cms.kanalindependen.id

Tag: PN Sampit

  • Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    Bos PT BAP Absen Mediasi, Nasib Gugatan Rp120,99 Miliar di Tangan Hakim Mediator

    SAMPIT, kanalindependen.id – Beban tuntutan hukum senilai Rp120,99 miliar membawa enam warga dari wilayah Sebabi, Kecamatan Telawang, melangkah ke Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Selasa (20/10/2026).

    Mereka datang untuk menghadapi rentetan dalil perbuatan melawan hukum dari PT Binasawit Abadipratama (BAP). Namun, ketika pengadilan menggelar mediasi untuk mencari jalan damai, keseimbangan di ruang perundingan itu tidak tercipta.

    Anak usaha Golden Agri-Resources di bawah Sinar Mas Group tersebut tidak menghadirkan prinsipal perusahaannya. Mereka hanya mengutus kuasa hukum. Menyisakan ruang kosong di kursi pihak penggugat.

    Kekosongan ini langsung bergesekan dengan pedoman peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menempatkan kehadiran langsung sebagai sebuah kewajiban.

    Aturan ini memegang garis batas yang tegas. Jika mediator menilai penggugat tidak beriktikad baik, majelis hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

    Dalam perkara bernomor 81/Pdt.G/2026/PN Spt ini, enam nama tercatat sebagai tergugat, yakni Yastok SK, Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Panting, Priono SJ, dan Sardiono. Keenam warga ini tidak datang sendiri.

    Mereka menghadapi sang korporasi sawit dengan benteng pertahanan dari tim hukum Lembaga Bantuan Hukum Dewan Adat Dayak (LBH DAD) Provinsi Kalimantan Tengah.

    Tidak Ada Kata Tawar

    Setelah sidang dengan agenda pemeriksaan para pihak lalu mediasi, kuasa hukum tergugat, Oky Lampe, meluangkan waktu memperkenalkan timnya.

    Dia didampingi Okto Fadianus, Heronika Rahan, dan Anggi. Adapun kepengurusan LBH DAD Kalteng sendiri tercatat baru dilantik pada 22 Mei 2026 lalu.

    Menurut Oky, hakim mediator memberikan penekanan terkait kewajiban hadir bagi prinsipal. ”Jadi memang tidak ada kata tawar, karena memang prinsipal dari pihak masyarakat Sebabi sudah hadir,” kata Oky kepada wartawan usai persidangan.

    Pihaknya memastikan akan tetap menghormati jalannya proses hukum sembari menunggu respons perusahaan.

    ”Kami tunggu iktikad baik dari prinsipal pihak Binasawit Abadipratama untuk bisa hadir dan duduk bersama untuk bermediasi dengan masyarakat Sebabi,” ujarnya.

    Tim LBH DAD, kata Oky, bersiap mendampingi keenam warga tersebut menyusuri lorong peradilan hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Ketidakhadiran bos perusahaan ini tentu memantik tanya. Anggota tim hukum lainnya, Heronika, menuturkan alasan yang disampaikan pihak perusahaan kepada pengadilan.

    ”Alasannya karena memang sedang bekerja di luar kota dan mereka beralamat di Jakarta,” katanya.

    Menurut Heronika, aturan Mahkamah Agung mewajibkan prinsipal hadir karena tanpa kehadiran mereka, hakim mediator kehilangan pandangan untuk menakar tujuan dan harapan para pihak secara utuh.

    ”Kalau memang bahasanya di gugatan, ya bahasa-bahasa hukum yang sudah ditangani oleh kuasa hukum. Tapi kalau prinsipal, kita tahu seperti apa dia maunya,” tuturnya.

    Dia menjamin keenam warga tergugat memegang komitmen penuh untuk duduk di meja mediasi. ”Saya kira memang itu kewajiban semua pihak untuk menghadirkan prinsipal,” ujar Heronika.

    Sampai mediasi hari itu ditutup, belum ada kepastian apakah petinggi perusahaan akan muncul pada pertemuan berikutnya.

    ”Hakim mediator berharap, kami sangat berharap, karena tujuan dari mediasi ini adalah mencari jalan keluar terbaik. Nah, kalau ternyata tidak, berarti kan tidak ada jalan keluar terbaik dan bisa disebut dengan beritikad tidak baik,” katanya.

    Rentetan gugatan ke meja hijau ini turut menjadi sorotan Heronika. ”Jangan sedikit-sedikit menggugat, lalu kemudian masyarakat dipersoalkan sehingga akhirnya ini bisa bermasalah,” ujarnya.

    ”Seharusnya mereka hadir sebagai investor yang baik, bukan menjadi musuh dari masyarakat,” tambahnya.

    Dia menegaskan, perlawanan LBH DAD bersama warga. ”Kami dari LBH menyatakan untuk mendukung masyarakat melalui perlawanan hukum yang saat ini sedang kami tangani semaksimal mungkin,” katanya.

    Oky menambahkan pesan penutup yang menyentuh iklim investasi daerah. ”Kiranya ke depan, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah bisa terakomodir. Intinya adalah Kalimantan Tengah tidak anti pada investasi. Tapi investasi itu bisa membangun kesejahteraan untuk masyarakat Kalimantan Tengah khususnya,” ucapnya.

    Pengecualian yang Ketat

    Buku aturan hukum sebenarnya tidak sepenuhnya menutup mata bagi pihak yang berhalangan. Melalui Pasal 6, Perma 1/2016 memberi ruang ketidakhadiran langsung, tetapi dengan saringan yang sangat sempit.

    Izin absen hanya sah akibat kondisi kesehatan dengan bukti keterangan dokter, berada di bawah pengampuan, bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi, maupun pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

    Pemerhati hukum Albert Aries, dalam telaahnya di Hukumonline pada Maret 2016, menilai klausul pengecualian tersebut cukup ketat.

    Dia juga mencatat satu syarat tambahan bila prinsipal benar-benar berhalangan dengan alasan yang sah, yakni surat kuasa harus memuat klausul yang memberi kewenangan bagi kuasa hukum untuk mengambil keputusan dalam mediasi.

    Bila merujuk murni pada aturan tersebut, alasan pekerjaan memang diakomodasi, sepanjang pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Namun, alasan berdomisili di Jakarta tidak mendapatkan tempat, karena pengecualian tempat tinggal atau kedudukan hanya berlaku bagi entitas di luar negeri.

    Andaipun jarak menjadi penghalang, hukum telah menyediakan jalan keluar di mana kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh tetap diakui sebagai kehadiran langsung.

    Sementara itu, palu penilaian iktikad tidak baik tidak serta-merta jatuh pada satu kali absensi. Pasal 7 menyerahkan wewenang itu kepada mediator lewat sejumlah ukuran, seperti tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah, atau sekadar menampakkan diri pada pertemuan pertama lalu menghilang tanpa jejak pada panggilan berikutnya.

    Akibat hukum yang diterima juga berbeda bagi tiap pihak. Pasal 22 mengunci konsekuensi bagi penggugat. Jika dinyatakan tidak beriktikad baik, majelis hakim akan memutus gugatannya tidak dapat diterima, dan penggugat wajib membayar biaya mediasi.

    Pada sisi seberang, Pasal 23 membebankan kewajiban membayar biaya mediasi bagi tergugat yang terbukti berada dalam posisi serupa.

    Sebulan Menuju 24 November

    Sidang itu digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pemeriksaan para pihak dan mediasi. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit memperlihatkan penetapan mediator dan dimulainya mediasi pada hari yang sama, dengan hakim Radhingga Dwi Setiana bertindak sebagai pemandu jalur damai.

    Pertemuan ini menjadi kali perdana warga hadir dalam perkara tersebut. Pada lembar sebelumnya, sidang perdana Selasa (6/10/2026), ditunda lantaran para tergugat tidak hadir, menyisakan hanya pihak penggugat di ruang sidang.

    Perkara yang meluncur ke pengadilan pada 25 September 2026 ini diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan sengketa gugatan Rp104 miliar milik PT BAP.

    Majelis itu dinakhodai oleh Gorga Guntur. Untuk perwakilan hukum, PT BAP pun konsisten memakai jasa kantor hukum Infinitum Law Office dari Jakarta lewat tangan Mikhael Togar P Sigalingging.

    Sebagai pengingat, ruang mediasi pada perkara Rp104 miliar sebelumnya berakhir buntu tanpa jabat tangan, membuat perkaranya berlanjut sampai pemeriksaan saksi dan ahli pada September lalu.

    Merujuk Pasal 24 Perma 1/2016, napas mediasi dibatasi maksimal 30 hari sejak penetapan perintah mediasi, dengan peluang perpanjangan 30 hari lagi atas kesepakatan bersama.

    Sidang lanjutan telah ditancapkan pada Selasa (24/11/2026). Laporan hakim mediator akan menentukan nasib perkara ini untuk mendingin dalam damai, memanas ke pemeriksaan pokok perkara, atau seketika kandas jika penggugat dinilai tidak beriktikad baik.

    Apabila perkara ini beringsut ke tahap pemeriksaan, ada satu permohonan provisi dari PT BAP yang ikut menanti ketukan palu.

    Dalam petitum gugatannya, korporasi tersebut meminta izin untuk memasuki, menguasai, mengusahakan, dan mengelola kegiatan usaha perkebunan di atas hamparan lahan seluas sekitar 1.327,65 hektare hingga perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

    Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PT BAP soal ketidakhadiran prinsipalnya. Rentetan permintaan konfirmasi sepanjang liputan sengketa ini tak direspons perwakilan perusahaan. (ign)

  • Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    Palu Hakim untuk Krani Bagendang: Dibui Setahun, 276 Ton CPO PT BAP Tak Tersentuh Putusan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Matematika kejahatan kadang menghadirkan perhitungan yang ganjil. Meloloskan truk tangki berisi crude palm oil (CPO) yang menyusut di tengah jalan hanya bernilai dua juta rupiah bagi Laela Amalia.

    Merujuk hitungan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kotim, total imbalan yang mengalir ke kantongnya paling banyak sekitar Rp10 juta.

    Pengadilan Negeri Sampit menetapkan harga yang harus dibayar krani timbang PT Binasawit Abadipratama (BAP) Unit Bagendang Bulking tersebut dengan setahun penjara, Kamis (8/10/2026) lalu.

    Vonis ini merampungkan perkara nomor 295/Pid.B/2026/PN Spt dengan satu terdakwa. Dokumen pemeriksaan internal perusahaan mencatat indikasi kehilangan sekitar 278 ton CPO dengan estimasi kerugian Rp2,78 miliar.

    Alur cerita penuntut umum ternyata hanya sanggup merinci paling banyak sekitar dua ton minyak di antaranya. Amar putusan hakim pun meluncur tanpa menyertakan perintah pembayaran ganti rugi guna memulihkan aset anak usaha Sinar Mas tersebut.

    Pangkas Hukuman dan Transisi Aturan

    Majelis hakim di bawah komando Joshua Agustha membacakan vonisnya dengan tegas.

    ”Menyatakan Terdakwa Laela Amalia Binti Achmad Saufi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja,” bunyi amar putusan majelis hakim.

    Hukuman satu tahun penjara ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU, Andep Setiawan. Jaksa sebelumnya meminta Laela dihukum satu tahun enam bulan penjara pada sidang 23 September 2026. Hakim memangkas sepertiga dari beban tersebut.

    Jerat hukum Laela bersandar pada Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Aturan ini memuat ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda paling banyak kategori V, setara Rp500 juta. Jika ditimbang, tuntutan jaksa setara 30 persen dari ancaman penjara maksimal, sementara palu hakim berhenti di angka 20 persen.

    Perbuatan Laela membelah waktu pada pertengahan 2025, masa ketika kejahatan ini masih diatur lewat Pasal 374 KUHP lama.

    Kasusnya baru terseret ke pengadilan usai KUHP baru bernapas resmi pada 2 Januari 2026, sehingga seluruh pijakan hukum tunduk pada aturan teranyar.

    Selain pidana penjara, majelis hakim menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkannya tetap ditahan, serta membebankan biaya perkara Rp5.000.

    Pecahan Kecil dari Angka Raksasa

    Posisi Laela sebagai krani timbang sejak 2012 memberinya kunci akses penuh menuju tangki penyimpanan Bagendang Bulking di Jalan HM Arsyad Km 23.

    Surat dakwaan mengungkap bahwa inisiatif kejahatan bermula dari Muhammad Ali bin Muhammad Zamri dan Suryadi bin Suyono sekitar Juli 2025.

    Keduanya adalah sopir truk tangki pengangkut CPO dari PKS Tangar Mill PT Satrindo Jaya Agro Palma. Sempat menolak, benteng pertahanan Laela akhirnya luluh oleh imbalan uang.

    Praktik manipulasi ini dijalankan dengan memutus urat nadi pencatatan digital perusahaan.

