cms.kanalindependen.id

Tag: praperadilan

  • Moratorium Kandas di Kotim: Tersangka Jalur WhatsApp, Hakim Batalkan Jerat Hukum Warga Penyang

    Moratorium Kandas di Kotim: Tersangka Jalur WhatsApp, Hakim Batalkan Jerat Hukum Warga Penyang

    SAMPIT, kanalindependen.id – Janji Markas Besar Polri untuk menangguhkan perkara pidana konflik agraria kandas begitu menyentuh tanah Kotawaringin Timur (Kotim).

    Hanya 24 hari setelah kebijakan itu digaungkan dari Jakarta, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Tengah (Kalteng) justru menerbitkan surat penetapan tersangka untuk Elis bin Deno.

    Jerat pidana atas dugaan pencurian buah sawit di areal sengketa yang membelit warga Desa Penyang itu runtuh di ruang sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Sampit.

    Status tersangka Elis resmi gugur pada Senin (2/11/2026). Hakim tunggal Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor SP.Tap/73/X/RES.1.8/2026/Ditreskrimum tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

    Putusan PN Sampit itu memerintahkan Polda Kalteng mencabut penetapan dan menghentikan penyidikan terhadap Elis sepanjang didasarkan pada surat tersebut.

    Hakim mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Elis, menolak selebihnya, dan menetapkan biaya perkara nihil.

    Cacat Formil dari Balik Pesan Singkat

    Sidang praperadilan mengurai rentetan kelemahan prosedur penyidikan. Salah satu pertimbangan utama hakim menyangkut hak tersangka yang tidak dicantumkan.

    Pasal 90 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku sejak awal tahun ini mewajibkan surat penetapan ditandatangani penyidik dan diberitahukan paling lama satu hari sejak dikeluarkan.

    Surat itu juga wajib memuat identitas, uraian singkat perkara, dan hak tersangka. Surat untuk Elis, menurut hakim, tidak mencantumkan hak-haknya.

    ”Tidak dicantumkannya hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka merupakan cacat formil karena ketentuan tersebut harus dipenuhi untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum,” kata hakim.

    Hakim turut menyoroti cara penyidik menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka melalui aplikasi WhatsApp.

    Hakim tidak menemukan pengaturan tegas dalam KUHAP soal pemberitahuan penetapan secara elektronik. Ketentuan persidangan elektronik dalam Pasal 204 juga dinilai tidak serta-merta bisa menjadi dasarnya.

    Hakim merujuk Pasal 278 ayat (1) dan (2) KUHAP. Ayat (2) mengharuskan petugas bertemu dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil, lalu mencatat penerimaannya dengan tanggal serta tanda tangan kedua pihak.

    Selain tidak ditandatangani pejabat berwenang, pemberitahuan itu dinilai melewati batas waktu satu hari.

    Menurut kuasa hukum Elis, surat bertanggal 1 Oktober itu baru diterima kliennya pada 5 Oktober.

    Polda Kalteng tidak menghadirkan saksi dalam praperadilan ini karena dua saksi yang dijadwalkan berhalangan hadir. Termohon hanya mengajukan ahli hukum pidana Anang Shophan Tornado pada Kamis (29/10/2026).

    Anang berpendapat media elektronik sah dipakai untuk menyampaikan informasi. Media yang sama menulis, dalam sidang, hakim mengingatkan Anang agar memberi keterangan secara netral dan profesional, setelah ia menyebut kehadirannya untuk memperkuat pihak termohon.

    Anang kemudian meminta maaf dan menegaskan keterangannya merupakan pandangan akademis.

    Bukti yang diajukan Polda Kalteng sendiri turut disorot hakim. Laporan hasil gelar perkara bertanda bukti T-18 keliru menempatkan status saksi dan tersangka pada halaman 3.

    Sementara itu, halaman 15 memuat dua kesimpulan yang saling bertentangan. Menurut hakim, ketidaksesuaian tersebut menunjukkan persoalan penentuan status hukum dan mencerminkan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara.

    Hakim juga menilai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Muhammad Al Faruq, terdakwa dalam perkara pokok, tidak bersesuaian dengan pemberitahuan penetapan tersangka Elis, sehingga dasar kewenangan penetapan itu dinilai tidak jelas dan kabur.

    Elis didampingi tim kuasa hukum Nurahman Ramadani, Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, dan Hendrik Hidayahnto. Merespons putusan ini, pihak Elis tengah menimbang langkah hukum lanjutan.

