cms.kanalindependen.id

Tag: PT Bumi Sawit Kencana

  • 90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    90 Menit Debat Dokumen Kuasa, Mediasi Gugatan Lahan Sebabi Berakhir Tanpa Titik Temu

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi menampakkan diri secara langsung di ruang mediasi Pengadilan Negeri Sampit pada Rabu (21/10/2026). Namun, di seberang meja, kursi yang disiapkan untuk petinggi PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) dan PT Agro Indomas dibiarkan tak bertuan.

    Korporasi tersebut merespons gugatan perdata sengketa lahan ini hanya dengan mengirim utusan hukum, sementara direktur PT BSK disebut berada di Jakarta.

    Pemandangan timpang ini menyita waktu 90 menit tanpa sekalipun menyentuh esensi sengketa. Sepanjang rentang pukul 14.00 hingga 15.30 WIB, ruang tertutup itu dipenuhi adu argumen mengenai keabsahan dokumen perwakilan dan alasan di balik absennya pimpinan tergugat.

    ”Kenapa mediasinya sangat lama? Karena di dalam mediasi sempat ada perdebatan terkait surat kuasa khusus dan ketidakhadiran prinsipal tergugat satu maupun tergugat dua. Mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya,” kata Ardon, kuasa hukum warga, seusai mediasi tersebut.

    Kubu PT BSK, yang berdiri di bawah payung Wilmar International Limited, menyebut pimpinannya berhalangan karena kesibukan, dan direkturnya tengah berada di Jakarta. Dalih administratif ini sontak ditangkis oleh pihak penggugat.

    ”Seperti yang disampaikan oleh tergugat satu tadi, direktur BSK berada di Jakarta. Artinya, mereka masih di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Ardon.

    Argumentasi Ardon berpijak kuat pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Beleid tersebut mengamanatkan kehadiran para pihak yang berperkara secara langsung.

    Absennya prinsipal hanya diberi ruang toleransi atas alasan sah, semisal terbaring sakit dengan bukti medis atau berdomisili di luar negeri. Bahkan, Perma menyodorkan jalan keluar tegas bahwa kehadiran melalui komunikasi audio visual jarak jauh secara hukum dianggap sebagai kehadiran langsung.

    Hakim mediator, menurut Ardon, turut mempertegas garis batas aturan tersebut di dalam ruangan. ”Mediator juga menyampaikan bahwa prinsipal memang diharuskan hadir, atau bisa melalui Zoom apabila memang tidak berada di Sampit,” katanya.

    Dari enam pihak yang digugat, Notaris Martina dan Menteri Kehutanan juga tercatat tidak hadir dalam proses mediasi tersebut.

    Tarik Ulur Dokumen Kuasa

    Perdebatan di atas meja mediasi merambat ke urusan dokumen pendamping. Kuasa hukum PT BSK mempersoalkan kubu warga yang melangkah tanpa membawa surat kuasa istimewa.

    Menurut kuasa hukum penggugat, justru utusan hukum korporasi itu sendiri yang datang tanpa menggenggam surat kuasa istimewa tersebut.

    Sapriyadi dan Ardon selaku tim hukum warga mementahkan permintaan itu. Mereka menilai dokumen perwakilan tersebut kehilangan relevansinya karena kelima warga, selaku prinsipal utama, telah hadir secara langsung di pengadilan.

    ”Saya juga menyampaikan bahwa surat kuasa istimewa itu boleh dibuat apabila prinsipal tidak hadir. Karena dari pihak penggugat semua prinsipal hadir, artinya kehadiran kami dikatakan sah. Yang tidak hadir ataupun tidak memiliki surat kuasa istimewa itu dikatakan tidak hadir,” kata Ardon merinci dinamika di dalam ruangan.

    Berdasarkan aturan main Perma, kuasa hukum baru sah mewakili prinsipal dalam mediasi bila pihak utama berhalangan hadir dengan alasan yang diakui hukum, serta wajib mengantongi surat kuasa khusus yang memuat kewenangan mengambil keputusan. Kuasa hukum tergugat, kata Ardon, lantas membalas dengan menuding kubu warga tengah mempersulit mereka.

    ”Kami tidak mempersulit, tetapi hanya menjalankan sesuai aturan, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016,” ujar Ardon menepis tudingan itu.

    Ia pun melempar sinyal peringatan bahwa ketidakhadiran direksi korporasi bisa membawa konsekuensi sanksi.

    ”Untuk konsekuensinya, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mereka bisa dikatakan tidak beriktikad baik karena ketidakhadiran mereka,” katanya.

    Sanksi yang membayangi dalam aturan tersebut memuat beban finansial: tergugat yang dinilai mediator tidak beriktikad baik wajib membayar biaya mediasi melalui penetapan hakim. Beban biaya ini seluruhnya akan ditimpakan kepada tergugat, tanpa memandang apakah kelak mereka keluar sebagai pemenang perkara.

    Pertemuan petang itu usai tanpa membuahkan titik temu. “Untuk mediasi belum ada titik temu, karena masih diberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyampaikan resume ataupun permintaan dari para penggugat,” kata Ardon.

    Berdasarkan Perma, resume perkara ini kelak menjadi dokumen yang merangkum duduk perkara sekaligus tawaran perdamaian dari warga.

    Mediasi lanjutan dijadwalkan sepekan kemudian, berpacu dengan durasi aturan pengadilan.

    Perma Nomor 1 Tahun 2016 mematok batas waktu mediasi paling lama 30 hari sejak penetapan perintah, dan hanya dapat diperpanjang maksimal 30 hari atas kesepakatan para pihak.

    Tiga Pekan, Tiga Babak

    Jejak langkah PT BSK dalam menghadapi perkara nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt ini mempertontonkan pola yang terus bersalin rupa sepanjang tiga pekan.

    Pada jadwal sidang perdana 7 Oktober, perusahaan tidak hadir karena alamatnya disebut tidak ditemukan. Layar berganti pada sidang 14 Oktober, tatkala perusahaan mengutus tiga staf yang, menurut kuasa hukum warga, hanya berbekal surat tugas tanpa surat kuasa khusus.

    Memasuki babak ketiga pada 21 Oktober, korporasi datang di bawah perwakilan kuasa hukum, namun jajaran direksinya tetap tidak menampakkan diri.

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari pihak PT BSK maupun kuasa hukumnya atas keterangan yang disampaikan oleh kubu penggugat tersebut. (ign)

  • 19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    19 Tahun Menagih Penyelesaian Lahan, Warga Sebabi Justru Dilaporkan PT BSK ke Polisi

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ebok mengaku sudah sembilan belas tahun menagih penyelesaian lahan peninggalan ayahnya. Upaya itu justru berujung pada masuknya nama warga Desa Sebabi ini ke dalam surat resmi PT Bumi Sawit Kencana (BSK).

    Anak usaha Wilmar International itu mencantumkan namanya sebagai pihak yang dilaporkan ke Polres Kotawaringin Timur (Kotim) atas pendudukan lahan.

    Surat bertanggal 27 Juli 2026 itu dikirimkan PT BSK kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang. Hari itu juga, Damang membalas.

    Ia menegaskan Ebok sudah resmi melapor ke Kedamangan sejak Desember 2025. Mengacu aturan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah, ia menyatakan perkara yang sudah bergulir di satu peradilan tidak bisa diproses di peradilan lain.

    Dua bulan lebih sesudahnya, menurut Ebok, terjadi pembongkaran di objek yang tengah berproses adat itu pada malam 2 Oktober 2026, saat keluarganya tidak berada di lokasi.

    Jejak Turun-Temurun di Sungai Berambas

    Lahan tersebut berada di kawasan Sungai Berambas, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kotim.

    Menurut Ebok yang didampingi sang ibu, keluarganya menempati kawasan itu secara turun-temurun sejak 1960. Jejak historis ini bersandar pada cerita orang tuanya.

    ”Awalnya, tanah ini memang tempat kedudukan serta tempat tinggal kami secara turun-temurun,” kata Ebok.

    Kawasan itu juga menjadi tempat keluarganya bercocok tanam. “Aktivitas kami di sini dari dulu tidak lepas dari menanam, seperti sayuran, singkong, pisang, terong asam, dan sebagainya,” ujarnya. Nanas, pisang, dan karet, menurut Ebok, masih tumbuh di lokasi dan bisa ia tunjukkan.

    PT BSK, kata Ebok, datang sekitar 2004 hingga 2005 dan mulai beraktivitas di atas objek tersebut. Dalam surat permohonannya kepada Camat Telawang, ia menulis tanah garapan almarhum ayahnya telah ditanami perusahaan sejak 2007. Areal itu kini masuk Blok 091, yang sebelumnya bernomor Blok 291.

    Tahun itu pula tuntutan dimulai. Bersama sang ayah, Ebok mengaku berkali-kali mendatangi kantor perusahaan, tetapi belum mendapat tanggapan serius. Ayahnya, Uis bin Jahu, meninggal pada 2019. Ebok lalu meneruskan perjuangan itu bersama keluarganya.

    “Tanah ini adalah bekas jerih payah orang tua kami sendiri. Sampai sekarang belum pernah dilakukan GRTT,” ujarnya, merujuk ganti rugi tanam tumbuh.

    Menurut Ebok, pihak perusahaan selama ini menyatakan lahan itu sudah di-GRTT. Keluarganya lalu meminta bukti.

    ”Kami meminta mereka membuktikan GRTT terkait kepemilikan objek ini. Namun, sampai sekarang mereka belum pernah menunjukkan kepada kami,” katanya.

    Ebok menepis anggapan bahwa klaimnya baru muncul belakangan. “Untuk objek ini, bukan baru sekarang,” ujarnya.

    Catatan Kedamangan Telawang sejalan dengan penuturannya. Damang menulis Ebok telah mengklaim lahan tersebut sejak 2007, sebagaimana disampaikan Ebok saat melapor secara lisan pada 2022.

    Jalur Mediasi dan Surat-menyurat

    Ebok mengaku sejak awal memilih jalan baik-baik. “Harapan kami dari dulu, kehadiran perusahaan itu agar bertetangga dengan baik serta berkeadilan,” katanya. Permohonan lisan hingga tertulis, menurut dia, belum ditanggapi perusahaan.

    Pada 10 Desember 2025, Ebok menyurati Camat Telawang. Ia memohon camat memfasilitasi mediasi keluarganya dengan PT BSK 1, sekaligus meminta pertemuan di Kantor Camat Telawang bersama pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan.

