rp2 juta sampai Rp3 juta saja,” ujarnya.
Sementara itu, pengeluaran rutin setiap bulan mencapai sekitar Rp25,65 juta. Biaya tersebut antara lain digunakan untuk membayar lima guru TPA, satu pegawai pengawas, empat imam rawatib, satu imam besar, khatib, imam salat, serta kebutuhan operasional lainnya.
Dengan perbandingan pendapatan dan pengeluaran tersebut, pengelola mengalami defisit sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta setiap bulan sepanjang 2026.
Tabungan yang sebelumnya mencapai Rp74 juta pun telah digunakan untuk membiayai kegiatan dan kebutuhan operasional. Hingga November 2026, saldo yang tersisa hanya sekitar Rp6 juta.
”Infak kita itu langsung habis. Misalnya infak Jumat hari ini untuk bayar kebutuhan, habis. Jumat berikutnya habis lagi,” jelasnya.
Keterbatasan dana juga membuat biaya pemeliharaan bangunan harus diambil dari infak. Pembelian lampu, perbaikan instalasi listrik, kebutuhan air, perbaikan mesin pompa, hingga pembenahan tempat wudu menggunakan dana yang sama dengan biaya operasional harian.
”Anggaran infak kita agak tersedot, misalnya untuk pembelian lampu, perbaikan kelistrikan yang rusak, dan air. Kemarin mesin air sempat rusak. Kemudian tempat wudu yang di depan juga sudah kita perbaiki dengan dana infak,” katanya.
Menurut Wiyono, persoalan lain yang perlu dibenahi adalah pola penugasan personel. Beberapa petugas memang sudah dipetakan untuk menjalankan tugas di lingkungan masjid, tetapi pelaksanaannya belum berjalan konsisten.
”Ada yang sudah dipetakan di sini, tetapi setelah bertugas satu, dua, atau tiga jam, sudah selesai dan tidak kembali lagi,” paparnya.
Pengelola telah melakukan koordinasi dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk membahas kebutuhan tersebut. Di sisi lain, administrasi keuangan masih dilakukan secara manual karena keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengelola pembukuan secara lebih tertata.
Pengelola Usulkan Sumber Pendapatan di Luar Infak
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumbangan jemaah, Wiyono mengusulkan agar kawasan Islamic Center memiliki sumber pendapatan tambahan melalui penataan ruang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia membayangkan adanya kios kuliner yang disewakan sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih tertib sekaligus memberikan pemasukan bagi masjid. Pengelola juga membuka kemungkinan membantu modal awal bagi usaha yang akan menempati kios, dengan catatan perencanaan dan perizinannya jelas.
”Rencana kita, kalau Islamic Center ini berkembang maju, paling tidak menata atau menyediakan kios kuliner yang disewakan untuk tempat bagi UMKM supaya teratur dan menghasilkan pemasukan untuk masjid,” ujar Wiyono yang telah menjabat sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Wahyu Al-Hadi sejak 1 Januari 2024, menggantikan Haji Burhanuddin yang masa tugasnya berakhir pada 31 Desember 2023.
”Kalau upaya kita bisa mengembangkan UMKM, saya pun siap memberi modal dulu untuk membuat warung yang disewakan. Cuma harus disesuaikan dengan perencanaan dan perizinannya,” tambahnya.
Wiyono menyebut, pihaknya pernah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Indomaret dan mendapat respons positif untuk menjajaki peluang tersebut. Lokasi yang sempat dipertimbangkan berada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tidak jauh dari pos polisi.
”Alternatif lokasi lain juga bisa di depan Simpang Jalan Pramuka berpotensi menjadi lokasi yang lebih strategis apabila memungkinkan dari sisi perizinan dan penataan kawasan,” ujar Wiyono yang juga masih aktif menjabat sebagai Kepala Disdukcapil Kotim.
Wiyono juga mengusulkan agar fungsi masjid sebagai tempat persinggahan atau rest area lebih dioptimalkan. Lokasinya yang berada di jalur Jalan Jenderal Sudirman dinilai memiliki potensi untuk melayani masyarakat yang melintas sekaligus mengajak mereka beristirahat dan beribadah.
”Masjid Wahyu Al Hadi itu tidak hanya untuk ibadah salat tapi juga rest area bagi para pengemudi sebagai tempat persinggahan, karena lokasinya terletak di jalan lintas provinsi, sehingga tepat jika sebagian lahannya dimanfaatkan untuk areal tempat kuliner bagi para pelaku UMKM,” pungkas Wiyono. (hgn/ign)