    ”Kami tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait persoalan keperdataan yang kami nilai dilakukan secara sewenang-wenang,” kata Nurahman.

    Komitmen yang Menabrak Realitas

    Kebijakan moratorium pidana konflik agraria berakar pada kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

    Komisi III meminta Bareskrim dan Polda jajaran menangguhkan seluruh perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria struktural.

    Kabareskrim Polri menindaklanjuti kesimpulan itu pada 7 September 2026 dengan menyatakan Polri akan mengedepankan mediasi, keadilan restoratif, serta menunda proses pidana untuk perkara yang berkaitan dengan perjuangan hak atas tanah.

    Komnas HAM mendukung langkah tersebut pada 10 September 2026, dengan catatan perlunya mekanisme penerapan yang jelas di lapangan. Dukungan ini sejalan dengan kajian Komnas HAM bersama Divisi Hukum Polri yang dipaparkan pada Maret 2026.

    Saat itu, Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyebut aparat kerap keliru menangani sengketa perdata dan administrasi pertanahan menggunakan pendekatan pidana murni.

    Sikap serupa disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma. Dalam jawaban tertulis kepada Kanal Independen pada 13 September 2026 terkait perkara di Desa Sebabi, Dodo menyebut penyidik melakukan klarifikasi untuk memastikan apakah sebuah peristiwa masuk kategori konflik agraria dan menelusuri ada tidaknya gugatan perdata.

    ”Apabila peristiwa tersebut termasuk dalam kategori konflik agraria, maka penyidik akan melakukan penyelesaian secara restoratif-humanis dengan mengedepankan mekanisme keadilan restoratif secara komprehensif,” kata Dodo.

    ”Terhadap perkara tindak pidana yang berkaitan dengan konflik agraria dilaksanakan moratorium (penangguhan sementara),” lanjutnya.

    Pada 22 September 2026, DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta menyebut undang-undang itu menjamin perlindungan hukum bagi subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, dan setiap orang yang beriktikad baik mempertahankan hak atas tanahnya.

    Menurut dia, mereka tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

    Namun, delapan belas hari setelah jawaban tertulis Dodo, dan sembilan hari setelah pengesahan undang-undang tersebut, Ditreskrimum Polda Kalteng menetapkan Elis sebagai tersangka pada 1 Oktober 2026.

    Akar Panjang Sengketa Kambas Bersatu

    Perkara ini bermula pada Kamis, 23 Juli 2026, ketika sekuriti PT Sapta Karya Damai (SKD) mengamankan Muhammad Al Faruq di areal yang disebut perusahaan sebagai Divisi 5 Blok 229, Desa Penyang.

    Polda Kalteng menetapkan Elis sebagai tersangka karena menduganya menyuruh Faruq mencuri sawit.

    Dalam permohonan praperadilannya, Elis membantah. Tim kuasa hukum menyatakan Elis berada di Sampit saat kejadian. Nurahman menyebut surat pernyataan Faruq menyatakan bukan Elis yang mengotaki peristiwa tersebut.

    Kawasan itu memendam sengketa panjang. Pada Juli 2026, Kanal Independen memberitakan lokasi itu diklaim Kelompok Tani Kambas Bersatu sebagai lahan kelola mereka.

    Sebaliknya, dalam keterangan yang dimuat Kanal Independen saat itu, Humas PT SKD Budi Handoko menyebut lokasi tersebut berada di dalam areal hak guna usaha (HGU) perusahaan.

    Catatan WALHI Kalteng di platform TanahKita merekam perjalanan konflik ini hingga 2019. Warga mulai membuka lahan untuk berladang pada 1990-an.

    Sengketa bermula pada 2011; pada Juni tahun itu 63 warga adat Dayak Tamuan membentuk Kelompok Tani Kambas Bersatu, lalu mendapati PT SKD menggarap lahan kelola mereka.

    Setelah warga melayangkan somasi pada Oktober 2011, perusahaan menyepakati ganti rugi 300 hektare secara bertahap.

    Pembayaran tahap pertama untuk 150 hektare tuntas pada April 2012. Namun, saat warga menagih tahap kedua pada Mei 2017, perusahaan menolak dengan alasan ganti rugi sudah dilakukan pada 2012.

    WALHI juga merinci kebuntuan penyelesaian konflik. PT SKD dilaporkan absen dalam tiga kali upaya fasilitasi Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim, padahal perusahaan yang melaporkan kelompok tani ke lembaga adat tersebut.