    Tujuannya, tertulis dalam surat itu, agar persoalan terselesaikan dengan baik dan tidak ada pihak yang saling dirugikan.

    Surat itu ditembuskan antara lain kepada Kapolsek Telawang, Danramil Telawang, Kepala Desa Sebabi, Damang Kecamatan Telawang, Mantir Adat Simpang Sebabi, dan PT BSK 1.

    Salinan yang diperoleh Kanal Independen memuat stempel Kecamatan Telawang dengan tanda tangan atas nama camat, paraf penerima di samping tembusan untuk Kapolsek dan Danramil Telawang, serta stempel bagian keamanan PT BSK Estate 1.

    Delapan hari kemudian, 18 Desember 2025, Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Damang Kecamatan Telawang. “Sekarang lahan ini sedang berproses secara adat di Kecamatan Telawang,” kata Ebok.

    Memasuki Juli 2026, Ebok kembali bersurat mengenai rencana pemasangan batas tanah almarhum Uis bin Jahu.

    Lembar tanda terimanya mencatat sepuluh penerima. Mereka berasal dari Kedamangan Telawang, pemerintah desa, Setda, DAD Kotim, SPKT Polres Kotim, piket Posramil dan Polsek Telawang, Kecamatan Telawang, DAD kecamatan, hingga pihak keamanan PT BSK Estate 1.

    SPKT Polres Kotim menerima dokumen itu pada 21 Juli 2026, tepat enam hari sebelum PT BSK menyurati Damang.

    Dua Surat di Hari yang Sama

    PT BSK menanggapi surat itu lewat dokumen tertanggal 27 Juli 2026, perihal pemberitahuan klaim lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis. Surat ini ditandatangani Koordinator SSL atas nama PT Bumi Sawit Kencana.

    Perusahaan merujuk surat Ebok yang ditembuskan kepadanya. Menurut uraian PT BSK, surat Ebok berisi rencana anak-anak almarhum Uis bin Jahu memasang pagar pembatas antara lahan almarhum yang sudah diganti rugi dan yang belum.

    Artinya, berdasarkan uraian tersebut, keluarga hendak memisahkan sendiri bagian lahan yang sudah diganti rugi dari bagian yang belum.

    Melalui surat yang sama, PT BSK menyampaikan tiga hal. Pertama, lahan di Blok 091, 057, dan 058 PT BSK 1 yang diklaim Ebok dan Dewi Uwis disebut sebagai lahan perusahaan yang telah diganti rugi kepada warga Sebabi. Surat itu tidak mencantumkan nama penerima maupun waktu pembayaran ganti rugi.

    Kedua, pendudukan lahan oleh Ebok dan Dewi Uwis telah dilaporkan ke Polres Kotim dan masih dalam proses. Ketiga, rencana pemasangan pagar pembatas di dalam areal PT BSK 1 dinilai tidak memiliki dasar legalitas yang sah terkait kepemilikan lahan.

    Hari itu juga, Damang Kepala Adat Kecamatan Telawang Yustinus Saling Kupang membalas melalui surat Nomor 39/DKA/TLWG/VII/2026. Ia mencatat Ebok resmi melapor secara tertulis kepada Kedamangan pada 18 Desember 2025.

    Damang lalu merujuk Peraturan DAD Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Peradilan Adat Dayak. “Suatu perkara yang sudah bergulir di salah satu peradilan maka tidak bisa diproses di peradilan lain,” tulisnya, seraya meminta surat itu diperhatikan PT BSK.

    Balasan tersebut ditembuskan antara lain kepada Camat Telawang dan Kapolsek Telawang. Salinannya memuat stempel bagian keamanan PT BSK, Polsek Telawang, Kepala Desa Sebabi, dan Kecamatan Telawang. Bukti stempel ini menandakan bahwa institusi-institusi tersebut telah menerima pemberitahuan mengenai proses adat yang sedang berjalan.

    Dibongkar Saat Tak Ada Orang

    Menurut Ebok, respons perusahaan terhadap proses adat itu justru berupa pembongkaran. Ia menyebut pembongkaran di objek yang tengah berproses adat tersebut terjadi pada 2 Oktober 2026, ketika keluarganya tidak berada di lokasi.

    Berdasarkan informasi yang ia terima, pembongkaran dilakukan pada malam hari. Informasi itu ia peroleh dari seorang mandor PT BSK 1, yang menyebut pembongkaran dilakukan oleh tim respons BSK 1.

    Rekaman dan video keterangan mandor itu, kata Ebok, ada padanya. Ia juga mengaku bertemu seorang anggota tim respons yang menyebut perintah pembongkaran datang dari koordinator lapangan (korlap).

    ”Jadi, kelihatannya, jangankan menindaklanjuti, yang kami dapatkan justru hanya pembongkaran. Tidak ada keseriusan,” kata Ebok.

    Alasan pembongkaran itu tidak ia ketahui. ”Saya tidak mendapat informasi mengenai kejelasan dan alasannya. Jadi, yang kami lihat di lokasi hanya pembongkaran itu saja,” ujarnya. Ebok mengaku sudah meminta pertanggungjawaban perusahaan, tetapi belum ditanggapi secara serius.

    Menurut Ebok, pembongkaran itu bukan yang pertama. “Kalau pondok yang ini, kurang lebih satu tahun kami dirikan. Sebenarnya sudah lebih, tetapi sebelumnya dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Pembongkaran pondok sebelumnya, menurut dia, juga dilakukan tim respons BSK 1 saat keluarganya tidak di tempat. “Kami hanya terlambat satu jam. Ketika kembali ke objek tersebut, sudah dilakukan pembongkaran,” ujarnya. Peristiwa itu ia sebut terjadi sekitar Oktober 2025. Ia tidak ingat tanggal pastinya, tetapi menyebut videonya masih ada.

    Kanal Independen telah mengirimkan permohonan konfirmasi kepada PT BSK melalui pesan WhatsApp pada Senin (19/10/2026).

    Pertanyaan yang diajukan mencakup kejelasan GRTT, pelaporan polisi, kesediaan mediasi, hingga dugaan pembongkaran di area sengketa. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak perusahaan.

    Dilaporkan, Belum Dipanggil

    Soal laporan ke kepolisian, Ebok membenarkan lokasi itu pernah didatangi anggota polisi. Ia menegaskan kedatangan itu berlangsung tanpa intimidasi.

    ”Mereka hanya mendatangi objek tersebut, bersilaturahmi,” katanya. Ia menyebut masih menyimpan foto kedatangan itu. Hingga wawancara berlangsung, ia menyatakan belum pernah dipanggil.

    Kuasa hukum Ebok, Sapriyadi, menyayangkan langkah PT BSK membawa persoalan ini ke kepolisian. Ia menilai klaim lahan Ebok adalah persoalan agraria.

    ”Kami menyampaikan kepada pihak perusahaan agar lebih kooperatif, lebih memahami permasalahannya. Jika ini permasalahan perdata, maka selesaikan keperdataannya terlebih dahulu,” kata Sapriyadi.

    “Jangan selalu mengandalkan APH, dalam artian melaporkan masyarakat-masyarakat adat ini ke proses hukum,” tambahnya.

    Ia merujuk agenda reforma agraria, surat telegram Kapolri, dan Peraturan Mahkamah Agung yang menurutnya mengatur penangguhan sementara proses pidana bila terdapat perkara perdata.

    ”Apalagi ini berkenaan dengan hak-hak masyarakat yang belum pernah dilakukan ganti rugi. Menurut pendapat saya, lebih baik menahan diri untuk tidak melaporkan ini ke ranah pidana,” ujarnya.

    Sapriyadi menilai poin kedua surat PT BSK menunjukkan perusahaan cenderung mengandalkan kepolisian. ”Ini sangat disayangkan menurut kami. Ini ada upaya untuk mengkriminalisasi masyarakat adat,” katanya.

    Laporan PT BSK itu dibuat sebelum Polri memberlakukan moratorium perkara pidana konflik agraria. Dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Senin, 7 September 2026, Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono menyatakan Polri menangguhkan sementara seluruh penanganan perkara pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

    Syahardiantono beralasan, konflik agraria belum tentu persoalan pidana, sebab dapat berkaitan dengan urusan perdata dan hak masyarakat adat. Polri, kata dia, mengutamakan penyelesaian lewat mediasi dan keadilan restoratif, serta menunda proses pidana atas perkara yang bertaut dengan perjuangan hak atas tanah.

    Langkah mediasi inilah yang sudah diminta Ebok kepada Camat Telawang sejak Desember 2025.

    Kebijakan kepolisian tersebut berpedoman pada kesimpulan rapat Komisi III DPR RI bersama Kabareskrim dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada 26 Agustus 2026. Salah satu poinnya meminta Bareskrim dan Polda jajaran mencegah kriminalisasi warga, khususnya pada kasus yang sedang dalam proses penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.

    Harapan kepada Negara

    Ebok kini menggantungkan harapan kepada negara. Ia memohon Presiden dan aparat penegak hukum memberi perlindungan penuh bagi keluarganya, yang ia sebut masyarakat adat yang menempati tempat itu secara turun-temurun.

    ”Inilah tempat tinggal kami. Inilah tempat usaha kami,” kata Ebok.

    ”Kalau memang tidak ada perlindungan hukum, mohon maaf, kami masyarakat adat mau ke mana lagi, Pak? Mata pencaharian dan penghidupan kami sudah sempit. Ini ibu kami sendiri,” ujarnya, merujuk perempuan yang sejak awal wawancara berada di sampingnya. (ign)

  • Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    Kontras di PN Sampit: Warga Sebabi Hadir Lengkap, Staf PT BSK Disebut Tanpa Surat Kuasa

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi duduk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (14/10/2026). Kehadiran utuh para penggugat ini menghadirkan sebuah kontras di dalam ruang sidang.

    Mereka berhadapan dengan Tergugat I, PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK). Jika sepekan sebelumnya anak perusahaan Wilmar Group itu absen karena alamatnya disebut tidak ditemukan, kali ini mereka muncul, meski hanya diwakili tiga orang staf.

    Menurut kuasa hukum warga, ketiga utusan tersebut menapaki ruang persidangan sekadar berbekal surat tugas, bukan surat kuasa khusus.

