Tag: Pulau Hanibung

  • Mandi Safar di Kotabesi Bukan Hanya Tradisi, Pemkab Dorong Hanibung Jadi Destinasi Wisata Mendunia

    Mandi Safar di Kotabesi Bukan Hanya Tradisi, Pemkab Dorong Hanibung Jadi Destinasi Wisata Mendunia

    SAMPIT, kanalindependen.id – Tradisi Mandi Safar di Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), tak lagi dipandang sebatas tradisi budaya tahunan.

    Pemerintah daerah mulai mendorong tradisi yang digelar masyarakat setiap Rabu terakhir di bulan Safar itu menjadi bagian dari pengembangan potensi wisata, seiring dengan rencana penataan Pulau Hanibung dan kawasan sekitarnya sebagai destinasi wisata yang ditargetkan mampu dikenal hingga tingkat dunia.

    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim Ramadansyah mengatakan, Kecamatan Kotabesi sejak 2023 telah dilihat pemerintah daerah sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata.

    Pengembangan tersebut tidak hanya berpusat pada Pulau Hanibung, tetapi juga mencakup kawasan pendukung dan desa-desa di sekitarnya.

    ”Dalam dua hari terakhir, BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional telah melakukan sejumlah kajian untuk penyusunan master plan Pulau Hanibung, termasuk kawasan-kawasan pendukungnya,” kata Ramadansyah saat memberikan sambutan dalam kegiatan Mandi Safar di Kecamatan Kotabesi, Rabu (12/8/2026) siang.

    Ramadansyah menyebut, pemerintah daerah bahkan telah berkoordinasi dengan BRIN melalui pertemuan daring untuk membahas arah pengembangan kawasan tersebut.

    Gagasan yang diusung cukup besar, yakni menjadikan Hanibung sebagai destinasi wisata yang mampu dikenal dunia.

    Ramadansyah meminta dukungan masyarakat Kotim, khususnya warga Kecamatan Kotabesi, karena pengembangan pariwisata tidak akan berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan program pemerintah.

    ”Potensinya sangat luar biasa. Kemarin kami juga sudah berkoordinasi melalui Zoom dengan BRIN. Slogannya adalah menjadikan Pulau Hanibung sebagai wisata mendunia,” ujarnya.

    Rencana pengembangan kawasan wisata itu bahkan dibayangkan dapat membuka peluang bagi Kotabesi untuk menerima kunjungan kapal pesiar.

    Ramadansyah menceritakan, seorang warga Kotabesi pernah menyampaikan kepadanya keinginan agar suatu saat ada kapal pesiar yang datang ke wilayah tersebut.

    Menurutnya, harapan itu bukan sesuatu yang mustahil apabila seluruh potensi daerah dikembangkan secara serius.

    Terlebih, terdapat rencana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menempatkan dua kapal di Kotabesi yang nantinya digunakan menyusuri sungai.

    ”Insyaallah, mudah-mudahan hal itu dapat terealisasi. Pak Gubernur rencananya akan menempatkan dua kapal di Kotabesi untuk menyusuri sungai. Ini akan menjadi potensi yang sangat luar biasa nantinya,” katanya.

    Pokdarwis Akan Dibentuk di Setiap Desa dan Kelurahan

    Untuk memastikan pengembangan pariwisata tidak berhenti pada pembangunan fisik, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim akan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis di setiap kelurahan dan desa di Kecamatan Kotabesi.

    Ramadansyah menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting karena gagasan mengenai destinasi wisata seharusnya tidak hanya lahir dari pemerintah.

    ”Kami dari Dinas Pariwisata akan membentuk kelompok masyarakat sadar wisata atau Pokdarwis di setiap kelurahan dan desa di Kecamatan Kotabesi,” ujarnya.

    Pembentukan Pokdarwis tersebut diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengembangkan potensi daerah sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata.

    Ramadansyah menegaskan, pariwisata memiliki efek ekonomi yang luas. Jika dikelola dengan baik, kunjungan wisatawan dapat membuka ruang bagi pelaku UMKM dan sektor usaha lainnya.

    Dengan konsep tersebut, pengembangan wisata Kotabesi diharapkan tumbuh dari masyarakat bersama pemerintah daerah, bukan semata-mata menjadi program pemerintah yang dijalankan dari atas.