    Kesepakatan yang dicapai di Polres Kotim tidak dijalankan perusahaan. Fasilitasi pemerintah pada 2019 gagal mencapai kesepakatan.

    Secara terpisah, rapat fasilitasi pemerintah yang melibatkan dinas kabupaten dan provinsi, termasuk BPN Kotim, sempat merencanakan pengecekan lapangan atas seluruh perizinan PT SKD.

    Faruq, yang dalam berkas perkara tertulis Muhammad Alfaruq bin Irwanto, kini duduk sebagai terdakwa di PN Sampit dengan register Nomor 430/Pid.Sus/2026/PN Spt.

    Jaksa mendakwanya secara alternatif dengan Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, atau Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g KUHP tentang pencurian. Sidang pembuktian dijadwalkan Rabu (4/11/2026).

    Terkait dakwaan UU Perkebunan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-XIII/2015 pernah menyatakan frasa “setiap orang secara tidak sah” dalam pasal tersebut tidak berlaku bagi anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007.

    Kuasa hukum Elis juga menyoroti pemeriksaan saksi dalam perkara Faruq.

    ”Sampai sekarang ada saksi yang ternyata tidak menandatangani berita acara pemeriksaan,” kata Nurahman. (ign)

  • Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    Menembus Barcode, Terjegal Selang: Pertaruhan Rp60 Miliar Terdakwa Pelangsir BBM Seruyan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Layar sistem MyPertamina menampilkan persetujuan tanpa ragu. Toyota Rush hitam KH 1264 P milik Budi Setiawan mulus menembus pengawasan langsung aparat di SPBU 65.742.001 Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, Jumat, 8 Mei 2026 lalu.

    Personel Satreskrim Polres Seruyan hari itu turun mengimbau pengendara agar memakai kode QR yang cocok dengan pelat kendaraannya.

    Budi menunjukkan barcode miliknya kepada operator. Status pemindaiannya sah. Itu merupakan kunjungan ketiganya dalam tiga hari. Kapasitas tangki mobilnya yang hanya 45 liter membuat kebijakan batas 50 liter dari pengelola tidak pernah menahannya.

    Namun, menurut surat dakwaan jaksa, sensor digital SPBU buta terhadap apa yang terjadi sesudah mobil itu pulang.

    Aktivitas sesungguhnya berlangsung di luar jangkauan kamera, mengandalkan perkakas manual, yakni seutas selang, jeriken lima liter, lalu jeriken 35 liter.

    Perjalanan 165 liter Pertalite itu terhenti pada Senin, 11 Mei, sekitar pukul 14.30 WIB. Anggota Polres Seruyan mengamankan Budi di Jalan Ais Nasution, Kuala Pembuang I.

    Lima jeriken di bagasi mobilnya disita sebelum sempat diserahkan kepada pemesannya di dermaga.

    Rencana laba batal Rp200 ribu kini berhadapan dengan ancaman denda maksimal Rp60 miliar. Hampir lima bulan berselang, Budi melawan.

    Lewat permohonan praperadilan bernomor 8/Pid.Pra/2026/PN Spt, ia meminta hakim menyatakan tidak sah status tersangkanya, yang terbit pada hari yang sama dengan penangkapannya.

    Budi juga menyoal penangkapan serta penahanannya oleh Polres dan Kejaksaan Negeri Seruyan, mendalilkan error in persona, dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya dari Lapas Kelas IIB Sampit.

    Permohonan itu membekukan laju perkara pokoknya. Sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Sampit, Rabu (7/10/2026), tercatat berlangsung lima menit sebelum ditunda untuk menunggu putusan akhir praperadilan.

    Dua Ruang Sidang dalam Sehari

    Pekan ini, perkara Budi bergulir di dua ruang sidang PN Sampit. Pukul 10.05 – 11.00 WIB, Ruang Cakra menggelar sidang pertama praperadilan.

    Agendanya pemeriksaan kehadiran para pihak, pembacaan permohonan, lalu jawaban Polres Seruyan dan Kejaksaan Negeri Seruyan sebagai termohon.

    Isi jawaban kedua termohon tidak dimuat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit. Sidang berlanjut Kamis (8/10/2026) dengan replik, duplik, dan bukti surat.

    Bergeser ke sore hari, pukul 15.05, Ruang Chandra membuka sidang perdana perkara pokok Nomor 428/Pid.Sus/2026/PN Spt. Lima menit berselang, sidang ditunda. SIPP mencatat alasannya: menunggu putusan akhir praperadilan.