    Kehadiran tiga staf itu sontak memantik keberatan dari kubu penggugat. Ujungnya, majelis hakim kembali menunda persidangan lantaran ada beberapa tergugat yang urung hadir.

    ”Kami sekali lagi menyayangkan bahwa pihak tergugat, PT BSK, hari ini hadir dengan memberikan surat tugas kepada stafnya. Ada tiga orang yang hadir hari ini. Namun, di situ tidak kita dapatkan surat kuasa sebagaimana telah diatur di dalam HIR Pasal 123 ayat (1) atau RBg 147,” kata Sapriyadi, kuasa hukum para penggugat, seusai sidang.

    Menurut Sapriyadi, tanpa genggaman surat kuasa, ketiga staf perusahaan tersebut secara hukum tidak memiliki hak berbicara di muka persidangan.

    ”Mereka tidak ada hak untuk berbicara di dalam persidangan. Seharusnya pihak perusahaan wajib menunjuk siapa sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum dari perusahaan itu,” ujarnya.

    Penolakan Sapriyadi bukan tanpa pijakan. Argumennya mengakar pada aturan hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura, termasuk Kalimantan.

    Pasal 147 ayat (1) RBg menggariskan aturan main bahwa pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh orang yang dikuasakan lewat surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Aturan kembar juga tertuang untuk Jawa dan Madura dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.

    Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menyalakan rambu yang sama, bahwa pihak yang sah mewakili perusahaan adalah direksi (Pasal 98 ayat 1).

    Undang-undang ini memang membukakan pintu bagi direksi untuk memberi kuasa tertulis kepada karyawan demi tindakan hukum tertentu atas nama perseroan.

    Artinya, staf tetap sah saja maju mewakili perusahaan, asalkan mereka membawa kuasa tertulis tersebut.

    Sapriyadi menegaskan kubunya menutup pintu persetujuan bagi ketiga staf itu untuk berbicara. Kendati demikian, majelis hakim tetap mendengarkan mereka.

    ”Namun, kita keberatan dan majelis hakim juga telah mempertimbangkan hal tersebut,” katanya. Kanal Independen belum memperoleh keterangan dari PN Sampit mengenai sikap majelis hakim atas keberatan tersebut.

    Menyangkut penundaan sidang, Sapriyadi mengonfirmasi alasannya. ”Ditunda karena harus pemanggilan para pihak, karena memang ada beberapa tergugat yang tidak hadir,” kata Sapriyadi.

    Jejak Kuasa Hukum di Balik Nama Besar

    PT BSK berstatus sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, sebuah raksasa agribisnis yang bernaung di Singapura. Sapriyadi menilai korporasi dengan rentang skala sebesar itu amat mampu untuk menunjuk kuasa hukum.

    ”Kita melihat bahwa PT BSK, anak dari Wilmar Group, ini perusahaan yang sangat besar. Tidak mungkin tidak mampu memberikan kuasa kepada kuasa hukum,” katanya.

    Rekam jejak perkara mengonfirmasi hal tersebut. PT BSK sebenarnya pernah diwakili oleh kuasa hukum saat menghadapi sengketa lahan di hamparan kawasan yang sama.

    Pada sidang 2 September 2026 untuk Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yakni gugatan kelima warga ini sebelum didaftarkan ulang, kuasa hukum PT BSK hadir.

    Begitu pula dalam Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt terkait lahan di kawasan Sebabi yang digugat Sarnudin J, PT BSK memberikan kuasa kepada kantor advokat Arman Sinurat & Rekan.

    Kehadiran Perdana

    Kehadiran staf bersurat tugas ini menjadi wajah perdana PT BSK yang menampakkan diri di ruang sidang untuk Perkara 80/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Pada sidang 7 Oktober 2026, para penggugat mesti menanti dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB untuk sebuah sidang yang berlangsung tak sampai setengah jam.

    Saat itu PT BSK tidak hadir, dan menurut Sapriyadi, majelis hakim menyampaikan bahwa alamat perusahaan tidak ditemukan. Pihak PN Sampit lantas menyatakan akan memanggil ulang tergugat yang belum hadir.

    Persoalan pemanggilan ini juga pernah mewarnai perjalanan perkara saat gugatan ini masih bernomor 63.

    Menurut Ardon, kuasa hukum penggugat, panggilan untuk PT BSK pada sidang pertama 19 Agustus 2026 tidak sampai.

    Perkara 63 itu kemudian dicabut pada 23 September 2026 dan didaftarkan ulang sehari setelahnya sebagai Perkara 80, dengan komposisi lima penggugat dan enam tergugat yang sama persis.

    Jalur Perdata Pertahankan Tanah Adat

    Kelima penggugat, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, menggugat PT BSK, PT Agro Indomas, Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, dan Menteri Kehutanan.

    Mereka mengklaim kepemilikan tanah adat seluas sekitar 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang menurut mereka tidak pernah diganti rugi.

    Dalam gugatannya, warga juga mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 milik PT BSK terbit di atas kawasan hutan sebelum adanya keputusan pelepasan kawasan hutan.

    Sapriyadi menambahkan, para penggugat memilih untuk terus melangkah di jalur perdata sembari merawat ketenangan di lapangan.

    ”Untuk para prinsipal, kita berproses secara perdata dan menjaga kondusivitas di lapangan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kita juga tetap pada koridor hukum, menjalankan alur untuk proses bersidang sampai nanti diputuskan siapa sebagai pemilik lahan itu,” katanya.

    Ia menyebut kelima penggugat hadir secara tertib dan mengikuti jadwal yang ditentukan oleh pengadilan.

    ”Saya rasa pihak prinsipal hari ini sudah hadir secara tertib, baik, dan juga mengikuti jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas keberatan yang diajukan kuasa hukum penggugat tersebut. (ign)

  • Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    Gugatan Rp5 Triliun Warga Sebabi: 7,5 Jam Menunggu, Sidang Tertunda karena Alamat PT BSK Tak Ditemukan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Kabut asap pekat sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyelimuti perjalanan sejauh lebih 80 kilometer yang harus ditempuh para penggugat dari Desa Sebabi menuju Kota Sampit, Rabu (7/10/2026).

    Menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam menembus jalanan berasap demi memperjuangkan hak mereka, warga justru dihadapkan pada ujian kesabaran baru setibanya di Pengadilan Negeri Sampit.

    Mereka menunggu dari pukul 09.00 hingga 16.30 WIB. Penantian panjang selama tujuh setengah jam itu berujung pada sidang gugatan terhadap PT Bumi Sawit Kencana (PT BSK) yang berlangsung tak sampai setengah jam, lalu ditunda. Tergugat I, PT BSK, tidak hadir.

    ”Kami mengharapkan pihak dari perusahaan harus hadir,” kata Yanti U, salah satu penggugat.

    ”Soalnya kami dari penggugat mengharapkan dari tergugat harus sama-sama hadir,” tambahnya.

    Kuasa hukum penggugat, Sapriyadi, menyebut majelis hakim menyampaikan di persidangan bahwa alamat Tergugat I tidak ditemukan.

    ”Dalam persidangan tadi disampaikan oleh majelis hakim bahwa keterangan tidak hadirnya adalah alamatnya tidak ditemukan, sehingga memang mereka tidak dapat hadir,” kata Sapriyadi.

    Ia menyebut para penggugat sangat antusias dan kooperatif mengikuti jadwal persidangan, dan menyesalkan ketidakhadiran tergugat I.

    Tergugat yang hadir dalam sidang tersebut adalah perwakilan PT Agro Indomas dan pihak BPN. Pihak PN Sampit menyatakan tergugat yang belum hadir akan dipanggil ulang. Sidang ditunda sepekan.

    Alamat yang Disebut Tak Ditemukan

    Gugatan menuliskan alamat PT BSK sebagai Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

    Kalimat yang sama persis dipakai dalam gugatan sebelumnya, Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, yang sidangnya pada 2 September dihadiri oleh kuasa hukum PT BSK.

    Alamat yang sama juga tertera pada putusan Perkara 79/Pdt.G/2025/PN Spt, perkara lain yang melibatkan PT BSK, tempat perusahaan itu diwakili oleh kuasa hukum.

    Yanti menegaskan, alamat yang dipakai tidak berubah. Ia menyebut di area perusahaan tidak ada jalan, gang, ataupun penanda RT/RW. Ia menggambarkan letaknya dari Simpang Sebabi.

    ”Kalau arah dari Simpang Sebabi masuk di Desa Sebabi, dia masuknya kiri,” kata Yanti, seraya menilai PT BSK hanya menghindar.

    Gugatan Dicabut, Didaftarkan Ulang

    Perkara ini bukan kelanjutan dari Perkara 63 yang sebelumnya diberitakan Kanal Independen, termasuk proses mediasi yang sempat tertunda pada 16 September.

    Menurut data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sampit, gugatan itu dicabut pada 23 September 2026.

    Gugatan baru kemudian terdaftar sehari setelahnya dengan nomor 80/Pdt.G/2026/PN Spt, dengan lima penggugat yang sama: Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo.

    Sapriyadi menyebut ada sejumlah hal yang dipertimbangkan para penggugat sehingga gugatan didaftarkan ulang.

    “Dalilnya masih sama, hanya saja ada perbedaan luasan antara surat kuasa dengan gugatan,” katanya.

    Gugatan tersebut menyasar luas objek sekitar 172,46 hektare. Enam titik koordinat, batas-batas tanah, keenam tergugat, serta dalil dan petitum, sama seperti gugatan sebelumnya.

    Perbedaan yang ditemukan terletak pada surat kuasa khusus (Nomor 48/PDT/ADV-SD/VI/2026 tertanggal 12 Juli 2026 diganti Nomor 65/PDT/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 23 September 2026), tanggal gugatan (3 Agustus menjadi 23 September), alamat tergugat Notaris Martina yang diperbarui, serta tambahan ”Surat Pernyataan Masyarakat Sekitar” sebagai penguat alat bukti alas hak penggugat.

    Tuntutan Rp5,005 Triliun dan Dalil Soal HGU

    Sapriyadi menyebut inti dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum. Para penggugat mengklaim memiliki lahan tanah adat yang, menurut dia, tidak diganti rugi oleh pihak perusahaan.

    Dalam gugatannya, kelima penggugat meminta pengadilan menyatakan mereka sebagai pemilik tanah adat seluas ± 172,46 hektare di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, yang mereka peroleh lewat hak membuka tanah dan memungut hasil hutan sebagaimana Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria. Mereka meminta PT BSK mengeluarkan objek itu dari lokasi perizinannya.