    “Kami berharap setiap kelurahan dan desa memiliki potensi masing-masing yang dapat menjadi daya tarik kunjungan wisatawan,” katanya.

    Ia mencontohkan Mandi Safar yang selama ini tetap dilaksanakan masyarakat secara rutin. Tradisi tersebut berjalan tanpa harus selalu dikomando pemerintah.

    Karena itu, menurut Ramadansyah, kegiatan semacam Mandi Safar justru memiliki modal sosial yang kuat untuk dikembangkan menjadi agenda wisata tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

    “Salah satunya agenda Mandi Safar yang dilaksanakan rutin setiap tahun. Kegiatan ini perlu kita kemas kembali. Konsepnya diharapkan muncul dari masyarakat sendiri, bukan hanya program pemerintah, karena kegiatan ini telah berjalan tanpa dikomando,” ujarnya.

    Ramadansyah menilai kondisi tersebut merupakan potensi yang perlu dipoles agar dapat menjadi daya tarik wisata.

    Ia juga menyebut pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bupati Kotim mengenai sejumlah program fisik yang akan mendukung pengembangan kawasan Kotabesi sebagai salah satu tujuan wisata.

    Pengembangan tersebut tidak hanya diarahkan ke Pulau Hanibung.

    ”Bukan hanya Pulau Hanibung, tetapi juga desa-desa yang ada di sekitarnya,” katanya.

    Akses Udara Dinilai Membuka Peluang

    Pengembangan pariwisata Kotabesi juga dinilai mendapat dukungan dari sisi akses transportasi. Ramadansyah menyebut Kotim kini tidak lagi terisolasi dari daerah lain karena sudah tersedia penerbangan dari Jakarta dan Surabaya.

    Ia menyebut sejumlah maskapai, termasuk Lion Air dan Super Air Jet, sebagai bagian dari konektivitas transportasi menuju Kotim.

    “Kemarin Pak Bupati juga telah menyampaikan bahwa akses transportasi dari luar daerah kini tidak lagi terisolasi. Sudah ada penerbangan dari Jakarta dan Surabaya, termasuk Lion Air dan Super Air Jet. Ini menjadi salah satu sarana transportasi menuju Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.

    Menurutnya, tantangan berikutnya adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah mampu memanfaatkan potensi yang sudah dimiliki daerah.

    ”Sumber daya alam dan sumber daya yang ada, perlu dieksplorasi dan dikembangkan secara terarah agar tidak hanya menjadi kekayaan lokal, tetapi juga mampu menjadi tujuan kunjungan wisata,” ujarnya.

    Mandi Safar Harus Tetap Berpijak pada Nilai Syariat

    Wakil Bupati Kotim Irawati yang juga turut hadir menyaksikan kegiatan Mandi Safar mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya tradisi yang dipercaya masyarakat dengan tujuan menolak bala, namun juga bernilai budaya sekaligus menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarmasyarakat.

    Ia mengapresiasi konsistensi masyarakat Kotabesi yang setiap tahun tetap melaksanakan tradisi tersebut.

    Irawati menyebut Mandi Safar telah mengakar secara turun-temurun dan tidak semata-mata dimaknai sebagai kegiatan mandi di sungai.

    ”Mandi Safar adalah tradisi yang telah mengakar secara turun-temurun. Kegiatan ini bukan sekadar mandi di sungai, tetapi wujud rasa syukur, tolak bala, dan doa bersama agar kita dijauhkan dari marabahaya, penyakit, serta berbagai musibah sepanjang tahun,” ujarnya.

    Irawati mengatakan pelaksanaan tahun ini, bertepatan dengan Arba Musta’mir atau Rabu Musta’mir yang diyakini masyarakat sebagai momentum untuk memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

    Kegiatan tersebut diisi dengan zikir, doa, tolak bala, silaturahmi, serta mempererat kebersamaan antarwarga.

    Atas nama Pemkab Kotim, Irawati menyambut baik pelaksanaan Mandi Safar sebagai salah satu kekayaan budaya lokal yang harus dijaga.

    Namun, pelestarian tradisi tersebut tetap harus memperhatikan nilai-nilai syariat dan tidak bertentangan dengan akidah agama.

    ”Ini adalah kekayaan budaya lokal yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat serta tidak bertentangan dengan akidah,” tegasnya.

