SAMPIT, kanalindependen.id – Sepeda motor pernah menjadi penukar selembar kartu plasma sawit di Kotawaringin Timur (Kotim). Ada warga yang dulu melepas kartu kemitraannya demi membeli kendaraan roda dua ketika hasil kebun masih recehan.
Waktu kemudian membalik peruntungan. Kartu yang dilepas saat hasilnya masih kecil itu kini menjelma menjadi mesin uang.
Bupati Kotim Halikinnor mengungkap satu kartu plasma saat ini bisa menghasilkan Rp4 juta hingga Rp5 juta saban bulan. Hitungan Kanal Independen menunjukkan pemasukan sebesar itu setara bunga deposito dari simpanan sekitar Rp2 miliar di tiga bank BUMN.
Manisnya buah sawit usia matang itu tak lagi sepenuhnya mendarat di kantong warga lingkar kebun. Sebagian kartu plasma tersebut sudah meninggalkan desa-desa di sekitar perkebunan.
Halikinnor menyebut sejumlah pemegangnya kini tinggal di Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta, hingga Surabaya. Temuan itu ia sampaikan di sela pertemuan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kotim, Sabtu (14/11/2026).
Deretan nama lintas daerah itu terkuak ketika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim meminta daftar calon penerima plasma guna memperbaiki surat keputusan (SK) penerima. Banyak nama di dalam daftar itu ternyata tinggal di luar Kotim.
”Sebagian besar malah warga daerah lain,” kata Halikinnor.
Persoalan beralihnya kepemilikan plasma ini beriringan dengan langkah PKB Kotim yang mendorong jalur regulasi.
Ketua DPC PKB Kotim Pipit Setyorini mengatakan partainya akan mendorong Fraksi PKB di DPRD Kotim menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Petani Plasma Kelapa Sawit.
Rencana itu menjadi salah satu agenda prioritas Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Kotim dan ditargetkan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Pipit, yang juga duduk sebagai anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menegaskan perlunya aturan yang memastikan manfaat ekonomi perkebunan sawit benar-benar dirasakan masyarakat setempat, terutama warga yang bermukim di sekitar kebun.
Pengalihan hak plasma kepada pihak luar daerah, menurutnya, perlu mendapat perhatian agar tujuan kemitraan tidak bergeser dari kepentingan masyarakat setempat.
Kanal Independen menelusuri duduk perkara persoalan ini lewat berbagai sumber terbuka, mulai dari riset kampus, laporan investigasi, data harga tandan buah segar (TBS), hingga aturan perkebunan dan perkoperasian.
Penelusuran itu memang belum memetakan rantai transaksi siapa membeli kartu dari siapa di Kotim. Namun, deretan dokumen tersebut menyingkap logika ekonomi di balik perpindahan kartu ke luar daerah.
Penjual melepas kartu ketika hasil panen masih kecil dan kebutuhan uang tunai lebih mendesak. Pembeli, sebaliknya, melihat kartu yang sama menjanjikan pemasukan yang membesar seiring kebun berbuah lebat.
Jeda waktu di antara masa paceklik dan masa panen itulah yang membuat program untuk warga sekitar kebun bisa berubah menjadi ladang menanam modal bagi orang dari luar daerah.
Hasil Tipis di Masa Cicilan
Transaksi pelepasan kartu itu, menurut Halikinnor, terjadi pada masa awal kebun plasma berproduksi. Uang bagi hasil yang diterima warga kala itu masih kecil.
”Ternyata itu dulu dijual oleh warga kita. Mungkin waktu awal-awal, hasilnya cuma Rp500, ada yang cuma Rp300. Sehingga warga kita yang membutuhkan, ada yang beli motor, dijualnyalah,” ungkap Halikinnor.
Nilai ekonomi plasma, kata bupati, baru membesar setelah produksi kebun meningkat. Tipisnya pembagian hasil pada tahun-tahun pertama punya penjelasan tersendiri. Kebun plasma umumnya dibangun dengan kredit, sementara cicilannya langsung dipotong dari hasil panen.
Potret seretnya hasil di masa awal tergambar dalam laporan kolaborasi The Gecko Project, lembaga jurnalisme nirlaba yang berbasis di London, bersama Mongabay dan BBC News yang terbit pada Desember 2022.
Mereka menghimpun data laba warga dari sepuluh skema kemitraan sawit yang melibatkan lebih dari 4.000 orang.