    Penggugat mendalilkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT BSK seluas 11.471,707 hektare terbit di atas kawasan hutan tanpa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan terlebih dahulu.

    Mereka meminta surat keputusan Kepala BPN yang mendasarinya dan sertifikat itu dinyatakan batal dengan sendirinya atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Gugatan menyebut objek sengketa berada di dalam areal HGU PT BSK, dan mendalilkan HGU itu sendiri cacat.

    Gugatan juga mendalilkan PT Agro Indomas menggarap dan menanami objek itu sejak 2005 tanpa ganti rugi.

    Penggugat merujuk pada Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2013 sebagai dasar bahwa Agro Indomas telah salah menanam di dalam areal SHGU 31/2005 milik PT BSK.

    Atas klaim tersebut, mereka menuntut PT BSK dan PT Agro Indomas membayar ganti rugi Rp5,005 triliun, yang terdiri atas kerugian materiil Rp5 miliar dan immateriil Rp5 triliun.

    Yanti menyampaikan klaim warga soal tidak adanya tanggapan dan ganti rugi lahan.

    ”Kami menuntutkan hak milik kami, tanah wilayah adat, dari berapa tahun, dari tahun 2005 sampai sekarang belum pernah ada tanggapan dari pihak perusahaan,” katanya.

    ”Memang belum pernah diganti rugi dari pihak perusahaan,” tegasnya.

    Dalam jawabannya di Perkara 79, PT BSK menyebut lahan HGU-nya diperoleh lewat pembelian dan ganti rugi kepada warga Desa Tangar dan Desa Sebabi pada 2005.

    Perkara itu menyangkut objek lain, dan PT BSK belum menanggapi klaim para penggugat di Perkara 80.

    Yanti menyatakan, proses hukum harus dihormati oleh semua pihak. ”Kami mengikuti proses hukum,” kata Yanti.

    ”Cuma, sayangnya, perusahaan kayaknya tidak menghormati. Kan kita kan negara Indonesia, sama-sama menghormati hukum,” jelasnya.

    Penggugat berharap PT BSK hadir pada sidang berikutnya. ”Apa pun yang terjadi, kami harus tetap mempertahankan hak kami di lapangan,” kata Yanti.

    Kanal Independen belum memperoleh tanggapan dari PT BSK atas gugatan tersebut maupun atas keterangan soal alamat itu. (ign)

  • Bumerang Hukum PT BSK: Dipolisikan Petani Sebabi, Dihantui Rekam Jejak Kawasan Hutan

    Bumerang Hukum PT BSK: Dipolisikan Petani Sebabi, Dihantui Rekam Jejak Kawasan Hutan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tudingan penyerobotan lahan yang diarahkan PT Bumi Sawit Kencana kepada tiga petani Desa Sebabi berujung pada laporan pidana balasan.

    Bersamaan dengan langkah hukum tersebut, penelusuran Kanal Independen membentangkan jejak perusahaan pelapor yang pernah ditindak oleh negara terkait kawasan hutan.

    Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tercatat pernah memasang plang penguasaan kembali atas 256,51 hektare lahan perusahaan tersebut pada Maret 2025.

    Dokumen resmi Kementerian Kehutanan turut mencatat 223 hektare permohonan pemutihan kawasan hutan perusahaan ini ditolak, sementara 9.331 hektare lainnya masih menunggu penyelesaian administratif.

    Langkah pelaporan balik ini dieksekusi persis pada hari yang sama saat ketiga petani menjalani pemeriksaan, Senin (14/9/2026).

    Sarnudin, didampingi Sapriyadi, bergerak mendatangi satu per satu direktorat di kawasan Markas Polda Kalteng untuk menyerahkan langsung berkas pelaporan tersebut. Tindakan ini mempertegas tensi konflik yang kini bergeser menjadi adu lapor.

    Surat bernomor 56/ADV-SD/PID/IX/2026 tertanggal 14 September 2026 menjadi alas pelaporan balasan tersebut.

    Kantor Hukum Sapriyadi & Rekan resmi melaporkan PT Bumi Sawit Kencana, oknum anggota security perusahaan, beserta enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng.

    Laporan ini ditembuskan kepada sembilan pejabat kepolisian, membentang dari level Kapolri hingga Kapolsek Telawang.

    Sapriyadi dan Ardon menandatangani surat itu berbekal Surat Kuasa Khusus Nomor 50/PID/ADV-SD/IX/2026 tertanggal 13 September 2026.

    Dokumen kuasa ini identik dengan landasan pendampingan klarifikasi terhadap Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin J. yang berlangsung pada pekan yang sama.

    Tiga pihak duduk sebagai Terlapor dalam dokumen tersebut. Direksi PT Bumi Sawit Kencana menempati posisi Terlapor I, oknum-oknum anggota sekuriti perusahaan sebagai Terlapor II, dan enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng yang disebut berjaga di lokasi menjadi Terlapor III.

    Tuduhan Perusakan Pagar dan Ketidaksesuaian Dokumen

    Tuduhan utama dalam surat laporan itu berpusat pada peristiwa perusakan. Melalui dokumen pelaporan tersebut, Sapriyadi memaparkan bahwa insiden pembongkaran terjadi pada 27 Agustus 2026, sekitar pukul 10.00 WIB.

    Lokasi perusakan berada di sekitar area sengketa Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2026/PN.Spt di wilayah Desa Sebabi.

    Sapriyadi menuding pihak direksi PT Bumi Sawit Kencana menggerakkan sekuriti perusahaan untuk membongkar paksa batas klaim lahan warga.

    ”Telah terjadi tindak pidana perusakan pagar batas klaim tanah,” tegas Sapriyadi dalam dokumen itu.

    Ia juga menyoroti keterlibatan aparat pengamanan, dengan menyebut aksi perusahaan itu dilakukan dengan dibekingi/ dikawal oleh Terlapor III, yang merujuk pada enam oknum anggota Brimob Polda Kalteng.

    ”Pelapor mengalami kerugian baik moril maupun materil sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pelapor merasa keberatan dan dirugikan,” ujar Sapriyadi.

    Jerat hukum yang digunakan untuk dugaan perusakan tersebut mengutip Pasal 521 ayat (1) KUHP baru.

    Pasal itu berbunyi, ”Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

    Bunyi pasal yang dikutip merujuk pada teks awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Penelusuran menunjukkan Pasal 521 telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Revisi tersebut mengubah frasa “gedung atau seluruhnya” menjadi “sebagian atau seluruhnya”. Perubahan itu tidak memengaruhi ancaman pidananya.

    Tangkapan layar video dari akun Facebook “AmpuH Kalteng” dilampirkan sebagai bukti awal.

    Gambar tersebut menampilkan kerumunan warga dan pihak perusahaan saling dorong, ditambah satu foto seseorang berseragam Polri di lokasi.

    Surat laporan memberikan catatan bertuliskan, ”Video perusakan dan kehadiran anggota Brimob yang membekingi kegiatan perusakan akan diserahkan apabila laporan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.”

    Mempersoalkan Penanaman di Luar HGU dan Keabsahan Akta

    Dua tuduhan lain yang tidak bersinggungan langsung dengan insiden akhir Agustus turut disematkan ke dalam surat. Tuduhan pertama menyorot dugaan aktivitas perkebunan di luar Hak Guna Usaha (HGU).

    ”Bahwa Terlapor I (PT BSK) melakukan penanaman kelapa sawit diluar HGU seluas sekitar 70,16 hektare sebagaimana pengakuannya yang terungkap dalam Surat PT. Bumi Sawit Kencana Nomor: 13/SSL-BSK/XII/2022, tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur,” kata Sapriyadi dalam dokumen pelaporan.

    Tuduhan kedua menyasar status Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tanggal 15 Agustus 2013 antara PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas.

    Surat laporan menegaskan akta tersebut sifatnya batal demi hukum karena obyeknya saat itu masih berstatus kawasan hutan.

    Klaim ini merujuk pada dua surat pelepasan kawasan hutan yang terbit belakangan atas nama PT Bumi Sawit Kencana, yakni Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor SK.145/1/KLHK/2020 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.949/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022.

    Surat itu ikut mendalilkan adanya transaksi ganti rugi tanam pokok sawit senilai USD 2.192.630 dalam akta tersebut, dengan pajak yang diduga belum dibayarkan kepada Negara.

    Luasan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana seluas 11.471,707 hektare turut dipersoalkan.

    Luasan itu melingkupi kawasan kandang sapi milik warga, kuburan/ makam keluarga Alm. Otoi Koroh dan perumahan/kebun milik keluarga besar Alm. Otoi Koroh, Wandi, Icuk Sugiarto, Dewi Uwis, Ebok dkk. Wilayah itu juga diklaim tumpang tindih dengan kawasan transmigrasi serta kawasan hutan.

    Persoalan batas HGU dan keabsahan Akta 2013 sempat diuji terpisah melalui gugatan Sarnudin terhadap PT Agro Indomas dan PT Bumi Sawit Kencana di Pengadilan Negeri Sampit (Perkara 79/Pdt.G/2025/PN.Spt).

    Berkas jawaban PT Bumi Sawit Kencana kala itu membeberkan latar belakang Akta 2013 sebagai bentuk kompensasi atas pengakuan PT Agro Indomas yang telah salah menanam di lahan mereka.

    Jawaban perusahaan tidak membahas secara spesifik status kawasan hutan objek akta pada masa itu.

    Perkara Sarnudin sendiri tidak pernah menguji substansi perdebatan ini, karena majelis hakim memutus gugatan tidak dapat diterima akibat kurang pihak.

    Rekam Jejak Penguasaan Kawasan Hutan

    Penelusuran Kanal Independen membuka dokumen masa lalu bahwa PT Bumi Sawit Kencana pernah menjadi sasaran langsung penegakan hukum dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    Komandan Satgas Garuda, Mayjen TNI Yusman Madayun, memasang plang penguasaan kembali atas 256,51 hektare lahan perusahaan di Kotawaringin Timur pada 18 Maret 2025.

    ”Kami melakukan pemasangan plang terkait penguasaan kembali ke negara atas lahan perusahaan yang masuk kawasan hutan,” kata Yusman saat itu.