    ”Terdakwa membantu Muhammad Ali dan Suryadi dengan cara membuat data penimbangan secara manual yang tidak dimasukkan ke dalam sistem SAP, dan melakukan rekayasa penimbangan menggunakan metode timbang maju mundur (double weighing) dengan memanfaatkan data kendaraan sopir lainnya,” urai jaksa dalam surat dakwaannya.

    Batas aman dipatok sangat presisi. ”Terdakwa meminta kepada Muhammad Ali dan Suryadi agar jumlah minyak CPO yang diambil tidak melebihi 400 kilogram dalam setiap pengiriman guna menghindari pengawasan GPS dan pemeriksaan dari pihak manajemen perusahaan,” lanjut jaksa dalam dokumen yang sama.

    Operasi tak kasatmata ini dilakukan terutama saat Laela bertugas pada shift sore. CPO hasil penggelapan lalu berpindah tangan kepada seseorang bernama Dwi di sekitar Km 79 ruas Jalan Sampit-Pangkalan Bun.

    Setiap kali beraksi, Laela menerima Rp2 juta secara tunai atau menyeberang lewat dompet digital DANA.

    Selisih perhitungan baru mencuat usai manajemen membedah pembukuan melalui pemeriksaan internal dan sounding tangki penyimpanan pada awal Agustus 2025. Hasilnya, sekitar 278 ton CPO terindikasi hilang sepanjang Juli hingga 8 Agustus 2025.

    Hitungan dari rumusan dakwaan jaksa itu sendiri yang akhirnya membatasi skala perbuatan Laela. Angka maksimal 400 kilogram per pengiriman, digandakan sekitar empat kali sebulan dalam rentang kurang dari enam pekan, menghasilkan total paling banyak sekitar dua ton.

    Pecahan ini tak sampai satu persen dari indikasi kehilangan yang dicatat perusahaan. Dakwaan, tuntutan, hingga amar putusan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit membiarkan asal usul sisa sekitar 276 ton tersebut tertutup kabut tebal.

    Absennya Tiga Nama dan Pemulihan Aset

    Tata hukum KUHP baru telah menyiapkan instrumen untuk memulihkan kerugian. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 91 KUHP, yang terakhir diubah lewat UU Nomor 1 Tahun 2026, menjabarkan wewenang perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana, keuntungan ekonomi yang didapat, hingga pembayaran ganti rugi.

    Senjata hukum berupa pidana tambahan ini bersifat dapat dijatuhkan apabila pidana pokok dinilai belum cukup mencapai tujuan pemidanaan.

    Tuntutan jaksa tidak memuat permohonan pidana tambahan tersebut. Putusan hakim juga murni hanya menjatuhkan pidana penjara.

    Meja barang bukti persidangan hanya diisi satu flashdisk rekaman video, buku penerimaan CPO periode Juli-Agustus 2025, bundel laporan sounding harian, bundel tiket timbang, serta satu eksemplar laporan hasil audit atas nama Iman Harisman.

    Hakim menetapkan seluruh barang bukti itu dikembalikan kepada PT BAP melalui saksi Richat Tuhari Hamonangan Sibagariang. Jejak uang tunai maupun rekam digital DANA tidak pernah masuk dalam daftar barang bukti.

    Catatan pengadilan merekam sidang perdana 30 Juli 2026 sempat ditunda dengan alasan terdakwa akan mengupayakan perdamaian.

    Upaya negosiasi ini kemudian diagendakan bersamaan dengan pembuktian penuntut umum pada sidang 11 Agustus 2026. Amar putusan membisu soal hasil dari langkah tersebut.

    Dakwaan secara gamblang menempatkan Ali dan Suryadi sebagai pihak yang pertama mengajak Laela sekaligus menjual minyak kepada Dwi.

    Penelusuran Kanal Independen tidak menemukan ketiga nama ini berstatus sebagai terdakwa.

    Arus waktu sekitar 14 bulan telah berlalu sejak temuan indikasi hilangnya CPO pada Agustus 2025 hingga palu hakim diketuk.

    Laporan sounding harian, lembar yang pertama kali memunculkan indikasi hilangnya sekitar 278 ton minyak, kini telah kembali ke laci perusahaan.

    Satu-satunya sosok yang memikul vonis hukuman dalam perkara ini adalah seorang krani timbang dengan kepingan imbalan paling banyak sekitar Rp10 juta di tangannya. (ign)

  • Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    Hitungan Ganjil Solar Seruyan: KTP Rp1,2 Juta dan Jeriken yang Tak Genap

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lembaran fotokopi buram berisi identitas nelayan mendadak mengantongi nilai tawar tinggi, yakni Rp1,2 juta.

    Angka itulah rata-rata tebusan yang dibayar Asmah alias Hj Asmah binti Busri (Alm) untuk setiap salinan kartu tanda penduduk (KTP), sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan jaksa.

    Lembaran kertas itu menjelma menjadi anak kunci yang mampu membuka keran jatah 110 liter bio solar bersubsidi di Kabupaten Seruyan.

    Hitungan di balik transaksi ini tercatat jelas dalam berkas perkara 429/Pid.Sus/2026/PN Spt. Asmah didakwa menyetor Rp30 juta demi menebus 25 fotokopi KTP nelayan.

    Dia kemudian mentransfer lagi Rp20.875.000 untuk memborong 2.750 liter bio solar. Jika ongkos identitas dan harga BBM disatukan, ia merogoh kocek hingga Rp50.875.000, atau setara Rp18.500 untuk setiap liter jatah yang diangkutnya.

    Modal Rp18.500 per liter itu nyaris tiga kali lipat melampaui harga resmi biosolar subsidi di Kalimantan Tengah yang dipatok Rp6.800 per liter.

    Daya tariknya tentu terletak pada margin harga pasar. Sepekan sebelum laju mobil Asmah dihentikan polisi, tepatnya 4 Mei 2026, Dexlite di Kalteng dijual seharga Rp26.600 per liter. Terdapat selisih sekitar Rp8.100 per liter yang menganga lebar.

    Perkara ini merayap ke ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Sampit pada Rabu (7/10/2026). Agenda pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan dakwaan di Ruang Tirta bergulir singkat, hanya lima menit, sebelum majelis hakim mengetukkan palu penundaan.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum dapat menghadirkan alat bukti, sehingga sidang dijadwalkan berlanjut pada Rabu (14/10/2026) dengan agenda pembuktian.

    Selain penundaan tersebut, dokumen dakwaan itu sendiri menyembunyikan rincian angka yang tidak saling menutup.

    Terpal Hijau di Jalan Ais Nasution

    Jejak dakwaan merinci pusaran perkara ini bermula saat Asmah menghubungi Firman alias Upir bin Munir untuk membeli fotokopi KTP nelayan penerima rekomendasi UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang.

    Rabu malam (6/5/2026) sekitar pukul 20.12 WIB, Asmah menuntaskan pembayaran Rp30 juta melalui transfer untuk 25 lembar identitas.

    Setiap lembar membawa jatah 110 liter yang diambil dalam tiga kali pengisian, yakni dua kali 37 liter dan sekali 36 liter.

    Pagi berikutnya, Kamis (7/5/2026) sekitar pukul 06.42 WIB, Asmah mentransfer Rp20.875.000 kepada Taufik alias Upik bin Sahrani (Alm), Ketua Koperasi Serba Usaha Gabungan Kelompok Tani Anak Seruyan (KSU GAPOKTANAS).

    Dakwaan mencatat pembayaran itu untuk 2.750 liter bio solar dengan harga Rp7.500 per liter. SPBU nelayan yang menjadi episentrum transaksi ini adalah SPBU.N KSU GAPOKTANAS, beralamat di Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang, Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang.

    Senin (11/5/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, Asmah bertolak ke SPBUN menggunakan Toyota Hilux bak terbuka bernomor polisi KH 8875 FC, membawa serta 48 jeriken kosong berkapasitas 35 liter.

    Setibanya di sana, ia menebus solar menggunakan 29 fotokopi KTP. Tumpukan kertas identitas itu terdiri dari 16 lembar titipan nelayan Desa Sungai Bakau dan 13 lembar dari Firman.

    Asmah menyerahkan struk pembelian kepada operator SPBUN, Andhika Tri Darmawan alias Dika bin Joko Irawanto.

    Andhika kemudian memompa masuk bio solar ke dalam 48 jeriken itu masing-masing sekitar 32 liter, sehingga totalnya mencapai sekitar 1.536 liter.

    Asmah memecah muatannya secara bertahap. Sebanyak 24 jeriken berisi sekitar 768 liter ia bawa lebih dulu ke rumahnya di Jalan Al Huda, Desa Sungai Bakau, lalu dipindahkan ke dalam rumah.

    Sekitar pukul 11.00 WIB ia kembali ke SPBUN, menaikkan 24 jeriken sisanya ke bak mobil, lantas menutup rapat muatan tersebut dengan terpal hijau.

    Muatan kedua itu tidak pernah sampai ke rumah. Sekitar pukul 12.30 WIB, dua anggota Polri, Aziz dan Noorahmat, mencegat Hilux tersebut di Jalan Ais Nasution, Kelurahan Kuala Pembuang I.

    Nama jalan itu sama persis dengan alamat SPBUN dalam dakwaan. Kedua polisi itu menyisir jalan setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai pergerakan solar subsidi.

    Pemeriksaan aparat menemukan 24 jeriken berisi sekitar 768 liter bio solar yang tersembunyi.

    Asmah, sebagaimana tercatat dalam dakwaan, mengakui mengangkut BBM subsidi tanpa izin usaha dari pemerintah. Ia bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Seruyan.

    Angka-Angka yang Tidak Bertemu

    Rumah Asmah baru digeledah pada Selasa (12/5/2026) sekitar pukul 16.15 WIB, hampir 28 jam setelah mobilnya dihentikan. Petugas hanya menemukan 18 jeriken dari penggeledahan tersebut.

    Dakwaan sama sekali tidak menjelaskan keberadaan enam jeriken lainnya yang setara sekitar 192 liter, bagian dari muatan yang sempat diantar pada Senin pagi sebelum pukul 11.00 WIB.

    Celah pada volume barang bukti juga menganga. Berita acara pengukuran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan tertanggal 21 Mei 2026 mencatat 1.334 liter dari 42 jeriken.

    Sementara itu, daftar barang bukti yang diterima PN Sampit mencetak angka 1.344 liter. Angka 1.344 liter ini secara akurat merupakan hasil penjumlahan 768 dan 576 liter.

    Matematika pada nilai transfer pun tak luput dari selisih. Jatah 2.750 liter jika dikalikan dengan harga Rp7.500 seharusnya menghasilkan angka Rp20.625.000.

    Nyatanya, uang yang ditransfer kepada Taufik berjumlah Rp20.875.000. Terdapat selisih Rp250 ribu yang tak tersentuh penjelasan dalam dokumen.

    Harga beli Rp7.500 per liter itu sendiri berada di atas harga biosolar subsidi. Kontrasnya makin tajam karena daftar barang bukti perkara justru memakai patokan harga resmi Rp6.800 per liter untuk menaksir nilai barang.

    Pemakaian patokan harga tersebut membuat nilai 2.750 liter menjadi Rp18.700.000, atau Rp2.175.000 lebih rendah dari uang yang disetorkan kepada Taufik.

    Teka-teki berlanjut pada hitungan takaran. Apabila pola 37 liter per pengambilan dari KTP Firman diberlakukan untuk seluruh 29 KTP yang dipakai, satu kali pengambilan mentok di kisaran 1.073 liter.

    Dakwaan mencatat SPBUN mengucurkan sekitar 1.536 liter pada hari tersebut. Dokumen resmi ini tidak menerangkan apakah sebagian KTP dipakai lebih dari sekali.

    Sisa 12 lembar fotokopi KTP dari Firman dengan jatah sekitar 1.320 liter juga tidak disebut keberadaannya.

    Jatah yang Berpindah Tangan

    Peruntukan solar subsidi nelayan sebenarnya dibentengi aturan ketat. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 membatasi konsumen pengguna sektor usaha perikanan murni bagi nelayan berkapal ikan Indonesia, lengkap dengan surat rekomendasi yang berlaku tiga bulan.

    Namun, dakwaan membeberkan kenyataan sebaliknya terkait jatah laut yang bebas berpindah tangan hanya bermodal lembaran fotokopi KTP.

    Firman sebagai penjual fotokopi KTP, Taufik yang menampung pembayaran, serta Andhika sebagai operator pengisi jeriken kini tercatat sebagai saksi dalam dokumen perkara. Dakwaan tidak menyebut apakah ketiganya diproses dalam berkas terpisah.

    Ancaman Enam Tahun

    JPU Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana mendakwa Asmah dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

    Pasal ini membidik penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar bersubsidi dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.

    Perjalanan berkas perkara ini memakan waktu hampir lima bulan sejak mobil Asmah dihentikan pada 11 Mei 2026.