    Irawati juga mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengenal dan mencintai budaya daerah. Tradisi lokal menurutnya dapat menjadi sumber pembelajaran sekaligus bagian dari identitas masyarakat.

    Di sisi lain, generasi muda tetap diminta terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Irawati Ingatkan Ancaman Karhutla

    Dalam suasana Mandi Safar yang berlangsung di Kotabesi, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

    Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Irawati bersama Kapolsek Kotabesi meninjau langsung lokasi karhutla di Desa Camba, Soren, dan Simpur.

    Karena itu, ia menggunakan momentum berkumpulnya masyarakat untuk kembali mengingatkan warga agar menjaga lahan dan kebun masing-masing.

    Irawati meminta masyarakat untuk sementara tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor.

    “Kesehatan masyarakat dapat terganggu dan perekonomian juga terdampak. Aktivitas transportasi bisa terganggu, termasuk anak-anak yang biasa berangkat sekolah melalui sungai,” ujarnya.

    Ketika kondisi lingkungan terganggu akibat asap, dampaknya tidak berhenti pada persoalan kebakaran. Aktivitas masyarakat ikut terdampak, termasuk mobilitas anak-anak menuju sekolah.

    “Kondisi itu tentu membahayakan dan dapat menyebabkan anak-anak tidak dapat bersekolah. Pada akhirnya, kita semua yang merugi,” katanya.

    Irawati juga menyampaikan keterbatasan armada dan personel yang dimiliki pemerintah dalam menghadapi banyaknya titik panas saat ini.

    “Atas nama Bupati, kami memohon maaf sebesar-besarnya karena armada dan personel yang tersedia terbatas, sementara titik panas saat ini sudah cukup banyak,” ujarnya.

    Karena keterbatasan tersebut, penanganan karhutla akan diprioritaskan pada titik-titik yang dianggap vital.

    Petugas dari pemadam kebakaran, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, serta Masyarakat Peduli Api akan lebih memfokuskan penanganan di sekitar sekolah, rumah sakit, dan bandara.

    Irawati menegaskan, kondisi itu membuat keterlibatan masyarakat menjadi semakin penting. Pencegahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas karena sumber daya yang tersedia terbatas.

    “Karena itu, kami sangat membutuhkan peran masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran,” katanya.

    Prolanis Jadi Bagian dari Kegiatan Masyarakat

    Dalam kesempatan yang sama, Irawati juga menyampaikan pesan kesehatan kepada kelompok Prolanis Kecamatan Kotabesi sebagai penyelenggara kegiatan Mandi Safar.

    Ia mengingatkan bahwa penyakit kronis tidak hanya menyerang kelompok lanjut usia. Anak-anak maupun masyarakat usia muda juga dapat mengalami penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi.

    Karena itu, masyarakat yang mengalami kondisi tersebut dapat mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) untuk memperoleh pendampingan dan penanganan.

    Kegiatan Mandi Safar yang diikuti kelompok Prolanis tersebut pun menjadi ruang untuk mempertemukan unsur kesehatan, budaya, pemerintah dan masyarakat dalam satu kegiatan.

    Tradisi Harus Diteruskan Agar Tidak Punah

    Bagi masyarakat, Mandi Safar bukan sekadar agenda yang muncul setiap tahun. Tradisi tersebut menjadi bagian dari kehidupan warga Kotabesi yang diwariskan dari generasi ke generasi.

    Suryani, warga Desa Kotabesi Hulu, mengatakan Mandi Safar memang rutin dilaksanakan setiap tahun pada akhir bulan Safar.

    “Kegiatan Mandi Safar di sini memang dilaksanakan setiap tahun, tepatnya pada akhir bulan Safar. Masyarakat di sini menyebutnya Arba Musta’mir,” kata Suryani.

    Antusiasme warga tetap terlihat setiap kali kegiatan dilaksanakan. Masyarakat turun langsung ke sungai untuk mengikuti tradisi tersebut.

    Suryani juga ikut ambil bagian bersama warga lainnya sebagai bentuk menjaga keberlangsungan tradisi.