    Sebagai anak perusahaan Wilmar International Limited, PT Bumi Sawit Kencana turut ditindak bersama anak usaha Wilmar lainnya, yakni PT Karunia Kencana Permaisejati (3,83 hektare) dan PT Mentaya Sawit Mas (127,39 hektare).

    Operasi penegakan hukum ini berujung pula pada penyitaan lahan PT Agro Indomas seluas 1.276,22 hektare.

    Tindakan penguasaan kembali bergulir dalam satu gelombang penegakan yang sama, merujuk keputusan kementerian, dan berlokasi di kabupaten yang sama dengan sengketa lahan Sebabi.

    Status ditolak untuk areal 223 hektare mengartikan lahan itu dinyatakan tidak memenuhi kriteria Pasal 110A Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai diktum Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tertanggal 6 Februari 2025.

    Pasal 110A dirancang sebagai jalur penyelesaian administratif berbasis asas ultimum remedium (pengenaan pidana sebagai upaya terakhir), khusus bagi perkebunan yang terbangun di kawasan hutan sebelum regulasi Cipta Kerja berlaku.

    Areal yang gagal memenuhi kriteria ini kehilangan akses ke jalur penyelesaian administratif tersebut.

    Situasi pascapenolakan memicu perbedaan pandangan di kalangan hukum kehutanan. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda, melalui diskusi publik di Betahita menegaskan bahwa kegiatan usaha di kawasan hutan yang kehilangan perlindungan Pasal 110A dan 110B akan ditangani lewat penegakan hukum pidana.

    Pandangan sebaliknya datang dari pakar hukum kehutanan Sadino. Melalui keterangan tertulis di Sawit Indonesia, ia berpendapat persoalan perizinan semacam ini tetap murni permasalahan administratif, bukan tindak pidana.

    Tindak Lanjut Sanksi Satgas PKH

    Penegakan atas kebijakan ini secara umum tidak berhenti di atas kertas. Satgas PKH bentukan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 merekam setoran Rp10,27 triliun kepada negara pada 13 Mei 2026.

    Angka tersebut terbagi atas denda administratif Rp3,42 triliun dan penerimaan pajak Rp6,85 triliun, bersanding dengan penyerahan 2,37 juta hektare lahan kawasan hutan.

    Presiden Prabowo Subianto menyatakan total nilai hasil kerja Satgas PKH sejak dibentuk diklaim mencapai sekitar Rp40 triliun dari empat kali penyerahan.

    Laporan kumulatif sejak Februari 2025 mencatat luas kawasan hutan yang dikuasai kembali Satgas PKH mencapai 5,9 juta hektare. Mayoritas dari sektor perkebunan sawit.

    Contoh konkret perusahaan besar yang dikenai sanksi tercatat dalam laporan resmi. Kementerian Kehutanan menjatuhkan denda Rp2,33 triliun kepada PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) pada 1 Desember 2025 terkait penyalahgunaan 1.008 hektare kawasan hutan di Rokan Hilir, Riau.

    Perusahaan menyatakan telah melunasi denda itu pada 30 Desember 2025, meski tetap mengajukan surat keberatan atas penetapan tersebut.

    PT Mutiara Intan Permai, anak usaha Agung Sedayu Group yang dikaitkan dengan taipan Sugianto Kusuma alias Aguan, kehilangan penguasaan atas sekitar 1.600 hektare lahan yang diambil alih Satgas PKH di Tangerang, Banten, pada 13 Maret 2026.

    Evaluasi kinerja Satgas mencatat pemanggilan terhadap 83 perusahaan sawit sepanjang tahun 2025.

    Fakta menunjukkan 54 perusahaan sudah membayar atau menyatakan siap membayar, 19 perusahaan masih mengajukan keberatan, dan delapan perusahaan tidak hadir meski sudah dipanggil.

    Bentuk konkret penegakan yang tercatat sejauh ini didominasi sanksi administratif dan pengambilalihan lahan, bukan proses pidana yang menjerat individu pengurus perusahaan.

    Investigasi jurnalistik Project Multatuli, bekerja sama dengan Pulitzer Center, yang terbit Juni 2026 mempertanyakan tujuan sebenarnya program ini.

    Temuan laporan itu menyoroti penyerahan 4,12 juta hektare lahan yang dikuasai kembali tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara PT Agrinas Palma Nusantara untuk pemulihan aset, bukan dikembalikan menjadi hutan.

    Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) turut mempertanyakan dasar hukum kewenangan Satgas PKH menguasai lahan tersebut.

    PT Agrinas Palma Nusantara sendiri merupakan badan usaha milik negara yang aktif dalam skema kerja sama operasi perkebunan di Kotawaringin Timur, yang telah menjadi bagian dari liputan Kanal Independen sebelumnya.

    Kritik mengenai ketidakjelasan nasib areal yang ditolak pemutihannya sudah disampaikan sejak keputusan kementerian tersebut terbit.

    Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo, mendesak penegakan hukum pidana kehutanan segera dilakukan melalui rilisnya Februari 2025. Ia mengkhawatirkan area berstatus ditolak itu menjadi rebutan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila dibiarkan tanpa kejelasan.

    PT Agro Indomas, pihak tergugat lain dalam rangkaian sengketa lahan Sebabi, turut tercatat dalam keputusan Menteri Kehutanan yang sama.

    Total 829 hektare lahan PT Agro Indomas (terdiri dari 636 dan 193 hektare) dinyatakan ditolak, lebih besar dari luas yang ditolak milik PT Bumi Sawit Kencana.

    Data mencatat PT Agro Indomas juga sudah lebih dulu kehilangan penguasaan atas 1.276,22 hektare lahannya di Kotim akibat penertiban Satgas PKH pada Maret 2025.

    Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak merinci apakah areal berstatus ditolak itu bersinggungan langsung dengan objek sengketa spesifik warga Sebabi.

    Data itu sejauh ini menunjukkan bahwa persoalan status kawasan hutan bukan sesuatu yang eksklusif dituduhkan kepada warga.

    Kedua perusahaan tersebut tercatat memiliki areal yang gagal memenuhi syarat pemutihan kawasan hutan versi Kementerian Kehutanan.

    PT Bumi Sawit Kencana bahkan sudah pernah kehilangan penguasaan sebagian lahannya karena persoalan yang sama.

    Upaya konfirmasi yang dilayangkan Kanal Independen melalui Novar, perwakilan PT Bumi Sawit Kencana terkait laporan balik dan rangkaian dugaan pelanggaran yang dituduhkan, belum direspons. (ign)

  • Bantah Semua Tuduhan, Kuasa Hukum Petani Sebabi Uji Konstruksi Pasal Polda Kalteng

    Bantah Semua Tuduhan, Kuasa Hukum Petani Sebabi Uji Konstruksi Pasal Polda Kalteng

    SAMPIT, kanalindependen.id – Jarak ratusan kilometer dengan waktu tempuh lima hingga enam jam perjalanan darat menjadi harga awal yang harus dibayar tiga petani Desa Sebabi.

    Memasuki Palangka Raya sejak malam sebelumnya, Ahmad Robbi Hidayat, Sinarto, dan Sarnudin menginap semalaman demi tepat waktu memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah pada Senin (14/9/2026).

    Ketiganya tidak melangkah sendirian. Barisan warga desa yang senasib berhadapan dengan PT Bumi Sawit Kencana di jalur perdata, ikut datang jauh-jauh memberikan pengawalan solidaritas.

    Pagi yang dijadwalkan untuk pemeriksaan, ketiganya masuk dan menghadapi 32 pertanyaan penyidik.

    Saat agenda klarifikasi rampung, mereka keluar ruang pemeriksaan membawa pesan tunggal. Seluruh sangkaan aparat dibantah sepenuhnya.

    ”Kami memenuhi panggilan Polda Kalimantan Tengah atas laporan dari Saudara Nixon dari perusahaan PT BSK,” kata kuasa hukum ketiga petani, Sapriyadi, kepada wartawan usai pemeriksaan tang berlangsung sampai malam hari tersebut.

    Pemanggilan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan/atau penyerobotan lahan yang dikaitkan dengan tindak pidana perkebunan.

    Mengenai peluang pembuktian tuduhan tersebut, Sapriyadi memilih melihat perkembangan penyelidikan sembari menegaskan posisi hukum kliennya hari ini.

    ”Nanti kita lihat. Namun, hari ini kami dapat membantah semua tuduhan yang mereka sampaikan. Kami juga kooperatif memenuhi panggilan ini,” ujarnya.

    Tiga Perkara di Jalur Perdata

    Sapriyadi memaparkan bahwa ketiga kliennya memiliki posisi yang berbeda-beda dalam proses perdata yang masih berjalan.

    “Dari tiga perkara atau tiga warga ini, semuanya masih berproses di Pengadilan Negeri Sampit. Dua perkara, yakni atas nama Sinarto dengan nomor perkara 62, masih berlanjut di PN Sampit. Kemudian perkara atas nama Robi Hidayat dan kawan-kawan juga masih dalam tahap persidangan di PN Sampit. Sementara Saudara Sarnudin saat ini sudah di tingkat kasasi,” kata Sapriyadi.

    Menguji Moratorium Lewat Legal Opinion

    Pertanyaan mengenai kebijakan moratorium penanganan perkara pidana konflik agraria dari pemerintah pusat turut direspons. Sapriyadi menyebut situasi yang dihadapi kliennya hari ini sebagai ujian.

    ”Sebenarnya, kita sedang diuji. Beberapa hari lalu ada pengumuman dari Mabes Polri yang menyatakan akan ada moratorium terhadap perkara-perkara agraria seperti ini,” katanya.

    Tim kuasa hukum merespons ujian itu dengan menyodorkan dokumen kepada penyidik.

    ”Kami sudah memberikan legal opinion atau pendapat hukum dari kuasa hukum. Kita akan melihat nanti apakah perkara ini dihentikan sementara atau tetap berlanjut. Kalau berlanjut, mari kita uji. Semua ini akan kita lihat kepastiannya,” lanjut Sapriyadi.

    Konfirmasi sebelumnya juga disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalteng Kombes Pol Dodo Hendro Kusuma kepada Kanal Independen, Minggu malam, 13 September 2026.

    Dodo menyebut tujuan klarifikasi adalah untuk memperoleh fakta apakah peristiwa ini masuk kategori konflik agraria, dan menegaskan Polda Kalteng menerapkan moratorium terhadap perkara pidana yang berkaitan dengan konflik agraria.