    Penundaan itu adalah perintah undang-undang. KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026, membalik aturan lama yang menggugurkan praperadilan begitu perkara pokok disidangkan.

    Pasal 163 ayat (1) huruf e kini melarang pemeriksaan pokok perkara selama pemeriksaan praperadilan belum selesai.

    Aturan itu menahan surat dakwaan Kejari Seruyan yang kini terpajang di SIPP agar tidak dibacakan di depan majelis hakim.

    Perkara itu ditangani tiga jaksa penuntut umum: Putri Fasyla Ananta, Jihan Hasna Shafira Zulhulaifa, dan Yolla Indriana. Permohonan praperadilan sendiri didaftarkan 30 September, lima hari sebelum jaksa melimpahkan perkara pokok.

    Pasal 89 KUHAP baru menggolongkan penetapan tersangka sebagai upaya paksa, sejajar dengan penangkapan dan penahanan. Pasal 158 menjadikan keabsahan upaya paksa itu objek praperadilan.

    Tersangka Sehari Jadi dan Bukti Lab yang Menyusul

    Permohonan Budi membidik kecepatan polisi. Perkaranya bersandar pada Laporan Polisi Nomor LP/A/2/V/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES SERUYAN/POLDA KALTENG tertanggal 11 Mei, bertepatan dengan hari penangkapan.

    Kode A menandai laporan yang dibuat anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa pidana. Dakwaan tidak menjelaskan bagaimana petugas mengetahui aktivitas Budi.

    Hari yang sama, penyidik menetapkan Budi sebagai tersangka lewat surat bernomor S.Tap/49/V/RES.5.5/2026/Reskrim.

    Surat perintah penangkapannya bernomor SP.Kap/13/V/RES.5.5/2026/Reskrim; petitum tidak mencantumkan tanggalnya. Keesokan harinya, 12 Mei, Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/42/V/RES.5.6/2026/Reskrim terbit.

    Pemohon menilai penetapan tersangka itu tidak memenuhi due process of law dan tidak didukung dua alat bukti yang sah. Kronologi dalam dakwaan jaksa memperlihatkan dua pembuktian teknis datang belakangan.

    Tenaga teknis Diskoperindag mengukur volume 165 liter BBM itu pada 21 Mei, sepuluh hari setelah penetapan tersangka. Pengukuran berlangsung di ruang Unit II Satreskrim Polres Seruyan, disaksikan penyidik dan didampingi Budi.

    Surat penyampaian hasil uji dua sampel BBM bertanggal 24 Juli, 74 hari setelah penetapan tersangka. Berdasarkan parameter alat uji yang tersedia di Fuel Terminal Pangkalan Bun, sampel disimpulkan masuk kategori bensin jenis Pertalite.

    Sementara itu, KUHAP baru memperluas jenis alat bukti. Pasal 235 ayat (1) menjadikan barang bukti sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sejajar dengan keterangan saksi, surat, dan bukti elektronik.

    Lima jeriken itu sudah diamankan sejak 11 Mei. Hakim praperadilan yang akan menimbang apakah bukti saat penetapan sudah cukup.

    Enam Puluh Hari dan Dalil ‘Error in Persona’

    Permohonan juga menyasar masa penahanan. Pemohon mendalilkan penangkapan dan penahanan oleh Polres, serta penahanan oleh Kejari, tidak sah karena dilakukan setelah pemohon bebas demi hukum dan terdapat error in persona.

    Dia meminta hakim menyatakan kedua termohon melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 28D, 28G, dan 28I UUD 1945, serta memerintahkan penyidikan atas laporan polisi itu dihentikan.

    Pasal 102 KUHAP baru membatasi penahanan oleh penyidik paling lama 20 hari, dapat diperpanjang penuntut umum paling lama 40 hari.

    Lewat dari itu, tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan. Dihitung dari 12 Mei, batas 60 hari itu jatuh pada 10 Juli 2026.

    Hasil uji laboratorium baru keluar 24 Juli, dua pekan setelah tenggat tersebut. Surat Perintah Penahanan tingkat penuntutan dari Kejari Seruyan, Nomor PRINT-1205/O.2.19/Eoh.2/08/2026, bertanggal 18 September, 70 hari setelah tenggat yang sama. Dua belas hari kemudian, permohonan praperadilan didaftarkan.