    Hasil pengujian sampel oleh PT Pertamina Patra Niaga di Fuel Terminal Pangkalan Bun pada bulan Juli mengonfirmasi barang bukti tersebut sebagai Gas Oil atau bio solar.

    Jaksa kemudian menggolongkan BBM tersebut sebagai bahan bakar minyak tertentu bersubsidi pemerintah di dalam dakwaannya.

    Berkas perkara baru dilimpahkan ke PN Sampit pada Senin (5/10/2026). Perkara Asmah ini terdaftar dengan nomor berurutan, tepat sesudah perkara pelangsiran Pertalite atas nama Budi Setiawan yang juga bertolak dari Seruyan.

    Barang bukti kini bersandar di Kejaksaan Negeri Seruyan, meliputi 42 jeriken solar dan mobil Hilux hitam.

    Dakwaan menyebut mobil itu milik terdakwa, sementara STNK-nya tercatat atas nama Pusima. Seluruh jalinan fakta dan deretan angka yang saling bertolak belakang ini menunggu pembuktian yang dijadwalkan dimulai pada persidangan lanjutan, Rabu (14/10/2026). (ign)

  • Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Layar sistem MyPertamina menampilkan persetujuan tanpa ragu. Toyota Rush hitam KH 1264 P milik Budi Setiawan mulus menembus pengawasan langsung aparat di SPBU 65.742.001 Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, Jumat, 8 Mei 2026 lalu.

    Personel Satreskrim Polres Seruyan hari itu turun mengimbau pengendara agar memakai kode QR yang cocok dengan pelat kendaraannya.

    Budi menunjukkan barcode miliknya kepada operator. Status pemindaiannya sah. Itu merupakan kunjungan ketiganya dalam tiga hari. Kapasitas tangki mobilnya yang hanya 45 liter membuat kebijakan batas 50 liter dari pengelola tidak pernah menahannya.

    Namun, menurut surat dakwaan jaksa, sensor digital SPBU buta terhadap apa yang terjadi sesudah mobil itu pulang.

    Aktivitas sesungguhnya berlangsung di luar jangkauan kamera, mengandalkan perkakas manual, yakni seutas selang, jeriken lima liter, lalu jeriken 35 liter.

    Perjalanan 165 liter Pertalite itu terhenti pada Senin, 11 Mei, sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Polres Seruyan mengamankan Budi di Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang I.

    Lima jeriken di bagasi mobilnya disita sebelum sempat diserahkan kepada pemesannya di dermaga.

    Rencana laba batal Rp200 ribu kini berhadapan dengan ancaman denda maksimal Rp60 miliar. Hampir lima bulan berselang, Budi melawan.

    Lewat permohonan praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Spt, ia meminta hakim menyatakan tidak sah status tersangkanya, yang terbit pada hari yang sama dengan penangkapannya.

    Budi juga menyoal penangkapan serta penahanannya oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Seruyan, mendalilkan error in persona, dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya dari Lapas Kelas IIB Sampit.

    Permohonan itu membekukan laju perkara pokoknya. Sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Rabu (7/10/2026), tercatat berlangsung lima menit sebelum ditunda untuk menunggu putusan akhir praperadilan.

    Dua Ruang Sidang dalam Sehari

    Pekan ini, perkara Budi bergulir di dua ruang sidang PN Sampit. Pukul 10.05 – 11.00 WIB, Ruang Cakra menggelar sidang pertama praperadilan.

    Agendanya pemeriksaan kehadiran para pihak, pembacaan permohonan, lalu jawaban Polres Seruyan dan Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai termohon.

    Isi jawaban kedua termohon tidak dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit. Sidang berlanjut Kamis (8/10/2026) dengan replik, duplik, dan bukti surat.

    Bergeser ke sore hari, pukul 15.05, Ruang Chandra membuka sidang perdana perkara pokok Nomor 428/Pid.Sus/2026/PN Spt. Lima menit berselang, sidang ditunda. SIPP mencatat alasannya: menunggu putusan akhir praperadilan.

    Penundaan itu adalah perintah undang-undang. KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, membalik aturan lama yang menggugurkan praperadilan begitu perkara pokok disidangkan.

    Pasal 163 ayat (1) huruf e kini melarang pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan belum selesai.

    Aturan itu menahan surat dakwaan Kejari Seruyan yang kini terpajang di SIPP agar tidak dibacakan di depan majelis hakim.

    Perkara itu ditangani tiga jaksa penuntut umum: Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana. Permohonan praperadilan sendiri didaftarkan 30 September, lima hari sebelum jaksa melimpahkan perkara pokok.

    Pasal 89 KUHAP baru menggolongkan penetapan tersangka sebagai upaya paksa, sejajar dengan penangkapan dan penahanan. Pasal 158 menjadikan keabsahan upaya paksa itu objek praperadilan.

    Tersangka Sehari Jadi dan Bukti Lab yang Menyusul

    Permohonan Budi membidik kecepatan polisi. Perkaranya bersandar pada Laporan Polisi Nomor LP/A/2/V/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SERUYAN/POLDA KALTENG tertanggal 11 Mei, bertepatan dengan hari penangkapan.

    Kode A menandai laporan yang dibuat anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa pidana. Dakwaan tidak menjelaskan bagaimana petugas mengetahui aktivitas Budi.

    Hari yang sama, penyidik menetapkan Budi sebagai tersangka lewat surat bernomor S.Tap/49/V/RES.5.5/2026/Reskrim.

    Surat perintah penangkapannya bernomor SP.Kap/13/V/RES.5.5/2026/Reskrim; petitum tidak mencantumkan tanggalnya. Keesokan harinya, 12 Mei, Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/42/V/RES.5.6/2026/Reskrim terbit.

    Pemohon menilai penetapan tersangka itu tidak memenuhi due process of law dan tidak didukung dua alat bukti yang sah. Kronologi dalam dakwaan jaksa memperlihatkan dua pembuktian teknis datang belakangan.

    Tenaga teknis Diskoperindag mengukur volume 165 liter BBM itu pada 21 Mei, sepuluh hari setelah penetapan tersangka. Pengukuran berlangsung di ruang Unit II Satreskrim Polres Seruyan, disaksikan penyidik dan didampingi Budi.

    Surat penyampaian hasil uji dua sampel BBM bertanggal 24 Juli, 74 hari setelah penetapan tersangka. Berdasarkan parameter alat uji yang tersedia di Fuel Terminal Pangkalan Bun, sampel disimpulkan masuk kategori bensin jenis Pertalite.

    Sementara itu, KUHAP baru memperluas jenis alat bukti. Pasal 235 ayat (1) menjadikan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sejajar dengan keterangan saksi, surat, dan bukti elektronik.

    Lima jeriken itu sudah diamankan sejak 11 Mei. Hakim praperadilan yang akan menimbang apakah bukti saat penetapan sudah cukup.

    Enam Puluh Hari dan Dalil ‘Error in Persona’

    Permohonan juga menyasar masa penahanan. Pemohon mendalilkan penangkapan dan penahanan oleh Polres, serta penahanan oleh Kejari, tidak sah karena dilakukan setelah pemohon bebas demi hukum dan terdapat error in persona.

    Dia meminta hakim menyatakan kedua termohon melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D, 28G, dan 28I UUD 1945, serta memerintahkan penyidikan atas laporan polisi itu dihentikan.

    Pasal 102 KUHAP baru membatasi penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang penuntut umum paling lama 40 hari.

    Lewat dari itu, tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan. Dihitung dari 12 Mei, batas 60 hari itu jatuh pada 10 Juli 2026.

    Hasil uji laboratorium baru keluar 24 Juli, dua pekan setelah tenggat tersebut. Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan dari Kejari Seruyan, Nomor PRINT-1205/O.2.19/Eoh.2/08/2026, bertanggal 18 September, 70 hari setelah tenggat yang sama. Dua belas hari kemudian, permohonan praperadilan didaftarkan.

    SIPP tidak memuat keberadaan Budi selama rentang waktu itu. Petitum hanya menyebut ia kini ditahan di Lapas Kelas IIB Sampit dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya.

    KUHAP memberi kewenangan menahan yang terpisah kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sah tidaknya penahanan jaksa terhadap orang yang menurut pemohon sudah bebas demi hukum, itulah yang kini diuji di Ruang Cakra.

    Lima Kali Isi, Satu Selang

    Menurut dakwaan, semuanya berawal dari toko sembako milik istri Budi di Jalan Ais Nasution pada pertengahan April 2026.

    Seorang pembeli berinisial SJ menanyakan Pertalite, dan Budi menawarkan untuk membantu mencarikannya. Ia lalu menjual dua jeriken 35 liter seharga Rp400 ribu per jeriken, dibayar tunai Rp800 ribu.

    Rabu, 6 Mei, sekitar pukul 09.00, SJ kembali ke toko itu membawa lima jeriken 35 liter.

    ”Bang minta tolong carikan Pertalite,” katanya, sebagaimana dikutip dakwaan.

    ”Iya nanti saya carikan,” jawab Budi.

    Istri Budi melihat penyerahan lima jeriken itu dan kini tercatat sebagai saksi. Sejak hari itu, Budi bolak-balik ke dua SPBU, selalu dengan Rush yang sama dan barcode miliknya sendiri.

    Dia tiga kali mengisi di SPBU Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, yakni 6, 8, dan 9 Mei. Dua pembelian lain berlangsung di SPBU 66.742.03 Berkat Ridho, Jalan Raya Pematang Panjang, pada 7 Mei dan 11 Mei, hari ia ditangkap.

    Sepulang dari SPBU, Budi menguras tangki dengan selang ke jeriken lima liter, lalu memindahkannya ke jeriken 35 liter.

    ”Cara tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang setiap kali selesai melakukan pembelian BBM di SPBU,” tulis jaksa.

    Narasi dakwaan menyebut panjang selang sekitar satu meter, sementara daftar barang bukti di SIPP mencatat 150 sentimeter.

    Sabtu, 9 Mei, SJ datang menanyakan pesanannya, tetapi BBM belum terkumpul. Senin pagi, 11 Mei, ia datang lagi dan dijanjikan barang siap siang hari.

    Sekitar pukul 14.30, sebelum lima jeriken itu berpindah tangan di dermaga, polisi lebih dulu mengamankan Budi.

    Pola itu tidak menabrak pagar yang terpasang di dispenser. Terkait pemantauan 8 Mei itu, Kasat Reskrim Polres Seruyan kala itu, AKP Muhammad Affandi, menekankan peran kode QR.

    ”Penggunaan QR Code MyPertamina menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga transparansi distribusi,” katanya, seperti dikutip pemberitaan media.

    Pada hari yang sama, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Kalteng, Donny Prasetya, menegaskan pembelian Pertalite untuk mobil wajib memakai barcode.

    Dia juga memastikan tidak ada pembatasan kuota dari Pertamina, seperti diberitakan Prokalteng. Rata-rata bahan bakar yang terkumpul dari tiap kunjungan Budi tercatat 33 liter.

    Modus Budi terhitung sederhana jika merujuk pada temuan polisi di daerah lain tahun ini. Polres Parepare menangkap pelangsir bertangki rakitan yang berganti-ganti barcode. Sementara itu, pelaku yang diungkap Polresta Klaten mengangkut sekitar 900 liter per hari selama tujuh bulan.

    Kontras Untung Rp200 Ribu dengan Rush Rp100 Juta

    Menurut dakwaan, lima jeriken itu akan dijual Rp400 ribu per jeriken, dan Budi memperhitungkan Rp10 ribu di antaranya sebagai ongkos angkut.

    Modalnya Rp350 ribu per jeriken, setara 35 liter dengan harga resmi Rp10.000 per liter. Untung bersihnya Rp40 ribu per jeriken atau Rp200 ribu untuk lima jeriken, dari transaksi yang tidak pernah selesai.

    Hitungan itu memakai asumsi 35 liter penuh. Hasil ukur 165 liter untuk lima jeriken berarti rata-rata 33 liter per jeriken. Harga Rp400 ribu per jeriken setara sekitar Rp11.400 per liter bila jeriken terisi penuh.

    Sebagai pembanding, pada pekan yang sama, liputan Kanal Independen mencatat Pertalite di kios Kasongan, Katingan, menembus Rp25.000 per liter. Seorang warga pelosok Katingan menyebut jeriken 35 liter bisa dihargai Rp1 juta.

    Margin Budi sekitar Rp1.100 per liter. Barang bukti yang disita bernilai jauh lebih besar: Toyota Rush ber-STNK atas nama Budi diperkirakan sekitar Rp100 juta, atau lima ratus kali lipat keuntungan menurut dakwaan.

    BBM 165 liter itu sendiri dinilai Rp1,65 juta, sementara ponsel Samsung A33 yang ikut disita ditaksir sekitar Rp1,8 juta.