Skema-skema itu dipilih berdasarkan laporan media atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) tentang warga yang tak menerima plasma atau keuntungannya.
Laporan tersebut menyebut skema plasma semestinya mulai memberi laba lima sampai tujuh tahun setelah tanam.
Perusahaan-perusahaan yang mereka wawancarai menyatakan utang kebun lazimnya lunas setelah 10 hingga 12 tahun. Laporan itu mencatat laba semestinya jauh lebih besar setelah tahun ke-12, ketika utang sudah bersih.
Angka yang diterima warga pada skema-skema tersebut terpaut jauh dari potensi aslinya. Laba yang dikantongi warga rata-rata hanya US$169 per hektare per tahun.
Hitungan laporan itu pada 2022 menunjukkan nominal tersebut setara Rp413.076 per bulan untuk kebun seluas dua hektare. Padahal, menurut laporan yang sama, kebun plasma bisa menghasilkan laba US$1.506 per hektare per tahun, hampir sembilan kali lipatnya.
Potongan berlapis selama masa kredit memang menyisakan porsi tipis bagi pemegang plasma.
Hj Radiatul Maspujiah memotret anatomi pembagian hasil ini saat meneliti investasi plasma di Desa Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, untuk skripsinya di Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin (kini UIN Antasari) pada 2013.
Skripsi itu mencatat hasil panen dibagi ke dalam empat pos, yakni 40 persen untuk perusahaan, 30 persen untuk membayar kredit selama 12 tahun, 20 persen untuk investor plasma, dan 10 persen untuk dana talangan.
Potongan besar juga pernah dilaporkan Mongabay pada 2012 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. PT Riau Agroplasma Plantation kala itu mengambil 75 persen hasil panen kebun plasma dengan alasan untuk membayar kredit dan biaya pengelolaan.
Usia tanaman ikut menekan pendapatan awal petani karena buah dari pohon muda dihargai lebih murah.
Harga ketetapan TBS kebun plasma di Kalteng untuk periode 16-31 Agustus 2026, seperti dilansir InfoSAWIT, dipatok Rp3.080,59 per kilogram bagi pohon berumur tiga tahun. Angkanya naik menjadi Rp3.766,73 per kilogram untuk pohon matang berumur 10 sampai 20 tahun.
Tekanan kebutuhan hidup di tengah minimnya hasil membuat warga yang membutuhkan uang akhirnya menjual kartu mereka, sebagaimana disebut Halikinnor.
Persoalan kebun yang tak kunjung memberi hasil juga terekam dalam riset The Institute for Ecosoc Rights di Kalimantan Barat, Bengkulu, Riau, dan Sulawesi Tengah yang dipaparkan pada 2021. Riset itu menemukan petani plasma menjual lahan yang mereka dapat karena kebunnya tak produktif.
Keputusan melepas kebun meninggalkan ongkos berantai bagi kehidupan warga. Direktur Corporate Affairs PT Bumitama Gunajaya Agro Johan Sukardi, kepada InfoSAWIT pada Agustus 2025, mengatakan, warga yang sudah menjual kebun plasmanya kehilangan sumber penghasilan.
Mereka, menurutnya, akhirnya menjadi buruh, lalu mengeluh, dan kadang berujung konflik.
Warga, saat menjual kartu tersebut, ikut melepas hak atas hasil panen yang kemudian membesar seiring produksi kebun meningkat.
Hitungan Pembeli
Layar hitung-hitungan tampak berbeda jika dilihat dari kursi pembeli. Harga masuk bagi pemodal mengikuti seberapa cepat kebun mampu memberi hasil.
Skripsi tentang Pembuang Hulu merinci tiga pilihan setoran bagi investor plasma. Setoran Rp15 juta sampai Rp17,5 juta memberi hasil yang baru bisa dinikmati dua tahun kemudian.
Setoran Rp20 juta sampai Rp25 juta memangkas waktu tunggu menjadi setahun. Adapun setoran Rp150 juta langsung membuka pembagian hasil pada bulan berikutnya.
Setoran instan itu bernilai enam sampai sepuluh kali lipat dari setoran untuk kebun yang hasilnya baru mengalir satu atau dua tahun kemudian.
Imbal hasil dari modal besar itu mengalir cukup deras pada masanya. Investor yang menyetor Rp150 juta pada 2010 menerima bagi hasil paling besar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per bulan, meski sempat turun menjadi Rp1 juta pada Desember 2012.