    SIPP tidak memuat keberadaan Budi selama rentang waktu itu. Petitum hanya menyebut ia kini ditahan di Lapas Kelas IIB Sampit dan meminta hakim memerintahkan kejaksaan mengeluarkannya.

    KUHAP memberi kewenangan menahan yang terpisah kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sah tidaknya penahanan jaksa terhadap orang yang menurut pemohon sudah bebas demi hukum, itulah yang kini diuji di Ruang Cakra.

    Lima Kali Isi, Satu Selang

    Menurut dakwaan, semuanya berawal dari toko sembako milik istri Budi di Jalan Ais Nasution pada pertengahan April 2026.

    Seorang pembeli berinisial SJ menanyakan Pertalite, dan Budi menawarkan untuk membantu mencarikannya. Ia lalu menjual dua jeriken 35 liter seharga Rp400 ribu per jeriken, dibayar tunai Rp800 ribu.

    Rabu, 6 Mei, sekitar pukul 09.00, SJ kembali ke toko itu membawa lima jeriken 35 liter.

    ”Bang minta tolong carikan Pertalite,” katanya, sebagaimana dikutip dakwaan.

    ”Iya nanti saya carikan,” jawab Budi.

    Istri Budi melihat penyerahan lima jeriken itu dan kini tercatat sebagai saksi. Sejak hari itu, Budi bolak-balik ke dua SPBU, selalu dengan Rush yang sama dan barcode miliknya sendiri.

    Dia tiga kali mengisi di SPBU Buih Seruyan, Jalan Soekarno-Hatta, yakni 6, 8, dan 9 Mei. Dua pembelian lain berlangsung di SPBU 66.742.03 Berkat Ridho, Jalan Raya Pematang Panjang, pada 7 Mei dan 11 Mei, hari ia ditangkap.

    Sepulang dari SPBU, Budi menguras tangki dengan selang ke jeriken lima liter, lalu memindahkannya ke jeriken 35 liter.

    ”Cara tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang setiap kali selesai melakukan pembelian BBM di SPBU,” tulis jaksa.

    Narasi dakwaan menyebut panjang selang sekitar satu meter, sementara daftar barang bukti di SIPP mencatat 150 sentimeter.

    Sabtu, 9 Mei, SJ datang menanyakan pesanannya, tetapi BBM belum terkumpul. Senin pagi, 11 Mei, ia datang lagi dan dijanjikan barang siap siang hari.

    Sekitar pukul 14.30, sebelum lima jeriken itu berpindah tangan di dermaga, polisi lebih dulu mengamankan Budi.

    Pola itu tidak menabrak pagar yang terpasang di dispenser. Terkait pemantauan 8 Mei itu, Kasat Reskrim Polres Seruyan kala itu, AKP Muhammad Affandi, menekankan peran kode QR.

    ”Penggunaan QR Code MyPertamina menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga transparansi distribusi,” katanya, seperti dikutip pemberitaan media.

    Pada hari yang sama, Sales Area Manager Retail Pertamina Patra Niaga Kalteng, Donny Prasetya, menegaskan pembelian Pertalite untuk mobil wajib memakai barcode.

    Dia juga memastikan tidak ada pembatasan kuota dari Pertamina, seperti diberitakan Prokalteng. Rata-rata bahan bakar yang terkumpul dari tiap kunjungan Budi tercatat 33 liter.

    Modus Budi terhitung sederhana jika merujuk pada temuan polisi di daerah lain tahun ini. Polres Parepare menangkap pelangsir bertangki rakitan yang berganti-ganti barcode. Sementara itu, pelaku yang diungkap Polresta Klaten mengangkut sekitar 900 liter per hari selama tujuh bulan.

    Kontras Untung Rp200 Ribu dengan Rush Rp100 Juta

    Menurut dakwaan, lima jeriken itu akan dijual Rp400 ribu per jeriken, dan Budi memperhitungkan Rp10 ribu di antaranya sebagai ongkos angkut.

    Modalnya Rp350 ribu per jeriken, setara 35 liter dengan harga resmi Rp10.000 per liter. Untung bersihnya Rp40 ribu per jeriken atau Rp200 ribu untuk lima jeriken, dari transaksi yang tidak pernah selesai.

    Hitungan itu memakai asumsi 35 liter penuh. Hasil ukur 165 liter untuk lima jeriken berarti rata-rata 33 liter per jeriken. Harga Rp400 ribu per jeriken setara sekitar Rp11.400 per liter bila jeriken terisi penuh.