    Antrean yang Kembali

    Pembelian itu berlangsung saat krisis BBM melanda sejumlah daerah Kalimantan Tengah. Sepanjang 1 sampai 8 Mei, antrean mengular di Palangka Raya, Katingan, dan Kotawaringin Timur.

    Jumat, 8 Mei, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan sembilan tersangka penimbun BBM yang ditangani Polda serta jajaran Kobar dan Kotim.

    Polres Seruyan, dalam pemantauan 8 Mei, menyebut stok Pertalite dan Pertamax di dua SPBU yang dicek masih 6.000 hingga 8.000 liter dan antrean berjalan tertib.

    Gelombang berikutnya datang setelah harga Pertamax di Kalimantan Tengah naik menjadi Rp16.650 per liter pada 10 Juni. Selisihnya dengan Pertalite melebar dari Rp2.600 menjadi Rp6.650 per liter.

    Giliran Seruyan bersiaga pada Agustus. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menerbitkan Surat Edaran Nomor 1495 Tahun 2026 setelah antrean panjang dan kosongnya Pertalite di tingkat pengecer memicu kepanikan.

    Edaran itu meminta warga melaporkan dugaan penimbunan, antara lain ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Seruyan.

    Senin, 14 September, massa Aliansi Masyarakat Resah berdemonstrasi di kantor Pertamina Patra Niaga Kalteng menuntut distribusi BBM tepat sasaran. Pertamina menyebut peralihan konsumen ke Pertalite sebagai pemicu antrean September.

    DPRD Kota Palangka Raya turut menyoroti harga eceran yang menembus Rp18.000 per liter serta praktik pelangsir bermodus tangki modifikasi atau pembelian berulang. Pola pembelian berulang ini juga menjadi modus yang diuraikan dalam dakwaan Budi.

    Menunggu Dua Palu

    Bidkum Polda Kalteng sempat memberi penyuluhan kepada personel Polres Seruyan soal KUHAP baru dan antisipasi kerawanan praperadilan pada 20 Agustus 2026.

    Enam pekan kemudian, permohonan Budi masuk. Kolom advokat dalam SIPP praperadilan maupun perkara pokoknya tampak kosong.

    Sidang praperadilan berlanjut Senin (12/10/2026) dengan agenda pembuktian dan ahli dari pemohon.

    Putusan praperadilan semestinya keluar sebelum perkara pokok kembali disidangkan Rabu, 21 Oktober. Pasal 163 ayat (1) huruf c mewajibkan hakim menjatuhkan putusan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan pada 7 Oktober.

    Bila permohonan dikabulkan, huruf f pasal yang sama mewajibkan pemulihan akibat upaya paksa yang dinyatakan tidak sah, paling lama tiga hari setelah putusan.

    Ulasan di laman Dandapala menyebut, bila praperadilan atas penetapan tersangka dikabulkan, hakim perkara pokok semestinya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima.

    Bila ditolak, Budi menghadapi dakwaan tunggal Pasal 55 UU Migas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, dengan penyesuaian pidana menurut Lampiran I nomor urut 158 UU Nomor 1 Tahun 2026.

    Ancamannya paling lama enam tahun penjara dengan denda maksimal Rp60 miliar, rumusan yang juga dipakai penyidik Polresta Klaten saat merujuk lampiran yang sama.

    Lima jeriken itu kini tersimpan di Kejaksaan Negeri Seruyan, bersama Rush hitam yang mengangkutnya.

    Budi menunggu dua palu. Satu di Ruang Cakra yang menentukan sah tidaknya status tersangkanya, satu lagi di Ruang Chandra yang baru boleh diketuk sesudahnya. (ign)

  • Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    Rontok dari ”Kalkulator” Hakim: Celah Ganjil di Balik Diskon Vonis 12 Tahun Supriadi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tiga rupa ekstasi berlogo LV, Rolex, dan cherry itu pernah menjadi bukti kuat yang menyeret Supriadi bin Suriansah ke palung hukuman 12 tahun penjara.

    Aparat menyita 53 butir narkotika tersebut bersama satu paket sabu dari sebuah kardus oleh-oleh di Samuda Besar pada 8 Oktober 2025, dengan total berat bersih mencapai 25,89 gram.

    Cerita seketika berbalik arah saat palu keadilan berpindah ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

    Wujud puluhan butir ekstasi itu mendadak kehilangan bobot hukumnya, menguap tanpa jejak dari perhitungan unsur berat majelis hakim, dan memuluskan jalan bagi sang terdakwa untuk meraup potongan hukuman separuh masa kurungan.

    Majelis tingkat banding hanya menghitung paket sabu seberat bersih 4,51 gram saat menimbang unsur berat tindak pidana.

    Sebanyak 53 butir ekstasi tersebut tidak disebut dalam kalkulasi penentu kelas hukuman. Majelis menyimpulkan berat narkotika dalam perkara ini tidak melebihi lima gram.

    Kesimpulan ini tertuang dalam Putusan Nomor 242/PID.SUS/2026/PT PLK. Putusan tersebut dimusyawarahkan pada Rabu, 22 Juli 2026, dan diucapkan seminggu kemudian pada Rabu, 29 Juli 2026.

    Ketua Majelis Martin Ginting bersama hakim anggota Dr. Alfon dan Esther Megaria Sistorus membacakan putusan itu tanpa dihadiri terdakwa, advokat, maupun jaksa.

    Majelis membatalkan vonis Pengadilan Negeri Sampit Nomor 73/Pid.Sus/2026/PN Spt tertanggal 4 Juni 2026.

    Hukuman pria 54 tahun asal Samuda itu turun menjadi enam tahun penjara, separuh dari vonis 12 tahun yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

    Majelis juga menilai fakta pembelian 1 kilogram sabu yang menjadi dasar vonis tingkat pertama hanya bersumber dari pengakuan terdakwa.

    Taruhan Angka Lima Gram

    Batas lima gram menentukan kelas ancaman pidana. Pasal 609 ayat (1) huruf a KUHP, setelah disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, mengancam kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman yang tidak melebihi lima gram dengan penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak kategori VI senilai Rp2 miliar.

    Ayat (2) huruf a dari pasal yang sama menaikkan ancaman hingga pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun apabila beratnya melebihi lima gram.

    Ancaman serupa berlaku melalui Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena Supriadi dihukum atas permufakatan jahat.

    Ekstasi milik Supriadi melampaui empat kali lipat ambang batas tersebut. Rincian barang bukti itu mencakup 22 butir biru berlogo LV seberat bersih 7,76 gram, 21 butir hijau berlogo Rolex seberat 9,35 gram, serta 10 butir cokelat berlogo cherry seberat 4,27 gram.

    Dua jenis pertama masing-masing telah melewati angka lima gram. Berat ketiga jenis ekstasi itu, bila digabungkan dengan sabu, mencapai 25,89 gram.

    Pusat Laboratorium Narkotika telah memastikan kandungan butir-butir tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL72GJ/X/2025 tertanggal 22 Oktober 2025 menyatakan empat sampel tablet dan pecahan tablet berkode B sampai E mengandung MDMA, narkotika golongan I nomor urut 37.

    Sampel kristal berkode A mengandung metamfetamina, golongan I nomor urut 61.

    Timbangan yang Mengabaikan Ekstasi

    Kejanggalan muncul pada halaman 25 salinan putusan banding. Majelis hanya menyebut paket sabu bruto 4,71 gram atau netto 4,51 gram yang disimpan di rumah orang tua terdakwa saat menimbang unsur berat.

    Hakim menulis rumusan bahwa narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ”terbukti pula, beratnya tidak melebihi lima gram”. Ekstasi tidak mendapat tempat dalam pertimbangan unsur ini.

    ”Barang Bukti yang diajukan adalah merupakan milik dari Terdakwa dan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa,” kata majelis.

    Pada halaman yang sama, tempat kesimpulan soal berat itu ditulis, turut memuat kutipan majelis atas Pasal 241 huruf b KUHAP yang menyebut barang bukti antara lain berupa alat atau sarana yang menjadi objek tindak pidana.

    Hakim mencatat unsur yang didakwakan berbeda dengan yang dinilainya terbukti, yaitu mengenai berat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

    Perbedaan ini, menurut majelis, tidak membuat Supriadi lolos dari unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

    Pengadilan tingkat banding lalu memilih mengadili berdasarkan fakta persidangan dengan pertimbangan ancaman hukumannya lebih ringan sehingga lebih menguntungkan terdakwa.

    Anomali Empat Rumusan Berbeda

    Dokumen putusan ini memuat rumusan soal berat yang berubah-ubah. Halaman 25 menyebut berat tidak melebihi lima gram.

    Halaman 27, dalam kesimpulan atas seluruh unsur dakwaan alternatif kedua, menyatakan perbuatan dengan narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti.

    Amar putusan menyatakan Supriadi terbukti melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, tanpa mencantumkan berat.

    Bagian ”memperhatikan” di halaman 28 mencantumkan rujukan Pasal 609 ayat (2) huruf a, yakni pasal khusus untuk narkotika dengan berat di atas lima gram.

    Dua dari empat rumusan itu mengikuti kesimpulan majelis sendiri, yakni halaman 25 dan amar. Dua lainnya identik dengan dakwaan alternatif kedua.

    Kesimpulan unsur di halaman 27 menyalin rumusan dakwaan itu kata per kata, dan bagian ”memperhatikan” mengutip pasal yang sama dengan dasar dakwaannya.

    Kontras Perhitungan Tingkat Pertama

    Pengadilan Negeri Sampit sebelumnya memperlakukan barang bukti ekstasi itu secara berbeda. Majelis tingkat pertama yang diketuai Wasis Priyanto bersama anggota Sulaeman dan Ardhi Radhisshalhan memasukkan 55 butir ekstasi ke dalam hitungan unsur berat.

    Putusan PN memberikan catatan bahwa dua butir telah dipakai sendiri sementara 53 butir lainnya belum laku terjual. PN Sampit menyebut narkotika di atas lima gram itu terdiri atas metamfetamina dan MDMA saat menakar sifat perbuatan.

    Jaksa penuntut umum menghitung keseluruhan barang bukti sejak awal. Kedua dakwaan alternatif mencantumkan ketiga jenis ekstasi tersebut beserta beratnya.

    Saksi penggeledahan di persidangan menerangkan 53 butir itu diakui milik Supriadi dan ditemukan di kardus yang sama dengan sabu.

    Terdakwa mengaku menitipkan 53 butir ekstasi kepada Arma Sandi di Sampit, lalu memerintahkannya membawa narkotika itu ke rumah orang tuanya di Samuda.

    Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengangkat status barang bukti menjadi alat bukti mandiri.

    Aturan ini mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim. Berkas perkara memuat barang bukti fisik, hasil laboratorium, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa terkait kepemilikan ekstasi tersebut.

    Menolak Dalil Transaksi Pembelian

    Penalaran majelis tingkat banding sebagian berdiri di atas prinsip hukum yang sah. Pengadilan tingkat pertama menyimpulkan Supriadi membeli sekitar 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari sosok Blade di Pontianak, yang dalam dakwaan berstatus buronan (DPO) BNNP Kalteng, dengan pembayaran lewat transfer bank.

    Majelis banding menilai simpulan rangkaian pembelian itu hanya bersumber dari keterangan terdakwa, sementara Blade dan Arma Sandi tidak hadir di persidangan untuk menguatkannya.

    Majelis merujuk Pasal 240 KUHAP yang menurut majelis pada pokoknya menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan.

    Dukungan berkas perkara tipis di bagian transaksi tersebut. Jaksa hanya mengajukan bukti surat berupa laporan laboratorium dan berita acara penimbangan, tanpa menyertakan catatan transaksi perbankan.

    Nomor rekening pengirim dan penerima tercatat dalam keterangan terdakwa. Arma Sandi, yang semula direncanakan bersaksi, menolak memberi keterangan.

    Keberadaan 53 butir ekstasi itu tidak bergantung pada pengakuan. Puluhan butir narkotika itu disita dari kardus yang sama, ditimbang, dan diuji positif oleh laboratorium.

    Titik Lenyapnya Puluhan Butir Ekstasi

    Jejak hilangnya ekstasi bisa dilacak sejak halaman 23 putusan banding. Majelis merangkum temuan PN dengan menulis bahwa Supriadi membeli 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari Blade.

    Hakim lantas menelusuri nasib sabunya, yakni sebagian besar terjual, sebagian dipakai sendiri, dan sisanya 4,71 gram ditemukan saat penggeledahan. Nasib ekstasinya tidak ikut ditelusuri.

    Putusan PN yang dirangkum itu sebenarnya mencatat dua butir telah dipakai sendiri dan 53 butir belum laku terjual.

    Majelis menolak seluruh rangkaian pembelian itu pada halaman yang sama karena hanya bersumber dari keterangan terdakwa.