Hitungan Kanal Independen menunjukkan, bila hasil terbesar itu diterima setiap bulan, imbal hasilnya setara 12 sampai 16 persen setahun dari setoran tersebut.
Hasil lebih besar dinikmati investor angkatan awal yang masuk sejak 1994 dengan uang muka Rp375 ribu sampai Rp500 ribu.
Mereka menerima Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan pada masa puncaknya. Nominal uang muka ini sekadar tiket masuk karena sisa harga kebun dicicil selama 12 tahun lewat pemotongan hasil panen.
Angka yang diungkap Halikinnor untuk Kotim hari ini melampaui catatan lawas di Hanau.
Pemasukan Rp4 juta sampai Rp5 juta per bulan dari satu kartu plasma sudah berada di atas upah minimum kabupaten (UMK) Kotim 2026 sebesar Rp3.756.643. Setahun, pemasukan itu berjumlah Rp48 juta sampai Rp60 juta.
Bunga deposito tiga bank BUMN, yakni BRI, BNI, dan Bank Mandiri, berkisar 2,25 hingga 3 persen setahun pada awal November 2026, menurut pemantauan CNBC Indonesia.
Hitungan redaksi menunjukkan seseorang perlu menyimpan sekitar Rp1,6 miliar hingga Rp2,7 miliar untuk mendapat bunga bruto sebesar itu.
Perbandingan ini memang hanya menyandingkan besaran pemasukan, bukan nilai kartu atau risikonya. Namun, gambarannya tetap jelas. Pemilik modal harus memarkir miliaran rupiah di deposito bank BUMN guna menyamai pemasukan satu kartu plasma, sementara pemegang kartu pun tak perlu tinggal di dekat kebun, seperti diungkap Halikinnor.
Bupati Kotim punya tolok ukur sendiri untuk menggambarkan nilai plasma itu, yakni gajinya sebagai bupati.
”Nah, kalau satu rumah dapat empat, berarti Rp20 juta. Kan enggak akan kalah gaji bupati sebenarnya itu,” ujarnya.
Halikinnor juga menyebut pembagian hasil plasma di salah satu perusahaan mencapai sekitar Rp95 miliar setiap bulan.
Takaran Halikinnor soal gaji bupati punya pijakan aturan yang jelas. Gaji pokok bupati dipatok Rp2,1 juta sesuai PP 59/2000, ditambah tunjangan jabatan Rp3,78 juta sesuai Keppres 68/2001, sehingga berjumlah Rp5,88 juta per bulan.
Angka itu belum termasuk biaya penunjang operasional dan fasilitas lain yang diatur PP 109/2000. Empat kartu plasma yang menghasilkan Rp16 juta sampai Rp20 juta sebulan setara 2,7 sampai 3,4 kali lipat dari gabungan gaji pokok dan tunjangan jabatan itu.
Jejak Terekam di Hanau
Jejak perpindahan kartu plasma hingga ke tangan orang luar daerah pernah terekam rapi di kabupaten tetangga.
Skripsi Radiatul Maspujiah mencatat seorang ketua pengurus plasma di Pembuang Hulu mengurus plasma di tiga perusahaan perkebunan sekaligus. Daftar investornya tidak terkurung di Kalimantan Tengah.
Mereka datang dari seluruh Kalimantan, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Jambi, Medan, Pontianak, Sumatra, hingga Bali.
Empat nama daerah dalam daftar itu, yakni Jakarta, Jambi, Medan, dan Bali, kembali muncul dalam daftar domisili pemegang kartu yang disebut Halikinnor di Kotim.
Rambu larangan sebenarnya sudah dipasang sejak awal. Surat perjanjian kontrak (SPK) yang diteken sebelum seseorang menjadi anggota memuat janji bahwa plasma tidak boleh diperjualbelikan.
Praktik di lapangan justru mengabaikan tinta perjanjian tersebut, bahkan transaksi bisa terjadi lewat sambungan telepon tanpa bertatap muka. Investor lokal dikenai biaya administrasi Rp100 ribu, sedangkan investor dari luar daerah Rp250 ribu. Sertifikat hak milik tanahnya dijanjikan terbit setelah 12 tahun.
Transaksi semacam itu bukannya tanpa masalah di kemudian hari. Skripsi yang sama mencatat deretan keluhan yang menyertainya.
Seorang investor sejak 1994 belum menerima sertifikat meski sudah lebih dari 18 tahun menjadi investor.