    Sebagai pembanding, pada pekan yang sama, liputan Kanal Independen mencatat Pertalite di kios Kasongan, Katingan, menembus Rp25.000 per liter. Seorang warga pelosok Katingan menyebut jeriken 35 liter bisa dihargai Rp1 juta.

    Margin Budi sekitar Rp1.100 per liter. Barang bukti yang disita bernilai jauh lebih besar: Toyota Rush ber-STNK atas nama Budi diperkirakan sekitar Rp100 juta, atau lima ratus kali lipat keuntungan menurut dakwaan.

    BBM 165 liter itu sendiri dinilai Rp1,65 juta, sementara ponsel Samsung A33 yang ikut disita ditaksir sekitar Rp1,8 juta.

    Antrean yang Kembali

    Pembelian itu berlangsung saat krisis BBM melanda sejumlah daerah Kalimantan Tengah. Sepanjang 1 sampai 8 Mei, antrean mengular di Palangka Raya, Katingan, dan Kotawaringin Timur.

    Jumat, 8 Mei, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan sembilan tersangka penimbun BBM yang ditangani Polda serta jajaran Kobar dan Kotim.

    Polres Seruyan, dalam pemantauan 8 Mei, menyebut stok Pertalite dan Pertamax di dua SPBU yang dicek masih 6.000 hingga 8.000 liter dan antrean berjalan tertib.

    Gelombang berikutnya datang setelah harga Pertamax di Kalimantan Tengah naik menjadi Rp16.650 per liter pada 10 Juni. Selisihnya dengan Pertalite melebar dari Rp2.600 menjadi Rp6.650 per liter.

    Giliran Seruyan bersiaga pada Agustus. Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda menerbitkan Surat Edaran Nomor 1495 Tahun 2026 setelah antrean panjang dan kosongnya Pertalite di tingkat pengecer memicu kepanikan.

    Edaran itu meminta warga melaporkan dugaan penimbunan, antara lain ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Seruyan.

    Senin, 14 September, massa Aliansi Masyarakat Resah berdemonstrasi di kantor Pertamina Patra Niaga Kalteng menuntut distribusi BBM tepat sasaran. Pertamina menyebut peralihan konsumen ke Pertalite sebagai pemicu antrean September.

    DPRD Kota Palangka Raya turut menyoroti harga eceran yang menembus Rp18.000 per liter serta praktik pelangsir bermodus tangki modifikasi atau pembelian berulang. Pola pembelian berulang ini juga menjadi modus yang diuraikan dalam dakwaan Budi.

    Menunggu Dua Palu

    Bidkum Polda Kalteng sempat memberi penyuluhan kepada personel Polres Seruyan soal KUHAP baru dan antisipasi kerawanan praperadilan pada 20 Agustus 2026.

    Enam pekan kemudian, permohonan Budi masuk. Kolom advokat dalam SIPP praperadilan maupun perkara pokoknya tampak kosong.

    Sidang praperadilan berlanjut Senin (12/10/2026) dengan agenda pembuktian dan ahli dari pemohon.

    Putusan praperadilan semestinya keluar sebelum perkara pokok kembali disidangkan Rabu, 21 Oktober. Pasal 163 ayat (1) huruf c mewajibkan hakim menjatuhkan putusan paling lama tujuh hari sejak permohonan dibacakan pada 7 Oktober.

    Bila permohonan dikabulkan, huruf f pasal yang sama mewajibkan pemulihan akibat upaya paksa yang dinyatakan tidak sah, paling lama tiga hari setelah putusan.

    Ulasan di laman Dandapala menyebut, bila praperadilan atas penetapan tersangka dikabulkan, hakim perkara pokok semestinya menyatakan penuntutan tidak dapat diterima.

    Bila ditolak, Budi menghadapi dakwaan tunggal Pasal 55 UU Migas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja, dengan penyesuaian pidana menurut Lampiran I nomor urut 158 UU Nomor 1 Tahun 2026.

    Ancamannya paling lama enam tahun penjara dengan denda maksimal Rp60 miliar, rumusan yang juga dipakai penyidik Polresta Klaten saat merujuk lampiran yang sama.

    Lima jeriken itu kini tersimpan di Kejaksaan Negeri Seruyan, bersama Rush hitam yang mengangkutnya.

    Budi menunggu dua palu. Satu di Ruang Cakra yang menentukan sah tidaknya status tersangkanya, satu lagi di Ruang Chandra yang baru boleh diketuk sesudahnya. (ign)