    “Setiap pelaksanaan Mandi Safar, warga sangat antusias turun ke sungai untuk mandi. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, kami juga ikut turun ke sungai untuk meneruskan tradisi Mandi Safar yang dilaksanakan setiap tahun agar tidak punah,” tandasnya. (hgn)

  • Disbudpar Kotim Seriusi Pulau Hanibung, Targetkan Siap Dikunjungi Wisatawan dalam Enam Bulan

    Disbudpar Kotim Seriusi Pulau Hanibung, Targetkan Siap Dikunjungi Wisatawan dalam Enam Bulan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) mulai serius mengembangkan Pulau Hanibung sebagai destinasi wisata alam baru di Kotim.

    Meski tahun ini tak ada anggaran khusus dari APBD, kawasan yang berlokasi di Desa Camba, Kecamatan Kotabesi tersebut ditargetkan mulai bisa dikunjungi wisatawan dalam enam bulan ke depan.

    Kepala Disbudpar Kotim Ramadansyah mengatakan, pengembangan Pulau Hanibung dilakukan secara bertahap dengan konsep wisata alam, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tanpa harus merombak kondisi alam secara besar-besaran.

    ”Enam bulan saya komitmen dan pastikan Pulau Hanibung sudah bisa dikunjungi wisatawan,” ujar Ramadansyah saat ditemui di Kantor Disbudpar Kotim, Kamis (7/5/2026).

    Menurutnya, pengembangan Pulau Hanibung menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sektor pariwisata dan aset daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

    Ramadansyah menjelaskan, saat ini aset wisata milik pemerintah daerah yang benar-benar menghasilkan retribusi baru Pantai Ujung Pandaran.

    Karena itu, pihaknya mulai melakukan evaluasi terhadap berbagai aset daerah yang memiliki potensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

    ”Saat ini yang menghasilkan retribusi hanya Ujung Pandaran. Padahal potensi daerah kita masih banyak,” katanya.

    Ramadansyah menilai penerimaan dari Pantai Ujung Pandaran selama ini masih sangat bergantung pada momentum tertentu seperti libur Lebaran dan Tahun Baru.

    Padahal, jika dikelola secara optimal, kawasan wisata tersebut bisa terus ramai sepanjang waktu.

    ”Kalau pengelolaannya baik, tidak harus hanya saat Lebaran atau Tahun Baru. Hari Minggu saja bisa ramai terus. Bahkan sekarang wisata sudah bisa bayar pakai QRIS. Ke depan kita ingin penerimaan di sana terdigitalisasi, tidak lagi pembayaran fisik,” ujarnya.

    Selain melakukan pembenahan di Ujung Pandaran, Disbudpar kini mulai memfokuskan pengembangan wisata baru di Pulau Hanibung yang berada di wilayah Kecamatan Kota Besi.

    Ramadansyah menegaskan konsep pengembangan kawasan tersebut tidak diarahkan menjadi proyek besar yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah, melainkan wisata berbasis alam yang sederhana namun memiliki daya tarik kuat.

    ”Kita tidak perlu merombak alam besar-besaran, tidak perlu menggelontorkan ratusan miliar. Yang penting konsepnya jalan,” ucapnya.

    Untuk mendukung pengembangan kawasan wisata tersebut, Disbudpar mulai menggandeng sejumlah instansi, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    Menurut Ramadansyah, keterlibatan DLH berkaitan dengan pengawasan lingkungan, penghijauan, hingga pemanfaatan aset pendukung wisata.

    Ramadansyah mengungkapkan, saat pertemuan koordinasi membahas pengembangan Pulau Hanibung pada Rabu (6/5/2026) lalu, Marjuki selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim siap mendukung pengembangan Pulau Hanibung salah satunya  menyerahkan rumah terapung yang merupakn aset milik eks Dinas Kehutanan yang dikelola DLH, kini diserahkan kepada Disbudpar dan direncanakan akan dimanfaatkan di Pulau Hanibung.

    ”Rumah terapung itu masih layak, tinggal diperbaiki. Nanti akan ditempatkan di Pulau Hanibung sebagai rumah terapung atau lanting,” katanya.

    Rumah terapung tersebut saat ini berada di wilayah Kota Besi dan nantinya akan menjadi salah satu fasilitas penunjang wisata di kawasan Hanibung.

    Selain itu, pengembangan kawasan juga akan dibarengi dengan program penghijauan dan penanaman berbagai jenis pohon.

    Ramadansyah mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan DLH, KPHP Mentaya Raya, hingga Dinas Kehutanan Provinsi terkait bantuan bibit tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan di Pulau Hanibung.