    Hakim tiba di unsur berat pada halaman 25 dan menyebut barang bukti yang diajukan di persidangan berupa satu paket plastik klip berisi kristal putih sabu, lalu menyimpulkan beratnya tidak melebihi lima gram.

    Puluhan butir ekstasi tidak pernah muncul lagi dalam pertimbangan majelis sejak rangkuman di halaman 23, sampai akhirnya tercantum di amar putusan sebagai barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

    Penolakan majelis murni menyangkut asal-usul barang, yakni apakah Supriadi benar membelinya dari Blade. Penguasaan atas 53 butir ekstasi adalah persoalan berbeda.

    Butir-butir itu tidak memerlukan cerita pembelian untuk dibuktikan karena berkas sudah memuat barang buktinya, hasil laboratorium, keterangan saksi penggeledahan, dan pengakuan terdakwa.

    Majelis sendiri menyatakan barang bukti yang diajukan merupakan milik terdakwa dan ditemukan dalam penguasaannya.

    Kesimpulan bahwa berat tidak melebihi lima gram juga lahir dari inisiatif majelis sendiri. Memori banding advokat tertanggal 11 Juni 2026 hanya meminta Supriadi dibebaskan dari dakwaan kesatu, atau dihukum seringan-ringannya dengan alasan usia yang disebut advokat sudah lanjut, yakni 54 tahun, kejujuran, sikap kooperatif, dan penyesalan.

    Memori tersebut sama sekali tidak mempersoalkan angka berat. Pengadilan tingkat banding memang berwenang menilai ulang fakta, tetapi dokumen putusan tidak memuat satu kalimat pun yang menjelaskan mengapa ekstasi itu tidak dihitung.

    Turun Kelas ke Pasal Ringan

    Pengadilan Negeri Sampit menghukum Supriadi dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, pasal perdagangan yang setelah penyesuaian masih memuat ancaman pidana mati.

    Majelis tingkat banding lantas melucuti ancaman maksimal itu lewat dua fase pemotongan. Perkara ini pertama turun ke pasal kepemilikan karena transaksi jual beli dinilai tidak terbukti.

    Penurunan kedua memukul kelas berat menjadi tidak melebihi lima gram karena ekstasi tidak dihitung. Langkah kedua ini hanya menyisakan 4,51 dari 25,89 gram dalam hitungan, atau sekadar 17,4 persen dari narkotika yang disita aparat.

    Vonis enam tahun penjara berada dalam rentang sah kedua ayat. Undang-Undang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026 menghapus ancaman minimum khusus pada pasal-pasal narkotika, sehingga tidak ada batas bawah yang dilanggar.

    Kualifikasi perbuatan dan batas atas ancaman yang menjadi kerangka penakaran hukuman berubah dari pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun menjadi paling lama 12 tahun. Majelis mengaitkan temuan berat itu dengan ancaman yang lebih ringan.

    Jumlah ekstasi itu melampaui tolok ukur Mahkamah Agung. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan batas pemakaian satu hari untuk ekstasi sebesar 2,4 gram, setara delapan butir.

    Sebuah artikel di portal berita MA, MARINews, tahun ini menyebut batas gramasi itu tetap relevan sebagai salah satu pertimbangan hakim membedakan penyalahguna dari pengedar. Supriadi menyimpan 53 butir, lebih dari enam kali batas pemakaian tersebut.

    Majelis turut menyusutkan daftar keadaan yang memberatkan terdakwa. Pengadilan tingkat pertama mencatat empat hal yang memberatkan, termasuk pengakuan terdakwa bahwa ia pernah dua kali dihukum dalam perkara narkotika yang telah berkekuatan hukum tetap.

    PT Palangka Raya mengubah proporsi itu dengan mencantumkan satu pemberat, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta satu peringan, yakni terdakwa berterus terang di persidangan. Riwayat hukuman itu tidak lagi disebut. Putusan tersebut tidak menjelaskan alasannya.

    Arma Sandi yang sebelumnya telah divonis lima tahun penjara oleh PN Sampit dalam perkara terpisah, kini terpaut masa hukuman satu tahun dari Supriadi bila vonis tersebut tidak berubah.

    Jalan Sempit Kasasi Kejaksaan

    Jaksa mengajukan dua dokumen pada hari yang sama, 17 Juni 2026. Memori banding meminta hukuman 10 tahun penjara sesuai tuntutan, sementara dokumen kontra memori meminta vonis 12 tahun penjara dari PN dikuatkan.

    Ringkasan kedua dokumen itu dalam salinan putusan banding tidak menyinggung soal berat narkotika.

    Tenggat waktu pengajuan kasasi menurut ketentuan KUHAP 2025 adalah 14 hari. Hitungan hari bagi pihak yang tidak hadir saat putusan dibacakan dimulai sejak putusan diberitahukan.

    Penelusuran Kanal Independen di direktori putusan dan pemberitaan tidak menemukan jejak permohonan kasasi dalam perkara Supriadi.

    Jalur koreksi yang tersisa bagi kejaksaan, bila putusan banding itu telah berkekuatan hukum tetap, adalah kasasi demi kepentingan hukum yang hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung satu kali.

    Jalur itu dirancang untuk menjaga kesatuan penafsiran hukum dan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

    Artinya, upaya ini bisa meluruskan penalaran putusan, tetapi tidak bisa menaikkan hukuman Supriadi. Koreksi lewat kasasi biasa pernah terjadi di Kalimantan Tengah.

    Jaksa langsung mengajukan kasasi ketika PN Palangka Raya membebaskan terdakwa sabu Salihin pada 2022, dan Mahkamah Agung kemudian menghukumnya tujuh tahun penjara.

    Amar putusan banding memerintahkan 53 butir ekstasi itu dirampas untuk dimusnahkan. Butir-butir itu tidak pernah disebut dalam pertimbangan soal berat yang menentukan kelas hukuman Supriadi. (ign)

  • Tumbangnya Putusan PN Sampit: Saat Pengakuan Beli 1 Kg Sabu Tak Cukup Mengurung Supriadi Lebih Lama

    Tumbangnya Putusan PN Sampit: Saat Pengakuan Beli 1 Kg Sabu Tak Cukup Mengurung Supriadi Lebih Lama

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pengakuan rinci soal alur transaksi sabu bernilai ratusan juta rupiah mengalir dari mulut Supriadi bin Suriansah saat persidangan di Pengadilan Negeri Sampit.

    Rentetan cerita tentang transfer uang, pengambilan bungkusan di bawah pohon sawit, hingga komunikasi dengan seseorang bernama Blade dibeberkan satu per satu.

    Majelis hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya kemudian menilai keterangan tersebut tidak cukup berdiri sendiri, sehingga vonis Supriadi terpangkas drastis dari 12 tahun menjadi enam tahun penjara.

    Putusan bernomor 242/PID.SUS/2026/PT PLK ini diucapkan secara terbuka pada Rabu, 29 Juli 2026 tanpa dihadiri terdakwa, pembela, maupun jaksa.

    Majelis hakim yang diketuai Martin Ginting bersama anggota Dr. Alfon dan Esther Megaria Sistorus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 73/Pid.Sus/2026/PN Spt tertanggal 4 Juni 2026, lalu mengadili sendiri perkara tersebut.

    Hukuman enam tahun penjara itu separuh dari vonis pengadilan tingkat pertama dan empat tahun di bawah tuntutan penuntut umum.

    Jaksa dan tim pembela sebelumnya sama-sama mengajukan permohonan banding pada 10 Juni 2026, berselang enam hari setelah putusan awal.

    Pembela kemudian menyerahkan memori banding pada 11 Juni 2026. Memori itu meminta Supriadi dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan alternatif kesatu, dan bila tidak, dihukum seringan-ringannya.

    Jaksa menyerahkan memori banding pada 17 Juni 2026 yang meminta hukuman 10 tahun penjara.

    Jaksa juga melayangkan dokumen terpisah berupa kontra memori pada tanggal yang sama, yang meminta putusan 12 tahun penjara dari pengadilan tingkat pertama dikuatkan.

    Keterangan Terdakwa Dinilai Tidak Cukup

    Majelis banding menyoroti fakta persidangan yang dipakai PN Sampit. PN menyimpulkan Supriadi membeli 1.000 gram sabu dan 55 butir ekstasi dari Blade di Pontianak melalui transfer bank, dan sebagian besar sabu telah terjual.

    Hakim banding menilai fakta pembelian, pembayaran, dan penjualan itu hanya merupakan keterangan Terdakwa. Putusan banding mencatat Blade dan Arma Sandi tidak hadir di persidangan untuk menguatkan pembuktian tentang adanya narkotika seberat 1.000 gram. Blade disebut dalam dakwaan sebagai pemasok dari Pontianak dan DPO BNNP Kalteng.

    Hakim merujuk Pasal 240 UU 20/2025 tentang KUHAP. ”Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang sah lainnya,” demikian bunyi salinan putusan.

    Karena jual beli dengan Blade hanya diterangkan terdakwa tanpa bukti lain, majelis banding mengalihkan pertimbangan pada barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya.

    Hakim memilih dakwaan alternatif kedua, yakni dakwaan yang disusun jaksa sebagai pilihan lain dari dakwaan pertama.

    Amar putusan lantas menyatakan Supriadi bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

    Uraian berat narkotika dalam pertimbangan majelis banding hanya menyebut sabu 4,71 gram bruto atau 4,51 gram netto yang disimpan di rumah orang tua Supriadi. Sabu sisa ini terbukti miliknya.

    Majelis menyatakan dalam uraian unsur penguasaan bahwa narkotika yang terbukti beratnya tidak melebihi lima gram, berbeda dari dakwaan yang menyebut melebihi lima gram.

    Perbedaan itu, menurut majelis, tidak membuat Supriadi tidak terbukti memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika.

    Majelis memilih mengadili berdasarkan fakta di persidangan dengan pertimbangan ancaman hukumannya lebih ringan sehingga lebih menguntungkan terdakwa. Amar tidak memuat frasa “melebihi 5 gram”.

    Amar yang sama tetap memuat 22, 21, dan 10 butir ekstasi (total 53) dalam daftar barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan.

    Yang Diterangkan Supriadi dan Bukti Jaksa di PN Sampit

    Supriadi menerangkan rangkaian transaksi itu saat sidang di Pengadilan Negeri Sampit. Menurut keterangannya, rangkaian bermula saat Blade menelepon lewat WhatsApp pada Minggu, 21 September 2025 pukul 20.17 WIB.

    Terdakwa saat itu berkata: “Bos, kalau bisa mau minta sabu dan inex.” Dijawab: “Iya Bang nanti diusahakan.”

    Terdakwa mengirim uang muka Rp250 juta secara bertahap. Seorang pria bermotor yang ia kenal sebagai anak buah Blade datang ke rumahnya pada 2 Oktober 2025.

    Pria ini berpesan: “Titipan bos sudah ada di tempat biasa di bawah pohon sawit.”

    Terdakwa lantas mengambil bungkusan tersebut dan langsung menuju rumah orang tuanya di Samuda Besar. Ia mengaku membagi sabu itu menjadi enam bungkus 100 gram dan delapan bungkus 50 gram.

    Pembayaran susulan dikirim bertahap. Terdakwa menyebut uang dikirim ke rekening atas nama pihak ketiga, yakni Rp130 juta pada 3 Oktober dan Rp11 juta pada 4 Oktober melalui mesin ATM.

    Supriadi juga menerangkan tiga pengiriman uang tambahan senilai total Rp220 juta yang resinya tidak ia miliki. Pengadilan tingkat pertama mencatat total nilai pembelian ini mencapai Rp611 juta.

    Dua transfer ATM itu, menurut keterangannya, berasal dari rekening BCA dengan nomor yang sama dengan buku tabungan yang disita aparat.

    Jaksa penuntut umum membuktikan perkara lewat kehadiran tiga saksi, yang terdiri dari dua petugas BNNP Kalteng dan satu warga penyaksi penggeledahan. Bukti surat berupa hasil laboratorium dan berita acara penimbangan ikut diajukan. Arma Sandi awalnya direncanakan bersaksi, tetapi pria tersebut menolak.

    Terpangkasnya Alasan Pemberat Hukuman

    Pengadilan tingkat pertama sebelumnya merumuskan empat pemberat: perbuatan bertentangan dengan program pemerintah, meresahkan masyarakat, berskala sangat besar, dan terdakwa dua kali dihukum dalam perkara narkotika berkekuatan hukum tetap, menurut keterangannya sendiri.

    Pengadilan juga mencatat tiga keadaan meringankan: mengakui dan menyesali perbuatan, bersikap sopan dan kooperatif, serta tulang punggung keluarga.

    PN juga menilai kemampuan Supriadi, karyawan swasta, membelanjakan lebih dari Rp611 juta mengisyaratkan ia memiliki akses terhadap modal besar. Menurut PN, ia tidak berada dalam kondisi ekonomi terdesak.