    Adu Argumen Penentuan Pasal

    Dokumen legal opinion tertulis yang disebut Sapriyadi itu dikirimkan kepada Kapolda Kalteng melalui Direktur Reserse Kriminal Umum. Dokumen tersebut memuat sejumlah argumen hukum.

    Menurut dokumen tersebut, para terlapor sebelumnya sempat menempuh musyawarah dengan PT Bumi Sawit Kencana untuk mencapai kesepakatan soal penyerahan tanah dan imbalannya, namun tidak membuahkan hasil.

    Legal opinion itu juga mengajukan keberatan atas penerapan Pasal 477 dan/atau Pasal 502 KUHP serta kewenangan penyidik yang menangani perkara ini.

    Kuasa hukum berargumen, perkara ini seharusnya hanya dikenakan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan dan ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus, bukan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

    Dalam argumentasinya, kuasa hukum secara khusus menyoroti Pasal 477 yang berancaman pidana maksimal tujuh tahun, dibandingkan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan yang berancaman maksimal empat tahun.

    Untuk mendukung argumen itu, legal opinion mengutip tiga perkara di Pengadilan Negeri Sampit yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Menurut dokumen tersebut, dalam ketiga perkara itu para terdakwa semula ditangkap dan ditahan Ditreskrimum Polda Kalteng dengan sangkaan pencurian atas tuduhan memanen buah kelapa sawit milik perusahaan, namun jaksa kemudian menuntut dan pengadilan memutus berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan.

    Tiga referensi perkara itu adalah: Edel bin (Alm) Masi (Perkara 136/Pid.Sus/2024/PN.Spt, dipidana 5 bulan 10 hari), Satak Muri Udeh bin (Alm) Muri dkk (Perkara 264/Pid.Sus/2024/PN.Spt, dipidana 4 bulan 15 hari), dan Juhriansyah alias Ijuh bin Kurdiansyah (Perkara 315/Pid.Sus/2025/PN.Spt, dipidana 8 bulan).

    Legal opinion turut merujuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 K/Kr/1979 dan Nomor 628 K/Pid/1984, untuk mendukung permintaan agar proses pidana menunggu kejelasan sengketa perdata.

    Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 sendiri menyatakan pemeriksaan pidana dapat, bukan wajib, dipertangguhkan.

    Putusan 129 K/Kr/1979 yang dikutip dalam legal opinion juga memuat dua alternatif: menunggu putusan perdata, atau perkara pidana langsung diputus berdasarkan bukti dalam pemeriksaan pidana.

    Menyiapkan Langkah Balasan

    Sapriyadi menyampaikan pihaknya sudah menempuh langkah balasan di luar proses klarifikasi hari ini.

    ”Langkah selanjutnya, kami sudah melaporkan balik PT BSK atas dugaan perusakan. Selain itu, ada dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum kepolisian,” katanya.

    Pihaknya akan memberikan pemahaman hukum kepada para penggugat, sementara keputusan soal opsi menempuh gugatan perdata tambahan masih didiskusikan. (ign)

  • Sidang Sengketa Sebabi Tertunda Lagi, Warga Minta Polisi Berdiri di Tengah Konflik Lahan

    Sidang Sengketa Sebabi Tertunda Lagi, Warga Minta Polisi Berdiri di Tengah Konflik Lahan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Lima warga Desa Sebabi datang dengan formasi lengkap ke Pengadilan Negeri Sampit, Rabu (2/9/2026).

    Wajah baru akhirnya muncul di kursi seberang mereka. Kuasa hukum PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas, dua tergugat utama dalam perkara ini, hadir di ruang sidang.

    Namun, dinamika di bangku tergugat seolah sekadar bertukar posisi. Perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang sempat hadir pada sidang perdana, justru absen pada sidang kedua ini.

    Alhasil, kehadiran utusan dua korporasi tersebut belum cukup untuk memutar roda persidangan gugatan tanah adat seluas 172,46 hektare ini.

    Palu hakim terpaksa kembali menunda sidang Perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt, lantaran tiga pihak tergugat masih tidak hadir memenuhi panggilan pengadilan.

    Mengetahui jalannya persidangan tertahan pada etape pemanggilan para pihak, kuasa hukum PT Bumi Sawit Kencana memilih irit bicara.

    Dia menolak memberikan keterangan kepada awak media saat keluar dari ruang sidang.

    Sang pengacara menegaskan, proses hukum belum resmi menyentuh pokok perkara, sehingga pihak perusahaan baru akan merespons setelah petitum gugatan dibacakan secara terbuka oleh majelis hakim.

    Siapkan Langkah Hukum

    Sementara itu, Sapriyadi, kuasa hukum kelima penggugat, Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, memanfaatkan momen usai sidang untuk menyoroti panasnya situasi di areal kebun.

    Dia memperingatkan semua pihak agar mematuhi koridor hukum dan menghentikan perusakan aset warga di atas tapal sengketa.

    Peringatan keras ini mencuat sebagai buntut dari insiden pembongkaran pondok dan perusakan baliho kantor hukumnya di lokasi PT Bumi Sawit Kencana pada 27 Agustus 2026 lalu.

    ”Proses sidang masih berjalan. Jadi semua pihak saya minta saling menghormati proses hukum, terutama di objek sengketa,” katanya.

    Sapriyadi memastikan insiden perusakan atribut kantor hukumnya tidak akan menguap begitu saja.

    Dia menegaskan akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian sektor setempat.

    Buntut Pembongkaran Pondok dan Posisi Aparat

    Sorotan terhadap letupan 27 Agustus itu turut mengundang klarifikasi penting dari Yanti U. Salah satu penggugat yang melihat langsung peristiwa pembongkaran di lokasi.

    Dia mengungkap peran aparat kepolisian yang hari itu bersiaga di lapangan. Menurut Yanti, petugas kepolisian sama sekali tidak ikut campur merusak atau membongkar pondok warga.

    Keterangan ini sekaligus melengkapi kesaksian penggugat lain, Sutomo, yang sebelumnya menunjuk sekuriti perusahaan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam aksi saling dorong di area portal, tanpa memastikan keterlibatan aparat dalam kontak fisik tersebut.

    Yanti melontarkan harapan agar aparat kepolisian mampu berdiri di tengah masyarakat dalam mengawal situasi lapangan, bukan semata-mata menjadi pelindung kepentingan perusahaan.

    ”Saya bilang ke polisinya, harusnya bisa berdiri bersama kami juga masyarakat,” ujarnya.

    Yanti juga memastikan situasi sudah kembali mereda. Tidak ada insiden lanjutan pascaletupan 27 Agustus, dan pondok pertama milik warga yang sempat dibongkar kini telah diperbaiki.

    Lantaran proses persidangan masih mandek, agenda sidang berikutnya pada 16 September 2026 akan kembali berfokus memanggil pihak-pihak yang belum melengkapi barisan tergugat.

    Pengadilan dijadwalkan melayangkan panggilan ulang kepada Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Menteri Kehutanan. (ign)

  • Taktik Dua Titik di Sebabi: Konsentrasi Warga Terpecah di Portal, Pondok Dibongkar

    Taktik Dua Titik di Sebabi: Konsentrasi Warga Terpecah di Portal, Pondok Dibongkar

    SAMPIT, kanalindependen.id – Konsentrasi puluhan warga Desa Sebabi tersedot pada ketegangan di satu titik.

    Sekitar 50 warga berhadapan dengan barisan sekuriti dan aparat berseragam lengkap yang mendesak pembongkaran portal.

    Namun, saat aksi saling dorong memanas pada Kamis (27/8/2026) itu, sebuah pondok kayu milik warga di sudut lain lahan sengketa PT Bumi Sawit Kencana justru dibongkar secara sepihak.

    Pondok yang didirikan warga pada 21 Agustus 2026 tersebut dibongkar hingga menyisakan kerangka saat kondisinya tanpa penjagaan.

    Sutomo, salah satu dari lima penggugat dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt yang hadir di lokasi, membenarkan dua peristiwa yang berjalan bersamaan itu kepada Kanal Independen.

    ”Ya, ada pondok yang pertama, yang di pojok. Saat pembongkaran, orangnya tidak ada. Pondok itu hanya ditinggal sebentar, lalu dibongkar oleh pihak perusahaan,” katanya.

    Sutomo menegaskan bangunan tersebut berada di lokasi yang berbeda dari portal tempat konfrontasi fisik terjadi.

    ”Bukan, yang di atas,” jawab Sutomo saat ditanya apakah kedua titik itu berdekatan.

    Portal, Aparat, dan Ketegangan Fisik

    Insiden bermula sekitar pukul 10.00 WIB. Sutomo menyebutkan, pihak warga berhadapan dengan lebih dari 100 orang dari kubu perusahaan di lokasi portal. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai rencana pembongkaran.

    ”Kami tidak ada beraktivitas di situ. Soalnya lahan masih dalam sengketa dan masih dalam pengurusan di pengadilan,” ujarnya.

    Pernyataan ini menjelaskan posisi warga yang menolak permintaan perusahaan membuka akses portal dengan alasan keperluan patroli. Sejumlah penggugat lain turut berada di lapangan.

    Sutomo menyebut adanya personel kepolisian dan Brimob berseragam di lokasi. Status kehadiran mereka justru memunculkan pertanyaan.

    ”Sepertinya polisi, tetapi kami belum menanyakan. Saat kami tanya, mereka tidak mau memberi tahu,” katanya, merespons pertanyaan mengenai pihak mana yang menghadirkan aparat tersebut.

    Rekaman video insiden yang diterima Kanal Independen memperlihatkan sekuriti bersama aparat berseragam dengan rompi dan lambang kesatuan kepolisian daerah.

    Mereka mula-mula berdiri di seberang portal sebelum bergerak maju. Warga memilih bertahan hingga terjadi aksi saling dorong.

    Menjawab siapa yang terlibat langsung dalam kontak fisik itu, Sutomo menunjuk pihak sekuriti perusahaan.

    Meskipun terjadi ketegangan, Sutomo menepis adanya intimidasi.

    ”Untuk intimidasi tidak ada. Mereka hanya meminta agar portal dibongkar supaya perusahaan bisa masuk untuk patroli, katanya,” ujarnya.

    ”Kami tetap menolak,” tegasnya.