    ”DLH siap bantu koordinasikan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng untuk bantu bibit pohon. Ada tanaman ulin dan jenis pohon lainnya yang cocok dengan kondisi lahan di sana,” ujarnya.

    Ia menjelaskan Pulau Hanibung memiliki karakter lahan yang cukup baik karena tidak seluruhnya berupa rawa. Di kawasan tersebut juga terdapat dataran yang dinilai subur dan cocok untuk berbagai jenis tanaman.

    ”Di Pulau Hanibung itu ada rawa dan ada dataran tinggi. Jadi banyak pilihan tanaman yang bisa tumbuh,” jelasnya.

    Disbudpar juga sudah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) terkait konsep wisata konservasi di kawasan tersebut.

    Namun untuk tahap awal, fokus pengembangan masih diarahkan pada penghijauan dan pelepasliaran satwa yang tidak berbahaya.

    ”Kalau satwa seperti buaya atau orangutan itu nanti dulu, perlu kajian lagi. Untuk sementara mungkin burung-burung hasil penyerahan masyarakat, atau satwa seperti uwa-uwa dan trenggiling itu bisa dilepasliarkan di Pulau Hanibung,” katanya.

    Ia berharap masyarakat sekitar bersama Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah terbentuk nantinya dapat ikut menjaga kawasan tersebut.

    Ramadansyah mencontohkan konsep wisata sederhana seperti di Pulau Kembang, Provinsi Kalimantan Selatan, yang ditetapkan sebagai hutan wisata habitat monyet ekor panjang termasuk bekantan yang mampu menarik wisatawan meski tidak dibangun secara mewah.

    Menurutnya, Pulau Hanibung juga bisa dikembangkan dengan konsep wisata yang memiliki nilai sejarah bagi pengunjung.

    Salah satu konsep yang ia siapkan yakni program penanaman pohon atas nama pengunjung.

    ”Misalnya ada masyarakat menanam pohon ulin di sana, nanti dibuatkan sertifikat bahwa pohon itu miliknya sampai tujuh turunan. Jadi ada nilai sejarah dan emosional. Orang pasti akan datang lagi ingin melihat pohonnya,” ucapnya.

    Dalam mendukung akses menuju kawasan wisata tersebut, Disbudpar juga menggandeng Dinas Perhubungan (Dishub) Kotim.

    Rencananya akan disiapkan halte keberangkatan dan halte kedatangan untuk mempermudah wisatawan menuju Pulau Hanibung.

    ”Di sana nanti, Dishub akan siapkan halte keberangkatan dan halte kedatangan,” katanya.

    Menurut Ramadansyah, akses menuju Hanibung sebenarnya cukup dekat dari Kotabesi. Wisatawan nantinya dapat menggunakan bus menuju Kotabesi, kemudian dilanjutkan perjalanan susur sungai menggunakan kapal milik masyarakat setempat.

    Ia berharap keberadaan Pulau Hanibung nantinya juga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk usaha transportasi wisata sungai.

    ”Harapannya masyarakat yang punya modal bisa dibina membuat kapal wisata,” ujarnya.

    Meski belum tersedia anggaran khusus dari APBD tahun ini, Ramadansyah memastikan pengembangan Pulau Hanibung tetap berjalan.

    Ia menegaskan pengembangan kawasan wisata tersebut tidak harus sepenuhnya bergantung pada anggaran Disbudpar, tetapi dapat melibatkan berbagai pihak melalui kolaborasi lintas sektor maupun program CSR perusahaan.

    ”Hanibung ini bukan produk tunggal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini produk bersama pemerintah daerah, SKPD terkait, dan masyarakat Kotim,” tegas pejabat daerah yang juga aktif sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit.

    Ia menyebut perusahaan melalui program CSR juga dapat terlibat membantu pengembangan fasilitas penunjang wisata di kawasan tersebut.

    Ramadansyah optimistis pengembangan Pulau Hanibung dapat berjalan sesuai rencana.

    Ia juga menyampaikan penugasannya sebagai Kepala Disbudpar Kotim defenitif per 6 April 2026 lalu, menjadi pengalaman yang ia syukuri karena sesuai dengan latar belakang dan minat pribadinya di bidang seni dan budaya.