Investor lain menyetor Rp25 juta pada 2011, tetapi hasil terbesarnya hanya Rp100 ribu hingga Rp600 ribu sebulan. Ia menerima Rp100 ribu pada Desember 2012 dan mengeluhkan lahan yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah anggota investornya.
Sejumlah investor menuntut rincian pembagian hasil yang lebih jelas. Sebagian pernah ikut berdemonstrasi mendatangi koperasi pengurus plasma karena takut dibohongi, hingga penelitinya menyimpulkan pembagian keuntungan bulanannya kurang transparan.
Pola peralihan di Seruyan itu telah tercatat lebih dari satu dekade lalu. Penelusuran Kanal Independen untuk wilayah Kotim saat ini belum menemukan data terbuka soal jumlah kartu yang dipegang orang luar daerah, siapa pembelinya, dan berapa harga transaksinya.
Payung Hukum yang Belum Mengunci
Regulasi perkebunan pada dasarnya merancang skema plasma khusus untuk warga di sekitar kebun. Pasal 58 UU 39/2014 tentang Perkebunan, sebagaimana diubah UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, mengatur perusahaan yang lahannya berasal dari area penggunaan lain di luar hak guna usaha (HGU) atau dari pelepasan kawasan hutan.
Perusahaan seperti itu wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari lahan tersebut.
Aturan turunannya, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 18/2021, mendefinisikan masyarakat sebagai penduduk warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di satuan wilayah tertentu di sekitar perusahaan perkebunan. Calon pekebun penerima fasilitasi ditetapkan dengan keputusan bupati.
Kewajiban membangun kebun plasma ini pun belum dipenuhi semua perusahaan. Kajian TuK Indonesia bersama Pusat Studi Agraria IPB University memaparkan data atas 185 perusahaan sawit di Kalteng pada 18 November 2025.
Sebanyak 59 perusahaan tercatat belum membangun plasma sama sekali, sedangkan 85 perusahaan membangun plasma kurang dari 20 persen. Persoalan serupa pernah terekam di Kotim.
Permentan 18/2021 sebenarnya juga menyinggung soal pengalihan aset. Komitmen calon pekebun untuk mengelola kebun dan tidak mengalihkan aset yang diterima lewat fasilitasi menjadi salah satu kondisi untuk memprioritaskan peserta.
Lampirannya memuat format surat pernyataan. Calon penerima melalui surat itu memilih antara sanggup atau tidak sanggup untuk tidak menelantarkan dan tidak mengalihkan hak maupun fungsi lahan kebunnya.
Namun, penelusuran redaksi tidak menemukan pasal dalam Permentan itu yang mengatur akibat hukum spesifik bila komitmen tersebut dilanggar.
Aturan menteri itu baru terbit pada 2021. Kapan kebun-kebun yang disebut Halikinnor dibangun dan kapan kartunya berpindah tangan belum terungkap dalam sumber terbuka, sehingga aturan yang berlaku pada tiap transaksi perlu dilihat dari waktu dan dokumennya.
Objek yang berpindah lewat jual beli kartu pun tidak tunggal: bisa berupa keanggotaan koperasi, tanah, atau sekadar hak atas pembagian hasil, dan ketiganya diatur berbeda. Akibat hukum tiap transaksi bergantung pada skema, perjanjian kemitraan, dokumen peserta, serta status hak atas tanahnya.
Praktik penjualan kebun plasma ini, dalam laporan InfoSAWIT pada 28 Agustus 2025, merupakan persoalan yang terus berulang.
Kebun kadang dijual kepada orang dari luar komunitas, sementara belum ada regulasi yang tegas melarangnya. Perusahaan hanya bisa mendorong koperasi membuat aturan internal agar kebun tetap di tangan warga asal.
Pintu pengalihan justru tertutup rapat jika menyangkut keanggotaan koperasi. Undang-undang bersikap lebih tegas melalui Pasal 19 ayat (3) UU 25/1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan.
Undang-undang itu kembali berlaku setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan UU 17/2012 pada 2014.
Urusannya berbeda apabila kebun plasma sudah bersertifikat hak milik. Hak pemiliknya dilindungi Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
Akan tetapi, Pasal 37 PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah pada umumnya mensyaratkan akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai dasar pendaftaran peralihan hak lewat jual beli, dengan pengecualian terbatas dalam keadaan tertentu.
Tiga penulis dari Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang membahas celah ini dalam Jurnal Ilmiah Advokasi edisi September 2026.