    Bersamaan dengan kebuntuan di portal itulah, pondok di titik terpisah dieksekusi pihak perusahaan saat kondisi kosong.

    Sutomo juga menyaksikan langsung perusakan baliho milik Kantor Hukum Sapriyadi, S.H. dan Rekan yang terpasang di lokasi konfrontasi. “Saat terjadi bentrok dan mereka hendak membongkar pagar, mereka juga merusak spanduk,” katanya.

    Batas Tegas Hak Milik dan Larangan Main Hakim Sendiri

    Mengurai konflik seluas 172,46 hektare ini mensyaratkan pemisahan dua rezim hukum yang berbeda. Status kepemilikan tanah dan tindakan merusak benda milik pihak lain di atasnya.

    Hukum acara perdata Indonesia tidak otomatis membekukan penguasaan fisik objek sengketa hanya karena ada gugatan berjalan.

    Instrumen resmi untuk menjaga status quo adalah permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) berdasarkan Pasal 227 HIR.

    Sejauh ini, tidak ada indikasi permohonan tersebut diajukan untuk objek gugatan Ahmad Robbi Hidayat dkk. Secara administratif, SHGU 31/2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana masih tercatat berlaku sampai ada putusan yang membatalkannya.

    Walaupun demikian, status HGU tidak memberikan hak istimewa bagi siapa pun untuk merusak benda milik pihak lain.

    Pondok kayu yang dibangun dan dibiayai warga tetaplah benda milik warga, di mana pun ia berdiri.

    Merusaknya dengan sengaja memenuhi unsur Pasal 406 KUHP lama, yang kini berlaku sebagai Pasal 521 UU Nomor 1 Tahun 2023.

    Rumusannya mengatur larangan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan pada rumusan lamanya.

    Perusakan baliho kantor hukum di lokasi portal juga berpotensi memicu delik pidana yang sama secara terpisah.

    Korporasi lazim mengajukan pertahanan klasik dalam kasus seperti ini, yakni berdalih bahwa pondok dan portal merupakan bangunan tanpa izin di atas lahan bersertifikat. Argumen ini sering dipakai sebagai alasan pembersihan sepihak.

    Faktanya, pembelaan tersebut gugur oleh dua prinsip. Pertama, rumusan pasal perusakan tidak mensyaratkan barang yang dirusak harus berdiri di tempat yang sah.

    Unsurnya terbatas pada perbuatan merusak yang dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum atas barang milik orang lain.

    Kedua, asas umum hukum Indonesia secara tegas melarang eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri.

    Pihak yang merasa terganggu oleh bangunan di atas lahannya wajib menempuh jalur hukum resmi melalui gugatan pengadilan.

    Pengosongan lahan secara sah hanya boleh dieksekusi oleh juru sita pengadilan berbekal putusan berkekuatan hukum tetap atau putusan serta-merta dari majelis hakim.

    Perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt baru menapaki tahap awal persidangan, dengan sidang lanjutan dijadwalkan 2 September 2026, dan belum melahirkan putusan apa pun.

    Situasi di lapangan memberikan sinyal yang memberatkan. Berdasarkan kesaksian Sutomo, pembongkaran pondok dieksekusi saat lokasi kosong tanpa penjaga, bukan sebagai reaksi spontan dari konfrontasi langsung dengan warga.

    Pola memecah konsentrasi lewat dua titik ini, satu memancing konfrontasi terbuka dan satu dieksekusi tanpa perlawanan, lebih sulit dibela sebagai tindakan yang sekadar terpancing keadaan lapangan.

    Dua hari sebelumnya, di areal PT Agro Indomas yang bertetangga langsung, manajemen perusahaan mengirim surat peringatan kepada warga mengenai ancaman pidana Pasal 335 KUHP dan Pasal 448 UU 1/2023 apabila menghalangi kegiatan usaha.

    Insiden 27 Agustus membalik posisi itu. Pihak yang menuntut warga tunduk pada jalur hukum kini menempuh jalan pintas atas benda milik pihak lain sebelum ada putusan pengadilan.

    Perisai Konstitusi dan Keterlibatan Aparat

    Keberimbangan menuntut catatan sebaliknya. Warga yang menduduki dan mendirikan bangunan di areal perkebunan bukan tanpa risiko pidana.

    Pasal 107 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengancam siapa pun yang secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, atau menguasai lahan perkebunan dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp4 miliar. Unsur menduduki ini berdiri sendiri, tidak perlu disertai pemanenan.

    Namun, pasal itu memiliki pengecualian konstitusional yang jarang disorot.

    Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 menyatakan frasa “secara tidak sah” dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan harus dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan Putusan MK Nomor 31/PUU-V/2007.

    Warga Sebabi dalam rangkaian aksi ini bergerak di bawah payung Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalteng dan mendasarkan klaimnya pada tanah ulayat.

    Sepanjang syarat tatanan adat dapat dibuktikan, pengecualian konstitusional tersebut berlaku bagi mereka. Hal ini menjadikan posisi hukum warga dalam insiden 27 Agustus tidak selemah yang tampak di permukaan.

    Persoalan lain meruncing pada pengerahan aparat. Polri tidak memiliki kewenangan mengeksekusi putusan perdata atau membantu pembongkaran objek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas.

    Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menempatkan fungsi Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, bukan pengaman kepentingan sepihak dalam sengketa perdata privat.

    Kehadiran personel berseragam yang bergerak maju bersama barisan sekuriti terjadi tanpa kejelasan status mengenai pihak pengerah dan dasar penugasannya.

    Kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Divisi Hukum Polri pada Maret 2026 mencatat 3.264 pengaduan konflik agraria periode 2020 hingga 2025, dengan 600 laporan justru mengadukan institusi kepolisian sendiri.

    Kajian tersebut mengkritik keras penggunaan instrumen pidana dalam sengketa keperdataan, mendesak penempatan hukum pidana murni sebagai ultimum remedium.

    Rekam Jejak Panjang Konflik Agraria

    Sengketa Sebabi bukanlah cerita baru bagi konsesi PT Bumi Sawit Kencana. Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt mencatat bahwa wilayah Desa Tangar turut masuk dalam cakupan SHGU 31/2005 milik perusahaan tersebut.

    Pada wilayah yang sama inilah jejak konflik lama terekam. Berdasarkan laporan Forest Peoples Programme dan WALHI Kalimantan Tengah, sengketa di Tangar bermula pada 2013 ketika perusahaan membangun kanal yang dinilai warga menutup akses ke lahan yang disengketakan.

    Persoalan lahan ini kemudian diajukan sebagai keluhan resmi ke Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) pada Juni 2016.

    Namun, di tengah proses pengaduan yang masih menggantung, laporan yang sama mencatat terjadinya eskalasi yang berujung pada insiden penembakan terhadap dua petani oleh personel Brimob yang berjaga di lokasi kebun.

    Pola serupa juga menyeret anak usaha Wilmar Group lainnya, PT PHP1. Perusahaan ini terpantau memasuki lahan yang disengketakan di Nagari Kapa, Sumatera Barat, bersama aparat gabungan pada Oktober 2024.

    Bentrokan yang terjadi berujung pada penangkapan sembilan warga termasuk enam perempuan, yang kemudian dilepas tanpa status hukum yang jelas, dan bahkan menurut keterangan kepolisian sekadar untuk pengembangan informasi.

    Kasus di perusahaan berbeda memperlihatkan pola yang sama. Personel Brimob yang berjaga di kebun PT Arrtu Plantation di Ketapang, Kalimantan Barat, memukul tiga petani dan menembakkan peluru hampa ke tubuh seorang petani saat warga memanen di lahan bersertifikat hak milik yang juga masuk klaim izin perusahaan.

    Insiden itu mendorong anggota DPRD setempat mempertanyakan dasar kehadiran Brimob sebagai pengamanan perkebunan swasta.

    Nama PT Karunia Kencana Permai Sejati dan PT Mentaya Sawit Mas, dua anak usaha Wilmar Group yang beroperasi di Kotawaringin Timur, juga tercatat masuk daftar penelitian tim terpadu Satgas Penertiban Kawasan Hutan, menyusul jejak PT Agro Bukit di kabupaten yang sama.

    Kalkulasi Berbeda dalam Dua Perkara

    Konflik ini berpijak pada dua persoalan yang harus dipisahkan. Dalam urusan legalitas kepemilikan 172,46 hektare objek sengketa, posisi warga menghadapi tantangan berat.

    Dalil Pasal 46 UUPA yang menjadi dasar gugatan sudah pernah dipatahkan di perkara serupa milik Sarnudin J, dengan objek bertetangga, ditambah risiko cacat formil kurang pihak yang tetap mengintai.

    Namun, untuk insiden 27 Agustus, kalkulasinya berbeda. Warga adalah pihak yang kehilangan benda miliknya.

    Tindakan merusak sebelum ada putusan pengadilan merupakan persoalan yang berdiri sendiri, terlepas dari hasil akhir sengketa kepemilikan tanah.

    Pemilik pondok dapat menempuh laporan pidana perusakan, dan peristiwa ini dapat diajukan sebagai fakta baru dalam persidangan.

    Keterangan Sutomo yang menyebut tidak ada intimidasi sebelum penolakan warga justru memperkuat kredibilitasnya sebagai saksi karena tidak melebih-lebihkan keadaan lapangan.

    Kanal Independen mengirimkan permintaan konfirmasi kepada manajer humas, dan Novar, perwakilan dari pihak PT Bumi Sawit Kencana yang menghadapi warga saat pendirian pondok sebelumnya. Hingga naskah ini disusun, belum ada tanggapan.

    Sapriyadi, kuasa hukum penggugat yang tidak berada di lokasi saat kejadian, memberikan pernyataan begitu mengetahui insiden tersebut.

    ”Pihak sekuriti PT BSK merusak objek sengketa, yang mana perkara ini sudah bergulir di Pengadilan Negeri Sampit dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2026/PN Spt, dan melakukan perusakan pagar dan spanduk kantor Hukum Sapriyadi, SH dan Rekan,” katanya. (ign)

  • Sertifikat Terbit Belasan Tahun sebelum Izin: 5 Petani Gugat PT BSK dan Agro Indomas Rp5 Triliun

    Sertifikat Terbit Belasan Tahun sebelum Izin: 5 Petani Gugat PT BSK dan Agro Indomas Rp5 Triliun

    SAMPIT, kanalindependen.id – Ada celah waktu yang membentang hingga 17 tahun antara terbitnya sebuah sertifikat perkebunan dan izin pelepasan hutannya.