    Proporsi ini diubah oleh majelis banding. Hakim PT Palangka Raya hanya mencantumkan satu pemberat, yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah, serta satu peringan, yakni terdakwa berterus terang di persidangan. Riwayat dua kali dihukum tidak tercantum dalam daftar pemberat tersebut.

    Barang Bukti dan Kesepakatan dengan Arma Sandi

    Sabu sisa beserta 22, 21, dan 10 butir ekstasi (total 53) ditemukan tersimpan dalam kotak kardus oleh-oleh khas Makassar di atas lemari ruang tengah, sebagaimana diterangkan terdakwa dan saksi penggeledahan.

    Hakim memastikan barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan. Dua buku catatan, timbangan digital, dan buku tabungan ikut dirampas untuk dimusnahkan.

    Uang tunai senilai Rp2,95 juta yang disebut hasil transaksi narkotika, beserta dua ponsel, dirampas untuk negara.

    Dokumen banding menguraikan permufakatan jahat ini sebagai kesepakatan antara Supriadi dan Arma Sandi untuk menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.

    Majelis tingkat banding menyebut terdakwa menitipkan bungkusan narkotika di rumah Arma Sandi, lalu menghubunginya lewat WhatsApp pada 7 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB untuk meminta pengantaran.

    Arma Sandi mengantarkan barang tersebut, menginap, dan mendapat kesempatan memakai sabu bersama Supriadi sebagai imbalan.

    Arma Sandi diadili terpisah dengan nomor perkara 72/Pid.Sus/2026/PN Spt dan telah divonis lima tahun penjara oleh PN Sampit.

    Tim Asesmen Terpadu BNNP Kalteng pada 23 Januari 2026 menyimpulkan pria ini sebagai penyalahguna yang tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran, menurut dakwaan perkara itu.

    Putusan banding atas Supriadi tidak memuat informasi tentang upaya hukum dalam perkara Arma Sandi. Bila vonis PN atas Arma Sandi tidak berubah, selisih hukuman keduanya kini menyempit dari tujuh tahun menjadi satu tahun.

    Seseorang bernama Blade disebut dalam dakwaan sebagai pemasok dari Pontianak dan DPO BNNP Kalteng. Lembar putusan banding tidak memuat informasi terbarunya. Namanya tercatat dalam pertimbangan majelis banding sebagai pihak yang tidak hadir untuk menguatkan pembuktian. (ign)

  • Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    Vonis Rp2,5 Miliar untuk 1,4 Hektare: Mengupas Ilusi Perlindungan Peladang Dayak di Balik Inpres 11/2026

    SAMPIT, kanalindependen.id – Niat Sarbani bin Satrah terbilang sederhana. Peladang ini hanya ingin membuka 1,4 hektare lahan di pinggir Jalan Trans Handil Sohor, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, untuk bertanam sawit.

    Dia meyakini tanah itu miliknya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sampit berpandangan sebaliknya.

    Merujuk Surat Keterangan Menteri Kehutanan Nomor SK-6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021, bidang tanah yang dibakar Sarbani pada 10 Agustus 2023 tersebut tercatat sebagai Kawasan Hutan Produksi.

    Api dari tumpukan semak menjalar hingga tujuh hektare. Palu hakim jatuh pada awal Februari 2024. Sarbani divonis sembilan bulan penjara beserta denda Rp2,5 miliar.

    Putusan itu menjadi potret yang memperlihatkan sempitnya ruang hukum bagi peladang di Kotawaringin Timur (Kotim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

    Realitas penegakan hukum ini sudah berjalan jauh sebelum Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar pada 31 Agustus 2026.

    Ketua DPRD Kotim, Rimbun, merespons kehadiran Inpres tersebut dengan kekhawatiran terkait nasib kearifan lokal masyarakat Dayak. Tradisi berladang berpotensi tergerus apabila penerapan aturan mengabaikan realitas sosial di lapangan.

    ”Inpres Nomor 11 Tahun 2026 terkesan menghilangkan kearifan lokal adat di Bumi Isen Mulang, khususnya di Bumi Habaring Hurung,” kata Rimbun, Jumat (2/10/2026).

    Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya menyeimbangkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan perlindungan tradisi peladang.

    ”Hendaknya Inpres ini disosialisasikan dulu sebelum menindaklanjuti atau menindak peladang yang membakar lahan, sehingga menjadi satu pemahaman dan satu frekuensi untuk memberikan informasi dan pemahaman bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Penelusuran Kanal Independen terhadap tujuh putusan pengadilan di Kalteng, mencakup perkara di PN Sampit, PN Palangka Raya, dan PN Pangkalan Bun, mengonfirmasi kekhawatiran Rimbun memiliki landasan yang sangat konkret.

    Mengunci Berlapis Perlindungan Adat

    Teks Inpres 11/2026 tidak secara eksplisit menghapus pengecualian kearifan lokal. Pengecualian tersebut tetap tercantum, tetapi terikat oleh tujuh syarat berlapis yang wajib dipenuhi seluruhnya agar praktik berladang dianggap legal.

    Syarat itu menetapkan pembakaran harus wujud adat yang nyata dan turun-temurun, dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga, serta khusus untuk tanaman pangan nonkomersial. Peladang juga wajib membuat sekat bakar.

    Regulasi ini melarang pembakaran di ekosistem gambut, radius 500 meter dari peta ekosistem gambut nasional, kawasan lindung, maupun sempadan sungai. Larangan serupa berlaku untuk kepentingan korporasi dan kawasan hutan.

    Praktik ini baru sah dilakukan setelah masyarakat mengantongi rekomendasi dari pemerintah pusat atau daerah, serta mendapat pendampingan langsung.

    Gubernur juga diwajibkan meninjau ulang seluruh kebijakan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara itu, bupati dan wali kota dituntut menghentikan aktivitas pembakaran yang mengatasnamakan adat apabila tidak memenuhi seluruh syarat hukum tersebut.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menilai pengetatan aturan ini sebagai prakondisi penting dalam menghadapi ancaman El Nino.

    Kementerian Lingkungan Hidup merespons aturan tersebut dengan menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi, serta mengutip data Polri yang telah menetapkan 138 tersangka karhutla secara nasional.

    Pasal Kembar untuk Peladang dan Warga Kota

    Bukti paling kuat mengenai rentannya pelindungan kearifan lokal terlihat dari kasus Gusti Maulidin, peladang 63 tahun asal Desa Rungun, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat.

    Maulidin membuka ladang padi bersama delapan anggota keluarganya pada September 2019. Dia membangun sekat bakar, menunggui lokasi hingga api benar-benar padam pukul tiga sore, dan mengelola tanah mineral, bukan gambut.

    Kesaksian pihak kepolisian membenarkan api di ladang Maulidin sudah padam saat petugas tiba. Jaksa tetap menariknya ke meja hijau dengan empat pasal berlapis.

    Dakwaan mencakup UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memuat pengecualian kearifan lokal, UU Kehutanan, Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran, dan Pasal 188 KUHP mengenai kelalaian.

    PN Pangkalan Bun menjatuhkan putusan pada 16 Desember 2019. Majelis hakim pimpinan Heru Karyono tidak memilih dakwaan lingkungan hidup maupun kehutanan.

    Hakim menjatuhkan vonis melalui dakwaan alternatif ketiga, yakni Pasal 187 ke-1 KUHP. Maulidin dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah dengan vonis lima bulan penjara (Putusan Nomor 290/Pid.B/LH/2019/PN Pbu).

    Sarwani, tetangga Maulidin yang membuka ladang di lokasi terpisah, menerima hukuman identik melalui Putusan Nomor 291/Pid.B/LH/2019/PN Pbu.

    Seluruh kepatuhan Maulidin terhadap syarat kearifan lokal tidak mampu menghindarkannya dari jeruji besi. Majelis hakim menjatuhkan vonis berdasarkan pasal umum KUHP, bukan pasal UU PPLH yang memuat pengecualian kearifan lokal.

    Pola serupa terdeteksi secara konsisten dalam empat perkara yang ditelusuri Kanal Independen. Dua kasus lain bahkan tidak memiliki kaitan dengan ladang adat.

    H Johan, seorang sopir yang membersihkan rumput pekarangan rumahnya di Kelurahan Langkai, Palangka Raya pada 2019, divonis tujuh bulan penjara.

    Bara api dari pekarangannya menjalar tiga hari kemudian ke lahan tetangga, lalu hakim menjeratnya dengan Pasal 187 ke-1 KUHP.

    Nasib serupa dialami Totok Prayoga, karyawan swasta yang membersihkan pekarangan istrinya di Kelurahan Tanjung Pinang, Palangka Raya, pada 2023. Dia menerima vonis sembilan bulan penjara pada Mei 2024 dengan jeratan pasal yang persis sama.

    Empat terdakwa, dua dari ladang adat dan dua dari pekarangan kota, menerima vonis bersalah dari pasal identik. Kepatuhan peladang pada tradisi adat hanya meringankan masa hukuman, namun tidak membebaskan mereka dari status terpidana.

    Jejak Hukum di Meja Hijau Sampit

    PN Sampit memiliki rekam jejaknya sendiri. Selain perkara Sarbani, pengadilan ini pernah menyidangkan Rudiansyah alias Rudi pada 2020.

    Terdakwa membuang puntung rokok ke semak kering di Desa Muara Dua, Kabupaten Seruyan, yang posisinya bersebelahan dengan HGU PT Gawi Bahandep Sawit Mekar. Api membakar 319 hektare lahan. Hakim menjatuhkan vonis tiga bulan penjara atas dasar kelalaian.

    Dua kasus di PN Sampit ini memang tidak berangkat dari niat menjalankan kearifan lokal. Persoalannya, jika ketidaksengajaan atau ketidaktahuan status kawasan hutan bisa berujung denda Rp2,5 miliar, ancaman serupa mengintai peladang Dayak Kotim yang membuka lahan tanpa menyadari ladangnya bersinggungan dengan peta kawasan hutan.

    Risiko ini sangat nyata mengingat Kotim memiliki daftar panjang sengketa tanah adat berhadapan dengan klaim kawasan hutan maupun konsesi korporasi.

    Gambut Terlarang sejak 2020

    Fakta persidangan Totok di Palangka Raya mengungkap regulasi lain yang membatasi ruang gerak pembakaran lahan. Lidya Veraindah, ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya, merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

    Regulasi ini menegaskan pembakaran di lahan gambut tidak bisa mendapatkan izin dengan alasan apa pun. Pengecualian pembakaran lahan juga gugur sepenuhnya saat daerah berstatus siaga darurat bencana.

    Perda Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2003 turut mewajibkan izin tertulis untuk segala jenis pembakaran lahan.

    Berdasarkan penelusuran Kanal Independen, belum ditemukan aturan spesifik yang setara di tingkat Kotim. Rujukan utamanya bersandar pada Perda Kalteng.

    Larangan membakar lahan gambut, ekosistem yang mendominasi kawasan tengah dan selatan Kotim, sudah berlaku tanpa pengecualian sejak 2020. Kehadiran Inpres 11/2026 memperketat situasi ini dengan larangan pembakaran di kawasan hutan dan kewajiban rekomendasi dari pemerintah.

    Kondisi tersebut memiliki akar sejarah. Kalteng pernah memberlakukan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 yang mengatur detail praktik kearifan lokal.

    Aturan ini dicabut pemerintah pusat saat krisis kabut asap parah tahun 2015. Sejak pencabutan tersebut, posisi argumen kearifan lokal melemah drastis di ruang sidang, sebagaimana tergambar dalam kasus Maulidin dan Sarwani.

    Kontras Satu Hektare dan Ribuan Hektare

    Realitas paling timpang terlihat dari Kabupaten Kotawaringin Barat, wilayah tempat Maulidin diadili. Konsesi perkebunan sawit PT Kumai Sentosa terbakar seluas 2.600 hingga 3.000 hektare pada 2019.

    PN Pangkalan Bun, pengadilan yang menjatuhkan vonis penjara bagi Maulidin, memutus perusahaan tersebut tidak terbukti bersalah secara pidana pada Februari 2021.

    PT Kumai Sentosa baru kalah melalui gugatan perdata terpisah senilai Rp175,18 miliar. Dua keluarga peladang, yang salah satunya diketahui hanya mengelola lahan sekitar satu hektare, berakhir di penjara.

    Sementara itu, korporasi dengan ribuan hektare lahan terbakar luput dari jerat pidana di wilayah hukum yang sama.

    Kalender Darurat Nyaris tanpa Jeda

    Satu ketentuan kunci dalam Inpres 11/2026 menetapkan pembakaran lahan berbasis kearifan lokal hanya sah dilakukan apabila status darurat karhutla telah dicabut oleh kepala daerah.

    Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan selama 185 hari, mulai 8 April hingga 10 Oktober 2026. Status ini dinaikkan menjadi tanggap darurat pada 30 Juli, lalu diperpanjang tiga kali berturut-turut.