    Diketahui, Ramadansyah pernah aktif di sanggar seni dan tampil sebagai pemusik Dayak di sejumlah gedung kesenian nasional, seperti Gedung Kesenian Jakarta, Sasana Langen Budoyo, hingga Gedung Cak Durasim.

    ”Jiwa saya memang dekat dengan seni dan budaya. Jadi ditempatkan di Disbudpar ini saya syukuri dan merasa cocok. Tinggal bagaimana membuktikan kinerja saja,” ucapnya sambil menunjukkan kemampuannya menabuh alat musik Babun saat ditemui Kanal Independen di teras belakang Kantor Disbudpar Kotim, Kamis (7/5/2026).

    Sebagai informasi, pengembangan Pulau Hanibung sebagai objek wisata alam baru di Kotim sudah direncanakan sejak 2024 lalu.

    Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah pejabat terkait sudah meninjau lokasi Pulau Hanibung pada Selasa, 16 Januari 2024 lalu dengan menaiki kapal KPLP KNP 342 yang difasilitasi Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.

    Selanjutnya, pada Rabu (24/4/2024) lalu, Pemkab Kotim telah melaksanakan pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Pangkalanbun, Kalteng di Bapperida Kotim untuk membahas rencana titik survei sekaligus pembentukan Tim Survei Kehati Pulau Hanibung.

    Tim sudah terbentuk melibatkan 7 orang dari BKSDA Kalteng dan enam orang masyarakat Desa Camba. Selanjutnya, survei sosial, ekonomi dan keanekaragaman hayati di Pulau Hanibung telah dijadwalkan selama empat hari mulai 27-30 Mei 2024.

    Sebelum dilaksanakan survei, digelar sosialisasi mengumpulkan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda untuk menyampaikan terkait rencana Pulau Hanibung yang akan dijadikan wisata konservasi alam dan satwa.

    Dalam pengelolaannya ke depan, Pemkab Kotim memastikan akan melibatkan masyarakat Desa Camba dalam hal pengembangan wisata.

    Pemerintah Desa Camba juga akan membuka kolam pemancingan seluas 12 hektare lahan yang dikelola desa.

    ”Kolam pemancingan ini sudah disiapkan dan akan segera dibuka untuk umum. Lokasinya juga dipinggir jalan poros menuju kantor Desa Camba. Namun, sampai sekarang rencana itu belum terwujud,” katanya.

    Pulau Hanibung termasuk dalam kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 260 hektare yang diperuntukkan untuk kawasan lahan pertanian. Jika mengitari atau mengelilingi Pulau Hanibung berjarak 8 kilometer.

    Namun, lokasinya yang berupa rawa-rawa dinilai kurang cocok dijadikan lahan pertanian. Sehingga, perubahan tata ruang dari kawasan pertanian menjadi kawasan satwa alam perlu direvisi.

    Sesuai dengan regulasi Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 lokasi di Pulau Hanibung dapat ditetapkan sebagai wisata taman satwa.

    Dipilihnya Pulau Hanibung juga didasari atas berbagai pertimbangan diantaranya kawasan ini masih hutan alami, dikeliling Sungai Mentaya dan berjarak tidak terlalu jauh dari Kota Sampit.

    Untuk menuju Pulau Hanibung ada dua jalur alternatif melalui jalur sungai dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit atau melalui jalur darat melewati Desa Camba dengan jarak tempuh sekitar 1 jam.

    ”Dari utara Desa Camba ke Pulau Hanibung naik klotok jaraknya hanya 15 menit. Lewat jalur darat juga  bisa melewati Jalan Poros Desa Kandan-Camba,” tandasnya. (hgn/ign)

  • Tak Didukung Anggaran, Pengembangan Wisata Pulau Hanibung Tetap Diupayakan Melibatkan CSR Perusahaan

    Tak Didukung Anggaran, Pengembangan Wisata Pulau Hanibung Tetap Diupayakan Melibatkan CSR Perusahaan

    SAMPIT, kanalindependen.id – Pengembangan Pulau Hanibung sebagai destinasi wisata baru di Kabupaten Kotawaringin Timur belum didukung anggaran daerah.

    Namun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kotim, Ramadansyah tak kehabisan akal.