    Kejanggalan administratif inilah yang kini membawa lima petani dari Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, maju ke Pengadilan Negeri Sampit.

    Mereka menggugat dua korporasi sawit raksasa, tiga instansi negara, dan seorang notaris atas sengketa lahan adat senilai Rp5 triliun.

    Lima warga tersebut, yakni Ahmad Robbi Hidayat, Nur Halifah, Yanti U., Jono, dan Sutomo, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum pada 5 Agustus 2026. Perkara ini tercatat di pengadilan dengan nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt.

    Ardon, kuasa hukum warga dari Kantor Hukum Sapriyadi dan Rekan mengatakan, dasar gugatan adalah klaim atas tanah adat seluas kurang lebih 172 hektare.

    Menurutnya, gugatan itu berpijak pada hak membuka tanah dan memungut hasil hutan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

    ”Empat penggugat merupakan pembuka lahan, sementara Sutomo maju sebagai ahli waris ayahnya,” katanya, usai sidang, Rabu (20/8/2026).

    Gugatan ini menyeret enam pihak sekaligus. Ardon menuturkan, PT Bumi Sawit Kencana dan PT Agro Indomas duduk sebagai tergugat utama yang dituntut membayar ganti rugi.

    Empat pihak lain ditarik sebagai pihak lantaran produk hukum atau akta yang mereka terbitkan menjadi objek yang dipersoalkan.

    Ardon merinci, mereka adalah Notaris Martina, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Menteri Kehutanan.

    Celah Dokumen Negara

    Jantung persoalan berdetak pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 64/HGU/BPN/2005 tertanggal 2 Juni 2005.

    Ardon melanjutkan, surat tersebut menjadi pijakan lahirnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 31 Tahun 2005 atas nama PT Bumi Sawit Kencana. Luasnya mencapai 11.471,707 hektare, membentang di Desa Tangar dan Sebabi.

    ”Penerbitan HGU diduga menabrak Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala BPN Nomor 364/Kpts-II/90 tahun 1990. Aturan itu secara tegas mensyaratkan HGU baru boleh terbit setelah ada surat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan,” katanya.

    Lebih lanjut Ardon mengatakan, pihaknya menyodorkan dua dokumen resmi untuk membuktikan syarat tersebut belum terpenuhi saat sertifikat keluar.

    Dokumen pertama, izin pelepasan kawasan hutan produksi seluas 9.369 hektare untuk PT Bumi Sawit Kencana baru terbit melalui SK Kepala BKPM Nomor SK.145/1/KLHK/2020.

    Kemudian, kata Ardon, penetapan batas areal seluas 9.330,19 hektare baru menyusul lewat SK Menteri LHK Nomor SK 949/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022.

    Merujuk urutan tanggal dalam materi gugatan, Ardon mengutarakan, operasi perkebunan berbekal sertifikat tersebut sudah berjalan lebih dari satu setengah dekade sebelum syarat administratif pelepasan hutannya tuntas.

    ”Atas dasar itulah, kami meminta majelis hakim menyatakan SK BPN 64/2005 dan SHGU 31/2005 batal demi hukum,” tegasnya.

    Adapun PT Agro Indomas, jelas Ardon, mendapat sorotan dari sudut yang berbeda. Perusahaan ini didalilkan menggarap dan menanami objek sengketa sejak 2005 tanpa memberikan ganti rugi kepada penggugat.

    Aktivitas itu, menurutnya, hanya berbekal izin lokasi dari Bupati Kotawaringin Timur seluas 1.000 hektare yang terbit pada 5 Maret 2005, serta izin usaha perkebunan dengan luasan sama tertanggal 28 Agustus 2007.

    ”Kedua izin itu bukan hak atas tanah jika merujuk Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA, sehingga penguasaan lahan sejak awal dianggap tak berlandaskan hukum yang sah,” ujarnya.

    Selain itu, Ardon menambahkan, pihaknya juga mendalilkan PT Bumi Sawit Kencana lalai mengawasi tanah dalam sertifikatnya sendiri, sehingga dikuasai PT Agro Indomas secara melawan hukum.

    Jejak Akta Notaris

    Mengenai keterlibatan Notaris Martina, ungkap Ardon, bersumber dari satu dokumen spesifik, yakni Akta Perjanjian Penggantian Biaya Penanaman Pokok Sawit Nomor 12 tertanggal 15 Agustus 2013.

    Ardon melanjutkan, akta tersebut menyingkap dugaan bahwa PT Agro Indomas keliru menanam sawit.

    Lokasi tanam itu, ujarnya, ternyata masuk ke dalam area SHGU 31/2005 milik PT Bumi Sawit Kencana, bukan di wilayah izin lokasinya sendiri.

    ”Berdasarkan akta yang sama, gugatan menyebut PT Bumi Sawit Kencana membayar penggantian biaya tanam kepada PT Agro Indomas senilai jutaan dolar Amerika,” katanya.

    Dalam perkara itu, Ardon mengutarakan, Notaris Martina tidak dituntut ganti rugi. Posisinya hanya diminta tunduk pada putusan pengadilan selaku pembuat akta transaksi yang dipersoalkan.

    Kursi Kosong Tergugat

    Sementara itu, dalam sidang perdana dengan agenda pemanggilan para pihak, hanya tergugat dari BPN Kotim yang memenuhi panggilan.

    ”PT Bumi Sawit Kencana absen karena memang undangan ataupun panggilan tidak sampai. Sementara Notaris Martina tidak hadir lantaran sudah tidak beralamat di situ sesuai dengan relas panggilan,” katanya.

    Adapun panggilan untuk PT Agro Indomas, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Kehutanan telah dikirim dan diterima pihak terkait. Namun, ketiganya tetap absen dari persidangan.

    ”Kami selaku penggugat hadir semua,” katanya.

    Gugatan yang diajukan memuat rincian kerugian materiil dan immateriil. Ardon mengungkapkan, sebelum diklaim digusur pada 2005, objek sengketa disebut ditanami karet, rotan, nangka, dan cempedak milik penggugat.

    Apabila tidak dimusnahkan, lanjutnya, tanaman tersebut mampu menghasilkan pendapatan minimal sekitar Rp5 miliar. Angka inilah yang menjadi dasar tuntutan kerugian materiil.

    Tuntutan kerugian immateriil menyentuh angka yang jauh lebih besar, yakni Rp5 triliun. Menurut Ardon, nilai itu didalilkan sebagai kompensasi atas hilangnya mata pencaharian, hak atas tanah, serta kerugian waktu, tenaga, dan pikiran.

    ”Klien kamu merasa dipermainkan sedemikian rupa oleh kedua korporasi. Secara keseluruhan, nilai tuntutan mencapai Rp5,005 triliun, dengan tambahan uang paksa Rp5 juta per hari apabila kedua perusahaan lalai menjalankan putusan,” tegasnya.

    Ardon menambahkan, pihaknya mendesak agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

    Selain itu, menuntut PT Bumi Sawit Kencana mengeluarkan objek sengketa dari areal HGU-nya. Bila perlu menggunakan bantuan aparat keamanan.

    Sebagai catatan, angka-angka itu baru sebatas tuntutan awal dalam petitum, bukan estimasi kerugian yang telah diuji kebenarannya di persidangan.

    Angka kerugian immateriil lazimnya akan menjadi pokok perdebatan ketat jika perkara berlanjut ke tahap pembuktian.

    Menanggapi gugatan tersebut, Koordinator Government Relation, Plasma, dan Agrinas PT Agro Indomas, Ilhar, membantah dalil penggarapan lahan tanpa ganti rugi.

    ”Disebut Agro Indomas menanam tanpa melakukan GRTT, padahal kami sudah melakukan GRTT,” katanya, Kamis (20/8/2026).

    Ilhar turut mengungkap fakta keberadaan dua perkara terpisah. Dia menyebut gugatan Nomor 62 dan 63 sama-sama menarik PT Agro Indomas sebagai Tergugat II.

    Data resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Sampit mengonfirmasi keterangan tersebut.

    Perkara Nomor 62/Pdt.G/2026/PN Spt terdaftar pada tanggal yang sama dengan perkara Ahmad Robbi Hidayat dan kawan-kawan.

    Susunan tergugatnya identik, namun diajukan oleh penggugat tunggal bernama Sinarto. ”Untuk lebih detailnya, silahkan diikuti prosesnya di PN,” ujarnya.

    Rekam Jejak Konflik Sebabi

    Gugatan Ahmad Robbi Hidayat dan kawan-kawan bukan konflik lahan pertama yang melibatkan dua perusahaan ini di Desa Sebabi.

    Sebelumnya, Sarnudin J., warga yang lahannya berbatasan langsung dengan objek sengketa ini, telah menggugat PT Agro Indomas dan PT Bumi Sawit Kencana atas lahan seluas 89 hektare melalui Perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Spt.

    Majelis hakim PN Sampit menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima pada 3 Juni 2026 tanpa sempat memeriksa pokok perkara.

    Alasannya, hasil pemeriksaan lapangan menemukan keberadaan kebun milik BUMDes Selunuk di dalam area klaim Sarnudin, sementara BUMDes tersebut tidak ditarik sebagai pihak.

    Warga Sebabi lainnya, Ici Otoh, juga pernah menggugat PT Agro Indomas terkait lahan adat seluas 8,5 hektare yang diklaim ditanami sejak 2005 tanpa ganti rugi.

    Pola serupa terjadi pada Saripin, yang menggugat PT Sapta Karya Damai atas lahan 62 hektare dengan klaim penguasaan sejak 1997.

    Ketidakhadiran rentetan tergugat dari unsur pemerintah di sidang perdana juga bukan pemandangan baru bagi PT Bumi Sawit Kencana.

    Pada 2024, perusahaan yang berafiliasi dengan Wilmar Group ini pernah digugat oleh Kepala Desa Sumber Makmur, Kecamatan Telawang.

    Kasus itu menyoroti dugaan penyerobotan 1.410 hektare lahan aset transmigrasi desa. Dalam salah satu sidangnya, pihak kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sama-sama tidak hadir di pengadilan.

    Sidang lanjutan Perkara Nomor 63/Pdt.G/2026/PN Spt dijadwalkan berlangsung 2 September 2026. (ign)