Jual beli lahan plasma tanpa akta PPAT, menurut mereka, dapat melahirkan ikatan perjanjian di antara para pihak sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi. Kendati demikian, transaksi semacam itu dapat memperlemah posisi pembeli maupun petani plasma.
Aturan daerah yang ditelusuri redaksi juga belum menyentuh pengalihan kebun plasma. Kotim sudah punya Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang definisi petaninya mencakup usaha tani perkebunan.
Penelusuran redaksi atas salinan perda itu di laman JDIH Kotim tidak menemukan ketentuan soal kebun plasma maupun perusahaan perkebunan. Perda Kalteng 5/2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan memang mewajibkan perusahaan membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah 20 persen, dengan kemitraan yang ditetapkan bupati. Namun, batang tubuhnya tidak mengatur soal pengalihan kebun tersebut.
Kekosongan serupa tampak di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang punya Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Petani Plasma Kelapa Sawit.
Perda yang judulnya mirip raperda usulan PKB Kotim itu pun tak memuat ketentuan soal jual beli atau pemindahtanganan kebun plasma. Ketentuan soal penjualan di dalamnya hanya mengatur penjualan hasil produksi kebun plasma kepada perusahaan inti.
Ongkos Memulangkan Kartu
Pemkab Kotim menempuh jalurnya sendiri. Halikinnor menyebut pemkab menyiapkan raperda tentang pengelolaan dan kepemilikan plasma kelapa sawit. Targetnya, aturan itu mulai diterapkan pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027.
Bupati ingin manfaat ekonomi plasma kembali dirasakan masyarakat lokal. Ia menyadari sebagian hak itu sudah berpindah tangan lewat jual beli, sehingga penyelesaiannya butuh dasar hukum.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu payung hukum untuk berkomunikasi dengan pemegang hak plasma dari luar daerah sekaligus mencari mekanisme pengembalian yang tetap memperhatikan hak pihak-pihak terkait.
”Tapi tetap kita berikan kompensasi,” jelasnya.
Wacana kompensasi itu menyisakan tanda tanya soal hitung-hitungan dananya.
Halikinnor menyebut kemungkinan pembayaran melalui perusahaan untuk hak yang dulu dijual warga. Namun, ia belum merinci perusahaan mana yang akan membayar, dari mana dananya, berapa nilainya, dan bagaimana mekanismenya.
Skripsi tentang Hanau, sebagai gambaran historis dan bukan taksiran harga kartu di Kotim hari ini, mencatat seorang investor menyetor Rp150 juta pada 2010 untuk kebun yang langsung memberi hasil, dengan bagi hasil terbesar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta sebulan.
Angka yang disebut Halikinnor menempatkan hasil satu kartu di Kotim kini dua sampai tiga kali lipat dari angka di Hanau.
Pemegang hak plasma dari luar daerah, dalam penilaian Halikinnor, telah menikmati hasil perkebunan selama bertahun-tahun. Dia berharap ada mekanisme yang memungkinkan hak itu kembali kepada masyarakat setempat dengan kepastian hukum.
”Makanya saya minta dukungan semua partai-partai yang ada di DPRD supaya secepatnya ini bisa terealisasi,” katanya.
Restu parlemen menjadi penentu, karena perda hanya lahir lewat persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
PKB hanya memegang lima dari 40 kursi DPRD Kotim hasil Pemilu 2024, sehingga usulannya butuh dukungan fraksi lain.
Pipit menyebut pembentukan raperda akan diperjuangkan bersama seluruh fraksi DPRD dan pemerintah daerah agar perlindungan petani plasma punya dasar hukum yang jelas.
”Partai politik memang harus hadir melalui kerja nyata. Bukan sekadar membangun kekuatan organisasi, tetapi memastikan politik memberikan manfaat dan keberpihakan kepada masyarakat melalui persoalan yang cukup krusial ini,” tegas Pipit.
Arus uang dari kartu-kartu yang sudah berpindah tangan itu tetap mengalir setiap periode pembagian selama mekanisme pengembaliannya belum dirumuskan.
Bedanya, seperti disebut Halikinnor, sebagian penerimanya kini beralamat di Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta, dan Surabaya, bukan lagi di desa-desa sekitar kebun. Sebagian kartu itu dulu dilepas warga sendiri saat hasilnya masih kecil. Ada yang demi membeli sepeda motor. (ign)