    Perpanjangan terakhir diputuskan hingga 15 Oktober 2026 melalui rapat evaluasi pimpinan Bupati Kotim Halikinnor pada Selasa (29/9/2026). Rapat tersebut digelar hanya tiga hari sebelum Rimbun menyuarakan kekhawatirannya.

    Data evaluasi menunjukkan skala api di Kotim. Terdapat 38.304 titik panas dan 1.171 kejadian karhutla yang menghanguskan sekitar 2.079 hektare lahan hingga akhir September 2026.

    Angka ini melonjak tajam dibandingkan 453 titik panas sepanjang 2025. Pemerintah pusat telah mengalokasikan bantuan Rp15 miliar untuk penanganan darurat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Imam Subekti, yang menjabat sejak 11 September 2026 menggantikan Multazam, menyatakan kondisi karhutla belum mereda.

    Memasuki awal Oktober, kabut asap masih mengepung Sampit. Angin dari arah timur membawa kiriman asap dari Kecamatan Pulau Hanaut, Seranau, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Teluk Sampit.

    Sepanjang 8 April hingga 15 Oktober 2026, Kotim selalu berada dalam status darurat karhutla. Rentang waktu ini bertepatan dengan musim tradisional peladang membuka lahan.

    Jika Inpres ini diterapkan secara ketat, peladang Kotim praktis tidak memiliki jendela waktu legal untuk membakar ladang sepanjang tahun ini.

    Solusi Nyata, Jangan Hanya Melarang

    Rimbun mendorong pemerintah turun langsung memberikan penjelasan hingga ke tingkat desa, tidak hanya menerbitkan aturan dari Jakarta.

    Pemkab diminta menyiapkan solusi konkret bagi masyarakat apabila pembukaan lahan dengan cara membakar benar-benar dilarang.

    ”Kalau memang masyarakat dilarang membakar lahan, pemerintah juga harus memberikan solusi dengan menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu peladang. Jangan hanya janji akan dibantu, tetapi realisasinya tidak ada. Pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat bisa tetap berladang tanpa melanggar aturan. Jadi, jangan hanya mengedepankan larangan dan penindakan, tetapi juga harus ada solusi nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Permintaan Rimbun sejalan dengan amanat Inpres 11/2026 yang mewajibkan pemegang izin usaha menyediakan alat berat, termasuk ekskavator, demi membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.

    Berkaca pada rekam jejak peradilan di Kalteng, peladang yang mematuhi syarat adat tetap rentan dipidana. Kewajiban penyediaan alat berat tersebut baru memiliki makna jika benar-benar terealisasi di lapangan sebelum mesin penegakan hukum menyasar peladang kecil. (ign)

  • Gugatan Kandas di Sidang Perdana: Sengketa Kepengurusan Koperasi Makarti Jaya Berlanjut dengan Sembilan Tergugat

    Gugatan Kandas di Sidang Perdana: Sengketa Kepengurusan Koperasi Makarti Jaya Berlanjut dengan Sembilan Tergugat

    SAMPIT, kanalindependen.id – Satu badan hukum kini membelah diri dengan memegang dua akta notaris dan dua dokumen resmi dari Kementerian Hukum.

    Sengketa kepengurusan Koperasi Produsen Makarti Jaya, Desa Wonosari, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, kian pelik.

    Pencabutan gugatan perdana oleh kubu Yudik Sulardi di Pengadilan Negeri (PN) Sampit pada Rabu, 16 September 2026, didahului pendaftaran gugatan susulan.

    Enam hari sebelum perkara awal itu resmi dicabut, kubu Penggugat telah mendaftarkan gugatan baru yang menyeret lebih banyak pihak.

    Gugatan pertama bernomor 71/Pdt.G/2026/PN Spt yang terdaftar sejak 1 September 2026 tersebut resmi dicoret dari daftar perkara dengan biaya Rp411 ribu dibebankan kepada Penggugat.

    Namun, pada Kamis, 10 September 2026, kubu Yudik telanjur mendaftarkan gugatan baru bernomor 74/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Tuntutan pokoknya tetap sama, yakni perbuatan melawan hukum atas sengketa kepengurusan, namun susunan pihak Tergugat melonjak dari empat menjadi sembilan orang.

    Kuasa hukum Tergugat, Ardon, dari Kantor Hukum Sapriyadi dan Rekan, mengonfirmasi bahwa pencabutan gugatan awal semata karena masalah kelengkapan pihak dalam susunan Tergugat.

    ”Untuk sidang nomor 71 dengan tergugat Bripko Mandala dan tiga orang lainnya, penggugat mencabut gugatannya. Pencabutan dikarenakan kurang pihak. Dalam gugatan sebelumnya yang hanya 4 orang, bertambah jadi 9 orang. Penggugat mengajukan gugatan baru nomor 74,” kata Ardon.

    Gugatan awal hanya menyasar Bripko Mandala, Danuri, Rakhmat, dan Kepala Desa Wonosari, Muhammad Amin.

    Pada dokumen gugatan terbaru, lima nama tambahan ikut terseret, yakni Isro, Trijoko, Krisdinata Sastra, Saiful Rijal, dan Abdul Hakim.

    Berdasarkan dalil gugatan, empat nama pertama merupakan anggota Tim Formatur bentukan 24 Juni 2026, sementara Abdul Hakim adalah sosok yang ditetapkan tim tersebut sebagai Bendahara Pengurus periode 2026-2031.

    Legalitas Kembar

    Konflik ini bermula dari berakhirnya masa jabatan pengurus Koperasi Makarti Jaya periode 2021-2026 yang diketuai Tarna.

    Dalil gugatan menyebutkan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada 24 Juni 2026 hanya menuntaskan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus.

    Lantaran Panitia Pemilihan belum dibentuk, pengurus lama menyatakan agenda pemilihan pengurus baru ditunda.

    Namun, gugatan menuding Kepala Desa Wonosari, Muhammad Amin, tetap memimpin rapat pemilihan pada hari yang sama tanpa sepengetahuan pengurus lama.

    Rapat tersebut secara aklamasi menunjuk Bripko Mandala sebagai Ketua Pengurus sekaligus Ketua Tim Formatur, sementara Amin merangkap sebagai Sekretaris Formatur.

    Merespons langkah tersebut, pengurus lama membentuk Panitia Pemilihan dan menggelar Rapat Anggota pada 22 Juli 2026.

    Hasilnya, Yudik Sulardi ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Agus Setiawan (Wakil Ketua), Masmudi (Sekretaris), Riska Elma Kristeni (Sekretaris I), dan mantan ketua Tarna sebagai Bendahara.

    Susunan ini dicatatkan dalam Akta Notaris Nomor 18 oleh Fitria Deni, serta mendapat surat pemberitahuan penerimaan laporan dari Kementerian Hukum bernomor AHU-0004203.AH.01.39.TAHUN 2026 pada 28 Juli 2026.

    Sebaliknya, kepengurusan hasil rapat 24 Juni yang dipimpin Bripko Mandala dicatatkan lebih dulu.

    Melalui Akta Notaris Nomor 07 buatan Tri Dartahena, kubu ini mengantongi surat pemberitahuan dari Kementerian Hukum bernomor AHU-0004088.AH.01.39.TAHUN 2026 pada 22 Juli 2026.

    Anomali Dokumen

    Gugatan bernomor 74 juga menyoroti satu kejanggalan dokumen di internal kubu Tergugat yang disebut Penggugat sebagai bukti manipulasi.

    Tim Formatur pada 24 Juni tercatat menetapkan Trijoko sebagai Sekretaris dan Abdul Hakim sebagai Bendahara.

    Namun, Akta Notaris Nomor 07 yang dibuat pada 21 Juli 2026 justru mencatat susunan berbeda, yakni Danuri sebagai Sekretaris dan Rakhmat sebagai Bendahara.

    Motif ekonomi di balik sengketa kepengurusan ini terlihat dari dalil gugatan mengenai pengelolaan Sisa Hasil Usaha (SHU) atau Sisa Hasil Kebun (SHK) kemitraan PT KMB.

    Penggugat menuding Bripko Mandala, Danuri, dan Rakhmat tidak berhak mengelola aliran dana tersebut.

    Gugatan menyebut Bripko Mandala telah menagih dan menerima SHU periode Juni 2026 pada bulan Juli, ketika status kepengurusannya masih dipersengketakan.

    Menurut Penggugat, SHU adalah hak masing-masing anggota, bukan aset untuk dikuasai pengurus secara sepihak.

    Melalui kuasa hukumnya, Parlin Bayu Hutabarat, Penggugat memohon putusan sela (provisi) guna melarang Bripko Mandala, Danuri, dan Rakhmat bertindak atas nama koperasi maupun menerima SHU.

    Dalam petitum pokok perkaranya, mereka meminta pengadilan membatalkan seluruh dokumen kubu Tergugat, menghukum pihak tersebut untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas SHU yang telah diterima, serta membayar ganti rugi materiil berupa gaji pengurus yang hilang sejak Agustus 2026, immateriil Rp100 miliar, dan uang paksa (dwangsom) Rp100 juta per hari.

    Bantahan Kubu Bripko Mandala

    Jauh sebelum gugatan susulan ini bergulir, kuasa hukum kubu Bripko Mandala, Sapriyadi, telah menerbitkan legal opinion yang menyatakan kepengurusan kliennya sah menurut hukum.

    Sapriyadi berargumen bahwa masa jabatan pengurus lama (2021-2026) telah berakhir pada 29 Juni 2026. Atas dasar itu, pengurus lama dinilai tidak lagi berwenang mengambil tindakan kepengurusan apa pun, termasuk membentuk Panitia Pemilihan yang menjadi dasar RAT 22 Juli.

    Kepengurusan Bripko Mandala juga mengantongi modal administratif dari instansi daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotawaringin Timur sempat menerbitkan surat rekomendasi bernomor 500.3/732/DKUKMPP.6/2026 tertanggal 21 Juli 2026 untuk kubu tersebut.

    Sidang perdana perkara Nomor 74/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 23 September 2026, di Pengadilan Negeri Sampit.

    Kedua kubu sama-sama mengklaim rapat masing-masing sebagai forum yang sah menurut hukum. Pertanyaan soal RAT mana yang berhak diakui kini berpindah ke meja majelis hakim. (ign)

  • Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    Mediasi di PN Sampit Buntu tanpa Pengacara, Kuasa Hukum Petani Sebabi Pertegas Konflik Agraria

    SAMPIT, kanalindependen.id – Meja mediasi Pengadilan Negeri Sampit gagal menjembatani sengketa antara warga Desa Sebabi melawan PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Ahmad Robbi Hidayat beserta barisan penggugat dalam Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt menolak melangkah lebih jauh dalam sesi mediasi yang digelar Rabu, 16 September 2026.

    Keputusan ini diambil karena agenda tersebut berjalan tanpa kehadiran kuasa hukum yang mendampingi warga.

    Penolakan warga berujung pada penundaan agenda mediasi. Penggugat bersikukuh meminta kehadiran pengacara dalam setiap sesi perundingan ke depan.

    Sapriyadi dan Ardon selaku kuasa hukum warga baru akan mengajukan surat kuasa khusus secara spesifik guna memenuhi syarat pendampingan proses mediasi tersebut.

    Seusai persidangan, Sapriyadi menyampaikan pandangannya mengenai keberlanjutan proses gugatan perdata ini.

    ”Semakin jelas bahwa kasus dengan PT BSK ini adalah konflik agraria, bukan pidana,” kata Sapriyadi.

    Sengketa Perdata sebagai Kriteria Penundaan Pidana

    Ucapan Sapriyadi memiliki pijakan kerangka hukum yang identik dengan pembahasan sebelumnya mengenai penerbitan Sprindik terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J.

    Aktifnya sengketa perdata atas objek yang sama tidak dengan sendirinya menghapus kemungkinan adanya peristiwa pidana yang terpisah. Kedua proses hukum itu pada prinsipnya bisa berjalan berdampingan.

    Substansi terpenting dari terus bergulirnya Perkara 63 adalah terpenuhinya kriteria untuk menunda proses pidana.

    Landasan ini berpijak pada asas penundaan pidana prejudisial sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, bukan berfungsi sebagai bukti tunggal bahwa unsur pidana otomatis lenyap.

    Kerangka Serupa Kesimpulan DPR dan Bareskrim

    Konstruksi hukum tersebut sejalan dengan dokumen kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria pada Rabu, 26 Agustus 2026.

    Dokumen hasil rapat itu secara eksplisit mencantumkan perintah perubahan pendekatan penanganan perkara.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk mengakselerasi perubahan persepsi dalam penanganan perkara konflik agraria struktural dari pendekatan legalistik-represif menjadi pendekatan restoratif-humanis, serta memberikan perlindungan keamanan, menjaga kondusivitas lapangan, dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap aktivis penyelesaian konflik agraria maupun warga masyarakat khususnya pada kasus/lokasi yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” demikian isi kesimpulan rapat tersebut.