    Ia bertekad akan mendorong perusahaan untuk turut berkontribusi mendukung program pengembangan wisata menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

    ”Tahun ini tidak dianggarkan. Kami fokus inventarisir dulu. Nanti akan dorong tanggungjawab perusahaan menggunakan dana CSS, terutama PBS di sekitar lokasi, untuk ikut berkontribusi mengembangkan objek wisata di Pulau Hanibung,” kata Ramadansyah yang baru-baru ini dilantik sebagai Kepala Disbudpar Kotim pada Senin, (6/4/2026).

    Setelah resmi melepas jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim, Ramadansyah bisa lebih fokus mengembangkan sektor wisata di Kotim.

    Wacana pengembangan wisata Pulau Hanibung mulanya diinisiasi oleh Ramadansyah, ketika ia masih merangkap jabatan sebagai Kepala Bapenda Kotim dan Plt Baperida Kotim sekitar tahun 2024 lalu.

    Ide itu muncul ketika ia memancing di areal tersebut. Menurutnya, Pulau Hanibung punya potensi wisata yang bisa dikembangkan. Jika Pangkalan Bun memiliki Taman Nasional Tanjung Puting, Kotim juga memiliki Wisata Pulau Hanibung.

    Untuk menuju Pulau Hanibung ada dua jalur alternatif melalui jalur sungai dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam 30 menit atau melalui jalur darat melewati Desa Camba dengan jarak tempuh sekitar 1 jam.

    ”Dari utara Desa Camba ke Pulau Hanibung bisa menaiki perahu klotok jaraknya hanya 15 menit. Dan, juga bisa ditempuh lewat jalur darat melewati Jalan Poros Desa Kandan-Camba,” ujarnya.

    Ramadansyah mengatakan pengembangan pariwisata tidak hanya soal destinasi, tetapi juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

    ”Pulau Hanibung bisa menjadi tempat wisata baru. Kita sudah membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa Camba dan langkah awal kita saat ini adalah penataan serta inventarisasi kawasan,” kata Ramadansyah.

    Pulau Hanibung termasuk dalam kawasan areal penggunaan lainnya (APL) seluas 260 hektare yang diperuntukkan untuk kawasan lahan pertanian. Jika mengitari atau mengelilingi Pulau Hanibung berjarak 8 kilometer.

    Namun, lokasinya yang berupa rawa-rawa dinilai kurang cocok dijadikan lahan pertanian. Sehingga, perubahan tata ruang dari kawasan pertanian menjadi kawasan satwa alam perlu direvisi.

    Sesuai dengan regulasi Permenhut Nomor P.19/Menhut-II/2005 lokasi di Pulau Hanibung dapat ditetapkan sebagai wisata taman satwa.

    Dipilihnya Pulau Hanibung juga didasari atas berbagai pertimbangan diantaranya kawasan ini masih hutan alami, dikeliling Sungai Mentaya dan berjarak tidak terlalu jauh dari Kota Sampit.

    ”Pak Bupati memang ada merencanakan lokasi Pulau Lepeh sebagai tempat penangkaran buaya, tetapi melihat dari lokasinya, disitu jalur keluar masuk kapal, gelombang cukup tinggi dan pertimbangan lain yang tidak memungkinkan. Kalau di Pulau Hanibung ini lokasinya strategis dan cocok,” ujarnya.

    Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah pejabat terkait sudah meninjau lokasi Pulau Hanibung pada Selasa, 16 Januari 2024 lalu dengan menaiki kapal KPLP KNP 342 yang difasilitasi Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.

    Selanjutnya, pada Rabu (24/4/2024) lalu, Pemkab Kotim telah melaksanakan pertemuan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Pangkalanbun, Kalteng di Bapperida Kotim untuk membahas rencana titik survey sekaligus pembentukan Tim Survey Kehati Pulau Hanibung.

    Tim sudah terbentuk melibatkan 7 orang dari BKSDA Kalteng dan enam orang masyarakat Desa Camba. Selanjutnya, survey sosial, ekonomi dan keanekaragaman hayati di Pulau Hanibung telah dijadwalkan selama empat hari mulai 27-30 Mei 2024.

    Sebelum dilaksanakan survey, digelar sosialisasi mengumpulkan puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda untuk menyampaikan terkait rencana Pulau Hanibung yang akan dijadikan wisata taman satwa.

    Dalam pengelolaannya ke depan, Pemkab Kotim memastikan akan melibatkan masyarakat Desa Camba dalam hal pengembangan wisata.