    Poin kedua dari dokumen itu menegaskan permintaan penangguhan proses hukum secara lebih lugas.

    ”Komisi III DPR RI meminta Bareskrim Polri dan Polda jajaran untuk melakukan moratorium (penangguhan sementara) seluruh perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural, khususnya di Lokasi Prioritas Reforma Agraria dan Konflik Agraria (LPRA KPA), serta mendukung penyelesaian perkara yang menjadi atensi dan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria,” lanjut dokumen itu.

    Kesimpulan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath bersama Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Syahardiantono.

    Istilah “restoratif-humanis” dalam poin pertama kesimpulan RDP itu identik dengan diksi yang digunakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma.

    Terminologi tersebut tercantum dalam pesan tertulis Dodo kepada Kanal Independen pada 13 September 2026, tepat sebelum jadwal klarifikasi tiga petani Sebabi.

    Ia saat itu menegaskan bahwa penyidik akan mengarahkan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif apabila peristiwa yang menjerat ketiga petani disimpulkan sebagai konflik agraria.

    Status yang Masih Menggantung di Kepolisian

    Kanal Independen belum memperoleh konfirmasi resmi soal hasil penentuan status “konflik agraria atau bukan” yang disebut Dodo sebagai tujuan utama klarifikasi pada 14 September lalu.

    Berlanjutnya Perkara 63 ke tahap mediasi, yang terjadi tepat dua hari setelah pemeriksaan polisi tersebut, menambah bukti lapangan bahwa sengketa lahan warga Sebabi dengan PT Bumi Sawit Kencana masih berproses aktif di jalur perdata.

    Situasi perdata yang masih berjalan aktif ini persis mencerminkan kondisi dalam kesimpulan RDP Komisi III sebagai kriteria perkara yang layak mendapat perlindungan dari kriminalisasi. (ign)

  • Empat Bulan Gugatan Rp104 Miliar: Tergugat Beberkan Fakta, PT BAP Konsisten Bungkam

    Empat Bulan Gugatan Rp104 Miliar: Tergugat Beberkan Fakta, PT BAP Konsisten Bungkam

    SAMPIT, kanalindependen.id – Arus waktu selama empat bulan lebih sejak 15 April 2026 memaksa tiga tokoh Sebabi membagi energi antara mengurus warga dan duduk sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Sampit.

    Rentetan ketegangan gugatan Rp104 miliar itu akhirnya bermuara pada satu siang yang kontras, Rabu (2/9/2026).

    Saat pihak tergugat leluasa membongkar lapisan fakta dan tata hukum karena merasa diuntungkan, kuasa hukum PT Binasawit Abadipratama (PT BAP) berlalu sembari mengunci mulutnya rapat-rapat.

    Ivan MP Tampubolon, kuasa hukum PT BAP merespons dengan penolakan berkomentar. ”No comment,” katanya usai sidang.

    Sebaliknya, Anggota DPRD Kotawaringin Timur Parimus dan kuasa hukum tergugat, Sapriyadi, memilih berbicara panjang lebar serta menjawab seluruh pertanyaan secara terbuka.

    Kelegaan Berbasis Fakta Struktural

    Kehadiran ketiganya sore itu memiliki makna tersendiri.

    ”Kami bertiga hadir di tengah kegiatan persidangan,” kata Parimus. Momen ini menandai kali perdana ketiga tergugat, Parimus, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang, dan Kepala Desa Sebabi Dematius hadir lengkap di PN Sampit sejak sidang perdana.

    Reaksi Parimus terhadap kesaksian ahli perdata dari pihak penggugat terdengar lepas.

    ”Tadi kami mendengar ahli menyampaikan bahwa pejabat tidak dapat digugat secara perdata ketika menjalankan kewenangannya. Itu tentu menjadi hal yang melegakan bagi kami,” katanya.

    Penjelasan Parimus diperkuat oleh realitas tata wilayah yang bisa diverifikasi secara administratif.

    ”Sebagai anggota legislatif, wilayah daerah pemilihan saya meliputi empat kecamatan, yaitu Telawang, Kota Besi, Cempaga, dan Cempaga Hulu,” jelasnya.

    ”Setiap ada kegiatan masyarakat, kami perlu hadir, baik diundang maupun dalam rangka menjalankan fungsi menyerap aspirasi. Tidak mungkin kami hanya diam ketika masyarakat turun ke jalan, berdemo, atau menyampaikan persoalan,” tegasnya.

    Kecamatan Telawang sebagai lokasi sengketa memang berstatus resmi menjadi daerah pemilihannya. Kehadiran Parimus ke forum warga merupakan konsekuensi struktural dari jabatan yang diemban, jauh dari pilihan bebas pribadi.

    Parimus juga membantah tegas dalil utama gugatan tersebut. “Tidak ada sama sekali. Tidak mungkin saya atau kami bertiga memerintahkan masyarakat untuk melakukan hal seperti itu. Itu bukan hak maupun kewenangan kami,” katanya menanggapi tuduhan menginstruksikan pemasangan portal, penimbunan, dan lainnya yang dituduhkan.

    Dia bahkan menyatakan kesiapan bertaruh di atas keyakinan imannya.

    ”Saya siap bersumpah dengan Alkitab. Apakah saya pernah memasang portal, memasang spanduk, membuat surat, atau melarang mereka beraktivitas? Tidak pernah,” katanya.

    Fondasi yang Melemah di Meja Hijau

    Keyakinan Parimus dan dua tergugat lainnya tumbuh dari rekam jejak fakta semenjak perkara didaftarkan.

    Kanal Independen sebelumnya menyoroti nihilnya instrumen Hak Guna Usaha (HGU) dari lima alas hukum PT BAP. Perusahaan sebatas melampirkan izin lokasi 1994, izin usaha perkebunan 2013, dan tiga keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Kekosongan ini memicu pertanyaan tajam, mengingat hukum agraria memosisikan HGU sebagai instrumen mutlak pembuktian hak atas tanah dan tidak tergantikan oleh perizinan operasional biasa.

    Pertanyaan tersebut urung terjawab dan justru terus bertambah. Sidang saksi fakta 12 Agustus lalu merekam keterangan dua perwakilan PT BAP yang berputar-putar mengenai letak kabupaten HGU.

    Satu di antaranya, ketika dicecar mengenai keberadaan dokumen itu, merespons lewat perkiraan: “menurut saya ada.”

    Dinamika serupa berulang pada persidangan ahli 2 September. Ahli perdata yang dibiayai PT BAP, Samuel MP Hutabarat, menegaskan tiga kali ihwal imunitas pejabat pelaksana tugas.

    Ia turut mematok syarat bahwa kerugian perdata wajib bersifat riil, parameter yang kini memukul balik landasan kerugian materiil pihak perusahaan. Hingga sidang terakhir, wujud fisik HGU tak kunjung hadir sebagai surat resmi pengadilan.

    Skenario meneruskan gugatan yang mulai memudar di tahap pembuktian memiliki kesamaan dengan literatur hukum bernama Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

    Akademisi Amerika Serikat Penelope Canan dan George W. Pring mencetuskan istilah ini pada 1996 guna memotret jenis gugatan yang tidak menargetkan kemenangan, melainkan dirancang demi memeras energi, waktu, dan nyali tergugat.

    Pola ini terlihat dari taktik PT BAP yang menyisipkan permohonan putusan serta merta sejak petitum awal, meminta eksekusi lahan sebelum putusan banding tuntas.

    Tanpa menyebut nomenklatur SLAPP, Sapriyadi merangkum esensi efek jera dari kasus semacam ini.

    ”Jika para pejabat digugat dan kemudian gugatan itu dimenangkan, hal tersebut dapat menjadi preseden bahwa pejabat tidak boleh lagi hadir di tengah masyarakat,” katanya.

    ”Padahal, posisi kami adalah bahwa para pejabat tersebut tidak melakukan kesalahan. Mereka hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam kapasitas jabatannya,” tambahnya.

    Dampak psikologis tersebut berpotensi melumpuhkan ruang gerak sipil secara utuh. Terlepas dari siapa pemenang di ujung ketukan palu hakim.

    Sapriyadi menilai posisi kliennya terus menguat. ”Menurut kami, keterangan ahli tersebut juga menguntungkan pihak tergugat. Kami berharap penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, termasuk apakah benar para pejabat ini memerintahkan orang lain, mendirikan pondok, membuat portal, memasang patok, atau melakukan tindakan lain sebagaimana dituduhkan,” katanya.

    Pihaknya menunggu pembuktian tersebut. ”Sejauh ini, menurut kami, belum ada pembuktian bahwa ketiga tergugat melakukan tindakan-tindakan tersebut,” ujarnya.

    Kalkulasi Angka Kerugian Riil

    Sapriyadi merinci dua pengeluaran utama saat merespons komponen kerugian riil gugatan rekonvensi, yakni biaya jasa advokat serta ongkos transportasi lintas wilayah dari Kecamatan Telawang dan Desa Sebabi menuju Sampit.

    Komponen transportasi berpijak pada fondasi kokoh berupa pengeluaran logistik demi memenuhi panggilan negara.

    Letak Desa Sebabi di Kilometer 86 hingga 87 Jalan Jenderal Sudirman berjarak sekitar 80 sampai 90 kilometer dari pusat Sampit, menelan waktu lebih dari dua jam perjalanan darat satu arah.

    Kendati demikian, jenis kerugian yang paling sukar dikonversi ke dalam satuan rupiah adalah efek trauma bagi kepemimpinan tokoh di waktu mendatang.

    Ancaman terhadap keberanian menengahi konflik ini merupakan napas perlindungan anti-SLAPP, dan mustahil dimampatkan ke dalam draf angka petitum.

    Patut dicatat, nilai tuntutan immateriil Rp8,5 miliar dari pihak tergugat melampaui kerugian materiil Rp300 juta mereka sendiri.

    Peringatan ahli perdata yang dihadirkan PT BAP sebelumnya terkait kerugian riil bekerja dua arah; menekan kelemahan bukti materiil perusahaan, sekaligus membebani pihak tergugat agar membuktikan efek imateriel mereka melampaui ucapan lisan semata.

    Klaim Kriminalisasi dan Tekanan Berlapis

    Sudut pandang Parimus merambah ke wilayah yang lebih lapang.

    ”Sejak awal saya menyatakan ini sebagai kriminalisasi dan pembungkaman terhadap tokoh-tokoh masyarakat. Yang terlihat atau viral memang hanya kami bertiga, tetapi di hampir setiap desa terdapat tokoh masyarakat, mantir, kepala desa, anggota BPD, dan pihak lain yang merasa dibungkam,” tegasnya.

    Dalam pusaran konflik Sebabi, narasi tersebut berjalan paralel dengan fakta tekanan berlapis.

    Gugatan Rp104 miliar melaju beriringan dengan proses pidana dugaan penganiayaan Petrus Limbas, disertai penolakan PT BAP menghadiri persidangan adat Basara Hai lewat utusan yang sah.

    ”Kalau tokoh-tokoh tidak dapat bergerak, lalu bagaimana masyarakat memperjuangkan haknya?” katanya.

    Parimus menitipkan penyelesaian kepada majelis hakim. ”Jika melihat materi persidangan, saya menilai gugatan ini semestinya tidak dapat diterima,” katanya.

    Menanti Figur Pemilik Lahan

    Setelah giliran pembuktian penggugat, Sapriyadi mengungkap akan menghadirkan saksi tergugat pada palagan sidang berikutnya.

    ”Kami akan menghadirkan tiga saksi fakta yang merupakan pemilik lahan,” katanya.

    Manuver ini mengarah tepat pada kekosongan identitas pengelola fisik 50,38 hektare hamparan sengketa.

    Berkas pengadilan mencantumkan nama Y. Seruan, Petrus Limbas, Anti Pating, Priono, dan Sardiono berulang kali sebagai penguasa lahan, tetapi figur-figur tersebut luput dari gugatan.

    Bungkam yang Merangkum Semuanya

    Keengganan Ivan dan timnya merangkai satu kata pun untuk menjawab pertanyaan media merekatkan kepingan pola isolasi perusahaan.

    Konfirmasi Kanal Independen ke manajemen PT BAP sejak Mei 2026 terus menggantung tanpa balasan.

    Manajemen korporasi juga abai mengutus pengambil keputusan sah pada majelis adat Mantir Basara Hai.

    Perusahaan memilih perantara staf legal dan petugas lapangan lewat pesan WhatsApp, yang bermuara pada penolakan oleh Batamad.

    Penolakan wawancara siang itu menyempurnakan pola bahwa semua jalur konfirmasi konsisten berakhir tanpa tanggapan resmi dari pihak perusahaan di ruang publik.

    Sidang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Sampit dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari kubu tergugat pada 16 September mendatang. (ign)