    ”Rencana Pulau Hanibung sebagai wisata taman satwa ini sangat bagus dikembangkan dan akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Dengan adanya Pokdarwis diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat semakin bagus dengan memaksimalkan pengembangan wisata di Pulau Hanibung,” katanya.

    Ramadansyah juga telah merancang konsep pengembangan Pulau Hanibung dengan menggabungkan wisata alam dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas yang sudah ada seperti kebun rotan akan tetap berjalan, namun akan dikembangkan dengan tambahan usaha seperti budidaya lebah madu, budidaya udang galah dan potensi ekonomi lainnya.

    ”Yang punya kebun rotan tetap berkebun, bisa juga  tambahkan ternak lebah supaya menghasilkan madu. Itu potensi ekonomi yang bisa berkembang,” ujarnya.

    Dalam waktu dekat, Disbudpar Kotim akan turun langsung ke lokasi untuk sosialisasi kepada masyarakat, termasuk imbauan menjaga kelestarian lingkungan.

    ”Kita akan ke lokasi, minimal pasang spanduk dan sosialisasi. Kita imbau masyarakat tidak menebang pohon, tidak membakar, dan tidak berburu di sana,” katanya.

    Selain itu, program penanaman pohon akan menjadi prioritas, termasuk kemungkinan penanaman pohon khas seperti ulin melalui kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan KPHP.

    Ia menargetkan, dalam dua tahun ke depan Pulau Hanibung sudah bisa dikunjungi wisatawan.

    ”Insya Allah dua tahun ke depan sudah bisa jadi tujuan wisata. Orang datang untuk cari suasana tenang, healing. Di sana itu sangat mendukung,” ungkapnya.

    Buka Peluang Investor Bangun Penginapan di Pesisir Pantai Ujung Pandaran

    Selain membuka destinasi objek wisata baru, Disbudpar Kotim juga berencana mengembangkan kawasan wisata di Pantai Ujung Pandaran.

    Menurutnya, aset milik pemerintah daerah di kawasan tersebut belum dikelola secara optimal.

    ”Tempat milik pemda itu bahkan belum ada nama. Itu saja dulu kita benahi. Kemudian kita kaji bagaimana pemanfaatannya,” ujarnya.

    Ia membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk investasi pembangunan hotel atau tempat penginapan yang nyaman di kawasan tersebut.

    ”Kita akan kaji regulasinya, apakah bisa kerja sama pemanfaatan dengan swasta. Kalau bisa, kenapa tidak kita tawarkan investasi hotel di situ,” katanya.

    Ramadansyah melihat potensi besar dari tingginya kunjungan wisatawan ke Ujung Pandaran, bahkan di luar musim liburan.

    ”Sekarang saja, penginapan sering penuh. Bahkan banyak tamunya orang luar daerah. Ini peluang besar,” ungkapnya.

    Dengan akses jalan yang semakin baik dan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari Sampit, ia optimistis kawasan tersebut bisa berkembang seperti destinasi wisata Pantai di Bali.

    ”Kita bisa bikin konsep hotel tepi pantai seperti di Bali. Itu sangat memungkinkan,” tambahnya.

    Selain infrastruktur dan destinasi, Ramadansyah juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kreatif dalam pengembangan sektor pariwisata.

    Saat ini, nomenklatur Disbudpar Kotim belum mencakup ekonomi kreatif, sehingga menjadi perhatian untuk segera disesuaikan.

    ”Enkraf belum masuk. Kita akan dorong perubahan nomenklatur supaya bisa sinergi dengan program pusat dan mendukung pelaku ekonomi kreatif,” jelasnya.

    Menurutnya, keberadaan ekonomi kreatif akan memperkuat ekosistem pariwisata, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produk lokal lainnya.

    Selain Pulau Hanibung dan Ujung Pandaran, Disbudpar juga mulai melirik potensi lain, termasuk bekas galian C yang telah ditinjau sebelumnya sebagai alternatif objek wisata baru.

    ”Kita ingin banyak pilihan. Ada Ujung Pandaran, Hanibung, dan potensi lain. Supaya masyarakat punya banyak tempat rekreasi,” tutupnya.

    Dengan membangun destinasi baru sekaligus mengoptimalkan yang sudah ada, Disbudpar Kotim menargetkan sektor pariwisata mampu menjadi penggerak ekonomi baru daerah dalam beberapa tahun ke depan. (hgn/ign)